Sebanyak 300 ibu hamil, ibu menyusui dan balita mendapat makan bergizi gratis dari Kodim 0802 Ponorogo. Uji coba makan gratis ini dilakukan di kantor Kelurahan Purbosuman dan Surodikraman, Kecamatan Ponorogo.

Sesuai dengan amanat program dari Presiden RI, Prabowo Subianto, para anggota TNI semangat membagikan makanan gratis. Ratusan ibu pun sempat berdesakan di kantor kelurahan. Mereka senang dengan adanya uji coba makan bergizi gratis ini.

"Hari ini dapat makan ayam bumbu bali kalau nggak salah, pisang dan ada sayur capcay, terus tempe goreng dan balita ada susunya," tutur salah satu warga, Miranda Ayu Putri kepada wartawan, Senin (23/12/2024).

Miranda menambahkan dia termasuk ibu menyusui. Menunya pun tidak berbeda jauh dengan balita. Hanya pada balita ditambah susu.

"Bedanya (menu) kalau di balita ada susunya, makanannya enak, anak suka," terang Miranda.

Pantauan detikJatim, agenda uji coba makan bergizi gratis ini merupakan bentuk kerjasama antara Kodim 0802 dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ponorogo.

Ratusan ibu-ibu sempat tampak berdesakan di kantor kelurahan untuk mendapatkan makanan bergizi gratis. Meski petugas sudah mewanti-wanti bahwa semua yang hadir bakal mendapat makanan.

Sementara itu, Kepala SPPG Ponorogo, Shiella Amanda menambahkan, menu yang diberikan harus empat sehat lima sempurna. Terdiri dari karbohidrat, protein, serat dan susu.

"Menu hari ini ada ayam bumbu kecap, sayur, tempe goreng, buah dan susu cair untuk balita," imbuh Shiella.

Rencananya, lanjut Shiella, program pemberian makan gratis ini akan dilakukan setiap hari dengan 3.000 porsi pada awal Januari 2025. Menunya pun beragam namun harus tetap memprioritaskan gizi dengan kecukupan karbohidrat, serat, protein dan susu.

"Untuk saat ini kami sudah masukkan data itu baik untuk anak sekolah atau siswa dari TK, SD, SMP dan juga anak balita ibu hamil dan ibu menyusui, diharapkan nanti ke depannya anak-anak ini menjadi masa depan bangsa yang dapat menjadi masa depan Indonesia menjadi negara yang lebih maju," pungkas Shiella.

Video KPAI Minta Masyarakat Tak Bully Siswa SMA yang Viralkan Menu MBG

Video KPAI Minta Masyarakat Tak Bully Siswa SMA yang Viralkan Menu MBG

JAKARTA, investor.id – Sekitar dua pekan dari sekarang, dapur-dapur di Indonesia akan semakin sibuk karena mereka memasak makanan untuk anak-anak sekolah di seluruh wilayah nusantara. Pemerintah berencana meluncurkan program makanan bergizi gratis secara nasional pada 6 Januari 2025, yang sedikit tertunda empat hari dari tanggal awal.

Program ini tidak hanya akan memastikan bahwa anak-anak tidak pergi ke sekolah dalam keadaan lapar, tetapi juga memiliki tujuan utama untuk menurunkan angka stunting nasional dan membangun sumber daya manusia negara ini.

Program makan bergizi gratis merupakan fokus Presiden Prabowo Subianto saat masa kampanye pemilihan. Pemerintah saat ini berupaya keras membantu Prabowo memenuhi janji kampanyenya untuk memberi makan lebih dari 80 juta orang, termasuk anak sekolah dan ibu hamil, dengan makan siang yang bergizi. Tidak hanya anak prasekolah, tetapi siswa yang lebih tua hingga mereka yang terdaftar di sekolah menengah atas mendapatkan makanan gratis yang terdiri dari, misalnya, nasi, ayam, lauk sayur, pisang, dan susu.

Prabowo telah mengalokasikan Rp 71 triliun (hampir US$ 4,4 miliar) untuk menjalankan program tersebut untuk sepanjang tahun 2025 saja. Alokasi anggaran yang dikeluarkan pemerintah per anak telah berubah selama beberapa bulan terakhir, mulai dari sekitar Rp 15.000 (sekitar US$ 0,93) hingga baru-baru ini dipotong menjadi Rp 10.000.

Namun, Indonesia kemungkinan harus menunggu hingga program tersebut mulai melihat biaya sebenarnya per makanan. Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengklaim bahwa Rp 10.000 sudah cukup untuk memasak makanan berkalori 600-700 di wilayah Pulau Jawa.

Namun, Indonesia bukanlah negara pertama yang meluncurkan skema pemberian makanan sekolah secara nasional. Negara-negara lain di seluruh dunia telah menjalankan program serupa, beberapa bahkan telah berlangsung selama beberapa dekade.

India

Prabowo pertama kali mengumumkan impiannya tentang makanan gratis saat ia mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilihan umum bulan Februari 2024. Ekonom dikubunya, Dradjad H Wibowo mengakui pada saat itu bahwa kampanye pemberian makanan gratis di sekolah-sekolah India telah menginspirasi Prabowo. Pemerintah bahkan telah mengirim delegasi tingkat tinggi ke India untuk mempelajari bagaimana negara Asia Selatan itu memberi makan anak-anaknya.

Program Makan Siang India adalah yang terbesar di dunia, yang memberi makan 120 juta siswa di sekolah pemerintah dan sekolah yang dibantu pemerintah setiap hari. Program ini diluncurkan pada tahun 1995. Selain memastikan anak-anak tumbuh sehat, kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan pendaftaran. Pemerintah juga melibatkan organisasi nonpemerintah dalam program ini.

India bahkan telah menetapkan panduan diet yang menetapkan asupan kalori minimum untuk setiap makanan yang mereka sediakan secara gratis. Data menunjukkan bahwa New Delhi menghabiskan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan apa yang direncanakan Jakarta.

Menurut Kementerian Pendidikan India, untuk siswa kelas 1 dan 5, piring makan siang harus menyediakan tidak kurang dari 450 kalori dan 12 gram protein. Makanan yang disediakan untuk siswa sekolah dasar atas – yaitu siswa kelas 6 dan 8 – harus mencakup setidaknya 700 kalori dan 20 gram kandungan protein.

Biaya memasak per anak per hari adalah sekitar Rs 4,97 ($ 0,06) untuk siswa sekolah dasar, dan sekitar Rs 7,45 untuk tingkat sekolah dasar atas, pada April 2020. Pengeluaran tersebut mencakup bahan-bahan seperti kacang-kacangan, sayuran, minyak goreng, bumbu lainnya, termasuk kebutuhan untuk penyediaan bahan bakar.

Sebagai perbandingan, itu sekitar Rp 1.000 untuk siswa kelas 1, mencakup sebagian kecil dari anggaran yang diusulkan Indonesia. Setiap anak mendapat antara 100 dan 150 gram biji-bijian makanan dengan biaya bervariasi pada jenisnya: Rs 1 per kilogram biji-bijian kasar, Rs 2 per kilogram untuk gandum, dan Rs 3 per kilogram per beras.

Para juru masak sekaligus pembantu tersebut mendapatkan honorarium sebesar Rs 1.000 per bulan selama 10 bulan dalam setahun. Dalam anggaran sementara 2024-2025, pemerintah memberikan PM Poshan Rs 12.467 crore atau sekitar US$ 1,4 miliar dalam anggaran negara.

Anggaran itu hampir seperempat dari yang telah disisihkan Prabowo untuk program makan gratisnya di Indonesia. Pemerintah pusat dan negara bagian menanggung biaya yang dibutuhkan PM Poshan, sementara sebagian besar pembiayaan berasal dari pemerintah pusat.

Brasil

Konstitusi Brasil menjamin hak universal untuk mendapatkan makanan gratis di sekolah negeri. Negara ini kini menyediakan makan siang bergizi untuk 40 juta siswa dibawah apa yang disebut Program Pemberian Makanan Sekolah Nasional (National School Feeding Program/PNAE). Pemerintah mengalokasikan 4,1 miliar real Brasil atau sekitar US$ 673,7 juta setiap tahun untuk program yang kini telah menjangkau lebih dari 160.000 sekolah.

Pada tahun 2020, Brasil memperkenalkan beberapa pedoman tentang bagaimana mereka harus membelanjakan dana PNAE untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan makan siang segar, bukan makanan olahan. Sekitar 75% dari dana tersebut harus digunakan untuk membeli makanan segar atau makanan olahan minimal. Pemerintah menetapkan batasan 5% pada pengeluaran yang digunakan untuk bahan kuliner olahan.

Brasil, yang sektor pertaniannya menyumbang 24,1% dari ekonomi nasional, mengandalkan PNAE untuk mendorong pertanian petani kecil. Peraturan pemerintah menetapkan bahwa program pemberian makanan sekolah harus memperoleh setidaknya 30% makanannya dari pertanian keluarga, yang mencapai 1,6 miliar real Brasil pada tahun 2023.

China hingga Finlandia

Finlandia

Pada tahun 1940-an, Finlandia meluncurkan program makanan gratis di sekolah yang awalnya ditujukan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu. Kampanye tersebut kemudian diperluas ke semua anak yang mengikuti pendidikan pra-sekolah, dasar, dan menengah atas.

Setiap hari, hampir 850.000 makanan disajikan di sekolah-sekolah Finlandia. Makanan khas Finlandia umumnya disajikan dalam bekal makan siang sebagai cara untuk memperkenalkan budaya makanan lokal kepada anak-anak. Pemerintah juga telah memasukkan kampanye pemberian makanan gratis di sekolah ke dalam kurikulum nasional.

Finlandia tidak memiliki anggaran khusus yang dialokasikan untuk program makanan gratis. Namun, uang tersebut berasal dari anggaran umum untuk pendidikan, yang akan didistribusikan ke kotamadya melalui sistem transfer pemerintah.

Tidak seperti negara lain, tidak ada biaya tetap per makanan, tetapi semuanya tergantung pada ukuran kotamadya. Semakin besar kotamadya, semakin murah untuk menyiapkan satu piring makan siang. Namun, data Badan Nasional untuk Pendidikan (National Agency for Education/NEA) menunjukkan bahwa harga makanan rata-rata dapat mencapai 2,80 euro (sekitar US$ 2,92) per hari.

Pemerintah Finlandia mengklaim bahwa memberi siswa makanan yang sangat bergizi telah meningkatkan kekuatan otak, yang menghasilkan skor tinggi dalam tinjauan Program for International Student Assessment (PISA). Tinjauan ini menilai keterampilan siswa berusia 15 tahun di seluruh dunia dalam matematika, membaca, dan sains.

Menurut survei tahun 2022, skor rata-rata PISA Finlandia dalam bidang membaca berada di angka 490. Siswa Finlandia mencatat 484 poin dalam bidang matematika dan mendapat skor 511 dalam bidang sains -- jauh melampaui siswa Indonesia berusia 15 tahun. Skor Indonesia di ketiga mata pelajaran hanya di atas angka 350, yaitu 359 untuk membaca, 366 untuk matematika), dan 383 untuk sains.

China

Pada tahun 2011, China, salah satu negara adikuasa ekonomi di dunia ini meluncurkan program pemberian makanan sekolah yang terutama menyasar anak-anak di daerah pedesaan yang terdaftar di pendidikan dasar dan menengah. Program tersebut menyediakan subsidi makan siang harian sebesar 3 yuan (US$ 0,41), dan pengeluaran yang diizinkan dinaikkan menjadi 5 yuan pada tahun 2021.

Pemerintah telah menghabiskan 147,2 miliar yuan atau sekitar lebih dari US$ 20 miliar hingga akhir tahun 2019. China juga mengklaim bahwa kampanye tersebut telah meningkatkan tinggi dan berat badan rata-rata anak-anak pedesaan, bahkan melampaui pertumbuhan rata-rata nasional.

Namun, kampanye yang telah memberi makan lebih dari 40 juta siswa itu tidak bebas dari masalah. Sekitar 66 daerah tertangkap menyalahgunakan 1,95 miliar yuan yang dimaksudkan untuk program tersebut antara tahun 2021 dan Agustus 2023. Mereka terutama menggunakan uang itu untuk membayar utang pemerintah daerah. China baru-baru ini menghukum 1.200 orang yang terlibat dalam penyalahgunaan dana tersebut.

Jepang

Jepang awalnya berfokus pada penyaluran makanan kepada anak-anak miskin. Namun, setelah Perang Dunia II, Jepang memutuskan untuk meningkatkan penyaluran makan siang sekolah di seluruh negeri. Hingga Mei 2023, mencakup 98,8% dari seluruh sekolah dasar di Jepang dan 89,8% sekolah menengah pertama memberikan makanan gratis kepada siswanya.

Pihak sekolah menanggung biaya fasilitas, sementara orang tua membayar biaya bahan-bahan memasak. Namun, keluarga berpenghasilan rendah mendapat dukungan melalui tunjangan pendidikan dan subsidi biaya sekolah melalui layanan kesejahteraan sosial.

Survei pemerintah tahun 2021 menunjukkan biaya bulanan rata-rata yang dibayarkan oleh orang tua dapat mencapai 4.477 yen Jepang (sekitar US$ 28,59) di sekolah dasar negeri. Biaya tersebut dapat naik hingga 5.121 yen Jepang di sekolah menengah pertama negeri. Undang-Undang Program Makan Siang Sekolah Jepang juga menetapkan standar asupan gizi yang diperlukan dalam setiap waktu makan.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Wakil Ketua Umum DPP Gelora, Fahri Hamzah, menyebut Presiden Prabowo Subianto mau mengatur ulang sistem politik di Indonesia. Salah satu indikatornya adalah karena ongkos pemilu yang mahal.

Fahri mengungkapkan Prabowo menyadari betul kelemahan Indonesia saat ini. Salah satunya ada kesalahan struktur.

"Makanya mau ditata ulang sistem politik di Indonesia ini oleh beliau (Prabowo)," ujar Fahri saat meresmikan rumah layak huni (RLH) di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (23/12/2024).

Fahri berpendapat, selama 25 tahun setelah reformasi, Indonesia kehilangan komando. Rakyat kocar-kacir, para politikus bertengkar tak jelas. Ongkos pemilu mahal. Kemudian para politikus atau pejabat politik ikut pemilu dengan utang.

"Habis pemilu, uang negara digarong untuk bayar utang," ujarnya.

"Betul apa tidak?" tanya Fahri disambut teriakan betul oleh warga.

"Tapi rakyat minta money politic. Pasti rindu serangan fajar, kan?" tambah Fahri.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) ini melihat karena biaya atau ongkos pemilu mahal, para politikus yang bertarung sampai menjual rumah dan tanah.

"Gaji kecil. Akibatnya apa? Uang rakyat diganggu," imbuhnya.

Seperti diketahui Prabowo Subianto mewacanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) seperti pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota kembali dipilih oleh DPRD. Adapun tujuan Prabowo yakni menekan biaya politik yang tinggi.

Video Fahri Hamzah Bicara soal Satgas Perumahan Usai Temui Prabowo

Video Fahri Hamzah Bicara soal Satgas Perumahan Usai Temui Prabowo

Daerah yang tidak memiliki peternakan sapi perah atau logistiknya jauh dan susah maka tidak perlu dipaksakan, bisa ada telur atau kelor

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan susu dalam Program Makan Bergizi Gratis atau MBG akan diberikan di daerah-daerah yang memiliki peternakan sapi perah atau daerah yang memiliki jarak logistik terjangkau oleh daerah peternakan.

"Susu akan diberikan di daerah-daerah yang memang merupakan daerah peternakan," ujar Kepala BGN Dadan Hindayana di Jakarta, Senin.

Dirinya menambahkan, kalau bukan daerah peternakan sapi perah atau tidak terjangkau oleh logistik daerah peternakan sehingga ketersediaan susu menjadi tidak ada maka pemberian susu dalam Program Makan Bergizi Gratis tidak perlu dipaksakan.

Adapun menu susu dalam Program Makan Bergizi Gratis bagi daerah yang bukan peternakan atau memiliki jarak logistik yang jauh dari daerah peternakan dapat diganti dengan telur atau daun kelor.

"Daerah yang tidak memiliki peternakan sapi perah atau logistiknya jauh dan susah maka tidak perlu dipaksakan, bisa ada telur atau kelor," kata Dadan.

"Tapi dengan daerah-daerah peternakan sapi perah yang cukup maka itu menjadi bagian dari Makan Bergizi Gratis," tambahnya.

BGN juga akan mengutamakan susu pasteurisasi untuk susu Makan Bergizi Gratis.

Sebagai informasi, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyebut Kementerian Pertanian (Kementan) telah meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk tidak memaksakan menu susu sapi dalam Program Makan Bergizi Gratis.

Sudaryono mengatakan produksi susu sapi di Indonesia belum mencukupi jika harus digunakan untuk kebutuhan makan bergizi gratis. Oleh karena itu, ia menyarankan agar menu susu dapat diganti dengan sumber-sumber protein yang lain.

Makan bergizi gratis tidak harus meminum susu. Menurut Sudaryono, protein yang berasal dari hewani seperti telur, ayam, ataupun protein nabati mampu mencukupi kebutuhan harian anak-anak dan ibu hamil.

Namun demikian, dia mengatakan bila produksi susu sapi di Indonesia telah mencukupi, perlahan-lahan menu ini bisa dimasukkan ke dalam makan bergizi gratis.

Ia menyampaikan makan bergizi gratis ini harus disesuaikan dengan kemampuan produksi nasional. Sebab, ia tidak ingin program ini malah membebani negara dengan memaksa pemberian susu sapi sehingga harus melakukan impor.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) melaporkan telah menyalurkan 35.399 unit rumah murah lewat program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho merinci, selama 2 bulan belakangan semenjak Presiden Prabowo Subianto menjabat, anggaran yang telah disalurkan untuk penyaluran 35.539 unit itu mencapai Rp4,45 triliun.

"Dari 20 Oktober telah teralisasi sebanyak 35.399 unit senilai Rp4,45 triliun. Terima kasih Bapak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait yang selalu mendorong kami untuk terus mengakselrasi KPR Subsidi," jelasnya di Auditorium Kementerian PU, Senin (23/12/2024).

Lebih lanjut, Heru menegaskan bahwa capaian realisasi FLPP sepanjang 2 bulan belakangan itu posisinya di atas rata-rata penyalurran pada bulan-bulan sebelumnya.

Adapun, realisasi sebanyak 35.399 unit rumah itu juga diklaim sebagai langkah awal yang baik dalam menyukseskan program 3 juta rumah ke depan.

"Alhamdulilah 2 bulan ini merupakan capaian yang luar biasa di atas dari capaian pada bulan sebelumnya, ini menjadi komitmen kita dalam menyukseskan program 3 juta rumah," tegasnya.

Namun demikian, belum diketahui pasticberapa kuota FLPP yang bakal digulirkan pemerintah pada tahun depan.

Akan tetapi, sebelumnya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengusulkan kuota rumah subsidi dapat tembus 500.000 unit.

Ara menjelaskan, pihaknya bakal memperluas alokasi FLPP itu hingga 500.000 sebagai langkah untuk mencapai target program 3 juta rumah.

“Kemudian di FLPP, kalau kita mengajukannya Pak Rionald [Dirjen Kekayaan Negara], tolong [sampaikan] nanti kalau ada Pak Isa [Dirjen Anggaran Kemenkeu], kami pengennya 500.000, pak,” kata Maruarar dalam Diskusi Solusi Pendanaan Program 3 Juta Rumah, di Jakarta, Senin (16/12/2024).

Kuota untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ditetapkan sebanyak 220.000 unit untuk tahun depan. Hal ini berdasarkan dana eksisting yang tersedia.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 28,2 triliun untuk disalurkan 220.000 unit rumah melalui skema FLPP.

"Di tahun 2025 pemerintah melalui BP Tapera telah mengalokasikan dana Rp 28,2 triliun yang ditargetkan dapat disalurkan untuk 220 ribu unit rumah dengan skema saat ini 75% APBN, 25% perbankan," kata Heru dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama KPR Sejahtera FLPP dengan Bank Penyalur dan Asosiasi Pengembang Perumahan 2025 di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan, Senin, (23/12/2024).

Menurutnya, kuota FLPP bisa didapat lebih banyak lagi apabila skema pendanaan yang ada diubah menjadi 50% dari APBN dan 50% dari perbankan. Dengan skema tersebut ditargetkan kuota FLPP yang disalurkan bisa menjadi lebih dari 300.000 unit. Namun, skema tersebut masih terus digodok oleh pihaknya dan perbankan.

Heru berharap, penyaluran FLPP sudah bisa dilakukan pada awal Januari 2025. Hal ini sebagai langkah untuk mendukung Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Awal Januari 2025 mendatang, perbankan sudah dapat melaksanakan akad FLPP. Untuk itu mohon kesiapan dari para stakeholder terutama perbankan dan pengembang untuk memastikan bahwa rumah sudah ready stock. Upaya ini merupakan terobosan nyata arahan bapak menteri dalam rangka mempercepat realisasi flpp untuk mendukung program 3 juta rumah," ungkapnya.

Dalam acara ini hadir juga Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait; Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban; Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi; para pengembang perumahan; dan 39 bank penyalur.

Jokowi Bakal Bebaskan Biaya PPN Properti hingga Administrasi Rumah Murah

Jokowi Bakal Bebaskan Biaya PPN Properti hingga Administrasi Rumah Murah

Polres Probolinggo membagikan makanan bergizi gratis untuk siswa SD Negeri 2 Kedungcaluk, Krejengan, Kabupaten Probolinggo. Aksi ini dalam rangka menindaklanjuti program Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Tampak raut keceriaan seluruh siswa-siswi menyambut kedatangan anggota kepolisian. Pelajar dari kelas 1 hingga 6 yang berjumlah 90 siswa, mendapat bagian makanan bergizi.

Kapolres Probolinggo AKBP Wisnu Wardana melalui Kasi Humas Iptu Merdhania Pravita Shanty menjelaskan, pembagian makan bergizi gratis ini untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya gizi seimbang bagi anak-anak.

"Melalui asupan gizi yang optimal, kita dukung fisik dan mental anak-anak generasi penerus bangsa ini tumbuh dengan baik," kata Vita, Senin (23/12/2024).

Dalam kesempatan ini, pihaknya juga memberikan semangat kepada para siswa agar belajar sungguh-sungguh agar bisa mewujudkan cita-cita mereka.

Kegiatan tersebut mendapat apresiasi dan sambutan baik dari Kepala SD Negeri 2 Kedungcaluk. Ia mengucapkan terima kasih atas kedatangan anggota Polres Probolinggo yang telah memberikan makanan bergizi gratis kepada para siswa-siswinya.

"Terimakasih kepada Kapolres Probolinggo beserta jajaran, atas pemberian makan siang gratis ini sangat bermanfaat bagi putra-putri kami," ucap Kepala Sekolah.

Video KPAI Minta Masyarakat Tak Bully Siswa SMA yang Viralkan Menu MBG

Video KPAI Minta Masyarakat Tak Bully Siswa SMA yang Viralkan Menu MBG

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memperkirakan tidak semua anak sekolah dalam program makan bergizi gratis (MBG) menerima susu dalam menu makannya. Sebagai gantinya, anak-anak ini menerima lauk lainnya.

Sebab menurut Dadan, penyaluran susu untuk keperluan makan bergizi gratis ini akan difokuskan di daerah-daerah sentra sapi perah terlebih dahulu.

"Susu itu akan diberikan di daerah-daerah yang memang di situ daerah peternakan. Kalau bukan di daerah peternakan kan, tidak usah dipaksakan," ujar Dadan saat ditemui wartawan usai Rakortas CPP 2025, Senin (23/12/2024).

Sebagai contoh, Dadan mengatakan menu susu dapat diganti dengan telur untuk memenuhi kebutuhan protein anak peserta MBG. Sedangkan untuk kebutuhan kalsium dapat diganti dengan daun kelor.

"(Menu susu) cukup bisa diganti dengan telur. Kalsiumnya bisa dengan kelor. Yang jauh dari susu dan logistiknya susah ya tidak usah dipaksakan. Bisa ada telur, bisa kelor," terangnya.

"Tapi di daerah-daerah dengan peternakan yang sapi perah yang cukup ya itu akan menjadi bagian dari makanan mereka," tegas Dadan lagi.

Di luar itu, Dadan mengatakan pelaksanaan program MBG ini akan menjangkau sekitar 3 juta penerima manfaat yang dilakukan secara bertahap mulai 6 Januari 2025 nanti. "Pokoknya 3 juta penerima manfaat. Kita mulai bertahap lah, 6 Januari (2025) kan pembukaan," pungkasnya.

Simak juga Video 'Denpasar Uji Coba Makan Bergizi Gratis Rp 15 Ribu dari Sumbangan CSR':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Viral di media sosial seekor buaya masuk ke permukiman warga saat sedang banjir di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel). Petugas memastikan buaya dalam video heboh tersebut bukan di Maros alias hoax.

"Saya sudah cek ke semua anggota, kalau ada yang bilang lokasinya di Maros itu hoax," kata Kasatpol PP dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Maros, Eldrin Saleh kepada detikSulsel, Senin (23/12/2024).

Video tersebut mulai beredar pagi tadi. Eldrin mengatakan, sejak video tersebut beredar ia sudah memerintahkan anggotanya untuk mencari informasi lokasi dalam video, namun tidak ditemukan.

"Saya suruh anggota cari tidak ditemukan. Kami juga tidak menerima aduan dan laporan masyarakat kalau ada buaya," ucapnya.

Eldrin mengatakan dari informasi anggotanya, lokasi dalam video tersebut berada di Kalimantan. Ia pun mengimbau masyarakat untuk tidak gampang menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya karena bisa menimbulkan keresahan masyarakat.

"Saya imbau, kalau dapat informasi jangan langsung disebar apalagi suasana bencana seperti sekarang. Itu meresahkan," pungkasnya.

Dalam video beredar, tampak buaya tersebut berada di sekitar permukiman warga yang terendam banjir. Tubuh buaya nampak di permukaan air sedang berenang di sekitar rumah warga.

Video: Momen Penangkapan Buaya 3 Meter yang Lepas dari Penangkaran Cianjur

Video: Momen Penangkapan Buaya 3 Meter yang Lepas dari Penangkaran Cianjur

Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menjelaskan soal wacana tanah sitaan dari koruptor yang hendak dijual murah dan dibangun rumah rakyat. Fahri mengungkapkan itu merupakan hak dari Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Itu melalui Kejaksaan Agung (Kejagung) ya. Karena soal itu hak (wewenang) Kejagung," kata Fahri Hamzah kepada detikBali di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (23/12/2024).

Fahri menjelaskan proses kebijakan tersebut. Menurutnya, Kejagung akan menyerahkan tanah sitaan dari koruptor itu kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Setelah tuntas di situ, baru kami manfaatkan," ujar Wakil Ketua Umum (Waketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia ini.

Fahri mengungkapkan wacana tersebut kini tengah dibahas dan difinalisasi bersama Ditjen Kekayaan Negara. Menurutnya, akan ada banyak yang terlibat dalam pembahasan, mengingat persoalan tersebut melibatkan lintas departemen.

Khusus di Kementerian PKP, ada Ditjen Kawasan Permukiman yang mengurus kebijakan tersebut bersama Ditjen Pengadaan Tanah. Kementerian PKP juga akan mengumpulkan semua tanah yang siap bangun untuk rumah.

"Inilah yang kami ambil dari beberapa tempat. Kami data, kami kerjasamakan dengan yang mau bangun (rumah)," jelas Fahri.

Diberitakan sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait mengusulkan agar tanah hasil sitaan koruptor dijual murah kepada masyarakat yang kurang mampu. Ara mengungkapkan usulan itu telah disampaikannya kepada Presiden Prabowo Subianto untuk dimasukkan dalam Program Strategis Nasional (PSN) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hal itu disampaikan pria yang akrab disapa Ara ini di acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah dan Penganugerahan APBD Award Tahun 2024 di Grand Sahid Hotel, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2024). Ara menerangkan program itu direncanakan menyasar MBR pada 30 hingga 50 kota di Indonesia.

"Bagaimana tanah-tanah dari kejaksaan, satu kasus saja ada 1.000 hektare dari eks BLBI. Bagaimana tanah-tanah koruptor itu bisa kami berikan atau kami jual dengan harga murah kepada rakyat, saya pikir negara ini akan bagus. Mohon doanya," jelas Ara dilansir dari detikNews.

Ara mengaku usulan itu tercetus setelah dirinya bertemu dengan perwakilan Bank Dunia (World Bank). Sebab, menurutnya, penduduk yang belum memiliki rumah bisa masuk dalam kategori miskin. Ara menyebut, berdasarkan Bank Dunia, indikator warga yang kekurangan konsumsi kalori harian sudah dianggap masuk kategori masyarakat miskin.

"Saya pikir sangat pantas kami masukkan juga kalau orang belum punya rumah, rumah pertama masuk kategori miskin. Bagaimana dia dianggap sudah tidak miskin, sementara dia belum punya rumah?" ungkap Ara.

Video Asosiasi Pengembang Berkumpul Siap Bantu Program Prabowo 3 Juta Rumah

Video Asosiasi Pengembang Berkumpul Siap Bantu Program Prabowo 3 Juta Rumah

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah, menyoroti kondisi lingkungan dan penataan Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, (NTB). Fahri menyebut wilayah Kota Bima kotor dan menyedihkan.

"Kota Bima ini kotor, agak menyedihkan. Tak ada indah-indahnya," sindir Fahri saat meresmikan rumah layak huni (RLH), di Kota Bima, dilansir detikBali, Senin, (23/12/2024).

Menurut Fahri, indikator sebuah daerah atau kota yang lingkungannya kotor adalah munculnya lalat. Hal tersebut adalah cara Tuhan memberikan tanda kepada manusia terkait lingkungan yang kotor.

"Tahu nggak kenapa kalau kita makan ada lalat. Itu Tuhan yang kirim. Kalian kotor, rumah kalian kotor, got kalian kotor, sungai kalian jadi tempat sampah," ungkap Wakil Ketua Umum Gelora tersebut.

Fahri juga melihat kondisi Kota Bima saat ini masih tampak kumuh. Bahkan, masih belum tertata dengan rapi.

Menurut Fahri, kota seharusnya bersih dan tidak kumuh. "Kondisi (kotor dan kumuh) ini harus segera dibereskan supaya wajah Kota Bima ini tampak indah dan nyaman," harapnya.

Penjabat Wali Kota Bima, Muhktar Landa, menyadari kondisi Kota Bima yang disebut Wamen Fahri Hamzah kotor dan kumuh. Pemkot Bima terus berupaya agar kota itu bersih dan indah.

Baca selengkapnya di sini

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan tidak semua anak sekolah dalam program makan bergizi gratis (MBG) akan menerima susu dalam menu mereka.

Pasalnya, menurut Dadan, penyaluran susu untuk keperluan program Presiden Prabowo Subianto ini akan difokuskan di daerah sentra sapi perah terlebih dahulu.

Sebagai alternatif, anak-anak di daerah tertentu akan mendapatkan lauk lain yang sesuai dengan kebutuhan gizi.

"Susu itu akan diberikan di daerah-daerah yang memang di situ daerah peternakan. Kalau bukan di daerah peternakan kan, tidak usah dipaksakan," ujar Dadan kepada wartawan usai mengikuti Rakortas CPP 2025 di Jakarta, Senin (23/12).

Dadan mencontohkan menu susu dapat diganti dengan telur untuk memenuhi kebutuhan protein. Sementara itu, kebutuhan kalsium anak-anak dapat dipenuhi melalui daun kelor.

"(Menu susu) cukup bisa diganti dengan telur. Kalsiumnya bisa dengan kelor. Yang jauh dari susu dan logistiknya susah ya tidak usah dipaksakan. Bisa ada telur, bisa kelor," jelasnya.

Namun, Dadan memastikan di daerah dengan peternakan sapi perah yang mencukupi, susu tetap menjadi bagian dari menu MBG.

"Tapi di daerah-daerah dengan peternakan yang sapi perah yang cukup ya itu akan menjadi bagian dari makanan mereka," tegasnya.

Dadan juga menjelaskan program makan bergizi gratis ini akan menjangkau sekitar 3 juta penerima manfaat. Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap mulai 6 Januari 2025.

"Pokoknya 3 juta penerima manfaat. Kita mulai bertahap lah, 6 Januari (2025) kan pembukaan," pungkasnya.