JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana meminta Polri menambah jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga 1.000 unit guna mempercepat target program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kami sangat senang karena Polri sudah merencanakan pembangunan 542 SPPG. Saya tadi berbisik kepada Pak Kapolri, mudah-mudahan bisa mencapai 1.000 SPPG," ujar Dadan usai launching SPPG Polri di Jakarta Selatan, Senin (17/3/2025).

Menurutnya, jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan nasional, namun dengan komitmen dan kerja cepat Polri, ia optimis percepatan program MBG dapat terealisasi.

"Bahkan dengan 1.000 SPPG, itu baru 3 persen dari kebutuhan nasional. Tapi saya optimis, dengan langkah serius dari gugus tugas Polri, pada bulan September seluruh fasilitas yang diperlukan untuk percepatan bisa tersedia," katanya.

Dadan menambahkan, pertumbuhan SPPG dalam beberapa waktu terakhir sangat signifikan, dengan Polri menjadi salah satu penyumbang utama.

"Belum lama kita MoU, hari ini kita sudah launching 4 SPPG baru, ditambah 16 lainnya sebagai bagian dari percepatan program ini. Minggu lalu jumlahnya masih 726, sekarang bertambah sekitar 300 SPPG, dan sebagian besar ada di Polri," jelasnya.

Ia menegaskan bahwa keterlibatan Polri menjadi kunci percepatan MBG, sejalan dengan tiga faktor utama kesuksesan program, yaitu anggaran, yang sudah disiapkan oleh Presiden.

Lalu, sumber daya manusia (SDM), yang telah dilatih dan akan terus ditambah hingga Juli, serta infrastruktur, yang saat ini sedang dikembangkan dengan menggandeng berbagai instansi, termasuk Polri.

Dadan juga memastikan bahwa SPPG Polri telah memenuhi empat standar utama dalam penyediaan makanan bergizi, di antaranya pemenuhan kebutuhan kalori sesuai standar kesehatan, komposisi gizi yang seimbang, aspek higienis dalam pengolahan makanan, dan keamanan pangan, dengan pengecekan sebelum distribusi.

"Di SPPG Polri ini, keempat standar tersebut sudah terpenuhi. Sebelum makanan dikirim, sudah dicek oleh para ahli, sehingga terjamin aman dan berkualitas tinggi," tegas Dadan.

Jakarta: Sulawesi Selatan merupakan salah satu kota terbesar di wilayah Indonesia Timur. Misalnya, Makassar yang terkenal dengan keindahan alamnya dan sebagai pusat ekonomi di daerah tersebut.

Rekomendasi berikut tersedia pada Kota Makassar dan Kabupaten Gowa. Tak hanya itu, kota ini juga menyediakan beragam pilihan perumahan yang terjangkau, termasuk rumah subsidi dan komersil.

Jika kamu tertarik membeli rumah di Sulawesi Selatan, di bawah ini ada banyak pilihan dan variasi harga mulai dari Rp140 juta. Berikut lima rekomendasi rumah murah yang dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Sulawesi Selatan

Perumahan subsidi di Sulawesi Selatan. Foto: SiKumbang PUPR

1. Amanah Banoa City

Perumahan yang terletak di Parangbanoa, Palangga, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan. Perumahan ini dikembangkan oleh Puri Sanjaya Putra.

Perumahan ini hanya memiliki 44 unit dengan tipe subsidi. Adapun harga rumah subsidi seharga Rp173 juta.

Terdapat tiga tipe rumah, salah satunya memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi serta memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi teknis rumah ini berupa rangka baja ringan atap spandek, dinding bata/batako/beton bertulang, lantai granit ukuran 60x60 cm, serta pondasi batu gunung/batu kali.

2. Bukti Pakkatto Permai

Perumahan subsidi ini berlokasi di Nirannuang, Bontomarannu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan. Dibangun oleh Citra Mahera Jaya, ada 309 unit yang dijual mulai dari harga Rp173 juta.

Rumah ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi, luas lahan 78 meter persegi, serta dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis mencakup atap spandek, rangka canal C, dinding bata ringan, lantai keramik 40x40 cm, serta pondasi batu kali dan batu gunung.

3. Persona Barombong Indah

Perumahan ini terletak di Barombong, Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dibangun oleh Batara Agung Dewa Sakti. Perumahan ini memiliki 36 unit tipe komersil dibanderol mulai dari Rp140 juta.

Tipe rumahnya memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi atap sakura roof, dinding bata merah, lantai keramik 40x40 cm, dan pondasi batu gunung.

4. Megah Nusa Madani

Rumah yang berlokasi di Sudiang Raya, Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan ini dibangun oleh Megah Nusa Propertindo. Ada 74 unit rumah yang dijual mulai dari harga Rp182 juta.

Rumah ini memiliki luas bangunan 27 meter persegi, luas lahan 44 meter persegi, serta dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis mencakup atap genteng, rangka baja ringan, dinding bata merah finish plaster di aci cat, lantai keramik, serta pondasi batu kali.

5. Perumahan Villa Nurhidayat Romang Polong 1

Perumahan yang terletak di Romangpolong, Somba Upu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan ini dibangun oleh Hidayat Anugrah Pratama. Perumahan ini memiliki 108 unit tipe rumah komersil.

Hanya ada satu tipe rumah subsidi yang ditawarkan dengan harga Rp275 juta. Rumah tersebut memiliki luas bangunan 45 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi serta dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini dibangun dengan spesifikasi berupa atap baja ringan, atap spandek, dinding pas bata ringan plaster aci, lantai tegel Putih polos 40x40, serta pondasi batu kali/batu gunung. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

KOMPAS.com -Kabupaten Mamuju di Sulawesi Barat kini menarik perhatian calon pemilik rumah berkat penawaran rumah subsidi yang terjangkau.

Melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), daerah ini menawarkan berbagai pilihan rumah dengan harga di bawah Rp 200 juta, membuatnya menjadi pilihan menarik bagi mereka yang ingin memiliki hunian.

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau yang dapat ditemukan di Kabupaten Mamuju:

1. Puri Pesona Zarindah Tahap 5: Tipe 36/72

Proyek ini terletak di Simboro dan Kepulauan, Kabupaten Mamuju.

Rumah tapak ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi, dikembangkan oleh PT Mitra Zarindah.

Total ada 319 rumah yang ditawarkan dengan harga Rp 146 juta per unit.

Dari jumlah tersebut, 262 rumah telah terjual, sementara 57 unit masih tersedia.

2. Puri Mutiara 3 Mamuju: Tipe Standar

Perumahan ini dikembangkan oleh PT Banuanta Pratama dan berlokasi di Mamuju.

Tersedia 77 rumah dengan bangunan harga per unit Rp 146 juta.

Luas bangunan adalah 36 meter persegi dan luas lahan 84 meter persegi.

3. Eka Rahayu City: Tipe 36/81

Proyek perumahan yang dikembangkan oleh PT Malaqbiq Perkasa Utama ini terletak di Mamuju, Kabupaten Mamuju.

Dengan harga Rp 147 juta per unit, rumah tapak ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 81 meter persegi.

Dari total 308 rumah yang disediakan, 14 unit telah terjual, dan masih ada 294 rumah yang tersedia.

4. Bukit Nur Rafiah III: Tipe 36/72

Perumahan ini juga terletak di Mamuju dengan total 35 unit yang ditawarkan dengan harga Rp 156 juta.

Rumah tapak ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi.

Proyek ini dikembangkan oleh PT Magfirah Jaya Mamuju, dan masih memasarkan sisa 24 rumah lagi.

5. Bumi Salupangi Sejahtera: Tipe 36/72

Terletak di Simboro dan Kepulauan, perumahan ini menawarkan total 80 unit dengan harga Rp 156 juta.

PT Bumi Karya Rezeki membangun rumah ini dengan luas 36 meter persegi dan lahan 72 meter persegi.

Hingga kini, masih tersedia 16 unit lagi.

Kenapa Mamuju?

Berdasarkan informasi di atas, ada banyak alasan mengapa Mamuju menjadi pilihan menarik untuk membeli rumah.

Pertama, harga yang terjangkau menjadikan rumah subsidi di daerah ini mudah diakses oleh masyarakat luas.

Kedua, beragam pilihan yang ditawarkan memberikan fleksibilitas bagi calon pemilik rumah dalam memilih yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Dengan demikian, Kabupaten Mamuju tidak hanya menjadi tempat tinggal yang menarik, tetapi juga peluang investasi yang menjanjikan.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sedang menyiapkan skema pembiayaan perumahan baru di luar Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Skema tersebut untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapatkan hunian lebih murah.

"Kalau diperlukan saya akan mengusulkan skema-skema baru di luar FLPP dengan harga lebih murah dari FLPP. Tentu mungkin tanahnya, bangunannya lebih kecil tapi desainnya ya menarik. Mungkin rumah seperti ini cocok buat rumah pertama generasi milenial. Jadi desain-desain ini kalau bagus, boleh ya saya gunakan buat masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Ara di Perumahan XYZ Livin, Park Serpong, Kabupaten Tangerang, Sabtu (15/3/2025).

Hal itu diungkapkan Ara usai meninjau pembangunan Perumahan XYZ Livin, Park Serpong yang dikembangkan oleh Grup Lippo.

Ara mengatakan desain rumah yang menarik di atas lahan yang terbatas serta kawasan lingkungan perumahan yang tertata dengan baik diharapkan mampu menjadi hunian yang nyaman bagi masyarakat termasuk MBR. Ia juga menyampaikan sesuai pesan Presiden Prabowo Subianto, dukungan para konglomerat dibutuhkan untuk pembangunan hunian berkualitas bagi MBR.

Pada kesempatan itu, Ara meminta izin kepada CEO Lippo Group James Riady untuk menggunakan desain rumah di perumahan itu. Ia ingin menggunakan desain tersebut buat membangun rumah MBR.

"Seperti Pak James, Pak Franky (Komisaris Utama PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk Franky Oesman Widjaja), Pak Anthoni (Pemimpin Salim Group Anthoni Salim), Pak Aguan (Pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma) dan beberapa pengusaha sangat diperlukan untuk mensukseskan Program 3 Juta Rumah. Saya beserta jajaran Eselon I juga siap menindaklanjuti di lapangan. Kita lihat desain-desainnya yang dibangun Grup Lippo bagus dan bisa juga dicontoh sebagai model desain rumah bersubsidi bagi masyarakat," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan Kementerian PKP turut mengurus hak-hak konsumen perumahan. Pihaknya menyiapkan layanan pengaduan yang disertai bantuan hukum untuk masyarakat yang merasa tertipu pengembang.

"Sebentar lagi kita akan launching, kalau di luar negeri itu ada 911 pengaduan kalau ada kejahatan ada apa gitu ya, tabrakan, kita akan buat pengaduan di bidang perumahan," ujar Ara di Perumahan XYZ Livin, Park Serpong, Kabupaten Tangerang, Sabtu (15/3/2025).

Ia berpesan kepada pihaknya agar layanan tersebut memiliki tim verifikasi yang kuat dan menyediakan bantuan mediasi. Lalu, masyarakat yang benar mengalami penipuan dapat melapor kepada Aparat Penegak Hukum (APH).

"Saya dapat data dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, dari Badan Konsumen (BPKN), pengaduan di bidang perumahan itu tinggi sekali. Ya, contohnya apa yang dijanjikan developer, tidak sesuai dengan apa yang diberikan kepada konsumen. Nah itu kita akan tindaklanjuti, karena kita diminta juga membuat pelayanan publik yang baik," katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengungkapkan layanan pengaduan ini bekerja sama dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Masyarakat dapat menyampaikan aduan kapan saja secara tertulis melalui aplikasi.

"Pengaduannya WhatsApp-nya masuk 24 jam. Tapi responnya itu jam kerja," kata Fitrah.

Ia pun menjanjikan layanan pengaduan tersebut akan siap sebelum Lebaran Idul Fitri mendatang.

Sebelumnya, Ara sempat menyampaikan pihaknya sedang menyiapkan layanan pengaduan yang akan diluncurkan paling lama awal April 2025. Laporan masyarakat soal perumahan akan ditindaklanjuti, diklarifikasi, bahkan dibantu mediasi.

"Kita nanti ada kayak 911. Nanti akhir bulan (Maret) atau awal bulan (April) kita akan luncurkan. Supaya nanti karena kami mendapatkan informasi dari YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) dan juga Badan Konsumen (BPKN) pengaduan tentang perumahan itu banyak sekali," ujar Ara saat ditemui di Sekretariat RW 12 Kecamatan Tanah Tinggi, Kelurahan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

Ia menyebut hal ini sebagai terobosan di bidang pelayanan publik. Layanan tersebut memungkinkan warga untuk mengadu kalau ada pengembang yang tidak menepati janjinya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

BOJONEGORO.INEWS.ID - Banjir yang menerjang 7 desa di Kecamatam Ngasem dan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, pada sabtu malam kini sudah surut. Berdasarkan pantauan dari petugas BPBD Bojonegoro, suasana di desa terdampak pada minggu pagi (16/3/25) kembali normal.

Meski demikian masih terdapat beberapa tirik jalan paving, terutama yang dekat dengan saluran drainase ada genangan, namun hal itu tidak menganggu aktifitas warga.

Sebelumnya, banjir akibat luapan sungai kembali melanda wilayah Kabupaten Bojonegoro. Kali ini kejadian pada sabtu malam (15/3/25) tersebut, berlangsung di 7 desa 2 kecamatan.

Berdasarkan data di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bojonegoro, 7 desa yang terdampak tersebut Diantaranya Desa Ngujo, Desa Leran dan Dusun Kuce Kecamatan Kalitidu. 

Serta Desa Jampet ,Desa Bareng, Desa Ngantru, Desa Wadang Kecamatan Ngasem.

Ratusan rumah dilaporkan tergenang banjir hingga 50 senti meter, akibat peristiwa ini. Selain itu 1 warga juga dilaporkan meninggal dunia, lantaran menderita sesak nafas, saat rumahnya terendam banjir. Korban bernama Gemi 60 tahun, warga Desa Ngujo Kecamatan Kalitidu.

“Meninggal di sebabkan dari penyakit sesak nafas kambuh saat menyelamatkan barang yang ada di dalam rumah, dikarenakan rumah terdampak banjir luapan,” ungkap Agus Purnomo, Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Bojonegoro.

Banjir berlangsung setelah hujan dengan intensitas tinggi, mengguyur wilayah selatan sejak sabtu sore. Kondisi tersebut menyebabkan sungai meluap lantaran tak mampu menampung derasnya air.

“Untuk saat ini air sudah surut, banjir berlangsung pada pukul 21.00 WIB,” tambahnya.

Banjir di wilayah selatan Bojonegoro ini sudah beberapa kali berlangsung saat musim hujan tahun ini. Peristiwa tersebut diduga disebabkan kerusakan hutan atau alih fungsi lahan. Bupati Bojonegoro Setyo Wahono sebelumnya juga sudah menemui Dirut Perhutani di Jakarta, untuk mencarikan solusi terkait masalah tersebut.

 

Editor : Arika Hutama

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menganggap konsep desain rumah Lippo Group cocok untuk rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Ara, panggilan akrabnya, meminta desain rumah Lippo Group bisa dijadikan contoh bagi pengembang rumah bersubsidi yang ingin membangun hunian di lahan terbatas namun memiliki desain menarik.

"Jadi izin, saya sekarang sebagai pemerintah sehingga kepentingan negara dan rakyat nomer satu. Jadi desain-desain ini kalau bagus, boleh tidak saya gunakan buat masyarakat berpenghasilan rendah," ujarnya di Legok, Kabupaten Tangerang pada Sabtu.

Pertanyaan tersebut pun dijawab langsung oleh CEO Lippo Group James Riady. Menurut dia program pembangunan rumah sangat penting untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Sangat boleh. Kita kagum keinginan Pak Presiden Prabowo, untuk memajukan bangsa, menyukseskan bangsa melalui bahwa tidak ada orang yang di bawah garis kemiskinan dan program besar ini adalah program perumahan," kata James Riady.

Menurut Ara, dengan adanya desain rumah yang menarik di atas lahan yang terbatas serta kawasan lingkungan perumahan yang tertata dengan baik, diharapkan mampu menjadi hunian yang nyaman bagi masyarakat termasuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan konsep desain rumah Lippo Group cocok untuk rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ara meminta agar desain rumah Lippo Group bisa dijadikan contoh bagi pengembang rumah bersubsidi yang ingin membangun hunian di lahan terbatas namun memiliki desain menarik.

"Jadi izin, saya sekarang sebagai pemerintah sehingga kepentingan negara dan rakyat nomer satu. Jadi desain-desain ini kalau bagus, boleh tidak saya gunakan buat masyarakat berpenghasilan rendah," ujarnya di Legok, Kabupaten Tangerang pada Sabtu.

Pertanyaan yang disampaikan Menteri PKP tersebut pun dijawab langsung oleh CEO Lippo Group James Riady. Menurutnya program pembangunan rumah sangat penting untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Sangat boleh!. Kita kagum keinginan Pak Presiden Prabowo, untuk memajukan bangsa, mensukseskan bangsa melalui bahwa tidak ada orang yang di bawah garis kemiskinan dan program besar ini adalah program perumahan," kata James Riady.

Menurut Ara, dengan adanya desain rumah yang menarik di atas lahan yang terbatas serta kawasan lingkungan perumahan yang tertata dengan baik, diharapkan mampu menjadi hunian yang nyaman bagi masyarakat termasuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ingin masyarakat Indonesia dapat memiliki hunian yang layak dan sehat sehingga semakin berkualitas hidupnya.

Menurut dia, Program 3 Juta Rumah merupakan perjuangan bersama untuk membangun rumah bagi rakyat sehingga membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari semua pihak.

Kolaborasi juga dibutuhkan dalam penyediaan lahan bagi pembangunan rumah rakyat serta pembiayaan perumahan yang meringankan masyarakat.

Dia juga menyampaikan bahwa upaya membangun rumah bagi rakyat merupakan perjuangan yang harus dicapai dengan semangat kebersamaan dan gotong royong dari seluruh pemangku kepentingan terkait.

Penguatan ini kami inisiasi melalui kolaborasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan lokal

Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memperkuat peran 841 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) demi mendukung ketahanan pangan daerah untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Penguatan ini kami inisiasi melalui kolaborasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan lokal," kata Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji di Samarinda, Sabtu.

Ia mengungkapkan hal ini usai menghadiri sosialisasi dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) dan Kementerian Pertanian di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kaltim, Samarinda.

Wagub Seno menekankan pentingnya peran aktif BUMdes dalam mendukung program MBG, khususnya dalam penyediaan bahan pangan bergizi.

"Kita sudah minta agar BUMDes aktif. Bersama SPPG, mereka sudah bertukar pikiran mengenai suplai yang dibutuhkan," ujarnya.

Pemprov Kaltim berencana memberikan bantuan kepada BUMDes jika anggaran memungkinkan. Seno Aji juga menyoroti harapan agar sektor pertanian di Kaltim semakin maju, sehingga petani sejahtera dan produksi beras lokal meningkat.

"Itu tujuan kita. Kita harapkan kemandirian pangan dari tingkat desa, khususnya beras," katanya.

Wagub menambahkan bahwa dengan meningkatnya produksi pangan yang berada di Kaltim, dapat menekan angka inflasi yang disebabkan oleh naiknya harga bahan pangan.

Sebelumnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian untuk membahas pelaksanaan Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B). Program ini bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan rumah warga sebagai sumber pangan keluarga, dan juga diharapkan dapat mendukung program MBG.

Hal yang menjadi penajaman ialah pemanfaatan 20 persen dana desa untuk pengelolaan pekarangan produktif. Salah satu poin penting adalah penyediaan makanan bergizi gratis bagi masyarakat desa, serta penggunaan dana desa secara efektif untuk mendukung pertanian berbasis pekarangan.

Melalui program P2B, maka setiap keluarga di Kaltim dapat memanfaatkan lahan pekarangan rumahnya untuk menanam berbagai tanaman pangan. Hal ini diharapkan mampu menjadi solusi dalam pemenuhan kebutuhan pangan keluarga, terutama dalam penyediaan sumber gizi yang baik.

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

desain-desain ini kalau bagus, boleh tidak saya gunakan buat masyarakat berpenghasilan rendah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan konsep desain rumah Lippo Group cocok untuk rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ara meminta agar desain rumah Lippo Group bisa dijadikan contoh bagi pengembang rumah bersubsidi yang ingin membangun hunian di lahan terbatas namun memiliki desain menarik.

"Jadi izin, saya sekarang sebagai pemerintah sehingga kepentingan negara dan rakyat nomer satu. Jadi desain-desain ini kalau bagus, boleh tidak saya gunakan buat masyarakat berpenghasilan rendah," ujarnya di Legok, Kabupaten Tangerang pada Sabtu.

Pertanyaan yang disampaikan Menteri PKP tersebut pun dijawab langsung oleh CEO Lippo Group James Riady. Menurutnya program pembangunan rumah sangat penting untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Sangat boleh!. Kita kagum keinginan Pak Presiden Prabowo, untuk memajukan bangsa, mensukseskan bangsa melalui bahwa tidak ada orang yang di bawah garis kemiskinan dan program besar ini adalah program perumahan," kata James Riady.

Menurut Ara, dengan adanya desain rumah yang menarik di atas lahan yang terbatas serta kawasan lingkungan perumahan yang tertata dengan baik, diharapkan mampu menjadi hunian yang nyaman bagi masyarakat termasuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ingin masyarakat Indonesia dapat memiliki hunian yang layak dan sehat sehingga semakin berkualitas hidupnya.

Menurut dia, Program 3 Juta Rumah merupakan perjuangan bersama untuk membangun rumah bagi rakyat sehingga membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari semua pihak.

Kolaborasi juga dibutuhkan dalam penyediaan lahan bagi pembangunan rumah rakyat serta pembiayaan perumahan yang meringankan masyarakat.

Dia juga menyampaikan bahwa upaya membangun rumah bagi rakyat merupakan perjuangan yang harus dicapai dengan semangat kebersamaan dan gotong royong dari seluruh pemangku kepentingan terkait.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berfokus menjalankan empat program percepatan (Quick Win)yang meliputi dukungan terhadap makan bergizi gratis (MBG), pemeriksaan kesehatan gratis (PKG), program tenaga kerja migran, dan perumahan layak huni dan terjangkau.

"Kita sudah menandatangani beberapa memorandum of understanding (MoU), MoU ini semua terkait dengan empat Quick Win Kadin. Pertama adalah mendukung makan bergizi gratis, karena kita merasa niat dan tujuan daripada program ini sangat baik untuk mensejahterakan masyarakat luas," ujar Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Dengan demikian Kadin berpartisipasi untuk membangun proyek percontohan, sebelum 17 Agustus, supaya bisa ikut membuat dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

Berikutnya adalah PKG di mana Kadin melihat bahwa program ini adalah program yang sangat besar dan bisa melakukan deteksi dini dari kesehatan serta ujungnya tentu bisa menghemat pembiayaan pengobatan dan bisa membuat ekonomi lebih produktif.

"Ketiga yakni program perumahan layak huni dan terjangkau, kita sudah mulai dari beberapa hari yang lalu dan kita akan tingkatkan kesempatan ini dengan teman-teman Kadin Provinsi, bahkan juga dengan teman-teman BUMN yang memiliki lahan yang bisa dimanfaatkan," katanya.

Kemudian yang terakhir adalah program tenaga kerja migran. Kadin merasa tenaga kerja migran adalah ekspatriat dan pahlawan devisa negara sehingga Kadin melihat ada 1,5 juta backlog tenaga kerja yang masih dilatih terutama perawat dan pelayan.

"Dan ini kita melihat suatu hal yang ingin kita fokuskan dalam waktu singkat," ujar Anindya.

Sebelumnya disampaikan, pihaknya siap mendukung program MBG dengan membangun 100 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi yang akan dibangun sebelum 17 Agustus 2025.

Ia melanjutkan pemerintah telah menaikkan jumlah SPPG yang semula 11 ribu menjadi 30 ribu.

Maka dari itu, Anindya berharap para pengusaha juga dapat terlibat untuk memasok bahan baku yang dibutuhkan untuk menu MBG melalui komoditas pangan seperti cabai hingga sektor ternak.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

KARANGANYAR,iNewsmuria.id-Alfian Hadyan Noor alias AHN (30), pengembang perumahan "De Hanan Land" asal Kartasura Sukoharjo ditangkap Satreskrim Polres Karanganyar.

AHN, yang membuka kantor pemasaran PT Sumber Manunggal Makmur Dusun Pundak, Desa Jati, Jaten, Karanganyar itu diduga telah melanggar hak-hak para pembeli perumahan atau tanah kavling yang dia tawarkan.

Lokasi perumahan, lahan siap bangun, atau tanah kavling itu di wilayah perkotaan. Antara lain di Kecamatan Karanganyar Kota, Tasikmadu, Jaten, dan lain sebagainya.

"Kasus ini terungkap dari laporan korban yang mengalami kerugian Rp 60 juta. Kemudian kami lakukan pengembangan dan setelah pelaku kami tangkap, baru muncul korban-korban lain," kata Kasatreskrim Polres Karanganyar AKP Bondan Wicaksono kepada wartawan.

"Sejauh ini total ada 15 laporan. Total (kerugian) dari korban yang sudah lapor sekitar Rp 500 juta, namun kemungkinan akan bertambah. Pelaku diancam Pasal 372 dan 378 KUHP, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun," jelas AKP Bondan.

Lebih lanjut Kasatreskrim mengatakan, pelaku melakukan berbagai modus untuk menipu korbannya. Seperti, memasarkan perumahan tapi beberapa diantaranya tidak sesuai kesepakatan. Contoh, sertifikat belum diuruskan, tetapi uang sudah masuk ke developer.

"Ada pula yang sudah ngurus sertifikat tetapi perumahan tidak segera dibangun. Lalu, Ada yang beli terus sertifikatnya digadaikan," jelasnya.(*)

Editor : Langgeng Widodo