JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi IX Irma Suryani meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk tidak lagi menggandeng yayasan sebagai rekanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Irma menilai, BGN semestinya menggandeng perusahaan dengan badan hukum yang jelas seperti CV dan PT agar pengawasan dan proses hukum dapat berjalan lebih tegas bila terjadi pelanggaran.

“Sebaiknya vendor tidak perlu harus yayasan, cukup CV atau PT sehingga perlakuan hukum terhadap mereka jelas di KUHP jika mereka wanprestasi dan korup,” ujar Irma kepada Kompas.com, Senin (21/4/2025).

Politikus Partai Nasdem ini berpandangan, penggunaan yayasan sebagai mitra dinilai tidak efektif dan rawan penyalahgunaan.

Sebab, status yayasan yang seharusnya nirlaba justru membuka celah agar ada perusahaan yang dapat menjadi vendor MBG dengan menggunakan nama yayasan tersebut.

“Faktanya bukannya nirlaba malah merugikan rekan bisnis. Karena faktanya yang mengerjakan bukan benar-benar yayasan, tapi perusahaan yang bikin yayasan ke notaris agar bisa joint sebagai vendor di MBG. Ini yang terus terang saya kritisi,” kata Irma.

Hal berkaca dari kasus di Kalibata, Jakarta Selatan, di mana yayasan sudah menerima uang dari BGN, tetapi tidak membayarkannya ke mitra dapur MBG.

“Tidak ada penyelewengan dana dari BGN, yang ada adalah kasus yayasan yang merugikan rekan catering-nya,” kata Irma.

“Karena ternyata BGN sudah membayar semua biaya MBG pada yayasan, bahkan dalam SOP MBG, pihak BGN membayarkan DP seminggu ke depan dalam pendistribusian makanan kepada yayasan,” ujar dia.

Ketua BGN Dadan Hindayana menyatakan, BGN akan mengevaluasi sistem kemitraan, termasuk memperketat mekanisme pengawasan, identifikasi jati diri mitra, hingga membuka ruang audit rutin oleh lembaga independen seperti BPKP.

Dadan mengatakan bahwa pihaknya akan memperkuat proses identifikasi mitra dengan meminta data jati diri yang lebih lengkap sejak awal kerja sama.

“Kami akan menambahkan opsi penjelasan jati diri mitra sebagai bentuk peningkatan identifikasi sejak awal,” kata Dadan kepada Kompas.com, Jumat (18/4/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana enggan ikut campur lebih dalam terkait konflik internal antara dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) Kalibata dan Yayasan MBN.

“Fokus kami di BGN adalah menjaga agar program tetap berjalan karena ini menyangkut hak penerima manfaat,” tegasnya, kata Dadan kepada Kompas.com, Sabtu (19/4/2025).

Sebelumnya dikabarkan bahwa dapur MBG Kalibata dimintai Rp 400 juta oleh Yayasan MBN. Permintaan uang ratusan juta ini dilakukan di tengah proses hukum atas dugaan penggelapan uang hampir Rp 1 miliar untuk pembayaran program MBG yang dilaporkan dapur MBG Kalibata terhadap Yayasan MBN.

Adapun sebagian dari tagihan Rp 400 juta tersebut dikatakan berasal dari pembelian ompreng (wadah makanan) yang dilakukan oleh kliennya secara mandiri.

Pemilik dapur MBG Kalibata Ira Mesra mengatakan, dirinya telah mengeluarkan dana pribadi sebesar Rp 200 juta untuk pengadaan ompreng dengan harga satuan Rp 12.000 tersebut.

Pihak Ira menilai tagihan yang diminta tersebut sangat janggal. Sebab operasional dapur selama program berlangsung ditanggung sepenuhnya oleh Ira.

Mulai dari bahan pangan, sewa tempat, listrik, kendaraan, peralatan dapur, hingga gaji juru masak, semuanya dari dana pribadi Ira tanpa ada subsidi atau pendanaan dari Yayasan MBN.

Dadan juga menyebut bahwa pihaknya tengah melakukan konsolidasi agar permasalahan antara mitra dan yayasan tidak berimbas pada operasional dapur atau distribusi makanan bergizi gratis yang telah berjalan di berbagai titik.

“Kami sedang konsolidasi agar konflik internal mitra tidak berdampak terhadap program,” tambah Dadan.

Saat ini, pemeriksaan dugaan penggelapan dana operasional senilai Rp 1 miliar yang dilaporkan Ira, masih terus berjalan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana irit bicara soal munculnya tagihan Rp 400 juta kepada pengelola mitra dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) Kalibata, Ira Mesra Destiawati, oleh Yayasan MBN.

“Itu pasti terkait perjanjian di antara mereka berdua. Kita tidak ingin terlibat dalam masalah internal,” ujar Dadan kepada Kompas.com, Sabtu (19/4/2025).

Persoalan tagihan ini muncul di tengah proses hukum yang sedang berjalan antara dapur MBG Kalibata dengan yayasan MBN. Pihak dapur sebelumnya menduga yayasan MBN menggelapkan anggaran MBG sebesar hampir Rp 1 miliar.

Akibat persoalan ini, aktivitas dapur MBG yang dikelola Ira sempat berhenti. Namun, kini dapur tersebut kembali beroperasi, meski menggunakan kocek pribadi Ira.

Dadan menekankan bahwa BGN tetap berkomitmen untuk menjaga keberlangsungan Program MBG, terutama dalam memastikan hak penerima manfaat tidak terganggu oleh konflik yang terjadi di lapangan.

“Fokus kami di BGN adalah menjaga agar program tetap berjalan karena ini menyangkut hak penerima manfaat,” tegasnya.

Ia juga menyebut bahwa pihaknya tengah melakukan konsolidasi agar permasalahan antara mitra dan yayasan tidak berimbas pada operasional dapur atau distribusi makanan bergizi gratis yang telah berjalan di berbagai titik.

“Kami sedang konsolidasi agar konflik internal mitra tidak berdampak terhadap program,” tambah Dadan.

Adapun sebagian dari tagihan Rp 400 juta tersebut dikatakan berasal dari pembelian ompreng (wadah makanan) yang dilakukan oleh kliennya secara mandiri.

Padahal, Ira mengeluarkan dana pribadi sebesar Rp 200 juta untuk pengadaan ompreng dengan harga satuan Rp 12.000 tersebut.

Pihak Ira menilai tudingan ini sangat janggal. Sebab operasional dapur selama program berlangsung ditanggung sepenuhnya oleh Ira.

Mulai dari bahan pangan, sewa tempat, listrik, kendaraan, peralatan dapur, hingga gaji juru masak, semuanya dari dana pribadi Ira tanpa ada subsidi atau pendanaan dari Yayasan MBN.

Saat ini, pemeriksaan dugaan penggelapan dana operasional senilai Rp 1 miliar yang dilaporkan Ira, masih terus berjalan.

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan akan menjatuhkan sanksi teguran hingga administratif bagi yayasan atau mitra yang tidak sejalan dengan misi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Langkah ini menjadi bagian dari upaya penguatan pengawasan menyusul mencuatnya dugaan penggelapan dana oleh yayasan berinisial MBN dalam kasus dapur MBG di Kalibata, Jakarta Selatan.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa pihaknya akan bertindak tegas terhadap yayasan atau mitra yang terbukti tidak melaksanakan kerja sama sesuai komitmen awal.

“Untuk kasus Kalibata, mereka memang ada perjanjian khusus yang terjalin sebelum mekanisme detail dari BGN selesai kami cermati. Ke depan, semua bentuk kemitraan akan diawasi lebih ketat,” ujar Dadan kepada Kompas.com, Jumat (18/4/2025).

Selain itu, Dadan juga akan memperkuat proses identifikasi mitra dengan meminta data jati diri yang lebih lengkap sejak awal kerja sama.

“Kami akan menambahkan opsi penjelasan jati diri mitra sebagai bentuk peningkatan identifikasi sejak awal,” kata Dadan.

BGN juga berkomitmen untuk melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta lembaga audit independen guna melakukan pemeriksaan rutin.

“Secara rutin meminta BPKP dan lembaga lain melakukan audit agar deteksi dini dilakukan,” ujarnya.

Selain itu, BGN juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem kemitraan MBG dan memperbaiki tata kelola guna mencegah kejadian serupa terulang.

“Penggunaan virtual account yang merupakan rekening bersama sudah menjadi salah satu bentuk pengawasan ketat di sistem kami,” kata Dadan.

“Selain itu, penetapan biaya berbasis at cost, baik untuk bahan baku maupun operasional, disertai dengan referensi harga yang umum berlaku, adalah bagian dari sistem pengawasan kami,” tegas Dadan.

Sebelumnya, mitra dapur MBG di Kalibata mengalami kerugian hampir Rp 1 miliar karena dugaan penggelapan dana oleh yayasan berinisial MBN.

Dilansir dari Antara, Selasa (15/4/2025), Mitra Dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata, Ira Mesra Destiawati telah bekerja sama dengan pihak yayasan MBN dan SPPG Kalibata sejak bulan Februari sampai Maret 2025.

Pihak Ira kurang lebih sudah memasak 65.025 porsi makan bergizi gratis yang terbagi dalam dua tahap.

Namun, pihaknya mengalami kerugian sebesar Rp 975.375.000 dan sudah melapor ke kepolisian terkait dugaan penggelapan dana oleh yayasan MBN.

"Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeser pun hak dari Ibu Ira, selaku mitra dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata," ujar kuasa hukum korban, Danna Harly, kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyiapkan empat langkah untuk mencegah kasus dapur makan bergizi gratis (MBG) tutup, tak terulang kembali.

Sebelumnya, mitra dapur MBG di Kalibata mengalami kerugian hampir Rp 1 miliar karena dugaan penggelapan dana oleh yayasan berinisial MBN.

1. Perketat identifikasi mitra

Dadan mengatakan, pihaknya akan memperketat mekanisme pengawasan dan memperkuat sistem identifikasi mitra setelah kasus tutupnya MBG di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan.

Dadan bilang, pihaknya akan memperkuat proses identifikasi mitra dengan meminta data jati diri yang lebih lengkap sejak awal kerja sama.

“Kami akan menambahkan opsi penjelasan jati diri mitra sebagai bentuk peningkatan identifikasi sejak awal,” kata Dadan kepada Kompas.com, Jumat (18/4/2025).

2. Audit berkala

BGN juga berkomitmen untuk melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta lembaga audit independen guna melakukan pemeriksaan rutin.

“Secara rutin meminta BPKP dan lembaga lain melakukan audit agar deteksi dini dilakukan,” ujarnya.

3. Virtual account rekber

BGN juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem kemitraan MBG dan memperbaiki tata kelola guna mencegah kejadian serupa terulang.

“Penggunaan virtual account yang merupakan rekening bersama sudah menjadi salah satu bentuk pengawasan ketat di sistem kami,” kata Dadan.

4. Penetapan biaya at cost

BGN juga akan menerapkan biaya berbasis at cost. Hal ini disebut akan memastikan transparansi biaya operasional sebagai bentuk pengawasan.

“Selain itu, penetapan biaya berbasis at cost, baik untuk bahan baku maupun operasional, disertai dengan referensi harga yang umum berlaku, adalah bagian dari sistem pengawasan kami,” ujar Dadan.

Melansir dari Antara, Selasa (15/4/2025), Mitra Dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata, Ira Mesra Destiawati, telah bekerja sama dengan pihak yayasan MBN dan SPPG Kalibata sejak bulan Februari sampai Maret 2025.

Pihak Ira kurang lebih sudah memasak 65.025 porsi makan bergizi gratis yang terbagi dalam dua tahap.

Namun, pihaknya mengalami kerugian sebesar Rp 975.375.000 dan sudah melapor ke kepolisian terkait dugaan penggelapan dana oleh yayasan MBN.

"Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeser pun hak dari Ibu Ira, selaku mitra Dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata," ujar kuasa hukum korban, Danna Harly, kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

KOMPAS.com - Kasus dapur makan bergizi gratis (MBG) yang berhenti beroperasi di Kalibata, Jakarta Selatan, memunculkan fakta baru. Di mana mitra resmi MBG rupanya menggunakan mitra pihak ketiga atau vendor untuk memasok menu makanan ke sejumlah sekolah.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bahkan mengaku baru tahu kalau selama ini mitra resmi MBG memakai pihak lain untuk penyediaan makanan. Belakangan terungkap, pihak ketiga yang menjadi dapur MBG rupanya tidak dibayar.

“Rupanya kami juga baru tahu kalau mitra itu adalah partner. Jadi mereka itu, antara yayasan dengan pemilik fasilitas, adalah dua pihak yang berbeda,” kata Dadan dikutip pada Jumat (18/4/2025).

Setelah ramai diberitakan soal dapur MBG yang berhenti beroperasi karena masalah keuangan, menurut Dadan, hal ini tentu saja murni karena masalah internal antara yayasan yang jadi mitra resmi MBG dengan vendornya.

"Itu murni masalah internal mitra. Dan di antara mereka kan ada perjanjian khusus,” tutur dia.

Sebagai informasi, mitra MBG, Ira Mesra, melaporkan Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) ke Polres Metro Jakarta Selatan karena dugaan penggelapan dana makan bergizi gratis hingga Rp 1 miliar.

Kuasa hukum Ira, Danna Harly, mengatakan bahwa yayasan itu diduga tidak menyalurkan dana MBG yang semestinya digunakan untuk pembiayaan operasional dapur.

Harly menjelaskan bahwa kliennya sudah memasak lebih dari 65.000 porsi, tapi tidak menerima pembayaran sepeser pun.

Yayasan MBN telah menerima transfer dana sebesar Rp 386,5 juta dari BGN, lembaga pemerintah yang menaungi program MBG. Namun, dana tersebut diduga tidak disalurkan kepada mitra yang seharusnya menjalankan kegiatan memasak dan distribusi makanan.

Terbaru, pada hari ini, Rabu, BGN telah mengadakan pertemuan dengan Yayasan Media Berkat Nusantara.

Siaran pers BGN menulis, pihak mitra menjelaskan bahwa tidak ada permasalahan dengan Badan Gizi Nasional karena hal tersebut murni kesalahpahaman antara mitra dengan yayasan.

“Selanjutnya, kegiatan reguler di SPPG dalam penyediaan MBG akan dilanjutkan kembali seperti biasa,” tulis siaran pers BGN.

Minta diselesaikan kekeluargaan

Setelah ramai dan jadi polemik nasional, BGN kemudian mengadakan pertemuan dengan Yayasan Media Berkat Nusantara.

Pihak mitra menjelaskan bahwa tidak ada permasalahan dengan BGN karena hal tersebut murni kesalahpahaman antara mitra dengan yayasan.

"Selanjutnya, kegiatan reguler di SPPG dalam penyediaan MBG akan dilanjutkan kembali seperti biasa,” tulis siaran pers BGN.

BGN juga telah melakukan kewajiban pembayaran kepada SPPG Pancoran tersebut sesuai dengan aturan, yakni melalui transfer ke rekening Virtual Account Yayasan MBN (Media Berkat Nusantara).

Pada mediasi, Rabu 16 April 2025, Dadan mengatakan bahwa yayasan dan pihak mitra saling mendengarkan masalah satu sama lain. Mulai hari ini, Dadan pun meminta SPPG Kalibata beroperasi lagi.

“Kami tadi sudah minta agar besok (hari ini) SPPG Kalibata sudah operasional kembali,” ujar Dadan.

Dadan juga tidak mempermasalahkan apabila pihak mitra telah melaporkan Yayasan MBN ke polisi.

“Ya itu urusan mereka lah. Bagi kami sudah selesai masalahnya. Jadi kalau bisa, ya sudah. Kalau bisa kekeluargaan, kenapa harus ke polisi?” kata Dadan.

Dadan juga menambahkan bahwa BGN akan lebih selektif dalam menentukan mitra yang dapat bekerja sama dengan BGN dalam pembangunan SPPG.

“BGN berharap seluruh pihak mampu mengevaluasi kinerja masing-masing dan memperbaiki koordinasi yang telah terjalin,” kata Dadan.

BGN juga berkomitmen agar ke depannya dapat melakukan penguatan kembali kepada para mitra dan yayasan serta seluruh karyawan yang bertugas di SPPG, sehingga program MBG dapat terlaksana secara kredibel dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh pihak dan kelompok penerima manfaat.

KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) banyak menciptakan lapangan kerja baru di berbagai daerah.

Hingga bulan April 2025 ini, Dadan mengatakan dari program MBG yang sudah terealisasi, sudah ada 1.072 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbentuk di seluruh Indonesia.

Setiap dapur SPPG mempekerjakan sejumlah posisi di dapur. Artinya sudah ada lowongan 1.072 kepala SPPG, 1072 ahli gizi, 1072 ahli akuntansi yang sudah beroperasi.

"Dampak MBG ini banyak ibu rumah tangga (40-45 tahun) yang sebelumnya tak berpenghasilan kini bisa memperoleh gaji Rp 2 juta per bulan dengan bekerja di SPPG,” kata Dadan dikutip dari Antara, Jumat (18/4/2025).

Keberadaan SPPG di seluruh Indonesia, menurut dia, juga mampu menciptakan 15 wirausaha baru di sektor pangan.

Beberapa di antaranya mulai dari pemasok daging, telur, aneka buah-buahan, sayur, tepung, dan susu, serta pengelola minyak jelantah dan limbah atau sampah organik.

MBG merupakan program investasi SDM terbesar pemerintah saat ini yang memerlukan dukungan tenaga kerja yang masif. Ratusan triliun APBN untuk biaya program ini berasal dari efisiensi keuangan negara.

Dengan target 30 ribu SPPG di seluruh Indonesia, MBG diperkirakan mampu menyerap atau menciptakan 1,5 juta lapangan pekerja langsung di sektor penyediaan makanan bergizi.

“Setiap SPPG itu ada tiga pegawai badan fungsional yakni kepala satuan pelayanan (satpel) pemenuhan gizi, ahli gizi dan ahli akuntansi serta para relawan bertugas memasak, memotong, membersihkan dengan total yang bekerja langsung 50 orang,” kata Dadan.

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Gizi Nasional (BGN) akan memperketat mekanisme pengawasan dan memperkuat sistem identifikasi mitra setelah kasus tutupnya Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, yang diduga akibat penggelapan dana oleh yayasan berinisial MBN.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengatakan bahwa pihaknya akan memperkuat proses identifikasi mitra dengan meminta data jati diri yang lebih lengkap sejak awal kerja sama.

“Kami akan menambahkan opsi penjelasan jati diri mitra sebagai bentuk peningkatan identifikasi sejak awal,” kata Dadan kepada Kompas.com, Jumat (18/4/2025).

BGN juga berkomitmen untuk melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta lembaga audit independen guna melakukan pemeriksaan rutin.

“Secara rutin meminta BPKP dan lembaga lain melakukan audit agar deteksi dini dilakukan,” ujarnya.

Selain itu, BGN juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem kemitraan MBG dan memperbaiki tata kelola guna mencegah kejadian serupa terulang.

“Penggunaan virtual account yang merupakan rekening bersama sudah menjadi salah satu bentuk pengawasan ketat di sistem kami,” kata Dadan.

“Selain itu, penetapan biaya berbasis at cost, baik untuk bahan baku maupun operasional, disertai dengan referensi harga yang umum berlaku, adalah bagian dari sistem pengawasan kami,” ujar Dadan.

Sebelumnya, mitra dapur MBG di Kalibata mengalami kerugian hampir Rp 1 miliar karena dugaan penggelapan dana oleh yayasan berinisial MBN.

Dilansir dari Antara, Selasa (15/4/2025), Mitra Dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata, Ira Mesra Destiawati, telah bekerja sama dengan pihak yayasan MBN dan SPPG Kalibata sejak bulan Februari sampai Maret 2025.

Pihak Ira kurang lebih sudah memasak 65.025 porsi makan bergizi gratis yang terbagi dalam dua tahap.

Namun, pihaknya mengalami kerugian sebesar Rp 975.375.000 dan sudah melapor ke kepolisian terkait dugaan penggelapan dana oleh yayasan MBN.

"Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeser pun hak dari Ibu Ira, selaku mitra Dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata," ujar kuasa hukum korban, Danna Harly, kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan ibu rumah tangga yang bekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mendapatkan penghasilan sebesar Rp 2 juta per bulan. Hal ini disampaikan oleh Kepala BGN Dadan Hindayana.

Dadan menilai salah satu dampak dari MBG, yakni banyak ibu rumah tangga (IRT) yang semula tidak berpenghasilan, kini bisa menerimanya. Dadan menyebut IRT yang berusia sekitar 40-45 tahun ini dapat bekerja di SPPG dengan penghasilan Rp 2 juta per bulan. SPPG sendiri merupakan fasilitas yang dibangun oleh pemerintah untuk menyediakan menu program makan bergizi gratis (MBG).

"Dampak MBG ini banyak ibu rumah tangga (40-45 tahun) yang sebelumnya tak berpenghasilan kini bisa memperoleh gaji Rp 2 juta per bulan dengan bekerja di SPPG, " kata Dadan dalam keterangannya, dikutip Kamis (17/4/2025).

Dadan menyebut program MBG merupakan program investasi sumber daya manusia terbesar pemerintah yang memerlukan dukungan tenaga kerja yang massif. Dengan target 30 ribu SPPG di seluruh Indonesia, Dadan menjelaskan MBG diperkirakan mampu menyerap atau menciptakan 1,5 juta lapangan pekerja langsung di sektor penyediaan makanan bergizi.

Hingga bulan April 2025 ini, sudah ada 1.072 1.072 kepala SPPG, 1072 ahli gizi, 1072 ahli akuntansi yang sudah bekerja.

"Setiap SPPG itu ada tiga pegawai badan fungsional yakni kepala satuan pelayanan (satpel) pemenuhan gizi, ahli gizi dan ahli akuntansi serta para relawan bertugas memasak, memotong, membersihkan dengan total yang bekerja langsung 50 orang, " terang Dadan.

Selain itu, keberadaan SPPG di seluruh Indonesia juga mampu menciptakan 15 wirausaha baru di sektor pangan. Mulai dari pemasok daging, telur, aneka buah-buahan, sayur, tepung, dan susu. Termasuk pengelola minyak jelantah dan limbah/sampah organik.

Simak juga Video: BGN Targetkan Bangun 1.542 SPPG, Daerah 3T Jadi Fokusnya

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memperbolehkan tenaga-tenaga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menggunakan fasilitas di berbagai Balai Pelatihan milik Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sebagai pusat edukasi.

Hal ini ditandai dengan penandatangan nota kesepahaman antara Yassierli dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana tentang tentang Sinergi 'Program Bidang Ketenagakerjaan dalam Pemenuhan Gizi Nasional' pada Senin (14/4) lalu.

Yassierli menyatakan komitmen penuh mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mendapat sambutan positif dari masyarakat luas serta pihak-pihak terkait. Yassierli menegaskan dengan berbagai fasilitas seperti Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) dan Balai Pengembangan Kesempatan dan Perluasan Kerja (BPPK) maupun Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas dapat dioptimalkan dan difungsikan sebagai pusat edukasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Kemnaker memiliki fasilitas balai-balai yang dapat mensupport pelatihan dan sertifikasi tenaga-tenaga yang terlibat. Kami yakin MBG bakal berjalan sukses apabila didukung oleh personal yang memiliki kompetensi standar, " kata Yassierli dalam keterangannya, dikutip Kamis (17/4/2025).

Yassierli berharap sinergi ini dapat memperkuat agenda pembangunan ketenagakerjaan yang inklusif, responsif terhadap isu gizi, serta mendukung terciptanya tenaga kerja sehat, produktif, dan kompetitif.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan MBG merupakan program investasi SDM terbesar pemerintah yang memerlukan dukungan tenaga kerja yang massif. Dengan target 30 ribu SPPG di seluruh Indonesia, Dadan menyebut MBG diperkirakan mampu menyerap atau menciptakan 1,5 juta lapangan pekerja langsung di sektor penyediaan makanan bergizi.

"Setiap SPPG itu ada tiga pegawai badan fungsional yakni kepala satuan pelayanan (satpel) pemenuhan gizi, ahli gizi dan ahli akuntansi serta para relawan bertugas memasak, memotong, membersihkan dengan total yang bekerja langsung 50 orang, " ujar Dadan.

Hingga bulan April 2025 ini, sudah ada 1.072 1.072 kepala SPPG, 1072 ahli gizi, 1072 ahli akuntansi yang sudah bekerja. Dadan menambahkan keberadaan SPPG di seluruh Indonesia juga mampu menciptakan 15 wirausaha baru di sektor pangan. Mulai dari pemasok daging, telur, aneka buah-buahan, sayur, tepung, dan susu. Termasuk pengelola minyak jelantah dan limbah/sampah organik.

Lihat juga Video Momen Wamen PPPA Tinjau SPPG di Malang: Semua Rapi Sekali

Inilah wujud ekonomi sirkuler yang menggerakkan roda ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, yang menghidupkan para penjual pakan, peternak, dan di sini hasilnya dibeli oleh koperasi...

Sumedang (ANTARA) - Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dedek Prayudi menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat mewujudkan ekonomi sirkuler dengan memberdayakan UMKM masyarakat saat mengunjungi peternakan sapi untuk suplai susu MBG di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

"Di sini misalnya ada peternakan sapi, ada pekerjanya, sapi-sapi juga diberikan pakan dan lain-lain. Inilah wujud ekonomi sirkuler yang menggerakkan roda ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, yang menghidupkan para penjual pakan, peternak, dan di sini hasilnya dibeli oleh koperasi, jadi ada koperasi di sini yang juga hidup," katanya, di Sumedang, Kamis.

Menurutnya, ekonomi sirkuler menjadi semakin berkembang karena MBG mengalokasikan 85 persen dari anggaran Rp71 triliun untuk membeli bahan baku yang sebagian besar diproduksi oleh UMKM di masing-masing daerah.

"Jadi, kalau kita berbicara Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG)-nya sendiri saja, serapan tenaga kerja di sana ada 50 orang per satu SPPG, tapi di sini enggak hanya itu, 85 persen dari Rp71 triliun ini untuk membeli bahan baku, bayangkan ekonomi sirkuler di sini yang digerakkan oleh Program MBG," paparnya.

Ia menegaskan tujuan MBG tidak hanya soal peningkatan kualitas gizi anak, ibu hamil, menyusui, atau balita, tetapi juga peningkatan kualitas ekonomi masyarakat, terutama masyarakat yang betul-betul bersentuhan dengan pangan.

Selama ini, lanjut dia, di beberapa daerah banyak terjadi, misalnya ternak atau lahan yang menganggur akibat tidak adanya offtaker (pembeli) dari hasil pertanian atau peternakan.

Untuk itu Program MBG hadir untuk memberdayakan masyarakat yang dapat mengumpulkan hasil usahanya ke koperasi sebagai offtaker pertama untuk menjual ke SPPG sehingga ekonomi sirkuler dapat terus berjalan secara berkelanjutan.

"Dari peternakan ini saja misalnya, bisa menyuplai 150 liter, artinya di sekitar sini masih ada area-area peternakan lain, yang kemudian juga menyuplai ke koperasi dulu, dan dari koperasi baru dibeli oleh SPPG. Jadi di sini koperasi berfungsi sebagai offtaker pertama, sebagai pengepul, tidak ada tengkulak, tidak ada middle man, atau perantara-perantara yang sifatnya bisa menekan para peternak atau petani, tetapi langsung ke koperasi yang itu milik masyarakat juga," tuturnya.

Sebelumnya Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan Program MBG dapat menciptakan lapangan kerja langsung di masing-masing SPPG untuk memacu kemandirian masyarakat.

Dadan mengungkapkan alasan mengapa tiap SPPG masing-masing harus melayani penerima manfaat sebanyak 3.000-4.000 jiwa, yakni agar tercipta permintaan untuk membuka peluang pasar baru yang terus berkembang atau new emerging market.

"Secara ekonomi, Program MBG dapat menciptakan lapangan kerja langsung yang bekerja di SPPG," katanya.

Ia menjelaskan untuk tiga tenaga kerja inti yakni kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan yang menjadi pegawai BGN dibayar langsung melalui APBN.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Inilah wujud ekonomi sirkuler yang menggerakkan roda ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, yang menghidupkan para penjual pakan, peternak, dan di sini hasilnya dibeli oleh koperasi...

Sumedang (ANTARA) - Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dedek Prayudi menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat mewujudkan ekonomi sirkuler dengan memberdayakan UMKM masyarakat saat mengunjungi peternakan sapi untuk suplai susu MBG di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

"Di sini misalnya ada peternakan sapi, ada pekerjanya, sapi-sapi juga diberikan pakan dan lain-lain. Inilah wujud ekonomi sirkuler yang menggerakkan roda ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, yang menghidupkan para penjual pakan, peternak, dan di sini hasilnya dibeli oleh koperasi, jadi ada koperasi di sini yang juga hidup," katanya, di Sumedang, Kamis.

Menurutnya, ekonomi sirkuler menjadi semakin berkembang karena MBG mengalokasikan 85 persen dari anggaran Rp71 triliun untuk membeli bahan baku yang sebagian besar diproduksi oleh UMKM di masing-masing daerah.

"Jadi, kalau kita berbicara Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG)-nya sendiri saja, serapan tenaga kerja di sana ada 50 orang per satu SPPG, tapi di sini enggak hanya itu, 85 persen dari Rp71 triliun ini untuk membeli bahan baku, bayangkan ekonomi sirkuler di sini yang digerakkan oleh Program MBG," paparnya.

Ia menegaskan tujuan MBG tidak hanya soal peningkatan kualitas gizi anak, ibu hamil, menyusui, atau balita, tetapi juga peningkatan kualitas ekonomi masyarakat, terutama masyarakat yang betul-betul bersentuhan dengan pangan.

Selama ini, lanjut dia, di beberapa daerah banyak terjadi, misalnya ternak atau lahan yang menganggur akibat tidak adanya offtaker (pembeli) dari hasil pertanian atau peternakan.

Untuk itu Program MBG hadir untuk memberdayakan masyarakat yang dapat mengumpulkan hasil usahanya ke koperasi sebagai offtaker pertama untuk menjual ke SPPG sehingga ekonomi sirkuler dapat terus berjalan secara berkelanjutan.

"Dari peternakan ini saja misalnya, bisa menyuplai 150 liter, artinya di sekitar sini masih ada area-area peternakan lain, yang kemudian juga menyuplai ke koperasi dulu, dan dari koperasi baru dibeli oleh SPPG. Jadi di sini koperasi berfungsi sebagai offtaker pertama, sebagai pengepul, tidak ada tengkulak, tidak ada middle man, atau perantara-perantara yang sifatnya bisa menekan para peternak atau petani, tetapi langsung ke koperasi yang itu milik masyarakat juga," tuturnya.

Sebelumnya Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan Program MBG dapat menciptakan lapangan kerja langsung di masing-masing SPPG untuk memacu kemandirian masyarakat.

Dadan mengungkapkan alasan mengapa tiap SPPG masing-masing harus melayani penerima manfaat sebanyak 3.000-4.000 jiwa, yakni agar tercipta permintaan untuk membuka peluang pasar baru yang terus berkembang atau new emerging market.

"Secara ekonomi, Program MBG dapat menciptakan lapangan kerja langsung yang bekerja di SPPG," katanya.

Ia menjelaskan untuk tiga tenaga kerja inti yakni kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan yang menjadi pegawai BGN dibayar langsung melalui APBN.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025