Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menargetkan program makan bergizi gratis (MBG) menyasar 400 ribu hingga 600 ribu penerima manfaat di hari pertama pelaksanaan pada Senin (6/1).

Penerima manfaat program MBG termasuk balita, pelajar, hingga ibu menyusui.

"Kurang lebih antara 400 (ribu) sampai 600 ribu (penerima hari ini)," ujar Dadan di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (6/1).

Ia menambahkan penerima itu tersebar di 26 provinsi. Pemilihan 26 provinsi untuk memasok menu program MBG tergantung dari kesiapan wilayah masing-masing.

"Kesiapan dari semua infrastruktur yang ada. Karena kami kan mengedepankan kualitas. Pak Presiden (Prabowo Subianto) pesan berkali-kali, jangan mengejar kuantitas, tapi kualitas," jelasnya.

"Jadi bagi yang sudah siap dieksekusi, hari ini dilakukan. Dan untuk yang berikutnya, yang sudah siap akan bertahap dilakukan," ujar Dadan lebih lanjut.

Sebelumnya, Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi menargetkan program MBG dapat menyentuh tiga juta penerima manfaat.

"Selama Januari hingga Maret 2025, diharapkan program MBG bisa menyentuh tiga juta penerima manfaat, yang terdiri dari balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan ibu hamil serta ibu menyusui," kata Hasan dalam keterangannya, Minggu (5/1).

Hasan mengatakan jumlah tersebut akan terus bertambah hingga mencapai 15 juta pada akhir tahun 2025.

Di samping itu, sebanyak 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur mulai beroperasi hari ini untuk memasok menu MBG. SPPG sendiri merupakan unit pelaksana program MBG yang bertugas memasok makanan untuk para penerima manfaat program.

BGN menyatakan 190 dapur ini tersebar di berbagai daerah, tepatnya di 26 provinsi.

Berdasarkan data yang dibagikan Badan Gizi, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah SPPG atau terbanyak, yakni 57 lokasi.

Selain di Jawa Barat, dapur pemasok Makan Bergizi Gratis juga tersebar di Aceh, Bali, Banten, DIY, Jakarta, Gorontalo, Jawa Tengah, Jawa Timur.

Lalu, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat dan Papua Selatan.

Kemudian, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatra Barat serta Sumatra Utara.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan anggaran sebesar Rp1,5 triliun dari pos dukungan manajemen telah dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional seperti makan bergizi gratis (MBG).

Langkah ini diambil setelah mendapat persetujuan dari Komisi IX DPR RI.

"Alhamdulillah, hari ini kita bersyukur karena persyaratan APBN untuk penggunaan anggaran telah terpenuhi, termasuk persetujuan dari Komisi IX. Dengan demikian, anggaran Badan Gizi Nasional bisa segera digunakan untuk program makan bergizi gratis," ujar Dadan di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (6/1).

Ia menjelaskan bahwa anggaran dukungan manajemen awalnya mencapai Rp8 triliun, tetapi kemudian disesuaikan menjadi Rp7 triliun.

Pengalihan dana ini bertujuan untuk memperkuat program pemenuhan gizi nasional seperti MBG yang menjadi prioritas pemerintah.

"Jadi turun Rp1,5 triliun yang kami alokasikan untuk lebih banyak program pemenuhan gizi nasional," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh memastikan anggaran BGN tetap di angka Rp71 triliun pada 2025. Hanya saja, terdapat sejumlah pengalihan dana untuk kebutuhan program pemenuhan gizi nasional.

"Tetap Rp71 triliun, cuman ada penyesuaian anggaran, dari dukungan manajemen dialihkan kepada program," jelas dia.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkap pesan Presiden Prabowo Subianto menindaklanjuti pelaksanaan makan bergizi gratis hari ini di beberapa sekolah. Prabowo meminta Badan Gizi Nasional tak memaksakan penyaluran makan bergizi gratis seluruhnya, tetapi dilakukan secara bertahap.

"Kemarin saya dipanggil oleh Pak Presiden agar tidak terlalu memaksakan hari ini seluruhnya, tapi bertahap saja. Jadi yang sudah siap dilaksanakan, bagi yang belum siap secara bertahap dilaksanakan, terutama karena hari ini kami fokus untuk Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX agar anggaran bisa digunakan," kata Dadan di DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2025).

Dadan menyebut Prabowo memantau penyaluran makan bergizi gratis hari ini di seluruh wilayah RI. Ia menyebut Prabowo akan melakukan sidak.

"Bapak Prabowo mantau setiap saat dan beliau akan melakukan Sidak. Ya sementara tolong dipersiapkan sebaik-baiknya dan beliau tetap mantau dari berbagai sisi. Dan beliau pasti akan meninjau ke berbagai lokasi. Tapi namanya sidak kan tidak tahu," ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi memastikan menu dalam program makan bergizi gratis akan berganti setiap harinya. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sudah menentukan jadwal menu setiap pekan.

"Setiap hari (ganti), di dapur yang tadi saya kunjungi hari ini telur, besok ikan dori, besoknya lagi ayam," kata Hasan kepada wartawan, Senin (6/1).

Hasan mengatakan, meski tiap SPPG sudah menyiapkan menu, balik lagi pada ketersediaan bahan baku makanannya. Hal itu juga bergantung pada pemasok-pemasok di daerah sekitar.

"Di setiap dapur itu sudah ada jadwal menu sudah ada. Tapi itu juga ada fleksibilitasnya bergantung ketersediaan bahan baku di sana juga. Kan ada pemasok-pemasoknya itu nanti warga sekitar," ujarnya.

"Ada yang jadi pemasok telur, ada yang jadi pemasok ikan, daging ayam, dan segala macam. Jadi menu standarnya memang sudah ditentukan. Tapi nanti kalau misalnya bahan baku yang tersedia, misalnya besok ikan, ya dia ikan lagi," lanjut Hasan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, buka suara mengenai susu yang belum ada dalam menu makan bergizi gratis di beberapa tempat seperti Jakarta. Ia menyebut susu diprioritaskan untuk wilayah yang memiliki sapi perah.

"Sudah saya jelaskan susu akan menjadi bagian makan bergizi untuk wilayah-wilayah di mana sapi perahnya ada, untuk mendorong agar tiap daerah punya sapi perah," kata Dadan usai menghadiri rapat dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2025).

Dadan menyebut hal ini dilakukan untuk menekan impor susu untuk Indonesia. Pihaknya ingin memperdayakan produk lokal.

"Dan kami tidak ingin program ini menjadi bagian peningkatan impor, tetapi ingin memberdayakan sumber daya lokal," ujarnya.

Ia mengatakan susu termasuk dalam anggaran makan bergizi gratis per siswa yang ditetapkan Rp10 ribu. Ia menyebut Badan Gizi Nasional juga melakukan kombinasi atas arahan yang sudah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto terkait makan bergizi gratis.

"Termasuk, termasuk (susu ke anggaran Rp10 ribu). Jadi gini, kami sudah melakukan simulasi kapan susu diberikan. Karena indeksnya kan sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden, jadi agar indeksnya tetap masuk kami akan melakukan kombinasi sehingga susu minimal di daerah-daerah yang ada sapinya itu minimal 3 kali dalam seminggu dapat diberikan," ujarnya.

Ia mengatakan untuk daerah yang tidak memproduksi susu atau tidak ada peternakan sapi perah, maka sumber protein diganti dengan bahan yang lain. Termasuk sumber kalsium yang bisa didapat dari susu.

"Kemudian untuk daerah-daerah yang tidak ada sapi perahnya untuk sementara proteinnya bisa digantikan dengan protein lainnya, misalnya dengan ikan, telur, dan lain-lain. Dan sumber kalsium lainnya, termasuk seperti yang sudah saya sebutkan," tambahnya.

Seperti diketahui, pemerintah perdana melaksanakan program makan bergizi gratis ke sekolah-sekolah hari ini. Kendati demikian, untuk wilayah Jakarta salah satunya di SD Angkasa 5 Halim tak ditemukan susu dalam menu.

Simak Video 'Menu Makan Bergizi Gratis SPPG Tapos Hari Ini':

[Gambas:Video 20detik]

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan menu susu dalam program makan bergizi gratis (MBG) sudah termasuk ke anggaran Rp 10 ribu per siswa. Kendati demikian, ia menyebutkan susu diprioritaskan bagi wilayah yang memiliki peternakan sapi perah.

"Termasuk, termasuk (susu anggaran Rp 10 ribu). Jadi gini, kami sudah melakukan simulasi-simulasi kapan susu diberikan ketika masa kapan, karena indeksnya kan sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden," kata Dadan setelah menghadiri rapat dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2025).

Dadan mengatakan menu untuk siswa dikombinasikan sesuai dengan besaran anggaran yang telah ditetapkan. Menurut dia, untuk daerah yang tidak ada sapi perah, maka protein atau kalsium diganti dengan bahan makanan yang lain.

"Jadi agar indeksnya tetap masuk kami akan melakukan kombinasi-kombinasi sehingga susu minimal di daerah-daerah yang ada sapinya itu minimal 3 kali dalam seminggu diberikan," ujar Dadan.

"Kemudian untuk daerah-daerah yang tidak ada sapi perahnya untuk sementara proteinnya bisa digantikan dengan protein lainnya misalnya dengan ikan, dengan telur dan lain-lain. Dan sumber kalsium lainnya termasuk seperti yang sudah saya sebutkan kelor ya," tambahnya.

Ia mengatakan pelaksanaan makan bergizi gratis hari ini di beberapa daerah tak menyertakan menu susu. Ia ingin pihaknya tak bergantung pada produk impor dan memperdayakan produksi susu lokal.

"Sudah saya jelaskan susu akan menjadi bagian makan bergizi untuk wilayah-wilayah di mana sapi perahnya ada, untuk mendorong agar tiap daerah punya sapi perah," kata Dadan

"Dan kami tidak ingin program ini menjadi bagian peningkatan impor, tetapi ingin memberdayakan sumber daya lokal," imbuhnya.

Simak Video 'Menu Makan Bergizi Gratis SPPG Tapos Hari Ini':

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, investor.id – Program makan bergizi gratis (MBG) dilaksanakan secara nasional mulai hari ini, Senin (6/1/2025). Selaku penggagas program, Presiden Prabowo Subianto sewaktu-waktu akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk memantau pelaksanaan program unggulannya tersebut.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana usai rapat kerja bersama Komisi IX DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2025).

Dadan mengabarkan, Presiden Prabowo selalu memantau setiap saat perkembangan program ini. Apalagi program ini merupakan suatu terobosan yang dia cetuskan.

Prabowo juga menyampaikan agar segala persiapan untuk program MBG dilakukan dengan sebaik-baiknya. Pria nomor satu di Indonesia saat ini juga memantau dari berbagai sisi.

"Ya namanya sidak loh nanya. Ya sementara tolong dipersiapkan sebaik-baiknya. Beliau tetap mantau dari berbagai sisi," lanjut Dadan. 

Dadan juga meyakini Prabowo akan meninjau ke berbagai lokasi di Indonesia yang menjadi titik penerapan program MBG. Namun Dadan tidak bisa memastikan kapan sidak yang akan dilakukan Prabowo itu kira-kira berlangsung.

"Beliau pasti akan meninjau ke berbagai lokasi. Tapi namanya sidak kan tidak tahu," tukasnya.

Dadan pun akan mengevaluasi pelaksaan program MBG ini tiap hari.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) berlangsung mulai hari ini. Program ini digelar di seluruh Indonesia.

"Tanggal 6 Januari 2025 adalah tonggak yang bersejarah bagi bangsa kita. Kira-kira setelah 78 hari setelah Presiden Prabowo dilantik, kita akan memulai sebuah program yang sangat besar yaitu pemberian makan bergizi gratis kepada anak-anak sekolah secara bertahap," kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, dalam keterangan video seperti dilihat, Senin (6/1/2025).

"Tidak hanya anak-anak sekolah yang akan menerima manfaat ini, tetapi juga ibu-ibu hamil dan anak-anak balita akan jadi penerima manfaat dari program makan bergizi gratis ini," imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkap bahwa program makan bergizi gratis akan melibatkan para UMKM. Dadan menyebut bahwa antusias warga cukup tinggi untuk menjadi mitra program ini.

"Antusias. Semua pihak punya hak yang sama," kata Dadan kepada wartawan, Kamis (2/1)

Simak informasi tentang cara mendaftar mitra program Makan Bergizi Gratis.

Cara Daftar Mitra Makan Bergizi Gratis

Dikutip dari laman Instagram Badan Gizi Nasional (@badangizinasional.ri), berikut langkah-langkah mendaftar sebagai mitra BGN untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

• Buka situs mitra.bgn.go.id
• Lalu, buat akun baru dengan mengisi data diri dan kontak
• Lengkapi formulir pendaftaran sesuai bidang kerja sama yang diinginkan
• Setelah itu, unggah dokumen pendukung, seperti profil usaha/organisasi, proposal kerja sama, dan lain-lain)
• Kemudian, klik tombol "Kirim" untuk menyelesaikan pendaftaran
• Setelah pendaftaran berhasil, Anda akan menerima pemberitahuan melalui email yang didaftarkan
• Pendaftaran ini tidak dipungut biaya
• Jika lolos pendaftaran, Anda sudah berhasil menjadi mitra resmi Badan Gizi Nasional (BGN).

Setelah menjadi mitra resmi, Anda dapat mengajukan titik satuan pelayanan pemenuhan gizi untuk mendukung distribusi program Makan Bergizi Gratis. Ini caranya.

• Login ke akun mitra Anda di laman mitra.bgn.go.id
• Pilih meu "Pengajuan Titik"
• Klik tombol "Buat" untuk menambahkan titik lokasi bangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi
• Tandai lokasi bangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi pada peta, lalu klik "Simpan dan Lanjutkan"
• Berikutnya, lengkapi data terkait informasi lokasi bangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi
• Checklist kesiapan titik bangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sesuai ketentuan
• Lalu, unggah dokumen yang diminta
• Klik tombol "Ajukan" untuk mengirimkan pengajuan
• Setelah itu, tim Badan Gizi Nasional akan segera memverifikasi dan menghubungi pendaftar jika proses sudah selesai.

Makan bergizi gratis di SDN 2 Nagrikaler, Purwakarta. (Foto: Dian Firmansyah/detikJabar)

Sasaran Makan Bergizi Gratis

Menurut situs Indonesiabaik oleh Kominfo dan Perpres 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, berikut target utama penerima program Makan Bergizi Gratis.

1. Peserta Didik atau Pelajar dari PAUD hingga SMA, Negeri dan Swasta
2. Peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren
3. Balita atau anak usia di bawah lima tahun
4. Ibu hamil
5. Ibu menyusui.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut ada 3 juta anak-anak sekolah yang menjadi penerima program makan bergizi gratis (MBG) dari Januari hingga April 2025.

Ketua Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menuturkan, pihaknya akan melakukan evaluasi rutin setiap hari untuk program MBG yang mulai dilaksanakan hari ini.

"Tentu kami akan evaluasi setiap hari, dan seperti yang sudah kami sampaikan bahwa target kami dari Januari sampai April akan mencakup 3 juta penerima manfaat," kata Dadan di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2025).

Dadan mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan kepada BGN untuk menyakurkan MBG secara bertahap ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia.

"Pak Presiden (menyampaikan) agar tidak terlalu memaksakan hari ini seluruhnya. Tapi bertahap saja, jadi yang sudah siap dilaksanakan, bagi yang belum secara bertahap," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Dadan mengucapkan terima masih kepada Komisi IX DPR RI yang telah melakukan persetujuan untuk anggaran MBG senilai Rp 71 triliun.

"Dengan demikian, nanti uang itu akan masuk ke Badan Gizi Nasional dan dapat digunakan untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis," imbuh Dadan.

Dadan menuturkan, anggaran MBG Rp 71 triliun ini akan masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

"Kami mendapatkan anggaran biaya tambahan di bulan Desember. Untuk uji coba di bulan Desember. Kemudian untuk 2025 sudah masuk APBN Rp 71 triliun," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) mengakui sejumlah sekolah di Indonesia tidak menerima susu dalam program makan bergizi gratis (MBG) yang dilaksanakan, Senin (6/1/2025).

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menuturkan, pemberian susu hanya diperuntukkan bagi wilayah-wilayah yang memiliki sapi perah.

"Sudah saya jelaskan, susu akan menjadi bagian makanan bergizi untuk wilayah-wilayah di mana sapi perahnya ada," kata Dadan, usai rapat dengan Komisi IX di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2025).

Keputusan untuk memberikan susu hanya di daerah dengan usaha ternak sapi perah bertujuan untuk memberdayakan sumber daya lokal.

"Kami tidak ingin program ini menjadi bagian dari peningkatan impor, tetapi ingin memberdayakan sumber daya lokal," ujar Dadan.

Ia menambahkan, susu termasuk dalam dana Rp 71 triliun yang dialokasikan untuk BGN dalam program MBG.

"Termasuk semua, jadi kami melakukan simulasi-simulasi kapan susu diberikan karena indeksnya sudah ditetapkan oleh Pak Presiden," ujarnya.

Dadan juga menyebutkan bahwa BGN melakukan kombinasi atas arahan yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto terkait program makan bergizi gratis.

"Agar indeksnya tetap masuk, kami melakukan kombinasi-kombinasi sehingga susu minimal di daerah-daerah yang ada sapinya itu minimal 3 kali dalam seminggu," ujar dia.

Untuk daerah-daerah yang tidak memiliki sapi perah, Dadan menyarankan agar protein dapat diganti dengan sumber lain, seperti ikan dan telur.

"Untuk sementara, proteinnya bisa diganti protein lainnya, misalnya ikan dan telur," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, banyak anak-anak dari sejumlah sekolah di Indonesia tidak mendapatkan menu susu saat pembagian makan bergizi gratis.

Contohnya, di SMP 1 Barunawati, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, menu makannya terdiri dari nasi, ayam kecap, tumis kacang panjang, tahu, satu buah jeruk, tanpa adanya susu.

Sekolah-sekolah lain yang juga tidak mendapatkan susu termasuk SMP Negeri 12 Semarang, Jawa Tengah, SMPN 30 Bekasi, dan sejumlah sekolah di Depok, Jawa Barat.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah sekolah untuk memantau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Bapak Prabowo memantau setiap saat dan beliau akan melakukan sidak," ujar Dadan kepada wartawan usai menghadiri rapat bersama Komisi IX DPR RI yang digelar secara tertutup di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Sebagaimana inspeksi yang dilakukan mendadak, Dadan mengatakan sekolah yang menjadi tujuan sidak Presiden Prabowo itu dirahasiakan. Sejalan dengan hal itu, Dadan mengatakan pihaknya meminta agar semua sekolah bersiap melaksanakan program tersebut sebaik mungkin.

"Sementara tolong dipersiapkan sebaik-baiknya. Beliau (Presiden Prabowo) tetap memantau dari berbagai sisi dan beliau pasti akan meninjau ke berbagai lokasi, tapi namanya sidak kan tidak tahu," kata dia.

Diketahui, Badan Gizi Nasional resmi memulai Program Makan Bergizi Gratis per hari ini, Senin (6/1).

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) BGN RI Lalu Muhammad Iwan Mahardan saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, menyampaikan bahwa prioritas pertama pemberian Makan Bergizi Gratis di bulan Januari 2025, yakni kepada para siswa sekolah.

Dadan Hindayana memastikan bahwa pihaknya akan mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis pada setiap hari.

“Tentu kita akan evaluasi tiap hari, seperti yang saya sampaikan target kita dari Januari sampai April akan mencakup tiga juta penerima manfaat,” ujarnya.

Dia juga menyampaikan pengawasan bersama menjadi fokus Badan Gizi Nasional dalam mengawal penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis di seluruh daerah di tanah air.

"Pengawasan bersama serta sekecil mungkin pengadaan terpusat,” kata Dadan.

Ia juga menegaskan pihaknya akan memastikan pengadaan program Makan Bergizi Gratis itu akan tetap di dalam kendali Badan Gizi Nasional.

Dia juga menyampaikan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis mengedepankan kualitas, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami kan mengedepankan kualitas. Pak Presiden berpesan berkali kali jangan mengejar kuantitas, tapi kualitas. Jadi bagi yang sudah siap dieksekusi," kata Dadan.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Warga Perumahan Kota Modern Sriwijaya (KMS) terisolasi gara-gara akses jalan dikeruk oleh pemilik tanah. Pengerukan diduga karena pihak pengembang perumahan di kawasan tersebut tidak menyepakati perjanjian.

Pantauan detikSumbagsel di lokasi pada Senin (6/1), pengerukan jalan cor semen itu dilakukan menggunakan satu unit alat berat. Warga sekitar hanya dapat menyaksikan pengerukan yang dilakukan oleh pemilik lahan.

Iqbal, perwakilan dari pihak pemilik lahan, mengatakan penutupan jalan ini dilakukan karena tidak ada konfirmasi dan itikad baik dari developer pasca kesepakatan yang sudah dilakukan.

"Sudah kita berikan kesempatan untuk pihak developer menyelesaikan permasalahan ini, namun tidak ada penyelesaian dari developer, janji-janji saja tapi ternyata tidak ada konfirmasi ataupun itikad baik," katanya kepada wartawan, Senin (6/1/2025).

Selain lahan, kata Iqbal, ada juga 11 unit rumah yang dijual oleh developer yang dibangun di atas lahan miliknya.

"Untuk 11 rumah itu kami akan kasih waktu lagi kepada developer. Jika tidak ada konfirmasi lanjutan, maka 11 unit rumah itu akan kami ratakan. Karena 11 unit rumah yang didirikan developer tersebut berada di atas tanah kami," ungkapnya.

"Kami punya surat resmi kami ada sertifikat suratnya, kami minta ribut dengan developer bukan dengan warga," sambungnya.

Sementara itu, warga perumahan bernama Armando mengaku kaget melihat jalan perumahannya sudah putus. Dia mengatakan akan melayangkan gugatan kepada PT Tamacon Alia Pratama selaku developer dan meminta pertanggungjawaban.

"Kami tidak tahu tidak mengetahui apa-apa perseteruan antar developer serta pemilik lahan. Kami kaget melihat jalan ini sudah putus," ungkapnya.

Dia mengatakan ada 200 rumah di perumahan itu. Dengan jalan dikeruk hingga putus, warga kesulitan beraktivitas karena itu merupakan akses jalan utama.

"Itu jalan utama kami, Pak. Gimana kalau ada yang sakit, ada yang melahirkan? Kami tidak bisa lewat. Kami harap pemilik tanah bisa punya hati selesaikan dengan developer kami juga beli di sini," tutupnya.

Video: Tebing 20 Meter Longsor, Akses Jalan Lumajang-Malang Lumpuh Total

Video: Tebing 20 Meter Longsor, Akses Jalan Lumajang-Malang Lumpuh Total

Komisi IX DPR RI menyetujui anggaran untuk Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp 71 triliun untuk 2025. Rapat persetujuan dengan BGN yang dilaksanakan hari ini untuk menyesuaikan beberapa pengunaan anggaran, salah satunya terkait manajemen.

"Jadi hari ini sebenarnya kita pembahasan soal anggaran karena sebenarnya beberapa keputusan anggaran itu seperti contoh beberapa anggaran untuk Badan Gizi Nasional (BGN) itu sebenarnya sudah diputuskan dari periode yang lalu," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2025).

Nihayatul menyebut ada pergeseran penggunaan anggaran dari Badan Gizi Nasional yang harus disosialisasikan kepada Komisi IX DPR RI. Nihayatul mengatakan anggaran untuk Badan Gizi Nasional tetap di angka Rp 71 Triliun.

"Jadi ada pergeseran itu dan seluruh pergeseran pada anggaran ini tidak bisa dilakukan tanpa ada persetujuan dari DPR dan hari ini kita walaupun sedang reses, kita tetap rapat karena kita menganggap bahwa program ini, rapat ini penting untuk segera mengambil keputusan penandatanganan persetujuan anggaran ini," kata Nihayatul.

"Tetap Rp 71 triliun, tetap Rp 71 triliun cuma ada penyesuaian, penyesuaian anggaran dari dukungan manajemen dikurangi, dikasihkan, dialihkan kepada program," tambahnya.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengaku bersyukur atas keputusan dari DPR RI. Ia menyebut dana senilai Rp 71 triliun itu bisa langsung digunakan oleh BGN untuk menuntaskan program-program.

"Hari ini Alhamdulillah kita bersyukur, karena ada 20 syarat bahwa APBN itu ketika ditetapkan kan tidak langsung bisa digunakan, tapi tetap harus dilakukan beberapa persyaratan untuk bisa digunakan. Nah, salah satu syarat yang hari ini terakhir yang bisa dibuka adalah persetujuan dari Komisi IX. Oleh sebab itu saya ucapkan terima kasih ke para pimpinan Komisi IX yang telah bersedia meluangkan waktu," ujar Dadan.

"Dengan demikian nanti uang itu akan masuk ke Badan Gizi Nasional dan dapat digunakan untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis," sambungnya.

Dadan menyebut anggaran manajemen di BGN dialihkan senilai Rp 1,5 triliun. Adapun anggaran itu diutamakan untuk pemenuhan gizi nasional di 2025.

"Jadi tadi kami membahas terkait dengan penyesuaian anggaran yang awalnya untuk dukungan manajemen kurang lebih Rp 8 triliun diturunkan menjadi kurang lebih Rp 7 triliun, jadi turun Rp 1,5 triliun yang kami alokasikan untuk lebih banyak program pemenuhan gizi nasional," imbuhnya.

Simak juga Video: Syarat Gabung Mitra Program Makan Bergizi Gratis

[Gambas:Video 20detik]