JAKARTA, investor.id – Pemerintah diminta untuk selektif dalam menyalurkan program makan bergizi gratis (MBG). Pengamat Pendidikan Indonesia, Darmaningtyas menyarankan agar sekolah-sekolah elit yang diisi oleh para pelajar dengan ekonomi menengah ke atas dilarang menerima MBG.

Menurut dia, program anyar pemerintah Indonesia itu sebaiknya hanya diperuntukkan khusus kepada para murid dengan latar belakang ekonomi rendah. Sebab harapannya, makan bergizi gratis bisa mengatasi tantangan para pelajar yang sering terkendala kelaparan dan kurang gizi ketika menimba ilmu.

“Jadi makan gratis diperuntukkan bagi para pelajar yang secara ekonomi itu mengalami kendala sehingga mungkin mereka tidak sempat makan pagi. Tapi bagi sekolah-sekolah yang memang dari aspek ekonominya cukup sehingga kebutuhan gizinya itu tercukupi dengan baik, ya saya kira tidak perlu dilakukan makan gratis,” ungkap Darma saat dihubungi, pada Selasa (17/12/2024).

Dalam menyikapi hal tersebut, pemerintah daerah diminta untuk selektif. Sebab pemerintah daerah memiliki data lengkap terkait sekolah-sekolah elit yang tidak perlu program tersebut. Saran tersebut menjadi salah satu upaya memaksimalkan keterbatasan anggaran MBG.

“Seleksinya kan semua pemerintah daerah kan sudah punya daftar mana sekolah-sekolah di wilayahnya yang layak diberikan program makan gratis dan mana yang tidak. Jadi itu aja seleksinya sudah ada di masing-masing daerah, pemerintah daerah,” tandas Darma.

Sebagaimana diketahui, program MBG merupakan salah satu terobosan baru pemerintah Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul di masa depan. Program tersebut rencananya akan segera diimplementasikan pada 2 Januari 2025 mendatang.

Saat ini pemerintah terus melakukan upaya uji coba ke sekolah-sekolah di Indonesia. Seluruh pihak turut dilibatkan termasuk para petani maupun peternak daerah sebagai penyumbang bahan makanan yang diproduksi.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

KOMPAS.com - Penelitian dari Universitas Sheffield, Inggris mengungkapkan pembangunan perumahan baru gagal melindungi satwa liar dalam skala luas.

Temuan tersebut berdasarkan studi yang dilakukan peneliti antara Juni hingga Agustus 2024 di 42 perumahan baru di lima Otoritas Perencanaan Lokal di Inggris yang mencakup lebih dari 291 hektar lahan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat situasi nyata yang ada di lapangan dan membandingkannya dengan apa yang telah dijanjikan pengembang sebagai syarat untuk mendapatkan izin membangun.

• Sebagian Besar Keanekaragaman Hayati Hutan Hujan Terancam
• Populasi Satwa Liar Global Turun Rata-rata 73 Persen dalam 50 Tahun

Dikutip dari Phys, Selasa (17/12/2024) ketika pengembang perumahan memperoleh izin perencanaan, hal itu biasanya disertai dengan serangkaian kondisi ekologis yang harus mereka penuhi untuk mencegah hilangnya keanekaragaman hayati akibat perubahan penggunaan lahan.

Mitigasi tersebut dimaksudkan supaya satwa liar tetap hidup di samping tempat tinggal manusia misalnya saja dengan cara menciptakan habitat baru seperti padang bunga liar, menanam pohon baru, dan membangun rumah bagi satwa liar seperti kotak burung.

Namun, hasil penelitian justru menemukan hanya 53 persen dari fitur ekologi yang disebutkan dalam perencanaan pembangunan perumahan yang ada dalam kenyataan.

Kenyataannya, peneliti tidak menjumpai tersedianya tempat perlindungan reptil, tidak ada kotak burung dan kelelawar serta tidak terpasangnya kotak serangga seperti yang dijanjikan.

Survei juga mengungkapkan bahwa 39 persen pohon mati atau hilang dan 59 persen padang rumput bunga liar ditemukan ditanam dengan tidak benar atau rusak.

"Sistem perencanaan dapat memastikan kerusakan alam dapat dikurangi. Tetapi penelitian kami menunjukkan bahwa pembangunan rumah tidak menerapkan peningkatan ekologis untuk membantu alam seperti yang telah dijanjikan pengembang," ungkap Profesor Malcolm Tait, dari Fakultas Geografi dan Perencanaan Universitas Sheffield.

• Perlindungan Keanekaragaman Hayati RI Terancam Industri Ekstraktif
• Badak Jawa Banyak Diburu, Strategi Perlindungan Satwa Diterapkan

"Apa yang kami ungkapkan adalah masalah sistemik yang besar dan kebutuhan mendesak bagai sistem perencanaan guna melindungi satwa liar dari kerusakan," katanya lagi.

Laporan ini pun akhirnya mengungkap masalah sistemik di seluruh sistem perencanaan dan pembangunan secara keseluruhan, di mana menempatkan pengembang sebagai pihak yang diuntungkan dan satwa liar sekali lagi sebagai pihak yang dirugikan.

JAKARTA, investor.id – Pengamat Pendidikan, Darmaningtyas, menyarankan implementasi pengelolaan anggaran program makan bergizi gratis (MBG) diserahkan langsung kepada kantin-kantin sekolah, bukan melalui tender. Langkah tersebut diyakini akan lebih baik karena sekaligus pemberdayaan usaha kantin sekolah.

Selain itu, Darma juga khawatir jika melalui tender, porsi makanan yang diterima para pelajar sebagai target program MBG hanya sebatas ‘nasi kucing’. Apalagi mengingat anggaran MBG yang disiapkan hanya sebesar Rp 10.000 per porsi.

“Apabila itu sistemnya ditenderkan, saya kira itu nanti dapatnya nasi kucing. Karena itu saya kira implementasinya lebih baik tidak ditenderkan, tapi berdayakan yang buka kantin di sekolah-sekolah,” ungkap dia saat dihubungi, pada Selasa (17/12/2024).

Darma melihat sisi positif pengelolaan anggaran MBG kepada kantin sekolah akan berpengaruh pada kontrol kualitas makanan. Sebab dia kantin-kantin tersebut berada di bawah bimbingan sekolah langsung yang paham betul akan kebutuhan para pelajar.

“Jadi lebih baik pengelolaan anggaran untuk makan gratis bergizi itu diserahkan kepada para pengelola kantin di sekolah-sekolah. Kenapa di sekolah-sekolah tidak lewat tender? Itu jauh lebih efektif kontrolnya terhadap kualitas. Karena di bawah bimbingan sekolah langsung,” lanjut dia.

Adapun jika implementasi pengelolaan anggaran itu lewat tender, Darma menilai akan ada niat pihak terkait yang mencari keuntungan besar. Sebaliknya, kantin sekolah dipercaya hanya memetik untung kecil, sehingga menu yang diberikan juga lebih optimal.

“Tetapi kalau lewat tender, tender itu kan pasti scope-nya banyak dan pasti itu nanti akan mencari keuntungan yang besar. Tapi kalau di petugas kantin di sekolah-sekolah itu, saya kira mungkin dia cukup memotong, sebagai keuntungannya mungkin cukup Rp 500-Rp 1.000 per paket. Sehingga yang jatuh ke mulut masih bisa lumayan lah dibandingkan di tendernya,” pungkas Darma.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

GROBOGAN, iNewsMuria.id – Menjaga kualitas gizi generasi penerus bangsa untuk cita-cita Generasi Emas Indonesia 2024, Wakil Menteri  (Wamen) Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ikut turun tangan.

Saat berkunjung ke Kabupaten Grobogan, Selasa (17/12/2024), Wamen Perlindungan Pekerja Migran (PMI) Dzulfikar Ahmad Tawalla membagikan makan  bergizi gratis untuk pelajar.

Pembagian 812 paket makanan bergizi gratis kepada pelajar SMP, SD, MI dipusatkan di SMPN 1 Penawangan.  Sebanyak 37% dari penerima program pemerintah tersebut berasal dari keluarga PMI.

Hadir dalam kegiatan tersebut  Anggota DPR Komisi IX Edy Wuryanto, Kepala BP3MI Jateng Pujiono, Kepala Disnakertrans Grobogan Teguh Harjokusumo dan Camat serta para pendidik.

“Kita meninjau simulasi program nasional makan bergizi gratis, ini lokasi ke empat.  Sebelumnya di Jogja, NTB, Cirebon dan keempat di Grobogan,” jelas Wamen Perlindungan PMI.

Pemilihan lokasi simulasi program nasional makan bergizi gratis tersebut, lanjut Wamen Dzulfikar adalah tempat atau daerah yang banyak Pekerja Migran Indonesia.

“Hal itu juga terlihat saat kita berinteraksi dengan siswa, ada yang bapak atau ibuknya sebagai Pekerja Migran Indonesia di Taiwan dan ada juga di Hongkong,” ujarnya.

Dalam simulasi program nasional makan bergizi gratis tersebut pihaknya juga melibatkan mantan Pekerja Migran Indonesia dengan peran masing-masing.

Menurut Wamen Perlindungan PMI, hal tersebut merupakan bagian keterlibatan PMI atas ihtiar Presiden Prabowo Subianto dalam hal merealisasikan program makan bergizi gratis.

“Memang secara teknis dipegang oleh Badan Gizi Nasional, namaun kita turut membantu dalam hal pemilihan tempat dan lain sebagainya, di mana lokasinya PMI kita siap,” tambah Dzulfikar.

 Jadi program ini sebagai upaya mencukupi gizi anak indonesia dan kepastian masa depan generasi muda yang nantinya di 2045 menjadi Generasi Emas Indonesia.

“Siswa SD, SMP di 20 tahun lagi atau di 2045 adalah momentum Indonesia Emas yang tentunya  membutuhkan generasi yang produktif. Makanya dari saat ini harus sudah disiapkan,” kata Wamen.
 
Kepala BP3MI Jawa Tengah, Pujiono mengatakan BP3MI selain mensuport pemerintah dengan program makan bergizi juga menggelar pemeriksaan kesehatan gratis di Balai Desa Wolo.

“Di Desa Wolo, Kecamatan Penawangan ada sekitar 300 pekerja migran, sehingga kegiatan ini kita laksanakan di wilayah tersebut,”  kata Pujiono. (*)

Editor : Arif F

JAKARTA, investor.id – Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan bahwa program makan bergizi gratis harus diawasi secara ketat pada saatnya nanti mulai berjalan. Hal ini mencakup pengawasan menu makan bergizi gratis hingga pengawasan anggaran.

Untuk menu dalam program Makan Bergizi Gratis, Agus mempertanyakan pihak-pihak yang nanti akan melakukan pengawasan. Menurutnya, menu makanan harus dikawal dengan ketat dan melibatkan ahli-ahli terkait agar program tersebut dapat berjalan sesuai harapan.

“Siapa yang ngawasi menunya itu? Memangnya Badan Gizi Nasional bisa? Kalau tidak, siapa? Harus ada, harus jelas siapa yang mengawasi,” ujar Agus saat dihubungi, pada Selasa (17/12/2024).

Agus mengatakan, pemerintah dan Badan Gizi Nasional harus memperjelas kepada publik pihak yang akan melakukan pengawasan terhadap program makan bergizi gratis. Dia menambahkan, pengawasan sangat krusial untuk menjamin gizi, terlebih program ini melibatkan jutaan anak.

Sejauh ini, Agus pun masih belum mendapatkan kepastian pihak mana yang nantinya akan melakukan fungsi pengawasan tersebut. Menurutnya, seharusnya pemerintah dan Badan Gizi Nasional dalam waktu dekat ini sudah memastikan teknis pelaksanaan dan pengawasan, apalagi program Makan Bergizi Gratis akan mulai secara efektif dilaksanakan pada awal Januari 2025.

“Kalau nanti masaknya pakai air berbakteri bagaimana? Saya dengar BPOM diperintahkan, tapi anggarannya tidak ada. Terus bagaimana?” papar Agus.

Selain itu, Agus turut menyoroti anggaran dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto sebesar Rp 10.000 per porsi pada tahun pertama. Dia menyatakan, pemerintah harus bisa memastikan gizi anak-anak terpenuhi di setiap daerah dengan anggaran yang ada.

Oleh karena itu, pengawasan terhadap pemakaian anggaran juga menjadi krusial. Jangan sampai, katanya, anggaran untuk makan bergizi gratis terpangkas karena perilaku koruptif oknum-oknum sehingga menu yang disajikan tidak sesuai dengan gizi yang diperlukan anak-anak.

“Terus Rp 10.000 apa menunya? Saya punya pengalaman di RW saya, ketika anggaran dari Pemprov DKI Rp 12.500, isinya cuma roti kecil dan semangka sudah menjelang busuk. Ketika kita protes ke gubernur, baru Rp 12.500 bener-bener makanan bergizi. Sekarang saya mau tanya, ini Badan Gizi Nasional pengawasnya siapa? Apakah yang bersangkutan? Memang badan gizi nasional ada di seluruh Indonesia? Kalau tidak Siapa yang harus awasi?” ucap Agus.

Agus menyebut bahwa program Makan Bergizi Gratis sebetulnya merupakan ide mulia agar anak-anak di Tanah Air tidak kelaparan, sehat, dan berprestasi. Namun, kajian mendalam harus dilakukan oleh pemerintah sebelum program ini dilaksanakan.

Kajian mendalam penting untuk dilakukan oleh pemerintah demi mencapai tujuan program Makan Bergizi Gratis. Agus pun mengusulkan bahwa pemerintah tidak harus melaksanakan program tersebut pada 2025 sehingga dapat lebih matang dijalankan.

“Tolok ukur berhasilnya semua anak itu tingkat kurang gizinya membaik, tidak ada stunting,” pungkas Agus.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, MAJALENGKA--Pemkab Majalengka siap melaksanakan progam Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggaran sebesar Rp 5 miliar pun telah disiapkan untuk memenuhi kebutuhan MBG bagi siswa PAUD hingga SMP se-Kabupaten Majalengka.

Penjabat (Pj) Bupati Majalengka, Dedi Supandi mengatakan, ada 192.247 siswa dari mulai PAUD, SD, hingga SMP se-Kabupaten Majalengka yang menjadi sasaran progam MBG. Anggaran untuk program MBG tersebut telah disiapkan dalam APBD 2025 Kabupaten Majalengka.

‘’Terlepas anggaran dari pemerintah pusat dan provinsi untuk program ini, yang terpenting Pemkab Majalengka sudah menganggarkannya,’’ ujar Dedi, Selasa (17/12/2024).

Dedi mengatakan, program MBG itu akan menyediakan menu makanan bergizi, termasuk buah-buahan dan susu. Program itu dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas gizi pada anak-anak dan menekan angka stunting. Dalam pelaksanaannya, Pemkab Majalengka akan menggadeng catering lokal melalui e katalog. Sehingga bisa mendongkarak perekonomian sekaligus pemberdayaan catering lokal.

Selain itu Pemkab juga telah melatih kelompok pemberdayaan perempuan dibawah PKK yang bisa dilibatkan dalam mensukseskan MBG. ‘’Lebih dari sekadar meningkatkan gizi siswa, program ini juga dirancang untuk mendukung perekonomian lokal,’’ katanya.

Sementara itu, Pemkab Majalengka pun telah melaksanakan uji coba MBG, yang merupakan hasil kolaborasi dengan Hotel Fitra Majalengka. Uji coba itu dilakukan di SMPN 7 Majalengka, Kecamatan Majalengka, kemarin.

Pada simulasi makan bergizi gratis yang dilaksanakan di sekolah SMPN 7 Majalengka, menu yang disajikan ada nasi, ayam kecap, sayur, tahu, jeruk, hingga susu. Jika dikalkulasikan, diperkirakan harganya Rp 15 ribu per porsi.

Dalam kesempatan itu, para siswa mengambil menu makanan secara prasmanan di salah satu ruangan. Mereka kemudian membawanya ke kelas masing-masing untuk disantap secara bersama. Dedi mengatakan, kolaborasi semacam itu dibutuhkan untuk bersama-sama menyukseskan MBG, yang merupakan program unggulan presiden dan wakil presiden RI.

‘’Saya minta sekolah yang lainya bisa berkolaborasi dengan pihak - pihak yang bisa membantu dalam mesukseskan program Makan Bergizi Gratis,’’ kata Dedi.

JAKARTA,investor.id – Keterlibatan swasta dalam program program Presiden Prabowo Subianto yakni Makan Bergizi Gratis dinilai tak boleh hanya sekedar langkah promosi. Swasta perlu menciptakan model pembiayaan berkelanjutan, terutama dalam kondisi anggaran yang terbatas hanya Rp 10 ribu per porsi.

Hal tersebut disampaikan oleh Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat. Dia menyinggung peran dua platform teknologi Grab dan OVO yang baru-baru ini berkolaborasi bersama pemerintah untuk menyukseskan program makan bergizi.

“Pemangkasan anggaran dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per porsi makanan adalah tantangan besar yang dapat menguji kemampuan Grab dan OVO untuk memastikan keberlanjutan program ini,” ungkap Achmad, dalam keterangan tertulis yang diterima Selasa (17/12/2024).

Achmad menekankan, peran swasta seperti kedua entitas bisnis tersebut tak boleh terbatas pada langkah promosi atau hanya bersifat insidental belaka. Grab dan OVO dinilai perlu membantu pemerintah menciptakan model pembiayaan yang berkelanjutan.

Menurut Achmad, Grab dan OVO dinilai tak boleh hanya menggandeng mitra UMKM mereka saja sebagai penyedia makanan bergizi, tetapi harus melibatkan UMKM baru yang belum berdaya.

“Jika Grab dan OVO hanya memanfaatkan mitra merchant yang sudah ada tanpa memberdayakan UMKM baru atau komunitas lokal, maka manfaat ekonomi dari program ini akan terbatas dan tidak berkontribusi pada pembangunan ekonomi jangka panjang,” kata dia.

Lebih lanjut, Achmad menekankan agar pemerintah harus menghindari dominasi swasta dalam program sosial. Keterlibatan swasta harus dilakukan secara proporsional agar tidak menciptakan ketergantungan pemerintah pada entitas bisnis tertentu.

“Ketergantungan seperti ini berpotensi melemahkan posisi pemerintah dalam pengambilan kebijakan di masa depan, terutama jika pihak swasta menggunakan kontribusi mereka sebagai alat tawar untuk mendapatkan keuntungan regulasi atau proteksi bisnis. Hal ini menjadi semakin penting mengingat reputasi kelompok bisnis yang terlibat,” pungkasnya.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar mengatakan, tata kelola yang baik menjadi salah satu tantangan program unggulan Prabowo-Gibran, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Cuma yang memang tantangan yang cukup signifikan itu dari aspek non-finansial, soal tata kelolanya. Siapa yang bertanggung jawab, hingga level teknis sampai menyasar kepada si penerima?” ungkap Askar dalam Investor Daily Talk di ID TV, Senin (16/12/2024).

Dalam salah satu diskusi yang diikuti Askar, disebutkan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) akan menjadi koordinator di level nasional. Kemudian, BUMN, Pemerintah Daerah (Pemda), UMKM, hingga TNI juga bakal ikut dilibatkan.

Untuk itu, Askar menilai pemerintah perlu mengebut aspek tata kelola sebelum program benar-benar dilaksanakan pada Januari 2025. Sebab menurut dia, anggaran program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp 71 triliun masih cukup untuk tahun pertama pada 2025, termasuk dengan dukungan tata kelola yang baik.

“Meskipun itu juga masih jauh kekurangan pembiayaannya, tetapi sebagai awalan, sebagai kick-off, program mungkin cukup ya untuk membayar beberapa juta anak Indonesia. Termasuk juga balita dan ibu hamil,” jelas Askar.

Diketahui, pemerintah akan meluncurkan program makan bergizi gratis pada 2 Januari 2025, yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Setelah uji coba intensif, program ini telah dipersiapkan dengan matang, meliputi penyediaan bahan baku, distribusi ke sekolah, hingga pengelolaan limbah.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hariqo Satria Wibawa, menegaskan makan bergizi gratis menjadi bagian dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan sumber daya manusia unggul. Program ini diharapkan mampu mengurangi kesenjangan gizi dan meningkatkan kualitas hidup anak-anak Indonesia.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memiliki cara untuk mendapatkan rumah bagi masyarakat yang tidak memiliki slip gaji lewat hibah tanah program 3 Juta Rumah.

Namun, ada beberapa kriteria penerima hibah yang harus dipenuhi, mulai dari masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tidak memiliki rumah berdasarkan Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Nomor 9 Tahun 2021.

Kemudian, masyarakat yang memiliki keterbatasan daya beli rumah berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 7 Tahun 2022.

Lalu, masyarakat berpenghasilan Rp 7 juta (belum menikah) dan Rp 8 juta (sudah menikah) untuk wilayah non-Papua berdasarkan Kepmen PUPR Nomor 22 Tahun 2023.

Sementara bagi masyarakat berpenghasilan Rp 7,5 juta (belum menikah) dan Rp 10 juta (sudah menikah) di Papua berdasarkan kepmen yang sama.

Bagi masyarakat yang tidak memiliki gaji, tanah tersebut akan menjadi jaminan agunan bagi perbankan.

Sementara bagi yang memiliki slip gaji, tanah dan slip gaji tersebut yang menjadi jaminan agunan kepada bank.

"Tanah hibah hanya digunakan untuk pembangunan 3 Juta Rumah dan tidak boleh diperjualbelikan dan disewakan kepada pihak lain," ungkap Menteri PKPMaruarar Sirait, Senin (16/12/2024).

Presiden Prabowo Subianto berencana membangun 1 juta apartemen di kota setiap tahunnya. Rencana itu merupakan bagian dari program 3 juta rumah.

Rencana ini dinilai akan memberikan efek tersendiri. Untuk menjalankannya juga dihadapi sederet tantangan.

Menurut Pemimpin Tim Riset dan Penasihat di Cushman & Wakefield Indonesia, Arief Rahardjo, program ini tidak hanya memberikan solusi hunian terjangkau, tetapi juga berpotensi menciptakan perkembangan kawasan perkotaan dan meningkatkan kenyamanan hidup bagi pekerja usia produktif.

"Dengan adanya program apartemen 1 juta apartemen ini kita juga bisa lihat akan terjadi perkembangan pusat komersial baru dan yang pasti ini ditargetkan untuk meningkatkan kenyamanan hidup dari pekerja usia produktif," ujarnya dalam acara konferensi pers (17/12/2024).

Lebih lanjut, pemanfaatan lahan yang berasal dari Barang Milik Negara (BMN) atau Barang Milik Daerah (BMD) dinilai mampu menekan biaya pembangunan. Sehingga harga unit apartemen dapat lebih rendah dibandingkan hunian vertikal lainnya.

Selain itu, lokasi apartemen yang dirancang berada di kawasan perkotaan dinilai akan meningkatkan kemudahan mobilitas masyarakat.

"Walaupun ini merupakan apartemen menengah bawah tapi masih diperlukan aksesibilitas yang baik, baik dari kedekatan dengan transportasi umum maupun dari jaringan tol dan juga kemudahan ke pusat kerja maupun kegiatan komersial dan fasilitas umum lainnya" tambahnya.

Tak hanya soal hunian, program ini diyakini akan mendorong perkembangan pusat komersial baru di sekitar kawasan apartemen. Keberadaan pusat-pusat komersial ini diharapkan mampu memberikan dorongan ekonomi lokal serta meningkatkan kualitas hidup para pekerja usia produktif di perkotaan.

Namun, untuk memastikan kesuksesan program ini, sejumlah tantangan perlu menjadi perhatian, di antaranya adalah kepastian dukungan dari pemerintah, lokasi strategis, skema pembayaran yang sesuai daya beli masyarakat, serta transparansi legalitas proyek.

"Kita masih menunggu bagaimana aturan dari pengembangan program 1 juta hunian vertikal ini baik itu dari harga maupun dari target marketnya," katanya.

Selain itu, aksesibilitas lokasi harus diperhatikan agar apartemen ini tetap terhubung dengan transportasi publik, jaringan tol, serta fasilitas umum lainnya.

Dari sisi harga, skema pembayaran dan cicilan yang terjangkau menjadi faktor penting agar apartemen menengah bawah ini dapat menjangkau target pasarnya. Fasilitas minimal seperti keamanan, area parkir, dan ruang terbuka untuk bermain juga perlu disediakan untuk memastikan kenyamanan penghuni.

Untuk menarik minat calon pembeli, strategi pemasaran yang tepat sasaran harus dikembangkan. Kolaborasi dengan penyedia Kredit Pemilikan Rumah (KPR), baik konvensional maupun subsidi, dinilai sebagai langkah strategis dalam mendukung penjualan unit.

Selain itu, legalitas proyek juga menjadi perhatian utama. Konsumen properti saat ini semakin cerdas dan berhati-hati, sehingga transparansi dalam perizinan proyek menjadi keharusan untuk membangun kepercayaan pasar.

Dengan berbagai peluang dan tantangan tersebut, program 1 juta apartemen ini diharapkan dapat menjadi solusi nyata bagi masyarakat kelas menengah bawah yang membutuhkan hunian terjangkau di kawasan perkotaan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor properti dan komersial.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kodam I/Bukit Barisan (BB) berkomitmen mendukung kesehatan dan kecerdasan generasi muda melalui pemberian paket makanan sehat bergizi. Kali ini, sebanyak 250 siswa sekolah dasar (SD) di Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Sumatra Utara pada Senin (16/12/2024), menerima bantuan tersebut

Program tersebut adalah bagian dari upaya Kodam I/BB untuk meningkatkan derajat kesehatan dan mendukung pertumbuhan kecerdasan anak-anak pada masa yang sangat penting dalam kehidupan mereka. Dukungan itu diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap tumbuh kembang siswa, terutama dalam menghadapi tantangan pendidikan di masa depan.

Pangdam I/BB Rio Firdianto yang diwakili Kapoksahli Pangdam I/BB Bidang Ideologi dan Politik, Kolonel Inf A Sinaga, turun langsung untuk meninjau pelaksanaan kegiatan. Kolonel Sinaga memastikan kelancaran distribusi makanan, kecukupan menu, serta kualitas gizi yang terkandung dalam paket makanan yang diberikan.

"Pangdam I/BB mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh personel tim lapangan. Beliau juga berpesan agar program ini dilaksanakan dengan konsisten, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi para siswa," ujar Kolonel Sinaga kepada wartawan di Jakarta, Selasa (17/12/2024).

Turut hadir dalam kegiatan itu sejumlah pejabat TNI dan Polri, perangkat kecamatan dan kelurahan, kepala sekolah, serta para guru. Kolonel Sinaga juga sempat memeriksa kebersihan Dapur Lapangan Mobile Bekangdam I/BB yang bertanggung jawab menyiapkan paket makanan untuk para siswa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berupaya mewujudkan program 3 Juta Rumah per tahun.

Pembangunan 3 Juta Rumah ini mencakup dua juta rumah di perdesaan, dan 1 juta di perkotaan.

Berbagai upaya pun dilakukan, mulai dari pembiayaan kreatif dan alternatif, efisiensi, insentif pajak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), prototipe desain, kemudahan perizinan dan pajak dari pemerintah daerah (Pemda), hingga dukungan lainnya.

Menurut Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara, upaya tersebut melibatkan berbagai sektor.

Misalnya, untuk mendapatkan lahan gratis atau murah, Ara bisa mendapatkannya melalui aset sitaan tanah koruptor dari Kejaksaan Agung (Kejagung).

Lalu, aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tanah Barang Milik Negara (BMN) dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), maupun Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Bahkan, bisa dari tanah wakaf yang saat ini sudah dibahas oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk menanti usulan.

"Sudah pernah dibahas dengan BWI, menanti usulan tanah wakaf," ungkap Ara, Senin (16/12/2024).

Cara lain dari perolehan tanah bisa didapatkan melalui donasi tanah atau corporate social responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan dari perusahaan, serta tanah lainnya sesuai dengan aturan berlaku.

Pembiayaan kreatif dan alternatif

Ini bisa didapatkan melalui agunan dari lahan donasi pribadi atau perusahaan kredit perbankan seperti PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN dan bank lainnya melalui penyusunan skema pembiayaan baru untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Efisiensi

Melalui central purchasing dari industri serta digitalisasi pengadaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Insentif pajak dari Kemenkeu

Penghapusan Pajak Penghasilan (PPh) 2,5 persen dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen.

Prototipe desain, kemudahan perizinan dan pajak dari pemerintah daerah (Pemda)

• Penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Pemkab/Pemkot (sudah ditandatangani SKB 3 Menteri)
• Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) 10 hari (Pemda dan Mendagri) (sudah ditandatangani SKB 3 Menteri)
• Penyederhanaan Persyaratan Perizinan (sudah ditandatangani SKB 3 Menteri)
• Kepastian Waktu Penerbitan Izin (sudah ditandatangani SKB 3 Menteri)

Dukungan lainnya

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)

• Penyederhanaan Proses Amdal Revisi Permen KLHK 4 2024 tentang 0-3 Ha diubah menjadi 0-5 ha SPPL

Kementerian Investasi dan Hilirisasi

• Kemudahan perizinan usaha
• Kepastian proses perizinan (penolakan otomatis by system)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

• Diberikan pengecualian bagi calon debitur KPR FLPP yang tersandung SLIK OJK akibat Pinjol dibawah Rp 2 juta
• Payung Hukum untuk mendukung program Rent to Own (Dalam biaya sewa rumah ada komponen cicilan uang muka)

Kementerian PKP

• Prototipe/Purwarupa Rumah Tinggal Sederhana Kepmen PUPR 2947 tahun 2024