Bisnis.com, JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai sorotan publik usai tutupnya salah satu mitra dapur di Jakarta. Padahal program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini baru resmi berjalan 4 bulan atau sejak Januari 2025 lalu.

Adapun, mitra dapur MBG yang tutup ini berada di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Dapur tersebut tutup dan berhenti beroperasi akibat pembayaran yang tidak kunjung dilakukan oleh Yayasan Makan Bergizi Gratis.

Penasihat Hukum korban, Danna Harly mengatakan bahwa kliennya atas nama Ira tidak mendapatkan uang sepeser pun dari Yayasan MBG.

Padahal, menurut Danna, kliennya telah mengeluarkan uang hampir Rp1 miliar, tepatnya Rp975.375.000. Namun hingga saat ini, tidak ada sepeser uang pun yang masuk ke kliennya dari Yayasan MBG.

"Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeserpun hak dari Ibu Ira, selaku mitra dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata," tuturnya di Jakarta, Selasa (15/4).

Danna membeberkan bahwa kliennya sejak Februari-Maret 2025 lalu, telah membuat masakan untuk 65.025 porsi di Program MBG Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Merujuk kontrak yang disepakati, kata Danna, perjanjian dengan yayasan MBG dicantumkan seharga Rp15.000 per porsi. Namun, di tengah jalan sebagian diubah menjadi Rp13.000 per porsi.

"Setelah mengetahui ada pengurangan, hak kami sebagai mitra dapur masih dipotong sebesar Rp2.500. Jadi dari Rp15.000 tadi, dipotong 2.500 menjadi Rp12.500 dan dari Rp13.000 dipotong lagi senilai Rp2.500 per porsinya," jelasnya.

Mengetahui ada hal yang tidak wajar, dia mengatakan bahwa kliennya langsung melaporkan hal tersebut ke kepolisian agar ditindaklanjuti hingga kliennya mendapatkan hak-nya.

Pelaporan tersebut juga telah diterima oleh Polda Metro Jaya dengan Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

"Saya sudah somasi, sudah ajukan hak tagih dan sudah ke BGN juga untuk mengonfirmasi ini dan sampai sekarang belum ada. Maka dari itu kami sudah siapkan untuk langkah hukum baik gugatan maupun laporan polisi," ujarnya.

Respons Badan Gizi Nasional (BGN)

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana angkat bicara soal dapur MBG di Kalibata, Jakarta Selatan yang tutup dan berhenti beroperasi sejak akhir Maret 2025 atau tepatnya sebelum perayaan Idulfitri 1446 H.

Dadan menyatakan bahwa dapur tersebut berhenti beroperasi karena belum ada pencairan dana operasional oleh pihak Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) selaku mitra penyelenggara program. Dia menyebut BGN tengah berupaya memediasi konflik internal antara mitra penyelenggara.

“Ini masalah internal mitra. BGN sedang memediasi,” ujar Dadan kepada Bisnis, Rabu (16/4/2025).

Dadan memastian bahwa pihaknya tengah menyelesaikan urusan penutupan dapur ini agar tak menimbulkan keprihatinan dari berbagai pihak, mengingat pentingnya keberlanjutan layanan pangan tersebut.

"Dari kemarin [Selasa] pagi sedang dimediasi," pungkas Dadan.

Lebih lanjut, Dadan memastikan bahwa dapur MBG di Kalibata ini akan kembali beroperasi hari ini, Kamis (17/4/2025).

“Besok jalan lagi [salah satu dapur MBG di Kalibata akan mulai beroperasi lagi],” ujarnya.

Evaluasi Calon Mitra

Berkaca dari adanya salah satu dapur MBG yang berhenti beroperasi, Dadan menyatakan pihak BGN akan terus mencermati secara seksama dan detail calon mitra ke depan.

Berdasarkan data BGN, Dadan mengungkap saat ini terdapat 1.072 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Jumlahnya terus bertambah dari sebelumnya hanya mencapai 190 SPPG pada Januari 2025.

Untuk diketahui, program prioritas MBG yang diusung Presiden Prabowo Subianto ditargetkan akan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat MBG pada November 2025.

Nantinya, 82,9 juta penerima manfaat MBG itu akan menyedot anggaran hingga Rp25 triliun per bulan atau setara dengan Rp1 triliun per hari.

Sementara itu, pemerintahan Prabowo-Gibran disebut menyiapkan menyiapkan tambahan anggaran untuk pemenuhan Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp100 triliun. Angka tersebut membengkak dari alokasi awal yaitu Rp71 triliun. Dengan demikian, total anggaran MBG nantinya mencapai Rp171 triliun.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sempat menyebut akan menambah anggaran makan bergizi gratis, dari sebelumnya Rp71 triliun menjadi total Rp171 triliun dalam anggaran pendapatan belanja negara (APBN) 2025.

Sri Mulyani menjelaskan tujuan penambahan anggaran Rp100 triliun tersebut agar penerima manfaat program makan bergizi gratis bisa diperluas sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Apabila program MBG mencakup seluruh anak-anak di Indonesia, ibu hamil, PAUD sampai dengan anak sekolah, jumlahnya mencapai sekitar 90 juta penerima manfaat,” jelas Sri Mulyani dalam BRI Microfinance Outlook 2025, Kamis (30/1/2024).

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan lahan persawahan tidak boleh digunakan untuk perumahan.

"Kita memang mau membangun rumah buat rakyat tapi kita juga mau ketahanan pangan, kita mau swasembada pangan. Jadi betul tidak boleh lahan persawahan dibuat perumahan," ujar Ara dalam Stakeholder Gathering bersama Ekosistem Perumahan di Jakarta, Kamis.

Menurut dia bahwa hal tersebut merupakan tantangan di sektor perumahan, namun jangan sampai menyelesaikan masalah perumahan dengan mengorbankan ketahanan pangan.

"Tantangan kita memang berat, jangan nanti kita menyelesaikan masalah perumahan dengan cara sawah dijadikan rumah, nanti soal pangan menjadi masalah karena lahan sawah dijadikan rumah sehingga produksi pangan turun," katanya.

Ketersediaan lahan menjadi faktor penting bagi pembangunan perumahan rakyat, Kementerian PKP akan berupaya mencarikan lahan yang baik dan bisa juga cukup strategis tetapi bukan lahan persawahan.

"Saya sebagai Menteri PKP tentu berkeinginan mencari solusi soal lahan tetapi tolong bukan lahan-lahan pertanian apalagi yang produktif. Itulah sikap kami sebagai negara, sebagai pemerintah," katanya.

Ara akan mengumpulkan para pengembang untuk membahas masalah lahan perumahan ini.

Selain itu dirinya juga akan membahas soal lahan tersebut dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama para pengembang.

Sebelumnya para pengembang mengeluhkan soal lahan perumahan yang semakin terbatas di Jawa Barat dikarenakan lahan persawahan yang tidak boleh digunakan untuk pembangunan perumahan.

"Kita nanti melakukan pertemuan untuk membahas masalah lahan perumahan di Jawa Barat, nanti saya undang Pak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau saya datang ke Jawa Barat bersama dengan teman-teman pengembang untuk mencari solusi. Harus ada solusinya, bagaimana sektor pangan dan perumahan dua-duanya maju," kata Ara.

Sebagai informasi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid memastikan sinergi pengadaan lahan dalam mewujudkan program prioritas Presiden Prabowo Subianto di bidang ketahanan pangan, hilirisasi, hingga pengadaan 3 juta rumah.

Menurut dia, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni ketahanan pangan, ketahanan energi, makar bergizi gratis, hilirisasi industri, serta pembangunan 3 juta rumah.

Oleh karena itu, lanjut dia, harus dilakukan upaya untuk melakukan perlindungan agar saat membangun pabrik atau perumahan jangan sampai memakan lahan persawahan, sehingga ketahanan pangan tidak terganggu.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Iskandar Zulkarnaen
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Fraksi Nasdem, Irma Suryani Chaniago, mengatakan, dirinya sudah berkomunikasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana terkait alasan mitra Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta, tidak dibayar hampir Rp 1 miliar sehingga dapurnya berhenti beroperasi.

Irma menjelaskan, berdasarkan pengakuan Dadan, sebenarnya BGN melakukan pembayaran ke masing-masing yayasan secara lancar.

Bahkan, kebutuhan untuk seminggu ke depannya pun sudah dimodali oleh BGN kepada yayasan.

"Program ini kan memang sensitif dan harus ekstra kontrol ketat, karena soal makanan. Saya sudah check ke Pak Dadan. Kalau soal pembayaran BGN ke yayasan lancar, bahkan BGN memodali pembelanjaan seminggu ke depan tiap bulan," ujar Irma kepada Kompas.com, Kamis (17/4/2025).

Irma memaparkan, setelah dicek ulang ke pihak yayasan, mereka beralasan kuitansi pembelian bahan makanan dari mitra tidak lengkap.

Walhasil, kata Irma, pihak yayasan melakukan verifikasi ulang terhadap mitra yang menjalankan MBG.

Namun, Irma berpandangan, alasan itu tidak bisa dijadikan dasar untuk tidak membayar mitra yang sudah menjalankan program MBG.

Apalagi, uangnya sebenarnya sudah ditransfer oleh BGN kepada yayasan.

"Tapi kan enggak bisa juga alasan seperti itu digunakan untuk tidak membayar pihak katering karena anggaran yang belum dibayar ke katering, tetapi sudah dibayar BGN, sudah selesai," jelasnya.

Irma pun mengatakan, Komisi IX DPR akan meminta klarifikasi kepada BGN buntut kejadian ini.

Dia mendesak BGN segera melakukan perbaikan tata kelola distribusi dan pembayaran yang baik agar peristiwa seperti ini tidak merugikan anak-anak ke depannya.

"Satu lagi, syarat penggunaan kemitraan yayasan bukan PT atau CV dicurigai hanya bagian untuk cari cuan (agar pengusaha bikin yayasan agar bisa berpartisipasi) dan ada hengki pengki dengan notaris-notaris dalam pembuatan yayasan. Hal seperti ini harus diminimalisir agar tidak ada yang berpikir negatif terhadap program ini," imbuh Irma.

Sebelumnya diberitakan, dana Makan Bergizi Gratis (MBG) diduga senilai hampir Rp 1 miliar digelapkan oleh sebuah yayasan di Jakarta Selatan.

Kasus ini terkuak dari laporan mitra dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Ira Mesra.

Dilansir dari Tribun Jakarta, Ira Mesra melaporkan yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) ke Polres Metro Jakarta Selatan.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto belum juga berhenti menjadi buah bibir banyak pihak. Apalagi, program ini memakan anggaran yang cukup besar. Dalam APBN 2025, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk mendanai program ini dengan target 19,47 juta penerima manfaat.

Ekonom UGM, Wisnu Setiadi Nugroho, PhD menilai program ini dapat menjadi strategi jitu untuk menekan angka kemiskinan dengan catatan pelaksanaannya dilakukan secara tepat sasaran. Ia menilai, jika program MBG diterapkan secara merata untuk semua siswa tanpa melihat kondisi ekonomi, maka efektivitasnya akan berkurang.

Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah agar fokus hanya pada siswa dari keluarga kurang mampu. "Skema cash transfer ke sekolah jauh lebih efisien. Mereka tahu kebutuhan muridnya dan bisa bekerja sama dengan pelaku UMKM dan BUMDes,” katanya saat mengisi forum Ekonomika Bisnis Journalism Academy di Pertamina Tower, Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM awal pekan ini.

Ia juga mendorong pelaksanaan program yang bersifat desentralistik dengan pengawasan dari pemerintah pusat, khususnya dalam menetapkan standar gizi nasional. “Desentralisasi ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lokal lewat keterlibatan pelaku usaha setempat," ujarnya.

Ia menyampaikan bahwa skema makanan gratis di sekolah bukanlah hal baru dan telah diterapkan di sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat (AS).

“Di AS, bantuan diberikan lewat skema transfer langsung ke kantin sekolah bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Tidak ada labelisasi, sehingga menghindari stigma dan bullying," ujarnya.

Menurut Wisnu, mekanisme seperti ini tak hanya lebih adil, tetapi juga memperkuat fungsi kantin sekolah sebagai pihak yang memahami kebutuhan gizi siswa. Ia menyarankan agar program di Indonesia mengandalkan bahan pangan lokal untuk mendukung perekonomian daerah dan memberdayakan petani.

“Program seperti ini semestinya tidak membuka keran impor. Justru sebaliknya, kita bisa memperkuat perdagangan antar daerah melalui tukar komoditas," katanya menegaskan.

Kerentanan kemiskinan di Indonesia masih tinggi

Dalam kesempatan tersebut, koordinator Bidang Kajian Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan EQUITAS itu mengatakan, tingkat kerentanan kemiskinan di Indonesia masih tergolong tinggi.

SOLO, KOMPAS.com – Pemerintah Kota Solo akan mendorong keterlibatan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan cara membentuk dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah.

Wali Kota Solo, Respati Ardi, menegaskan bahwa dapur-dapur SPPG seharusnya tidak hanya dijalankan oleh satu kelompok dominan, tetapi melibatkan sebanyak mungkin unsur masyarakat.

"Saya pengin SPPG di Solo itu tidak dominan salah satu, tapi memang semua unsur masyarakat bisa terlibat di SPPG-nya nanti," katanya, Kamis (17/4/2025).

Undang Kepala BGN untuk Sosialisasi

Untuk mendukung upaya tersebut, Pemkot Solo akan mengundang Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Prof. Dadan Hindayana, guna memaparkan aturan dan teknis pelaksanaan SPPG kepada masyarakat Solo.

"Kami sedang bersurat ke Prof Dadan pimpinan BGN untuk bisa kita undang ke Solo, supaya beliau bisa memaparkan aturan dan bagaimana keterbukaan di Solo ini bisa dirasakan langsung," jelas Respati.

Ia menambahkan bahwa langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar program MBG bisa cepat dan merata menjangkau penerima manfaat.

Saat ini, jumlah SPPG di Solo masih sangat terbatas, dan implementasi program MBG baru menyasar 50 sekolah.

"Baru sedikit. Makanya kita genjot untuk segera SPPG di Solo ditambah sebanyak-banyaknya," tandasnya.

...Untuk menu setiap harinya divariasikan sesuai rekomendasi ahli gizi

HST, Kalsel (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapatkan respon positif saat pelaksanaan perdana pada enam sekolah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

"Alhamdulillah seluruh proses berjalan lancar dan mendapatkan respons positif dari para siswa," kata Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dari BGN Rahmi Hidayat di Barabai, Kabupaten HST, Kamis.

Total yang didistribusikan sesuai jumlah siswa sebanyak 2.272 porsi untuk enam sekolah, meliputi TK Kartika Barabai, SDN 1 Barabai Barat, SDN Barabai Utara, SDN Banua Binjai, MIN 8 HST dan MTsN 2 HST.

Sejak pukul 08.00 WITA, Rahmi menyebutkan makanan boks mulai didistribusikan ke sekolah-sekolah oleh petugas hingga selesai sepenuhnya sebelum jam makan siang.

Pada proses itu, kata Rahmi, pihak Kodim 1002/HST bersama Polres HST juga melakukan pengawasan melekat sampai dengan para siswa bisa menikmati MBG dengan lahap.

"Untuk menu setiap harinya divariasikan sesuai rekomendasi ahli gizi," jelasnya.

Program MBG tahap pertama ini aktif berjalan selama lima hari operasional per pekan, yakni setiap Senin sampai Jumat dan ke depan akan dievaluasi secara bertahap.

Sementara itu, salah satu siswa MTsN 2 HST Fitria mengungkapkan rasa terima kasih kepada pemerintah terhadap program MBG, karena sangat membantu memenuhi gizi bagi siswa sekolah.

"Terima kasih banyak Bapak Prabowo. Makanannya enak dan kenyang," ucapnya.

Terlebih lagi, kata dia, MTsN 2 HST menerapkan full day school sehingga program ini juga membantu meringankan beban ekonomi orang tua siswa dengan mengurangi berbelanja di luar karena pemerintah menyediakan makanan.

Pewarta: Taufik Ridwan/M Hidayatullah
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat, masih menunggu informasi dan petunjuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar siswa sekolah dasar hingga menengah di wilayah tersebut.

Bupati Pegunungan Arfak Dominggus Saiba saat ditemui di Manokwari, Kamis, mengatakan pelaksanaan program makan bergizi harus sepengetahuan pemerintah daerah setempat.

Hal itu dengan maksud agar pemerintah daerah terlebih dahulu menyosialisasikan manfaat Program MBG kepada masyarakat, sehingga tidak menimbulkan reaksi negatif berupa penolakan.

"Sampai sekarang belum ada yang datang ketemu kami, sampaikan rencana pelaksanaan program makan bergizi bagi anak sekolah," ujar Dominggus.

Menurut dia MBG tidak hanya berdampak positif terhadap peningkatan kesehatan dan tumbuh kembang siswa, melainkan dapat memacu tingkat kehadiran siswa di sekolah.

Program tersebut menjadi solusi efektif dalam menekan angka putus sekolah di wilayah itu karena dipengaruhi kecenderungan siswa mengikuti orang tua berkebun saat jam sekolah.

"Dengan adanya program makan bergizi, anak-anak pasti rajin ke sekolah dan tentu mereka ajak teman yang lain," kata Dominggus.

Menurut dia Program MBG juga harus memberdayakan hasil pertanian dan perkebunan di Kabupaten Pegunungan Arfak, sehingga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat lokal.

Pemerintah kabupaten tidak memperkenankan penyelenggara program mendatangkan bahan baku makan bergizi dari luar daerah, sehingga perlu dilakukan pertemuan terlebih dahulu.

"Pemerintah daerah tentu mendukung program nasional, yang penting jangan bawa bahan baku dari luar. Kami punya hasil alam yang melimpah," ucap Dominggus.

Dia menyebut pemerintah kabupaten sudah berkoordinasi dengan Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani untuk menyampaikan Program MBG di Pegunungan Arfak belum terlaksana.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banten akan melatih penjamah makanan untuk mengawasi Makan Bergizi Gratis (MBG). Penjamah yang terlatih akan menjaga kualitas makanan yang dihidangkan di sekolah.

"Kami akan kawal seoptimal mungkin MBG. Saat ini kami menjadi instruktur bagi penjamah makanannya. Ada delapan orang di kantor kami yang sudah dilatih untuk menjadi narasumber dalam menjamah makanan agar makanannya sesuai (standar)" kata Kepala BPOM Banten, Mojaza Sirait, kepada wartawan di Kantor Gubernur Banten, Kota Serang, Kamis (17/4/2025).

Selain itu, jika MBG sudah dijalankan di Banten, BPOM akan mengambil sampel makanan yang dihidangkan. Mojaza akan berkoordinasi dengan pihak lain untuk mengawal pelaksanaan MBG.

"Di tengah keterbatasan, kami akan melakukan sampling untuk memastikan kualitasnya terjamin. Intinya, kami akan berkoordinasi dan bekerja sama dengan lini sektor terkait, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan terbaik untuk mengawal," ujarnya.

BPOM Banten juga menyampaikan tips untuk menilai apakah makanan aman untuk dimakan atau tidak. Ia menyebut makanan layak konsumsi bisa dinilai dengan pancaindra.

"Lihat bentuknya, bau, dan rasanya. Misalnya, ketika dilihat warnanya, biasanya beras putih, kalau warnanya agak cokelat, bisa jadi itu indikator tidak baik lagi. Aroma sayur, kan khas. Kalau aromanya basi atau asam, berarti sudah (tak usah dimakan). Itu trik paling sederhana," katanya.

BPOM belum menemukan makanan tak layak atau beracun selama uji coba program makan bergizi gratis.

"Sejauh ini, untuk di Banten tidak ada. Beberapa kali kami langsung diundang oleh BGN atau SPPG, dan hasilnya aman. Semoga terus seperti itu," katanya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Dari segi ekonomi jelas ada penambahan, terutama harga penerimaan sebelum MBG itu di harga kisaran Rp7.000 per satu liter, semenjak ada program ini harga penerimaan susunya jadi Rp10.000

Jakarta (ANTARA) - Manajer Peternakan Nusa Dairy Indonesia, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Sandi Andriana merasakan peningkatan keuntungan berkat adanya kebutuhan susu untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Dari segi ekonomi jelas ada penambahan, terutama harga penerimaan sebelum MBG itu di harga kisaran Rp7.000 per satu liter, semenjak ada program ini harga penerimaan susunya jadi Rp10.000," katanya pada Kamis.

Selain peningkatan keuntungan, ia menyebutkan dampak positif juga dirasakan dari segi penyerapan tenaga kerja yang memberdayakan masyarakat sekitar.

"Kebetulan warga di sini awalnya petani-petani serabutan, setelah ada program ini kami rekrut bekerja di sini, jadi mata pencahariannya sudah jelas, jadi peningkatan tenaga kerja ada, serta dan perekonomian juga meningkat," ujar dia.

Ia menjelaskan dalam sekali pengiriman dibutuhkan 370 liter susu untuk memenuhi kebutuhan para siswa sekolah yang menerima MBG, namun saat ini peternakan Nusa Dairy baru dapat memproduksi 150 liter susu yang dibagikan kepada para siswa sebanyak tiga kali dalam seminggu.

"Untuk 3.500 siswa itu yang dibutuhkan 370 liter, sedangkan populasi susu yang diproduksi dari sapi di daerah ini hampir 150 liter. Ke depan kami berencana akan impor sekitar 50 sapi yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta," ucapnya.

Prosedur pengiriman susu ke SPPG dilakukan pada sore hari, kemudian dilakukan pasteurisasi di SPPG dan disimpan di unit pendingin, hingga dibagikan ke siswa pada keesokan harinya.

Selama ini susu yang dihasilkan dari peternakan tersebut dikirimkan ke Koperasi Jagri, kemudian dari koperasi itulah yang akan menjual kepada Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di Kota Cimahi.

"Nusa Dairy ini di bawah naungan Koperasi Jagri dan koperasi itu telah melakukan penandatanganan kerja sama dengan beberapa pemasok, termasuk mitra peternak ini. SPPG menerima suplai semua dari koperasi, jadi itu menurut saya sangat positif untuk masyarakat serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sekitar," paparnya.

Untuk menjaga kualitas susu yang dihasilkan, Nusa Dairy melakukan beberapa upaya dan strategi untuk mengoptimalkan agar produksi susu tetap sesuai dengan standar.

"Kalau untuk kualitas, pertama dari kesehatan sapinya sendiri dikontrol setiap hari, kemudian pakan yang diberikan termasuk makanan hijau, konsentrat, kemudian standar operasional pelaksanaan pemeliharaannya mulai dari sanitasi kandang, hingga kebersihan operator (pemerah) susu juga terus diperhatikan," tuturnya.

Ia juga menyebutkan tiap satu sapi dapat menghasilkan 20 hingga 30 liter susu dalam sekali perah apabila dalam keadaan fisik dan psikologis yang sehat, serta sedang tidak hamil.

"Kalau hamil, produksinya berhenti dulu, targetnya rata-rata tiap sapi bisa menghasilkan 15-20 liter susu," ucapnya.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan, berhenti beroperasi setelah pihak mitra, Ira Mesra, tidak menerima uang operasional sekitar Rp 1 miliar dari Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN).

Kasus dugaan penggelapan itu terungkap usai Ira Mesra melaporkan Yayasan MBN ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Laporan teregistrasi dengan nomor LP/B/1160/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya tertanggal 10 April 2025.

Kuasa hukum Ira, Danna Harly, mengatakan bahwa Yayasan MBN tidak menyalurkan dana MBG yang semestinya digunakan untuk pembiayaan operasional dapur.

Harly menjelaskan bahwa kliennya sudah memasak lebih dari 65.000 porsi, tetapi tidak menerima pembayaran sepeser pun.

Yayasan MBN telah menerima transfer dana sebesar Rp 386,5 juta dari Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga pemerintah yang menaungi program MBG.

Namun, dana tersebut diduga tidak disalurkan kepada Ira Mesra. Menurut Harly, seluruh biaya operasional ditanggung sendiri oleh kliennya tanpa ada bantuan dari pihak yayasan.

"Sejauh ini total kerugian dari Ibu Ira itu adalah Rp 975,3 juta, baru dua tahap. Makanya, kami sekarang coba ngomong ke masyarakat supaya pemerintah aware. Baru dua tahap saja sudah seperti ini, berarti sudah harus ada pembenahan dalam pelaksanaan MBG supaya ke depan tidak lagi seperti ini," kata Harly.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengatakan bahwa kasus tersebut merupakan murni masalah internal yayasan. “Itu murni masalah internal mitra,” ujar Dadan kepada wartawan saat ditemui di Kantor BGN, Jakarta Selatan, Rabu (16/4/2025).

Dadan juga mengaku baru tahu bahwa mitra BGN memiliki mitra atau partner lagi.

“Rupanya kami juga baru tahu kalau mitra itu adalah partner. Jadi mereka itu, antara yayasan dengan pemilik fasilitas adalah dua pihak yang berbeda,” kata Dadan.

“Dan di antara mereka kan ada perjanjian khusus,” tutur dia.

Dadan hanya mengetahui bahwa mitra BGN merupakan satu kesatuan.

KOMPAS.com/NIRMALA MAULANA A Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana usai rapat koordinasi terkait program MBG di kantor Kemenko Pangan, Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).

Pihak mitra menjelaskan bahwa tidak ada permasalahan dengan BGN karena hal tersebut murni kesalahpahaman antara mitra dengan yayasan. “Selanjutnya, kegiatan reguler di SPPG dalam penyediaan MBG akan dilanjutkan kembali seperti biasa,” tulis siaran pers BGN.

BGN juga telah melakukan kewajiban pembayaran kepada SPPG Pancoran tersebut sesuai dengan aturan, yakni melalui transfer ke rekening Virtual Account Yayasan MBN (Media Berkat Nusantara).

Pada mediasi, Rabu kemarin, Dadan mengatakan bahwa yayasan dan pihak mitra saling mendengarkan masalah satu sama lain.

Mulai hari ini, Dadan pun meminta SPPG Kalibata beroperasi lagi. “Kami tadi sudah minta agar besok (hari ini) SPPG Kalibata sudah operasional kembali,” ujar Dadan.

Dadan juga tidak mempermasalahkan apabila pihak mitra telah melaporkan Yayasan MBN ke polisi. “Ya itu urusan mereka lah. Bagi kami sudah selesai masalahnya. Jadi kalau bisa, ya sudah. Kalau bisa kekeluargaan, kenapa harus ke polisi?” kata Dadan.

Dadan juga menambahkan bahwa BGN akan lebih selektif dalam menentukan mitra yang dapat bekerja sama dengan BGN dalam pembangunan SPPG. “BGN berharap seluruh pihak mampu mengevaluasi kinerja masing-masing dan memperbaiki koordinasi yang telah terjalin,” kata Dadan.

BGN juga berkomitmen agar ke depannya dapat melakukan penguatan kembali kepada para mitra dan yayasan serta seluruh karyawan yang bertugas di SPPG, sehingga program MBG dapat terlaksana secara kredibel dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh pihak dan kelompok penerima manfaat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN Ashabul Kahfi mengaku prihatin ketika mendengar kabar ada mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan, yang belum dibayar hampir Rp 1 miliar, sehingga dapurnya terpaksa berhenti beroperasi.

Ashabul menduga ada yang tidak beres dalam sistem pengelolaan keuangan MBG.

"Saya prihatin mendengar kabar bahwa ada mitra program Makan Bergizi Gratis di Kalibata yang belum dibayar hampir satu miliar rupiah. Ini bukan soal kecil," ujar Ashabul kepada Kompas.com, Kamis (17/4/2025).

"Kalau mitra sampai harus berhenti masak gara-gara belum dibayar, itu artinya ada yang tidak beres dalam sistem pengelolaannya," sambungnya.

Ashabul menjelaskan, MBG merupakan program besar yang menyangkut kebutuhan dasar anak-anak, yakni makan bergizi.

Menurutnya, jangan sampai niat baik pemerintah ini justru jadi masalah di lapangan hanya karena administrasi yang tidak tertata.

"Saya kira BGN sebagai lembaga pelaksana perlu segera turun tangan. Harus ada evaluasi total soal sistem pembayaran," ucap Ashabul.

Ashabul menyarankan BGN untuk memikirkan ulang mekanisme pembayaran yang lebih simpel, yakni langsung ke mitranya, bukan ke yayasan yang menaungi.

Dia menyebut, kejadian di Kalibata ini berpotensi terjadi di wilayah lain.

"Kami di Komisi IX pasti akan ikut mengawasi. Kalau dibutuhkan, kita panggil pihak-pihak terkait untuk menjelaskan duduk perkaranya. Jangan sampai program yang tujuannya mulia justru jadi beban baru buat pelaksananya. Ini soal kepercayaan publik. Dan kita harus jaga itu baik-baik," paparnya.

Maka dari itu, Ashabul menegaskan, mitra MBG harus dibayar supaya dapur tetap beroperasi.

Dengan begitu, kata dia, anak-anak tetap dapat makan bergizi gratis.

Sebelumnya diberitakan, dana Makan Bergizi Gratis (MBG) diduga senilai hampir Rp 1 miliar digelapkan oleh sebuah yayasan di Jakarta Selatan.

Kasus ini terkuak dari laporan mitra dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Ira Mesra.

Dilansir dari Tribun Jakarta, Ira Mesra melaporkan yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Laporan dugaan penggelapan itu teregistrasi dengan nomor LP/B/1160/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya tertanggal Kamis (10/4/2025).

Kuasa hukum Ira, Danna Harly, mengatakan pada Selasa (15/4/2025), laporan ditujukan ke yayasan dan juga kepada perorangan yang masih terkait dengan yayasan tersebut.

"Untuk laporan polisi sudah kita serahkan ke Polres Jakarta Selatan. Laporan ditujukan ke yayasan, dan ada perorangan. Masalahnya dari yayasan ini," kata Harly.

Yayasan ini diduga tidak menyalurkan dana MBG yang semestinya digunakan untuk pembiayaan operasional dapur.

Harly menjelaskan bahwa kliennya sudah memasak lebih dari 65.000 porsi, tetapi tidak menerima pembayaran sepeser pun.

Yayasan MBN telah menerima transfer dana sebesar Rp 386.500.000 dari Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga pemerintah yang menaungi program MBG.

Namun, dana tersebut diduga tidak disalurkan kepada mitra yang seharusnya menjalankan kegiatan memasak dan distribusi makanan.

Menurut Harly, seluruh biaya operasional ditanggung sendiri oleh kliennya tanpa ada bantuan dari pihak yayasan, mulai dari pembelian bahan makanan, sewa tempat, biaya listrik, pengadaan peralatan dapur, kendaraan distribusi, hingga pembayaran juru masak.

Ketika Ira menagih haknya, pihak yayasan justru mengeklaim bahwa Ira memiliki kekurangan pembayaran sekitar Rp 45 juta, dengan alasan terdapat invoice pembelian barang yang belum dipertanggungjawabkan.

"Ketika Ibu Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah berkata Ibu Ira kekurangan bayar sebesar Rp 45.314.249, dengan dalih adanya invoice-invoice saat di lapangan yang dibeli oleh pihak SPPG atau yayasan," ungkap Harly.

Namun, menurut Harly, dalih tersebut tidak berdasar.

Sebab, faktanya, tidak ada satu pun biaya yang dikeluarkan yayasan.

Semua dikelola dan dibayar oleh mitra dapur.

Total kerugian yang ditanggung oleh Ira dalam dua tahap pelaksanaan program MBG ini ditaksir mencapai Rp 975.375.000.

"Sejauh ini total kerugian dari Ibu Ira itu adalah Rp 975.375.000, baru dua tahap. Makanya kita sekarang coba ngomong ke masyarakat supaya pemerintah aware. Baru dua tahap saja sudah seperti ini, berarti sudah harus ada pembenahan dalam pelaksanaan MBG supaya ke depan tidak lagi seperti ini," kata Harly.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dapur makanan bergizi gratis (MBG) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, kembali mendistribusikan makanan ke sejumlah sekolah setelah sempat berhenti beroperasi sejak akhir Maret 2025.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, Kamis (17/4/2025), tim dapur MBG Kalibata mulai mendistribusikan makanan menggunakan satu mobil pukul 08.23 WIB. Dari informasi yang didapat, tim dapur MBG Kalibata mulai memasak pada pukul 01.00 WIB dini hari.

Makanan yang telah disiapkan dalam kotak makan stainless kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik berwarna merah. Kantong-kantong tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam mobil untuk diantar ke SDN 03 Pengadegan.

Pada pukul 09.45 WIB, aktivitas di dapur MBG Kalibata sudah tidak terlihat lagi setelah pengantaran makanan ke SDN 03 Pengadegan selesai. Pintu masuk ke dapur MBG Kalibata terlihat terkunci dan digembok.

Kepala sekolah SDN 03 Pengadegan, Yayah Fitriah, menjelaskan, pengiriman Makanan Bergizi Gratis sempat berhenti dalam beberapa hari.

"Dari saya sampaikan dari 9 April 2025 berhenti, baru jalan lagi sekarang ini," ucap Yayah saat ditemui di SDN 03 Pengadegan, Kamis.

Yayah juga mengungkapkan bahwa sekolahnya menerima ratusan pasokan makanan bergizi gratis.

"Sesuai dengan jumlah siswa kami itu sekitar 569 dan menunya sayur labu, telur orak-arik dan tahu, minumannya yakult," kata Yayah.

Sebelumnya diberitakan, dana Makan Bergizi Gratis (MBG) diduga senilai hampir Rp 1 miliar digelapkan oleh sebuah yayasan di Jakarta Selatan.

Kasus ini terkuak dari laporan vendor dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Ira Mesra.

Dilansir dari Tribun Jakarta, Ira Mesra melaporkan yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Laporan dugaan penggelapan itu teregistrasi dengan nomor LP/B/1160/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya tertanggal Kamis, 10 April 2025.

Kuasa hukum Ira, Danna Harly, mengatakan pada Selasa (15/4) kemarin, laporan ditujukan ke yayasan dan juga pada perorangan yang masih terkait dengan yayasan tersebut.

"Untuk laporan polisi sudah kita serahkan ke Polres Jakarta Selatan. Laporan ditujukan ke yayasan, dan ada perorangan. Masalahnya dari yayasan ini," kata Harly.

Yayasan ini diduga tidak menyalurkan dana MBG yang semestinya digunakan untuk pembiayaan operasional dapur.

Harly menjelaskan bahwa kliennya sudah memasak lebih dari 65.000 porsi, tetapi tidak menerima pembayaran sepeser pun.

Yayasan MBN telah menerima transfer dana sebesar Rp 386.500.000 dari Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga pemerintah yang menaungi program MBG.

Namun, dana tersebut diduga tidak disalurkan kepada mitra atau vendor yang seharusnya menjalankan kegiatan memasak dan distribusi makanan.

Menurut Harly, seluruh biaya operasional ditanggung sendiri oleh kliennya tanpa ada bantuan dari pihak yayasan, mulai dari pembelian bahan makanan, sewa tempat, biaya listrik, pengadaan peralatan dapur, kendaraan distribusi, hingga pembayaran juru masak.

Ketika Ira menagih haknya, pihak yayasan justru mengeklaim bahwa Ira memiliki kekurangan pembayaran sekitar Rp 45 juta, dengan alasan terdapat invoice pembelian barang yang belum dipertanggungjawabkan.

"Ketika Ibu Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah berkata Ibu Ira kekurangan bayar sebesar Rp 45.314.249, dengan dalih adanya invoice-invoice saat di lapangan yang dibeli oleh pihak SPPG atau yayasan," ungkap Harly.

Namun, menurut Harly, dalih tersebut tidak berdasar. Sebab, faktanya, tidak ada satu pun biaya yang dikeluarkan yayasan. Semua dikelola dan dibayar oleh mitra dapur.

Total kerugian yang ditanggung oleh Ira dalam dua tahap pelaksanaan program MBG ini ditaksir mencapai Rp 975.375.000.

"Sejauh ini total kerugian dari Ibu Ira itu adalah Rp 975.375.000, baru dua tahap. Makanya kita sekarang coba ngomong ke masyarakat supaya pemerintah aware. Baru dua tahap saja sudah seperti ini, berarti sudah harus ada pembenahan dalam pelaksanaan MBG supaya ke depan tidak lagi seperti ini," kata Harly.