Menko Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menanggapi terkait usulan PKB agar program makan bergizi gratis melibatkan perempuan. Cak Imin mengatakan jika usulan tersebut tengah disimulasikan.

"Kemarin mulai didiskusikan ditingkat pemerintah bahwa bantuan pangan bergizi ini didorong melibatkan lingkungan, melibatkan sekolah, melibatkan masyarakat. Itu sedang disimulasikan," kata Cak Imin di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Menurutnya, jika melibatkan ibu-ibu, program tersebut akan lebih mendetail. Cak Imin mengatakan program makan bergizi gratis itu juga melibatkan sekolah.

"Kayaknya juga pada akhirnya juga melibatkan sekolahan, sekolahan tentu melibatkan orang tua, tentu melibatkan ibu-ibu. Karena kalau ibu-ibu terlibat biasanya lebih detil ya lebih terjaga," ujarnya.

Lebih lanjut, Cak Imin menyampaikan hitungan mengenai program makan bergizi bagi anak-anak dan ibu hamil sebesar kurang lebih Rp 10 ribu untuk satu hari, tidak gegabah. Cak Imin mengatakan program tersebut masih uji coba.

"Ya tentu semua kan masih proses simulasi. Uji coba simulasi sampai akhir tahun, sampai pelaksanaan pada Januari dimulai itu tentu hasil itungan yang saya kira tidak gegabah," tuturnya.

"Pasti ada aspek aspek minimum dari kebutuhan gizi itu yang harus masuk. Kita tunggu," imbuh dia.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid, mengusulkan agar program makan bergizi gratis melibatkan perempuan dalam proses tahapannya. Jazilul menyinggung anggaran makan bergizi gratis yang dipangkas menjadi Rp 10.000 per anak.

"Dalam setiap perjuangan-perjuangan di bidang anggaran, hari ini pemerintah ada yang disebut dengan program makan bergizi. Saya berharap ini juga melibatkan banyak perempuan, yang ngerti ngatur porsi makanan dan juga amanah," kata Jazilul dalam pemaparannya di rangkaian acara Munas V Perempuan Bangsa 'Women Leadership Forum', Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Jumat (29/11).

Jazilul mengaku baru mendengar kabar mengenai anggaran makan bergizi gratis menjadi Rp 10.000. Dia lalu bertanya ke ibu-ibu yang hadir terkait anggaran makan bergizi gratis per anak Rp 10.000.

"Saya hari ini baru dapat kabar bahwa program makan bergizi itu hanya Rp 10.000, cukup nggak Bu?" tanya Jazilul kepada kader perempuan PKB.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) meyakini besaran anggaran makan bergizi gratis Rp 10.000 per porsi cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi.

Cak Imin menjelaskan, penetapan hasil penghitungan itu tidak dilakukan secara terburu-buru, tetapi sudah melewati berbagai simulasi pelaksanaan selama beberapa waktu terakhir.

“Ya tentu semua kan masih proses simulasi. Uji coba simulasi sampai akhir tahun sampai pelaksanaan pada Januari dimulai, itu tentu hasil hitungan yang saya kira tidak gegabah,” ujar Cak Imin di Gedung DPR RI, Senin (2/12/2024).

Selain itu, pemerintah juga masih terus melakukan simulasi program makan bergizi gratis untuk nantinya diterapkan secara massal pada Januari 2024.

“Pasti ada aspek-aspek minimum dari kebutuhan gizi itu yang harus masuk. Kita tunggu saja,” kata dia.

Cak Imin menambahkan bahwa pemerintah juga sedang mengkaji kemungkinan program makan bergizi gratis melibatkan masyarakat di setiap lokasi pelaksanaan, khususnya ibu-ibu.

Hal tersebut dipertimbangkan karena perempuan dianggap lebih teliti dalam memperhatikan makanan yang bergizi untuk anak-anak.

“Kemarin mulai didiskusikan di tingkat pemerintah bahwa bantuan pangan bergizi ini didorong melibatkan lingkungan. Melibatkan sekolah, melibatkan masyarakat. Itu sedang disimulasikan,” kata Cak Imin.

“Kayaknya juga pada akhirnya juga melibatkan sekolahan, sekolahan tentu melibatkan orang tua, tentu melibatkan ibu-ibu, Karena kalau ibu-ibu terlibat biasanya lebih detil ya, lebih terjaga,” ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Nasdem Nurhadi menilai, anggaran makan bergizi gratis Rp 10.000 per porsi belum cukup untuk mengurangi stunting di Indonesia.

Nurhadi menuturkan, berdasarkan standar gizi Kementerian Kesehatan, porsi makan bergizi gratis dengan kebutuhan harian lengkap biasanya membutuhkan biaya sekitar Rp 15-20.000 per porsi.

"Indonesia saat ini menghadapi masalah stunting dan kurang gizi pada anak-anak. Jika program ini bertujuan untuk mengurangi stunting, maka anggaran Rp 10.000 bisa dianggap belum cukup," kata Nurhadi kepada Kompas.com, Minggu (1/12/2024).

Oleh karena itu, Nurhadi mendorong sejumlah penyesuaian dalam program makan bergizi gratis.

Pertama, penyesuaian anggaran atau subsidi dengan menambah subsidi untuk memastikan makanan yang disajikan benar-benar bergizi.

"Kedua, rencana implementasi yang detail: Meliputi strategi pengadaan bahan pangan, efisiensi distribusi, dan pengawasan kualitas makanan," kata Nurhadi.

Ketiga, fokus pada sasaran yakni program makan bergizi gratis sebaiknya diarahkan pada kelompok prioritas, seperti anak-anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok miskin ekstrem, agar dampaknya lebih terasa.

"Jika anggaran tetap Rp 10.000 tanpa ada penyesuaian, maka risiko utama adalah program ini akan terlihat baik secara politis, tetapi kurang efektif secara substansi dalam menangani masalah gizi di masyarakat," ujar dia.

Untuk diketahui, anggaran program makan bergizi gratis ditetapkan di angka Rp 10.000 per porsi.

Sejatinya pemerintah ingin menganggarkan program tersebut Rp 15.000 per porsi, tetapi paket makanan bergizi dengan alokasi anggaran Rp 10.000 per porsi dinilai sudah cukup bermutu dan bergizi untuk dikonsumsi.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran Rp10 ribu per anak per hari resmi ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Hal itu ia putuskan setelah rapat terbatas di istana pada Jumat (29/11).

Prabowo mengatakan awalnya pemerintah menaksir porsi per anak Rp15 ribu. Namun, ia mengatakan penyesuaian dilakukan setelah melihat anggaran.

Lalu, dengan nominal tersebut, porsi makan apa yang sebenarnya bisa didapatkan?

Dengan membawa uang Rp10 ribu, CNNIndonesia.com menjajal menu makan siang di Warung Nasi Bu Nia di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Ternyata, membeli makanan seharga Rp10 ribu tetap dilayani, meski sebetulnya menu paling murah seharga Rp13 ribu. 

"Porsi normal biasanya Rp13 ribu, misal mau Rp10 ribu bisa, tapi paling porsinya dikurangi," ujar Oman, pemilik warung, Senin (2/12).

Oman menawarkan opsi menu Rp10 ribu sebagai berikut:

- Nasi 1/2 porsi- Orek tempe- Kerang balado

- Nasi 1/2 porsi- Usus ayam- Teri balado- Kentang balado

- Nasi 1 porsi- Sayur

Oman juga menawarkan tambahan lauk jenis protein hewani seharga Rp5.000 per item antara lain ati ampela, cumi balado, tongkol balado, telur ceplok atau udang.

Sebelumnya, Prabowo-Gibran mengampanyekan program Makan Bergizi Gratis sejak Pilpres 2024. Mereka ingin memberi makan anak-anak dan ibu hamil demi memperbaiki kualitas sumber daya manusia.

Pemerintah berencana memberi makan untuk 82,9 juta orang anak setiap hari. Anggaran program ini diperkirakan mencapai Rp400 triliun per tahun.

Selama ini, uji coba dilakukan di sejumlah daerah. Biasanya, porsi uji coba Rp15 ribu per anak per hari.

Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Kawasan Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Senin (2/12).

Prabowo tiba di kawasan BLUPPB Karawang sekitar pukul 09.00 WIB dan langsung menuju menara pandang untuk meninjau tambak budidaya ikan nila salin. Dari atas menara, Prabowo menyaksikan langsung proses budidaya ikan nila yang berlangsung di kawasan tersebut.

Prabowo kemudian melakukan penebaran benih ikan nila salin di salah satu kolam tambak. Penebaran ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tambak serta mendukung program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berbasis ekonomi biru.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memberikan penjelasan bahwa tambak ikan nila salin di Karawang memiliki target produksi mencapai 80-100 ton per hektare per siklus.

Berdasarkan keterangan yang diterbitkan Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, program budidaya ikan nila salin di BLUPPB Karawang akan mendukung penyediaan makanan bergizi gratis berbasis protein ikan kepada masyarakat.

Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengatasi stunting dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita terkait swasembada pangan, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan melalui optimalisasi sektor perikanan.

Prabowo-Gibran menjanjikan program Makan Bergizi Gratis kepada masyarakat sebagai program kampanye Pilpres 2024 lalu. Mereka yakin pasokan makanan gratis diperlukan agar anak-anak dapat bertumbuh kembang dengan baik.

Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap anggaran terbaru makan bergizi gratis dikurangi dari Rp 15 ribu menjadi Rp 10 ribu per anak. Pengurangan tersebut diklaim sudah melalui uji coba di sejumlah wilayah, utamanya pulau Jawa dengan masing-masing mendapatkan minimal 600-700 kalori.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menunjukkan salah satu hasil uji coba yang dilakukan di Sukabumi, Jawa Barat. Dalam seporsi makanan bernilai Rp 10 ribu, anak-anak di Sukabumi, Jawa Barat, mendapatkan pangan dengan kandungan gizi lengkap meliputi karbohidrat, protein, lemak, serta vitamin dan mineral.

"Rata-rata indeks uji coba kami di Sukabumi tidak jauh dari yang disebutkan Pak Presiden, gizi seimbang dengan kalori sesuai kebutuhan," katanya.

Uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) kali pertama diuji coba di Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, sejak Januari 2024. Melibatkan sekitar 3 ribu pelajar dari 20 sekolah, mulai dari PAUD hingga SMA yang ditangani oleh Satuan Pelayanan Program MBG di desa tersebut.

Apa Kata Ahli Gizi?

Ahli gizi dr Tan Shot Yen mengaku sudah 'hopeless' alias hilang harapan dengan program makan bergizi tersebut. Ia mengaku tidak ingin berkomentar lebih lanjut, tetapi memberikan catatan sejumlah nutrisi yang wajib terpenuhi termasuk dalam pemberian susu.

Pasalnya, terlihat di beberapa kali uji coba program MBG, susu yang diberikan adalah produk tinggi gula dan perasa. Padahal kandungan gula jelas rentan memicu anak terkena diabetes.

Sebagai catatan, takaran gula anak usia 2-4 tahun maksimal 15-16 gram gula. Sementara di usia 4-7 tahun maksimal 18-20 gram gula. Usia 7-10 tahun maksimal 22-23 gram gula dan usia 10-13 tahun maksimal 24-27 gram gula.

Pada kelompok tertentu, kandungan gula di produk susu sudah memenuhi setengah dari kebutuhan maksimal per hari.

"Saya nyerah. Mereka akan menggandeng industri, saya tidak mau spekulasi tergantung apa yang terjadi di lapangan kan," terang dia kepada detikcom Senin (2/12/2024).

Sementara Ketua Umum PERGIZI PANGAN Indonesia Prof Dr Ir Hardinsyah sebelumnya menekankan harga pangan di masing-masing daerah relatif berbeda. Misalnya dengan kebutuhan makanan pokok yang beragam, tidak melulu terkait nasi.

Hal ini disebutnya bisa disesuaikan dengan ciri khas pangan di wilayah masing-masing, yang tentu lebih terjangkau.

Prof Hardinsyah mengatakan penyesuaian budaya di setiap daerah menurutnya juga penting agar program ini berjalan maksimal dan status gizi anak tetap terjaga.

"Anak Indonesia Timur mungkin lebih suka ikan, mungkin mereka barangkali kurang suka makan daging. Tapi di Jawa, favorit ayam sama telur ya. Kalau di pedalaman mungkin dia sukanya ikan air tawar kan. Jadi tergantung lokasi," tandas Prof Hardinsyah.

NEXT: Tidak Semua Daerah Rp 10 Ribu per Anak

Dalam kesempatan berbeda, Dadan menyatakan bahwa implementasi anggaran Rp10.000 per porsi di lapangan akan bersifat fleksibel, bergantung pada kebutuhan dan pemahaman masing-masing daerah.

Jika ada daerah yang menghabiskan anggaran lebih sedikit, sisa anggaran tersebut akan dialihkan ke daerah lain yang membutuhkan dana tambahan, terutama yang menghadapi harga bahan baku lebih tinggi. Anggaran tersebut tidak digunakan untuk membeli paket makanan jadi, melainkan untuk membeli bahan baku yang akan dimasak di lokasi dengan melibatkan peran masyarakat maupun usaha katering lokal.

Video: Rencana Pemerintah Tekan Angka Stunting Lewat Makan Bergizi Gratis

Video: Rencana Pemerintah Tekan Angka Stunting Lewat Makan Bergizi Gratis

Jakarta (ANTARA) - Jajaran Badan Gizi Nasional (BGN) meninjau dapur makan bergizi gratis yang dibangun di setiap Pangkalan TNI AU (lanud) di seluruh Indonesia.

Salah satu yang ditinjau yakni dapur bergizi yang disediakan di Lanud Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat, Minggu (1/12).

Dalam siaran pers TNI, Senin, dijelaskan bahwa peninjauan itu dilakukan guna memastikan seluruh fasilitas dapur sesuai dengan standar yang ditetapkan pihak BGN.

"Renovasi ini merupakan upaya kami mendukung program makan siang bergizi secara optimal. Kehadiran tim Badan Gizi Nasional memberikan masukan berharga agar dapur dapat beroperasi sesuai standar," kata Komandan Lanud (Danlanud) Husein Sastranegara Kolonel Pnb Alfian dalam siaran pers resmi TNI.

Dengan dapur yang memenuhi standar kualifikasi BGN, Alfian yakin pihaknya akan mampu memproduksi makan bergizi gratis untuk siswa-siswi yang bersekolah di sekitar Lanud.

Lebih lanjut, dalam peninjauan tersebut tim dari BGN pun melakukan asesmen terkait desain renovasi, kebersihan, pengelolaan bahan makanan, serta kesiapan fasilitas dapur.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapur besar yang disediakan Lanud Husein Sastranegara dapat menjadi ujung tombak penyedia makanan bergizi gratis bagi masyarakat sekitar.

Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono mengatakan posko pelayanan makanan bergizi yang dibangun di setiap lanud dapat memproduksi 3.000-4.000 porsi makanan per hari.

"Satu unit pelayanan kita akan mendukung 3.000 sampai 4.000 porsi per hari dan itu syarat-syarat sudah diatur Badan Gizi Nasional (BGN) dan kita sudah koordinasi dengan BGN," kata Tonny saat ditemui di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (20/11).

Menurut Tonny, pihaknya harus menghasilkan 4.000 porsi makan bergizi gratis demi memenuhi kebutuhan anak-anak sekolah yang ada di sekitar unit pelayanan setiap lanud.

Tonny melanjutkan, saat ini pihaknya sudah menunjuk beberapa lanud yang akan menyediakan pos pelayanan berupa dapur umum penyedia makanan bergizi.

Beberapa lanud yang sudah ditunjuk diantaranya Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, Lanud Abdulrachman Saleh Malang, Lanud Sulaiman Bandung, Lanud Husein Sastranegara dan Lanud Adi Soemarmo Solo.

Makan-makan yang disiapkan dapur tersebut pun dipastikan Tonny berkualitas karena seluruh proses pembuatannya akan dipantau langsung oleh BGN.

Saat ini, beberapa lanud sudah menggelar uji coba pemberian makan bergizi gratis ke siswa sekolah yang ada di sekitar kawasan lanud.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Kawasan Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB), di Karawang, Jawa Barat, Senin (2/11/2024).

Mengutip siaran pers Sekretariat Presiden, program budidaya ikan nila salin di BLUPPB Karawang akan mendukung penyediaan makanan bergizi gratis berbasis protein ikan kepada masyarakat.

Hal tersebut sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengatasi stunting dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

Kepala Negara tiba di kawasan BLUPPB Karawang sekitar pukul 09.00 WIB dan langsung menuju menara pandang untuk meninjau tambak budidaya ikan nila salin.

Dari atas menara, ia menyaksikan langsung proses budidaya yang berlangsung di kawasan tersebut.

Setelahnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memberikan penjelasan melalui display panel mengenai potensi dan produktivitas tambak budidaya ini.

Ia menjelaskan bahwa tambak ikan nila salin di Karawang memiliki target produksi mencapai 80-100 ton per hektar per siklus.

Prabowo bersama Trenggono serta Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan kemudian melakukan penebaran benih ikan nila salin di salah satu kolam tambak.

Penebaran ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tambak serta mendukung program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berbasis ekonomi biru.

Setelah itu, Prabowo meninjau area pendederan benih ikan nila salin yang menjadi bagian dari siklus awal budidaya. Presiden juga menyempatkan diri menyapa warga dan para pembudidaya ikan yang berada di sekitar kawasan tambak.

Anggaran Program Makan Bergizi Gratis tetap berada di angka Rp 71 triliun meski alokasi per porsinya turun dari Rp 15 ribu menjadi Rp 10 ribu per porsi. Penurunan nilai tiap porsi ini diungkapkan Presiden Prabowo Subianto.

"Anggaran (Program) Makan Bergizi Gratis untuk tahun 2025 tetap 71 triliun," kata Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi, Senin (2/12/2024) dilansir dari detikFinance.

Hasan Nasbi menekankan uang Rp 10 ribu dapat memenuhi ketercukupan kebutuhan gizi dengan jumlah 600 hingga 700 kalori dalam satu porsi. Hal ini terbukti dari beberapa uji coba dilakukan selama hampir setahun di Pulau Jawa.

"Setelah uji coba selama hampir setahun, maka untuk Pulau Jawa, ketercukupan 600-700 kalori per sajian bisa didapatkan dengan harga Rp 10 ribu," jelas Hasan Nasbi.

Namun, untuk di luar Pulau Jawa, Hasan mengatakan nominal Program Makan Bergizi Gratis bisa disesuaikan tidak jauh-jauh dari Rp 10 ribu per porsi. Asalkan patokan ketercukupan gizi, seperti yang disampaikan sebelumnya, bisa terpenuhi.

"Pasti akan disesuaikan, yang jadi patokan adalah ketercukupan gizinya," ujar Hasan Nasbi.

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto sempat buka-bukaan soal anggaran per porsi Program Makan Bergizi Gratis. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp 10 ribu per porsi, turun dari awalnya sekitar Rp 15 ribu per porsi.

Prabowo bercerita dirinya baru saja memaparkan Program Makan Bergizi Gratis di depan para pemimpin buruh dalam konferensi pers mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025. Dia menyatakan program ini bisa menjadi tambahan kesejahteraan bagi para buruh. Sebab, program ini akan menyasar langsung kepada anggota-anggota keluarga para buruh. Mulai dari anak hingga ibu-ibu hamil jika ada.

Nah dari situ Prabowo mengungkapkan per porsi Program Makan Bergizi Gratis akan ditetapkan sebesar Rp 10 ribu. Awalnya dia ingin Rp 15.000 per porsi, tetapi anggarannya ternyata tidak mencukupi.

"Rata-ratanya kami ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10 ribu per hari, kurang lebih. Kami ingin Rp 15 ribu, tetapi kondisi anggaran mungkin Rp 10 ribu saja, kami hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," tegas Prabowo saat memberikan keterangan resmi di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Artikel ini telah tayang di detikFinance. Baca selengkapnya di sini!

Banggar DPR Tak Keberatan Anggaran Makan Bergizi Capai Rp 71 T

Banggar DPR Tak Keberatan Anggaran Makan Bergizi Capai Rp 71 T

Alokasi Makan Berguzi Gratis per satu porsi ditetapkan Rp 10 ribu, hal ini diungkapkan langsung Presiden Prabowo Subianto. Alokasinya mengalami penurunan dari yang awalnya direncanakan Rp 15 ribu per porsi.

Meski alokasinya mengalami penurunan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi menegaskan anggaran total untuk program Makan Bergizi Gratis tak berkurang, tetap Rp 71 triliun untuk 2025.

"Anggaran Makan Bergizi Gratis untuk tahun 2025 tetap 71 triliun," sebut Hasan Nasbi ketika dihubungi detikcom, Senin (2/12/2024).

Hasan Nasbi juga menekankan uang Rp 10 ribu dapat memenuhi ketercukupan kebutuhan gizi dengan jumlah 600-700 kalori dalam satu porsi. Hal ini terbukti dari beberapa uji coba yang telah dilakukan selama hampir setahun di kawasan Pulau Jawa.

Kesimpulannya, untuk di cakupan Pulau Jawa, uang Rp 10 ribu dinilai cukup untuk memberikan satu porsi Makan Bergizi Gratis ke masyarakat.

"Setelah uji coba selama hampir setahun, maka untuk Pulau Jawa, ketercukupan 600-700 kalori per sajian bisa didapatkan dengan harga Rp 10 ribu," jelas Hasan Nasbi.

Nah untuk di luar Jawa, Hasan bilang mungkin nominalnya bisa disesuaikan tidak jauh-jauh dari Rp 10 ribu per porsi. Yang terpenting adalah patokan ketercukupan gizi seperti yang disampaikan sebelumnya bisa terpenuhi.

"Pasti akan disesuaikan. Yang jadi patokan adalah ketercukupan gizinya," ujar Hasan Nasbi.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya sempat buka-bukaan soal anggaran per porsi Makan Bergizi Gratis. Per porsi anggaran yang disiapkan sebesar Rp 10 ribu per porsi, sedikit turun dari awalnya sekitar Rp 15 ribu per porsi.

Awalnya, dalam konferensi pers mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025, Prabowo bercerita dirinya baru saja memaparkan Program Makan Bergizi Gratis di depan para pemimpin buruh. Dia menyatakan program ini bisa menjadi tambahan kesejahteraan bagi para buruh. Sebab, program ini akan menyasar langsung kepada anggota-anggota keluarga para buruh. Mulai dari anak hingga ibu-ibu hamil jika ada.

Nah dari situ Prabowo mengungkapkan per porsi Makan Bergizi Gratis akan ditetapkan sebesar Rp 10 ribu. Awalnya dia ingin Rp 15.000 per porsi, namun anggarannya ternyata tidak mencukupi.

"Rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10 ribu per hari, kurang lebih. Kita ingin Rp 15 ribu tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10 ribu saja, kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," tegas Prabowo saat memberikan keterangan resmi di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024) yang lalu.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan anggaran Makan Bergizi Gratis dipatok Rp 10 ribu per porsi untuk setiap penerima. Nominal itu sedikit berkurang dari kabar awal yang menyebutkan Makan Bergizi Gratis akan ditetapkan menjadi Rp 15 ribu per porsi.

Istana buka suara perihal hal ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi mengklaim uang Rp 10 ribu dapat memenuhi ketercukupan kebutuhan gizi dengan jumlah 600-700 kalori dalam satu porsi.

Hal ini terbukti dari beberapa uji coba yang dilakukan selama hampir setahun di kawasan Pulau Jawa. Kesimpulannya, untuk di cakupan Pulau Jawa, uang Rp 10 ribu dinilai cukup untuk memberikan satu porsi Makan Bergizi Gratis ke masyarakat.

"Setelah uji coba selama hampir setahun, maka untuk Pulau Jawa, ketercukupan 600-700 kalori per sajian bisa didapatkan dengan harga Rp 10 ribu," sebut Hasan Nasbi ketika dihubungi detikcom, Senin (2/12/2024).

Nah untuk di luar Jawa, Hasan bilang mungkin nominalnya bisa disesuaikan tidak jauh-jauh dari Rp 10 ribu per porsi. Yang terpenting adalah patokan ketercukupan gizi seperti yang disampaikan sebelumnya bisa terpenuhi.

"Pasti akan disesuaikan. Yang jadi patokan adalah ketercukupan gizinya," ujar Hasan Nasbi.

Soal menu apa saja yang ada di dalam satu porsi Makan Bergizi Gratis, sebelumnya Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan rinciannya memang tidak ditentukan oleh Badan Gizi.

Tapi, pihaknya menentukan komposisi nutrisi secara nasional. Soal rincian menu akan menjadi tanggung jawab para ahli gizi pada masing-masing satuan pelayanan di daerah dengan memperhatikan komposisi nutrisi yang ditetapkan.

"Menunya nanti merupakan tanggung jawab dari ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan, kan kita menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan," jelas Dadan saat memberikan keterangan di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024) yang lalu.

PDI Perjuangan buka suara terkait sayembara tangkap buronan kasus suap pengganti antarawartu (PAW), Harun Masiku, yang dibuka Maruarar Sirait dengan hadiah Rp 8 M. PDIP menganggap aksi Maruarar tersebut hanya cari perhatian (caper).

Hal itu diungkap juru bicara PDIP, Chico Hakim, Ia menilai sebagai Menteri, Maruarar harusnya fokus bekerja di Kementerian yang dipimpinnya.

"Sebenarnya kalau saya pribadi dan kami-kami di PDIP sebenarnya nggak ingin merespons itu ya. Karena apa? Karena kan tujuannya Caper (cari perhatian), nah kalau direspons artinya dapat dia perhatiannya," kata Chico di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, dilansir detikNews, Senin (2/12/2024).

Chico mengatakan Ara mestinya fokus menangani Kementerian Perumahan apalagi ada proyek strategis nasional di PIK yang harus mendapat perhatian.

"Tujuannya hanya cari perhatian gitu ya. Karena sebagai menteri seharusnya juga nggak menyibukkan dirinya dengan hal-hal seperti itu, ya kan," ujar Chico.

Ia menyinggung banyak warga yang rumah dan tanahnya digusur untuk proyek strategis nasional di PIK. Sehingga harusnya Ara lebih fokus memperhatikan persoalan tersebut ketimbang penangkapan Harun Masiku.

"Harusnya sibuknya bagaimana perumahan rakyat miskin khususnya ya kan, rakyat-rakyat datang ada di rumahnya atau tanahnya digusur di proyek strategis nasional di PIK misalnya. Itu kan sebenarnya yang menjadi perhatian dia (Ara) bukan Harun Masiku," tambahnya.

PDIP sendiri, kata Chico, tetap bersikap mendukung memberantas korupsi di Indonesia. Ia menegaskan PDIP tak pernah menghalang-halangi pengusutan dan penangkapan kasus Harun Masiku.

"Statement dari PDIP adalah meminta juga aparat kepolisian dan KPK untuk menemukan Harun Masik. Sebenarnya sama, sama-sama ingin tuntas ya kan. Nggak ada dari PDIP juga menghalang-menghalangi itu. Dan itu ada rekam jejak dalam rekam digitalnya jadi nggak ada masalah," ungkap Chico.

Chico lalu menyinggung soal anggaran Rp 40 T lebih yang diajukan Ara ke Kementerian Keuangan untuk Kementerian Perumahan.

"Dia (Maruarar) baru ajuin anggaran 40 sekian Triliun ke Bu Sri Mulyani itu aja dulu. Coba ya apakah itu bisa dia dapatkan dan apabila dia dapat itu bisa menjadi menteri yang maksimal bekerja untuk rakyat. Itu saja," imbuhnya.

Sebelumnya, Maruarar Sirait membuka sayembara bagi siapa saja yang bisa menanggap Harus Masiku dengan imbalan senilai Rp 8 miliar. Sayembara itu beredar viral di media sosial X.

Dalam video yang beredar, Awalnya Maruarar Sirait menanti buku berjudul 'Politik Itu Suci' yang sempat dijanjikan akan diberikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Kemudian Ara mengungkit soal kasus di Indonesia yang melibatkan orang-orang besar dan menyebut kasus Harun Masiku.

"Saya juga memang melihat ya itu akan saya gunakan energi misalnya untuk membantu dan menggerakkan jaringan saya untuk misalnya ada satu kasus besar yang saya lihat itu akan libatkan orang-orang besar di republik ini yang menyangkut Harun Masiku. Harun Masiku itu siapa sih kok bertahun-tahun nggak bisa ditangkap?" ucap Maruarar.

Setelah itu, dia pun menyebut akan memberikan uang Rp 8 miliar bagi siapa pun yang bisa menangkap Harun Masiku. Ia mengaku heran Harun Masiku belum juga ditangkap.

"Ya, saya akan kasih bonus bagi yang bisa tangkap Harun Masiku Rp 8 miliar uang pribadi saya, supaya semangat, supaya tidak ada di negara ini yang kebal hukum ya. Saya gunakan berkat dari Tuhan itu untuk memberantas korupsi di Indonesia. Yuk, Mas Hasto, kita cari Harun Masiku sama-sama ya, supaya jelas terang benderang ya," ujar dia.

"Kenapa sih Harun Masiku bisa menghilang? Siapa yang menghilangkan? Kasus apa yang di belakang dia? Apa yang dia urus? Gitu ya, Mas Hasto. Politik itu suci, membela yang benar, membantu yang lemah, dan membongkar kasus-kasus besar yang selama ini tertutup," sambungnya.

Video: Kata PDIP soal Maruarar Adakan Sayembara Tangkap Harun Masiku

Video: Kata PDIP soal Maruarar Adakan Sayembara Tangkap Harun Masiku

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengatakan untuk merealisasikan Program Tiga Juta Rumah, dibutuhkan tanah seluas 26.000 hektar.

Sementara itu, saat ini potensi cadangan tanah telantar mencapai 1,3 juta hektar. Dari jumlah tersebut, terdapat 854.000 hektar sudah teridentifikasi penggunaannya.

“Bisa dipakai untuk tanaman pangan, ada yang bisa untuk perumahan, kawasan industri untuk menopang hilirisasi, ada yang bisa dipakai untuk permukiman dan ada juga yang bisa digunakan untuk transmigrasi," ungkap NUsron saat sesi diskusi ringan dalam Media Gathering di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (28/11/2024) malam.

Nusron mengatakan, untuk perumahan bisa digunakan sekitar 79.000 hektar dari 1,3 juta hektar.

"Jadi menurut hemat saya, rasanya tanahnya cukup untuk menopang program Tiga Juta Rumah. Selebihnya, masih di-collect untuk diidentifikasi penggunaannya dari total potensi 1,3 juta hektar," terangnya.

Nusron mengaku memiliki kewenangan terkait penyediaan tanah serta penataan ruangnya dan sudah intensif berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

“Yang menyangkut ATR/BPN ada dua isu, pertama tanah, dan isu lainnya adalah tata ruangnya," ujarnya.

Terkait dengan tata ruang, Nusron mengatakan harus ada keseimbangan antara pembangunan kawasan permukiman dengan kawasan pertanian dan pangan berkelanjutan (KP2B).

Langkah ini dilakukan untuk menopang swasembada pangan yang juga menjadi salah satu Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

"Permukiman juga tidak boleh menggagalkan swasembada pangan. Kalau mengacu pada aturan, kalau ada sawah yang dipakai untuk kepentingan kawasan permukiman atau kawasan industri, solusinya kabupaten setempat harus menggantikan sawah dengan jumlah produktivitas yang sama," pungkas Nusron.