Bisnis.com, JAKARTA -- Wacana penerapan skema asuransi dalam program makan bergizi gratis menuai pro dan kontra. Rencana itu muncul di tengah banyaknya kasus keracunan siswa setelah menyantap makanan dari program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, mengungkapkan pemerintah tengah merancang skema asuransi khusus untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Asuransi termasuk perlindungan bagi relawan dan penerima manfaat serta keluarga mereka.

Menurutnya, saat ini BGN tengah menjajaki kajian dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, dan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia guna menentukan bentuk perlindungan yang tepat.

“Kalau penerima manfaat kami sedang diskusi dengan OJK untuk mendapatkan paket pelayanan yang cocok. Kami akan diskusi dengan Asosiasi Asuransi Jiwa dan Asosiasi Asuransi Umum,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (13/5/2025)

Dadan menjelaskan bahwa skema asuransi yang tengah dirancang berbeda dari produk asuransi yang telah ada. “Iya, sedang dirancang khusus untuk penerima manfaat, dan kemungkinan akan melakukan kemitraan dengan konsorsium,” ucapnya.

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa biaya premi asuransi akan ditanggung pemerintah melalui alokasi dana operasional program MBG. "Iya, betul. [Pemerintah yang menanggung melalui biaya operasional]," jelas Dadan.

Korban Keracunan Dapat Asuransi

Di sisi lain, BGN segera memberikan asuransi bagi korban keracunan yang diduga akibat Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada ratusan pelajar di Bogor, Jawa Barat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab dari lembaga penyelenggara tersebut.

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan menyampaikan pihaknya bekerja sama dengan Puskesmas setempat akan menanggung seluruh biaya pengobatan korban.

“Yang menjadi korban, diberikan asuransi untuk membayar biaya kesehatannya. Kita bekerja sama dengan Puskesmas [menanggung] seluruh biaya pengobatan itu oleh BGN,” kata Tigor dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (13/5/2025).

Adapun, pernyataan tersebut disampaikan Tigor untuk menanggapi kasus keracunan ratusan pelajar di Bogor, Jawa Barat, yang diduga akibat MBG.

Tigor mengatakan, timnya langsung mengambil tindakan dengan melakukan uji lab mulai dari bahan serta makanan yang dimasak, untuk mengetahui penyebabnya.

“Jika terjadi seperti ini kami itu biasa langsung ambil tindakan. Satu, cek sampel makanannya, benar enggak? Ini valid enggak? Memang benar dari makanannya? Sampel makanan selalu ada,” tuturnya.

Jika memang terbukti bahwa makanan tersebut menjadi pemicu keracunan, Tigor memastikan bahwa pihaknya akan melakukan teguran keras kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan makanan tersebut

Di sisi lain, dia melanjutkan untuk asuransi bagi para relawan dan pekerja di Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG), Dadan menyebutkan bahwa setiap satuan pelaksana akan langsung mendaftarkan anggotanya ke dalam skema asuransi, tanpa mengurangi hak karyawan.

“Setiap SPPG akan langsung mendaftarkan anggotanya. Biaya diambil dari dana Operasional masing-masing SPPG tanpa mengurangi hak karyawan,” jelas Dadan.

Harus Ditolak

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyatakan keberatan terhadap wacana penerapan asuransi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah.

Menurut Bhima, pendekatan asuransi tersebut tidak sesuai dengan semangat MBG sebagai program bantuan sosial dan justru berpotensi membebani anggaran serta mengurangi manfaat yang diterima siswa.

“Skema asuransi dalam MBG kurang tepat, karena MBG adalah program bantuan sosial,” tegasnya kepada Bisnis, Selasa (13/5/2025).

Bhima menekankan bahwa prioritas utama pemerintah seharusnya adalah menjamin tidak terjadinya kasus keracunan makanan di kalangan siswa penerima manfaat.

Dia mengingatkan bahwa aspek pengawasan makanan sudah menjadi tanggung jawab negara dan didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Pertama, harus dipastikan nol kasus keracunan makanan pada siswa. Dan itu tanggung jawab pemerintah dengan dana pengawasan yang sudah dialokasikan via APBN,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bhima mengingatkan bahwa menambahkan komponen asuransi justru bisa menggerus efektivitas program MBG.

Dia khawatir dana premi asuransi akan menyedot anggaran yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas makanan yang disediakan bagi siswa.

“Asuransi MBG tidak diperlukan karena bisa menambah beban anggaran pemerintah dari sisi premi. Saya khawatir manfaat MBG yang diterima oleh siswa berkurang karena ada tambahan premi asuransi,” ujarnya.

Melihat potensi dampak negatif terhadap efektivitas dan tujuan program MBG, Bhima secara tegas meminta agar rencana kerja sama dengan perusahaan asuransi dalam skema MBG dibatalkan.

“Oleh karena itu, wacana ini harus ditolak,” tandasnya.

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN) Tigor Pangaribuan mengatakan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpeluang membuka 90 ribu lapangan kerja di 30 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) seluruh provinsi.

"Jadi tadi kepala unit (SPPG) itu ada 30 ribu yang bekerja, otomatis sudah kita rekrut 30 ribu Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) di Indonesia untuk jadi kepala," kata Tigor dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (13/5).

"Jadi 90 ribu lapangan pekerjaan terbuka buat sarjana-sarjana kita yangfresh graduate(lulusan baru)," katanya menambahkan, melansir Antara.

Ia menjelaskan, dalam struktural SPPG, ada tiga lulusan sarjana yang dibutuhkan untuk mengisi posisi sebagai kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan.

"Ini generasi milenial mungkin ada yang belum tahu informasinya, bahwa di SPPG itu akan ada tiga sarjana yang bekerja. Ada ahli gizi yang pasti didampingi akuntan, harus sarjana juga, usia kira-kira 22-30 tahun yang kita cari," ujar dia.

Selain membuka lapangan kerja, menurut dia, Program MBG yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto juga bakal menggerakkan perekonomian nasional.

"Ini [Program MBG] memacu perputaran ekonomi di setiap satuan pelayanan karena membuka lapangan pekerjaan dan peluang untuk membeli bahan pertanian di desa-desa, kemudian juga membuat para pelaku pertanian jadi lebih semangat," ucapnya.

Hingga saat ini, sudah terbentuk 1.295 SPPG di 38 provinsi. Apabila Program MBG telah berjalan penuh maka dibutuhkan 30.000 SPPG untuk mencapai target 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2025.

Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut mekanisme tambahan anggaran untuk program MBG sebesar Rp50 triliun sedang disusun dalam peraturan presiden (perpres).

"Kita lagi membuat mekanismenya dulu ya, makanya ada percepatan-percepatan, kalau ada percepatan kan butuh anggaran," kata Dadan dalam pembahasan rancangan Perpres tentang Tata Kelola MBG.

Ia menegaskan anggaran untuk Program MBG sudah dijamin oleh pemerintah, namun untuk penambahannya tergantung kapan percepatan Program MBG akan dilakukan.

"Hanya nanti berapa yang akan kita jaminkan, sangat tergantung dari percepatan itu kapan dilakukan," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa pemerintah tengah merancang skema asuransi khusus untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) termasuk perlindungan bagi relawan dan penerima manfaat serta keluarga mereka.

Menurutnya, saat ini BGN tengah menjajaki kajian dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, dan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia guna menentukan bentuk perlindungan yang tepat.

“Kalau penerima manfaat kami sedang diskusi dengan OJK untuk mendapatkan paket pelayanan yang cocok. Kami akan diskusi dengan Asosiasi Asuransi Jiwa dan Asosiasi Asuransi Umum,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (13/5/2025)

Dadan menjelaskan bahwa skema asuransi yang tengah dirancang berbeda dari produk asuransi yang telah ada. “Iya, sedang dirancang khusus untuk penerima manfaat, dan kemungkinan akan melakukan kemitraan dengan konsorsium,” ucapnya.

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa biaya premi asuransi akan ditanggung pemerintah melalui alokasi dana operasional program MBG. "Iya, betul. [Pemerintah yang menanggung melalui biaya operasional]," jelas Dadan.

Di sisi lain, dia melanjutkan untuk asuransi bagi para relawan dan pekerja di Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG), Dadan menyebutkan bahwa setiap satuan pelaksana akan langsung mendaftarkan anggotanya ke dalam skema asuransi, tanpa mengurangi hak karyawan.

Langkah ini dinilai penting untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat dalam implementasi program nasional Makan Bergizi Gratis yang akan segera diluncurkan pemerintah.

“Setiap SPPG akan langsung mendaftarkan anggotanya. Biaya diambil dari dana Operasional masing-masing SPPG tanpa mengurangi hak karyawan,” pungkas Dadan.

TANGERANG, KOMPAS.com - Dapur makan bergizi gratis (MBG) akan dibangun di Kota Tangerang. Hal ini untuk mendukung pemerintah pusat merealisasikan program nasional pemenuhan gizi masyarakat.

Adapun lokasi pembangunan dapur MBG di wilayah Kecamatan Ciledug, Larangan dan Karawaci.

"Sebagai tindaklanjut dari penandatanganan nota kesepahaman antara Badan Gizi Nasional dan seluruh pemerintah daerah di Provinsi Banten, Pemkot Tangerang siap mempersiapkan lokasi pembangunan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi)," ujar Wali Kota Tangerang, Sachrudin dikutip dari Tribuntangerang.com, Selasa.

Sachrudin mengatakan lahan yang disediakan untuk membangun dapur MBG di Larangan seluas 9.811 meter persegi, Kecamatan Karawaci seluas 1.969 meter persegi dan Kecamatan Ciledug seluas 1.964 meter persegi.

"Kami telah menyiapkan tiga bidang lahan yang berlokasi di Kecamatan Ciledug, Larangan, dan Karawaci sebagai bagian dari komitmen kami dalam mendukung program nasional pemenuhan gizi untuk generasi penerus bangsa," paparnya.

Menurut Sachrudin, program MBG sangat penting bagi generasi masa depan bangsa dan sejalan dengan program utama 3G yang diusung oleh Pemkot Tangerang.

"Gizi yang cukup dan merata adalah pondasi penting bagi generasi masa depan. Maka kami tidak ragu untuk memberi dukungan penuh demi tercapainya target nasional ini," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menyebut, dibutuhkan 1.388 SPPG di seluruh kabupaten dan kota se-Banten untuk dapat menjalankan program MBG.

"Provinsi Banten ini termasuk yang besar (jumlahnya), target kami itu harus melayani 2,9 juta siswa dan itu belum termasuk ibu hamil dan menyusui," kata dia.

Menurutnya, saat ini baru terdapat 35 SPPG yang tersebar di seluruh wilayah Banten yang siap mengakomodir pelajar dari berbagai sekolah.

Guna mendukung program tersebut, kepala daerah kabupaten dan kota di Provinsi Banten diminta mengusulkan minimal tiga lokasi rencana pembangunan SPPG di masing-masing daerah.

"Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Provinsi Banten yang responsif dan proaktif mendukung Program Makan Bergizi Gratis ini," kata dia.

Artikel ini telah tayang di Tribuntangerang.com dengan judul"Pemkot Tangerang Sediakan Lahan 13.744 Meter Persegi untuk Pembangunan Dapur Makan Bergizi Gratis."

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengkritik keras rencana pengadaan asuransi untuk penerima manfaat program makan bergizi gratis (MBG).

Adapun rencana asuransi ini mencuat setelah beredar sejumlah kasus keracunan di berbagai wilayah. Menurut Agus, masalah itu seharusnya bisa diselesaikan dengan memanfaatkan BPJS Kesehatan.

"Kan ada BPJS. Kurang kerjaan itu namanya. Orang anggarannya terbatas mau bayar premi asuransi berapa. Terus yang bayar siapa? Pemerintah? Itu kan ketakutan pemerintah saja," kata Agus saat dihubungi Kompas.com, Selasa (13/5/2025).

Agus menyarankan, BGN menyerahkan tugas tersebut kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Pasalnya selama ini, pengawasan pangan adalah tugas dan fungsi BPOM, yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sementara BGN bertugas sebagai penyelenggara dari program MBG.

"Kalau BGN yang melakukan (pengawasan), itu namanya meng-overrule atau melangkahi BPOM. Untuk keselamatan pangan itu tugasnya BPOM. Jangan BGN yang ambil alih, serahkan pada BPOM," ucapnya.

"Kalau bukan tupoksinya jangan nanganin," imbuh Agus.

Lebih lanjut Agus menuturkan, hal ini berbeda dengan rencana pemberian asuransi kepada petugas dapur umum. Menurutnya, hal tersebut masih memungkinkan.

Namun, status petugas dan bentuk asuransinya harus diperjelas terlebih dahulu.

"Status yang bekerja di dapur itu apa. PNS, TNI/Polri kah? atau orang bebas? Itu mesti dicek dulu. Kalau TNI itu kan ada Asabri, ada segala macam tuh. Tapi kalau PNS, ya itu masuk ke BPJS Ketenagakerjaan. Nah kalau bebas, ya siapa yang bayar? Pemprov? Atau pemerintahan daerah? Itu harus dibahas," tandasnya.

Sebelumya diberitakan, Badan Gizi Nasional (BGN) berencana menghadirkan asuransi untuk para karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan juga penerima manfaat.

Saat ini, BGN telah berkoordinasi dengan beberapa pihak untuk mematangkan rencana ini, mulai dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan, koordinasi dengan OJK diperlukan karena ada dua asosiasi perusahaan asuransi yang akan dilibatkan dalam rencana pemberian asuransi ini.

“Untuk penerima manfaat, kami masih melakukan koordinasi dengan OJK,” kata Dadan saat dihubungi Kompas.com, Senin (12/5/2025).

Menurut dia, pemberian asuransi untuk karyawan SPPG akan bekerja sama dengan BPJS TK. Skema pembayaran premi asuransi tersebut akan dilakukan di masing-masing SPPG.

Sementara untuk nilai premi per orang sebulannya sudah melalui perhitungan bersama BPJS TK, yakni Rp 16.000.

"Kalau tidak salah Rp 16.000 per orang (premi per bulannya)," lanjut Dadan.

Kami berkoordinasi dengan seluruh kepala daerah dalam menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Mendagri terkait peran pemerintah daerah dalam penyediaan lahan untuk SPPG

Serang (ANTARA) - Gubernur Banten Andra Soni menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk mendukung percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kabupaten/kota, sebagai unit pelaksana dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah pusat.

Usai menghadiri Rapat Koordinasi Dukungan Penyediaan Tanah untuk Pembangunan SPPG di Aula BLKI Provinsi Banten, Tangerang Selatan, Gubernur Andra Soni mengatakan akan menindaklanjuti penyediaan lahan untuk SPPG.

“Rakor ini menindaklanjuti upaya percepatan pembangunan SPPG di Banten. Kami berkoordinasi dengan seluruh kepala daerah dalam menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Mendagri terkait peran pemerintah daerah dalam penyediaan lahan untuk SPPG,” kata Andra Soni dalam keterangannya di Kota Serang, Selasa.

Dalam rakor yang berlangsung Senin (12/5) tersebut, turut dilakukan penandatangan nota kesepahaman (MoU) antara Badan Gizi Nasional (BGN) dengan Pemprov Banten mengenai sinergi Program MBG serta perjanjian pinjam pakai lahan antara Pemprov Banten dan BGN.

Andra menyebutkan 24 SPPG ditargetkan akan dibangun di atas lahan yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah.

“Alhamdulillah, hari ini juga kami menandatangani MoU dengan BGN. Kami juga menawarkan sejumlah aset lahan dan 33 SMK Tata Boga yang bisa dimanfaatkan sebagai dapur untuk SPPG,” ujar dia.

Menurutnya, seluruh daerah di Banten telah menyatakan kesiapan untuk mendukung program ini. “Prinsipnya semua daerah telah menyampaikan kesanggupannya. Nanti akan dilakukan verifikasi lahan oleh BGN,” ucapnya.

Sementara itu Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Banten dan seluruh kepala daerah di provinsi itu yang dinilai responsif dan proaktif dalam mendukung Program MBG.

“Di Banten ini target kita melayani 2,9 juta siswa, belum termasuk ibu hamil dan menyusui. Kita butuh sekitar 1.388 SPPG. Saat ini baru tersedia 35,” ujar Dadan.

Ia optimistis dengan semangat dan koordinasi yang terbangun, target pembangunan SPPG di Provinsi Banten bisa segera tercapai. “Saya optimis Banten akan cepat terealisasi, karena semua kepala daerah sangat mendukung,” ujarnya.

Sebagai bagian dari tindak lanjut rakor, seluruh kepala daerah kabupaten/kota di Banten turut mengusulkan minimal tiga lokasi pembangunan SPPG di masing-masing wilayah. Hal ini menjadi langkah konkret dalam menyukseskan program nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, TANGERANG SELATAN — Pemerintah Provinsi Banten menyiapkan 24 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di tingkat kabupaten dan kota untuk menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Gubernur Banten Andra Soni mengatakan bahwa Pemprov Banten telah menandatangani kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memanfaatkan lahan milik pemerintah daerah sebagai lokasi pembangunan SPPG.

“Kami bersama-sama menandatangani MoU dengan BGN langsung bersama Kepala BGN. Ditargetkan ada 24 SPPG yang akan dibangun menggunakan APBN [anggaran pendapatan dan belanja negara] di atas lahan yang disediakan oleh pemda," ujarnya dikutip dari keterangan resmi Pemprov Banten, Selasa (13/5/2025).

Andra menuturkan pihaknya telah menawarkan sejumlah aset lahan kepada BGN untuk dapat dijadikan sebagai lokasi pembangunan SPPG.

"Termasuk kami sampaikan, memiliki 33 SMK Tata Boga dan itu juga bisa dimanfaatkan sebagai dapur untuk SPPG," katanya.

Nantinya aset lahan yang telah diusulkan akan dilakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pembangunan SPPG.

"Lahan akan dilakukan verifikasi oleh BGN. Prinsipnya semua daerah telah menyampaikan kesanggupannya dan kita akan terus bekerja sama untuk mewujudkan itu," katanya.

Kolaborasi dengan Pemda

Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan Provinsi Banten baru terdapat 35 SPPG sehingga masih membutuhkan upaya kolaborasi yang lebih masif.

"Di Banten ini termasuk yang besar. Target kami itu harus melayani 2,9 juta siswa belum termasuk ibu hamil dan menyusui. Sehingga dibutuhkan kurang lebih 1.388 SPPG," ujarnya.

Dadan menyampaikan, pihaknya berharap hingga akhir tahun 2025 seluruh penerima manfaat program MBG dapat berjalan dengan baik dan lancar. Hal itu sesuai dengan arahan Presiden Prabowo.

Para kepala daerah kabupaten dan kota di Provinsi Banten menyampaikan dan mengusulkan minimal tiga lokasi rencana pembangunan SPPG di masing-masing daerah.

Berdasarkan laporan perekonomian Bank Indonesia, angka harapan hidup saat lahir di Provinsi Banten mencapai 74,97 tahun sedangkan pendapatan per kapita sebesar Rp 13.097.000.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong Angka Harapan Hidup adalah dengan memberikan dukungan biaya kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, pembangunan Rumah Sakit beserta infrastrukturnya (RSUD Banten, RSUD Labuan, RSUD Cilograng, RS Jiwa dan Ketergantungan Obat), pembentukan tematik holistik penanggulangan stunting, dan pembentukan tim penanggulangan stunting.

Lebih lanjut, adanya langkah konkret monitoring stunting melalui aplikasi e-dasawisma dapat turut membantu proses penanganan maupun pencegahan yang lebih efisien dan terarah.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyatakan keberatan terhadap wacana penerapan asuransi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah.

Menurut Bhima, pendekatan asuransi tersebut tidak sesuai dengan semangat MBG sebagai program bantuan sosial dan justru berpotensi membebani anggaran serta mengurangi manfaat yang diterima siswa.

“Skema asuransi dalam MBG kurang tepat, karena MBG adalah program bantuan sosial,” tegasnya kepada Bisnis, Selasa (13/5/2025).

Bhima menekankan bahwa prioritas utama pemerintah seharusnya adalah menjamin tidak terjadinya kasus keracunan makanan di kalangan siswa penerima manfaat.

Dia mengingatkan bahwa aspek pengawasan makanan sudah menjadi tanggung jawab negara dan didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Pertama, harus dipastikan nol kasus keracunan makanan pada siswa. Dan itu tanggung jawab pemerintah dengan dana pengawasan yang sudah dialokasikan via APBN,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bhima mengingatkan bahwa menambahkan komponen asuransi justru bisa menggerus efektivitas program MBG.

Dia khawatir dana premi asuransi akan menyedot anggaran yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas makanan yang disediakan bagi siswa.

“Asuransi MBG tidak diperlukan karena bisa menambah beban anggaran pemerintah dari sisi premi. Saya khawatir manfaat MBG yang diterima oleh siswa berkurang karena ada tambahan premi asuransi,” ujarnya.

Melihat potensi dampak negatif terhadap efektivitas dan tujuan program MBG, Bhima secara tegas meminta agar rencana kerja sama dengan perusahaan asuransi dalam skema MBG dibatalkan.

“Oleh karena itu, wacana ini harus ditolak,” tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa pihaknya tengah menjajaki kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Asosiasi Asuransi Jiwa, dan Asosiasi Asuransi Umum untuk merancang paket asuransi yang akan melindungi penerima manfaat MBG dan keluarganya dari risiko kesehatan, termasuk dalam kasus makanan bermasalah.

BGN menyebut bahwa skema pembiayaan asuransi akan diambil dari dana operasional Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG), dan tidak akan mengurangi hak para pekerja atau relawan yang terlibat.

“Kalau penerima manfaat kita sedang diskusi dengan OJK untuk mendapatkan paket pelayanan yang cocok. Kita akan diskusi dengan Asosiasi Asuransi Jiwa dan Asosiasi Asuransi Umum. Dan sedang dirancang special untuk penerima manfaat dan kemungkinan akan melakukan kemitraan dengan konsorsium,” pungkas Dadan saat dihubungi Bisnis.

IDX Channel - Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mendorong pemanfaatan tempat-tempat yang tidak lagi aktif seperti restoran, cafe, rumah, hingga lapangan futsal, untuk dijadikan satuan pemenuhan gizi atau dapur umum untuk program Makanan Bergizi Gratis atau MBG.

KOMPAS.com — Kasus keracunan massal akibat program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bogor terus bertambah.

Berdasarkan data terbaru dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor per Sabtu (10/5/2025), jumlah korban kini telah mencapai 214 orang, naik dari sebelumnya 210 orang.

Insiden ini mencuat setelah dapur milik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bosowa Bina Insani turut mendistribusikan paket makanan ke 12 sekolah.

Kasus pertama dilaporkan pada Rabu (7/5/2025), dan sejak itu laporan serupa terus bermunculan.

Hasil penyelidikan epidemiologi mencatat sembilan sekolah yang melaporkan adanya kasus keracunan, dengan rincian sebagai berikut:

1. TK Bosowa Bina Insani: 25 siswa
2. SD Bosowa Bina Insani: 10 siswa
3. SMP Bosowa Bina Insani: 94 siswa
4. SMA Bosowa Bina Insani: 1 siswa
5. SDN Kukupu 3: 8 siswa
6. SDN Kedung Waringin: 7 siswa
7. SDN Kedung Jaya 1: 16 siswa
8. SDN Kedung Jaya 2: 45 siswa
9. SMP Bina Graha: 8 siswa

Telur dan Tumis Tauge Diduga Jadi Pemicu

Dari hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kota Bogor, ditemukan dua jenis bakteri berbahaya dalam menu makanan, yakni E.coli dan Salmonella.

Wali Kota Bogor, Dedie Rachim, menjelaskan bakteri tersebut ditemukan dalam dua jenis makanan yang dikonsumsi para siswa.

"Bakteri ini muncul dari ceplok telor yang dipakai bumbu barbeque. Kemudian ada juga tumis toge dan tahu yang terindikasi mengandung Salmonella," ujar Dedie saat memberikan keterangan di Rumah Dinas Wali Kota Bogor, Senin (12/5/2025).

"Jadi ada dua, bakteri E.coli dan Salmonella ini kita peroleh dari dua jenis makanan yang kita periksa," lanjutnya.

Dedie menyampaikan bahwa sampel yang diuji berasal dari sisa makanan para siswa setelah mereka menunjukkan gejala keracunan.

“Saya menerima laporan hasil uji lab dari Labkesda. Hasilnya memang menunjukkan beberapa bahan makanan mengandung bakteri,” ujarnya.

Kepala Sekolah Ceritakan Kronologi

Rudi Hartono, Kepala SD Negeri Kedung Jaya 1, menyampaikan bahwa sejumlah siswanya mengalami gejala mual, muntah, dan pusing setelah menyantap menu MBG yang dibagikan pada Selasa (6/5/2025).

“Menunya waktu itu ada telor, tahu, sayur toge, sama pisang. Itu menunya murni dari dapur MBG Bina Insani,” ungkap Rudi.

Menurut Rudi, keluhan mulai muncul pada keesokan harinya, Rabu (7/5/2025). Setelah menerima laporan siswa sakit, pihak sekolah segera berkoordinasi dengan puskesmas, Dinkes, dan pihak MBG untuk penanganan.

"Kita memang nerima MBG hanya khusus kelas enam saja. Pada saat kejadian, saya juga enggak tahu apa itu makanan di hari Selasa atau yang Rabu, karena kami mendapatkan laporan ada anak yang sakit," kata dia.

Evaluasi Menyeluruh oleh BGN

Menyikapi kasus ini, Badan Gizi Nasional (BGN) akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh alur penyajian makanan dalam program MBG. Evaluasi akan mencakup mulai dari pemilihan bahan makanan, proses memasak, hingga distribusi dari dapur ke sekolah.

"Saat ini sumber masalah dalam pendalaman. Kita masih nunggu hasil laboratorium," ujar Kepala BGN, Dadan Hindayana.

Ia menambahkan bahwa BGN juga akan memperketat uji organoleptik, yakni penilaian kualitas makanan dengan indera manusia. Selain itu, akan dilakukan pelatihan rutin setiap tiga bulan di dapur-dapur SPPG untuk meningkatkan standar keamanan pangan.

“Kami juga bekerja sama dengan BPOM, Dinkes, dan para profesional yang terlibat dalam tata boga food and beverage. Jadi itu langkah-langkah yang akan kami lakukan kepada para SPPG, dan kami meminta mereka untuk meningkatkan lagi kewaspadaan," jelas Dadan.

Pemkot Bogor Tetapkan Status KLB

Melihat jumlah korban yang terus bertambah, Pemerintah Kota Bogor akhirnya menetapkan kejadian ini sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).

“Atas kejadian ini Pemkot Bogor telah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB),” kata Wali Kota Dedie Rachim.

Ia memastikan, pemerintah daerah telah mengambil langkah penanganan mulai dari pengobatan korban, upaya pencegahan, penyelidikan epidemiologi, hingga koordinasi dengan BGN.

“Kita pastikan mereka yang terkena dampak ini biaya medisnya ditanggung Pemkot Bogor,” tegas Dedie.

Sumber: Kompas.com

Tangerang (ANTARA) - Pemerintah Kota Tangerang, Provinsi Banten, telah menyediakan tiga lokasi untuk pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) guna mendukung komitmen Pemerintah Pusat merealisasikan program nasional pemenuhan gizi masyarakat.

Wali Kota Tangerang Sachrudin di Tangerang, Selasa, mengatakan ketiga lokasi itu adalah di Kecamatan Ciledug dengan lahan seluas 1.964 meter persegi, di Kecamatan Larangan seluas 9.811 meter persegi dan Kecamatan Karawaci seluas 1.969 meter persegi.

“Kami telah menyiapkan tiga bidang lahan yang berlokasi di Kecamatan Ciledug, Larangan, dan Karawaci sebagai bagian dari komitmen kami mendukung program nasional pemenuhan gizi untuk generasi penerus bangsa,” katanya.

Wali kota menyatakan komitmennya untuk terus bersinergi dalam setiap langkah pembangunan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, terlebih program pemenuhan gizi bagi generasi masa depan bangsa.

"Gizi yang cukup dan merata adalah pondasi penting bagi generasi masa depan. Maka kami tidak ragu untuk memberi dukungan penuh demi tercapainya target nasional ini," tambahnya.

Sebagai informasi dalam rapat koordinasi ini juga ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan seluruh pemerintah daerah di Provinsi Banten.

MoU ini merupakan tindak lanjut atas Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri terkait dukungan penyediaan lahan untuk pembangunan SPPG oleh pemerintah daerah.

Gubernur Banten Andra Soni menambahkan pihaknya bersama pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Banten mendukung percepatan pembangunan SPPG di kabupaten/kota.

Andra Soni menyampaikan pihaknya telah menawarkan sejumlah aset lahan kepada BGN untuk dapat dijadikan sebagai lokasi pembangunan SPPG.

"Termasuk kami sampaikan, memiliki 33 SMK Tata Boga dan itu juga bisa dimanfaatkan sebagai dapur untuk SPPG," ujarnya.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Gubernur Banten serta seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Provinsi Banten yang responsif dan proaktif mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Di Banten ini termasuk yang besar. Target kami itu harus melayani 2,9 juta siswa belum termasuk ibu hamil dan menyusui, sehingga dibutuhkan kurang lebih 1388 SPPG," ujarnya.

Saat ini, kata Dadan, di wilayah Provinsi Banten baru terdapat 35 SPPG, sehingga masih membutuhkan upaya kolaborasi yang lebih masif.

Dadan menyampaikan pihaknya berharap hingga akhir tahun 2025 seluruh penerima manfaat program MBG dapat berjalan dengan baik dan lancar.

"Hal itu sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto," kata dia.

BOGOR, KOMPAS.com - Kasus keracunan paket menu makan bergizi gratis (MBG) terhadap ratusan penerima manfaat di Kota Bogor, Jawa Barat, terus bertambah.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor per Sabtu (10/5/2025), jumlah korban keracunan MBG mencapai 214 orang. Angka tersebut meningkat dari sebelumnya yang berjumlah 210 orang.

Penyebaran kasus keracunan terjadi setelah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bosowa Bina Insani turut melayani distribusi MBG terhadap 12 sekolah lainnya.

Kasus keracunan ini pertama kali dilaporkan pada Rabu (7/5/2025).

Dari hasil penyelidikan epidemiologi (PE) lanjutan, ditemukan sembilan sekolah yang telah melaporkan kejadian keracunan itu.

Dinkes Kota Bogor merinci, sekolah-sekolah yang siswanya mengalami keracunan berasal dari TK Bosowa Bina Insani (25 orang), SD Bosowa Bina Insani (10 orang), SMP Bosowa Bina Insani (94 orang), SMA Bosowa Bina Insani (1 orang), SDN Kukupu 3 (8 orang), SDN Kedung Waringin (7 orang), SDN Kedung Jaya 1 (16 orang), SDN Kedung Jaya 2 (45 orang), dan SMP Bina Graha (8 orang).

Mengandung Bakteri E.coli dan Salmonella

Hasil uji sampel Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kota Bogor, Jawa Barat, menunjukkan adanya kandungan bakteri E.coli dan bakteri Salmonella di paket menu makan bergizi gratis (MBG) yang disediakan oleh dapur SPPG Bosowa Bina insani.

Wali Kota Bogor Dedie Rachim mengatakan, kedua bakteri itu ditemukan di dua jenis makanan, yaitu telor ceplok yang dicampur bumbu barbeque serta tumis tahu dan toge.

"Bakteri ini muncul dari ceplok telor yang dipakai bumbu barbeque. Kemudian ada juga tumis toge dan tahu yang terindikasi mengandung Salmonella," ujar Dedie, di Rumah Dinas Wali Kota Bogor, Senin (12/5/2025).

"Jadi ada dua, bakteri E.coli dan Salmonella ini kita peroleh dari dua jenis makanan yang kita periksa," tambah dia.

Dedie mengungkapkan, uji sampel itu dilakukan terhadap sisa-sisa makanan yang dikonsumsi oleh sejumlah siswa setelah mengalami keracunan.

Sisa makanan itu kemudian dibawa petugas kesehatan ke Labkesda Kota Bogor untuk dilakukan uji laboratorium untuk memastikan penyebab keracunan.

"Saya menerima laporan hasil uji lab dari Labkesda. Hasilnya memang menunjukkan beberapa bahan makanan mengandung bakteri," ucap dia.

Diduga keracunan usai menyantap telor dan sayur taoge

Kepala Sekolah SD Negeri Kedung Jaya 1 Kota Bogor, Rudi Hartono, mengaku sejumlah siswanya mengalami gejala muntah, mual, dan pusing usai mengonsumsi paket menu makan bergizi gratis (MBG).

Rudi menyampaikan, beberapa siswanya diduga keracunan usai menyantap menu MBG yang diterima pada Selasa (6/5/2025).

Menu MBG tersebut diterima dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bina insani.

"Menunya waktu itu ada telor, tahu, sayur toge, sama pisang. Itu menunya murni dari dapur MBG Bina Insani," kata Rudi.

Rudi menceritakan, keluhan diare hingga muntah-muntah yang dialami siswa SDN Kedung Jaya 1 terjadi pada Rabu (7/5/2025) atau sehari setelah mereka menerima paket menu MBG.

Usai mendapat laporan kasus tersebut, sambung Rudi, pihak sekolah langsung berkoordinasi dengan Puskemas, Dinas Kesehatan, serta pihak MBG untuk penanganan korban keracunan.

"Kita memang nerima MBG hanya khusus kelas enam saja. Pada saat kejadian, saya juga enggak tahu apa itu makanan di hari Selasa atau yang Rabu, karena kami mendapatkan laporan ada anak yang sakit," ujar dia.

Evaluasi

Badan Gizi Nasional (BGN) akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses atau alur penyajian makanan dalam program makan bergizi gratis (MBG).

Langkah itu dilakukan menyusul ditemukan banyaknya siswa yang diduga keracunan usai mengonsumsi menu MBG di sejumlah wilayah termasuk di Kota Bogor, Jawa Barat.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan, evaluasi standar operasional prosedur (SOP) akan dilakukan mulai dari pemilihan bahan baku makanan, proses memasak, hingga alur distribusi makanan dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Saat ini sumber masalah dalam pendalaman. Kita masih nunggu hasil laboratorium," kata Dadan.

BGN juga akan meningkatkan uji organoleptik yaitu metode penilaian kualitas suatu produk, bahan, atau komoditas yang menggunakan pancaindra manusia.

Selain itu, BGN juga berencana akan melakukan penyegaran tiga bulan sekali di setiap dapur SPPG dengan melakukan pelatihan rutin terkait peningkatan kualitas makanan, pemilihan bahan baku, dan lain sebagainya.

"Kami juga bekerja sama dengan BPOM, Dinkes, dan para profesional yang terlibat dalam tata boga food and beverage. Jadi itu langkah-langkah yang akan kami lakukan kepada para SPPG, dan kami meminta mereka untuk meningkatkan lagi kewaspadaan," ujar Dadan.

Status KLB

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Jawa Barat, menetapkan kasus keracunan makan bergizi gratis (MBG) yang terjadi sebagai kejadian luar biasa (KLB).

Penetapan KLB dilakukan menyusul meningkatnya sebaran kasus yang memapari 214 siswa dari sejumlah sekolah di Kota Hujan itu.

"Atas kejadian ini Pemkot Bogor telah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB)," kata Wali Kota Bogor Dedie Rachim.

Dedie menyampaikan, saat ini Pemkot Bogor telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan evaluasi termasuk penanganan atas kasus tersebut.

Dedie menuturkan, sejauh ini pengobatan terhadap korban keracunan, pencegahan, hingga penyelidikan epidemiologi (PE) dan kesiapsiagaan telah dilakukan.

"Kita pastikan mereka yang terkena dampak ini biaya medisnya ditanggung Pemkot Bogor," pungkas dia.