Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menyatakan 42 ribu warga penyandang disabilitas akan menjadi penerima program makan bergizi gratis pada 2025.

Ia menyampaikan program itu sebagai satu dari empat program yang disiapkan Kemensos untuk penyandang disabilitas pada tahun depan.

"Program makan bergizi gratis dua kali sehari kepada 42 ribu orang penyandang disabilitas yang pelaksanaannya melibatkan kelompok masyarakat," kata Gus Ipul dalam pidatonya di acara Hari Disabilitas Internasional 2024, Jakarta, Selasa (3/12).

Selain itu, Gus Ipul mengatakan sebanyak 428 ribu penyandang disabilitas akan menjadi peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Lalu, sekitar 588 ribu orang penyandang disabilitas pun telah mendapatkan Program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai).

Kemudian, terdapat 69 ribu orang menerima Program Asistensi-Rehabilitasi Sosial (ATENSI) berupa berbagai peralatan yang dibutuhkan mulai dari alat bantu dengar hingga kursi roda.

"Selain itu, kami juga memberikan program habilitasi dan rehabilitasi sosial yang bertujuan mengembalikan fungsi-fungsi sosial sebagaimana perannya," ucapnya.

Pemerintah berencana memberi makan gratis untuk 82,9 juta anak setiap hari. Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) 2025, program makan bergizi gratis dianggarkan sebesar Rp 71 triliun.

Presiden Prabowo Subianto juga telah menetapkan harga porsi makan bergizi gratis Rp10 ribu per anak per hari.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjanjikan menu makan bergizi gratis memenuhi standar gizi meski anggarannya dipangkas menjadi Rp10 ribu.

Hasan mengklaim pemerintah sudah melakukan uji coba selama setahun. Uji coba anggaran Rp10 ribu diterapkan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta.

"Jadi di Pulau Jawa, untuk ketercukupan 600-700 kalori per sajian, bisa dengan harga maksimal Rp10 ribu," kata dia melalui pesan singkat, Sabtu (30/11).

Jakarta (ANTARA) - Tidak hanya menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan udara, TNI Angkatan Udara (AU) juga memperluas perannya dalam upaya sosial kemasyarakatan.

Salah satu aksi nyata mereka adalah mendukung program makan bergizi gratis, menjangkau masyarakat yang membutuhkan asupan gizi yang lebih baik

Para kesatria udara ini tampaknya tidak hanya siap menjaga kedaulatan langit Indonesia melainkan juga sigap dalam membantu pemerintah mensukseskan program makan bergizi gratis.

Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono menilai program ini penting untuk didukung demi memastikan seluruh anak-anak mendapatkan gizi yang baik sehingga terhindar dari gizi buruk hingga tengkes (stunting).

Dengan pemberian gizi yang berkualitas sejak dini, Tonny yakin Indonesia akan mendapatkan bonus demografi SDM yang berkualitas saat Indonesia Emas 2045 mendatang.

Tonny beserta jajarannya pun langsung membahas tentang program makan bergizi gratis di beberapa rapat internal dengan pejabat TNI AU.

Berdasarkan pembahasan di internal, Tonny dan jajarannya memutuskan untuk membangun unit pelayanan berupa dapur besar yang bertugas menyajikan makan bergizi gratis.

Dapur pelayanan makan bergizi gratis itu disediakan oleh seluruh pangkalan TNI AU (lanud) yang ada di Indonesia.

Proses pembangunan dapur pelayanan itu pun tidak sembarangan. Tonny memastikan dapur-dapur itu memiliki kapasitas yang layak untuk memproduksi makanan yang berkualitas.

Tidak hanya itu, bahan makanan dan tatacara mengelola bahan tersebut juga harus sesuai standard demi memastikan makanan yang diproduksi memiliki kualitas tinggi.

Karenanya, TNI AU menggandeng Badan Gizi Nasional (BGN) dalam proses pembangunan dapur, pemilihan bahan-bahan makanan hingga proses memasak.

Nantinya, dapur pelayanan tersebut akan memproduksi makan bergizi gratis untuk pelajar di sekolah yang ada di sekitar lanud. Dengan adanya dapur tersebut, Tonny yakin pihaknya dapat memberikan makan bergizi kepada 2,81 juta jiwa anak bangsa.

Dapur makanan bergizi ala TNI AU

Saat ini dapur-dapur tersebut telah dibangun di masing-masing wilayah lanud seluruh Indonesia. Bahkan beberapa ada yang sudah beroperasi dan melakukan uji coba pembagian makan bergizi gratis ke sekolah-sekolah yang ada di sekitar lanud.

Beberapa lanud yang telah menjalankan uji coba makan bergizi gratis yakni Lanud Halim Perdanakusuma, Lanud Raden Sadjad Natuna, Zainuddin Abdul Madjid (ZAM) Mataram dan Lanud Abdulrachman Saleh Malang.

Tonny sendiri menargetkan setiap lanud dapat mensuplai makanan bergizi sebanyak 3.000 sampai 4.000 porsi per hari.

Rangkaian uji coba tersebut dipastikan Tonny akan terus bergulir guna mematangkan persiapan sebelum program makan bergizi gratis benar-benar bergulir pada 2 Januari 2025 mendatang.

ANTARA pun sempat menelusuri salah satu dapur milik TNI AU yang berlokasi di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta.

Dapur tersebut terdiri dari enam ruangan yang cukup besar. Ruangan utama dapur sendiri dilengkapi dengan dua alat masak cukup besar serta ruangan khusus untuk mengemas makanan.

Selain itu, dapur juga memiliki ruangan untuk mencuci bahan pangan, ruangan khusus pengolahan sayuran dan ruangan khusus untuk mengelola daging sapi, daging ayam serta ikan.

Selain itu, dapur juga dilengkapi dengan kulkas besar untuk menyimpan seluruh bahan pangan yang akan diolah. Pihak Lanud Halim Perdanakusuma sendiri memastikan dapur tersebut dapat memproduksi 11.000 porsi makan bergizi setiap hari.

Komandan Lanud (Danlanud) Halim Perdanakusuma Marsekal Pertama TNI Muzafar juga menjamin makanan yang diproduksi pihaknya memiliki kualitas tinggi.

Pasalnya seluruh proses dari mulai pembangunan dapur, pemilihan bahan pangan hingga proses memasak telah memalui pengawasan pihak BGN.

Lanud Halim Perdanakusuma sendiri menargetkan memberikan makan bergizi gratis kepada 22 sekolah yang ada radius terdekat lanud. Dari 22 sekolah tersebut tercatat ada 10.304 siswa, di luar peserta didik tingkat TK dan Pendidikan anak usia dini (PAUD).

Tidak hanya itu Lanud Halim Perdanakusuma memanfaatkan 6,5 hektare lahan menjadi sawah dan Perkebunan. Hasil tani tersebut nantinya akan digunakan untuk kebutuhan anggota dan memasok bahan baku ke dapur makan bergizi gratis.

Efektivitas peran TNI AU

Pelibatan TNI, khususnya TNI AU dinilai sebagai langkah tepat untuk mempercepat pendistribusian makan bergizi gratis ke seluruh wilayah. Hal tersebut dikarenakan TNI AU memiliki sumber daya yang mumpuni dari mulai sumber daya manusia, fasilitas dan teritorial.

Menurut Pengamat sekaligus Co-Founder Institute For Security dan Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi, jumlah personel yang cukup banyak di setiap daerah memungkinkan TNI AU dapat mempercepat proses pembagian makan bergizi gratis.

Selain itu, lokasi setiap lanud yang ada di daerah juga sangat strategis karena berada di tengah-tengah permukiman warga. Kondisi ini membuat setiap lanud mudah menjangkau masyarakat yang membutuhkan makan bergizi gratis.

Terakhir soal fasilitas yang mumpuni yakni dapur besar yang tersedia di setiap lanud. Dengan kapasitas dapur yang besar dan mampu memproduksi ribuan porsi per hari, Fahmi yakin program makan bergizi gratis akan mudah dijalankan jajaran TNI AU.

Namun demikian, peran TNI AU tidak pula luput dari beberapa catatan yang harus diperhatikan. Khairul Fahmi menilai peran TNI AU harus diperjelas yakni sebatas sebagai pendukung.

TNI tidak berperan sebagai regulator usaha. Pihak pemerintah yang dinaungi instansi sipil harus menjadi pihak utama yang menjalankan program tersebut.

Karenanya, Fahmi menilai penting bagi TNI AU menggandeng pemerintah daerah setempat atau kementerian terkait dalam menjalankan program ini ketika sudah efektif berjalan pada 2 Januari 2025 mendatang.

Selain itu, TNI AU juga harus memastikan program itu berjalan secara transparan dan tepat sasaran. Dengan demikian TNI AU dapat mengerahkan anggaran semaksimal mungkin untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

TNI AU juga harus sadar bahwa kegiatan ini dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat akan TNI secara keseluruhan. Karenanya, Fahmi berharap program ini bisa dijalankan TNI AU dengan cermat demi membantu masyarakat.

Melalui program makan bergizi gratis ini, TNI AU tidak hanya mempertegas perannya sebagai penjaga langit, tetapi juga sebagai garda depan dalam mengatasi permasalahan sosial bangsa.

Dengan kolaborasi strategis bersama pemerintah dan transparansi pelaksanaan, program ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam mencetak generasi emas Indonesia yang sehat, berkualitas, dan siap menyongsong masa depan gemilang pada 2045.

Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Yandri Susanto, berharap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi penyuplai bahan pokok untuk program makan siang bergizi gratis. Ia menyebut potensi sumber daya manusia hingga sumber daya alam di desa sangat menunjang.

"Jadi badan usaha milik desa itu kita berharap menjadi pelaku utama untuk menyiapkan bahan baku makan siang bergizi," kata Yandri di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/12/2024).

Ia berharap desa tak hanya jadi penonton dari program makan bergizi gratis. Ia menyebut BUMDes mumpuni untuk menjadi suplai bahan pokok makan bergizi gratis itu.

"Saya beberapa kali keliling menyampaikan jangan sampai desa itu menjadi penonton. Mohon bisa menyiapkan bahan baku, mungkin desa ini menyiapkan padinya, berasnya, mungkin desa yang lain menyiapkan cabainya, desa yang lain menyiapkan tomatnya, desa yang lain menyiapkan telurnya," ujar Yandri.

Ia mengatakan perputaran ekonomi di program tersebut sangat baik. Bahkan, ia mendorong adanya kolaborasi antarunsur kementerian.

"Karena perputaran ekonomi di makan siang bergizi sangat besar dan itu peluang yang sangat bagus di desa. Ya, mereka punya lahan, punya potensi untuk ditingkatkan," ujar Yandri.

"Maka Kementerian Desa sudah bekerja sama dengan Menteri Pertanian, dengan Menteri kelautan Perikanan, dengan Kementerian Sosial, dengan Badan Pangan Nasional. Semua kita lakukan kolaborasi," tambahnya.

Yandri mengatakan banyak masyarakat desa justru ke luar negeri dan akhirnya ada yang berujung pada kejadian tak mengenakkan. Yandri pun mendorong BUMDes terlibat dalam kegiatan makan siang gratis.

"Termasuk tadi karena di desa itu banyak sebagai penyuplai tenaga migran keluar negeri yang banyak menjadi korban persoalan ketika mereka bekerja atau banyak penipuan. Tadi kami sudah kerjasama juga Menteri Desa, dengan Menteri Pendapatan Pekerjaan Migran Indonesia, bersama Menteri Dalam Negeri," tutur Yandri.

"Mungkin akan ada desa-desa yang dibuatkan khusus peraturan desa tentang rekrutmen pekerjaan migran. Intinya, semua potensi ada di desa, tapi banyak juga persoalan ada di desa," imbuhnya.

Lihat juga video: Mendes Yandri Akui Pengawasan Dana Desa Belum Maksimal

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi V DPR RI ramai-ramai meminta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memberikan blue print atau dokumen peta jalan untuk program 3 juta rumah.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus meminta Menteri Maruarar agar membawa blue print program 3 juta rumah pada rapat selanjutnya agar lebih jelas dari sisi anggaran dan skemanya.

“Ini Pak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman mohon nanti dijelaskan bagaimana cerita 3 juta rumah ini karena di anggaran yang sekarang ini kami tidak melihat penjelasannya," ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Kementerian PKP bersama Komisi V di Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah subsidi.

Kemudian, Wakil Ketua Komisi V Fraksi PKB, Syaiful Huda juga meminta Ara untuk memberikan blue print program 3 juta rumah kepada DPR.

Sebab menurut dia, dengan adanya peta jalan program 3 juta rumah bisa membantu dalam pengambilan kebijakan serta agar lebih transparan kepada publik serta kejelasan seperti apa skema yang akan dilakukan untuk program tersebut.

“Menurut saya ini penting dan menjadi komitmen Pak Ara kepada publik dalam proses pengambilan kebijakan dan kita mulai dari roadmap terkait dengan pengadaan 3 juta rumah per tahun ini, terutama pada tahun 2025," katanya.

Dia juga mendapat keluhan-keluhan dari pengembang karena banyak pembeli yang membatalkan pembelian rumah karena ada rumah gratis.

“Termasuk juga supaya publik tidak salah paham, karena saya dapat keluhan dari beberapa asosiasi perumahan yang akhirnya mereka kehilangan banyak customer, bahkan yang sudah DP rumah akhirnya mencabut lagi karena yang dibayangkannya Pak Ara akan membagikan rumah gratis kepada rakyat di Indonesia," jelasnya.

KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (25/11/2024).

"Karena ini komisi teknis, ketika bapak bisa menyampaikan matriks kerja yang akan bapak serahkan kepada kami, kami juga bisa melihat di posisi mana kami bisa mendukung kerja-kerja bapak. Karena kita nggak mau juga masyarakat melihat (program) 3 juta rumah ini hanya sebatas guyonan, slogan saja," jelas Lokot.

Pada rapat sebelumnya, anggota Komisi V DPR sudah meminta Menteri Ara menyiapkan blue print tersebut.

Menteri Ara juga menyanggupi untuk segera mempersiapkan blueprint peta jalan untuk program 3 Juta Rumah.

"Saya dan Pak Fahri (Wakil Menteri PKP) akan berusaha mudah-mudahan sebelum 6 Desember kami bisa menyampaikan blueprint peta jalan tadi yang diminta, apa yang akan kami lakukan, dari mana," ujar Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait, dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI pada Senin (4/11/2024), dikutip dari kanal Youtube Komisi V DPR RI.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi V DPR RI ramai-ramai meminta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memberikan blue print atau dokumen peta jalan untuk program 3 juta rumah.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus meminta Menteri Maruarar agar membawa blue print program 3 juta rumah pada rapat selanjutnya agar lebih jelas dari sisi anggaran dan skemanya.

“Ini Pak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman mohon nanti dijelaskan bagaimana cerita 3 juta rumah ini karena di anggaran yang sekarang ini kami tidak melihat penjelasannya," ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Kementerian PKP bersama Komisi V di Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah subsidi.

Kemudian, Wakil Ketua Komisi V Fraksi PKB, Syaiful Huda juga meminta Ara untuk memberikan blue print program 3 juta rumah kepada DPR.

Sebab menurut dia, dengan adanya peta jalan program 3 juta rumah bisa membantu dalam pengambilan kebijakan serta agar lebih transparan kepada publik serta kejelasan seperti apa skema yang akan dilakukan untuk program tersebut.

“Menurut saya ini penting dan menjadi komitmen Pak Ara kepada publik dalam proses pengambilan kebijakan dan kita mulai dari roadmap terkait dengan pengadaan 3 juta rumah per tahun ini, terutama pada tahun 2025," katanya.

Dia juga mendapat keluhan-keluhan dari pengembang karena banyak pembeli yang membatalkan pembelian rumah karena ada rumah gratis.

“Termasuk juga supaya publik tidak salah paham, karena saya dapat keluhan dari beberapa asosiasi perumahan yang akhirnya mereka kehilangan banyak customer, bahkan yang sudah DP rumah akhirnya mencabut lagi karena yang dibayangkannya Pak Ara akan membagikan rumah gratis kepada rakyat di Indonesia," jelasnya.

KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (25/11/2024).

"Karena ini komisi teknis, ketika bapak bisa menyampaikan matriks kerja yang akan bapak serahkan kepada kami, kami juga bisa melihat di posisi mana kami bisa mendukung kerja-kerja bapak. Karena kita nggak mau juga masyarakat melihat (program) 3 juta rumah ini hanya sebatas guyonan, slogan saja," jelas Lokot.

Pada rapat sebelumnya, anggota Komisi V DPR sudah meminta Menteri Ara menyiapkan blue print tersebut.

Menteri Ara juga menyanggupi untuk segera mempersiapkan blueprint peta jalan untuk program 3 Juta Rumah.

"Saya dan Pak Fahri (Wakil Menteri PKP) akan berusaha mudah-mudahan sebelum 6 Desember kami bisa menyampaikan blueprint peta jalan tadi yang diminta, apa yang akan kami lakukan, dari mana," ujar Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait, dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI pada Senin (4/11/2024), dikutip dari kanal Youtube Komisi V DPR RI.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menggelar rapat tingkat menteri. Cak Imin mengungkap seluruh kementerian di bawah Kemenko PM sepakat mengadakan standardisasi pelatihan bagi masyarakat.

"Dalam konteks pemberdayaan masyarakat ini, kita juga sinergi program. Pelatihan yang berbagai tempat ini, kita standardisasi mutu dan kualitas pelatihan, baik itu kewirausahaannya, pelatihan digitalisasi pengelolaan keuangannya, pelatihan yang menyangkut kemampuan pemasaran yang bisa menyiapkan untuk produk-produk secara bagus," kata Cak Imin dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Kemudian, Cak Imin menyebutkan peningkatan kualitas dan mutu pelatihan diberbagai sektor ini juga memiliki kaitan dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni makan bergizi gratis.

Ketum PKB itu berharap masyarakat dapat ikut terlibat dan menerima dampak dari program tersebut. Sebab, menurut dia, program makan bergizi gratis punya dampak yang cukup luas.

"Nah, yang terakhir, kami juga akan terus bersinergi untuk bersama-sama agar seluruh pelaksanaan makan bergizi gratis, MBG, ini betul-betul punya dampak ekonomi bagi masyarakat desa, bagi UMKM, bagi koperasi, bagi pelaku ekonomi di sekitar sekolah," sebut Cak Imin.

"Sehingga tidak terjadi apa yang disebut sebagai program ini hanya memberi makan bergizi, tapi justru makan bergizi tersedia dan berdampak ekonomi pada masyarakat," imbuhnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto berharap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di setiap wilayah dilibatkan dalam program makan bergizi gratis yang dilaksanakan mulai 2 Januari 2025.

“Jadi badan usaha milik desa itu kita berharap menjadi pelaku utama untuk menyiapkan bahan baku makan siang bergizi,” ujar Yandri kepada wartawan di Gedung DPR RI, Selasa (3/12/2024).

Yandri berpandangan, desa-desa di berbagai wilayah Indonesia memiliki potensi sumber daya yang melimpah dan telah dikelola melalui BUMDes.

Hal ini bisa dimanfaatkan pemerintah untuk menyukseskan program makan bergizi gratis sambil memberdayakan desa-desa agar memaksimalkan potensi yang dimiliki.

“Karena di desa-desa itu potensinya sangat bagus. Saya beberapa kali keliling menyampaikan jangan sampai desa itu menjadi penonton. Mohon bisa menyiapkan bahan baku,” kata Yandri.

Dia mencontohkan potensi desa untuk bisa menyuplai beras dan padi ataupun bahan lain yang bisa digunakan dalam program makan bergizi gratis.

Dengan begitu, lanjut Yandri, perputaran ekonomi yang besar di balik program makan bergizi gratis juga bisa dirasakan oleh desa.

“Mungkin desa ini menyiapkan padinya, berasnya, mungkin desa yang lain menyiapkan cabainya, desa yang lain menyiapkan tomatnya, desa yang lain menyiapkan telurnya,” tutur Yandri.

“Karena perputaran ekonomi di makan siang bergizi sangat besar dan itu peluang yang sangat bagus di desa. ya, mereka punya lahan, punya potensi untuk ditingkatkan,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, program makan bergizi gratis bakal dimulai pada 2 Januari 2025.

Presiden Prabowo Subianto bahkan sudah mengumumkan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran makan siang gratis sebesar Rp 10.000 per porsi.

Prabowo mengatakan, sedianya ia mengalokasikan pagu Rp 15.000 per porsi. Namun, setlah dikaji anggaran Rp 10.000 per porsi dinilai sudah cukup layak.

"Kalau kita rinci, program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10.000 per hari, kurang lebih," kata Prabowo, Jumat (29/11/2024).

KARAWANG, KOMPAS.com - Salah satu siswi kelas 1 SDN Anggadita 1, Karawang, Jawa Barat, memilih membawa pulang makanan bergizi gratis untuk ibunya.

Hal itu terlihat oleh Bupati Karawang Aep Syaepuloh saat menggelar simulasi pelaksanaan makan siang bergizi di SDN Anggadita 1.

Aep mendapati seorang anak tidak membuka makanannya.

"Kenapa tidak dimakan?" tanya Aep kepada siswi itu.

Anak itu diam sambil menggelengkan kepala.

Saat dibujuk untuk memakan, siswi itu berkata ingin membawa makanan itu untuk ibunya di rumah.

Setelah mendengar jawaban siswi itu, Aep lalu kembali membujuknya agar tetap makan sambil memberikan boks makanan untuk anak tersebut.

"Tadi ada satu murid saya bilang suruh makan, tapi dia tidak mau makan, katanya buat orangtuanya, buat ibunya, kasihan ibu tidak makan gitu," kata Aep kepada awak media, Selasa (3/12/2024).

Selain itu, kata Aep, ada siswa yang fobia dengan nasi.

Sehingga, dengan uji coba, ia mengetahui sejumlah persoalan yang perlu diperhatikan saat program makan bergizi dilaksanakan.

Uji coba di SDN Anggadita 1 melibatkan sekitar 290 siswa.

Sebelumnya, uji coba juga telah dilakukan di sejumlah SD menggunakan uang pribadi Aep.

"Sekarang masih pakai uang pribadi, karena kita belum ada anggaran. Jadi, uji coba dulu, saya mencoba dulu," ujar Aep.

Ditanya soal kebijakan pemerintah pusat yang menetapkan satu porsi makan seharga Rp 10.000, Aep mengaku tak mempermasalahkan.

Dia berencana menggandeng pelaku usaha restoran, perusahaan, hingga UMKM warga asli Karawang untuk mensukseskan program makan siang gratis ini.

"Kita akan kumpulkan bersama, anggaran Rp 10.000 mungkin dibilang cukup agak sedikit kurang, tapi apapun yang menjadi kebijakan Pak Presiden, tentunya kita harus jalankan," kata Aep.

"Saya masih punya rekan-rekan yang bisa diajak bareng-bareng. Misal Rp 10.000 tidak ada buah dan air mineral, nanti saya akan ajak teman-teman untuk yuk kasih buahnya, kasih air mineralnya. Kan tidak boleh jadi berkurang, harus tetap sesuai standar gizi," ucap Aep.

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menargetkan akan membangun atau merenovasi sebanyak 40 rumah di Kelurahan/Desa setiap tahunnya. Hal ini dalam rangka mewujudkan program 3 juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Maruarar mengatakan, program 3 juta rumah akan mampu meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas. Selain itu juga, mendorong kewirausahaan sekaligus mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

"Pemerintah harus hadir memberikan perumahan yang terjangkau serta sanitasi yang layak bagi masyarakat yang membutuhkan dengan target pembangunan atau merenovasi sebanyak 40 rumah per desa/kelurahan per tahun akan dapat dicapai sebanyak 3 juta rumah mulai tahun kedua," ujar Maruarar dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Selain itu, jelas Maruarar, pembangunan perumahan secara tidak langsung juga akan membangun Indonesia dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

"Kementerian PKP juga akan memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Maruarar melaporkan pada tahun anggaran 2025 mendatang Kementerian PKP mendapatkan alokasi anggaran pembangunan untuk Program 3 Juta rumah sebesar Rp5,27 triliun.

"Anggaran Kementerian PKP bersumber dari Kementerian PUPR di mana alokasi tahun anggaran 2025 sebesar Rp116,227 triliun. Anggaran tersebut terbagi menjadi dua yakni untuk Kementerian PU Rp110,961 triliun dan Kementerian PKP Rp5,274 triliun," kata dia.

Sebagai informasi, adanya pembagian alokasi anggaran dua kementerian tersebut dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Kesepakatan antara Kementerian PU dan Kementerian PKP terkait pemisahan pagu alokasi anggaran Tahun Anggaran 2025. Ada alokasi pembiayaan perumahan Rp35,49 triliun yang diperuntukkan bagi program pembiayaan perumahan sebanyak 234.200 unit terdiri dari alokasi FLPP untuk 220.000 unit alokasi Tapera untuk 14.200 unit, alokasi SSB dan alokasi SBUM.

Sedangkan jumlah anggaran Rp5,27 triliun tersebut berasal dari Inspektorat IV Itjen Kementerian PUPR Rp0,009 triliun dan Ditjen Perumahan Rp5,078 triliun, Direktorat PPP Ditjen Pembiayaan Rp0,049 triliun, dan Direktorat PKP Ditjen Cipta Karya Rp0,137 triliun.

Pada kesempatan itu, dia juga menyampaikan target pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian PKP sesuai pagu alokasi anggaran Tahun Anggaran 2025 yang ada. Diharapkan, dengan minimnya alokasi anggaran yang ada tidak menurunkan semangat dari Kementerian PKP dan mitra kerja di bidang perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat.

"Kami akan terus mendorong semangat gotong royong membangun rumah untuk rakyat dalam program 3 juta rumah. Kami ingin masyarakat Indonesia bisa memiliki rumah yang layak huni," katanya.

(Dhera Arizona)

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan biaya Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp10 ribu hanya rata-rata sesuai hasil uji coba selama 11 bulan di Sukabumi, Jawa Barat.

"Pak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rata-rata saja, sesuai hasil uji coba 11 bulan di Sukabumi," katanya saat dikonfirmasi melalui pesan singkat di Jakarta, Selasa.

Ia menegaskan BGN hanya menyediakan anggaran untuk bahan baku dan menu harian yang dibayarkan sesuai bukti pengeluaran riil (at cost), tidak untuk makanan matang.

"Mekanisme BGN tidak membeli makanan matang, tetapi membuat menu harian dan bahan baku untuk menu harian dibayar at cost," ujar Dadan.

Ia juga menekankan BGN tetap mengutamakan standar komposisi gizi untuk setiap makanan bergizi gratis yang diberikan. "Standar komposisi gizi tetap diutamakan," ucapnya.

Dadan juga mengemukakan dana untuk Program MBG dikelola secara terpusat oleh BGN dan subsidi silang dilakukan secara internal.

"Dana dikelola terpusat di Badan Gizi Nasional, subsidi silang dilakukan internal, dan sekali lagi BGN tidak membeli paket makan, tetapi bahan baku at cost," tutur Dadan.

Sebelumnya Dadan juga sudah menegaskan bahwa terkait anggaran tahunan, alokasi anggaran tetap sesuai APBN yang telah disahkan sebesar Rp71 triliun.

Ia juga menjelaskan uji coba nasional pada Desember 2024 bergulir pada 150 titik di seluruh Indonesia, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Papua, dan daerah lain di luar Jawa.

“Sekarang petugasnya sudah turun ke lapangan. Mereka sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk uji coba ini,” ujar Dadan.

Menurut dia, hasil uji coba ini akan menjadi dasar untuk menetapkan indeks harga rata-rata per porsi di berbagai wilayah.

“Nanti kita akan dapatkan, di Papua berapa? Di Maluku berapa? Di Ternate berapa? Di Manado berapa? Di NTT berapa? Kita akan dapatkan datanya dari situ,” kata Dadan Hindayana.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pinrang, Sulawesi Selatan (Sulsel) menganggarkan Rp 16 miliar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Anggaran tersebut telah dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.

"Berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis, Pemkab Pinrang juga telah menyiapkan di APBD tahun 2025," Kepala Bappedalitbangda Pinrang Andi Fahruddin kepada detikSulsel, Selasa (3/12/2024).

Fahruddin menjelaskan anggaran Rp 16 miliar cukup untuk mengakomodir peserta diri di Pinrang. Dia berdalih nominal anggaran itu telah melalui perhitungan untuk memenuhi kebutuhan makan bergizi gratis selama tahun 2025 mendatang.

"Jumlah anggarannya Rp 16 miliar. Itu sudah melalui proses perhitungan di badan keuangan," jelasnya.

Dia menjelaskan anggaran Rp 16 miliar tersebut juga telah melalui persetujuan DPRD Pinrang yang dibahas melalui rapat pleno penetapan APBD tahun 2025. Pemkab Pinrang sisa menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat untuk penyalurannya.

"Anggaran makan bergizi telah melalui pembahasan bersama DPRD melalui rapat pleno," terangnya.

Terpisah, Pj Bupati Pinrang Ahmadi Akil mengungkapkan, pihaknya mengalokasikan anggaran untuk program makan bergizi gratis itu dengan menarik anggaran dari beberapa organisasi perangkat daerah (OPD).

"Ada saja pasti penarikan (anggaran) di OPD, karena kami belum persiapkan anggaran untuk program pusat itu. Tapi tidak berpengaruh, program-program kami tetap akan berjalan," ungkapnya.

"Kita masih menunggu petunjuk pelaksana program, mulai dari standardisasi gizi, kadar dan komposisi di makanan bergizi, serta pola pendistribusiannya," jelas Ahmadi Akil.

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyebut program makan bergizi gratis harus turut mengerek perekonomian masyarakat desa hingga usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Pernyataan itu Muhaimin sampaikan usia menggeler rapat terbatas dengan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri UMKM Maman Abdurrahaman dan lainnya.

Muhaimin menyatakan, pihaknya akan bersinergi sehingga program andalan Presiden Prabowo Subianto itu memiliki manfaat ekonomi.

"Kami juga akan terus bersinergi untuk bersama-sama agar seluruh pelaksanaan makan bergizi gratis MBG ini betul-betul punya dampak ekonomi bagi masyarakat desa, bagi UMKM, bagi kooperasi, bagi pelaku ekonomi di sekitar sekolah," kata Muhaimin di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (3/12/2024).

Muhaimin berharap, program makan siang bergizi gratis jangan sampai hanya menjadi program memberi makan masyarakat yang membutuhkan melainkan memiliki dampak ekonomi.

"Sehingga tidak terjadi apa yang disebut sebagai program ini hanya memberi makan bergizi tapi justru makan bergizi tersedia dan berdampak ekonomi pada masyarakat," tutur Muhaimin.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan, pemerintah mengalokasikan anggaran makan siang gratis sebesar Rp 10 ribu per porsi.

Prabowo mengatakan, sedianya ia mengalokasikan pagu Rp 15 ribu per porsi. Namun, setlah dikaji anggaran Rp 10 ribu per porsi dinilai sudah cukup layak.

"Kalau kita rinci, program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10.000 per hari, kurang lebih," kata Prabowo, Jumat (29/11/2024).