Jakarta -

Jakarta Selatan masih menjadi kawasan favorit bagi para konsumen perumahan, terutama perumahan mewah, modern dan berkonsep urban living. Tren gaya hidup yang semakin modern membuat pengembang pun kian percaya diri mengembangkan hunian mewah di kawasan ini.

Pengembang Jagakarsa Signature, PT Mentari Timur Properti menggarap sebuah hunian townhouse mewah yang terdiri dari 3 lantai. CEO Jagakarsa Signature, Rieky Gunawan mengatakan, konsep hunian luxury living di Jagakarsa ini akan mengincar keluarga muda dan para pekerja.

"Kami menghadirkan rumah dengan konsep modern luxury yang tetap homey, karena setiap sudut dirancang dengan pemikiran fungsi dan kenyamanan. Target kami adalah keluarga muda dan profesional yang mencari hunian di kawasan strategis seperti Jagakarsa yang aksesnya sangat mudah dari dan ke CBD Sudirman," kata Rieky dalam keterangannya, Senin (21/4/2025).

Pemilihan lokasi Jagakarsa, menurut Rieky, adalah karena kawasan ini contoh nyata dari sunrise area yang sudah matang. Pertumbuhan properti di kawasan ini masih menjanjikan, salah satunya, karena lingkungan dan aksesibilitasnya telah berkembang pesat.

Jika dibandingkan dengan kawasan lain seperti Lebak Bulus yang kisaran harganya berada di Rp5 miliar, Jagakarsa masih menawarkan harga lebih terjangkau namun dengan potensi kenaikan nilai yang sangat kompetitif. Jagakarsa Signature sendiri dibanderol mulai Rp 3,4 miliar.

Hunian garapan PT Mentari Timur Properti ini juga menawarkan komitmen waktu yang jarang ditemui di proyek serupa. Setiap unit siap huni (ready stock) ditargetkan dapat dihuni dalam waktu kurang dari enam bulan setelah peluncuran.

"Kami selalu pastikan legalitas dan peruntukan lahan sebelum membangun. Kami juga bekerja sama dengan sejumlah bank untuk memastikan kenyamanan konsumen dalam proses pembiayaan," jelasnya.

Disinggung mengenai profil konsumen, pihaknya mengungkapkan hingga saat ini mayoritas konsumen adalah end user dan bukan investor. Sebanyak 90% di antaranya berdomisili di DKI Jakarta. Hal ini menandakan tingginya kebutuhan akan tempat tinggal yang nyaman dan strategis di kawasan seperti Jagakarsa dan Jakarta Selatan.

(zlf/zlf)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) berencana akan menambah KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.

"Mudah-mudahan kita menargetkan Juni siap untuk menambah lagi," ujar Ara di Jakarta, Senin.

Dirinya mendapatkan laporan dari Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho bahwa pengalokasian KPR FLPP untuk rumah subsidi bagi MBR pada tahun ini sepertinya sudah mau habis.

"Dari data yang ada, saya mendapatkan laporan dari Pak Heru, pengalokasiannya itu sepertinya sudah mau habis," katanya.

Sebagai informasi, BP Tapera ditargetkan oleh pemerintah tahun 2025 menyalurkan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar 220 ribu unit rumah senilai Rp28,2 Triliun.

Untuk tahun 2025, BP Tapera telah menyampaikan secara resmi kepada seluruh bank penyalur Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kalau semua bidang bisa memanfaatkan fasilitas pembiayaan ini asalkan memenuhi persyaratan yang ada. PNS, Non PNS dan Non Fixed Income bisa dapatkan fasilitas FLPP ini.

Tahun 2025 ini, BP Tapera juga telah mengalokasikan penyaluran pembiayaan perumahan sebanyak 20.000 unit rumah kepada tenaga pendidik (guru) yang mana pada tanggal 25 Maret 2025 kemarin juga telah dilaksanakan akad massal melalui sinergitas bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian PKP, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Bank BTN.

Selain itu, telah dialokasikan juga sebanyak 14.500 unit rumah untuk POLRI dan 5.760 unit rumah untuk TNI dan telah dilaksanakan Ground Breaking di Serang pada tanggal 9 Maret lalu.

Selanjutnya, untuk perawat, bidan, dan tenaga kesehatan masyarakat dialokasikan kuota sebanyak 30.000 unit rumah dan rencananya akan dilakukan akad dan serah terima kunci pada tanggal 28 April 2025 yang akan datang.

Disusul alokasi sebanyak 20.000 unit rumah untuk Tenaga migran melalui kerja sama dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan rencananya akan dilaksanakan akad dan serah terima kunci pada tanggal 8 Mei 2025 yang akan datang.

Kemudian, alokasi FLPP tahun 2025 juga ditujukan untuk pegawai Kementerian Dalam Negeri sebanyak 2.000 unit rumah, Pegawai Kementerian Keuangan sebanyak 2.000 unit rumah, Pegawai Badan Pusat Statistik sebanyak 2.000 unit rumah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebanyak 3.000 unit rumah, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebanyak 2.000 unit rumah.

Tidak hanya itu, alokasi penyaluran dana FLPP juga disiapkan kuota bagi pekerja non fixed income seperti nelayan, petani, dan buruh masing-masing diberikan kuota masing-masih sebanyak 20.000 unit rumah, dan driver transportasi online sebanyak 2.000 unit rumah dan Asisten Rumah Tangga sebanyak 1.000 unit rumah.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Selama ini SLIK masih menjadi salah satu hambatan terbesar masyarakat MBR untuk mendapatkan akses pembiayaan perumahan lewat perbankan,

Tangerang (ANTARA) - Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) menyambut baik Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang meminta kejelasan OJK terkait aturan kredit bagi calon konsumen yang miliki kredit non-lancar pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

"Selama ini SLIK masih menjadi salah satu hambatan terbesar masyarakat MBR untuk mendapatkan akses pembiayaan perumahan lewat perbankan," kata Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himperra Ari Tri Priyono dalam keterangan yang diterima di Tangerang Senin.

Ari menuturkan, banyak teman pengembang mendapatkan beberapa hambatan karena bank sulit menyetujui calon pembeli yang berstatus rendah di SLIK.

Padahal dalam aturan OJK, tidak ada ketentuan melarang pemberian kredit/pembiayaan untuk debitur yang memiliki kredit dengan kualitas non-lancar. "Kami ingin ada solusi dari masalah itu, ” ujarnya.

Ari juga menyambut baik rencana kebijakan Kementerian PKP untuk memperluas kebijakan maksimal penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebesar Rp12 juta untuk lajang dan Rp14 juta untuk yang sudah menikah.

“Artinya kebijakan itu makin memperluas peluang MBR bisa mendapatkan rumah, mulai dari rentang pendapatan Rp3 juta – Rp 14 juta. Kebijakan ini, sangat baik bahkan,” ujarnya.

Terkait dukungan kebijakan itu, Himperra lanjutnya mengusulkan ada skema baru untuk kelompok sasaran berpenghasilan di atas Rp8 juta - Rp14 juta.

“Sehingga masyarakat yang selama ini ingin membeli rumah di atas Rp185 jt sampai dengan Rp400 jutaan, bisa juga menikmati insentif bunga murah. Suku bunga KPR-nya bisa 2-3 persen di atas suku bunga KPR subsidi yang berlaku saat ini. Kami yakin banyak yang tertarik,” kata dia.

Ia mengatakan, konsumen milenial akan sangat tertarik, selain angsuran terjangkau, cicilan flat, dan dapat rumah komersial yang secara lokasi, desain, dan kualitas lingkungan jauh lebih baik dari rumah FLPP .

Himperra juga sangat setuju dengan imbauan pemerintah akan pembangunan perumahan FLPP berkualitas. Hal ini diwujudkan dengan membentuk Sekolah Himperra untuk membina dan mendidik anggota meningkatkan skil agar secara kualitas dan kapasitas yg baik dalam membangun rumah MBR .

"Himperra juga secara khusus menunjuk Bidang khusus yang menangani Penjaminan Mutu dan kualitas pembangunan rumah DPP Himperra. Ini semua dilakukan DPP untuk mendukung penuh program pembangunan rumah berkualitas dari program 3 juta rumah program Presiden Prabowo," terang Ari.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menambahkan selain memperluas kelompok penerima subsidi sampai dengan yang berpenghasilan Rp14 juta, Pemerintah juga akan meningkatkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sampai dengan dua kali lipat, yaitu sebanyak 440 ribu unit rumah sepanjang 2025.

Di samping penyediaan pendanaan rumah komersil yakni harga rumah Rp400 juta dengan kuota hingga 100 ribu unit, lewat mekanisme pasar.

“Untuk mendukung pembiayaan program 3 juta rumah, pemerintah dan BI menyiapkan dukungan likuiditas lewat peningkatan kuota FLPP hingga 440 ribu unit (bunga KPR 5% dan harga rumah Rp175 juta). Dengan proyeksi kebutuhan pendanaan sebesar Rp 56,6 triliun. Terdiri atas SBUM Rp1,8 triliun, FLPP Rp47 trilun dan SMF Rp7,9 triliun,” kata Heru.

Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar mengatakan, adanya penambahan kuota FLPP menjadi dua kali lipat tahun ini merupakan kesempatan yang baik bagi masyarakat, pengembang dan perbankan.

"BTN menyambut baik kenaikan kuota. Tetapi teman teman pengembang juga harus terus meningkatkan kualitas pengembangannya, baik fisik bangunan maupun kenyamanan lingkungan . Jangan sampai peningkatan kuantitas tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas," kata dia.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Tangerang (ANTARA) - Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) menyambut baik Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang meminta kejelasan OJK terkait aturan kredit bagi calon konsumen yang miliki kredit non-lancar pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

"Selama ini SLIK masih menjadi salah satu hambatan terbesar masyarakat MBR untuk mendapatkan akses pembiayaan perumahan lewat perbankan," kata Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himperra Ari Tri Priyono dalam keterangan yang diterima di Tangerang Senin.

Ari menuturkan, banyak teman pengembang mendapatkan beberapa hambatan karena bank sulit menyetujui calon pembeli yang berstatus rendah di SLIK.

Padahal dalam aturan OJK, tidak ada ketentuan melarang pemberian kredit/pembiayaan untuk debitur yang memiliki kredit dengan kualitas non-lancar. "Kami ingin ada solusi dari masalah itu, ” ujarnya.

Ari juga menyambut baik rencana kebijakan Kementerian PKP untuk memperluas kebijakan maksimal penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebesar Rp12 juta untuk lajang dan Rp14 juta untuk yang sudah menikah.

“Artinya kebijakan itu makin memperluas peluang MBR bisa mendapatkan rumah, mulai dari rentang pendapatan Rp3 juta – Rp 14 juta. Kebijakan ini, sangat baik bahkan,” ujarnya.

Terkait dukungan kebijakan itu, Himperra lanjutnya mengusulkan ada skema baru untuk kelompok sasaran berpenghasilan di atas Rp8 juta - Rp14 juta.

“Sehingga masyarakat yang selama ini ingin membeli rumah di atas Rp185 jt sampai dengan Rp400 jutaan, bisa juga menikmati insentif bunga murah. Suku bunga KPR-nya bisa 2-3 persen di atas suku bunga KPR subsidi yang berlaku saat ini. Kami yakin banyak yang tertarik,” kata dia.

Ia mengatakan, konsumen milenial akan sangat tertarik, selain angsuran terjangkau, cicilan flat, dan dapat rumah komersial yang secara lokasi, desain, dan kualitas lingkungan jauh lebih baik dari rumah FLPP .

Himperra juga sangat setuju dengan imbauan pemerintah akan pembangunan perumahan FLPP berkualitas. Hal ini diwujudkan dengan membentuk Sekolah Himperra untuk membina dan mendidik anggota meningkatkan skil agar secara kualitas dan kapasitas yg baik dalam membangun rumah MBR .

"Himperra juga secara khusus menunjuk Bidang khusus yang menangani Penjaminan Mutu dan kualitas pembangunan rumah DPP Himperra. Ini semua dilakukan DPP untuk mendukung penuh program pembangunan rumah berkualitas dari program 3 juta rumah program Presiden Prabowo," terang Ari.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menambahkan selain memperluas kelompok penerima subsidi sampai dengan yang berpenghasilan Rp14 juta, Pemerintah juga akan meningkatkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sampai dengan dua kali lipat, yaitu sebanyak 440 ribu unit rumah sepanjang 2025.

Di samping penyediaan pendanaan rumah komersil yakni harga rumah Rp400 juta dengan kuota hingga 100 ribu unit, lewat mekanisme pasar.

“Untuk mendukung pembiayaan program 3 juta rumah, pemerintah dan BI menyiapkan dukungan likuiditas lewat peningkatan kuota FLPP hingga 440 ribu unit (bunga KPR 5% dan harga rumah Rp175 juta). Dengan proyeksi kebutuhan pendanaan sebesar Rp 56,6 triliun. Terdiri atas SBUM Rp1,8 triliun, FLPP Rp47 trilun dan SMF Rp7,9 triliun,” kata Heru.

Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar mengatakan, adanya penambahan kuota FLPP menjadi dua kali lipat tahun ini merupakan kesempatan yang baik bagi masyarakat, pengembang dan perbankan.

"BTN menyambut baik kenaikan kuota. Tetapi teman teman pengembang juga harus terus meningkatkan kualitas pengembangannya, baik fisik bangunan maupun kenyamanan lingkungan . Jangan sampai peningkatan kuantitas tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas," kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) mengungkapkan aturan kredit bagi calon konsumen yang memiliki kredit non lancar pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) masih menjadi hambatan dalam kepemilikan rumah.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himperra Ari Tri Priyono mengapresiasi upaya yang tengah diperjuangkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperjelas aturan kredit bagi calon konsumen yang memiliki kredit non lancar pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Pasalnya, selama ini SLIK masih menjadi salah satu hambatan terbesar masyarakat MBR untuk mendapatkan akses pembiayaan perumahan lewat perbankan.

“Kenyataan di lapangan, teman-teman pengembang mendapatkan beberapa hambatan karena bank sulit menyetujui calon pembeli yang berstatus rendah di SLIK. Padahal dalam aturan OJK, tidak ada ketentuan yang melarang pemberian kredit/pembiayaan untuk debitur yang memiliki kredit dengan kualitas non-lancar. Kami ingin ada solusi dari masalah itu,” ujarnya dilansir Antara, Minggu (20/4/2025).

Dia menyambut baik rencana kebijakan Kementerian PKP untuk memperluas kebijakan maksimal penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebesar Rp12 juta untuk lajang dan Rp14 juta untuk yang sudah menikah.

“Artinya kebijakan itu makin memperluas peluang MBR bisa mendapatkan rumah, mulai dari rentang pendapatan Rp3 juta – Rp14 juta. Kebijakan ini sangat baik. Jangan dibalik, hanya masyarakat yang bergaji Rp14 jt saja yang dapat beli rumah subsidi seperti di TikTok,” katanya.

Ari mengusulkan ada skema baru untuk kelompok sasaran berpenghasilan di atas Rp8 juta hingga Rp14 juta agar bisa membeli rumah. Hal ini agar masyarakat yang selama ini ingin membeli rumah di atas Rp185 jt sampai dengan Rp400 jutaan bisa menikmati insentif bunga murah.

“Suku bunga KPR-nya bisa 2% hingga 3% di atas suku bunga KPR subsidi yang berlaku saat ini. Kami yakin banyak yang tertarik,” ucapnya.

Dia meyakini konsumen milenial akan sangat tertarik selain angsuran terjangkau, cicilan flat, dan dapat rumah komersial yang secara lokasi, desain, dan kualitas lingkungan jauh lebih baik dari rumah subsidi.

Ari mendukung himbauan pemerintah akan pembangunan perumahan subsidi yang berkualitas. Hal ini diwujudkan dengan membentuk sekolah Himperra dalam membina dan mendidik anggota untuk meningkatkan skil sehingga memiliki kualitas dan kapasitas dalam membangun rumah MBR.

"Himperra juga secara khusus menunjuk bidang khusus yang menangani penjaminan mutu dan kualitas pembangunan rumah DPP Himperra. Ini semua dilakukan DPP untuk mendukung penuh program pembangunan rumah berkualitas dari program 3 juta rumah program Presiden Prabowo," tutur Ari.

Dalam kesempatan yang sama, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menuturkan selain memperluas kelompok penerima subsidi sampai dengan yang berpenghasilan Rp14 juta, pemerintah juga akan meningkatkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sampai dengan dua kali lipat yaitu sebanyak 440.000 unit rumah sepanjang 2025. Di samping penyediaan pendanaan rumah komersil (harga rumah Rp400 juta) dengan kuota hingga 100.000 unit melalui mekanisme pasar.

“Untuk mendukung pembiayaan program 3 juta rumah, pemerintah dan BI menyiapkan dukungan likuiditasnya lewat peningkatan kuota FLPP hingga 440 ribu unit (bunga KPR 5% dan harga rumah Rp175 juta). Dengan proyeksi kebutuhan pendanaan sebesar Rp 56,6 triliun. Terdiri atas SBUM Rp1,8 triliun, FLPP Rp47 trilun dan SMF Rp7,9 triliun,” ujarnya.

Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar berpendapat adanya penambahan kuota FLPP menjadi dua kali lipat tahun ini merupakan kesempatan yang baik bagi masyarakat pengembangan dan perbankan.

“Kami sambut baik kenaikan kuota tetapi teman teman pengembang juga harus terus meningkatkan kualitas pengembangannya, baik fisik bangunan maupun kenyamanan lingkungan. Jangan sampai peningkatan kuantitas tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas,” katanya.

Jakarta -

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA) Ari Tri Priyono mengatakan perlu ada cara dapat yang mempermudah calon konsumen untuk mengajukan KPR terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Menurutnya, Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) kerap menjadi hambatan bagi calon debitur terutama MBR untuk mengajukan KPR.

Ia mengapresiasi upaya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang tengah berjuang agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperjelas aturan kredit bagi calon konsumen yang memiliki kredit non-lancar pada SLIK.

"Kenyataan di lapangan, teman-teman pengembang mendapatkan beberapa hambatan karena bank sulit menyetujui calon pembeli yang berstatus rendah di SLIK. Padahal dalam aturan OJK, tidak ada ketentuan yang melarang pemberian kredit atau pembiayaan untuk debitur yang memiliki kredit dengan kualitas non-lancar. Kami ingin ada solusi dari masalah itu," kata Ari disela-sela pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) HIMPERRA 2025, Hotel Royal Ambarukmo, Yogyakarta, seperti yang dikutip detikcom dari keterangan tertulis, Sabtu (19/4/2025).

Di kesempatan yang sama, Tri juga menyambut antusias kebijakan Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) yang telah menaikkan batas maksimal penghasilan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bisa membeli rumah subsidi di Jabodetabek menjadi Rp 14 juta per bulan bagi yang sudah menikah. Sebelumnya, batas maksimal penghasilan MBR adalah Rp 7-8 juta. Sementara itu, untuk MBR yang belum menikah dan ingin membeli rumah subsidi di Jabodetabek batasnya tetap Rp 12 juta per bulan.

Menurutnya, kebijakan ini membuka kesempatan untuk masyarakat mendapatkan rumah dengan harga terjangkau.

"Artinya kebijakan itu makin memperluas peluang MBR bisa mendapatkan rumah, mulai dari rentang pendapatan Rp 3-14 juta. Kebijakan ini, sangat baik bahkan," kata Ari.

Ari mengatakan perlu adanya skema baru untuk kelompok sasaran berpenghasilan di atas Rp 8-14 juta untuk menarik minat konsumen terutama milenial.

"Sehingga masyarakat yang selama ini ingin membeli rumah di atas Rp 185 juta sampai dengan Rp 400 jutaan, bisa juga menikmati insentif bunga murah. Suku bunga KPR-nya bisa 2-3 persen di atas suku bunga KPR subsidi yang berlaku saat ini. Kami yakin banyak yang tertarik," jelasnya.

Lebih lanjut, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menjelaskan, selain memperluas batas penghasilan penerima subsidi, pemerintah juga akan meningkatkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sampai dengan dua kali lipat, yaitu sebanyak 440 ribu unit rumah sepanjang 2025.

Lalu, pemerintah juga akan menyediakan pendanaan khusus rumah komersil (harga rumah Rp 400 juta) dengan kuota hingga 100 ribu unit, lewat mekanisme pasar.

"Untuk mendukung pembiayaan Program 3 Juta Rumah, pemerintah dan BI menyiapkan dukungan likuiditasnya lewat peningkatan kuota FLPP hingga 440 ribu unit (Bunga KPR 5 persen dan harga rumah Rp 175 juta). Dengan proyeksi kebutuhan pendanaan sebesar Rp 56,6 triliun. Terdiri atas SBUM Rp 1,8 triliun, FLPP Rp 47 triliun, dan SMF Rp 7,9 triliun," jelas Heru.

Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar mengungkapkan penambahan kuota FLPP ini merupakan kesempatan yang baik bagi masyarakat pengembangan dan perbankan.

"BTN menyambut baik, (kenaikan kuota). Tetapi teman teman pengembang juga harus terus meningkatkan kualitas pengembangannya, baik fisik bangunan maupun kenyamanan lingkungan. Jangan sampai peningkatan kuantitas tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas," ujarnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(aqi/abr)

Jakarta -

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA) Ari Tri Priyono mengatakan perlu ada cara dapat yang mempermudah calon konsumen untuk mengajukan KPR terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Menurutnya, Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) kerap menjadi hambatan bagi calon debitur terutama MBR untuk mengajukan KPR.

Ia mengapresiasi upaya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang tengah berjuang agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperjelas aturan kredit bagi calon konsumen yang memiliki kredit non-lancar pada SLIK.

"Kenyataan di lapangan, teman-teman pengembang mendapatkan beberapa hambatan karena bank sulit menyetujui calon pembeli yang berstatus rendah di SLIK. Padahal dalam aturan OJK, tidak ada ketentuan yang melarang pemberian kredit atau pembiayaan untuk debitur yang memiliki kredit dengan kualitas non-lancar. Kami ingin ada solusi dari masalah itu," kata Ari disela-sela pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) HIMPERRA 2025, Hotel Royal Ambarukmo, Yogyakarta, seperti yang dikutip detikcom dari keterangan tertulis, Sabtu (19/4/2025).

Di kesempatan yang sama, Tri juga menyambut antusias kebijakan Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) yang telah menaikkan batas maksimal penghasilan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bisa membeli rumah subsidi di Jabodetabek menjadi Rp 14 juta per bulan bagi yang sudah menikah. Sebelumnya, batas maksimal penghasilan MBR adalah Rp 7-8 juta. Sementara itu, untuk MBR yang belum menikah dan ingin membeli rumah subsidi di Jabodetabek batasnya tetap Rp 12 juta per bulan.

Menurutnya, kebijakan ini membuka kesempatan untuk masyarakat mendapatkan rumah dengan harga terjangkau.

"Artinya kebijakan itu makin memperluas peluang MBR bisa mendapatkan rumah, mulai dari rentang pendapatan Rp 3-14 juta. Kebijakan ini, sangat baik bahkan," kata Ari.

Ari mengatakan perlu adanya skema baru untuk kelompok sasaran berpenghasilan di atas Rp 8-14 juta untuk menarik minat konsumen terutama milenial.

"Sehingga masyarakat yang selama ini ingin membeli rumah di atas Rp 185 juta sampai dengan Rp 400 jutaan, bisa juga menikmati insentif bunga murah. Suku bunga KPR-nya bisa 2-3 persen di atas suku bunga KPR subsidi yang berlaku saat ini. Kami yakin banyak yang tertarik," jelasnya.

Lebih lanjut, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menjelaskan, selain memperluas batas penghasilan penerima subsidi, pemerintah juga akan meningkatkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sampai dengan dua kali lipat, yaitu sebanyak 440 ribu unit rumah sepanjang 2025.

Lalu, pemerintah juga akan menyediakan pendanaan khusus rumah komersil (harga rumah Rp 400 juta) dengan kuota hingga 100 ribu unit, lewat mekanisme pasar.

"Untuk mendukung pembiayaan Program 3 Juta Rumah, pemerintah dan BI menyiapkan dukungan likuiditasnya lewat peningkatan kuota FLPP hingga 440 ribu unit (Bunga KPR 5 persen dan harga rumah Rp 175 juta). Dengan proyeksi kebutuhan pendanaan sebesar Rp 56,6 triliun. Terdiri atas SBUM Rp 1,8 triliun, FLPP Rp 47 triliun, dan SMF Rp 7,9 triliun," jelas Heru.

Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar mengungkapkan penambahan kuota FLPP ini merupakan kesempatan yang baik bagi masyarakat pengembangan dan perbankan.

"BTN menyambut baik, (kenaikan kuota). Tetapi teman teman pengembang juga harus terus meningkatkan kualitas pengembangannya, baik fisik bangunan maupun kenyamanan lingkungan. Jangan sampai peningkatan kuantitas tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas," ujarnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(aqi/abr)

JAKARTA,investor.id – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menegaskan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) jangan sampai mengorbankan pelaku UMKM yang terlibat. Hal ini merupakan tanggapan atas adanya dugaan pungutan liar (pungli) dan keterlambatan pembayaran dalam pelaksanaan program MBG yang terjadi di wilayah Kalibata.

Sekjen Hipmi Anggawira menuturkan bahwa program MBG yang merupakan inisiatif strategis Presiden RI, harus dijalankan secara profesional, transparan, dan bebas dari praktik-praktik koruptif. Segala bentuk pungli dalam pelaksanaan program pemerintah merupakan tindakan kriminal yang merusak citra negara dan melemahkan kepercayaan publik.

"Segala bentuk pungli adalah tindakan kriminal yang mencoreng nama baik negara dan harus ditindak tegas. Jangan sampai UMKM dikorbankan karena kelalaian atau permainan oknum,” ujar Anggawira pada Sabtu (19/4/2025).

Dia mengatakan bahwa program ini tidak boleh menjadi ruang penyimpangan, melainkan harus menjadi simbol hadirnya negara dalam melayani kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, proses hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pungli harus segera dilakukan, agar tidak mencederai tujuan utama dari program ini.

Lalu  Hipmi mendorong penguatan profesionalisme di kalangan mitra pelaksana program. Pelibatan yayasan atau lembaga mitra harus mengikuti standar operasional yang sepadan dengan proyek-proyek nasional.

“Selain itu, Hipmi mengusulkan agar audit internal maupun eksternal diberlakukan secara berkala untuk memastikan tata kelola yang transparan dan akuntabel,” kata dia.

Hipmi menilai bahwa dukungan terhadap UMKM sebagai pelaksana dapur MBG harus bersifat konkret. Kelangsungan operasional mereka sangat bergantung pada jaminan arus kas yang stabil dan pembayaran yang tepat waktu.

“Tanpa dukungan sistemik, UMKM berpotensi mengalami tekanan finansial yang dapat mengganggu keberlanjutan program,” tutur Anggawira.

Hipmi merekomendasikan tiga langkah agar program MBG bisa berjalan secara optimal. Pertama yaitu digitalisasi dan transparansi sistem pengelolaan
HIPMI mendorong penggunaan sistem digital seperti dashboard real-time untuk memantau logistik, status pembayaran, dan kinerja layanan. Sistem e-invoicing dan kontrak digital juga perlu diterapkan agar proses pembayaran dapat dilakukan secara tepat waktu dan terdokumentasi dengan baik.

Kedua,  Hipmi mengusulkan agar bank-bank Himbara dan BPR lokal terlibat dalam penyaluran kredit mikro dengan skema khusus MBG. Selain itu, lembaga seperti LPDB-KUMKM dan institusi keuangan milik negara dapat menyediakan dana bergulir tanpa agunan besar bagi vendor kecil.

“Hipmi juga siap mendampingi melalui program inkubator UMKM MBG untuk membantu validasi, pelatihan, dan penguatan kapasitas manajerial keuangan,” terang Anggawira.

Ketiga, pembentukan  Satuan Tugas (Satgas) Integritas MBG Nasional
Hipmi mendorong pembentukan satuan tugas khusus yang melibatkan KPK, Kejaksaan, dan unsur masyarakat sipil guna memastikan pengawasan menyeluruh terhadap tata kelola program MBG.  Dalam hal ini, Hipmi menyatakan kesiapan untuk duduk bersama sebagai mitra strategis yang menjembatani komunikasi antara pelaku usaha dan pemerintah.

“Hipmi siap menjadi mitra aktif pemerintah dalam mendukung pelaksanaan MBG yang profesional, bersih, dan berdampak luas. Kami percaya bahwa dengan sistem yang kuat dan dukungan pembiayaan yang tepat, UMKM bisa menjadi tulang punggung keberhasilan program ini,” ungkap Anggawira.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

KOMPAS.com– Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Ari Tri Priyono, menilai Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) menjadi salah satu kendala utama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mengakses pembiayaanperumahan melalui perbankan.

Oleh karena itu, dia menyambut baik upaya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperjelas aturan kredit bagi calon konsumen dengan kredit non-lancar.

Pernyataan ini disampaikan Ari di sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Himperra 2025 di Hotel Royal Ambarukmo, Yogyakarta, Jumat (18/4/2025).

“Banyak calon pembeli ditolak bank karena status rendah di SLIK, padahal aturan OJK tidak melarang pemberian kredit untuk debitur dengan kredit non-lancar. Kami harap ada solusi untuk masalah ini,” ujar Ari.

Selain itu, Ari mengapresiasi rencana Kementerian PKP untuk memperluas batas pendapatan MBR hingga Rp 12 juta untuk lajang dan Rp 14 juta untuk yang sudah menikah.

“Kebijakan ini memperluas peluang MBR dengan pendapatan Rp3 juta hingga Rp14 juta untuk memiliki rumah. Ini langkah yang sangat baik,” tambahnya.

Ia juga menegaskan pentingnya edukasi agar masyarakat tidak salah paham bahwa hanya mereka yang berpenghasilan Rp 14 juta yang bisa membeli rumah subsidi.

Himperra mengusulkan skema baru untuk kelompok berpenghasilan Rp 8 juta hingga Rp 14 juta, yang memungkinkan mereka membeli rumah komersial seharga Rp 185 juta hingga Rp 400 juta dengan insentif bunga KPR 2-3 persen di atas bunga KPR subsidi.

“Skema ini akan menarik minat milenial, dengan cicilan terjangkau, flat, dan rumah berkualitas lebih baik dari segi lokasi dan desain,” jelas Ari.

Untuk mendukung program 3 juta rumah pemerintah, Himperra membentuk sekolah guna meningkatkan keterampilan anggota dalam membangun perumahan MBR berkualitas.

Selain itu, dibentuk bidang khusus untuk menangani penjaminan mutu dan kualitas pembangunan.

“Ini komitmen kami untuk mendukung program pembangunan rumah berkualitas sesuai visi Presiden Prabowo,” tegas Ari.

Dalam kesempatan yang sama, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, mengungkapkan bahwa pemerintah akan meningkatkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga 440.000 unit pada 2025, dua kali lipat dari sebelumnya, dengan bunga KPR 5 persen untuk rumah seharga Rp 175 juta.

Selain itu, tersedia kuota 100.000 unit untuk rumah komersial (Rp 400 juta) melalui mekanisme pasar.

“Kebutuhan pendanaan program ini mencapai Rp 56,6 triliun, terdiri dari SBUM Rp 1,8 triliun, FLPP Rp 47 triliun, dan SMF Rp 7,9 triliun,” jelas Heru.

JAKARTA, investor.id – Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) menyambut baik upaya yang tengah diperjuangkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperjelas aturan kredit bagi calon konsumen yang memiliki kredit non-lancar pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himperra, Ari Tri Priyono kepada sejumlah awak media, disela-sela pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Himperra 2025 yang berlangsung di Hotel Royal Ambarukmo, Yogyakarta, Jumat, (18/4/2025).

Menurut Ari, selama ini SLIK masih menjadi salah satu hambatan terbesar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk mendapatkan akses pembiayaan perumahan lewat perbankan.

“Kenyataan di lapangan, teman-teman pengembang mendapatkan beberapa hambatan karena bank sulit menyetujui calon pembeli yang berstatus rendah di SLIK. Padahal dalam aturan OJK, tidak ada ketentuan yang melarang pemberian kredit/pembiayaan untuk debitur yang memiliki kredit dengan kualitas non-lancar. Kami ingin ada solusi dari masalah itu,” ujar Ari.

Pada kesempatan tersebut, Ari juga menyambut baik rencana kebijakan Kementerian PKP untuk memperluas kebijakan maksimal penghasilan MBR sebesar Rp 12 juta untuk lajang, dan Rp 14 juta untuk yang sudah menikah.

“Artinya kebijakan itu makin memperluas peluang MBR bisa mendapatkan rumah, mulai dari rentang pendapatan Rp 3 juta – Rp 14 juta. Kebijakan ini, sangat baik bahkan,” tambahnya.

Ia menjelaskan, saat ini masih terdapat informasi yang salah di masyarakat. Di sosial media disebutkan hanya masyarakat yang bergaji Rp 14 juta saja yang dapat beli rumah subsidi, pada hal informasi tersebut salah.

Terkait dukungan kebijakan itu, Himperra lanjut Ari, mengusulkan ada skema baru untuk kelompok sasaran berpenghasilan di atas Rp 8 juta - Rp14 juta.

“Sehingga masyarakat yang selama ini ingin membeli rumah di atas Rp 185 juta sampai dengan Rp 400 jutaan, bisa juga menikmati insentif bunga murah. Suku bunga KPR-nya bisa 2-3% di atas suku bunga KPR subsidi yang berlaku saat ini. Kami yakin banyak yang tertarik,” terangnya

Pihaknya yakin, konsumen milenial akan sangat tertarik, selain angsuran terjangkau, cicilan flat, dan dapat rumah komersial yang secara lokasi, desain, dan kualitas lingkungan jauh lebih baik dari rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Himperra juga sangat setuju dengan himbauan pemerintah akan pembangunan perumahan FLPP berkualitas. Hal ini diwujudkan dengan membentuk Sekolah Himperra untuk membina dan mendidik anggota meningkatkan skill agar secara kualitas dan kapasitas yg baik dalam membangun rumah MBR.

“Himperra juga secara khusus menunjuk bidang khusus yang menangani penjaminan mutu dan kualitas pembangunan rumah DPP Himperra. Ini semua dilakukan untuk mendukung penuh Program 3 Juta Rumah yang berkualitas,” paparnya.

Pada kesempatan yang sama, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menjelaskan, selain memperluas kelompok penerima subsidi sampai dengan yang berpenghasilan Rp 14 juta, pemerintah juga akan meningkatkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sampai dengan dua kali lipat, yaitu sebanyak 440 ribu unit rumah sepanjang 2025. Di samping penyediaan pendanaan rumah komersil (harga rumah Rp 400 juta) dengan kuota hingga 100 ribu unit, lewat mekanisme pasar.

“Untuk mendukung pembiayaan Program 3 Juta Rumah, pemerintah dan BI menyiapkan dukungan likuiditasnya lewat peningkatan kuota FLPP hingga 440 ribu unit (bunga KPR 5% dan harga rumah Rp 175 juta). Dengan proyeksi kebutuhan pendanaan sebesar Rp 56,6 triliun. Terdiri atas SBUM Rp 1,8 triliun, FLPP Rp 47 trilun dan SMF Rp 7,9 triliun,” tambah Heru.

Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar pada kesempatan tersebut mengatakan adanya penambahan kuota FLPP menjadi dua kali lipat tahun ini merupakan kesempatan yang baik bagi masyarakat pengembangan dan perbankan.

“BTN menyambut baik, (kenaikan kuota). Tetapi teman-teman pengembang juga harus terus meningkatkan kualitas pengembangannya, baik fisik bangunan maupun kenyamanan lingkungan. Jangan sampai peningkatan kuantitas tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas,” pungkasnya.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan lahan persawahan tidak boleh digunakan untuk perumahan.

"Kita memang mau membangun rumah buat rakyat tapi kita juga mau ketahanan pangan, kita mau swasembada pangan. Jadi betul tidak boleh lahan persawahan dibuat perumahan," ujar Ara dikutip dari Antara, Jumat, 18 April 2025.

Menurut dia bahwa hal tersebut merupakan tantangan di sektor perumahan, namun jangan sampai menyelesaikan masalah perumahan dengan mengorbankan ketahanan pangan.

"Tantangan kita memang berat, jangan nanti kita menyelesaikan masalah perumahan dengan cara sawah dijadikan rumah, nanti soal pangan menjadi masalah karena lahan sawah dijadikan rumah sehingga produksi pangan turun," kata dia.

Ketersediaan lahan menjadi faktor penting bagi pembangunan perumahan rakyat, Kementerian PKP akan berupaya mencarikan lahan yang baik dan bisa juga cukup strategis tetapi bukan lahan persawahan.

"Saya sebagai Menteri PKP tentu berkeinginan mencari solusi soal lahan tetapi tolong bukan lahan-lahan pertanian apalagi yang produktif. Itulah sikap kami sebagai negara, sebagai pemerintah," ungkap dia.

Ara akan mengumpulkan para pengembang untuk membahas masalah lahan perumahan ini.
Selain itu dirinya juga akan membahas soal lahan tersebut dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama para pengembang.

Sebelumnya para pengembang mengeluhkan soal lahan perumahan yang semakin terbatas di Jawa Barat dikarenakan lahan persawahan yang tidak boleh digunakan untuk pembangunan perumahan.


"Kita nanti melakukan pertemuan untuk membahas masalah lahan perumahan di Jawa Barat, nanti saya undang Pak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau saya datang ke Jawa Barat bersama dengan teman-teman pengembang untuk mencari solusi. Harus ada solusinya, bagaimana sektor pangan dan perumahan dua-duanya maju," kata Ara.

Sebagai informasi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid memastikan sinergi pengadaan lahan dalam mewujudkan program prioritas Presiden Prabowo Subianto di bidang ketahanan pangan, hilirisasi, hingga pengadaan 3 juta rumah.

Menurut dia, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni ketahanan pangan, ketahanan energi, makar bergizi gratis, hilirisasi industri, serta pembangunan 3 juta rumah.

Oleh karena itu, lanjut dia, harus dilakukan upaya untuk melakukan perlindungan agar saat membangun pabrik atau perumahan jangan sampai memakan lahan persawahan, sehingga ketahanan pangan tidak terganggu.

(KIE)

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan lahan persawahan tidak boleh digunakan untuk membangun perumahan.

"Kita memang mau membangun rumah buat rakyat, tapi kita juga mau ketahanan pangan, kita mau swasembada pangan. Jadi betul tidak boleh lahan persawahan dibuat perumahan," ujar Ara dalam acara Stakeholder Gathering bersama Ekosistem Perumahan di Jakarta, Kamis (17/4/2025) seperti dilansir Antara.

Ia mengakui ketersediaan lahan menjadi tantangan di sektor perumahan. Namun, masalah itu tidak boleh diselesaikan dengan mengorbankan produksi pangan.

"Tantangan kita memang berat, jangan nanti kita menyelesaikan masalah perumahan dengan cara sawah dijadikan rumah, nanti soal pangan menjadi masalah karena lahan sawah dijadikan rumah sehingga produksi pangan turun," kata dia.

Kementerian PKP akan mencari lahan yang strategis untuk pembangunan perumahan, tapi tidak menyentuh lahan pertanian.

"Saya sebagai Menteri PKP tentu berkeinginan mencari solusi soal lahan tetapi tolong bukan lahan-lahan pertanian apalagi yang produktif. Itulah sikap kami sebagai negara, sebagai pemerintah," ucapnya.

Ara berencana mengumpulkan para pengembang untuk membahas masalah ini. Ia juga akan berdiskusi dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Sebelumnya para pengembang mengeluhkan terbatasnya lahan perumahan di Jawa Barat karena banyak area yang masih berstatus sawah dan tidak boleh dibangun.

"Kita nanti melakukan pertemuan untuk membahas masalah lahan perumahan di Jawa Barat, nanti saya undang Pak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau saya datang ke Jawa Barat bersama dengan teman-teman pengembang untuk mencari solusi. Harus ada solusinya, bagaimana sektor pangan dan perumahan dua-duanya maju," kata Ara.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid juga menegaskan pentingnya sinergi pengadaan lahan untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Program tersebut meliputi ketahanan pangan, energi, makan bergizi gratis, hilirisasi industri, hingga pembangunan 3 juta rumah.

Nusron menekankan perlunya perlindungan lahan pertanian agar pembangunan pabrik atau perumahan tidak mengganggu ketahanan pangan.