Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan pengembang harus bertanggung jawab atas kualitas rumah subsidi yang dibangun.

Untuk memastikan hal tersebut, Ara mengatakan Kementerian PKP akan terus melakukan monitoring lapangan ke tiap rumah subsidi.

"Saya akan cek mana developer/pengembang yang baik dan tidak,untuk memberikan peluang para pengembang yang kompeten namun belum diberi kesempatan," katanya di Jakarta, Senin.

Menurut dia, pengembang harus bertanggung jawab memperbaiki fasilitas dan sarana yang ada jika terjadi kerusakan yang mengganggu kenyamanan penghuni.

"Sama sama kita kawal agar semua baik, masyarakat tetap nyaman dan sehat," ujarnya.

Dirinya akan berusaha melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah dengan mendorong kualitas rumah bersubsidi yang baik dan tepat sasaran. Hal itu dikarenakan dalam penyaluran KPR FLPP memakai APBN dengan subsidinya 75 persen itu dari APBN dan 25 persen perbankan.

"Kita akan terus dukung rumah subsidi buat rakyat ini dengan memajukan program FLPP ini. Tapi tentu tidak seperti ini, bagaimana anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik jika lingkungannya banjir dan harus ada penanganan lebih lanjut," kata Ara.

Sebagai informasi,Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait usai berdialog dengan penghuni Perumahan Grand Permata Residence di Tambun Utara, Bekasi yakni Ketua RT setempat bernama Asep menginstruksikan kepada pengembang untuk segera menangani masalah yang menjadi aduan warga.

"Banjir setinggi mata kaki, saluran air yang tidak baik, kami juga meminta adanya fasilitas umum (masjid,mushola) yang memadai. Permasalahan dan pengaduan sudah dilaporkan ke pihak pengembang namun belum ada respon. Warga memohon untuk dibangun drainase dan fasum," kata Ketua RT Asep.

Untuk tindak lanjut, Ara akan melakukan kunjungan kembali ke perumahan tersebut pada 20 Maret 2025 guna mengevaluasi tindak lanjut yang telah dilakukan atas permasalahan tersebut.

"Developer sudah menyatakan akan melaksanakan pembangunan drainase kurang lebih 3 bulan selesai. Dalam 1 bulan mohon dimonitoring dan dievaluasi kembali oleh Dirjen Perdesaan dan Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko," kata Ara.

Sementara itu Pengembang Perumahan Permata Residence menjelaskan, pihaknya siap memperbaiki saluran air yang ada. Namun pihaknya juga meminta waktu sekitar satu bulan untuk membuat saluran air yang baik.

"Kalau untuk memperbaiki saluran air kami siap sekitar 1 bulan ya," ujarnya.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: PKP: Pengembang harus pastikan kualitas rumah subsidi yang dibangun

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan pengembang harus bertanggung jawab atas kualitas rumah subsidi yang dibangun.

Untuk memastikan hal tersebut, Kementerian PKP akan terus melakukan monitoring lapangan ke tiap rumah subsidi.

"Saya akan cek mana developer/pengembang yang baik dan tidak,untuk memberikan peluang para pengembang yang kompeten namun belum diberi kesempatan," katanya di Jakarta, Senin.

Menurut dia, pengembang harus bertanggung jawab memperbaiki fasilitas dan sarana yang ada jika terjadi kerusakan yang mengganggu kenyamanan penghuni.

"Sama sama kita kawal agar semua baik, masyarakat tetap nyaman dan sehat," ujarnya.

Ia berusaha melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah dengan mendorong kualitas rumah bersubsidi yang baik dan tepat sasaran. Hal itu dikarenakan dalam penyaluran KPR FLPP memakai APBN dengan subsidinya 75 persen itu dari APBN dan 25 persen perbankan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan pengembang harus bertanggung jawab atas kualitas rumah subsidi yang dibangun.

Untuk memastikan hal tersebut, Ara mengatakan Kementerian PKP akan terus melakukan monitoring lapangan ke tiap rumah subsidi.

"Saya akan cek mana developer/pengembang yang baik dan tidak,untuk memberikan peluang para pengembang yang kompeten namun belum diberi kesempatan," katanya di Jakarta, Senin.

Menurut dia, pengembang harus bertanggung jawab memperbaiki fasilitas dan sarana yang ada jika terjadi kerusakan yang mengganggu kenyamanan penghuni.

"Sama sama kita kawal agar semua baik, masyarakat tetap nyaman dan sehat," ujarnya.

Dirinya akan berusaha melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah dengan mendorong kualitas rumah bersubsidi yang baik dan tepat sasaran. Hal itu dikarenakan dalam penyaluran KPR FLPP memakai APBN dengan subsidinya 75 persen itu dari APBN dan 25 persen perbankan.

"Kita akan terus dukung rumah subsidi buat rakyat ini dengan memajukan program FLPP ini. Tapi tentu tidak seperti ini, bagaimana anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik jika lingkungannya banjir dan harus ada penanganan lebih lanjut," kata Ara.

Sebagai informasi,Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait usai berdialog dengan penghuni Perumahan Grand Permata Residence di Tambun Utara, Bekasi yakni Ketua RT setempat bernama Asep menginstruksikan kepada pengembang untuk segera menangani masalah yang menjadi aduan warga.

"Banjir setinggi mata kaki, saluran air yang tidak baik, kami juga meminta adanya fasilitas umum (masjid,mushola) yang memadai. Permasalahan dan pengaduan sudah dilaporkan ke pihak pengembang namun belum ada respon. Warga memohon untuk dibangun drainase dan fasum," kata Ketua RT Asep.

Untuk tindak lanjut, Ara akan melakukan kunjungan kembali ke perumahan tersebut pada 20 Maret 2025 guna mengevaluasi tindak lanjut yang telah dilakukan atas permasalahan tersebut.

"Developer sudah menyatakan akan melaksanakan pembangunan drainase kurang lebih 3 bulan selesai. Dalam 1 bulan mohon dimonitoring dan dievaluasi kembali oleh Dirjen Perdesaan dan Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko," kata Ara.

Sementara itu Pengembang Perumahan Permata Residence menjelaskan, pihaknya siap memperbaiki saluran air yang ada. Namun pihaknya juga meminta waktu sekitar satu bulan untuk membuat saluran air yang baik.

"Kalau untuk memperbaiki saluran air kami siap sekitar 1 bulan ya," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan pengembang harus bertanggung jawab atas kualitas rumah subsidi yang dibangun.

Untuk memastikan hal tersebut, Ara mengatakan Kementerian PKP akan terus melakukan monitoring lapangan ke tiap rumah subsidi.

"Saya akan cek mana developer/pengembang yang baik dan tidak,untuk memberikan peluang para pengembang yang kompeten namun belum diberi kesempatan," katanya di Jakarta, Senin.

Menurut dia, pengembang harus bertanggung jawab memperbaiki fasilitas dan sarana yang ada jika terjadi kerusakan yang mengganggu kenyamanan penghuni.

"Sama sama kita kawal agar semua baik, masyarakat tetap nyaman dan sehat," ujarnya.

Dirinya akan berusaha melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah dengan mendorong kualitas rumah bersubsidi yang baik dan tepat sasaran. Hal itu dikarenakan dalam penyaluran KPR FLPP memakai APBN dengan subsidinya 75 persen itu dari APBN dan 25 persen perbankan.

"Kita akan terus dukung rumah subsidi buat rakyat ini dengan memajukan program FLPP ini. Tapi tentu tidak seperti ini, bagaimana anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik jika lingkungannya banjir dan harus ada penanganan lebih lanjut," kata Ara.

Sebagai informasi,Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait usai berdialog dengan penghuni Perumahan Grand Permata Residence di Tambun Utara, Bekasi yakni Ketua RT setempat bernama Asep menginstruksikan kepada pengembang untuk segera menangani masalah yang menjadi aduan warga.

"Banjir setinggi mata kaki, saluran air yang tidak baik, kami juga meminta adanya fasilitas umum (masjid,mushola) yang memadai. Permasalahan dan pengaduan sudah dilaporkan ke pihak pengembang namun belum ada respon. Warga memohon untuk dibangun drainase dan fasum," kata Ketua RT Asep.

Untuk tindak lanjut, Ara akan melakukan kunjungan kembali ke perumahan tersebut pada 20 Maret 2025 guna mengevaluasi tindak lanjut yang telah dilakukan atas permasalahan tersebut.

"Developer sudah menyatakan akan melaksanakan pembangunan drainase kurang lebih 3 bulan selesai. Dalam 1 bulan mohon dimonitoring dan dievaluasi kembali oleh Dirjen Perdesaan dan Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko," kata Ara.

Sementara itu Pengembang Perumahan Permata Residence menjelaskan, pihaknya siap memperbaiki saluran air yang ada. Namun pihaknya juga meminta waktu sekitar satu bulan untuk membuat saluran air yang baik.

"Kalau untuk memperbaiki saluran air kami siap sekitar 1 bulan ya," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan pengembang harus bertanggung jawab atas kualitas rumah subsidi yang dibangun.

Untuk memastikan hal tersebut, Ara mengatakan Kementerian PKP akan terus melakukan monitoring lapangan ke tiap rumah subsidi.

"Saya akan cek mana developer/pengembang yang baik dan tidak,untuk memberikan peluang para pengembang yang kompeten namun belum diberi kesempatan," katanya di Jakarta, Senin.

Menurut dia, pengembang harus bertanggung jawab memperbaiki fasilitas dan sarana yang ada jika terjadi kerusakan yang mengganggu kenyamanan penghuni.

"Sama sama kita kawal agar semua baik, masyarakat tetap nyaman dan sehat," ujarnya.

Dirinya akan berusaha melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah dengan mendorong kualitas rumah bersubsidi yang baik dan tepat sasaran. Hal itu dikarenakan dalam penyaluran KPR FLPP memakai APBN dengan subsidinya 75 persen itu dari APBN dan 25 persen perbankan.

"Kita akan terus dukung rumah subsidi buat rakyat ini dengan memajukan program FLPP ini. Tapi tentu tidak seperti ini, bagaimana anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik jika lingkungannya banjir dan harus ada penanganan lebih lanjut," kata Ara.

Sebagai informasi,Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait usai berdialog dengan penghuni Perumahan Grand Permata Residence di Tambun Utara, Bekasi yakni Ketua RT setempat bernama Asep menginstruksikan kepada pengembang untuk segera menangani masalah yang menjadi aduan warga.

"Banjir setinggi mata kaki, saluran air yang tidak baik, kami juga meminta adanya fasilitas umum (masjid,mushola) yang memadai. Permasalahan dan pengaduan sudah dilaporkan ke pihak pengembang namun belum ada respon. Warga memohon untuk dibangun drainase dan fasum," kata Ketua RT Asep.

Untuk tindak lanjut, Ara akan melakukan kunjungan kembali ke perumahan tersebut pada 20 Maret 2025 guna mengevaluasi tindak lanjut yang telah dilakukan atas permasalahan tersebut.

"Developer sudah menyatakan akan melaksanakan pembangunan drainase kurang lebih 3 bulan selesai. Dalam 1 bulan mohon dimonitoring dan dievaluasi kembali oleh Dirjen Perdesaan dan Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko," kata Ara.

Sementara itu Pengembang Perumahan Permata Residence menjelaskan, pihaknya siap memperbaiki saluran air yang ada. Namun pihaknya juga meminta waktu sekitar satu bulan untuk membuat saluran air yang baik.

"Kalau untuk memperbaiki saluran air kami siap sekitar 1 bulan ya," ujarnya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com -Kota Manado di Sulawesi Utara kini menjadi perhatian para calon pemilik rumah, terutama karena berbagai pilihan rumah subsidi yang ditawarkan dengan harga terjangkau.

Melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), calon pemilik rumah dapat menemukan opsi rumah dengan harga di bawah Rp 200 juta.

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau yang tersedia di Kota Manado.

1. Bengkol Residence: Tipe 36/108

Bengkol Residence terletak di Mapanget, Kota Manado, dikembangkan oleh PT Aldy Anugerah Pratama.

Menawarkan 19 rumah dengan tipe bangunan rumah tapak seluas 36/108 meter persegi.

Harga per unit untuk proyek ini adalah Rp 136 juta, dan saat ini seluruh unit masih tersedia.

2. Griya Paniki Indah II: Tipe 36 Subsidi (FLPP)

Perumahan ini juga terletak di Mapanget dan dikembangkan oleh PT Bumi Mapanget Asri.

Griya Paniki Indah II menawarkan 501 rumah dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 105 meter persegi.

Harga per unit ditetapkan sebesar Rp 146 juta Saat ini, sudah terjual 389 rumah, menyisakan 112 unit.

3. Perumnas Taman Mapanget Raya: Tipe RST. 30 Rosella

Proyek ini berlokasi di Mapanget, Kota Manado, dan dikembangkan oleh Pembangunan Perumahan Nasional.

Dibangun sebanyak 1.863 rumah, proyek ini dibanderol Rp 146 juta per unit.

Bangunan rumah tapak dirancang seluas 30/98 meter persegi. Saat ini, masih tersedia 948 rumah.

4. Merpati Kima Village: Tipe 36/84

Merpati Kima Village terletak di Mapanget, menawarkan total 103 rumah.

Proyek ini dibanderol Rp 157 juta per unit dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 84 meter persegi.

PT Teterusan Mandiri Permai masih memasarkan sisa 7 rumah lagi.

5. Griya Buha Asri: Tipe 36/105

Juga terletak di Mapanget, Griya Buha Asri menawarkan total 40 rumah dengan harga per unit sebesar Rp 157 juta.

Proyek ini sudah terjual 34 unit, menyisakan 6 unit yang masih tersedia.

PT Karya Putra Kawanua membangun serial unit dengan luas bangunan 36 meter persegi, dan luas lahan Lahan 105 meter persegi.

Mengapa Manado?

Dengan berbagai pilihan rumah subsidi yang terjangkau, Kota Manado semakin menarik bagi calon pemilik rumah.

Dari proyek-proyek yang telah disebutkan, jelas bahwa ada banyak opsi untuk memenuhi kebutuhan berbagai keluarga.

Dengan harga yang ramah di kantong, Manado bisa menjadi pilihan ideal bagi mereka yang ingin memiliki rumah impian.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke perumahan subsidi Grand Permata Residence di Kelurahan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Perumahan ini menjadi lokasi yang sering terjadi banjir.

Ara mengatakan pengembang harus bertanggung jawab atas kualitas rumah serta memperbaiki fasilitas dan sarana jika terjadi kerusakan. Ia pun meminta pengembang perumahan untuk segera mengatasi masalah banjir dengan membuat saluran air yang baik.

"Saya akan cek mana developer/pengembang yang baik dan tidak untuk memberikan peluang para developer yang kompeten namun belum diberi kesempatan," kata Ara dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (9/2/2025).

Untuk memastikan hal tersebut, Ara mengatakan Kementerian PKP akan terus melakukan monitoring lapangan ke tiap rumah subsidi. Hal itu dilakukan agar masyarakat dapat merasa nyaman dan sehat tinggal di perumahan subsidi.

Ara pun memanggil pengembang perumahan tersebut yakni PT. Sadra Utama Indo untuk bertanggung jawab dengan membuat saluran air yang terintegrasi dengan sungai yang tidak jauh dari lokasi perumahan.

"Saya akan datang antara tanggal 10 sampai tanggal 20 Maret. Saya mau cek perubahannya. Ini Bapak pakai APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) yakni KPR FLPP (kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) untuk rumah masyarakat," terangnya.

Kemudian, Ara berdialog dengan salah satu penghuni yang juga Ketua RT bernama Asep.

"Banjir setinggi mata kaki, saluran air yang tidak baik, kami juga meminta adanya fasilitas umum (masjid, musala) yang memadai. Permasalahan dan pengaduan sudah dilaporkan ke pihak pengembang namun belum ada respon. Warga memohon untuk dibangun drainase dan fasum," kata Asep.

Sementara itu, pengembang Perumahan Permata Residence menjelaskan pihaknya siap memperbaiki saluran air. Pihaknya juga meminta waktu untuk membuat saluran air yang baik dan bisa mengalir ke sungai, sehingga perumahan tersebut tidak banjir lagi.

"Kalau untuk memperbaiki saluran air kami siap sekitar satu bulan ya," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke perumahan subsidi Grand Permata Residence di Kelurahan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Perumahan ini menjadi lokasi yang sering terjadi banjir.

Ara mengatakan pengembang harus bertanggung jawab atas kualitas rumah serta memperbaiki fasilitas dan sarana jika terjadi kerusakan. Ia pun meminta pengembang perumahan untuk segera mengatasi masalah banjir dengan membuat saluran air yang baik.

"Saya akan cek mana developer/pengembang yang baik dan tidak untuk memberikan peluang para developer yang kompeten namun belum diberi kesempatan," kata Ara dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (9/2/2025).

Untuk memastikan hal tersebut, Ara mengatakan Kementerian PKP akan terus melakukan monitoring lapangan ke tiap rumah subsidi. Hal itu dilakukan agar masyarakat dapat merasa nyaman dan sehat tinggal di perumahan subsidi.

Ara pun memanggil pengembang perumahan tersebut yakni PT. Sadra Utama Indo untuk bertanggung jawab dengan membuat saluran air yang terintegrasi dengan sungai yang tidak jauh dari lokasi perumahan.

"Saya akan datang antara tanggal 10 sampai tanggal 20 Maret. Saya mau cek perubahannya. Ini Bapak pakai APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) yakni KPR FLPP (kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) untuk rumah masyarakat," terangnya.

Kemudian, Ara berdialog dengan salah satu penghuni yang juga Ketua RT bernama Asep.

"Banjir setinggi mata kaki, saluran air yang tidak baik, kami juga meminta adanya fasilitas umum (masjid, musala) yang memadai. Permasalahan dan pengaduan sudah dilaporkan ke pihak pengembang namun belum ada respon. Warga memohon untuk dibangun drainase dan fasum," kata Asep.

Sementara itu, pengembang Perumahan Permata Residence menjelaskan pihaknya siap memperbaiki saluran air. Pihaknya juga meminta waktu untuk membuat saluran air yang baik dan bisa mengalir ke sungai, sehingga perumahan tersebut tidak banjir lagi.

"Kalau untuk memperbaiki saluran air kami siap sekitar satu bulan ya," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke perumahan bersubsidi Grand Permata Residence di Kelurahan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Minggu (9/2/2025).

Pria akrab disapa Ara itu mendapatkan pengaduan dari masyarakat bahwa perumahan ini menjadi lokasi langganan banjir sejak lama akibat sistem saluran air yang tidak baik.

Bahkan, banjir yang melanda bisa sampai setinggi pinggang orang dewasa dan membuat penghuni harus mengungsi ke tempat aman.

"Kami akan terus dukung rumah subsidi buat rakyat dengan memajukan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ini. Tapi tentu tidak seperti ini (banjir di perumahan), bagaimana anak-anaknya, dan harus ada penanganan lebih lanjut," ujar Ara dalam keterangannya.

Menurut dia, permasalahan banjir di Grand Permata Residence harus segera mendapat penanganan serius.

Pasalnya, perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ini disalurkan melalui FLPP yang 75 persen porsi dananya dari APBN, sehingga harus dipertanggungjawabkan dengan baik.

Dok. Kementerian PKP Perumahan bersubsidi Grand Permata Residence di Kelurahan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Minggu (9/2/2025), yang mengalami banjir.

Ara pun meminta pengembang perumahan tersebut yakni PT Sadra Utama Indo untuk bertanggung jawab dengan membuat saluran air yang terintegrasi dengan sungai yang tidak jauh dari lokasi perumahan.

"Pengembang nggak mau kan kalau tinggal di rumah yang kebanjiran? Dan sebagai pengembang juga harus siap tanggung jawab," tegasnya.

Ia juga menanyakan kepada PT Sadra Utama Indo kapan dapat memenuhi janji bahwa perumahan Grand Permata Residence tidak banjir lagi.

PT Sadra Utama Indo pun mengaku siap memperbaiki saluran air yang ada.

Namun mereka meminta waktu sekitar satu bulan untuk membuat saluran air yang baik dan bisa mengalir ke sungai, sehingga perumahan tidak banjir lagi di masa mendatang.

"Saya akan datang antara tanggal 10 sampai 20 Maret. Saya mau cek perubahannya," tutup Menteri PKP itu.

Masih ada banyak pengembang yang tidak memenuhi kewajiban kepada pembeli rumah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) pun mengatakan sudah meminta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan perbankan agar tidak menyalurkan pendanaan kepada para pengembang nakal.

Ara mengatakan dirinya pernah melihat pengembang yang bagus membangun perumahan dengan kondisi jalan, penghijauan, hingga kualitas rumah yang baik. Berbeda halnya dengan developer tidak bertanggung jawab membangun perumahan dengan kondisi jalannya buruk, banjir, serta lahan hijaunya tidak terawat.

"Jangan kita pernah temukan (rumah) sebelah-sebelahan yang sebelahnya bagus yang sebelahnya nggak bagus. Kenapa? Karena developernya berbeda. Nggak usah ragu-ragu ini buat kepentingan publik," ujar Ara dalam acara Grand Launching Super Apps by BTN di Istora Senayan, Jakarta Selatan, Minggu (9/2/2025).

Di samping itu, Ara berupaya menerapkan kebijakan-kebijakan yang pro masyarakat. Pihaknya mencari cara menghemat pembangunan rumah agar harga jual dapat turun bagi masyarakat.

Ia mengaku telah meminta Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN Nixon LP Napitupulu untuk lebih rinci mencari biaya yang bisa dipangkas. Langkah penghematan itu bisa dari segi administrasi hingga operasional seperti pemasangan listrik. Begitu juga dengan cara belanja material bangunan, ia sarankan menggunakan sistem central purchasing.

Kemudian, Ara menjelaskan adanya efisiensi anggaran Kementerian PKP menurunkan jumlah rumah yang dapat dibangun. Namun, kebanyakan rumah biasanya dibangun sendiri oleh masyarakat. Oleh karena itu, ia memberikan kemudahan mengurus persetujuan bangunan gedung (PBG) pengganti izin mendirikan bangunan (IMB).

"Rakyat di desa membangun kebanyakan tanpa IMB sekarang PBG, coba cek teman2 yang dari desa, rata2 di desa itu ada yang membangun ada nggak PBG-nya? Rata2 tidak. Sekarang kita minta ada. Kenapa? Karena gratis karena cepat, dulu bayar dan lama jadi tidak ada alasan lagi untuk rakyat tidak punya IMB (atau) PBG," katanya.

Ia pun berencana untuk berdiskusi dan menerima terobosan-terobosan dari berbagai pihak. Beberapa di antaranya yakni Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BP Tapera, hingga Semen Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengungkapkan ada pemilik rumah subsidi yang hingga kini belum diberikan sertifikat rumah oleh pengembang. Ia pun meminta agar PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mem-blacklist pengembang nakal yang tidak memenuhi kewajibannya.

Ia juga berharap seluruh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dapat mem-blacklist pengembang nakal. Hal ini sebagai langkah untuk melindungi masyarakat, sehingga memastikan mereka mendapatkan sertifikat rumah setelah melunasi kredit pemilikan rumah (KPR).

"Ini benar-benar kita bisa maksimalkan. Jadi kalau perlu semua Himbara juga kita blacklist. Karena ini tadi yang disampaikan, 40 persen dari gaji cicilan selama 20 tahun tiba-tiba setelah lunas, sertifikatnya tidak ada, bahkan tadi Pak Nixon sampaikan sebelumnya, bahkan kadang-kadang rumahnya belum jadi," kata Erick dalam press conference di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

Sementara itu, Direktur Utama PT BTN (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu mengungkapkan ada 120 ribu rumah subsidi bermasalah sejak 2019. Sebanyak 80 ribu sertifikat rumah dari angka tersebut sudah diselesaikan, sehingga tersisa 38.144 sertifikat bermasalah yang melibatkan 4 ribu proyek rumah.

"Ada yang developer yang raib, ada yang masih ada yang tidak tanggung jawab dan sebagainya, kurang lebih ada 4 ribu proyek rumah atau 4 ribu developer," ujar Nixon.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berkomitmen memperjuangkan program baru bernama “Tanah Negara Bangunan Rakyat”.

“Mudah-mudahan juga kita ada beberapa program baru yang akan kami perjuangkan, namanya Tanah Negara Bangunan Rakyat,” katanya dalam konferensi pers acara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait peluncuran BALE by BTN di Jakarta, Minggu.

Ara mengaku telah memperoleh arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait pengelolaan aset-aset tanah yang dimiliki negara bisa dibangun oleh pengembangan (developer), kemudian bangunan tersebut bisa dijual ke masyarakat.

Nantinya, rakyat yang memiliki bangunan tersebut memperoleh sertifikat stratetitle, yakni hak kepemilikan atas satuan rumah susun seperti apartemen.

Menurut dia, program ini akan mendorong perumahan selain dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLLP).

“FLPP adalah program yang sudah teruji. Itu (FLPP) pada saat jamannya Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), menterinya Pak Harso (Suharso Monoarfa). Saya kalau yang bagus di jaman sebelum pemerintahan Prabowo, kalau ada yang bagus seperti ini, saya tidak akan ragu-ragu melanjutkan, bahkan membesarkan,” ucap dia.

Pihaknya disebut sudah beberapa kali rapat dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pengembang, perbankan, hingga PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) untuk formulasi baru pembiayaan di sektor perumahan.

“Selama ini, 75 persen dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), 25 persen dari perbankan. Kami berusaha mencari titik temu untuk supaya bisa dapat untung (dan) bagaimana rumah subsidi bisa meningkat,” ungkap Maruarar.

Beberapa lahan akan dimanfaatkan untuk mendukung program ini antara lain bersumber dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN),

“Tentu sebagai pemerintah, kita juga ada wacana (yang akan) dimatangkan dulu, supaya nanti bisa jalan pada waktunya dengan smooth semuanya bisa jalan,” ujar Menteri PKP.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com -Kota Gorontalo saat ini tengah menarik perhatian calon pemilik rumah dengan menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi yang terjangkau.

Melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), calon pembeli dapat menemukan rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta.

Berikut ini adalah beberapa pilihan rumah terjangkau yang dapat ditemukan di Kota Gorontalo:

1. Griya Tunas Mandiri

Griya Tunas Mandiri terletak di Kota Utara, Gorontalo, dan merupakan proyek perumahan yang menawarkan tipe Blok E11 dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 90 meter persegi.

Dikembangkan oleh PT Kurnia Tunas Mandiri, proyek ini memiliki 51 rumah dengan harga per unit sebesar Rp 156 juta.

Saat ini, 24 rumah telah terjual, dan 27 unit masih tersedia.

2. Citra Arjuna

Citra Arjuna adalah perumahan yang dikembangkan oleh PT Cahaya Anugerah Mandiri.

Terletak di Kota Utara, Gorontalo, proyek ini menawarkan 11 rumah tipe 36 dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 108 meter persegi.

Harga per unitnya adalah Rp 157 juta. Hingga saat ini, sudah terjual 4 rumah, sedangkan 7 unit masih tersedia untuk dibeli.

3. Dulumo Permai

Dulumo Permai merupakan proyek perumahan yang juga terletak di Kota Utara, Gorontalo, dan dikembangkan oleh PT Mitra Graha Persada.

Proyek ini mencakup 121 rumah tipe 36, dengan harga per unit sebesar Rp 157 juta.

Saat ini, 120 rumah telah terjual, dan masih ada 1 unit yang tersisa untuk dipasarkan.

Luas bangunan untuk proyek ini adalah 36 meter persegi dengan total luas tanah 108 meter persegi.

4. Belle Olando Menarik

Belle Olando berlokasi di Dungingi, Kota Gorontalo, dan menawarkan 73 rumah tipe 36 dengan harga Rp 157 juta per unit.

Proyek yang dikembangkan oleh PT Universal Semesta Bintang ini telah terjual 71 rumah, sehingga saat ini hanya tersisa 2 unit lagi.

Setiap rumah dirancang dengan luas bangunan 36 meter persegi dan total luas tanah 108 meter persegi.

5. Alya Residence III

Alya Residence III terletak di Kota Utara, Gorontalo, dan menawarkan total 354 rumah.

Proyek yang dikembangkan oleh PT Dwi Putri Utama Mandiri, ditawarkan dengan harga per unit Rp 157 juta.

Saat ini, telah terjual 230 rumah, dan masih ada 124 unit yang tersedia untuk dijual.

Setiap unit memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan total luas lahan mencapai 99 meter persegi.

Dengan berbagai pilihan perumahan subsidi yang terjangkau, Kota Gorontalo menjadi pilihan menarik bagi calon pemilik rumah yang sedang mencari tempat tinggal.