KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) disarankan untuk membangun perumahan berbasis komunitas.

Usulan tersebut dikemukakan oleh Lembaga Pengkajian Perumahan dan Pengembangan Perkotaan Indonesia (LP P3I) atau The Housing and Urban Development (HUD) Institute Indonesia saat rapat bersama Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah pada Jumat (3/1/2025).

Dewan Pakar HUD Institute Indonesia. Encep R. Marsadi mengatakan, perumahan berbasis komunitas digagas dan lahir dengan memerhatikan besarnya peran masyarakat dalam penyediaan hunian.

"Bahkan bisa disebut rumah yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat sebagai penyumbang terbesar dalam penyediaan perumahan nasional, yakni sekitar 82,68 persen menurut data BPS 2022, jika dibandingkan dengan perumahan yang dibangun swasta sebesar 10-17 persen dan yang dibangun pemerintah sebesar 5-10 persen," ujar Encep dalam keterangannya dikutip pada Senin (6/1/2025).

Namun dengan persentase yang besar tersebut, masih banyak rumah yang belum memenuhi ktiteria teknis seperti rumah tidak layak, berada di kawasan ilegal maupun kawasan kumuh, dan tidak dilengkapi dengan sanitasi.

"Maka dari itu dibutukannya upaya pendampingan kepada masyarakat dari pemerintah," imbuhnya.

Salah satu contoh perumahan berbasis komunitas yang telah berhasil dilaksanakan di sejumlah daerah adalah Perumahan Komunitas Penggembala Kerbau Rawa di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

"Konsepnya lahan disediakan oleh masyarakat yang tergabung dalam komunitas dan desa, pembangunannya dibantu pemerintah lewat program BSPS," tukas Encep.

Menanggapi usulan tersebut, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menilai perlunya entitas struktur negara di tingkat bawah seperti Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dapat difungsikan menjadi kelompok ekonomi masyarakat termasuk untuk pembangunan rumah berbasis komunitas. Hal ini juga sesuai dengan konsep gotong royong.

Menurut dia, RT dan RW dapat juga difungsikan sebagai pendamping dalam pembangunan atau perbaikan rumah yang layak huni lengkap dengan sanitasi dan pengelolaan sampahnya.

"Terutama di desa yang sudah banyak yang mempunyai rumah namun belum layak huni karena tidak dilengkapi sanitasi. Untuk itu peningkatan rumah menjadi layak huni yang sehat di desa-desa menjadi bagian dari Program 3 Juta Rumah," tuturnya.

Untuk itu Fahri menyatakan bahwa Kementerian PKP selalu terbuka dengan berbagai usulan untuk menyusun formula dalam penyediaan hunian layak bagi rakyat.

"Ujungnya kita akan susun aturannya yang komprehensif, supaya ini bisa menjadi inovasi dari Presiden Prabowo kepada rakyat bahwa jalan untuk mendapatkan hunian layak terbuka," pungkas Wamen PKP itu.

Program makan bergizi gratis (MBG) yang jadi andalan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi dimulai pada Senin (6/1) ini di 26 provinsi.

Pemerintah menjanjikan program makan bergizi gratis bisa menyentuh 3 juta penerima manfaat hingga Maret 2025 dan 15 juta penerima hingga akhir tahun nanti. Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut program MBG akan menyasar balita hingga pelajar SMA.

Presiden Prabowo sebelumnya sempat menyatakan sumber pangan untuk program MBG bakal secara penuh menggunakan hasil panen dari petani dan nelayan. Program MBG diklaim dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi sebesar 1,5 hingga 2 persen.

Selain itu, Prabowo menegaskan program MBG tidak sekedar memberikan nutrisi pada anak sekolah, tetapi juga jadi salah satu cara mengatasi stunting yang masih menjadi masalah serius di Indonesia. Dia juga yakin program MBG bisa menghapus kemiskinan ekstrem.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menilai harapan besar tersebut bisa terwujud jika pemerintah menjamin program MBG terus berjalan alias konsisten. Ia menyebut tujuan MBG untuk mengatasi stunting hingga kemiskinan ekstrem kemungkinan baru bisa terlihat setelah program berjalan selama satu atau dua tahun.

"Pertama tentu dari sisi keberlanjutan, sepanjang kebijakan itu berlanjut, artinya tidak hanya berlaku setahun tapi sampai nanti selesai begitu," kata Trubus kepada CNNIndonesia.com, Senin (6/1).

"Misalnya stunting otomatis hanya bisa terlihat setelah satu sampai dua tahun. Kemudian kemiskinan ekstrim juga begitu, hanya bisa terlihat nanti. Jadi intinya adalah keberlanjutan supaya outputnya dapat terukur," imbuhnya.

Pengamat kebijakan publik PH&H Public Policy Interest Group Agus Pambagio juga mengatakan makan bergizi gratis bisa saja berandil pada penurunan kasus stunting dan kemiskinan ekstrem.

Namun, kata dia, program ini terlalu tergesa-gesa dilaksanakan sehingga berpotensi menimbulkan masalah baru di masa mendatang.

"Program ini niatnya baik untuk ketahanan pangan, untuk anak-anak, untuk mempersiapkan SDM yang handal menuju Indonesia Emas di 2045," kata Agus saat diwawancara.

Salah satu persoalannya, menurut Agus, program MBG tidak memiliki payung hukum yang kuat dan hanya berlandaskan peraturan presiden (perpres). Ia menilai program berskala nasional dengan anggaran jumbo ini mestinya diatur lewat undang-undang.

"Ini program bagus tapi mencemaskan, karena pertama underlying hukumnya tidak kuat hanya perpres, sementara banyak pelaksanaan yang harusnya diatur," tuturnya.

Ia menjelaskan dasar hukum itu sangat penting karena pemerintah pusat tidak sepenuhnya menanggung anggaran makan bergizi gratis, tapi juga meminta bantuan atau urunan dari pemerintah daerah.

Agus berpendapat tak semua pemerintah daerah punya kemampuan yang sama untuk menyelenggarakan makan bergizi gratis.

"Seberapa jauh pemerintah daerah bisa ikut membantu karena underlying hukumnya tidak kuat hanya perpres. Sementara dari Menteri Dalam Negeri juga belum terlihat, petunjuk pelaksanaan dan teknisnya seperti apa," katanya.

Agus melanjutkan, tanpa aturan yang jelas, publik pun bakal bertanya-tanya soal pengawasan program MBG ini. Misalnya, jika terjadi keracunan makanan atau reaksi alergi dari penerima manfaat.

Siapa yang akan bertanggung jawab dan bagaimana mekanisme penanganan kesehatan jika sewaktu-waktu terjadi keracunan makanan?

"Bagaimana caranya mencegah supaya ini tidak bermasalah. Adakah program mitigasi yang sudah disiapkan oleh BGN atau KSP, apa bentuknya," tanyanya.

Kekhawatiran juga disampaikan Trubus. Ia menilai tanpa aturan yang kuat, program MBG memberikan celah bagi siapapun melakukan penyelewengan dana dan penipuan.

"Karena kalau enggak ada pengawasan berjenjang nanti jadi seperti dana desa yang kesannya malah menjadi bancakan kalau pengawasannya tidak ketat," kata Trubus.

Karena itu, ia mendesak agar pemerintah segera menyusun payung hukum hingga petunjuk teknis yang rinci soal program MBG hingga ke level pelaksana di lapangan.

"Kenapa tidak dibentuk saja undang-undangnya, terus ada peraturan pemerintahnya. Jadi artinya kalau nanti di tengah jalan ada yang melakukan pelanggaran sanksinya jelas," pungkasnya.

Susu sapi tidak ada dalam menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) atau dapur Halim Perdanakusuma.

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menjelaskan susu belum tersedia dalam menu MBG di Jakarta karena belum siap. Oleh karena itu, susu tidak disertakan hanya untuk hari ini.

"Besok. Ini kan baru uji coba tentu saja. Enggak usah terlalu berkecil hati, ada kekurangan sana-sini ini, enggak apa-apa, nanti kan susunya belum siap," ujar Budi Arie saat meninjau pelaksanaan MBG di SD Angkasa 5, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (6/1).

Ia menegaskan wilayah pusat sentra susu seperti Jawa Timur, telah menyediakan susu sapi sebagai salah satu menu utama MBG. Saat ini, koperasi susu mampu memasok sekitar 1,3 juta liter per hari.

Namun, Budi Arie mengakui ada kesulitan dalam menyuplai susu sapi di Jakarta, berbeda dengan daerah seperti Malang di Jawa Timur yang memiliki koperasi susu sapi yang kuat.

"Koperasi susu sapi kita yang kuat itu di Jawa Timur. Di Malang sudah ada, kalau di Jakarta susah," ujarnya.

Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) Halim Perdanakusuma bernama 'Dapur Sehat Anak Bangsa' menyiapkan menu makan bergizi gratis (MBG) berisi menu ayam teriyaki, sayur buncis, nasi dan pisang.

Pantauan CNNIndonesia.com di lokasi, sajian makanan bergizi gratis ini diolah dan dimasak di lokasi. Kemudian makanan dikemas dengan tempat makan alumunium berbentuk persegi.

Panglima Komando Operasi Udara I Marsda TNI Tedi Rizalihadi mengatakan menu makan bergizi gratis ini seharga Rp10 ribu. Ia mengatakan belum ada menu susu sapi pada hari ini lantaran berganti-ganti menu tiap harinya.

"Sementara 10 ribu. Karena ini pertama kita mengacu di 10 ribu. Kan tiap hari menu-menunya beda. Hari ini belum ada susu. Nanti kalau ada susu kita cek lagi," kata Tedi di lokasi.

Sementara mitra SPPG Halim Perdanakusuma Chef Jonie Kusuma mengatakan menu makan bergizi gratis berganti-ganti hingga 20 hari.

"Per hari beda variasinya. Dari tanggal 1-20 menunya beda. Nanti 21 kembali ke menu awal. Kami ajukan menu dan atas rekomendasi ahli gizi," kata dia.

Chef Jonie mengatakan dapur SPPG di Halim Perdanakusuma per hari ini membuat 1.500 porsi makan siang gratis untuk sekolah yang ada di sekitar Halim.

"Untuk saat ini 1.500. Untuk berikutnya karena daerah dapur yang saat ini dengan geospasialnya 3.800. Besok 3.800. Kalau se-Halim 11 ribu nanti ada dapur tambahan," kata dia.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program pertama dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini didukung alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun dari APBN 2025.

KOMPAS.com -Kabupaten Pahuwato di Gorontalo kini tengah menarik perhatian para calon pemilik rumah berkat penawaran rumah subsidi yang terjangkau.

Melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), daerah ini menyuguhkan beragam pilihan rumah dengan harga di bawah Rp 200 juta.

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau yang tersedia di Kabupaten Pahuwato.

1. Perumahan Anggrindo 2: Tipe 36

Terletak di Marisa, Kabupaten Pahuwato, perumahan ini merupakan proyek dari PT Indah Citra Yasa.

Dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 135 meter persegi, perumahan ini menawarkan 14 unit rumah, dengan harga Rp 100 juta.

Saat ini, 1 unit telah terjual dan 13 unit masih dipasarkan.

2. Perumahan Griya An'nur Permai: Tipe 36

Dikenal sebagai perumahan yang dikembangkan oleh PT Berkah Annur Marisa, perumahan ini juga terletak di Marisa.

Proyek ini menawarkan 15 rumah dengan harga per unit sebesar Rp 157 juta.

Luas bangunan dirancang seukuran 36 meter persegi dan luas lahan 116 meter persegi.

Hingga saat ini, 11 unit telah terjual, menyisakan 4 rumah yang masih tersedia.

3. Griya Altira Permai IV: Tipe Blok A 08

Proyek perumahan ini berlokasi di Marisa dan dikembangkan oleh PT Altira Gorontalo.

Meskipun banderol per unit mencapai Rp 157 juta, belum ada unit yang terjual.

Bangunan rumah tapak ini memiliki luas 36 meter persegi dan luas tanah 108 meter persegi.

4. Grand Galaxy Marisa: Tipe 36

Terletak di Marisa, proyek ini menawarkan total 99 unit rumah dengan harga per unit sebesar Rp 157 juta.

PT Galaxy Griya Gemilang membangun perumahan ini dengan luas bangunan 35 meter persegi dan total luas lahan 110 meter persegi.

Hingga saat ini 16 unit telah terjual dan masih tersedia 83 rumah lagi.

5. Marisa Indah: Tipe 36 Subsidi

Proyek ini menyediakan total 194 rumah dengan harga per unit sebesar Rp 157 juta.

Meskipun luas bangunan adalah 36 meter persegi, total luas lahan mencapai 90 meter persegi.

Proyek yang dikembangkan oleh Sumber Aktivita Darma Permata ini telah menjual 118 unit, menyisakan 76 unit yang masih dapat dibeli.

Mengapa Investasi di Pahuwato Menjadi Pilihan yang Menarik?

Kabupaten Pahuwato menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga yang kompetitif dan berbagai fasilitas yang memadai.

Dengan banyaknya unit yang masih tersedia, calon pembeli memiliki peluang besar untuk memilih hunian yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Dengan demikian, Pahuwato tidak hanya menjadi tujuan investasi yang menarik tetapi juga sebuah komunitas yang berkembang bagi para pemilik rumah baru.

KOMPAS.com - Pelaksanaan program makan bergizi gratis dimulai hari ini, Senin, 6 Januari 2025. Salah satu sasaran penerima makan bergizi gratis di tahap awal yaitu anak sekolah.

Dikutip dari Antara (6/1/2025), pada akhir Januari 2025 ditargetkan sebanyak 937 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi gratis dapat tercapai.

Kemudian, hingga akhir 2025, ditargetkan sebanyak 5.000 dapur program makan bergizi gratis mampu melayani hingga 20 juta penerima manfaat, mulai dari peserta didik tingkat PAUD-SMA, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui.

Program makan bergizi gratis berada di bawah Badan Gizi Nasional (BGN). Dalam hal ini, BGN membuka peluang bagi lembaga atau individu untuk menjadi mitra program makan bergizi gratis.

Lebih lanjut, apa saja syarat daftar catering makan bergizi gratis?

Syarat daftar catering makan bergizi gratis

Perlu dicatat, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh catering makan bergizi gratis sebelum mendaftar sebagai mitra program makan bergizi gratis, yaitu:

• Memiliki status hukum sah, seperti berbadan hukum atau rekomendasi resmi dari lembaga terpercaya
• Berkomitmen untuk berkontribusi secara konsisten, baik dalam bentuk pendanaan, dukungan fasilitas, maupun sumber daya manusia
• Memiliki visi dan misi yang sejalan dengan BGN, dalam menciptakan masyarakat sehat melalui gizi yang optimal
• Memberikan informasi detail tentang area operasi dan komunitas yang akan menjadi penerima manfaat program, seperti sekolah atau panti sosial.

Lalu, bagaimana cara daftar catering makan bergizi gratis?

Cara daftar catering makan bergizi gratis

Dilansir dari informasi resmi, pendaftaran mitra makan bergizi gratis bisa dilakukan secara online melalui laman BGN, https://mitra.bgn.go.id.

Adapun tata cara daftar catering makan bergizi gratis sebagai berikut:

• Akses laman resmi BGN, https://mitra.bgn.go.id
• Buat akun baru dengan memasukkan nama mitra, alamat email, nomor telepon, tipe instansi, dan buat kata sandi
• Klik Buat Akun
• Login dengan akun terdaftar
• Lengkapi formulir pendaftaran sesuai bidang kerjasama yang diinginkan
• Unggah dokumen pendukung seperti profil usaha atau proposal kerjasama
• Klik tombol Kirim untuk menyelesaikan pendaftaran vendor makan bergizi gratis.

Nantinya, tim program makan bergizi gratis akan memproses pengajuan dan mitra catering makan bergizi gratis akan menerima pemberitahuan melalui email setelah pendaftaran berhasil.

Setelah menjadi mitra makan bergizi gratis, Anda bisa mengajukan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi gratis untuk mendukung distribusi program sebagai berikut:

• Akses laman https://mitra.bgn.go.id, login ke akun mitra
• Masuk ke menu Pengajuan Titik
• Klik tombol Buat untuk menambahkan titik lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi
• Tandai lokasi bangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi pada peta, lalu klik Simpan dan Lanjutkan
• Lengkapi data terkait informasi bangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi
• Pastikan semua ketentuan terpenuhi dengan mencentang ceklis kesiapan
• Unggah dokumen yang diminta seperti izin atau foto lokasi
• Klik tombol Ajukan untuk mengirimkan pengajuan.

Tim akan segera memverifikasi dan menghubungi calon mitra program makan bergizi gratis jika proses pengajuan telah selesai.

Demikian informasi mengenai syarat dan cara daftar catering makan bergizi gratis. Proses pendaftaran mitra makan bergizi tidak dipungut biaya apa pun.

Bandung -

Badan Gizi Nasional mulai mendistribusikan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program dari Presiden Prabowo Subianto ini menyasar sekolah-sekolah untuk memastikan siswa mendapat asupan gizi yang cukup.

Di Kota Bandung, beberapa sekolah telah ditetapkan sebagai penerima manfaat program ini. Namun dari ratusan sekolah yang ada, baru 14 sekolah yang dipastikan mendapat distribusi makan bergizi gratis.

Program MBG didistribusikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang saat ini baru ada di dua lokasi yakni SPPG Lanud Husein Sastranegara dan SPPG Sukajadi dengan total penerima manfaat sekitar 7.000 siswa per hari.

Pj Wali Kota Bandung A Koswara menyebutkan, di hari pertama pendistribusian MBG baru 14 sekolah yang jadi menerima manfaat yakni 7 sekolah dari SPPG Lanud Husein Sastranegara dan 7 sekolah dari SPPG Sukajadi.

"Itu ada tujuh (sekolah) SD, SMP, SD ada lima, SMP ada dua itu yang dari Badan Gizi. Kemudian Danlanud ini juga sama ada tujuh lokasi, SD dan SMP ada juga SMA. Jadi satu dapur itu rata-rata 3.500 Paket," kata Koswara di SD Angkasa 1, Senin (6/1/2025).

Koswara mengakui pendistribusian MBG belum merata di Kota Bandung. Menurutnya, pendistribusian akan dilakukan secara bertahap yakni 20 persen dari total sekolah di Bandung di tahun 2025 ini.

Adapun jumlah sekolah di Kota Bandung tercatat sebanyak 479 SD negeri/swasta dan 269 SMP negeri/swasta dengan total 302.109 siswa.

"Kalau menurut informasi awal, dari 302.109 itu 20 persen untuk target 2025, itu ya 20 persen yang dapat distribusi makan gizi gratis. Pemilihan lokasi (sekolah) berdasarkan radius dari dapur, karena distribusinya tidak boleh terlalu lama," ujarnya.

Berikut daftar sekolah penerima manfaat Makan Bergizi Gratis di Kota Bandung:

SPPG Lanud Husein Sastranegara:

1. SDN 171 Lanuma
2. SD Angkasa 3
3. SDN 187 Lanuma
4. SD Angkasa 1
5. SMPN 68 Bandung
6. SMP Angkasa
7. SMA 9 Bandung

SPPG Sukajadi:

1. SDN 272 Sukasari
2. SDN 193 Caringin
3. SDN 096 Sarijadi Selatan
4. SDN 207 Cibogo
5. SDN 136 Sukawarna
6. SMPN 64 Bandung
7. SMPN 26 Bandung

(bba/yum)

Jakarta (ANTARA) - Suku Dinas Pendidikan Jakarta Pusat berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait penentuan lokasi dapur untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Rencananya yang siap dulu, sambil menunggu penunjukan lokasi dapur oleh BGN, berkoordinasi juga dengan dan Kodim terkait rencana pelaksanaan MBG di Jakarta Pusat," kata Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Pusat, Bambang Eko Prabowo saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Bambang menyebutkan, pihaknya sudah mengkonfirmasi ke BGN terkait operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG dan Dandim setempat.

"Kalau dari BGN masih terus berkoordinasi, tapi kalau konfirmasi ke Dandim sudah siapkan tempat, tapi belum siap untuk hari ini," ujar Bambang.

Selain itu, Bambang mengatakan, ada beberapa alternatif waktu yang akan disesuaikan dengan kebijakan dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Pada dasarnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat siap mendukung untuk mensukseskan program makan bergizi gratis.

Pihaknya juga sudah melakukan beberapa kali program uji coba MBG di sekolah-sekolah Jakarta Pusat (Jakpus) sebagai bentuk sosialisasi.

"InsyaAllah kami siap menyukseskan program baik ini. Mulai dari tahun 2024 juga kami memang sudah melakukan beberapa program uji coba makan bergizi sebagai bentuk sosialisasi," katanya.

Ada empat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di DKI Jakarta mendistribusikan makanan bergizi dalam Program MBG untuk ribuan siswa di sekolah hari ini.

Empat SPPG ini, yakni SPPG Halim, SPPG Susukan Ciracas, SPPG Palmerah dan SPPG Pulogebang, Cakung.

Program MBG yang didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun dari APBN 2025, menjadi program pertama dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Program ini dirancang untuk memberikan asupan bergizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari prasekolah, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah, baik umum, kejuruan maupun keagamaan.

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta: Purworejo merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Daerah ini dikenal sebagai salah satu penghasil rempah-rempah.

Dijuluki sebagai Kota Pensiunan karena banyak para purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan putra asli Purworejo.

Perumahan di Purworejo juga beragam jenis dan harga mulai dari Rp150 jutaan. Jika kamu sedang mencari tempat tinggal di Purworejo, berikut ini beberapa rekomendasi rumah murah dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Purworejo

Perumahan subsidi di Purworejo. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Perumahan Mutiara Garden 1

Perumahan subsidi terletak di Tambakrejo, Purworejo, Kab. Purworejo, Jawa Tengah dibangun oleh Donindo Jaya Mandiri. Perumahan ini memiliki 15 unit tipe subsidi dengan harga mulai dari Rp150,5 juta.
Tipe rumah tersebut memiliki luas bangunan 30 meter persegi dengan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup, atap menggunakan baja ringan, dinding batako, lantai keramik dan pondasi batu kali.

2. Mutiara Garden 5

Perumahan ini terletak di Candisari, Banyuurip, Kab. Purworejo, Jawa Tengah dibangun oleh Donindo Jaya Mandiri. Perumahan ini memiliki 20 unit tipe subsidi dengan harga mulai dari Rp166 juta.

Salah satu tipe rumahnya, yakni tipe 30/63 dengan luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 63 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup atap menggunakan baja ringan, dinding bata ringan, lantai keramik, serta pondasi batu kali.

3. Bhumi Ayodya

Perumahan ini terletak di Wonosari, Ngombol, Kab. Purworejo, Jawa Tengah dibangun oleh Karya Selaras Wibowo. Perumahan ini memiliki 56 unit tipe subsidi dengan harga Rp166 juta.

Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap baja ringan dan dinding bata ringan. Lantai yang digunakan keramik 30x30, serta pondasi batu kali dan pasangan sloof.

4. Perumahan Mutiara Garden 2

Perumahan ini terletak di Tambakrejo, Purworejo, Kab. Purworejo, Jawa Tengah dibangun oleh Donindo Jaya Mandiri. Perumahan ini memiliki 23 unit tipe subsidi dengan harga Rp150,5 juta.

Tipe rumahnya memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi atap baja ringan, dinding batako, lantai keramik, serta pondasi batu kali.

5. De Rose Garden

Perumahan subsidi ini terletak di Bapangsari, Bagelen, Kab. Purworejo, Jawa Tengah dibangun oleh Wira Nusa Temata. Perumahan ini memiliki 30 unit tipe subsidi dengan harga Rp150,5 juta.

Luas bangunannya 30 meter persegi dan luas lahan 66 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan rangka baja ringan dan genteng beton, dinding pasangan bata merah plester aci finishing cat. Lantai keramik 30x30 dan pondasi pasangan batu belah. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Sebanyak 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur yang beroperasi memasok menu makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimulai hari ini, Senin (6/1).

Namun, angka 190 dapur yang 'ngebul' hari ini masih jauh dari target jumlah dapur makan gratis yang dicanangkan pemerintah, yakni 937 SPPG per Januari 2025.

Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi menyebut 190 itu tersebar di 26 provinsi. Menurutnya, pemerintah menempatkan kesiapan Dapur MBG sebagai prioritas utama agar layanan dapat berjalan maksimal.

"Pada tahap awal, 190 Dapur MBG mulai beroperasi pada Senin ini, dan jumlah tersebut akan terus meningkat setiap harinya, kata Hasan dalam keterangan resmi, Minggu (5/1).

"Diharapkan target 937 Dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dengan pelaksanaan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah," sambungnya.

Berdasarkan data Badan Gizi Nasional, saat ini ada 140 UMKM yang terlibat dalam rantai pasok program Makan Bergizi Gratis. Jumlah tersebut diproyeksikan akan terus bertambah.

"Ribuan UMKM, koperasi, dan BUMDes lainnya telah mendaftar dan tengah melalui proses evaluasi. Pemerintah memastikan bahwa tidak ada pungutan biaya dalam proses pendaftaran mitra kerja," beber Hasan.

Ia menjelaskan setiap dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

"Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan," ungkapnya.

Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi makananan, Hasan menyebut SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dimulai hari ini, Senin (6/1). Ada 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur yang siap beroperasi.

SPPG ini merupakan merupakan unit pelaksana program Makan Bergizi Gratis yang bertugas memasok makanan untuk para penerima manfaat program. Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan 190 dapur ini tersebar di 26 provinsi.

"Ini data 190 lokasi SPPG yang siap operasional per tanggal 6 Januari 2025," ujar Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Kombes Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan dalam keterangan resmi, Minggu (5/1).

Berdasarkan data yang dibagikan BGN, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah SPPG atau terbanyak, yakni 57 lokasi.

Selain di Jawa Barat, dapur pemasok Makan Bergizi Gratis juga tersebar di Aceh, Bali, Banten, DIY, Jakarta, Gorontalo, Jawa Tengah, Jawa Timur.

Lalu, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat dan Papua Selatan.

Kemudian, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatra Barat serta Sumatra Utara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO Hasan Nasbi mengungkapkan,program makan bergizi gratis (MBG) bakal menyasar 3 juta siswa selama Januari-Maret 2024.

Jumlah penerima akan bertambah secara bertahap, mencapai 15 juta pada akhir tahun 2025.

"Selama Januari hingga Maret 2025, diharapkan program MBG bisa menyentuh tiga juta penerima manfaat. Jumlah tersebut akan terus bertambah hingga mencapai 15 juta pada akhir tahun 2025," kata Hasan dalam siaran pers, dikutip pada Senin (6/1/2025).

Adapun penerima makan bergizi gratis terdiri dari balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, serta ibu hamil dan ibu menyusui.

Menurut rencana pemerintah akan terus menambah jumlah penerima sepanjang tahun.

Pada tahun 2029, jumlah penerima ditargetkan mencapai 82,9 juta orang.

"Angka ini terus bertambah secara bertahap, hingga tahun 2029 target 82,9 juta penerima manfaat dapat terpenuhi," kata Hasan.

Pada tahap awal, ada 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang mulai beroperasi hari ini.

Seiring dengan bertambahnya jumlah penerima, jumlah dapur pun akan terus meningkat setiap hari.

Targetnya, ada 937 dapur yang dapat beroperasi pada akhir tahun 2025, dengan pelaksanaan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah.

Saat ini,140 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah terlibat dalam rantai pasok program MBG.

Ribuan UMKM, koperasi, dan BUMDes lainnya telah mendaftar dan tengah melalui proses evaluasi.

Dengan begitu, geliat perekonomian lokal dapat bergerak secara signifikan ke arah yang lebih baik, karena program MBG melibatkan para petani, peternak, dan UMKM setempat.

"Selain untuk penerima manfaat, program MBG juga akan menjadi penggerak ekonomi yang luar biasa. Diharapkan seluruh pihak yang terlibat bisa mendapatkan manfaat yang positif dari program ini," tutur Hasan.

Sebagai informasi, pemerintah memulai program makan bergizi gratis Senin hari ini.

Program MBG menelan anggaran sebesar Rp 71 triliun dari APBN 2025, dan menjadi program pertama dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Program ini dirancang untuk memberikan asupan bergizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari prasekolah, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah, baik umum, kejuruan, maupun keagamaan.

Jakarta -

Menteri Koperasi (Menkop), Budi Arie Setiadi, memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) memberikan multiplier effect bagi masyarakat Indonesia. Pada titik ini, multiplier effect dari program MBG diyakini mampu menyumbang pertumbuhan ekonomi sekitar 0,8%.

Diketahui, Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) memulai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur pemasok program prioritas MBG di 190 lokasi di seluruh Indonesia, Senin (6/1/2025).

"Pasti dong (sumbang pertumbuhan ekonomi 0,8%). Ini akan memberikan multiplier efek bagi masyarakat," kata Budi Arie usai meninjau operasional SPPG Khusus Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Senin (6/1/2024).

Budi Arie mengatakan, MBG menggerakkan seluruh strata ekonomi Indonesia, khususnya pada sektor UMKM. Menurutnya, program ini memacu semangat para petani untuk berproduksi lantaran offtaker atau pembeli hasil panen.

"Petani akan bersemangat untuk menanam karena ada offtaker-nya kan. Badan Gizi Nasional, petani wortel, petani kentang, petani sayur-sayur, dan sebagainya," jelasnya.

Budi Arie mengatakan, Presiden Prabowo Subianto juga meminta operasional MBG menggunakan produk lokal untuk memaksimalkan multiplier efek. Untuk bahan baku SPPG Lanud Halim Perdana Kusuma, lanjut Budi Arie, dipercaya berasal dari petani dan peternak lokal.

Ia menambahkan, Kemenkop juga akan melakukan pemantauan potensi nilai ekonomi sekaligus evaluasi gelaran MBG. "Menurut diskusi yang sudah dilakukan itu bisa mengungkit, program MBG ini bisa mengungkit 0,89% pertumbuhan ekonomi nasional. Bayangin coba, di 2025. Daya ungkitnya signifikan," tutupnya.

Diketahui, MBG sendiri menjadi program prioritas yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Adapun program ini didanai sebesar Rp 71 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

(rrd/rrd)

Bandung -

Sekolah-sekolah di Kota Bandung mulai mendapat makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Senin (6/1/2025). Proses pendistribusian makanan itu dilakukan oleh dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Pantauan detikJabar, salah satu SPPG berada di kawasan Lanud Husein Sastranegara. Di sana terdapat dua dapur yang memasak menu makanan program MBG untuk 3.500 siswa di 7 sekolah. Mulai pukul 08.00 WIB, makanan didistribusikan ke sejumlah sekolah.

Proses pendistribusian perdana program MBG ini disaksikan langsung Pj Wali Kota Bandung A Koswara serta Danlanud Husein Sastranegara Kolonel Pnb Alfian. Pendistribusian dilakukan dalam dua termin yakni untuk kelas 1-3 SD dan 4 hingga SMA.

"Sesuai dengan program pemerintah pusat yang kita monitor, dapur yang ada itu hari ini ada dua dapur yang melakukan distribusi makan bergizi gratis. Satu dari Danlanud, satu lagi dari badan gizi, itu ada di Sukajadi," ucap Koswara di SD Angkasa.

"Itu ada tujuh (sekolah) SD, SMP, SD ada lima, SMP ada dua itu yang dari Badan Gizi. Kemudian Danlanud ini juga sama ada tujuh lokasi, SD dan SMPnada juga SMA. Jadi satu dapur itu rata-rata 3.500 Paket," lanjutnya.

Menurut Koswara, dari total 479 SD negeri/swasta dan 269 SMP negeri/swasta dengan total 302.109 siswa, Pemkot Bandung menargetkan 20 persennya bisa mendapat program MBG di tahun 2025 ini.

"Kalau menurut informasi awal, dari 302.109 itu 20 persen untuk target 2025, itu ya 20 persen yang dapat distribusi makan gizi gratis. Pemilihan lokasi (sekolah) berdasarkan radius dari dapur, karena distribusinya tidak boleh terlalu lama," ujarnya.

Selain di Lanud Husein Sastranegara, SPPG juga berada di Kecamatan Sukajadi dengan penanggungjawab program RM Metro. Sementara di Jawa Barat secara total, jumlah SPPG mencapai 57 yang terbagi di sejumlah daerah.

(bba/dir)