Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, belanja pemerintah pusat dipatok Rp2.701,4 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025.

Sri Mulyani mengatakan, belanja pemerintah pusat akan mendukung sejumlah program prioritas pembangunan seperti makan bergizi gratis, swasembada pangan dan energy, pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial.

Hal ini disampaikan Sri Mulyani dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa sore.

Dari angka tersebut, belanja pendidikan mencapai Rp724,3 triliun. Ini adalah belanja tertinggi untuk bidang pendidikan di APBN.Sementara kesehatan Rp218,5 triliun perlindungan sosial Rp503,2 triliun dan ketahanan pangan Rp144,6 triliun.

Adapun anggaran program makan bergizi gratis dipatok Rp71 triliun.

Sementara pendapatan negara dalam APBN 2025 ditargetkan Rp3.005,1 triliun dengan target penerimaan pajak 2490,9 triliun.

Sedangkan pendapatan negara bukan pajak ditargetkan sebesar Rp513,6 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp0,6 triliun.

IDXChannel— Pada 2025 sektor properti berpeluang mengalami perkembangan yang cukup pesat. Meski pada beberapa tahun ke belakang hanya bertahan di rate 1,5 persen sampai 2 persen, tetapi sektor ini diyakini mampu bertumbuh lebih tinggi.

Keyakinan ini ditopang oleh kehadiran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang khusus dan fokus pada perumahan rakyat.

Hal itu dikemukakan Pengamat Properti dari Stellar Property, M. Gali Ade Nofrans dalam diskusi Banking & Property Outlook 2025 “Era Baru Kebangkitan Industri Properti” yang diselenggarakan oleh Indonesia Housing Creative Forum dan Urban Forum.

Menurut Nofrans, adanya regulasi baru dan sederet insentif dari pemerintah juga dapat mendorong peningkatan penjualan properti di Indonesia.

Pada 2025 menjadi momentum transformasi industri properti di tanah air. Untuk itu perlu dorongan kebijakan pemerintah yang proaktif inovatif. Misalnya soal sistem perizinan satu pintu yang efisien dan subsidi tepat sasaran.

“Perubahan pemerintah membawa kebijakan strategis seperti Program 3 Juta Rumah dan insentif fiskal memberikan dasar yang kokoh bagi pertumbuhan pasar. Dengan kolaborasi antar pemangku kepentingan, sektor properti memiliki potensi untuk menjadi penggerak utama pertumbuhan sektor ekonomi nasional,” kata Nofran.

Nofrans menilai kehadiran Kementerian PKP mendapat sambutan positif dari para pemangku kepentingan. Mereka meyakini kehadirannya akan membuat iklim investasi perumahan yang disokong oleh perbankan ke depan akan semakin membaik. Apalagi Kementerian PKP telah mewacanakan menambah alokasi KPR bersubsidi di tahun depan menjadi 800 ribu unit rumah.

Wakil Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Hari Ganie menuturkan, salah satu titik berat Pemerintah Prabowo-Gibran dibidang perumahan adalah penyediaan rumah layak huni di Kawasan Pedesaan sebanyak 2 juta unit.

Angka tersebut menurut Harie Ganie berarti akan ada sebanyak 25 unit rumah baik baru maupun renovasi disetiap desa.

Demikian juga untuk kawasan perkotaan yang ditargetkan di angka 1 juta unit rumah. Hal ini merupakan peluang bagi dunia usaha. Tinggal pemerintah mencari terobosan bagaimana program-program tersebut bisa terserap pasar dengan baik oleh masyarakat dan pasar.

“Dengan jumlah penduduk yang banyak, housing backlog yang besar dan kriteria calon pembeli rumah di Indonesia yang makin beragam, bagi pemerintah, pelaku usaha dan perbankan perlu kolaborasi mengatasi sumbatan dan hambatan baik dari sisi supplay dan demand-nya agar program 3 juta rumah bisa berjalan,” ujar Harie Gani.

Namun pemerintah tetap harus realistis dengan kapasitas kesanggupan pembangunan dan pembiayaan setiap tahun dikisaran 300-400 ribu unit rumah per tahun.

"Sekarang program 3 juta rumah, diperlukan cara baru dan insentif untuk dapat mendukung program ini. Adanya insentif PPN DTP merupakan salah satu contoh regulasi yang dibutuhkan di tahun depan. Sebab, adanya insentif PPN DTP terbukti dapat mendorong penjualan properti di tahun ini,” katanya

Secara keseluruhan, menurut Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah, hal yang dilakukan oleh pemerintah lewat Kementerian PKP lewat door to door ke lintas kementerian berbelanja dan mengatasi masalah perumahan harus diberikan apresiasi.

Jika pemerintah terus melakukan singkronisasi terhadap aturan-aturan yang menghambat dan menghilangkan ego sektoral, Apersi optimis program 3 juta rumah bisa tercapai.

“Kementerian PKP diharapkan bisa maksimal melakukan singkronisasi dengan kementerian atau lembaga lain terhadap aturan yang menghambat dunia usaha dan terus melakukan terobosan khususnya cakupan kepemilikan rumah bagi pekerja sektor informal,” tuturnya.

Junaidi berharap kuota FLPP untuk rumah MBR bisa ditambah di tahun depan. Namun, pihaknya menyatakan optimistis kuota FLPP di 2025 sekitar 250-350 ribu unit. "Pengalaman melihat data history, itu kami optimistis di angka antara 250 ribu sampai dengan 350 ribu untuk tahun 2025," kata dia.

Sementara itu Ketua Umum Asosiasi Srikandi Pengusaha Properti Indonesia (SRIDEPPI) Risma Gandhi menuturkan, bahwa salah satu yang harus menjadi perhatian pemerintah dalam program 3 juta rumah adalah penyediaan rumah bagi pekerja migran Indonesia (PMI). Selama ini katanya sulit bagi pekerja migran untuk bisa memiliki rumah, padahal mereka adalah penyumbang devisi terbesar.

“Akibatnya mereka bikin rumah secara swadaya, atau pakai KPR tetapi meminjam nama saudaranya. Kementerian PKP dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) harus bisa mengupayakan dan merealisasikan kredit murah bersubsidi untuk kepemilikan rumah bagi para PMI atau Pembiayaan proses penempatan melalui Kredit Usaha Rakyat dan memberikan Kredit Tanpa Agunan,” ujar dia.

Bagi perbankan, program 3 juta rumah di era pemerintahan baru, jelas memberi sinyal positif, dan industri pembiayaan properti akan bangkit. Bank Tabungan Negara (BTN) menurut VP Subsidized Mortgage Division BTN, Nur Ridho, BTN sudah menyiapkan beberapa skema pembiayaan untuk mendukung Program 3 Juta Rumah untuk rumah subsidi. Mulai dari Rumah Desa Sehat, Rumah Sejahtera, dan Rumah Perkotaan.

Ketiganya memiliki masa tenor yang panjang, sampai dengan 30 tahun. “Kami optimis. InsyaAllah 3 juta bisa dilaksanakan, dalam tempo satu tahun. BTN juga sudah mengusulkan kuota FLPP ditambah tahun depan, dari yang semula 200 ribu unit akan menjadi 400 ribu,” kata dia.

Ketua Asosiasi Rumah Modular Indonesia (ARMI, Nicolas Kesuma mengungkapkan, metode konstruksi modular menjadi solusi paling relevan bagi implementasi Program 3 Juta Rumah di tengah-tengah gencarnya upaya dunia menekan dampak pemasan global.

Pasalnya, selain dapat menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, konstruksi modular juga mampu memastikan keberlanjutan serta tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sebab, metode ini mengadopsi teknologi produksi yang lebih bersih dan ramah lingkungan termasuk penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah lebih baik dan pengurangan emisi.

Sehingga, dapat mengurangi dampak negatif industri terhadap lingkungan. Selain itu, perakitan jenis bangunan dari bagian-bagian (modul-modul) juga tidak menimbulkan dampak apapun terhadap lingkungan karena telah diproduksi di pabrik yang kemudian diangkut ke lokasi konstruksi untuk dipasang menjadi bangunan lengkap.

“Saat ini, modular housing menjadi solusi terbaik karena memiliki lima karakter konstruksi yang dibutuhkan industri sesuai tuntutan global. Kelima karakter itu adalah pengerjaan konstrusksi bangunan lebih cepat, kontrol kualitas bangunan terjamin, design lebih flexible, hemat biaya, dan ramah lingkungan,” ujar Nicolas.

Direktur Operasional PT Motive Mulia, Produsen Beton Merah Putih Akhmad Syamsuddin mengatakan bahwa Program 3 Juta Rumah bukan hanya sebuah kesempatan, tetapi juga tantangan bagi semua pemangku kepentingan di industri properti. Tantangan tersebut meliputi bagaimana menyeimbangkan aspek kualitas rumah dengan harga yang terjangkau, mengingat semakin sempitnya lahan perumahan dan meningkatnya biaya konstruksi.

Oleh karena itu, kolaborasi semua pihak sangat diperlukan untuk memberikan solusi pembangunan perumahan yang berkualitas, efisien dalam hal biaya, serta memiliki waktu pembangunan yang cepat. Beton modular pracetak adalah solusi tepat untuk mendukung target pemerintah dalam penyediaan perumahan berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat.

Sistem modular Beton Merah Putih juga telah mengadopsi teknologi dan bahan ramah lingkungan yang semakin dibutuhkan dalam pembangunan masif dan berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk pelaksanaan proyek nasional

“Solusi Prefabricated Modular Concrete akan mengurangi waktu dan biaya pembangunan secara signifikan, sehingga sangat relevan dan tepat untuk implementasi berbagai proyek hunian di kawasan perkotaan yang memerlukan pembangunan cepat dengan biaya terjangkau, seperti program 3 juta rumah ini,” kata Akhmad.

Sistem Modular juga memiliki fleksibilitas tinggi, mulai dari desain hingga konstruksinya, sehingga cocok untuk pembangunan berbagai proyek, mulai dari rumah tapak hingga gedung bertingkat.

(kunthi fahmar sandy)

Bogor: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memastikan program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berlaku di sekolah umum tetapi juga akan diterapkan di pondok pesantren. Hal ini disampaikan Gibran saat meninjau pelaksanaan program tersebut di Muhammadiyah Boarding School, Kemang, Bogor, Jawa Barat, Rabu 11 Desember 2024.

"Yang namanya Makan Bergizi Gratis itu ada juga di pesantren-pesantren, dan karena ini sudah menjadi kegiatan rutin, mungkin nanti ke depan akan ada stimulan untuk pondok-pondok," ujar Gibran kepada wartawan.

Baca juga: Pihak Sekolah dan Wali Murid Berharap Program Makan Bergizi Gratis Konsisten Diselenggarakan

Menunya Bergizi, Harga Terjangkau

Dalam kunjungannya, Gibran melihat langsung menu yang disediakan dalam program tersebut. Menu Makan Bergizi Gratis mencakup ayam, tahu, telur, sayur, pisang, dan susu, dengan total harga per porsi hanya Rp 11 ribu.
"Ada ayam, tahu, telur, sayur, pisang, ada susu juga. Rp 11 ribu (harganya)," ungkapnya.

Gibran mengapresiasi antusiasme siswa dan santri di lokasi tersebut. Ia menegaskan bahwa perhatian khusus akan diberikan kepada santri yang tinggal di asrama agar kebutuhan gizi mereka tetap terpenuhi.

"Yang penting kebutuhan gizinya terpenuhi, dan karena di sini anak-anaknya tinggal di asrama atau dormitory, mereka nanti harus mendapatkan perhatian khusus," kata Gibran.

Dorongan untuk Pesantren

Menurut Gibran, pelaksanaan program ini di pesantren akan menjadi salah satu prioritas pemerintah. Selain mendukung gizi santri, program ini juga diharapkan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui pengadaan bahan pangan lokal.

Wapres juga menyebutkan bahwa pemerintah akan terus mengawal implementasi program Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah, termasuk memberikan dorongan khusus untuk pondok pesantren sebagai bagian dari pengembangan pendidikan berbasis agama yang berkualitas.

Pemerintah berharap anak-anak Indonesia, baik di sekolah maupun pesantren, dapat tumbuh dengan sehat dan cerdas melalui pemenuhan gizi yang memadai. "Yang jelas, kita akan mengawal terus program-program ini," ujar Gibran

(DHI)

Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka memastikan program makan bergizi gratis juga akan diterapkan di pondok pesantren.

Ia menyampaikan itu usai meninjau uji coba program makan bergizi gratis di Muhammadiyah Boarding School Ki Bagus Hadikusumo, Bogor, Jawa Barat, Rabu (11/12).

Pada kunjungan hari ini, Gibran didampingi eks Menko PMK Muhadjir Effendy, Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, dan Pj Bupati Bogor Bachril Bakri.

"Yang jelas kita akan mengawal terus program-program ini dan yang namanya makan bergizi gratis itu ada juga di pesantren-pesantren," kata Gibran di lokasi.

Gibran menyatakan pentingnya kebutuhan gizi para santri terpenuhi. Khususnya, karena mereka tak tinggal langsung dengan orang tuanya, melainkan di asrama.

"Yang penting kebutuhan gizinya terpenuhi dan karena di sini anak-anaknya tinggal di asrama atau dormitori ya, mereka nanti harus mendapatkan perhatian khusus," ucapnya.

Gibran pun mengatakan antusiasme siswa pada hari ini sangatlah baik. Uji coba kali ini menyajikan menu dengan ayam, tahu, telur, sayur, pisang, dan dilengkapi minuman susu.

Ia menjelaskan keseluruhan menu yang disajikan hari ini menelan biaya sebesar Rp11 ribu per anak.

Makan bergizi gratis adalah salah satu program utama Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming yang ditawarkan saat kampanye Pilpres 2024. 

Besaran biaya makan bergizi gratis sempat mencapai Rp15 ribu per porsi. Namun, setelah beberapa kali uji coba, Presiden Prabowo menetapkan biaya makan bergizi gratis Rp10 ribu per porsi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wapres Gibran Rakabuming Raka mengatakan, program makan siang bergizi gratis (MBG) juga akan dilangsungkan di pondok pesantren. Hal tersebut diungkapkan Gibran usai meninjau uji coba MBG di Muhammadiyah Boarding school Ki Bagus Hadikusumo, Bogor, Rabu (11/12/2024).

"Ya, hari ini luar biasa sekali. Yang jelas kita akan mengawal terus program-program ini dan yang namanya makan bergizi gratis itu ada juga di pesantren-pesantren," kata Gibran.

Eks wali kota Solo tersebut mengatakan yang terpenting adalah gizi anak-anak di sekolahan tersebut terpenuhi. "Karena ini sudah menjadi kegiatan rutin, ya, pak, ya. Tiga kali sehari, ya. Mungkin nanti ke depan akan ada sedikit stimulan, Pak, untuk pondok-pondok, yang penting kebutuhan gizinya terpenuhi," katanya.

Menu MBG yang disajikan untuk para siswa terdiri dari ayam, tahu, telur, sayur, buah pisang, dan susu. Sedangkan kisaran harganya di angka Rp 11 ribu rupiah.

Saat tinjauan tersebut, Gibran juga didampingi oleh eks menko PMK era Jokowi, Muhadjir Effendy. Selain itu ada juga Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, Pj Bupati Bogor Bachril Bakri.

Jakarta -

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk 2025 menjadi Rp 5.396.761. UMP Jakarta naik 6,5% dari yang sebelumnya Rp 5.067.381 pada 2024.

"Jadi, untuk UMP, kita juga mengacu kepada permenaker yang sudah diterbitkan, Permenaker Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025. Penetapan UMP DKI Jakarta tahun 2025 dihitung dengan menggunakan formula peraturan Menteri Ketanakerjaan dimaksud, dengan nilai kenaikan sebesar 6,5%," kata Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyadi di Kawasan Kebayoran, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2024).

"Sehingga UMP DKI Jakarta tahun 2025 sebesar Rp 5.396.761," lanjutnya.

Dengan naiknya UMP, para pekerja bisa memenuhi kebutuhannya, salah satunya rumah. Para pekerja dengan gaji UMP bisa memiliki rumah dengan cara mencicilnya melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Untuk besaran cicilannya, perencana keuangan kerap mengingatkan maksimal penghasilan yang digunakan untuk cicilan adalah 30%. Jika kamu memiliki gaji Rp 5.396.761 juta, maka cicilan maksimal yang bisa kamu bayarkan untuk membeli rumah adalah Rp 1.619.028 per bulan.

Berapa harga rumah dan lokasi yang cocok untuk cicilan tersebut?

Mari asumsikan kamu ingin mengambil rumah dengan tenor 20 tahun. Selama 5 tahun pertama, bunga yang harus dibayarkan flat sebesar 5,46% kemudian 15 tahun berikutnya bunga floating misalnya 12%.

Perlu dicatat, uang muka atau down payment (DP) tidak termasuk dalam KPR jadi kamu harus membayar DP-nya terlebih dahulu. Misalnya, DP yang dibayarkan adalah 20% harga properti.

Melihat dari simulasi kalkulator BTN, kisaran harga rumah maksimal yang bisa kamu beli adalah Rp 170 juta. Di mana jumlah pokok pinjaman yang akan dibantu bank lewat KPR Rp 136 juta (setelah dikurangi DP 20%). Angsuran selama 5 tahun pertama (60 bulan) Rp 1,1 juta dan 15 tahun berikutnya Rp 1,6 juta.

Untuk lokasi rumah yang masih dijual dengan harga tersebut umumnya berupa rumah subsidi yang ada di sekitar Jakarta, misalnya Bekasi, Tangerang, hingga Bogor. Harga rumah subsidi masih ada yang sekitar Rp 160 juta-an. Untuk cicilan rumah subsidi biasanya berupa bunga flat 5% hingga masa cicilan selesai dan tidak perlu membayar DP.

Sementara itu, dilansir dari situs jual beli rumah, jika tak ingin rumah subsidi, di Parung Panjang, Bogor masih ada rumah Rp 150 juta-an untuk tipe 37/60. Di Citayam juga masih ada untuk harga Rp 150 juta-an dengan tipe 22, di Depok tipe 30, hingga di Tambun Utara tipe 80.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/das)

Jakarta -

Wapres Gibran Rakabuming Raka meninjau program Makan Bergizi Gratis di Muhammadiyah Boarding School, Kemang, Bogor, Jawa Barat. Menu yang disajikan beragam.

"Ada ayam, tahu, telur, sayur, pisang, ada susu juga (menunya)," kata Gibran kepada wartawan di lokasi, Rabu (11/12/2024).

Gibran mengatakan antusiasme siswa atau santri di sekolah tersebut cukup baik. Menu Makan Bergizi Gratis yang ditinjaunya seharga Rp 11 ribu.

"Rp 11 ribu (harganya)," ungkap Gibran.

Gibran mengatakan akan terus mengawal program Makan Bergizi Gratis, termasuk yang berada di pondok pesantren.

"Yang jelas, kita akan mengawal terus program-program ini dan yang namanya Makan Bergizi Gratis itu ada juga di pesantren-pesantren dan karena ini sudah menjadi kegiatan rutin, mungkin nanti ke depan akan ada stimulan untuk pondok-pondok," bebernya.

Menurutnya, yang terpenting kebutuhan gizi santri terpenuhi. Karena mereka tinggal di asrama, mereka perlu mendapatkan perhatian khusus.

"Yang penting kebutuhan gizinya terpenuhi, dan karena di sini anak-anaknya tinggal di asrama atau dormitory, mereka nanti harus mendapatkan perhatian khusus," pungkasnya.

Lihat juga Video: Cak Imin Sebut Makan Bergizi Gratis Rp 10 Ribu Masih Tahap Awal

[Gambas:Video 20detik]

(rdh/azh)

Bangka (ANTARA) - Ratusan siswa SDN 14 Sungailiat dan TK Pesona Ananda Rambak, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung antusias mengikuti program makan bergizi gratis dilaksanakan PT Timah Tbk, sebagai komitmen perusahaan mendukung Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kegiatan ini merupakan bentuk partisipasi dan perhatian dari PT Timah dalam rangka mendukung dan memberi kontribusi kepada masyarakat melalui program tanggung jawab sosialnya," kata Penjabat Bupati M Haris di Sungailiat, Rabu.

Ia mengatakan kegiatan makan bergizi gratis PT Timah Tbk disambut antusias para pelajar dan pihak sekolah. Sebanyak 164 siswa SDN 14 Sungailiat dan 32 siswa TK Pesona Ananda Rambak mencoba menu makan bergizi seimbang, sebagai upaya pemerintah dalam rangka menciptakan generasi sehat untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.

"Program makan bergizi merupakan program nasional yang termasuk dalam Asta Cita pemerintahan dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia, dan ini dimulai dengan menyiapkan generasi emas," katanya.

Ia menyampaikan kegiatan ini bentuk partisipasi dan perhatian PT Timah Tbk dalam rangka mendukung dan memberi kontribusi kepada masyarakat melalui program tanggung jawab sosial PT Timah Tbk.

"Saya atas nama pemerintah daerah dan mewakili seluruh masyarakat Kabupaten Bangka mengucapkan banyak terima kasih kepada PT Timah Tbk yang sudah ikut menyukseskan program ini," katanya.

Kepala SDN 14 Sungailia Rohana bersyukur karena siswa sekolah itu dapat menerima program makan bergizi gratis dari PT Timah.

"Anak-anak sangat senang dengan adanya program makan bergizi, dan ada beberapa siswa yang bertanya apakah program makan bergizi akan dilaksanakan setiap harinya. Kami merasa terharu karena SD kami ditunjuk sebagai penerima program makan bergizi, karena selama ini SDN 14 Sungailiat jarang dilirik oleh perusahaan seperti ini," katanya..

Departement Head Corporate Communication PT Timah Anggi Siahaan mengatakan program makan bergizi ini telah dilaksanakan PT Timah di beberapa kabupaten, seperti Belitung Timur dan Bangka Tengah.

"Program ini juga selaras dengan program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan pemenuhan gizi anak," katanya.

KOMPAS.com - Papua salah satu provinsi di Indonesia yang mampu menarik perhatian calon pemilik rumah.

Hal ini karena di Kabupaten Biak Numfor menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi kurang dari Rp 219 juta.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah subsidi melalui laman Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Biak Numfor:

1. Perumahan Artamakmur Regency: Tipe 30

   Perumahan pertama terletak di Samofa, Kabupaten Biak Numfor. Dikembangkan oleh PT artamakmur Regency dengan patokan harga Rp 212 juta.

   Masing-masing rumah dibangun seluas 30/72 meter persegi. Dari total 114 rumahmasih tersedia 80 unit lagi.

2. Biak Permai: Tipe T 36

   Perumahan ini dikembangkan oleh PT Wika Yohana. Terletak di Samofa, Kabupaten Biak Numfor, banderol yang dipasang per unit adalah Rp 219 juta.

   Setiap unit dibangun seluas 36/100 meter persgei. Hingga kini masih tersedia 7 unit lagi dari total 11 rumah yang ditawarkan.

3. Griya Mandouw Indah 1: Tipe T 36

   Berlokasi di Samofa, Kabupaten Biak Numfor, perumahan ini dikembangkan oleh PT Wika Yohana.

   Bangunan rumah dirancang seluas 36/108 meter persegi dengan harga Rp 219 juta. Hingga kini dari total 53 unit, masih tersedia 6 rumah lagi.

4. Griya Mandouw Indah 2: Tipe T 36

   Terletak di Samofa, Kabupaten Biak Numfor, perumahan ini dibangun oleh PT wika Yohana dengan banderol Rp 219 juta.

   Masing-masing unit dibangun seluas 36/144 meter persgei. Hingga saat ini masih tersisa satu rumah lagi.

Jakarta -

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meninjau program makan bergizi gratis di Muhammadiyah Boarding School, Kemang, Bogor, Jawa Barat. Gibran berinteraksi dengan guru di sekolah tersebut.

Pantauan detikcom di lokasi, Rabu (11/12/2024), Gibran tiba sekitar pukul 10.00 WIB. Gibran mengikuti simulasi bencana gempa bumi terlebih dulu, baru kemudian mengecek program makan bergizi gratis.

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Muhadjir Effendy, Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, hingga Pj Bupati Bogor Bachril Bakri.

Di sekolah tersebut, Gibran berkeliling kelas menyaksikan siswa makan siang. Bey bertanya kepada siswa di kelas tentang makanan tersebut.

"Enak nggak?" tanya Bey.

"Enak," jawab salah satu siswa.

Adapun untuk menu makan bergizi gratis tersebut berupa nasi, lauk berupa ayam, tahu isi telur, buah pisang, sayur buncis, dan susu.

Simak juga Video: Momen Wapres Gibran Tinjau Makan Bergizi Gratis di SDN Slipi 15 Jakbar

[Gambas:Video 20detik]

(rdh/idn)

Klaten -

Tanggul Sungai Kaligawe di Desa Kupang, Kecamatan Karangdowo, Klaten longsor dihantam banjir. Longsoran tanggul sepanjang sekitar 20 meter itu mengancam permukiman warga di sekitarnya.

"Jika tanggul ini putus bisa mengakibatkan 3 sampai 4 dusun bisa terendam. Ini kita tangani sementara dengan sak pasir," jelas Kades Kupang, Sutari kepada detikJateng di lokasi, Rabu (11/12/2024) pagi.

Dijelaskan Sutari, tanggul sekaligus jalan desa tersebut longsor pada Selasa (10/12) sekitar pukul 17.00 WIB saat hujan deras. Hujan menyebabkan volume air naik tinggi.

"Air tinggi dan arus deras. Sampai tanggul longsor hujan bahkan masih berlangsung sehingga tidak langsung ditangani," ungkap Sutari.

Untuk penanganan awal, kata Sutari, sementara digunakan sak pasir dengan patok bambu untuk penambalan. Pemdes juga sudah berkoordinasi dengan Balai Besar Sungai Wilayah Bengawan Solo dan BPBD.

"Kita sudah koordinasi dengan Balai Besar Sungai dan BPBD nanti penanganannya seperti apa harus seperti apa. Untuk sementara dengan sand bag dan bambu kita uruk dulu," lanjut Sutari.

Menurut Sutari, selain tanggul jembatan di dekatnya sudah mulai tergerus juga. Ancaman banjir merupakan ancaman rutin di desanya setiap musim hujan.

"Bencana banjir seperti tidak bisa dihindari karena di selatan sungai dan di utara juga sungai," imbuhnya.

Warsono, warga Dusun Goprayan, Desa Kupang, mengatakan longsor terjadi menjelang magrib. Air banjir yang deras menggerus tanggul tanah tersebut.

"Air penuh, gogos (erosi) tanggul sehingga longsor. Tahun berapa itu juga pernah longsor, air sampai ke sana (kampung)," kata Warsono kepada detikJateng di lokasi.

TRC BPBD Kabupaten Klaten, Sri Harjono menyatakan pendataan sudah dilakukan. Panjang tanggul yang longsor sekitar 20 meter.

"Panjang sekitar 20 meter, lebar longsoran sekitar tiga meter dan ketinggian tanggul sekitar 2 meter. Selain di sini, di Desa Babadan juga ada rumpun bambu roboh," jelas Sri Harjono di lokasi.

(rih/apu)

Jakarta -

Susu ikan sempat santer terdengar lantaran menjadi salah satu alternatif menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Karena bersumber dari ikan, susu tersebut disebut bau amis.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan susu ikan sudah melalui proses pengolahan yang inovasi. Dia menyebut susu ikan sama seperti susu kedelai yang sudah diekstrak.

"Ya, itu sudah di inovasi ya. Susu ikan ini kan sebetulnya sama aja seperti misalnya kedelai melimpah, lalu diekstrak dan sebagainya, terus kemudian menjadi tepung dan diubah menjadi susu. Nah, di ikan juga sama. Jadi targetnya di situ sebetulnya kita ingin mendapatkan protein yang tinggi dari ikan itu. Diekstrak, diproses, dan seterusnya, kemudian menjadi tepung yang halus, dan dijadikan susu," kata pria yang akrab disapa Trenggono dalam wawancara khusus dengan detikcom beberapa waktu lalu.

Terkait bau amis, Trenggono menilai karena beberapa masyarakat Indonesia tidak terbiasa dengan aroma tersebut karena jarang mengonsumsi ikan. Dia mencontohkan masyarakat Indonesia bagian Timur yang sudah terbiasa makan ikan sehingga tidak masalah dengan bau amis.

Pihaknya terus mendorong inovasi dengan memasukkan aneka rasa ke susu ikan, seperti stroberi, cokelat, hingga vanila. Pemberian tambahan rasa ini menjadi salah satu langkah agar masyarakat Indonesia terbiasa.

"Nah, itulah kemudian inovasinya terus berjalan. Itu yang saya maksud dengan hilirisasi. Jadi inovasi jalan terus lalu kemudian taste-nya juga dimodifikasi, dikasih rasa stroberi, dikasih rasa vanila. Tujuannya supaya orang itu terbiasa, dan so far sampai hari ini bagus. Itu sudah dua tahun kurang lebih," jelas Trenggono.

Dia berharap masyarakat Indonesia dapat menyukai inovasi yang terus didorong pihaknya. Sebab, dengan mengembangkan susu ikan ini dapat menekan impor susu yang tergolong tinggi.

"Ya, sekarang mudah-mudahan kalau dibilang semua itu sebagian besar sudah suka. Karena sudah ada rasanya. Saya sih berharap, karena impor susu kita kan tinggi sekali untuk susu yang dari hewan seperti sapi dan sebagainya, dan cenderung mahal. Nah, kalau misalnya pakai susu ikan kita juga sudah tersedi," imbuh Trenggono.

(ara/ara)