Wakil Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Muhammad Qodari, meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di Boyolali. Qodari mengungkap hasil evaluasi program MBG setelah sekitar satu bulan berjalan.

Qodari meninjau dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Dukuh Kelipan, Desa Gagaksipat, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Selain itu, dia juga meninjau ke SMAN 1 Ngemplak.

"Jadi ini dua tempat, dua SPPG masing-masing ini bisa (melayani) 6.000 (porsi). Kalau saya pribadi melihat tempat ini adalah tempat yang ideal untuk menjadi percontohan bagi SPPG di Indonesia," ujar Qodari kepada para wartawan usai meninjau SPPG Gagaksipat, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Senin (3/2/2025).

Namun demikian, untuk di beberapa daerah kondisinya perlu penyesuaian. Karena SPPG Gagaksipat ini dibangun dari awal atau dari tanah kosong.

"Mungkin nanti Pak Puspo (pengelola SPPG Gagaksipat) bagaimana nanti kalau ada bangunannya kriterianya seperti apa, yang tetap bisa memenuhi syarat," jelasnya.

Qodari mengemukakan, SPPG di Gagaksipat ini sangat ideal sebagai dapur. Misalnya untuk bahan makanan ruangnya berbeda atau dipisahkan. Dapur dan alat-alat masaknya juga didesain sedemikian rupa. Lantainya juga dibangun tanpa adanya nat atau sela pertemuan antar keramik dan tidak ada lekukan yang berpotensi menyimpan bakteri.

"Karena itulah tidak mengherankan kalau nanti produk makanan bergizi gratis dari tempat ini adalah produk berkualitas, dalam pengertian bahan bagus, gizi cukup, kemudian bersih juga," imbuh dia.

Tak hanya harus sesuai standar, makanan yang disalurkan juga harus enak.

"Bahwa makanan itu harus standar dan enak. Ini harus diingat oleh MBG. Bahwa makanan itu juga harus enak, kasihan anak-anak kalau dikasih makanan tidak enak," sambungnya.

Ditanya terkait evaluasi program MBG setelah sekitar satu bulan berlalu, Qodari menilai program ini bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Bahkan, dia bilang terdapat penerima makan gratis yang diam-diam menyampaikan rasa terima kasih untuk Prabowo.

"Reaksi dari masyarakat juga sangat bagus. Saya juga dapat laporan dari beberapa tempat ketika empreng (Tempat makan) itu dibuka ketika mau dicuci, itu di dalamnya ada ucapan-ucapan terimakasih kepada Pak Prabowo," katanya.

"Sambutan luar biasa, tantangan terbesarnya adalah bagaimana kita bisa melakukan makan bergizi gratis ini secepat mungkin kepada seluruh warga masyarakat Indonesia. Tadinya MBG ini kan sekitar hampir 83 juta penerima itu kan (sampai) pada 2029. Tapi Pak Prabowo karena bisa melakukan penghematan di APBN, menemukan dalam tanda kutip ya, anggaran yang bisa dipakai untuk MBG dalam satu tahun bisa diselesaikan," ucap Qodari.

Yang menjadi tantangan adalah bagaimana bisa memenuhi target 83 juta penerima. Jika satu SPPG untuk 3.000 penerima, maka dibutuhkan 28 ribu SPPG. Hingga akhir tahun ini diharapkan bisa selesai.

Berdasarkan data BGN, lanjut dia, hingga akhir Januari 2025 kemarin ada sekitar 240 SPPB. Melayani sekitar 600 ribu penerima.

Sementara itu pengelola SPPG Gagaksipat, Puspo Wardoyo, mengatakan pihaknya memiliki dua dapur untuk mencukupi total 12 ribu penerima setiap hari. Pasokan bahan baku juga diambilkan dari produksi lokal.

"Sebagai orang swasta, saya ingin berprestasi saja kepada pemerintah, untuk membantu kelancaran (program MBG). Mudah-mudahan diterima dan Di dapur yang dikelolanya ini melibatkan 70 karyawan setiap outlet menjadi contoh juga bisa," kata Puspo Wardoyo.

Video: 190 SPPG Makan Bergizi Gratis Resmi Beroperasi Hari Ini

Video: 190 SPPG Makan Bergizi Gratis Resmi Beroperasi Hari Ini

BEKASI, KOMPAS.com - Sebanyak 14 penghuni Cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dihadapkan dengan ketidakpastian setelah Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II mengosongkan lahan pada Kamis (30/1/2025).

Eksekusi pengosongan lahan merujuk putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tanggal 25 Maret 1997.

Obyek pengosongan berupa 27 bidang tanah seluas 3.100 meter persegi yang terdiri dari rumah dan ruko di lingkungan Cluster Setia Mekar Residence 2.

Pengosongan tersebut menyisakan tanda tanya besar bagi penghuni Cluster Setia Mekar Residence 2. Pasalnya, warga dipaksa angkat kaki dari rumahnya sendiri meskipun memiliki surat hak milik (SHM).

Usut punya usut, persoalan pengosongan lahan ini diduga berkaitan dengan ulah "biong" atau makelar tanah sejak 1990.

Ulah makelar

Polemik pengosongan lahan 27 bidang tanah di Cluster Setia Mekar Residence 2 bermula dari transaksi jual beli sejumlah biong atau makelar terhadap tanah seluas 3,6 hektare pada 1990.

Tanah tersebut tercatat bersertifikat dengan nomor 325 atas nama Juju Saribanon Doli.

Abdul Bari, perwakilan developer sekaligus penghuni cluster menuturkan, pada tahun itu, Juju melakukan transaksi jual beli tanahnya dengan seseorang bernama Abdul Hamid.

Dalam transaksi ini, Juju turut membuat Akta Jual Beli (AJB) sebagai bukti kwitansi pembelian tanah. Juju juga langsung menyerahkan sertifikatnya ke tangan Abdul Hamid meski pembayaran baru sebatas uang muka.

Setelah sertifikat berpindah tangan, Juju berniat menjual tanah tersebut ke pihak lain. Ia kemudian menunjuk seseorang bernama Bambang Herianto sebagai mediator untuk menjajakan tanah seluas 3,3 hektare tersebut ke calon pembeli.

"Ditunjuklah anak buahnya bernama Bambang Herianto. Dia diberikan kuasa untuk memasarkan tanah tersebut," kata Bari saat ditemui Kompas.com di Tambun Selatan, Minggu (2/2/2025).

Tak lama setelah mendapat tugas memasarkan tanah tersebut, Bari bilang, Bambang langsung bertemu dengan seorang calon pembeli bernama Kayat.

Transaksi pun terjadi, dan sertifikat tanah atas nama Juju turut berpindah ke tangan Kayat.

Selanjutnya, Kayat meminta Abdul Hamid bertemu Juju. Tujuannya, untuk mengubah nama sertifikat, dari Juju sebagai pemilik awal ke Kayat.

Namun, Abdul Hamid tiba-tiba menghilang secara misterius. Abdul Hamid diduga melakukan wanprestasi mengingat ia belum juga melunasi pembayaran pembelian tanah kepada Juju.

Juju bahkan sempat melaporkan tindakan Abdul Hamid ke Polda Metro Jaya pada 1991.

"Sehingga bukti transaksi jual beli antara Juju dan Abdul Hamid, menurut Juju, dibatalkan," ungkap Bari.

ACHMAD NASRUDIN YAHYA/KOMPAS.com Abdul Bari, perwakilan developer sekaligus penghuni Cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

Permintaan itu kemudian dipenuhi Kayat. Dalam pelunasan ini, Juju kembali membuat AJB.

Sertifikat bernomor 325 pun balik nama, dari Juju menjadi atas nama Kayat dengan luas tanah 3,5 hektare.

Bari mengatakan, setelah balik nama, Kayat langsung menjual tanah tersebut. Hanya saja, Kayat kesulitan mencari calon pembeli karena saking luasnya tanah tersebut.

Akhirnya, Kayat memecah tanah 3,6 hektare tersebut menjadi empat bidang, dengan sertifikat masing-masing bernomor 704, 705, 706, dan 707.

"Dari keempat bidang itu, diperjualbelikan lagi kepada banyak pihak. Mungkin sampai hari ini, 50 bidang dari SHM 325," ucap Bari.

Dari keempat bidang tanah tersebut, Kayat menjual dua bidang tanahnya dengan sertifikat nomor 704 dan 705, kepada Toenggoel Paraon Siagian.

Adapun sertifikat tanah nomor 704 seluas 2,4 hektare dan nomor 705 seluas 3.100 meter persegi. Sertifikat pun balik nama menjadi milik Toenggoel.

"Sedangkan bidang tanah dengan sertifikat nomor 706 dan nomor 707 dijual secara acak oleh Kayat," jelas Bari.

Pewaris Abdul Hamid menggugat

Bari mengatakan, pada 1996, anak Abdul Hamid bernama Mimi Jamilah tiba-tiba menggugat ke Pengadilan Negeri Bekasi. Gugatan dilakukan setelah ayahnya meninggal dunia.

Gugatan yang dilayangkan Mimi hanya bermodalkan AJB ketika mendiang ayahnya bertransaksi membeli tanah dari tangan Juju.

Terdapat empat pihak sebagai tergugat, yakni Bambang, Kayat, Juju, dan Toenggoel. Gugatan berlangsung panjang. Bahkan gugatan sampai ke tingkat kasasi.

"Tahun 2002 terjadi akta perdamaian antara Mimi dengan tergugat. Setelah perdamaian tersebut, sudah tidak ada lagi isu. Kayat kemudian meninggal," kata Bari.

Terusirnya penghuni cluster

Setelah ada kesepakatan damai antara pihak tergugat dengan Mimi, Toenggoel kemudian menjual bidang tanah dengan sertifikat nomor 705 seluas 3.100 meter persegi ke Bari.

Sebelum bertransaksi, Bari lebih dulu memverifikasi legalitas tanah dengan sertifikat nomor 705 tersebut.

Berdasarkan verifikasinya ke Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Bekasi, sertifikat tanah nomor 705 tidak bermasalah.

Rachel Farahdiba R Lahan depan Cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, yang turut terdampak penggusuran.

Nama pemilik sertifikat akhirnya berubah, dari nama Toenggoel menjadi atas nama Bari.

Dari pembelian ini, Bari kemudian membangun cluster yang berisi 27 bidang tanah. Pembangunan cluster turut diperkuat dengan legalitas Izin Mendirikan Bangunan (IMB) perumahan.

Selesai membangun, Bari kemudian menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan sebuah bank pelat merah. Tujuan kerja sama ini agar pihak bank memberikan fasilitas Kredit Kepmilikan Rumah (KPR).

Sejumlah konsumen akhirnya tertarik dengan cluster tersebut. Akad kredit pun terjadi, antara pihak debitur dan kreditur.

"Kemudian balik nama kepada debiturnya. Kemudian pasang HT (Hak Tanggungan). HT yang terpasang 18 dari bank pelat merah," kata Bari.

Para debitur pun akhirnya menempati sejumlah rumah dan ruko di Cluster Setia Mekar Residence 2.

Bertahun-tahun menempati area cluster, para penghuni dikejutkan dengan datangnya sebuah surat pemberitahuan eksekusi pengosongan lahan dari Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II pada 18 Desember 2024.

Obyek eksekusi yakni 27 bidang tanah di cluster tersebut yang mencakup rumah dan ruko, dengan rencana eksekusi pada 20 Januari 2025.

Eksekusi pengosongan lahan merujuk putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tanggal 25 Maret 1997. Putusan ini merupakan hasil gugatan yang dilayangkan Mimi pada 1996.

Karena surat pemberitahuan itulah, baik pihak developer maupun warga terkejut. Padahal, para penghuni cluster memiliki SHM yang dikeluarkan oleh Kantor ATR/BPN Kabupaten Bekasi atas rumah mereka.

Pada saat yang sama, developer dan warga selama ini tidak pernah dilibatkan dalam pokok permasalahan sengketa tanah tersebut.

"Kita tidak tahu duduk perkaranya. Pertempurannya antara siapa dengan siapa, kita enggak tahu," ujar Bari.

Sebelum eksekusi dilakukan, warga melakukan perlawanan hukum dengan mengajukan gugatan putusan ke Pengadilan Negeri Cikarang Kelas III. Permohonan gugatan diterima dengan jadwal sidang perdana pada 10 Februari 2025.

"Tapi (gugatan) tidak menghentikan proses eksekusi yang dilakukan PN Cikarang," imbuh dia.

Sementara, pihak Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II belum bisa berkomentar perihal persoalan eksekusi tersebut meskipun penghuni mengantongi sertifikat.

BEKASI, KOMPAS.com - Pihak developerCluster Setia Mekar Residence 2 di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, berkomitmen untuk bertanggung jawab atas penggusuran lahan yang terjadi.

Hal ini disampaikan oleh Abdul Bari, perwakilan developer, melalui pesan tertulis pada Senin (3/2/2025).

“Bentuk perlawanan melalui gugatan penolakan eksekusi di PN Cikarang dan PN Kota Bekasi merupakan bentuk tanggung jawab developer,” ujar Bari, Senin.

Sebagai developer, ujar Bari, ia telah memenuhi dua aspek utama dalam pengembangan properti, yaitu legalitas tanah yang berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dan legalitas bangunan yang berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Kedua hal tersebut telah dipenuhi dan diproses sesuai ketentuan aturan yang berlaku,” tambahnya.

Lebih lanjut, Bari merinci langkah-langkah yang telah dilakukan dalam proses transaksi jual beli.

Berdasarkan hasil pengecekan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SKPT) oleh notaris di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi, SHM tidak terblokir, tidak terdapat sita, dan tidak ada sengketa.

Selain itu, kata Bari, transaksi juga telah dilakukan di hadapan notaris dan pejabat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Di sisi lain, pembayaran pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh) juga telah divalidasi.

Menurut Bari, proses balik nama ke atas nama pembeli yang beriktikad baik juga telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi.

Lalu, pembelian dilakukan melalui KPR bank yang telah melewati verifikasi keabsahan legalitas tanah dan bangunan sehingga dapat memperoleh fasilitas KPR.

"Hak dan kewajiban para pihak telah dijalankan secara benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ucap Bari.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II mengeksekusi dan mengosongkan lahan terhadap 27 bidang tanah di Cluster Setia Mekar Residence 2 pada Kamis (30/1/2025).

Eksekusi ini merujuk pada putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tertanggal 25 Maret 1997.

Total lahan yang dieksekusi mencakup area seluas 3.100 meter persegi, termasuk tanah, ruko, dan warung.

“Untuk penghuninya, total ada 14 orang,” kata Ahmad Bari, Minggu (3/2/2025).

BEKASI, KOMPAS.com - Perumahan di Cluster Setia Mekar Residence 2 yang terletak di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, kini tampak sepi setelah Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II mengeksekusi penggusuran.

Berdasarkan pantauan Kompas.com pada Senin (3/2/2025) sekitar pukul 09.05 WIB, lahan yang sebelumnya dihuni itu telah kosong dan tidak ada lagi pemilik yang menetap.

Hanya tersisa bangunan rumah yang tidak dialiri listrik, dan para pemilik rumah tidak terlihat kembali untuk tinggal.

Selain rumah-rumah tersebut, delapan ruko yang terletak di depan cluster juga terlihat sepi.

Ruko-ruko tersebut terkunci rapat, dan pemiliknya sudah tidak lagi menempatinya setelah adanya imbauan untuk pengosongan lahan.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II telah menggusur 27 bidang tanah di Cluster Setia Mekar Residence 2 pada Kamis (30/1/2025).

Eksekusi ini merujuk pada putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS yang dikeluarkan pada 25 Maret 1997.

Dalam pelaksanaannya, pengadilan mengeksekusi tanah dan bangunan yang mencakup total lahan seluas 3.100 meter persegi.

“Untuk penghuninya total 14 orang," ungkap Ahmad Bari, perwakilan developer cluster, saat ditemui Kompas.com di Tambun Selatan pada Minggu (2/2/2025).

Sebelum eksekusi dilakukan, pihak pengadilan telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada seluruh penghuni rumah, termasuk pemilik ruko, pada 18 Desember 2024.

Surat tersebut berisi rencana eksekusi pengosongan lahan yang dijadwalkan pada 20 Januari 2025.

KOMPAS.com - Pengadilan Negeri (PN) Cikarang Kelas II menggusur 27 bidang tanah di PerumahanCluster Setia Mekar Residence 2, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis (30/1/2025).

Eksekusi pengosongan lahan merujuk putusan PN Bekasi dengan Nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tertanggal 25 Maret 1997.

Padahal, para penghuni Cluster Setia Mekar Residence 2 mengaku telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bekasi.

Adapun dalam pelaksanaannya, pengadilan mengeksekusi tanah, ruko, dan warung dengan total lahan seluas 3.100 meter persegi.

Berdasarkan pantauan Kompas.com pada Senin (3/2/2025) sekitar pukul 09.05 WIB, lahan yang sebelumnya dihuni itu telah kosong dan tidak ada lagi pemilik yang menetap.

Hanya tersisa bangunan rumah yang tidak dialiri listrik, dan para pemilik rumah tidak terlihat kembali untuk tinggal.

Selain rumah-rumah tersebut, delapan ruko yang terletak di depan cluster juga terlihat sepi. Ruko-ruko tersebut terkunci rapat, dan pemiliknya sudah tidak lagi menempatinya setelah adanya imbauan untuk pengosongan lahan.

Duduk Perkara

Para penghuni Cluster Setia Mekar Residence 2 sempat menggelar aksi penolakan eksekusi rumah pada Kamis (30/1/2025) sejak pagi.

Salah satu perwakilan penghuni Cluster Setia Mekar Residence 2, Bari mengatakan alasan penolakan terhadap eksekusi oleh PN Cikarang kelas II dikarenakan sejumlah penghuni di perumahan tersebut telah memiliki SHM.

"Saya dapat menjelaskan di sini bahwa kami membeli unit rumah ataupun ruko di situ (Cluster Setia Mekar Residence 2) ada alasan yang di mana itu punya sertifikat," ujar Bari saat ditemui TribunBekasi, Kamis (30/1/2025), dikutip dari WartaKota Tribunnews.

Tidak hanya itu, lanjut Bari, penghuni yang belum memiliki SHM pun sedang melakukan pembayaran melalui sistem Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di sejumlah bank.

Bahkan ketika sebelum proses pembelian rumah maupun ruko di cluster tersebut, masyarakat terlebih dahulu melakukan pengecekan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan hasilnya tanah tersebut tidak terblokir.

"Ada juga sebagian daripada warga dan saya kan kebetulan belinya dan sebelum kami belikan dilakukan pengecekan BPN dan itu tidak ada permasalahan sengketa dan sertifikat tidak terblokir," jelasnya.

Namun Bari menuturkan ketika dirinya sudah menempati lokasi cluster selama kurang lebih 2 tahun, para penghuni justru dikejutkan pada Rabu (18/12/2024) perihal informasi rencana PN Cikarang yang akan melakukan eksekusi.

Eksekusi diinformasikan saat itu oleh ketua RT setempat dan tindakan akan dilakukan pada Kamis (30/1/2025).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan agar anggaran daerah yang dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) difokuskan penggunaannya untuk perbaikan fasilitas sarana dan prasarana sekolah. Sebab, kata dia, pelaksanaan program MBG dilakukan secara sentralistik oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

"Perintah Bapak Presiden kepada kami untuk anggaran yang di daerah-daerah yang semula menganggarkan untuk Makan Bergizi Gratis itu lebih baik difokuskan pada perbaikan sekolah," kata Tito dalam Rapat Kerja yang digelar Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025).

Hal itu, kata dia, sebagaimana respons yang diperolehnya ketika menyampaikan kepada Presiden Prabowo terkait beberapa daerah yang mengalokasikan anggaran program MBG dalam nomenklatur belanja tidak terduga (BTT) di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Kami sudah melaporkan kepada Bapak Presiden dalam Rapat Paripurna sudah disampaikan bahwa khusus untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini dilakukan secara sentralistik oleh Badan Gizi Nasional," ujarnya.

Dia menyebut bahwa Presiden Prabowo memberikan atensi agar pelaksanaan program MBG tak mengesampingkan fasilitas sarana dan prasarana sekolah yang menjadi aspek penting pula dalam menunjang kegiatan belajar mengajar.

"Karena jangan sampai buat dapur, kemudian sekolahnya, ruang utamanya tidak bagus, bocor, dan lain-lain. Kemudian, kelengkapan sekolahnya, kursinya miring-miring," ucapnya.

Bahkan, tambah dia, Presiden Prabowo memberikan atensi besar terhadap perbaikan sarana toilet di sekolah-sekolah di tanah air.

"Terutama beliau sangat menekankan sekali masalah toilet Pak, dan itu menjadi atensi kami. Jadi toilet untuk anak sekolah, semua sekolah, SD, SMP, SMA, semua harus baik," tuturnya.

Tito juga mengaku sudah berdiskusi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana terkait pengalokasian anggaran oleh Pemerintah Daerah guna menopang program MBG. Dia menyebut bahwa Kepala BGN meminta dua hal utama dari Pemerintah Daerah, dan hal itu tidak berkaitan dengan anggaran.

"Daerah bisa menjadi mitra untuk menyiapkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi istilahnya SPPG yang ada dapur untuk menyiapkan makanan dan lain-lain itu nanti akan disewa oleh Badan Gizi, dan setelah itu bisa mendapatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) untuk daerah-daerah," katanya.

BEKASI, KOMPAS.com - Developer Cluster Setia Mekar Residence 2 di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, menuding penggusuran lahan yang dilakukan pada Kamis (30/1/2025) merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power oleh Pengadilan Negeri (PN) Cikarang.

“Abuse of power itu dilakukan oleh PN Cikarang bisa terjadi di mana saja dan oleh siapa saja,” ungkap Abdul Bari, salah satu perwakilan pengembang, kepada Kompas.com pada Senin (3/2/2025).

Bari menilai, eksekusi yang dilakukan oleh PN Cikarang banyak melanggar aturan dan undang-undang yang berlaku.

Pertama, kata dia, sudah ada perlawanan penolakan eksekusi. Kedua, eksekusi pengosongan lahan tidak dibacakan di atas obyek sesuai kedudukan sertifikat hak milik (SHM) dan tidak didengar oleh para pihak.

"Ketiga, eksekusi dilakukan di luar jam dinas operasional,” jelasnya.

Ia menambahkan, dasar hukum perlawanan warga sangat jelas, merujuk pada Buku II MA tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, halaman 101.

"Perlawanan ini pada azasnya tidak menangguhkan eksekusi (Pasal 207 (3) HIR dan 227 RBg), kecuali apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, maka eksekusi ditangguhkan, setidak-tidaknya sampai dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Negeri,” ucap Bari.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II telah menggusur 27 bidang tanah di Cluster Setia Mekar Residence 2 pada tanggal 30 Januari 2025.

Eksekusi pengosongan lahan tersebut mengacu pada putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS yang dikeluarkan pada 25 Maret 1997.

Dalam pelaksanaannya, pengadilan mengeksekusi tanah dan bangunan yang mencakup ruko dan warung dengan total lahan seluas 3.100 meter persegi.

“Untuk penghuninya total 14 orang,” kata Ahmad Bari, perwakilan developer cluster, saat ditemui Kompas.com di Tambun Selatan pada Minggu (2/2/2025).

BEKASI, KOMPAS.com - Sejumlah penjual yang menyewa lahan di depan Cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, ikut terdampak akibat penggusuran lahan yang terjadi pada Kamis (30/1/2025).

Penggusuran itu kini membuat mereka kehilangan tempat berjualan.

Risna (40), salah satu pemilik warung kopi yang telah berjualan selama delapan tahun, mengungkapkan rasa paniknya saat penggusuran berlangsung.

“Kami (penjual) kalang-kabut ketika ada penggusuran. Kacau balau suasananya,” kata Risna kepada Kompas.com, Senin (3/2/2025).

Saat penggusuran berlangsung, Risna dan penjual lainnya terburu-buru menyelamatkan barang dagangan mereka.

Beruntung, aparat kepolisian turut membantu mereka dalam proses tersebut.

Risna mengaku telah mendapatkan informasi mengenai penggusuran lahan sejak Desember 2024.

Lalu, pada malam sebelum penggusuran, Risna menerima imbauan dari Ketua RT setempat untuk mengosongkan lahan.

“Saya konfirmasi ke penanggung jawab lapak yang disebut ‘jawara’ di sini. Tapi, ‘jawara’ mengonfirmasi, kalau lapak kami aman enggak terdampak penggusuran,” ungkapnya.

Meskipun demikian, penggusuran tetap dilaksanakan.

“Sebanyak 1.000 aparat gabungan itu turun. Ada ambulans. Ada pemadam kebakara. Dan ada polisi juga,” tambahnya.

Risna juga mengingat terdapat tiga alat berat yang dikerahkan saat penggusuran.

Hal serupa disampaikan oleh Rika (41), seorang penjual pisang barangan yang telah berjualan selama 15 tahun. Ia merasa sedih atas penggusuran yang terjadi.

“Saya luluh lantah, seperti lapak saya yang digusur,” ujarnya.

Rika juga menyoroti ketidakadilan dari pemilik lahan yang tidak bertanggung jawab atas penggusuran tersebut.

“Saya juga enggak mendapatkan ganti rugi dari pemilik lahan. Padahal, sudah bayar sewa. Bahkan, mereka juga enggak datang,” jelasnya.

Dari kejadian ini, Rika berharap dapat kembali berjualan dan meminta agar pemilik lahan atau "jawara" membayar ganti rugi yang seharusnya mereka terima.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II telah melakukan penggusuran terhadap 27 bidang tanah di Cluster Setia Mekar Residence 2 berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tertanggal 25 Maret 1997.

Proses eksekusi ini mencakup tanah dan bangunan yang meliputi ruko dan warung dengan total lahan seluas 3.100 meter persegi.

“Untuk penghuninya total 14 orang," jelas Ahmad Bari, perwakilan developer cluster, saat ditemui Kompas.com di Tambun Selatan, Minggu (2/2/2025).

Penggusuran ini jelas berdampak pada Rika dan Risna yang membuka warung di depan perumahan yang terkena pengosongan lahan tersebut.

BEKASI, KOMPAS.com - Sejumlah penjual yang menyewa lahan di depan Cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, ikut terdampak akibat penggusuran lahan yang terjadi pada Kamis (30/1/2025).

Penggusuran itu kini membuat mereka kehilangan tempat berjualan.

Risna (40), salah satu pemilik warung kopi yang telah berjualan selama delapan tahun, mengungkapkan rasa paniknya saat penggusuran berlangsung.

“Kami (penjual) kalang-kabut ketika ada penggusuran. Kacau balau suasananya,” kata Risna kepada Kompas.com, Senin (3/2/2025).

Saat penggusuran berlangsung, Risna dan penjual lainnya terburu-buru menyelamatkan barang dagangan mereka.

Beruntung, aparat kepolisian turut membantu mereka dalam proses tersebut.

Risna mengaku telah mendapatkan informasi mengenai penggusuran lahan sejak Desember 2024.

Lalu, pada malam sebelum penggusuran, Risna menerima imbauan dari Ketua RT setempat untuk mengosongkan lahan.

“Saya konfirmasi ke penanggung jawab lapak yang disebut ‘jawara’ di sini. Tapi, ‘jawara’ mengonfirmasi, kalau lapak kami aman enggak terdampak penggusuran,” ungkapnya.

Meskipun demikian, penggusuran tetap dilaksanakan.

“Sebanyak 1.000 aparat gabungan itu turun. Ada ambulans. Ada pemadam kebakara. Dan ada polisi juga,” tambahnya.

Risna juga mengingat terdapat tiga alat berat yang dikerahkan saat penggusuran.

Hal serupa disampaikan oleh Rika (41), seorang penjual pisang barangan yang telah berjualan selama 15 tahun. Ia merasa sedih atas penggusuran yang terjadi.

“Saya luluh lantah, seperti lapak saya yang digusur,” ujarnya.

Rika juga menyoroti ketidakadilan dari pemilik lahan yang tidak bertanggung jawab atas penggusuran tersebut.

“Saya juga enggak mendapatkan ganti rugi dari pemilik lahan. Padahal, sudah bayar sewa. Bahkan, mereka juga enggak datang,” jelasnya.

Dari kejadian ini, Rika berharap dapat kembali berjualan dan meminta agar pemilik lahan atau "jawara" membayar ganti rugi yang seharusnya mereka terima.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II telah melakukan penggusuran terhadap 27 bidang tanah di Cluster Setia Mekar Residence 2 berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tertanggal 25 Maret 1997.

Proses eksekusi ini mencakup tanah dan bangunan yang meliputi ruko dan warung dengan total lahan seluas 3.100 meter persegi.

“Untuk penghuninya total 14 orang," jelas Ahmad Bari, perwakilan developer cluster, saat ditemui Kompas.com di Tambun Selatan, Minggu (2/2/2025).

Penggusuran ini jelas berdampak pada Rika dan Risna yang membuka warung di depan perumahan yang terkena pengosongan lahan tersebut.

KOMPAS.com - Pengadilan Negeri (PN) Cikarang Kelas II menggusur 27 bidang tanah di PerumahanCluster Setia Mekar Residence 2, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis (30/1/2025).

Eksekusi pengosongan lahan merujuk putusan PN Bekasi dengan Nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tertanggal 25 Maret 1997.

Padahal, para penghuni Cluster Setia Mekar Residence 2 mengaku telah memilik Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bekasi.

Adapun dalam pelaksanaannya, pengadilan mengeksekusi tanah, ruko, dan warung dengan total lahan seluas 3.100 meter persegi.

Berdasarkan pantauan Kompas.com pada Senin (3/2/2025) sekitar pukul 09.05 WIB, lahan yang sebelumnya dihuni itu telah kosong dan tidak ada lagi pemilik yang menetap.

Hanya tersisa bangunan rumah yang tidak dialiri listrik, dan para pemilik rumah tidak terlihat kembali untuk tinggal.

Selain rumah-rumah tersebut, delapan ruko yang terletak di depan cluster juga terlihat sepi. Ruko-ruko tersebut terkunci rapat, dan pemiliknya sudah tidak lagi menempatinya setelah adanya imbauan untuk pengosongan lahan.

Duduk Perkara

Para penghuni Cluster Setia Mekar Residence 2 sempat menggelar aksi penolakan eksekusi rumah pada Kamis (30/1/2025) sejak pagi.

Salah satu perwakilan penghuni Cluster Setia Mekar Residence 2, Bari mengatakan alasan penolakan terhadap eksekusi oleh PN Cikarang kelas II dikarenakan sejumlah penghuni di perumahan tersebut telah memiliki SHM.

"Saya dapat menjelaskan di sini bahwa kami membeli unit rumah ataupun ruko di situ (Cluster Setia Mekar Residence 2) ada alasan yang di mana itu punya sertifikat," ujar Bari saat ditemui TribunBekasi, Kamis (30/1/2025), dikutip dari WartaKota Tribunnews.

Tidak hanya itu, lanjut Bari, penghuni yang belum memiliki SHM pun sedang melakukan pembayaran melalui sistem Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di sejumlah bank.

Bahkan ketika sebelum proses pembelian rumah maupun ruko di cluster tersebut, masyarakat terlebih dahulu melakukan pengecekan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan hasilnya tanah tersebut tidak terblokir.

"Ada juga sebagian daripada warga dan saya kan kebetulan belinya dan sebelum kami belikan dilakukan pengecekan BPN dan itu tidak ada permasalahan sengketa dan sertifikat tidak terblokir," jelasnya.

Namun Bari menuturkan ketika dirinya sudah menempati lokasi cluster selama kurang lebih 2 tahun, para penghuni justru dikejutkan pada Rabu (18/12/2024) perihal informasi rencana PN Cikarang yang akan melakukan eksekusi.

Eksekusi diinformasikan saat itu oleh ketua RT setempat dan tindakan akan dilakukan pada Kamis (30/1/2025).

Hal itu tentu mengejutkan para penghuni yang mengakui belum pernah mengetahui duduk perkara hingga PN Cikarang kemudian melakukan eksekusi.

"Saya sampaikan transaksi jual belinya itu secara resmi dan legal, bangunan kami memiliki IMB dan kami punya hubungan hukum dengan sertifikat, yang menjadi duduk perkara itu tetapi kami tidak pernah dilibatkan atau dimintai keterangan di muka persidangan, tiba-tiba eksekusi," tuturnya.

Bari menjelaskan, setelah informasi permohonan eksekusi terdengar oleh para penghuni, mereka mengaku sempat diajak mediasi atau audiensi oleh pihak Nyi Mimi Jamilah.

Nyi Mimi Jamilah diketahui merupakan pemenang perkara yang hasil putusan pengadilannya menjadi landasan PN Cikarang Kelas II melakukan eksekusi pengosongan lahan di Cluster Setia Mekar Residence 2.

Adapun ketika mediasi dilakukan, para penghuni mengaku dimintai uang sebesar Rp 4 juta sebagai bentuk pembayaran lahan per meternya.

"Pembayaran untuk membayar kepada pihak pemenang berdasarkan putusan, padahal kami tidak pernah bertarung dan kami tidak tahu duduk perkaranya, poin yang berdasarkan keterangan yang kami terima dari hakim itu keputusan itu dimenangkan oleh atas nama Nyi Mimi Jamilah berdasarkan keterangan yang kami terima," bebernya.

Lanjut Bari, pihaknya saat ini sudah melakukan gugatan keberatan di PN Cikarang. Sidang keberatan itu baru akan dilakukan pada Senin (10/2/2025).

"Kami keberatan dan kami lakukan gugatan perlawanan di PN Cikarang, seharusnya ketika ada perlawanan dari pihak yang merasa dirugikan dan memiliki hubungan hukum itu tidak bisa dilaksanakan eksekusi karena masih ada proses," tukasnya.

ACHMAD NASRUDIN YAHYA/KOMPAS.com Cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

Penjelasan PN Cikarang

Humas PN Cikarang, Isnanda Nasution mengatakan, eksekusi pengosongan lahan di Perumahan Cluster Setia Mekar Residence 2 dilakukan sesuai delegasi dari PN Bekasi dengan putusan awal nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tanggal 25 Maret 1997.

"Sudah tidak bisa lagi (menggugat), ini kan sudah pengadilan tinggi Mahkamah Agung (MA), terus kemudian kami ingin ada kepastian hukum," kata Isnanda saat ditemui awak media di sekitar lokasi eksekusi, Kamis (30/1/2025), dikutip dari WartaKota Tribunnews.

Menurut dia, walaupun sejumlah penghuni diketahui memiliki SHM, tentu status hukumnya justru tidak kuat jika disandingkan dengan putusan delegasi.

Sebab, putusan delegasi tercantum dalam SHM Nomor 325/Jatimulya yang saat ini menjadi Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

Sehingga dapat disimpulkan proses eksekusi lahan berhak dilakukan dan mulai berlangsung sekira pukul 17.48 WIB.

"Artinya sertifikat yang dimiliki oleh para penghuni tidak berkekuatan hukum dalam putusan itu, dan sertifikat nomor 325 itulah yang sah," pungkasnya.

(Sumber Kompas.com - Penulis: Achmad Nasrudin Yahya, Rachel Farahdiba Regar | Editor: Akhdi Martin Pratama; Larissa Huda)

(Sumber WartaKota Tribunnews - Penulis: Rendy Rutama | Editor: Budi Sam Law Malau)

Jakarta: Blitar terletak di Provinsi Jawa Timur dan dikenal sebagai salah satu kota dengan biaya hidup yang murah. Memiliki udara sejuk dan lingkungan yang tenang sehingga menjadikannya sebagai tempat ideal untuk hidup yang lebih rileks.

Selain itu, akses transportasi di daerah ini sangat mudah dan pengguna kendaraan pribadi pun tidak perlu khawatir karena jalan yang tidak begitu macet.

Blitar juga memiliki destinasi wisata yang banyak dan menarik seperti Makam Bung Karno, Bukit Teletubbies, Pantai Serang, dan masih banyak lagi.

Jika kamu tertarik membeli rumah di Blitar, berikut ini ada banyak pilihan dan variasi harga serba Rp150 juta. Berikut lima rekomendasi rumah murah di Kabupaten Blitar yang dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Blitar

Perumahan subsidi di Blitar. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Satreyan Regency

Perumahan ini terletak di Satreyan, Kanigoro, Kab. Blitar, Jawa Timur ini dibangun oleh Raden Fattah Bintoro. Rumah yang tersedia di perumahan ini hanya tersisa 12 unit dengan tipe subsidi dengan harga Rp150 juta.

Adapun luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 63 meter persegi. Rumah ini dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah ini berupa atap spandek lurus, dinding bata merah diplester dan dicat, lantai tapak beton bertulang, serta pondasi S.

2. BMW Sumber Asri

Perumahan ini dibangun oleh Griya Madani Asri yang berlokasi di Sumber, Sanankulon, Kabupaten Blitar. Rumah subsidi yang tersedia pada perumahan ini yaitu sebanyak 17 unit.

Rumah murah ini memiliki luas bangunan seluas 30 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi. Dengan harga Rp150,5 juta, Anda mendapat dua kamar tidur, satu kamar mandi.

Spesifikasi dari rumah subsidi ini yaitu atap menggunakan kerangka baja ringan genteng cor, dinding bata merah finishing, lantai keramik arwana ukuran 40 cm dan pondasi cakar ayam.

3. Madani Land Nusantara

Perumahan ini terletak di Garum, Garum, Kab. Blitar, Jawa Timur. Perumahan ini dibangun oleh Raden Fattah Bintoro.

Rumah ini memiliki 9 unit tersedia tipe subsidi. Adapun harga yang ditawarkan untuk rumah subsidi ini Rp150 juta.

Salah satu tipe rumah ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 66 meter persegi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi teknis rumah ini berupa atap spandek lurus, dinding bata merah diplester dan dicat, lantai tapak beton bertulang, serta pondasi semen halus.

4. Griya Pesona Asri

Perumahan subsidi ini terletak di Bence, Garum, Kab. Blitar, Jawa Timur. Dibangun oleh Surya Jaya Perdana, rumah ini memiliki 22 unit tipe subsidi yang tersedia seharga Rp150,5 juta.

Tipe rumah ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas tanah 72 meter persegi. Ada dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi teknis rumah ini berupa atap kerangka atap galvalum, genteng beton lokal, dinding bata merah, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

5. Bendi Sakina Regency

Perumahan ini berlokasi di Bendo, Ponggok, Kab. Blitar, Jawa Timur. Perumahan ini dibangun oleh Sakina Berkah Sejahtera.

Perumahan ini memiliki 17 unit yang tersedia tipe subsidi dengan harga Rp147,5 juta dan Rp150 juta. Salah satu tipe rumah ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 66 meter persegi serta dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini dibangun dengan spesifikasi teknis berupa atap genteng pres, dinding bata merah diplester, lantai keramik putih polos 40x40, serta pondasi batu kali. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI (Mendes PDT) Yandri Susanto mengajak kepala desa (Kades) untuk mempersiapkan diri untuk membangun satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) dalam program makan bergizi gratis (MBG).

Dalam hal ini, dana desa bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Desa (Permendesa) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025.

"Saya mengajak seluruh kepala desa, untuk memanfaatkan situasi yang sangat luar biasa ini. Sebab putaran ekonomi ini sangat bagus," jelas Yandri, dalam keterangan tertulis, Senin (3/2/2025).

saat melakukan peletakan batu pertama pembangunan SPPG pada program MBG disaksikan oleh Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional, Suardi Samiran, di kompleks Pondok Pesantren BAI Mahdi Sholeh Ma'mun, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Minggu (2/2).

Yandri juga menegaskan Kemendes dan Badan Gizi Nasional (BGN) punya misi yang sama dalam memandirikan pangan masyarakat desa. Menurutnya, kemandirian ekonomi desa diartikan sebagai desa yang memiliki ketahanan ekonomi terhadap berbaga macam krisis dan tidak bergantung pada pemerintahan provinsi dan/atau pemerintahan kabupaten/kota.

"Kementerian Desa dan BGN ini sangat erat bapak ibu. Karena BGN sejatinya yang akan memanfaatkan hasil dari desa. Karena di desa itu ada sekurang-kurangnya dua puluh persen dari dana desa itu dialokasikan untuk ketahanan pangan," jelas mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

Yandri juga menjelaskan program MBG ini penting, karena membantu anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup, sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak-anak yang mendapatkan makanan bergizi dan merasa kenyang memiliki kemampuan konsentrasi yang lebih baik, serta menunjukkan peningkatan dalam performa akademik mereka.

"Inti pokoknya kalau semua bahan baku yang ada di desa itu kita satu padukan, maka akan membantu makan bergizi gratis. Maka antara BGN dan Kemendes ini adalah dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan," ungkap mantan Anggota DPR RI tersebut.

Sementara itu, Ketua Yayasan BAI Mahdi Sholeh Ma'mun, Ratu Rachmatu Zakiyah menjelaskan dalam pelaksanaannya, MBG ini bertujuan untuk mengatasi masalah gizi buruk dan stunting di Indonesia. Selain itu, juga mendukung tumbuh kembang anak-anak, kesehatan ibu hamil dan ibu menyusui, serta meningkatkan kualitas pendidikan di Tanah Air.

"SPPG ini diharapkan bisa memberi makan bergizi gratis. Dan dengan ini saya yakin ke depan kita akan bisa menyongsong Indonesia Emas 2045," jelas Mahdi.

Sebagsi informasi, dalam kegiatan ini Yandri turut didampingi Sekjen Kemendes PDT Taufik Madjid, dan Dirjen PEID Kemendes PDT Tabrani. Serta Anggota Komisi X DPR RI Hoerudin.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini