Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait mengajak wartawan turut mengawasi program inovasi rumah untuk karyawan industri media sebagai upaya perbaikan kebijakan atas program ini ke depan.

"Pemerintah khususnya Kementerian Perumahan terbuka amat lebar kritikan konstruktif, masukan, untuk kita perbaiki terus program ini," katanya saat peluncuran program di Gran Harmoni Cibitung, Kabupaten Bekasi, Selasa.

Ia mengatakan partisipasi aktif insan media dalam pengawasan program ini dapat dilakukan melalui publikasi menyangkut ketersediaan hunian yang dijanjikan pengembang, terutama dari aspek sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang.

"Harapan saya, tolong disampaikan yang benar bukan yang enak didengar. Contoh, apakah janji pengembang benar? Ada tempat ibadah, benar tidak dibangun tempat ibadah? Airnya bagus, tidak banjir, termasuk janji dari pihak bank. Kalau ada wartawan di situ kan bisa membantu memberitakan yang benar, kan begitu," katanya.

Dia mengaku program ini melibatkan kolaborasi lintas sektor mencakup BUMN, BPS, BTN, Tapera, pengembang hingga Kementerian Komdigi dengan mengalokasikan kuota sebanyak 3.000 unit se-Indonesia.

"Terus terang saya, kenapa ingin wartawan tiga ribu, itu tahun ini kita membangunnya, pembiayaannya itu sudah ada buat setara dengan 350 ribu BUMN. Kalau satu perumahan saja ada satu wartawan, itu sama saja ada tiga ribu perumahan yang ada wartawannya," katanya.

Ara pun memastikan penyediaan rumah subsidi bagi wartawan ini tidak akan mengganggu independensi jurnalis, terlebih dia meyakini jiwa pewarta tidak bisa disogok atau dibungkam oleh pemberian rumah.

"Saya yakin kalian tidak bisa begitu dan memang negara tidak punya niat begitu. Tetapi kalau memang warga negara Indonesia, dia masuk kriteria masyarakat berpenghasilan rendah dan belum punya rumah pertama, ya tentu berhak dong. Menurut saya justru diskriminasi kalau wartawan tidak dikasih, padahal dia masuk kriteria itu," ucap dia.

Menteri Komunikasi dan Digital RI Meutya Viada Hafid mengapresiasi Kementerian PKP yang turut memberikan prioritas kepada profesi wartawan untuk berkesempatan memenuhi kebutuhan dasar memiliki hunian tapak.

"Karena dulu juga kami wartawan jadi ingat betul kadang-kadang kita menulis berita, menyunting, mengedit, menyampaikan, menegakkan demokrasi kadang terlupa terhadap kebutuhan dasar karena selalu berusaha mengedepankan kepentingan umum saja," katanya.

Kemudian program ini juga murni inisiasi dari Kementerian PKP yang sebelumnya menyampaikan rencana memasukkan profesi wartawan sebagai salah satu penerima manfaat program, bukan atas dasar permintaan Kemenkomdigi.

"Dan saya sampaikan kebutuhan itu ada, minat juga ada dan memang profesi ini sudah juga layak diberikan keberpihakan oleh negara. Jadi akhirnya tidak sampai satu bulan berjalan dan kita lihat hari ini beberapa sudah terisi sambil kita terus data melalui BTN dan Tapera untuk wartawan. Tadi Pak Menteri juga sampaikan, silakan batasnya dinaikkan, dari seribu menjadi tiga ribu unit," kata dia.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Kabar baik buat pegawai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia (PANRB) karena bakal mendapat alokasi rumah subsidi. Sebelum mewujudkan hal itu, masih ada sejumlah lembaga yang dipertimbangkan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bertemu dengan Menteri PANRB Rini Widyantini kemarin untuk membahas rencana penyediaan rumah layak huni bagi pegawai di lingkungan Kementerian PANRB kemarin.

"Hari ini (Senin/5/5) saya berdiskusi dengan Menteri PANRB beserta Wamen PANRB, kemudian juga Kepala BPS (Badan Pusat Statistik) dan Wakil Kepala BPS, BP Tapera, Sekjen dan Irjen dari Kementerian PKP. Jadi kami mengagendakan diskusi mengenai pengalokasian rumah subsidi bagi pegawai negeri sipil yang ada di lingkungan Kementerian PANRB," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (6/5/2025).

Pesan itu disampaikannya di Ruang Kerja Menteri PKP Wisma Mandiri 2, Kebon Sirih, Jakarta, Senin (5/5).

Ara mengatakan berbagai hal terkait rumah bagi pegawai dibahas agar mereka bisa memiliki hunian layak sekaligus mendorong semangat kerja untuk melayani masyarakat dengan baik. Ia menyebutkan ada ekosistem di Kementerian PANRB, di antaranya Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Arsip Nasional RI (ANRI), sehingga terdapat empat lembaga.

"Jadi kita memutuskan untuk mengkonsiderasikan dulu keempat lembaga ini, dan kita akan bertemu lagi tanggal 21 Mei sore tempat ini untuk membuat MoU-nya. MenPANRB ini luar biasa, dia juga peduli dengan lembaga dan ekosistemnya," ucapnya.

Selain itu, Ara berharap ke depan data dari dukungan data dari BPS bisa dimanfaatkan dengan baik oleh semua pihak. Dengan begitu, penyaluran bantuan perumahan dari pemerintah bisa tepat sasaran.

Ia pun berterima kasih kepada Kepala BPS dan Wakil Kepala BPS karena dengan data yang akurat dan terus diperbaharui, menurutnya akan membuat kerja Kementerian PKP menjadi lebih tepat sasaran. Sebab, Ara menilai satu isu di negara Indonesia yang sering terjadi adalah tidak tepat sasaran, misalnya dalam penyaluran bantuan, rumah subsidi, dan bantuan sosial.

"Terima kasih karena dengan data BPS itu akan membuat pekerjaan rumah kami di lapangan sebagai kementerian yang juga punya tugas menyalurkan seperti program BSPS dan program rumah subsidi ya, itu menjadi sangat terbantu dengan bantuan dari BPS yang sangat baik," tuturnya.

Sementara itu, Rini menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ara terkait program perumahan bagi pegawai. Pihaknya akan menyiapkan data pegawai yang sesuai dengan persyaratan yang diminta BPS.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Menteri Perumahan yang sudah memperhatikan kesejahteraan untuk para pegawai di Kementerian PAN-RB. Tentunya ini adalah program yang menarik, karena tidak semua ASN itu juga di kantor kami itu memang punya rumah dan ini tentunya kami akan menyesuaikan data yang ada di Kementerian PAN-RB," kata Rini.

"Dan ini program Perumahan Bersubsidi Kesejahteraan, namanya apa tadi namanya itu, ya itu akan dikaitkan dengan pendataan untuk para ASN yang memang belum mempunyai rumah dan kami akan menyesuaikan lagi data-data yang ada di kantor kami untuk disesuaikan dengan persyaratan data yang sudah dikeluarkan atau yang sudah disampaikan oleh BPS," sambungnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/zlf)

Jakarta: Kabupaten Karawang terletak di Jawa Barat dan dikenal wilayah industri dengan pertumbuhan ekonomi yang berkembang pesat. Lokasi yang strategis sehingga berbagai fasilitas umum lengkap dan akses transportasi yang mudah ke Jakarta dan sekitarnya.

Karawang juga menawarkan berbagai peluang kerja di sektor manufaktur dan logistik. Hal tersebut yang membuat beberapa developer rumah menargetkan daerah ini sebagai tempat membangun proyeknya.

Bagi kamu ingin tinggal di Karawang, berikut ini limarekomendasi rumah murahharga mulai dari Rp140 juta yang dikutip dari situs resmi SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Karawang

Perumahan subsidi di Karawang. Foto: SiKumbang PUPR

1. Lemahmulya Indah

Perumahan subsidi ini terletak di Lemahmulya, Majalaya, Kab. Karawang, Jawa Barat dibangun oleh Bumi Karawang Property. Perumahan ini memiliki 55 unit tipe subsidi dengan harga Rp130 juta hingga Rp166 juta.

Ada enam tipe rumah, salah satunya tipe FLPP 2019 dengan luas bangunan 27 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan rangka atap baja ringan dan dinding batako. Lantai keramik 30x30 dan pondasi batu kali.

2. Griya Sinar Mas

Perumahanini terletak di Cengkong, Purwasari, Kab. Karawang, Jawa Barat dibangun oleh Surya Cipta Griya Utama. Perumahan ini memiliki 31 unit tipe subsidi dengan harga Rp162 juta.

Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 29 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap baja ringan dan dinding batako. Lantai yang digunakan berukuran 40x40, serta pondasi batu kali.

3. Griya Metta Mangala

Perumahan subsidi terletak di Bangle, Majalaya, Kab. Karawang, Jawa Barat dibangun oleh Karya Metta Mangala. Perumahan ini memiliki 26 unit tipe subsidi dengan harga Rp140 juta.

Tipe rumah memiliki luas bangunan 30 meter persegi dengan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup, atap menggunakan baja ringan genteng beton, dinding batako, lantai keramik 30x30, dan pondasi batu kali.

4. Alam Elok

Perumahan ini berlokasi di Bangle, Majalaya, Kab. Karawang, Jawa Barat dan dikembangkan oleh Alam Indah Selaras. Saat ini ada sebanyak 1.277 unit rumah tipe subsidi yang tersedia.

Tipe rumah subsidi yang ada di Alam Elok ini satu unitnya dibanderol seharga Rp150 juta. Luas bangunannya 27 meter persegi dan luas lahannya 60 meter persegi yang dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi. Spesifikasi teknisnya meliputi atap beton, dinding hebel, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

5. De’Keraton

Hunian ini dikembangkan oleh Purindo Sukses di Pancawati, Klari, Kab. Karawang, Jawa Barat. Saat ini ada 435 unit rumah tipe subsidi tersedia di De’Keraton yang setiap unitnya memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Di harga Rp150 juta Anda juga sudah mendapatkan total luas bangunan 27 meter persegi dan total luas lahan 60 meter persegi.

Spesifikasi teknis setiap unitnya meliputi atap genteng beton, rangka baja ringan, dinding batako plester acian, lantai keramik, dan pondasi cor lantai kerja plus wiremess.(Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bakal mengalokasikan rumah subsidi bagi pegawai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Berdasarkan hasil pertemuan antara Menteri PKP Maruarar Sirait dengan Menteri PANRB Rinj Widyantini pada Senin (5/5/2025), rencana pemberian alokasi rumah subsidi itu juga termasuk pegawai dari lembaga-lembaga yang berada di bawah nauangan Kemenpan-RB.

"Jadi kami mengagendakan diskusi mengenai pengalokasian rumah subsidi bagi pegawai negeri sipil yang ada di lingkungan Menpan-RB. Tapi dari diskusi tadi berlanjut ada ekosistem yang ada di Kemenpan-RB, diantaranya ada Lembaga Administrasi Negara (LAN), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Badan Kepegawaian Negara (BKN), jadi nanti ada empat," jelas Ara dalam keterangannya.

Dengan begitu, lanjut Ara, pihaknya memutuskan untuk mengonsiderasikan atau mempertimbangkan dahulu keempat lembaga tersebut.

Kemudian, akan melakukan pertemuan kembali pada 21 Mei 2025 untuk membuat nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU).

"Menpan-RB ini luar biasa, dia juga peduli dengan lembaga dan ekosistemnya," tuturnya.

Telah Alokasikan 189.260 Rumah Subsidi untuk 17 Profesi

Rencana pemberian alokasi rumah subsidi untuk pegawai Kemenpan-RB, LAN, ANRI, dan BKN tentu menambah daftar profesi yang mendapat kuota rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2025.

Berdasarkan materi paparan Menteri PKP Maruarar Sirait dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI pada Rabu (30/5/2025), 17 profesi telah mendapat alokasi total sebanyak 189.260 unit dari total kuota FLPP tahun 2025 sebanyak 220.000 unit.

Berikut rincian alokasi rumah subsidi FLPP untuk 17 profesi:

1. Guru 20.000 unit
2. Polri 14.500 unit
3. TNI AD 5.760 unit
4. Nakes 30.000 unit
5. Tenaga migran 20.000 unit
6. Pegawai Kemendagri 2.000 unit
7. Pegawai Kemenkeu 2.000 unit
8. Pegawai Kemenekraf 3.000 unit
9. Pegawai BKKBN 2.000 unit
10. Pegawai BPS 1.000 unit
11. Nelayan 20.000 unit
12. Petani 20.000 unit
13. Buruh 20.000 unit
14. Driver online 2.000 unit
15. Asisten Rumah Tangga 1.000 unit
16. Wartawan 1.000 unit
17. Pekerja non-formal 25.000 unit.

Jambi (ANTARA) - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Jambi mencatat sebanyak tujuh kawasan diperuntukkan untuk lokasi pembangunan perumahan subsidi selama periode Januari hingga April 2025.

Kepala Bidang Perumahan Dinas Perkim Kota Jambi Yaser Al Efra di Jambi, Senin, mengatakan saat ini pembangunan sektor permukiman di Kota Jambi didominasi oleh unit perumahan subsidi dibandingkan komersial.

"Kalau melihat data 2024, dari 29 lokasi pembangunan perumahan di Kota Jambi, hanya dua titik yang digunakan untuk perumahan komersial, sisanya merupakan perumahan subsidi," kata Yaser.

Ia menilai tingginya minat pelaku usaha terhadap pembangunan perumahan subsidi menjadi faktor utama dominasi jenis tersebut.

Secara keseluruhan melihat pada data, kata dia, sejak 2011 hingga 2025, tercatat sekitar 500 lokasi pembangunan perumahan di Kota Jambi, sebesar 90 persen untuk kawasan perumahan subsidi.

Yaser menyebutkan aktivitas pembangunan perumahan seringkali menimbulkan berbagai persoalan, seperti banjir, kerusakan jalan lingkungan, dan lainnya.

Upaya pencegahan, maka pemerintah kota mewajibkan pengembang memenuhi sejumlah persyaratan sebelum mendapatkan izin pembangunan.

Salah satu syarat utama adalah penyediaan fasilitas umum atau prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU).

"Pengembang wajib mengalokasikan 35 persen dari total luas lahan pembangunan untuk PSU," katanya.

Lahan PSU tersebut harus digunakan untuk membangun infrastruktur seperti jalan lingkungan, saluran drainase, taman, tempat ibadah, dan fasilitas publik lainnya.

"Jika lahan PSU tidak disediakan pengembang, maka izin pembangunan tidak akan diterbitkan," ujarnya.

JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Junaidi Abdillah mengatakan, skema pinjaman online (pinjol) menjadi momok dalam mewujudkan program 3 juta rumah Prabowo - Gibran.

Sebab menurutnya, jika masyarakat yang punya tunggakan pinjol sekecil apapun akan menjadi catatan di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan praktis tidak bisa untuk mengajukan Kredit Pemilikan Rumah.

Junaidi Abdillah menyayangkan jika riwayat kredit Pinjol tergabung dalam catatan SLIK OJK. Sebab, pinjamannya rerata relatif kecil, tapi punya dampak besar terhadap akses kepemilikan rumah masyarakat khususnya MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah).

), saya pikir perlu jalan keluar. Karena sekian juta orang tidak bisa mengambil rumah salah satunya permasalahan pinjol," kata Junaidi Abdillah.

Menurutnya, pemerintah perlu membedakan SLIK Pinjol dengan kredit lainnya. Sebab, tunggakan besar di pinjaman online sendiri kadang berkaitan dengan tingkat bunga pinjaman yang ditetapkan oleh masing-masing platform.

"Pinjol kan pinjamannya kecil, tetapi masa depan dia sudah tidak bisa mengambil rumah dan kredit lainnya," kata Junaidi Abdillah.

"Karena kalau ada tunggakan di pinjol itu pasti di tolak (KPR), kan kasihan. Misalnya, seperti saya contoh, pernah macet di pinjol Rp20 ribu, tapi perusahaan pinjol tidak ada lagi, orang tidak bisa melunasi, tetapi tetap dia tercatat punya kolektivitas jelek," tambahnya.

Sehingga menurut Junaidi Abdillah, pinjol ini akan menjadi hambatan untuk menekan angka backlog perumahan yang saat ini sudah tembus sekitar 15 juta. Program 3 juta yang diproyeksikan bakal banyak proyek perumahan baru akan sulit terserap pasar meski punya harga murah karena terganjal SLIK OJK.

"Kan kasian masyarakat kecil akhirnya. Intinya untuk rumah khususnya KPR Subsidi, terkait SLIK Pinjol ini harus ada perlakuan khusus," pungkasnya.

Jakarta: Kota Kupang terletak di Nusa Tenggara Timur yang terkenal dengan pantainya yang indah. Sebagai ibu kota provinsi tersebut, Kupang juga merupakan kota terbesar di Pulau Timor.

Lokasi yang strategis membuat para developer mengembangkan rumah subsidi. Berbagai fasilitas mulai dari pendidikan hingga transportasi tersedia memadai.

Bagi kamu ingin tinggal di Kupang, berikut ini limarekomendasi rumah murahharga mulai dari Rp158 juta yang dikutip dari situs resmi SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Kupang

Perumahan subsidi di Kupang. Foto: SiKumbang PUPR

1. Perumahan Nusa Persada

Perumahan ini berlokasi di Naioni, Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yang dibangun oleh Nusa Timor Perkasa. Saat ini masih tersedia sebanyak 44 unit subsidi dengan harga dari Rp168 juta setiap unitnya.

Mempunyai luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 90 meter persegi, setiap unitnya sudah dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Untuk spesifikasi teknisnya meliputi rangka atap baja ringan dan atap seng multiroof, dinding batako plester dan acian, lantai keramik atau ubin dan pondasi menerus.

2. Osmokland

Perumahanini berlokasi di Namosain, Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dibangun oleh Themindo Bangun Mandiri. Perumahan ini memiliki 59 unit tipe subsidi dengan harga Rp168 juta.

Luas bangunannya 30 meter persegi dan luas lahan 90 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi atap baja ringan, dinding beton, lantai keramik, dan pondasi batu karang.

3. Maulafa Residence

Hunian berlokasi di Maulafa, Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dikelola oleh Perumahan Eza Jaya dengan unit tersedia sebanyak 6 unit.

Hunian dengan harga Rp158 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi, ada dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari rangka atap baja ringan, plafon kalsiboard rangka hollow galvalum, dinding batako diplester diaci Dan dicat, lantai keramik 30x30, serta pondasi batu karang.

4. Griya Avia Indah Regency

Dikelola oleh Avia Griya Indah Regency, perumahan ini terletak di Penkase Oeleta, Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Harga yang ditawarkan yaitu Rp168 juta. Saat ini, Perumahan ini menawarkan tipe subsidi yang masih tersedia sebanyak 9 unit.

Setiap unitnya memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahannya 84 meter persegi dengan sudah dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Untuk spesifikasi teknisnya meliputi atap baja ringan, dinding batu batako, lantai keramik, dan pondasi batu karang.

5. Palma Hill

Hunian berlokasi di Penkase Oeleta, Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dikelola oleh Cipta Palma Persada dengan unit tersedia sebanyak 17 unit.

Hunian dengan harga Rp168 juta dengan luas bangunan 32 meter persegi serta luas lahan 90 meter persegi, ada dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari atap baja ringan, dinding batako diplester dan dicat, lantai keramik, serta pondasi batu karang. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengajukan tambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menjadi 350 ribu unit. Hal itu setelah dilakukan penghitungan anggaran oleh Kemenkeu.

"Ada keinginan untuk meningkatkan targetnya, data terakhir kami mendapatkan angkanya naik dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit, sehingga nanti konsekuensi dari FLPP-nya akan kami hitung lagi," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, baru-baru ini.

Kabar baik dari Kemenkeu tersebut disambut baik oleh salah satu pengembang perumahan bersubsidi yaitu Pesona Kahuripan. Direktur Utamanya Pesona Kahuripan, Angga Budi Kusuma menyampaikan, pihaknya percaya diri dengan progres yang dilakukan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di bawah Menteri Maruarar Siarait.

"Semoga kabar ini menjadi bukti nyata bahwasanya perjuangan daripada Kementerian PKP berikut dengan jajarannya sudah mendekati realisasi akan ditambahkannya kuota FLPP menjadi 350 ribu unit rumah," kata Angga dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Senin (5/5/2025).

KOMPAS.com - Mimpi memiliki rumah sendiri kini semakin mudah diwujudkan melalui Program 3 Juta Rumah, inisiatif pemerintah untuk menyediakan hunian terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Dengan KPR subsidi, cicilan ringan mulai Rp 1 juta–Rp 2 juta per bulan, DP hanya 1–5 persen, serta kebijakan prorakyat seperti BPHTB dan PPN gratis, rumah subsidi menjadi solusi ideal bagi pegawai, pensiunan, atau keluarga muda dengan gaji rendah.

Rumah subsidi adalah hunian yang disubsidi pemerintah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari BP Tapera, dengan harga terjangkau (Rp 166 juta–Rp 240 juta) dan bunga KPR tetap 5 persen.

Untuk mengajukan KPR subsidi, Anda harus memenuhi syarat sebagai MBR.

Berikut kriteria dan dokumen yang diperlukan:

• Warga Negara Indonesia (WNI), usia minimal 21 tahun, maksimal 65 tahun saat KPR lunas.
• Belum memiliki rumah atau hanya memiliki rumah tidak layak huni (RTLH).
• Penghasilan maksimal Rp12 juta/bulan (lajang) atau Rp14 juta/bulan (pasangan), termasuk gaji pokok dan tunjangan.
• Cocok untuk pegawai tetap (PNS, swasta, BUMN), pensiunan, atau pekerja informal dengan penghasilan stabil.
• Pekerjaan, pegawai tetap dengan masa kerja minimal 1 tahun (swasta) atau 6 bulan (PNS/BUMN).
• Untuk pekerja informal, bank memerlukan bukti penghasilan (contoh: laporan keuangan usaha).
• Tidak memiliki kredit macet di bank (dicek melalui BI Checking atau SLIK OJK).
• Memiliki rekening bank aktif untuk autodebet cicilan.

Dokumen yang diperlukan

• KTP, Kartu Keluarga (KK), surat nikah (jika berpasangan).
• Slip gaji 3 bulan terakhir, surat keterangan kerja, rekening koran 3 bulan.
• NPWP (jika diperlukan untuk PPh).
• Surat pernyataan belum memiliki rumah, diterbitkan oleh kelurahan.
• Tambahan (opsional): SK Pensiun (untuk pensiunan), laporan keuangan (untuk pekerja informal).

Langkah-langkah Beli Rumah Subsidi

• Pastikan penghasilan Anda di bawah batas MBR (Rp 12 juta lajang/Rp 14 juta pasangan).
• Verifikasi status kepemilikan rumah melalui kelurahan atau SiKasep (aplikasi BP Tapera).
• Kunjungi proyek pengembang tepercaya
• Gunakan platform SiKasep untuk cek ketersediaan rumah berdasarkan lokasi dan harga.
• Siapkan Dana Awal: DP 1–5% dari harga rumah (contoh: Rp 1,85 juta–Rp 9,25 juta untuk rumah Rp 185 juta).
• Biaya tambahan: Administrasi, notaris, asuransi (Rp 2 juta–Rp 3 juta).
• Tabungan, gaji ke-13 (untuk PNS/pensiunan, cair Juni 2025), atau bonus tahunan.
• Hubungi bank pelaksana FLPP, seperti BTN, Mandiri, atau BRI.
• Serahkan dokumen dan lakukan wawancara kelayakan (1–2 hari).
• Proses persetujuan memakan waktu 1–2 minggu.
• Setelah disetujui, tanda tangani akad kredit di hadapan notaris.
• Bayar DP dan biaya tambahan, lalu rumah siap ditempati atau dibangun (jika off-plan).
• Cicilan didebet otomatis setiap bulan dari rekening bank.
• Pantau kepatuhan via aplikasi bank atau hubungi BP Tapera jika ada kendala.

Simulasi Cicilan KPR Subsidi

Berikut simulasi KPR untuk rumah subsidi dengan harga Rp 185 juta, cocok untuk pegawai dengan gaji Rp5 juta/bulan (seperti dalam artikel sebelumnya):

• Harga Rumah: Rp185.000.000.
• DP: 5% = Rp9.250.000.
• Pinjaman Pokok: Rp185.000.000 – Rp9.250.000 = Rp175.750.000.
• Bunga: Tetap 5% per tahun (flat).
• Tenor: 20 tahun (240 bulan).
• Biaya Tambahan: administrasi dan notaris: Rp2.000.000, asuransi jiwa dan kebakaran: Rp 500.000. Total dana awal: Rp 11.750.000.

Cicilan Bulanan

• Bunga Tahunan: 5% x Rp 175.750.000 = Rp 8.787.500.
• Bunga Bulanan: Rp 8.787.500 ÷ 12 = Rp 732.292.
• Pokok Pinjaman Bulanan: Rp 175.750.000 ÷ 240 = Rp 732.292.
• Cicilan Total: Rp 732.292 (pokok) + Rp 732.292 (bunga) = Rp 1.464.584 (dibulatkan Rp 1,5 juta/bulan).

Kelayakan

• Rasio Cicilan: Rp1,5 juta ÷ Rp 5 juta = 30%, sesuai standar bank (maksimal 30–40%).
• Sisa Gaji: Rp 5.000.000 – Rp 1.500.000 = Rp 3.500.000, cukup untuk kebutuhan hidup (makan, transportasi, tabungan).
• Alternatif: Jika gaji terbatas, ajak pasangan berkontribusi atau pilih tenor 15 tahun (cicilan ±Rp 1,9 juta, tetapi bunga total lebih rendah).
• Keuntungan Beli Rumah Subsidi

KOMPAS.com – Kabar gembira bagi pensiunan PNS, TNI, Polri, yang berpendapatan rendah, gaji ke-13 tahun 2025, dijadwalkan cair mulai Juni 2025.

Gaji ke-13 ini bisa menjadi kunci untuk mewujudkan impian Anda, para pensiuaan, memiliki rumah subsidi melalui Program 3 Juta Rumah.

Dengan besaran setara pensiun bulanan penuh, termasuk pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan, dana ini cukup untuk membayar uang muka (DP) rumah subsidi tanga utang, terutama dengan kebijakan BPHTB gratis dan PPN gratis dari pemerintah.

Bagaimana caranya?

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 Tahun 2025, gaji ke-13 untuk sekitar 9,4 juta pensiunan akan dicairkan oleh PT Taspen mulai 1–30 Juni 2025.

Nominalnya bervariasi sesuai golongan dan masa kerja, dengan estimasi untuk pensiunan MBR Golongan I: Rp 1.748.100-Rp 2.256.700, Golongan II: Rp 1.748.100-Rp 3.208.800, Golongan III: Rp 1.748.100-Rp 4.029.600, dan Golongan IV: Rp 1.748.096-Rp 4.957.100.

Dengan kenaikan pensiun 8 persen (PP Nomor 5 Tahun 2024), gaji ke-13 2025 lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, dan dibayarkan tanpa potongan (kecuali PPh).

Dana ini dirancang untuk kebutuhan pendidikan, tetapi juga ideal untuk investasi jangka panjang seperti DP rumah subsidi.

Sementara, Program 3 Juta Rumah menargetkan penyediaan hunian terjangkau bagi MBR, termasuk pensiunan dengan penghasilan di bawah Rp 12 juta (lajang) atau Rp 14 juta (pasangan) per bulan.

Keunggulan Rumah Subsidi:

• Harga terjangkau Rp 166 juta–Rp 240 juta, tergantung lokasi (contoh: Jabodetabek, Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sualwesi, Bali, NTB, NTT dan Papua).
• DP ringan, mulai dari 1–5 persen (Rp 1,6 juta–Rp 2,4 juta), dapat ditutup dengan gaji ke-13.
• Cicilan murah sekitar Rp 1 juta-Rp 2 juta per bulan, dengan bunga tetap 5 persen dan tenor hingga 20 tahun.
• BPHTB gratis: diterapkan di daerah yang telah mengimplementasikan SKB tiga menteri (Menteri PU, Menteri PKP, dan Menteri Dalam Negeri).
• PPN gratis: untuk rumah subsidi.

Berikut rangkuman berita ekonomi kemarin yang layak disimak Minggu pagi ini:

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa ekonomi diberitakan oleh Kantor Berita ANTARA pada Sabtu (3/5), mulai dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) ajak konglomerat bangun rumah untuk rakyat hingga Badan Pangan Nasional (Bapanas) optimistis Indonesia capai swasembada pangan.

Berikut rangkuman berita ekonomi kemarin yang layak disimak Minggu pagi ini:

1. Menteri PKP ajak konglomerat bangun rumah untuk rakyat

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengajak para konglomerat di Indonesia untuk secara langsung terlibat dalam membantu rakyat kecil, khususnya dalam pembangunan rumah layak huni.

Baca berita selengkapnya di sini.

2. SIG memaksimalkan potensi ekspor ke AS untuk dongkrak penjualan

PT Semen Indonesia Group Tbk (SIG) menyatakan akan memaksimalkan potensi ekspor ke Amerika Serikat (AS) untuk mendongkrak volume penjualan dengan segera merampungkan proyek dermaga dan fasilitas produksi di Tuban, Jawa Timur.

Baca berita selengkapnya di sini.

3. Kadin Indonesia dan Kamar Dagang AS perkuat sinergi ekonomi bilateral

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memperkuat sinergi ekonomi bilateral dengan Kamar Dagang Amerika Serikat (AS) melalui penandatanganan nota kesepahaman.

Baca berita selengkapnya di sini.

4. Pupuk Indonesia ajak petani Manggarai Barat tebus pupuk bersubsidi

Pupuk Indonesia mengajak petani di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), agar menebus pupuk bersubsidi guna meningkatkan produktivitas pertanian padi di daerah tersebut.

Baca berita selengkapnya di sini.

5. Bapanas optimistis Indonesia capai swasembada pangan

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi optimistis Indonesia mampu mencapai swasembada pangan melalui penguatan stok beras nasional, inflasi terendah sepanjang sejarah, dan kebijakan strategis untuk meningkatkan produksi serta kesejahteraan petani.

Baca berita selengkapnya di sini.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

BANDUNG, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan menyerahkan kunci rumah subsidi kepada wartawan pada 6 Mei 2025.

Penyerahan simbolis tersebut juga akan disaksikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia, Meutya Hafid.

"Nanti wartawan juga dua hari lagi sama Ibu Meutya akan menyerahkan kunci langsung kepada wartawan," ujar Ara, sapaan akrab Maruarar, kepada awak media di Kota Bandung, Sabtu (3/5/2025).

Ara menjelaskan bahwa pembangunan rumah subsidi untuk wartawan akan dilakukan secara bertahap dengan target sebanyak 1.000 unit.

Sebelumnya, Kementerian PKP juga telah menyerahkan kunci rumah subsidi kepada buruh bertepatan dengan Hari Buruh, 1 Mei 2025, serta kepada bidan, perawat, dan guru.

Program rumah subsidi ke depannya juga akan diperluas untuk buruh migran, asisten rumah tangga (ART), nelayan, petani, dan sopir.

"Supaya apa, wong cilik, rakyat kecil mendapatkan kebaikan dari negara. Negara itu hadir lewat apa, rumah subsidi," katanya.

Ara menegaskan bahwa program rumah subsidi untuk wartawan tidak bertujuan untuk membungkam kebebasan pers.

"Bukan untuk membungkam wartawan. Wartawan silakan beritakan kebenaran, tapi wartawan juga berhak mendapatkan perhatian dari negara," ucapnya.

Dia juga memastikan bahwa rakyat kecil tidak akan lagi dipusingkan dengan tingginya biaya pajak dan izin pembangunan rumah, karena pemerintah telah menghapus aturan tersebut.

"PPN (Pajak Pertambahan Nilai), PBG (Persetujuan Bangunan Gedung), BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) gratis, itu khusus untuk rakyat kecil. Tapi nunggu Perkadanya (Peraturan Kepala Daerah)," tuturnya.

Ara menambahkan bahwa aturan tersebut telah berlaku di 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat.

Dia juga memuji gerak cepat Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mendorong bupati dan wali kota agar segera menerbitkan peraturan tersebut.

"Rata-rata mereka (kepala daerah) sudah keluarkan Perkadanya," pungkas Ara.