Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada tahun anggaran 2025 mendatang mendapatkan alokasi anggaran pembangunan untuk Program 3 Juta Rumah sebesar Rp5,274 triliun.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk pelaksanaan sejumlah program pembangunan perumahan untuk masyarakat tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan dukungan manajemen untuk Kementerian PKP.

"Anggaran Kementerian PKP bersumber dari Kementerian PUPR dimana alokasi tahun anggaran 2025 sebesar Rp116,227 triliun. Anggaran tersebut terbagi menjadi dua yakni untuk Kementerian PU Rp110,961 triliun dan Kementerian PKP Rp5,274 triliun," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait dalam keterangan tertulis, Rabu, 4 Desember 2024.
Adanya pembagian alokasi anggaran dua kementerian tersebut dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Kesepakatan antara Kementerian PU dan Kementerian PKP terkait pemisahan pagu alokasi anggaran Tahun Anggaran 2025.

Ada alokasi pembiayaan perumahan Rp35,49 triliun yang merupakan BA BUN yang diperuntukkan bagi program pembiayaan perumahan sebanyak 234.200 unit terdiri dari alokasi FLPP untuk 220.000 unit alokasi Tapera untuk 14.200 unit, alokasi SSB dan alokasi SBUM

Sedangkan jumlah anggaran Rp5,274 triliun tersebut berasal dari Inpektorat IV Itjen Kementerian PUPR Rp0,009 triliun dan Ditjen Perumahan Rp5,078 triliun, Direktorat PPP Ditjen Pembiayaan Rp0,049 triliun dan Direktorat PKP Ditjen Cipta Karya Rp0,137 triliun.

Menteri PKP juga menyampaikan target pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian PKP sesuai pagu alokasi anggaran Tahun Anggaran 2025 yang ada. Dirinya berharap dengan minimnya alokasi anggaran yang ada tidak menurunkan semangat dari Kementerian PKP dan mitra kerja di bidang perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat.

"Kami akan terus mendorong semangat gotong royong membangun rumah untuk rakyat dalam Program 3 Juta Rumah. Kami ingin masyarakat Indonesia bisa memiliki rumah yang layak huni," jelas dia.

Lebih lanjut, Menteri PKP menjelaskan, ada beberapa target pembangunan yang akan dilaksanakan oleh sejumlah Direktorat Jenderal yang ada di Kementerian PKP. Pertama, untuk Ditjen Kawasan Permukiman mendapat anggaran Rp0,212 triliun.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembinaan teknis penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman meliputi sinkronisasi program, verifikasi data serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Selanjutnya optimalisasi peningkatan kualitas Permukiman kumuh kawasan Panjunan Kota Cirebon, Kawasan Jambol Kabupaten Sumbawa, Kawasan Kampung Ceria Kota Lubuk Linggau, Kawasan Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu dan Kawasan Wiringtapareng Kabupaten Wajo serta Kawasan Cijoho Kabupaten Kuningan.

Kedua, Ditjen Perumahan Perdesaan mendapat alokasi Rp0,908 triliun. Kementerian PKP akan menyalurkan dana tersebut untuk Bantuan Rumah Swadaya skema BSPS yang tersebar diseluruh Provinsi. Kemudian lanjutan pembangunan rumah khusus untuk Daerah Otonomi Baru (DOB), pembangunan Rusus Suku Moi, Lanjutan Pembangunan Rusus Pasca Bencana di Ternate dan Pembangunan Rusus Malawei Tahap 1 dan Pembangunan Rusus Pasca Bencana di Lebak.

Ketiga untuk Ditjen Perumahan Perkotaan mendapat alokasi anggaran Rp3,707 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk lanjutan pembangunan hunian vertikal untuk personil TNI di IKN (MYC), lanjutan pembangunan Rusun ASN dan Hankam (MYC), lanjutan pembangunan Rusun MBR Terdampak IKN, lanjutan pembangunan Rusun mendukung DOB (MYC). Selanjutnya lanjutan pembangunan Rusun Direktif (MYC) dan lanjutan Renovasi Tower Rusun Wisma Atlet Kemayoran Sebanyak (MYC) sebanyak 10 tower

"Kementerian PKP juga akan mendorong pembangunan baru Rusun ASN / TNI / Polri, MBR, Pekerja, Lembaga Perguruan Tinggi dan Lembaga Perguruan Berasrama. Selain itu juga pembangunan Prasarana Sarama dan Utilitas (PSU) untuk mendukung 10.550 unit rumah bagi MBR tersebar diseluruh provinsi," jelas dia.

Ke empat adalah Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko yang mendapat alokasi anggaran Rp 0,078 T. Ditjen tersebut akan mendorong Pelaksanaan Tata Kelola Pengendalian Risiko dan Pengembangan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Ke lima adalah Inspektorat Jenderal dengan alokasi anggaran Rp0,009 triliun. Itjen akan mendukung pelaksanaan kegiatan kerjasama antar lembaga penyusunan Rancangan NDPK Pengawasan serta Layanan Pengawasan Layanan Audit dengan Tujuan tertentu Layanan Audit Kinerja Layanan Reviu RKA / KL dan Layanan Reviu Laporan Keuangan Bidang Perumahan dan Pembiayaan Infrastruktur

"Yang terakhir atau ke enam adalah Sekretariat Jenderal (Sekjen) dengan alokasi anggaran Rp0,359 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai , Tata Kelola/ Administarasi pegawai, Layanan Operasional Perkantoran, Layanan Data dan Informasi Publik Pembentukkan Produk Hukum Pembinaan Pengelola Keuangan Pengelola BMN serta Analisis Pelaksanaan Kebijakan," jelas dia.

(KIE)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendukung Astacita pemerintahan Prabowo-Gibran melalui sektor perumahan.

"Sesuai dengan visi misi Presiden, kegiatan perumahan dan permukiman mendukung tiga Asta Cita, khususnya melanjutkan pengembangan infrastruktur, membangun dari desa dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, serta memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait atau disapa Ara di Jakarta, Rabu.

Ara mengatakan dari 17 prioritas program Presiden, Kementerian PKP mendukung program prioritas ke 13, yaitu menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan dan rakyat yang membutuhkan.

"Adapun dari 8 program hasil terbaik, Kementerian PKP mendukung melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, bantuan langsung tunai, dan menyediakan rumah bersanitasi untuk yang membutuhkan," ujarnya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada tahun anggaran 2025 mendatang mendapatkan alokasi anggaran pembangunan untuk Program 3 Juta Rumah sebesar Rp5,27 triliun. Anggaran tersebut disetujui dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI.

Ara mengatakan, anggaran Kementerian PKP bersumber dari pembagian alokasi anggaran Kementerian PUPR dimana alokasi tahun anggaran 2025 sebesar Rp116,22 triliun.

"Sesuai dengan hasil kesepakatan antara Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri PKP yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan tanggal 14 November 2024, disepakati bahwa dari total pagu anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp116,22 triliun, kemudian dibagi menjadi pagu Kementerian PU Rp 110,96 triliun dan pagu Kementerian PKP Rp 5,27 triliun," katanya.

Dirinya menjelaskan alokasi anggaran Kementerian PKP tersebut akan diperuntukkan bagi 6 struktur eselon 1, yaitu Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal (Itjen), Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, dan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko serta ditambah oleh 4 staf ahli eselon 1B.

"Adapun rincian eselon Kementerian PKP sebagai berikut. Sekjen sebesar Rp359 miliar, Itjen Rp9 miliar, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kawasan Permukiman Rp212 miliar, Ditjen Perumahan Perdesaan Rp908 miliar, Ditjen Perumahan Perkotaan Rp 3,707 triliun, Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Rp78 miliar," kata Ara.

Dia menambahkan, Kementerian PKP juga akan mendapat alokasi anggaran untuk pembiayaan perumahan dari Bendahara Umum Negara (BUN) sebesar Rp35,49 triliun untuk program pembiayaan perumahan sebanyak 234.200 unit yang rinciannya untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 220.000 unit, alokasi Tapera untuk 14.200 unit, alokasi subsidi selisih bunga (SSB) dan alokasi subsidi bantuan uang muka (SBUM).

Ara berharap dengan minimnya alokasi anggaran yang ada tidak menurunkan semangat dari Kementerian PKP dan mitra kerja di bidang perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto melemparkan guyonan kepada Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah terkait program 3 juta rumah saat hadir dalam pembukaan Sidang Tanwir dan Resepsi Milad ke-112 Muhammadiyah, di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (4/12/2024).

Prabowo mengatakan, Fahri Hamzah baru boleh tersenyum ketika program 3 juta rumah sudah berdiri. Namun, jika belum terealisasi, ia meminta Fahri Hamzah untuk tidak senyum dulu.

Saat itu, Prabowo sedang meminta jajaran untuk menghemat anggaran dan mengurangi pengeluaran yang bersifat tidak kritis.

"Jadi saya mohon juga para gubernur terpilih, bupati terpilih, ketat, efisien, kurangi yang bersifat tidak kritis. Kritis untuk kepentingan rakyat, kritis untuk kepentingan langsung. Tidak usah terlalu banyak seminar, kita sudah tahu kesulitan rakyat, sudah tahu," kata Prabowo dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu.

Kepala Negara mengaku sudah tahu semua masalah di Indonesia, mulai dari tidak adanya satu data hingga banyak aturan Undang-Undang yang bertabrakan.

Prabowo meminta jajarannya untuk mencari solusi secepatnya, bukan hanya melaksanakan seminar tanpa aksi pasti.

Ia kemudian menyinggung program 3 juta rumah yang dicanangkan, mengingat masih banyak rakyat yang kesulitan memiliki rumah.

"Solusinya bagaimana? Menteri Perumahan Rakyat, di sini diwakili Wakil Menteri (Fahri Hamzah). Rakyat miskin, rakyat muda, yang masih muda, butuh rumah yang terjangkau," ucapnya.

"Enggak usah diseminarkan berapa jumlah rumah, tipe berapa, dia butuh segera," imbuh Prabowo.

Saat itu, selorohan Prabowo lalu muncul. Ia meminta Fahri Hamzah untuk tidak tersenyum selama program belum terealisasi.

"Kalau sudah berdiri minimal 3 juta rumah, Pak Fahri Hamzah boleh senyum-senyum. Sekarang jangan senyum dulu kau," kata Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo mengungkapkan banyak sekali pengeluaran anggaran yang bisa dihemat.

Hal ini diketahui usai ia meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan wakil-wakil menterinya untuk meneliti.

Namun, ia enggan menyebutkan pos-pos anggaran yang bisa dihemat tersebut agar para menterinya tidak cepat puas.

Yang pasti, lanjutnya, jika itu bisa dilakukan, target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen bukan hal yang mustahil.

"Kebocoran-kebocoran kita kalau kita hemat, kalau pemerintah itu ketat, bersih, efisien, saya yakin bisa (kejar pertumbuhan 8 persen). Tapi ini butuh jiwa besar, saudara-saudara, jiwa besar, gubernur, bupati, semuanya harus bekerja, wali kota," ujar Prabowo.

Kupang -

Presiden Prabowo Subianto meminta para menteri dan kepala badan/lembaga untuk puasa perjalanan dinas selama lima tahun. Salah satu yang disindir Prabowo adalah Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Indonesia Fahri Hamzah.

Prabowo meminta kebutuhan rumah warga miskin tidak perlu diseminarkan. Namun, pembangunannya harus disegerakan. Prabowo menargetkan agar Fahri bisa membangun minimal 3 juta rumah untuk warga miskin.

"Menteri Perumahan Rakyat, dan Wakil Menteri, rakyat miskin yang kategori muda butuh rumah. Nggak usah diseminarkan, dia butuh segera. Kalau sudah berdiri minimal 3 juta rumah Fahri Hamzah boleh tersenyum, sekarang jangan senyum dulu dong," ujar Prabowo sembari berkelakar saat menghadiri Milad Muhammadiyah ke-112 di Universitas Muhammadiyah Kupang, Rabu (4/12/2024).

Dalam acara yang dihadiri para menteri itu Prabowo menjelaskan pemotongan anggaran perjalanan dinas sebanyak 50 persen dapat menghemat dana hingga Rp 15 triliun. "Tolonglah para menteri, puasa dulu, puasanya lima tahun," ujar Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Menurut Prabowo, anggaran dari pemangkasan perjalanan dinas mencapai Rp 15 triliun itu bisa digunakan untuk hal lain. Misalkan, membangun bendungan, irigasi, hingga memperbaiki SD. Prabowo meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mencari program yang bisa dihemat.

Sebelumnya, sejumlah kalangan keberatan dengan pemangkasan anggaran perjalanan dinas. Kebijakan tersebut mengakibatkan pengelola hotel dan meeting, incentive, conferences and exhibition (MICE) kehilangan pemasukan hingga miliaran rupiah.

Salah satunya di Nusa Tenggara Barat (NTB). "Dari informasi Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, ada sekitar 17 MICE (yang terdampak)," kata Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB Jamaluddin Malady di Mataram, Kamis (28/11/2024).

Jamal menuturkan, salah satu hotel dari 17 MICE yang batal mengaku mengalami kerugian sekitar Rp 1 miliar, akibat adanya kebijakan pemangkasan anggaran perjalanan dinas pejabat oleh Kementerian Keuangan.

(hsa/hsa)

Jakarta -

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) hilirisasi. Ada 36 komoditas yang menjadi fokus atau priroitas untuk hilirisasi, mulai dari mineral dan batubara hingga farmasi.

Airlangga mengatakan Satgas tersebut nantinya akan dinaungi berbagai kementerian terkait, seperti Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), hingga Kementerian Perindustrian. Saat ini pemerintah tengah menyiapkan pembentukan satgas hilirisasi itu.

"Satgas hilirisasi kan kementeriannya sudah ada dari kementerian ESDM, Kementerian Investasi, dan kementerian perindustrian. Jadi ini sedang disiapkan," kata Airlangga saat ditemui di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (4/12/2024).

Dia menjelaskan Satgas hilirisasi ini tidak hanya berfokus pada hilirisasi di sektor mineral dan batubara (minerba). Namun, juga menyasar ke sektor agrikultur hingga farmasi. Bahkan Airlangga menyebut akan ada 36 komoditas yang diprioritaskan untuk hilirisasi.

"(Ada) 36 komoditas karena kalau dari industri kan banyak, termasuk di agrikultur juga, farmasi juga," jelas Airlangga.

Sebelumnya, pembentukan Satgas Hilirisasi ini dibocorkan pertama kali oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Bahlil mengaku akan ditunjuk sebagai Ketua Satgas Hilirisasi.

"Kemarin Bapak Presiden dalam arahannya dalam rangka melakukan percepatan hilirisasi maka dipandang perlu untuk dibuatkan satgas. Kemarin berdasarkan arahan (Prabowo) insyallah (ketua satgas) dari Kementerian ESDM (Bahlil). Menteri ESDM siapa ya," kata Bahlil saat ditemui usai acara Indonesia Mining Summit 2024 di Hotel Mulia, dikutip CNN Indonesia.

(hns/hns)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menyebut pentingnya Program 3 Juta Rumah sebagai program yang langsung dirasakan manfaat oleh rakyat. Ia mengatakan masyarakat termasuk yang berpenghasilan rendah membutuhkan rumah.

Hal tersebut diungkapkan Presiden di hadapan warga Muhammadiyah dalam acara pembukaan Tanwir dan Milad Muhammadiyah ke-112 di Universitas Muhammadiyah Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rabu (4/12/2024).

"Rakyat miskin, rakyat yang masih muda butuh rumah yang terjangkau, tidak usah diseminarkan berapa jumlah rumah dan tipe berapa, dia (rakyat) butuh segera. Berdiri minimal tiga juta rumah," kata Prabowo dalam keterangannya.

Prabowo menuturkan, pembangunan rumah untuk rakyat merupakan program kritis yang harus segera dilaksanakan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah yang juga hadir dalam acara tersebut mengatakan, pernyataan Prabowo menjadi 'cambuk' bagi Kementerian PKP untuk bekerja lebih keras, lebih terukur, dan lebih sistematis.

"Karena tujuan ini tidak bisa dilakukan tanpa orkestrasi besar dalam suatu negara untuk membuat semuanya terlibat," kata Fahri.

Ia melanjutkan, tujuan dasar Program Tiga Juta Rumah untuk memberantas kemiskinan, memperluas lapangan kerja, dan memperbaiki kehidupan rakyat. "Setelah rumahnya jadi dapat mengubah gaya hidup orang menjadi lebih bersih dan lebih ada tempat belajar," ujarnya.

Wamen Fahri menambahkan, penyediaan rumah untuk rakyat juga mendukung pemberantasan stunting/gangguan pertumbuhan pada anak. "Karena rumah yang dibangun dilengkapi sanitasi dan pengelolaan sampah sehingga tidak hanya rumahnya yang bersih juga lingkungannya," ungkapnya.

(abr/zlf)

Kami akan mendukung penuh, gas bumi dimanfaatkan sebagai sumber energi dalam proses penyediaan makanan bergizi oleh satuan pelayanan gizi

Jakarta (ANTARA) - PT PGN Tbk melakukan kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam rangka penyaluran gas bumi untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG).

Direktur Utama PGN Arief Setiawan Handoko dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan dalam kerja sama tersebut, PGN akan menyediakan pasokan gas bumi melalui moda pipa gas maupun compressed natural gas (CNG), beserta infrastruktur pendukungnya di berbagai wilayah eksisting PGN.

"Kami sangat mengapresiasi dapat bekerja sama dengan BGN. PGN diberikan kesempatan untuk berkiprah dalam menyukseskan program pemerintah. Kami akan mendukung penuh, gas bumi dimanfaatkan sebagai sumber energi dalam proses penyediaan makanan bergizi oleh satuan pelayanan gizi," ujarnya.

Ia berharap PGN dapat memberikan layanan energi yang bersih dan meningkatkan pemanfaatan energi domestik, sehingga dapat sejalan dengan tujuan dari Astacita pemerintah khususnya swasembada energi.

Penandatanganan nota kesepahaman kerja sama dilakukan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan Direktur Utama PGN Arief Setiawan Handoko, yang berlaku mulai 2 Desember 2024.

Kerja sama tersebut juga merupakan tindak lanjut penugasan dari Menteri BUMN Erick Thohir kepada delapan BUMN, salah satunya PGN, untuk mendukung kolaborasi antara Kementerian BUMN dan BGN melalui program MBG Presiden Prabowo.

"PGN menyiapkan infrastruktur jaringan gas di perkotaan untuk sumber energi satuan pelayanan gizi guna memfasilitasi proses memasak makanan bergizi," kata Erik dalam siaran pers Kementerian BUMN pada 8 November 2024.

Kepala BGN Dadan Hindayana menerangkan kerja sama dengan PGN dilaksanakan sebagai bagian dari implementasi swasembada energi sekaligus program makan bergizi gratis.

BGN memperkirakan akan ada 30.000 satuan pelayanan gizi di seluruh Indonesia dan gas bumi bagian penting untuk memasak di dapur satuan pelayanan gizi.

"Kerja sama ini sangat potensial sebagai bagian dari pelaksanaan program MBG. Kita akan bersama-sama menjadikan satuan pelayanan gizi sebagai entry point pemanfaatan gas bumi. Mudah-mudahan kita juga dapat mendorong pemanfaatan gas bumi secara maksimal melalui program MBG dan mengurangi subsidi untuk impor LPG," ujar Dadan.

PGN pun berkomitmen mendukung kolaborasi antara Kementerian BUMN dengan BGN dalam program MBG.

Dukungan PGN akan dijalankan sesuai dengan kapabilitas PGN dalam menyediakan energi gas bumi di Indonesia.

Wilayah operasi PGN saat ini tersebar di 17 provinsi meliputi 73 kabupaten/kota di Indonesia yang terintegrasi baik pipeline maupun beyond pipeline.

Pemanfaatan gas bumi melalui infrastruktur beyond pipeline atau CNG memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan energi satuan pelayanan gizi yang lokasinya jauh dari jaringan pipa gas bumi.

Gas bumi merupakan energi yang ramah lingkungan jika dibandingkan energi fosil lainnya, sehingga akan menjadi nilai lebih ketika gas bumi dimanfaatkan dalam pemenuhan nutrisi anak-anak Indonesia.

Selain itu, gas bumi yang bersumber dari bumi Indonesia akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri.

Dengan demikian, dapat mendukung kemandirian energi dan bersama-sama menjadi inisiator dalam mengurangi beban subsidi energi.

"PGN berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah dalam pendirian satuan pelayanan gizi. Semoga dapat memberi kebermanfaatan yang berkelanjutan terutama demi menyiapkan generasi berkompetensi tinggi menuju Visi Emas Indonesia 2045 dan menjadi peluang bagi PGN melakukan berbagai upaya untuk ketahanan energi Indonesia," sebut Arief.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Kami akan mendukung penuh, gas bumi dimanfaatkan sebagai sumber energi dalam proses penyediaan makanan bergizi oleh satuan pelayanan gizi

Jakarta (ANTARA) - PT PGN Tbk melakukan kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam rangka penyaluran gas bumi untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG).

Direktur Utama PGN Arief Setiawan Handoko dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan dalam kerja sama tersebut, PGN akan menyediakan pasokan gas bumi melalui moda pipa gas maupun compressed natural gas (CNG), beserta infrastruktur pendukungnya di berbagai wilayah eksisting PGN.

"Kami sangat mengapresiasi dapat bekerja sama dengan BGN. PGN diberikan kesempatan untuk berkiprah dalam menyukseskan program pemerintah. Kami akan mendukung penuh, gas bumi dimanfaatkan sebagai sumber energi dalam proses penyediaan makanan bergizi oleh satuan pelayanan gizi," ujarnya.

Ia berharap PGN dapat memberikan layanan energi yang bersih dan meningkatkan pemanfaatan energi domestik, sehingga dapat sejalan dengan tujuan dari Astacita pemerintah khususnya swasembada energi.

Penandatanganan nota kesepahaman kerja sama dilakukan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan Direktur Utama PGN Arief Setiawan Handoko, yang berlaku mulai 2 Desember 2024.

Kerja sama tersebut juga merupakan tindak lanjut penugasan dari Menteri BUMN Erick Thohir kepada delapan BUMN, salah satunya PGN, untuk mendukung kolaborasi antara Kementerian BUMN dan BGN melalui program MBG Presiden Prabowo.

"PGN menyiapkan infrastruktur jaringan gas di perkotaan untuk sumber energi satuan pelayanan gizi guna memfasilitasi proses memasak makanan bergizi," kata Erik dalam siaran pers Kementerian BUMN pada 8 November 2024.

Kepala BGN Dadan Hindayana menerangkan kerja sama dengan PGN dilaksanakan sebagai bagian dari implementasi swasembada energi sekaligus program makan bergizi gratis.

BGN memperkirakan akan ada 30.000 satuan pelayanan gizi di seluruh Indonesia dan gas bumi bagian penting untuk memasak di dapur satuan pelayanan gizi.

"Kerja sama ini sangat potensial sebagai bagian dari pelaksanaan program MBG. Kita akan bersama-sama menjadikan satuan pelayanan gizi sebagai entry point pemanfaatan gas bumi. Mudah-mudahan kita juga dapat mendorong pemanfaatan gas bumi secara maksimal melalui program MBG dan mengurangi subsidi untuk impor LPG," ujar Dadan.

PGN pun berkomitmen mendukung kolaborasi antara Kementerian BUMN dengan BGN dalam program MBG.

Dukungan PGN akan dijalankan sesuai dengan kapabilitas PGN dalam menyediakan energi gas bumi di Indonesia.

Wilayah operasi PGN saat ini tersebar di 17 provinsi meliputi 73 kabupaten/kota di Indonesia yang terintegrasi baik pipeline maupun beyond pipeline.

Pemanfaatan gas bumi melalui infrastruktur beyond pipeline atau CNG memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan energi satuan pelayanan gizi yang lokasinya jauh dari jaringan pipa gas bumi.

Gas bumi merupakan energi yang ramah lingkungan jika dibandingkan energi fosil lainnya, sehingga akan menjadi nilai lebih ketika gas bumi dimanfaatkan dalam pemenuhan nutrisi anak-anak Indonesia.

Selain itu, gas bumi yang bersumber dari bumi Indonesia akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri.

Dengan demikian, dapat mendukung kemandirian energi dan bersama-sama menjadi inisiator dalam mengurangi beban subsidi energi.

"PGN berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah dalam pendirian satuan pelayanan gizi. Semoga dapat memberi kebermanfaatan yang berkelanjutan terutama demi menyiapkan generasi berkompetensi tinggi menuju Visi Emas Indonesia 2045 dan menjadi peluang bagi PGN melakukan berbagai upaya untuk ketahanan energi Indonesia," sebut Arief.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - PT PGN Tbk melakukan kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam rangka penyaluran gas bumi untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG).

Direktur Utama PGN Arief Setiawan Handoko dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan dalam kerja sama tersebut, PGN akan menyediakan pasokan gas bumi melalui moda pipa gas maupun compressed natural gas (CNG), beserta infrastruktur pendukungnya di berbagai wilayah eksisting PGN.

"Kami sangat mengapresiasi dapat bekerja sama dengan BGN. PGN diberikan kesempatan untuk berkiprah dalam menyukseskan program pemerintah. Kami akan mendukung penuh, gas bumi dimanfaatkan sebagai sumber energi dalam proses penyediaan makanan bergizi oleh satuan pelayanan gizi," ujarnya.

Ia berharap PGN dapat memberikan layanan energi yang bersih dan meningkatkan pemanfaatan energi domestik, sehingga dapat sejalan dengan tujuan dari Astacita pemerintah khususnya swasembada energi.

Penandatanganan nota kesepahaman kerja sama dilakukan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan Direktur Utama PGN Arief Setiawan Handoko, yang berlaku mulai 2 Desember 2024.

Kerja sama tersebut juga merupakan tindak lanjut penugasan dari Menteri BUMN Erick Thohir kepada delapan BUMN, salah satunya PGN, untuk mendukung kolaborasi antara Kementerian BUMN dan BGN melalui program MBG Presiden Prabowo.

"PGN menyiapkan infrastruktur jaringan gas di perkotaan untuk sumber energi satuan pelayanan gizi guna memfasilitasi proses memasak makanan bergizi," kata Erik dalam siaran pers Kementerian BUMN pada 8 November 2024.

Kepala BGN Dadan Hindayana menerangkan kerja sama dengan PGN dilaksanakan sebagai bagian dari implementasi swasembada energi sekaligus program makan bergizi gratis.

BGN memperkirakan akan ada 30.000 satuan pelayanan gizi di seluruh Indonesia dan gas bumi bagian penting untuk memasak di dapur satuan pelayanan gizi.

"Kerja sama ini sangat potensial sebagai bagian dari pelaksanaan program MBG. Kita akan bersama-sama menjadikan satuan pelayanan gizi sebagai entry point pemanfaatan gas bumi. Mudah-mudahan kita juga dapat mendorong pemanfaatan gas bumi secara maksimal melalui program MBG dan mengurangi subsidi untuk impor LPG," ujar Dadan.

PGN pun berkomitmen mendukung kolaborasi antara Kementerian BUMN dengan BGN dalam program MBG.

Dukungan PGN akan dijalankan sesuai dengan kapabilitas PGN dalam menyediakan energi gas bumi di Indonesia.

Wilayah operasi PGN saat ini tersebar di 17 provinsi meliputi 73 kabupaten/kota di Indonesia yang terintegrasi baik pipeline maupun beyond pipeline.

Pemanfaatan gas bumi melalui infrastruktur beyond pipeline atau CNG memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan energi satuan pelayanan gizi yang lokasinya jauh dari jaringan pipa gas bumi.

Gas bumi merupakan energi yang ramah lingkungan jika dibandingkan energi fosil lainnya, sehingga akan menjadi nilai lebih ketika gas bumi dimanfaatkan dalam pemenuhan nutrisi anak-anak Indonesia.

Selain itu, gas bumi yang bersumber dari bumi Indonesia akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri.

Dengan demikian, dapat mendukung kemandirian energi dan bersama-sama menjadi inisiator dalam mengurangi beban subsidi energi.

"PGN berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah dalam pendirian satuan pelayanan gizi. Semoga dapat memberi kebermanfaatan yang berkelanjutan terutama demi menyiapkan generasi berkompetensi tinggi menuju Visi Emas Indonesia 2045 dan menjadi peluang bagi PGN melakukan berbagai upaya untuk ketahanan energi Indonesia," sebut Arief.

Nanti ada desa tomat, desa cabe, desa bawang, desa nila, desa patin, kita wujudkan semua dengan kemampuan desa masing-masing

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) siap membentuk desa-desa tematik di Indonesia untuk menyukseskan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan perwujudan swasembada pangan.

"Nanti ada desa tomat, desa cabe, desa bawang, desa nila, desa patin, kita wujudkan semua dengan kemampuan desa masing-masing," kata Menteri Desa PDT (Mendes PDT) Yandri Susanto seperti dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Menurut Mendes Yandri, desa tematik yang mengembangkan tema tertentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melestarikan warisan budaya, dan menciptakan identitas desa yang kuat itu, dapat memberikan pengaruh positif pada setiap program Presiden Prabowo Subianto.

Tidak hanya kebutuhan pangan yang pasti terpenuhi, kata dia, peningkatan SDM serta kesejahteraan masyarakat desa juga dapat terwujud dengan adanya desa tematik.

Untuk menyukseskan pembentukan desa tematik itu, lanjutnya, Kemendes PDT pun akan mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki desa.

"Kami mendorong BUMDes yang nanti akan jadi penggerak utama ekonomi desa tematik, sesuai dengan potensinya," ucap Mendes.

Hal tersebut juga sejalan dengan misi Presiden Prabowo yang disampaikan dalam acara Tanwir dan Milad Ke-112 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Rabu yang dihadiri pula oleh Mendes PDT Yandri Susanto.

Presiden Prabowo menyerukan sejumlah hal, seperti upaya Indonesia memakmurkan rakyat dengan swasembada pangan dan energi serta hilirisasi.

"Kita perjuangkan kemakmuran rakyat, menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kelaparan, meningkatkan sumber daya manusia," kata dia.

Upaya Indonesia dalam memberantas kelaparan dan kemiskinan itu juga selaras dengan pembahasan dalam KTT G20 di Rio de Janeiro yang dihadiri Presiden Prabowo November lalu.

Dengan sumber daya alam yang melimpah dan tidak dimiliki negara lain, Presiden Prabowo mengaku optimistis bahwa swasembada pangan serta peningkatan ekonomi Indonesia hingga delapan persen dapat dipenuhi dalam rentan waktu yang lebih singkat.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Karangasem -

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karangasem, Bali, belum menyiapkan anggaran program makan bergizi gratis untuk para siswa. Alasannya, program yang digagas Presiden Prabowo Subianto tersebut dianggap belum jelas.

"Kami masih mencermati, karena program ini belum jelas, tentu penyiapan anggarannya dan yang lainnya belum bisa kita lakukan saat ini," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Karangasem, I Nyoman Sutirtayasa, saat dikonfirmasi, Rabu (04/12/2024).

Selain itu, petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) terkait program makan bergizi gratis juga belum dipegang. Sehingga, Pemkab Karangasem belum diketahui cara penerapan pemberian makan siang gratis kepada para siswa.

"Jadi kami masih menunggu juklak (dan) juknis-nya, seperti apa makanan yang akan diberikan, berapa kali diberikan, siapa saja yang diberikan, itu yang belum kami ketahui sehingga belum bisa kami anggarkan," ujar Sutirtayasa.

"Intinya kami masih menunggu juklak juknis-nya, kalau sudah ada kami siap menganggarkan dan menjalankan program tersebut," ucap Sutirtayasa.

(iws/iws)

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi pernah diancam dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang akan turun dengan adanya program tersebut.

Hal ini dia sampaikan saat membuka Sidang Tanwir dan Milad ke-112 Muhammadiyah yang akan digelar di Universitas Muhammadiyah Kupang, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Rabu (4/12/2024).

“Mau beri makan bergizi? Hahaha ketawa, di awal mereka tertawakan saya, dan saya tahu mereka mengancam saya. Saya tahu saya diancam 'nanti harga indeks saham akan turun', di hari-hari pertama saya meluncurkan gagasan makan bergizi sudah muncul. Saya mengerti, saya ini cukup lama jadi orang Indonesia,” tuturnya dalam forum itu.

Orang nomor satu di Indonesia itu menilai bahwa tak harus secara gamblang atau terbuka, seringkali ancaman juga hadir secara halus.

Menurutnya, apabila senjata yang terbuka seperti senapan meriam, tetapi juga ada senjata-senjata psikologis layaknya adu domba, fitnah, hoaks, ada ancaman terhadap ekonomi.

Saat itu, kata Prabowo, dirinya pun dilaporkan tentang harga indeks saham turun akibat gagasan makanan bergizi. Namun, Prabowo menyampaikan, dirinya tidak merasa dirugikan karena bukan pemain saham.

“'Pak, karena gagasan makan bergizi, harga saham indeks turun.' Saya bilang, saya jawab ke mereka itu, 'kasih tahu ya, saya nggak punya saham dan rakyat di desa-desa tidak punya saham.' Benar, kalau saham jatuh, ya pemain-pemain bursa itu [yang rugi],” ujarnya.

Dia pun melanjutkan bahwa tak hanya ditertawakan karena program makan bergizi, tetapi dirinya juga sempat ditertawakan saat bertekad menjalankan pemerintahan yang bersih dari korupsi.

“Saya tahu, saya ditertawakan, saya diejek, tapi saya sudah biasa diejek. Mana mungkin menghilangkan korupsi di Indonesia? Mana mungkin menghilangkan kemiskinan? Mana mungkin menghilangkan kelaparan?” pungkas Prabowo.