Presiden Prabowo Subianto memiliki sejumlah program prioritas, di antaranya Program 3 Juta Rumah dan Makan Siang Bergizi (MBG). Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menilai program prioritas utama Prabowo adalah program perumahan.

"Dalam pengertian saya, kalau melihat semua prioritas kebijakan Presiden Prabowo, menurut saya bukan MBG nomor satu. Perumahan itu nomor satu. Perumahan memiliki efek yang paling dahsyat kepada rakyat. Kalau kita benar meng-address kebijakannya," ujar Fahri dalam acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Apersi 2025 di Mövenpick Hotel Jakarta Pecenongan, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025).

Ia pun menjelaskan tiga mandat dari Kementerian PKP. Mandat pertama adalah memberantas kemiskinan. Fahri mengungkap data Badan Pusat Statistik (BPS) backlog perumahan kini 15 juta unit.

"Yang kedua, kita menambah tenaga kerja dari daerah sampai ke pusat karena sektor ini akan menyebabkan terjadinya begitu banyak pekerjaan baru, terutama di renovasi kalau di daerah-daerah," katanya.

Ketiga, kementerian berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi 8 persen. Dengan demikian, muncul Program 3 Juta Rumah. Fahri mengatakan Prabowo mengkampanyekan program tersebut, berupa pembangunan 1 juta di kota, 1 juta di desa, dan 1 juta di pesisir.

Kemudian, ia mengatakan jumlah keluarga bertambah, sementara jumlah rumah tidak bertambah secara signifikan. Menurutnya, hal ini menunjukkan pasar perumahan yang semakin besar.

Selain menyediakan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Fahri menyoroti perlunya mendorong pembiayaan renovasi rumah tidak layak huni di Indonesia. Ia menyarankan agar Bank Tabungan Negara (BTN) menambah dana program renovasi rumah untuk masyarakat.

Di samping itu, Fahri mengungkap pembahasan dalam rapat dewan komisaris Bank Tabungan Negara (BTN). Ia berharap BTN menjadi pilihan utama dan terbesar sebagai bank tabungan untuk rumah.

"Ada mandat yang clear di situ bahwa BTN harus menjadi bank mortgage terbesar dan terbaik di Asia Tenggara, maka kita bekerja dengan skema ini. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan sinyal ini untuk membesarkan BTN," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana turun langsung ke Cianjur, Jawa Barat, untuk menjenguk siswa MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur yang diduga keracunan massal setelah menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dadan juga mengecek Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cianjur.

"Pagi ini Rabu, 23 April 2025, saya berangkat ke Cianjur, Jawa Barat, untuk mengecek SPPG Cianjur dan menemui anak-anak kita para pelajar, guru, tenaga kesehatan dan saudara kita lainnya," ujar Dadan dalam keterangan persnya yang diterima, Rabu (23/4/2025).

Dadan mengatakan SPPG Cianjur telah beroperasi sejak 15 Januari 2026. Dia mengatakan akan mencari tahu penyebab keracunan massal ini. Menurutnya, ini pertama kali terjadi di Cianjur.

"Musibah keracunan ini adalah kejadian pertama, berbagai penyebab terus kami ditelusuri dengan teliti," katanya.

Dia mengungkapkan setiap hari SPPG Cianjur memproduksi 2.071 porsi hingga 3.470 porsi Makan Bergizi Gratis untuk pemenuhan gizi anak-anak di sembilan sekolah. Dia mengatakan siswa yang mengalami keracunan ini sudah ditangani.

"Jumlah siswa yang terdampak akibat mengonsumsi Makan Bergizi Gratis, yaitu 52 dari 788 siswa MAN 1, dan 20 dari 167 Siswa SMP PGRI 1. Semuanya telah ditangani dengan baik," katanya.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana (Firda Cynthia Anggrainy Al Djokya/detikcom)

BGN Tambah 1 SOP MBG

Akibat peristiwa ini, Dadan mengatakan pihaknya menambah satu standar operasional prosedur (SOP) MBG. Dadan meminta agar sisa makanan dibersihkan di SPPG.

"Dari peristiwa ini, Badan Gizi Nasional menambah satu SOP dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, yaitu, sisa makanan tidak dibersihkan di sekolah, tapi di SPPG. Selain itu akan dilakukan beberapa pelatihan tambahan untuk penguatan SDM di lapangan," katanya.

Saat menjenguk siswa MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur, Dadan menyampaikan keprihatinannya. Dadan mengatakan saat ini dia sedang menunggu hasil laboratorium dari sampel makanan yang dikirimkan ke Labkesda Provinsi Jawa Barat untuk mengetahui penyebab pasti gangguan kesehatan tersebut.

Adapun hasil analisis dijadwalkan akan keluar dalam waktu 7-10 hari.

"Saya sangat prihatin dan ikut merasakan kekhawatiran para orang tua. Anak-anak adalah masa depan bangsa dan kesehatan mereka adalah prioritas utama kami," ujar Dadan saat berdialog dengan siswa dan orang tua ketika membesuk para siswa.

Dadan mengatakan pihaknya akan memperketat sistem pengawasan dan pelatihan seluruh SPPG. Dia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan menunggu hasil investigasi resmi.

"Kami akan memperketat sistem pengawasan dan pelatihan terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Tujuan kami bukan sekadar menyikapi kasus, tapi membangun sistem pangan sekolah yang kuat, aman, dan berkelanjutan," tambahnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

KOMPAS.com - Sejumlah kasus keracunan dilaporkan terjadi di berbagai daerah di Indonesia menyusul pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Dalam beberapa pekan terakhir, setidaknya tujuh kasus dugaan keracunan makanan yang dikaitkan dengan program ini telah mencuat ke publik.

Berikut ini adalah daftar kasus keracunan yang terjadi selama pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah:

1. Kasus Keracunan di Nganjuk (Jawa Timur)

Tujuh siswa SDN Banaran I, Kecamatan Kertosono, mengalami gejala mual dan muntah usai menyantap makanan MBG pada Rabu (2/10/2024).

Makanan yang terdiri dari nasi, ayam bumbu bali, tahu goreng, dan sayur sop diduga basi. Sebagian siswa sempat dilarikan ke Puskesmas Kertosono untuk mendapatkan perawatan.

2. Kasus Keracunan di Sukoharjo (Jawa Tengah)

Sebanyak 50 siswa SD Negeri 3 Dukuh alami gejala keracunan setelah menyantap makanan MBG pada Kamis (16/1/2025).

Kepala sekolah menyebut ayam goreng dalam menu berbau amis, berlendir, dan masih berdarah, sehingga memicu mual dan muntah pada siswa.

3. Kasus Keracunan di Nunukan (Kalimantan Utara)

Puluhan siswa dan guru di SDN 03 dan SMAN 2 Nunukan Selatan mengalami gejala keracunan pada Senin (13/1/2025).

Di SMAN 2, ditemukan ikan tongkol goreng berulat dalam menu yang dibagikan keesokan harinya. Lebih dari 30 siswa mengalami diare dan mual.

4. Kasus Keracunan di Pandeglang (Banten)

Sebanyak 28 siswa SDN 2 Alaswangi, Kecamatan Menes, mengalami gejala seperti pusing, mual, muntah, dan diare usai menyantap MBG pada Rabu (19/2/2025).

Kepala sekolah menilai gejala lebih mirip dispepsia, bukan keracunan, dan menduga penyebabnya adalah semangka asam dalam menu.

5. Kasus Keracunan di Waingapu (NTT)

Sebanyak 29 siswa SD Katolik Andaluri diduga keracunan makanan MBG yang terasa basi pada Selasa (18/2/2025).

Polisi dan petugas puskesmas segera turun tangan memberikan pertolongan pertama. Beberapa siswa sempat mengalami mual, muntah, dan sakit perut.

6. Kasus Keracunan di Batang (Jawa Tengah)

Sebanyak 60 siswa SDN Proyonanggan 5 Batang mengalami gejala mual dan sakit perut setelah menyantap mi dari menu MBG pada Senin (14/4/2025).

Siswa mengalami keluhan setelah pulang ke rumah. Dinkes Batang masih menyelidiki penyebab dengan pengujian sampel makanan.

7. Kasus Keracunan di Cianjur (Jawa Barat)

Sebanyak 78 siswa dari MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur menunjukkan gejala mual, muntah, dan diare pada Senin (21/4/2025).

Dinkes Cianjur menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk menangani kasus ini secara terkoordinasi dan menyeluruh.

Dengan bertambahnya jumlah kasus, evaluasi menyeluruh terhadap program MBG menjadi penting, terutama menyangkut aspek pengawasan makanan dan keamanan konsumsi massal di sekolah-sekolah.

Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan masing-masing wilayah tengah menyelidiki lebih lanjut penyebab keracunan.

Beberapa kasus telah diambil sampel makanan untuk diuji di laboratorium. Sementara itu, sekolah-sekolah mulai lebih selektif dalam memeriksa makanan yang disajikan kepada siswa.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunnewsBogor.com dengan judul Daftar 7 Kasus Keracunan Menu MBG yang Digagas Prabowo - Gibran: Gejala Mual hingga Diare.

Pemerintah telah membuat kebijakan untuk membebaskan biaya bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun, sejumlah asosiasi pengembang perumahan masih mengalami kendala di lapangan terkait implementasi kebijakan tersebut.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bertemu dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada Selasa (22/4) dan sepakat untuk mengecek langsung sejumlah daerah terkait pembebasan BPHTB dan retribusi PBG untuk MBR yang masih belum berjalan dengan baik di lapangan.

"Hari ini saya bersama Mendagri telah bertemu dengan asosiasi pengembang yang menyampaikan data bahwa masih ada pemerintah daerah (pemda) yang belum melaksanakan pembebasan biaya BPHTB dan PBG, serta percepatan proses penerbitan PBG bagi MBR," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, dikutip Rabu (23/4/2025).

Ia bertemu sejumlah asosiasi pengembang perumahan seperti Apersi, REI, Himperra, Pengembang Indonesia, Asprumnas Jaya, dan Apernas Jaya di Wisma Mandiri 2 Kebon Sirih, Jakarta.

Pada pertemuan itu, sejumlah perwakilan asosiasi pengembang menyampaikan data terkait pemerintah daerah yang sudah dan belum melaksanakan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri terkait penghapusan biaya BPHTB dan PBG bagi MBR yang membeli atau membangun rumah. Kebijakan tersebut telah ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tanggal 25 November 2024 lalu.

Sejumlah daerah yang akan dikunjungi oleh Ara dan Tito pada pertengahan bulan Mei 2025 mendatang antara lain Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan.

"Kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Mendagri selama ini terhadap Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat. Tentunya data dari asosiasi pengembang ini perlu di crosscheck dan diklarifikasi langsung ke daerah karena SKB 3 Menteri ini sudah ditandatangani dan harus dilaksanakan di lapangan," ucapnya.

Sebagai informasi, dengan adanya SKB tersebut, para kepala daerah diimbau untuk segera menetapkan peraturan kepala daerah untuk membebaskan BPHTB mempercepat proses pelayanan pemberian izin PBG, dan menghapuskan retribusi PBG bagi MBR.

"Ini merupakan bentuk kemudahan pelayanan publik yang diberikan secara gratis dari pemerintah bagi masyarakat yang ingin mengurus BPHTB. Selain itu saya juga mengajak masyarakat yang belum memiliki PBG atau yang dulu biasa disebut IMB (izin mendirikan bangunan) untuk segera mengurus karena sekarang sangat mudah dan cepat," katanya.

Di sisi lain, Tito mengaku siap menindaklanjuti adanya data dari pengembang terkait pemerintah daerah yang belum melaksanakan kebijakan SKB 3 Menteri tersebut.

"Kami akan berkoordinasi dengan Kementerian PKP dan mengecek langsung data dari asosiasi pengembang. Sudah ada SKB 3 Menteri dan itu harus segera dijalankan ke daerah," tutur Tito.

Berdasarkan data dari perwakilan asosiasi pengembang REI Maria, dari sejumlah kabupaten/ kota yang ada di Indonesia baru ada sekitar 130 pemerintah daerah yang sudah menjalankan kebijakan SKB 3 Menteri. Beberapa pemerintah daerah yang belum menjalankan kebijakan tersebut di Jawa Tengah antara lain di Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Purbalingga, Grobogan, Rembang, dan Jepara.

Sementara itu, daerah yang sudah menjalankan kebijakan SKB 3 Menteri di Jateng secara efektif antara lain Kendal dan Kota Semarang. Namun, kebijakan ini belum sepenuhnya berjalan di Demak, Karanganyar, Sukoharjo, Klaten, dan Boyolali.

Kemudian, wilayah Jawa Timur yang sudah menjalankan kebijakan tersebut ada di Jember, Malang, Kediri, Tulungagung, Banyuwangi, dan Madiun. Daerah yang belum menjalankan kebijakan tersebut ada di Trenggalek, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kabupaten Probolinggo, dan Situbondo.

"Ada juga pemerintah yang surat kemudahan pengurusan BPHTB sudah ditandatangani wali kota dan bupati namun belum dilaksanakan oleh Dispenda. Ada juga pemda yang menyatakan edaran dari kementerian belum turun ke daerah," imbuhnya.

Ketua Umum Apernas Jaya Andre Bangsawan menyampaikan terima kasih atas dukungan Menteri PKP dan Mendagri terhadap masukan dari pengembang.

"Kami siap mendukung Program 3 Juta Rumah dan mendampingi saat kunjungan kerja menteri ke daerah untuk mengecek pengurusan BPHTB dan PBG di daerah," katanya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Prabowo Minta Tanah Sitaan Kasus Korupsi-BLBI Dibangun Rumah MBR

Video: Prabowo Minta Tanah Sitaan Kasus Korupsi-BLBI Dibangun Rumah MBR

Jakarta (ANTARA) - Direktur Indonesia Political Review Iwan Setiawan menyatakan pentingnya mewajibkan mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mengambil atau membeli langsung bahan baku untuk makanan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) guna mendorong peningkatan perekonomian di tingkat lokal.

"Program MBG ini memang membutuhkan bahan baku yang cukup besar dan berkelanjutan seperti beras, telur, daging, ayam dan lain-lain. Ini menjadi peluang besar bagi pelaku UMKM lokal, petani, peternak. Sebisa mungkin MBG bisa memberdayakan mereka dengan cara mewajibkan para mitra untuk mengambil atau membeli langsung dari UMKM," katanya saat dihubungi melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu.

Menurutnya, dengan mengambil langsung produk dari petani atau peternak lokal, perputaran ekonomi yang sehat dan berkelanjutan dapat terus berjalan di tingkat lokal.

Iwan juga menyarankan pentingnya mencari skema alokasi dana, selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), misalnya menjalin kerja sama dengan dunia internasional untuk membiayai Program MBG.

"MBG ini kan memang program yang membutuhkan dana yang cukup besar. Alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk tahun 2025 ini saja sebesar Rp71 triliun. Saya kira memang perlu mencari skema dana lain, seperti menjalin kerja sama dengan dunia internasional, yang melibatkan beberapa pihak dengan mekanisme-mekanisme tertentu," ujar dia.

Ia melanjutkan mekanisme kerja sama tersebut yakni melalui kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan negara atau organisasi internasional secara bilateral dan multilateral untuk mendapatkan bantuan keuangan atau teknis.

Sebelumnya Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan Program MBG dapat menciptakan pasar baru serta mendorong permintaan pasar untuk menumbuhkan perekonomian nasional.

"Program MBG memiliki peran mendorong permintaan pasar untuk menciptakan pasar baru sekaligus pembeli utama terdepan untuk produk lokal yang dihasilkan di Indonesia. Pelaksanaan MBG akan mendorong pertumbuhan ekonomi karena memunculkan lapangan pekerjaan yang besar dan terbukanya peluang baru bagi usaha makanan dan minuman," katanya.

Dengan pendekatan tersebut, menurut dia, Program MBG diposisikan sebagai penggerak utama dalam memperkuat ekosistem produksi dan distribusi pangan lokal.

Dadan juga mengemukakan pelaksanaan Program MBG diyakini mampu menciptakan efek domino yang positif terhadap perekonomian, serta mendorong produktivitas wilayah secara keseluruhan.

"Program MBG akan meningkatkan potensi kewirausahaan, juga memacu perputaran ekonomi yang tercipta dari pelaksanaan program ini, sehingga akan mendorong produktivitas wilayah secara keseluruhan," ujar dia.

Dadan juga menargetkan akan menyerap Rp1 triliun per hari untuk melayani 82,9 juta penerima MBG s di 32 ribu Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) per November 2025.

"Target 32 ribu penerima MBG untuk melayani 82,9 juta di November 2025 akhir, dan akan menyerap anggaran Rp25 triliun per bulan, yang artinya Rp1 triliun per hari," tuturnya.

...Setiap pekerja di dapur MBG, kini terlindungi jaminan BPJS Ketenagakerjaan, setidaknya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) mengalokasikan anggaran sebesar Rp20,16 miliar per bulan guna menjamin perlindungan kerja bagi sekitar 1,2 juta tenaga kerja yang terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dedek Prayudi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa anggaran tersebut digunakan untuk membayar iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

"Setiap pekerja di dapur MBG, kini terlindungi jaminan BPJS Ketenagakerjaan, setidaknya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian,” ujarnya.

Selain menjamin perawatan medis pekerja MBG yang mengalami kecelakaan kerja, kata Dedek, jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan juga akan membiayai pendidikan anak dari para pekerja hingga lulus S1 serta klaim dari peserta yang meninggal saat bekerja.

Berbeda dengan skema umum di mana iuran dibayarkan bersama oleh perusahaan dan pekerja, dalam skema ini BGN menanggung seluruh iuran tanpa memotong gaji pekerja, kata Dedek menambahkan.

“Gaji pekerja tidak dipotong sepeser pun,” ujarnya.

Dikatakan Dedek, alokasi dana perlindungan kerja itu dihitung berdasarkan nominal premi sebesar Rp16.800 per pekerja per bulan, dengan angka sasaran 1,2 juta pekerja. Data dari BGN, diharapkan pada Mei 2025, sudah ada 1.533 dapur MBG beroperasi di seluruh provinsi.

“Bila rata-rata satu dapur mempekerjakan 40 sampai 50 orang, berarti sekitar 75.000 tenaga kerja itu sudah berhak mendapatkan perlindungan BPJS,” ujarnya.

Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dan Kepala BGN Dadan Hindayana yang ditandatangani pada Senin (21/4).

Dedek menjelaskan bahwa kerja sama ini sejalan dengan misi ketiga Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yakni menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, dan memperkuat ekonomi masyarakat melalui pendekatan ekonomi sirkular.

“Pertumbuhan dapur MBG akan menumbuhkan UMKM dan menciptakan ekonomi sirkular yang memperkuat masyarakat dari akar rumput,” ujarnya.

Lebih lanjut, pemerintah juga mendorong penyerapan tenaga kerja usia muda melalui subsidi premi untuk perusahaan yang mempekerjakan karyawan tetap berusia 18–24 tahun.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara bertemu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk mengecek langsung belum dijalankannya pembebasan biaya Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) maupun Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang masih belum berjalan.

"Hari ini saya bersama Mendagri telah bertemu dengan asosiasi pengembang yang menyampaikan data masih ada pemerintah daerah yang belum melaksanakan pembebasan biaya BPHTB dan PBG, serta percepatan proses penerbitan PBG bagi MBR," kata Ara di kantornya, Jakarta, Selasa (22/4/2025).

Pada pertemuan tersebut, sejumlah perwakilan asosiasi pengembang menyampaikan data terkait pemerintah daerah yang sudah dan belum melaksanakan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri terkait penghapusan biaya BPHTB dan PBG bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang membeli atau membangun rumah.

Kebijakan tersebut telah ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tanggal 25 November 2024 lalu.

Sejumlah daerah yang akan dikunjungi oleh Ara dan Tito pada pertengahan Mei 2025 mendatang antara lain Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan.

Adanya penghapusan BPHTB dan kemudahan pengurusan PBG ini tentu sangat membantu meringankan masyarakat untuk membeli atau memiliki rumah sesuai harapan Presiden Prabowo Subianto guna mewujudkan Program 3 Juta Rumah bagi rakyat indonesia.

Dengan SKB tersebut, para kepala daerah diimbau dapat segera menetapkan Peraturan Kepala Daerah untuk membebaskan BPHTB bagi MBR, dan mempercepat proses pelayanan pemberian izin PBG dan menghapuskan retribusi PBG bagi MBR.

"Ini merupakan bentuk kemudahan pelayanan publik yang diberikan secara gratis dari pemerintah bagi masyarakat yang ingin mengurus BPHTB. Selain itu, saya juga mengajak masyarakat yang belum memiliki PBG atau yang dulu biasa disebut IMB untuk segera mengurus karena sekarang sangat mudah dan cepat," tambah dia.

Sementara itu, Tito mengaku siap menindaklanjuti adanya data dari pengembang terkait masih adanya pemerintah daerah yang belum melaksanakan SKB 3 Menteri tersebut.

"Kami akan berkoordinasi dengan Kementerian PKP dan mengecek langsung data dari asosiasi pengembang. Sudah ada SKB 3 Menteri dan itu harus segera dijalankan ke daerah," tandas Tito.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Indonesia Political Review Iwan Setiawan menyarankan perbaikan tata kelola untuk mencegah penyelewengan dana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan marak terjadi dan dilakukan oleh mitra Badan Gizi Nasional (BGN).

"Perlu dilakukan perbaikan bertahap dan penguatan tata kelola. Langkah-langkah perbaikan bisa dilakukan dengan perbaikan kualitas dan pengawasan yang ketat," katanya saat dihubungi melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu.

Iwan juga menyampaikan pentingnya digitalisasi pembayaran mitra dan seleksi yang ketat dalam pemilihan mitra untuk mencegah terjadinya penggelapan dana MBG terulang kembali.

"Termasuk digitalisasi pembayaran untuk mitra dan penguatan kolaborasi antara pusat dan daerah. Pemilihan mitra juga harus benar-benar memenuhi syarat dan standar yang ada, kalau bisa yang memang bisa melaksanakan pekerjaan sendiri tanpa disubstitusikan lagi ke pihak ketiga," ujar dia.

Sebelumnya, diketahui kasus dugaan penggelapan dana dalam pelaksanaan MBG di Kalibata, Jakarta Selatan, mencuat setelah Ira Mesra Destiawati, pemilik Mitra Dapur, secara resmi melaporkan Yayasan MBG berinisial MBN ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Laporan tersebut tercatat dengan Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya, dan menyoal dugaan penyelewengan dana sebesar Rp975.375.000.

Menurut kuasa hukum Ira, Danna Harly, pelaporan ini dilakukan sebagai bentuk ketegasan hukum terhadap indikasi penyimpangan dana publik dalam program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Ia menegaskan proses hukum akan terus berjalan tanpa adanya penyelesaian damai, sebagai pelajaran bagi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan yayasan serupa di Indonesia agar tidak melakukan hal yang sama.

Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas pengelolaan anggaran negara, salah satunya dalam Program MBG.

“Pasti diurus. Setiap sen uang rakyat akan kita jaga ya,” kata Presiden Prabowo usai bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia Dato’ Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/4).

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pengamat sarankan perbaikan tata kelola cegah penyelewengan dana MBG

CIANJUR, iNews.id - Dinas KesehatanKabupaten Cianjur menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) terkait kasus keracunan massal yang menimpa puluhan siswa di dua sekolah di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Gejala keracunan terjadi usai mengonsumsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dua sekolah yang mengalami keracunan yakni MAN 1 Cianjur sebanyak 60 siswa dan SMP PGRI 1 Cianjur dengan korban 19 siswa. Total 79 siswa dilaporkan mengalami gejala keracunan diduga usai mengonsumsi makanan dari program MBG.

Kepala Dinas Kesehatan Cianjur Yusman Faisal mengatakan, penetapan status KLB memungkinkan penanganan dilakukan secara terpusat dan terkoordinasi, termasuk dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait.

"Tim medis segera assessment menyeluruh terhadap faktor penyebab dan pihak-pihak terkait dalam kejadian ini," ujarnya, Rabu (23/4/2025).

Menurutnya, seluruh pasien akan ditangani secara komprehensif hingga benar-benar pulih. Pihaknya juga telah menginstruksikan seluruh tenaga medis di puskesmas untuk mendata dan memantau kondisi siswa yang mengonsumsi makanan dari program MBG bekerja sama dengan pihak sekolah.

Sebagai bagian dari investigasi, sampel makanan dari dapur penyedia MBG serta muntahan korban telah dikirim ke Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Provinsi Jabar untuk diuji.

"Normalnya hasil laboratorium keluar dalam dua pekan, tapi kami sudah meminta percepatan minimal satu minggu. Alhamdulillah, pihak Dinkes Provinsi Jabar merespons positif. Mudah-mudahan hasilnya bisa segera diketahui," kata Yusman.

Dia menambahkan, sebagian besar korban telah diperbolehkan pulang setelah menjalani observasi selama 6 jam di fasilitas kesehatan.

"Selain ditetapkan sebagai KLB, kasus ini menjadi perhatian berbagai pihak karena diduga berkaitan dengan program MBG," ucapnya.

Dinkes Cianjur mengimbau masyarakat, khususnya pihak sekolah dan penyedia makanan untuk meningkatkan kewaspadaan dan memastikan kualitas makanan yang diberikan kepada siswa demi mencegah kejadian serupa.

Editor: Donald Karouw

Perlu dilakukan perbaikan bertahap dan penguatan tata kelola. Langkah-langkah perbaikan bisa dilakukan dengan perbaikan kualitas dan pengawasan yang ketat

Jakarta (ANTARA) - Direktur Indonesia Political Review Iwan Setiawan menyarankan perbaikan tata kelola untuk mencegah penyelewengan dana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan marak terjadi dan dilakukan oleh mitra Badan Gizi Nasional (BGN).

"Perlu dilakukan perbaikan bertahap dan penguatan tata kelola. Langkah-langkah perbaikan bisa dilakukan dengan perbaikan kualitas dan pengawasan yang ketat," katanya saat dihubungi melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu.

Iwan juga menyampaikan pentingnya digitalisasi pembayaran mitra dan seleksi yang ketat dalam pemilihan mitra untuk mencegah terjadinya penggelapan dana MBG terulang kembali.

"Termasuk digitalisasi pembayaran untuk mitra dan penguatan kolaborasi antara pusat dan daerah. Pemilihan mitra juga harus benar-benar memenuhi syarat dan standar yang ada, kalau bisa yang memang bisa melaksanakan pekerjaan sendiri tanpa disubstitusikan lagi ke pihak ketiga," ujar dia.

Sebelumnya, diketahui kasus dugaan penggelapan dana dalam pelaksanaan MBG di Kalibata, Jakarta Selatan, mencuat setelah Ira Mesra Destiawati, pemilik Mitra Dapur, secara resmi melaporkan Yayasan MBG berinisial MBN ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Laporan tersebut tercatat dengan Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya, dan menyoal dugaan penyelewengan dana sebesar Rp975.375.000.

Menurut kuasa hukum Ira, Danna Harly, pelaporan ini dilakukan sebagai bentuk ketegasan hukum terhadap indikasi penyimpangan dana publik dalam program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Ia menegaskan proses hukum akan terus berjalan tanpa adanya penyelesaian damai, sebagai pelajaran bagi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan yayasan serupa di Indonesia agar tidak melakukan hal yang sama.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Dua kasus keracunan massal terjadi di Kabupaten Cianjur yang membuat ratusan orang menjadi korban. Keracunan massal terjadi usai para korban menyantap makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan hidangan kegiatan hajatan.

Berikut fakta-faktanya

1. Siswa Keracunan MBG

Puluhan siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Cianjur keracunan massal usai menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Senin (21/4/2025). Bahkan saat ini tercatat 38 siswa dirawat di rumah sakit.

Muhammad Reyhan, siswa MAN 1, mengatakan dirinya mulai mengalami gejala keracunan pada pukul 14.30 WIB. Sebelumnya pada pukul 12.00 WIB, dia bersama para siswa lainnya mengonsumsi nasi dengan lauk dari program MBG.

"Tadi siang sekelas makan MBG, isinya nasi dan ayam potong seperti ayam suwir. Setelah itu, sekitar jam setengah tiga mulai pusing, mata juga kunang-kunang. Saya kan pulang, begitu sampai rumah langsung muntah," kata Reyhan, Senin (21/4/2025).

2. Ayam Berbau

Menurut siswa kelas 10 itu, ayam suwir tersebut berbau, namun para siswa tetap memakannya. Dia menegaskan jika setelah makan siang, para siswa tidak mengkonsumsi apapun.

"Sedikit berbau, seperti asam begitu. Tapi tetap dimakan karena dikiranya bumbunya begitu," jelasnya

"Setelah itu tidak makan apa-apa. Cuma makan dari MBG. Kemudian mengalami gejala keracunan," ungkap Reyhan.

3. Ratusan Siswa Konsumsi MBG

Kepsek MAN Cianjur Erma, mengatakan di sekolahnya mulai dari kelas 10 hingga 11 tercatat ada 800 siswa. Sebagian besar mengkonsumsi makanan dari MBG.

"Setelah makan MBG itu mulai mengeluhkan gejala keracunan. Ada yang sempat dirawat di UKS, ada juga yang mengeluhkan gejala yang sama ketika sampai di rumah. Kami instruksikan seluruh guru untuk memantau murid-murid, menanyakan kondisinya untuk memastikan jumlah siswa yang mengalami keracunan," kata Erma.

4. Dirawat di Rumah Sakit

Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur Frida Layla Yahya, mengatakan saat ini tercatat ada 38 siswa yang rawat di rumah sakit karena keracunan usai menyantap makanan dari MBG.

"Hingga pukul 21.00 WIB tercatat ada 38 siswa yang dibawa ke rumah sakit. sebanyak 28 siswa dirawat di RSUD Sayang dan 10 siswa di RS Bhayangkara," ujar Frida.

5. Keracunan Hidangan Hajatan

Sementara sebanyak 98 orang di Kampung Pasirhalang, Desa Kademangan, Kecamatan Mande keracunan usai menyantap hidangan saat hajatan. Diduga makanan yang dihidangkan basi lantaran disajikan dua hari setelah dimasak.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur Yusman Faisal mengaku, mendapat laporan adanya warga di Kampung Pasirhalang yang mengeluhkan diare dan muntah-muntah pada Senin (21/4/2024) malam.

"Setelah tim dari puskesmas datang ke lokasi, ternyata total ada 98 orang yang mengalami gejala tersebut yang diduga merupakan keracunan," kata dia, Selasa (22/4/2025).

6. Makanan Berlendir

Yusman menjelaskan, dari hasil penelusuran diketahui jika 98 warga yang mengalami keracunan tersebut sempat menyantap hidangan di acara hajatan di lingkungan tersebut.

"Jadi semuanya sama, makan hidangan hajatan. Keterangannya memang makanan tersebut sudah sedikit berlendir, tapi tanpa curiga tetap dimakan," kata dia.

7. Dimasak Jumat

Dia mengungkapkan, jika makanan yang dihidangkan diduga basi. Pasalanya, makanan dimasak pada hari Jumat (18/4/2025) dan baru dihidangkan pada Minggu (20/4/2025).

"Pada Sabtunya dihangatkan lagi dan disajikan pada hari Minggu. Kemudian muncul reaksi pada warga pada hari Senin. Kemungkinan makannya basi, sebab sudah dua hari. Idealnya kan makanan itu disajikan maksimal 4 jam setelah dimasak," kata dia.

Kualitas dan keamanan makanan untuk anak-anak harus menjadi prioritas utama

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengatakan kualitas dan keamanan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus menjadi prioritas utama dari para pihak yang ikut menjalankan program tersebut.

"Kualitas dan keamanan makanan untuk anak-anak harus menjadi prioritas utama," kata Netty saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Selain itu ia mengingatkan pemerintah cq Badan Gizi Nasional (BGN) mengenai pentingnya pengawasan terhadap standar operasional pelaksanaan Program MBG.

Menurut Netty, hal-hal tersebut bernilai penting untuk dilakukan demi memastikan implementasi MBG benar-benar tepat sasaran, seperti menghadirkan generasi emas Indonesia.

"Pengawasan terhadap keseluruhan standar operasional harus dilakukan dengan cermat agar bantuan pemerintah tidak berubah menjadi musibah,” ujarnya.

Netty juga menyampaikan apresiasi kepada para pengelola dapur MBG yang tetap berkomitmen meneruskan kerja sama meskipun masih ada kendala dalam proses pembayaran dan operasional lainnya.

“Semangat pengabdian dan dedikasi mitra BGN dalam menjalankan program ini harus menjadi pemicu semua pihak untuk menjalankan tugasnya dengan baik,” ucapnya.

Terakhir, Netty meminta BGN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program MBG, termasuk memperbaiki mekanisme pengawasan lapangan, menghadirkan standar penyediaan makanan yang aman dan bergizi, serta menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pencairan dana.

“MBG harus dipahami sebagai program membangun generasi unggul di masa depan yang membutuhkan dedikasi, kesungguhan, dan dukungan tulus, dari semua pihak dan BGN sebagai leading sector-nya harus memastikan hal itu terwujud," kata dia.

Diketahui sebelumnya Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cianjur menetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan yang menimpa puluhan siswa dari dua sekolah di Cianjur, diduga usai menyantap MBG, yang saat ini sebagian besar mendapat perawatan di rumah sakit.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025