TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menuturkan, satu porsi makan bergizi gratis di TK Negeri Pembina 1 Tangsel seharga Rp 12.000.

"Tadi dihitung harga per porsi pada menu makanan bergizi hari ini Rp 12.000," ujar Pilar Saga Ichsan di TK Negeri Pembina 1 Kota Tangsel, Jalan Hidup Baru, Serua, Ciputat, Kota Tangsel, Kamis (5/12/2024).

Adapun menu yang disajikan dengan harga Rp 12.000 per porsi, yaitu nasi, ayam goreng, tumos sayur buncis dan wortel, dua potong buah semangka, dan susu coklat.

Harga dan menu pada uji coba makan bergizi gratis di Tangsel ini masih bisa berubah dan menyesuaikan dengan kondisi bahan pangan di Tangsel.

Namun, tetap disesuaikan dengan penghitungan gizi yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat, yaitu badan gizi nasional (BGN).

"Kami belum bisa menentukan menunya. Kami harus menunggu dan arahan dari pemerintah pusat," kata dia.

Sebagai informasi, TK Negeri Pembina 1 merupakan sekolah pertama di Tangsel yang melakukan uji coba makan bergizi gratis.

Nantinya, pemerintah kota Tangsel akan melakukan uji coba makan bergizi gratis lagi di sekolah negeri lainnya dalam waktu dekat.

Sedangkan untuk realisasinya, Deden mengatakan akan dilakukan di 2025.

"Insya Allah di Tangsel akan direalisasikan di tahun depan," kata Deden.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meminta warga tak punya rumah yang tinggal di kolong jalan layang Mochtar Kusumaatmadja, Kota Bandung untuk pindah ke rusunawa yang telah disediakan.

Diketahui, kolong jalan layang Mochtar Kusumaatmadja jadi tempat yang banyak dihuni oleh warga yang tidak memiliki rumah. Para warga tinggal dengan menyewa tempat hingga mendirikan gubuk kecil berbahan tripleks.

Menteri PKP Maruarar Sirait meninjau langsung area pemukiman di kolong flyover Mochtar Kusumaatmadja, Kamis (5/12/2024). Ditemani Sekda Jabar Herman Suryatman dan Pj Wali Kota Bandung A Koswara, serta calon Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, Maruarar berkeliling melihat kondisi pemukiman padat penduduk di tengah kota tersebut.

"Kita coba tata, sesudah di Jakarta minggu lalu memindahkan yang di bawah kawasan jembatan tol gitu supaya dipindahkan ke rumah susun. Kami melakukan ini yang kedua setelah Jakarta, itu Bandung dan kita usahakan dibuat juga di tempat lain," kata Ara sapaannya saat diwawancarai.

Ara menyebut, sedikitnya ada 4 kepala keluarga dari kolong flyover Mochtar Kusumaatmadja yang akan direlokasi ke rusun yang sudah disediakan di kawasan Rancaekek dan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung.

"Contohnya di sini (kolong flyover) ada 4 (KK) yang saya minta ke untuk relokasi ke rumah susun. Kemudian ibunya dikasih pelatihan juga, QPI-nya bisa bekerja ran berusaha," ujarnya.

Ara mengungkapkan, proses relokasi warga akan dilakukan bertahap yang dimulai pada 18 Desember 2024 mendatang. Dia juga menegaskan, warga tidak hanya akan direlokasi, tapi juga dibina dan didampingi untuk mendapat kehidupan yang lebih layak.

"Kita lakukan itu rencananya tanggal 18, konsepnya sudah siap tinggal dieksekusi mulai dari pemindahan hingga pendampingan, termasuk (pemberian) modalnya," tandasnya.

Sementara Sekda Jabar Herman Suryatman menambahkan, pemindahan warga dari kolong jembatan itu menjadi bagian dari penanganan masyarakat miskin ekstrim perkotaan melalui fasilitasi rusunawa dan pemberian ekonomi.

Herman menyebut, ada 100 kepala keluarga yang akan direlokasi ke dua rusun di Kabupaten Bandung.

"Kriteria yang masyarakatnya tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan tetap alias serabutan, kita akan fasilitasi dan tahap pertama ini rencananya 100 KK kita akan tempatkan di Rusunawa Rancaekek dan Solokan Jeruk," ucap Herman.

"Kita akan gratiskan sampai dengan yang bersangkutan bisa hidup mandiri, punya kerja atau punya usaha begitu, kurang lebih satu tahun. Ada pendampingan, ada pelatihannya, ada fasilitasi permodalan. Pokoknya mereka diharapkan jadi naik kelas dari miskin ekstrim," sambungnya.

Menurut Herman, warga yang direlokasi juga akan diurus segala keperluannya, termasuk pemindahan sekolah jika yang bersangkutan memiliki anak. "Sekolahnya kita akan pindahkan, kita akan cek dulu kesehatannya, kemudian kependudukannya, semua kita akan fasilitasi," tandasnya.

Karawang (ANTARA) -

Nantinya apabila besaran harga rata-rata per porsi telah ditetapkan, pihaknya akan mendukung serta menjalankan program tersebut sesuai dengan kebijakan yang telah diputuskan oleh pemerintah.

"Kalau itu sudah diputuskan, kita selaku menteri wajib ikut, kalau itu kan sudah (keputusan) negara. Kalau negara, apapun keputusan pemerintah pusat kita jalan," ujar Wihaji.

Diketahui Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa alokasi anggaran Makan Bergizi Gratis senilai Rp10 ribu per porsi telah melalui proses uji coba yang dilakukan di Sukabumi, Jawa Barat.

Dia memastikan balokasi dana tersebut cukup untuk menyediakan makanan dengan kandungan gizi seimbang yang mencakup karbohidrat, protein, lemak, serta vitamin, dan mineral, sesuai kebutuhan harian penerima manfaat. "Rata-rata indeks uji coba kami di Sukabumi
tidak jauh dari yang disebutkan Pak Presiden, gizi seimbang dengan kalori sesuai kebutuhan," katanya.

Menurutnya, implementasi anggaran Rp10 ribu per porsi di lapangan akan bersifat fleksibel, bergantung pada kebutuhan dan pemahaman masing-masing daerah.

Jika ada daerah yang menghabiskan anggaran lebih sedikit, kata dia, sisa anggaran tersebut akan dialihkan ke daerah lain yang membutuhkan dana tambahan, terutama yang menghadapi harga bahan baku lebih tinggi.

Anggaran tersebut tidak digunakan untuk membeli paket makanan jadi, melainkan untuk membeli bahan baku yang akan dimasak di lokasi dengan melibatkan peran masyarakat maupun usaha katering lokal.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Mendukbangga: Biaya makan gratis Rp10 ribu/porsi cukup penuhi gizi

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bagikan proses pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, BGN memiliki target untuk membentuk sekitar 30.000 unit satuan layanan yang akan mengelola MBG di seluruh Indonesia.

Unit satuan layanan ini dibentuk berdasarkan data geospasial sekolah yang diperluas berdasarkan data real time di radius sekitar 6 kilometer. Data geospasial sekolah digunakan karena anak sekolah merupakan kelompok sasaran utama di program ini.

Sedangkan data real time dengan radius 6 kilometer digunakan untuk menjaring sasaran utama selain anak sekolah. Yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Setiap satu layanan dirancang mengelola anggaran senilai Rp 7-10 miliar. Anggaran ini digunakan untuk pembelian bahan baku, ongkos tenaga kerja lokal, dan pendistribusian MBG secara terstruktur berbagai kelompok sasaran.

"Setiap satu layanan akan mengelola anggaran berkisar Rp 7 hingga Rp 10 miliar tergantung pada wilayah," tutur Dadan dikutip dari Kantor Berita Antara, Kamis (5/12/2024).

Proses Pengelolaan Makan Bergizi Gratis

Lebih lanjut Dadan menjelaskan proses pengelolaan dana program MBG. Dijelaskannya bila BGN tidak membeli paket makanan, tetapi membayar bahan baku setiap bulannya.

Dari Rp 7-10 miliar anggaran yang tersedia untuk setiap unit satuan layanan, sekitar 85% dari anggaran tersebut digunakan untuk pembelian bahan baku. Menu akan ditentukan setiap satu bulan sekali.

"Menu itu akan di set 1 bulan, katakanlah kalau hari Senin kita masak ayam balado dengan sayur, dengan nasi, dengan buah. Berapa bahan baku hari itu, itu yang dibayar," katanya.

Selanjutnya, sebesar 10,5% dari anggaran akan digunakan untuk memberdayakan komunitas lokal. Atau dengan kata lain sebagai upah bagi tenaga kerja lokal.

"Seperti ibu-ibu yang memasak dan bapak-bapak yang bertugas mencuci peralatan," imbuhnya.

Sasaran Program Makan Bergizi Gratis

Setidaknya ada 4 kelompok sasaran utama program MBG tahap awal. Yakni anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Setiap layanan bisa mendistribusi makan bergizi untuk 3.000 anak sekolah. Jumlah ini akan bertambah 10% usai hasil uji coba selama 11 bulan dengan target 82,9 juta penerima.

Data anak sekolah diterima BGN dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Sedangkan ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita akan dilakukan verifikasi langsung di lapangan.

"Kalau sekolah sudah ada, cuma yang ibu hamil, ibu menyusui kan nggak bisa pakai data sekarang kan," katanya.

Nantinya akan diterapkan mekanisme penghimpunan data untuk tiga kategori sasaran lainnya. Yaitu berdasarkan siklus usia, dari sejak anak itu dilahirkan, usia balita, hingga menyusui.

"Habis anak itu dilahirkan kan menyusui, habis itu anak balita, kan sudah bisa diperkirakan dari data. Basis data yang ada jumlahnya sekian," ujar dia.

Dengan basis data yang kuat dan upaya verifikasi lapangan, Dadan berharap MBG bisa memberikan manfaat dan bantuan jatuh di tangan yang tepat.

Makan Bergizi Gratis di Sekolah Mulai Dilaksanakan Januari 2025

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengungkapkan MBG akan dilaksanakan pada semester depan atau Januari 2025. Dalam pelaksanaannya, Kemendikdasmen akan memberikan edaran ke sekolah-sekolah.

"Agar program makan siang bergizi itu tidak hanya menjadi program pemenuhan gizi secara kesehatan jasmani tapi juga harus menjadi bagian dari pembentukan karakter," tuturnya dikutip dari arsip detikEdu.

Program Bergizi Gratis ini akan bersinggungan dengan Program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Sedangkan program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat akan ditujukan untuk siswa tingkat TK hingga SLTA dan dilaksanakan juga pada semester baru yakni Januari 2025.

Video BGN: Sasaran Awal Program Makan Bergizi Gratis untuk 15-20 Juta Anak

Video BGN: Sasaran Awal Program Makan Bergizi Gratis untuk 15-20 Juta Anak

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Pilar Saga Ichsan membagikan makanan ke murid-murid TK Negeri Pembina 1 Tangsel dalam uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kamis (5/12/2024).

Pantauan Kompas.com, Pilar yang mengenakan kemeja batik lengan panjang berwarna cokelat kuning memberikan satu per satu kotak berisi makanan ke murid Kelompok B2 TK tersebut.

Para murid yang duduk secara berkelompok di meja bundar pun menerima makanan tersebut dengan riang.

Di kotak makan itu, tampak nasi, ayam goreng, sayur buncis dan wortel, buah semangka, serta susu cokelat ukuran 50 mililiter.

Pilar lantas menghampiri salah satu murid bernama Rafi. Ia sempat membantu murid tersebut membuka kotak makanannya.

Kepada Rafi, Pilar menanyakan menu makanan yang disajikan.

"Bagaimana dengan menu makanannya, suka tidak?" tanya Pilar kepada Rafi yang lantas dijawab dengan anggukan kepala bocah laki-laki itu.

Pilar juga menganjurkan Rafi untuk lebih dulu makan buah semangka yang tersaji guna memperlancar sistem pencernaan di dalam tubuh.

"Dimakan dulu semangkanya, setelah itu baru makanannya," kata Pilar kepada Rafi.

"Iya," jawab Rafi sambil menganggukan kepalanya kembali.

Setelah itu, Pilar berkeliling untuk memastikan makanan yang disajikan ke para murid habis tanpa sisa.

Sebagai informasi, TK Negeri Pembina 1 merupakan sekolah pertama di Tangsel yang melakukan uji coba makan bergizi gratis.

Nantinya, pemerintah kota Tangsel akan melakukan uji coba makan bergizi gratis di sekolah negeri lainnya dalam waktu dekat.

Sementara, realisasi program tersebut rencananya dimulai tahun 2025.

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Pilar Saga Ichsan membagikan makanan ke murid-murid TK Negeri Pembina 1 Tangsel dalam uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kamis (5/12/2024).

Pantauan Kompas.com, Pilar yang mengenakan kemeja batik lengan panjang berwarna cokelat kuning memberikan satu per satu kotak berisi makanan ke murid Kelompok B2 TK tersebut.

Para murid yang duduk secara berkelompok di meja bundar pun menerima makanan tersebut dengan riang.

Di kotak makan itu, tampak nasi, ayam goreng, sayur buncis dan wortel, buah semangka, serta susu cokelat ukuran 50 mililiter.

Pilar lantas menghampiri salah satu murid bernama Rafi. Ia sempat membantu murid tersebut membuka kotak makanannya.

Kepada Rafi, Pilar menanyakan menu makanan yang disajikan.

"Bagaimana dengan menu makanannya, suka tidak?" tanya Pilar kepada Rafi yang lantas dijawab dengan anggukan kepala bocah laki-laki itu.

Pilar juga menganjurkan Rafi untuk lebih dulu makan buah semangka yang tersaji guna memperlancar sistem pencernaan di dalam tubuh.

"Dimakan dulu semangkanya, setelah itu baru makanannya," kata Pilar kepada Rafi.

"Iya," jawab Rafi sambil menganggukan kepalanya kembali.

Setelah itu, Pilar berkeliling untuk memastikan makanan yang disajikan ke para murid habis tanpa sisa.

Sebagai informasi, TK Negeri Pembina 1 merupakan sekolah pertama di Tangsel yang melakukan uji coba makan bergizi gratis.

Nantinya, pemerintah kota Tangsel akan melakukan uji coba makan bergizi gratis di sekolah negeri lainnya dalam waktu dekat.

Sementara, realisasi program tersebut rencananya dimulai tahun 2025.

Kalau itu sudah diputuskan, kita selaku menteri wajib ikut, kalau itu kan sudah (keputusan) negara. Kalau negara, apapun keputusan pemerintah pusat kita jalan

Karawang (ANTARA) - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji mengaku optimistis anggaran rata-rata Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp10 ribu per porsi cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.

"Optimis pasti optimis," kata Wihaji saat ditemui usai acara peluncuran Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting di Karawang, Jawa Barat, Kamis.

Nantinya apabila besaran harga rata-rata per porsi telah ditetapkan, pihaknya akan mendukung serta menjalankan program tersebut sesuai dengan kebijakan yang telah diputuskan oleh pemerintah.

Diketahui Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa alokasi anggaran Makan Bergizi Gratis senilai Rp10 ribu per porsi telah melalui proses uji coba yang dilakukan di Sukabumi, Jawa Barat.

Menurutnya, implementasi anggaran Rp10 ribu per porsi di lapangan akan bersifat fleksibel, bergantung pada kebutuhan dan pemahaman masing-masing daerah.

Pewarta: Farhan Arda Nugraha
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Wihaji optimistis anggaran program makan bergizi gratis (MBG) sebesar Rp 10 ribu per orang setiap hari masih cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Sebelumnya Presiden Prabowo mengumumkan anggaran MBG yang semula Rp 15 ribu, turun menjadi Rp 10 ribu.

Penurunan anggaran disebut terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya adalah penyesuaian terhadap kondisi ekonomi dan kapasitas fiskal negara.

Wihaji menuturkan bahwa dirinya sebagai Mendukbangga akan memaksimalkan jatah anggaran tersebut untuk MBG. Oleh karena itu, dirinya yakin anggaran MBG sebesar Rp 10 ribu sudah cukup memberikan makanan yang bergizi tinggi untuk masyarakat.

"Kalau itu kan memang sudah diputuskan kita selaku menteri wajib untuk ikut kalau itu kan sudah negara kalau negara itu apapun keputusan pemerintah pusat kita akan jalankan ya," kata Wihaji ketika ditemui awak media di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (5/12/2024).

"Optimis ya pasti optimis (memenuhi gizi)," tandasnya.

MBG merupakan program pemerintah yang rencananya akan menyediakan makanan secara gratis untuk kelompok masyarakat tertentu, seperti anak sekolah hingga ibu hamil.

Program ini oleh pemerintah disebut dilakukan untuk meningkatkan status gizi, pertumbuhan, perkembangan, serta mengurangi angka malnutrisi di Indonesia.

Video: Menu Makan Bergizi Gratis Bakal Disesuaikan Tiap Daerah

Video: Menu Makan Bergizi Gratis Bakal Disesuaikan Tiap Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto berharap anggaran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk tahun 2025 cair pada minggu ke-3 bulan Januari.

Hal ini disampaikannya ketika memberikan sambutan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) REI di The Trans Luxury Hotel, Bandung, Jawa Barat pada Kamis (5/12/2024).

"Usulan kami kepada Pak Menteri (Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait) dan kementerian yang lainnya, yang pertama adalah kepastian anggaran rumah subsidi tahun 2025 yang minimal 350.000 unit," ujar Joko.

Ada pun FLPP adalah fasilitas pembiayaan rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Pada kesempatan tersebut, Joko juga menyampaikan usulan kedua yakni pembebasan pajak sektor properti tahun 2025 sebesar 17 persen.

Seperti diketahui, pembeli dalam transaksi jual beli rumah saat ini dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11 persen dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar 5 persen. Sedangkan penjual dikenai pajak penghasilan (PPh) sebesar 5 persen.

Sehingga, apabila PPN naik menjadi 12 persen per 1 Januari 2025, maka total diskon pajak yang seharusnya diberikan untuk sektor properti adalah 17 persen.

Usulan ketiga adalah mendukung omnibus law untuk sektor perumahan sebagai landasan hukum sinkronisasi dan harmonisasi peraturan untuk sektor perumahan.

BANDUNG, KOMPAS.com - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto berharap anggaran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk tahun 2025 cair pada minggu ke-3 bulan Januari.

Hal ini disampaikannya ketika memberikan sambutan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) REI di The Trans Luxury Hotel, Bandung, Jawa Barat, Kamis (5/12/2024).

"Usulan kami kepada Pak Menteri (Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait) dan kementerian yang lainnya, yang pertama adalah kepastian anggaran rumah subsidi tahun 2025 yang minimal 350.000 unit," ujar Joko.

Ada pun FLPP adalah fasilitas pembiayaan rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Pada kesempatan tersebut, Joko juga menyampaikan usulan kedua yakni pembebasan pajak sektor properti tahun 2025 sebesar 17 persen.

Seperti diketahui, pembeli dalam transaksi jual beli rumah saat ini dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11 persen dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar 5 persen. Sedangkan penjual dikenai pajak penghasilan (PPh) sebesar 5 persen.

Sehingga, apabila PPN naik menjadi 12 persen per 1 Januari 2025, maka total diskon pajak yang seharusnya diberikan untuk sektor properti adalah 17 persen.

Usulan ketiga adalah mendukung omnibus law untuk sektor perumahan sebagai landasan hukum sinkronisasi dan harmonisasi peraturan untuk sektor perumahan.

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Murid TK Negeri Pembina 1 Tangerang Selatan (Tangsel) begitu antusias menyambut uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah mereka, Kamis (5/12/2024).

Sebanyak 45 murid di ruangan Kelompok B2 tampak bersemangat menyambut kehadiran Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangsel Deden Deni.

Saking semangatnya, beberapa murid bahkan memukul-mukul meja dengan ritme selaras.

"Anak-anak senang enggak hari ini?" tanya salah satu guru yang menggunakan tunik lengan panjang bewarna hitam, celana panjang, dan kerudung bewarna krem.

"Senang," seru para murid.

"Senang ya sudah didatangi bapak Wali Kota Tangerang Selatan," kata sang guru sambil memegang mikrofon.

"Senang," jawab para murid lagi.

"Alhamdulillah," kata sang guru.

Antusias para murid juga terlihat saat Pilar Saga Ichsan menanyakan cita-cita mereka.

"Siapa di sini yang mau jadi guru?" tanya Pilar.

"Saya," jawab beberapa murid sambil mengangkat tangan.

"Kemudian, siapa yang mau jadi pilot?" tanya Pilar lagi.

"Saya, saya," kata sejumlah anak.

Melihat antusiasme itu, Pilar lantas mengatakan bahwa seluruh profesi itu dapat dicapai jika anak sehat, salah satunya dengan makan makanan bergizi.

Dia lantas berpesan kepada para murid untuk selalu menghabiskan makanan bergizi yang sudah disiapkan oleh Pemerintah Kota Tangsel.

"Adik-adik semua, senang enggak dapat makan bergizi gratis?" tanya Pilar.

"Senang," kata mereka

"Kalau sudah dapat makan, makanannya dihabisin ya, supaya cepat besar," jelas Pilar.

Setelah beberapa saat berdialog dengan para murid, Pilar dan Deden membagikan makanan yang disajikan di dalam kotak makan.

Sebagai informasi, TK Negeri Pembina 1 merupakan sekolah pertama di Tangsel yang melakukan uji coba makan bergizi gratis.

Nantinya, pemerintah kota Tangsel akan melakukan uji coba makan bergizi gratis di sekolah negeri lainnya dalam waktu dekat.

Sementara, realisasi program tersebut rencananya dimulai tahun 2025.

Karena memang potensinya di sini adalah potensi ikan, tentunya pemberdayaan yang dilakukan adalah yang berkaitan dengan pengolahan ikan, seperti kerupuk ikan

Indramayu (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) membangun perumahan serta menyerahkan bantuan senilai Rp16,1 miliar untuk membantu 93 keluarga atau sekitar 259 orang dari Desa Eretan Kulon, Indramayu, Jawa Barat, yang terdampak banjir rob.

Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono di Indramayu, Jawa Barat, Kamis, mengatakan, bantuan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara pihaknya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), dan Habitat for Humanity Indonesia.

Adapun perumahan, kata Agus, dibangun di atas tanah seluas 1,6 hektare. "Hari ini kita akan meletakkan batu pertama. Mudah-mudahan nanti bulan Januari bapak-bapak dan ibu-ibu sudah bisa menempati," katanya.

Dia menjelaskan kolaborasi ini adalah langkah dari pemerintah untuk membuat masyarakat hidup bahagia, mandiri, dan tenang. Inisiatif tersebut, katanya, adalah salah satu upaya Presiden Prabowo Subianto agar ketiga kebutuhan dasar masyarakat yakni sandang, pangan, dan papan, terpenuhi.

"Dan sekarang ini untuk urusan papan, pemerintah sudah menargetkan tiga juta rumah. Kemensos ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan tiga juta rumah," kata Wamensos Agus.

Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos Mira Riyati Kurniasih mengatakan pihaknya sudah memperhitungkan lokasi yang dipilih untuk pembangunan perumahan nelayan tersebut, agar keamanan, kenyamanan, dan keselamatan warga terjamin.

"Ada pun rumah yang dibangun ini sendiri adalah rumah dengan Tipe 36 dengan luas tanah adalah 60 meter persegi dengan dua kamar tidur," kata Mira.

Selain rumah,pihaknya juga mendirikan fasilitas umum seperti balai utama, ruang terbuka hijau, dan masjid. Selain itu pihaknya membangun kemandirian ekonomi warga dengan memberikan pelatihan keterampilan dan pemasaran, serta memberi bantuan modal usaha.

"Karena memang potensinya di sini adalah potensi ikan, tentunya pemberdayaan yang dilakukan adalah yang berkaitan dengan pengolahan ikan, seperti kerupuk ikan. Kami latih (membuat) bakso, dim sum, warung, kopi dan juga ada terkait dengan bengkel las," kata Mira.

Menurutnya, langkah-langkah ini juga dapat mengefektifkan peran perempuan sebagai ibu rumah tangga, agar dapat bekerja tanpa perlu meninggalkan rumah.

Ketua Kelompok Masyarakat Nelayan Eretan Kulon Wanto menyebutkan warga mengapresiasi perhatian dari pemerintah pusat. Menurut Wanto, lokasi yang dipilih strategis, karena selain aman, masih dekat dengan area mata pencaharian mereka. "Kalau direlokasi jauh, kayaknya pada bingung orang," katanya.

Dia menjelaskan sebelum banjir rob itu, sejumlah warga mengungsi karena rumahnya hancur, bahkan hanyut.

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024