Pemerintah telah resmi menghapus pungutan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ingin membeli rumah.

Penghapusan kedua retribusi itu ditandai dengan ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.

Adapun langkah itu ditujukan untuk mempercepat realisasi program 3 juta rumah per tahun sebagai salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto.

"Kami bertiga menandatangani Surat Keputusan Bersama yang intinya untuk mempercepat program pembangunan 3 juta rumah. Kita melihat bahwa ada beberapa yang bisa kita ringankan biayanya dan juga sekaligus mempercepat prosesnya," ujar Tito dalam konferensi pers di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (25/11).

Tito menjelaskan kriteria rumah MBR yang mendapatkan pembebasan retribusi tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/Kpts/M/2023. Peraturan itu mengatur batasan penghasilan serta luas bangunan untuk rumah umum dan rumah swadaya.

Berdasarkan aturan itu, penghasilan maksimal MBR diatur berdasarkan wilayah.

Untuk wilayah Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Bali, NTT, dan NTB, kategori tidak kawin maksimal pendapatan Rp7 juta per bulan, kategori kawin maksimal pendapatan Rp8 juta per bulan, kategori peserta Tapera maksimal pendapatan Rp8 juta per bulan.

Sementara bagi MBR di wilayah Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, kategori tidak kawin maksimal pendapatan Rp7,5 juta per bulan, kategori kawin maksimal pendapatan Rp10 juta per bulan, kategori peserta Tapera maksimal pendapatan Rp10 juta per bulan.

Selain itu, untuk rumah tapak dan rumah susun, luas maksimal yang diperboleh adalah 36 meter persegi, sedangkan rumah swadaya dapat memiliki luas hingga 48 meter persegi.

Secara rinci, Tito memberi contoh harga rumah tipe 36 dapat dikurangi hingga Rp10,5 juta dengan diterapkannya aturan ini.

"Dengan adanya kebijakan ini, maka potensi untuk BPHTB dihapuskan itu nilainya untuk rumah tipe 36 lebih kurang Rp6,2 juta. Kemudian untuk izin PBG akan dibebaskan sebanyak Rp4,3 juta. Jadi untuk rumah tipe 36 sebetulnya bisa dihemat, dikurangi lebih kurang Rp10,5 juta," ujar Tito dalam konferensi pers di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (25/11).

Nantinya, SKB tersebut diteruskan melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Adanya aturan itu juga secara otomatis mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebab, BPHTB dan PBG merupakan retribusi yang masuk dalam PAD.

"Saya juga sudah menyampaikan kepada teman-teman daerah supaya mereka mempelajari betul definisi masyarakat berpenghasilan rendah. Karena sebetulnya inilah PAD bagi mereka. Retribusi itu PAD tapi spesifik hanya untuk MBR," tutur Tito lebih lanjut.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri PKP Maruarar mengatakan kebijakan penghapusan ini akan berlaku mulai bulan depan. Menurutnya, program ini akan membantu menurunkan hambatan administratif yang kerap dihadapi MBR, sehingga target pemerintah untuk membangun 3 juta rumah bisa tercapai.

"Ini adalah kebijakan progresif yang berpihak pada rakyat kecil. Dukungan dari bupati, wali kota, dan gubernur. Proses ini tidak boleh lebih dari 10 hari karena keterlambatannya hanya akan menghambat rakyat kecil, tak sampai tahun depan, tapi Desember," jelas pria yang akrab disapa Ara itu.

Selain itu, SKB juga mencakup percepatan penerbitan PBG. Proses yang sebelumnya membutuhkan waktu 28 hari kini dipersingkat menjadi hanya 10 hari.

KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dalam rangka mendukung Program 3 Juta Rumah bagi rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hal itu menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama (SKB) yang telah ditandatangani Mendagri, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, serta Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo pada Senin (25/11/2024).

Tito pun menargetkan penetapan Perkada tentang pembebasan BPHTB, pembebasan retribusi PBG, serta percepatan penerbitan PBG, paling lambat bisa selesai dalam satu bulan ke depan atau pada Desember 2024.

"Kami sudah lakukan dialog dengan Ketua Asosiasi Gubernur, Asosiasi Bupati, Wali Kota, DPRD Tingkat Satu, DPRD Wali Kota, DPRD Kabupaten, semua sepakat mendukung," ucapnya dalam konferensi pers.

Di dalam unggahan akun Instagram-nya yakni @titokarnavian pada Senin (25/11/2024), Ia menjelaskan bahwa BPHTB dan retribusi PBG ditarik oleh Pemda berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

"Namun, kedua retribusi ini dapat dibebaskan bagi kepentingan MBR," imbuhnya.

Pembebasan ini merujuk pada Pasal 44 UU Nomor 1 Tahun 2022, serta Pasal 63 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kemudian pada Pasal 33 ayat 1 UU Nomor 6 Tahun 2023 ditegaskan bahwa pemerintah pusat dan Pemda wajib memberikan kemudahan perizinan berusaha bagi badan hukum yang mengajukan rencana pembangunan perumahan untuk MBR.

"Adapun kriteria MBR tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/Kpts/M/2023 tentang Besaran Penghasilan MBR dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya," tutup Tito.

Jakarta: Beberapa berita terpopuler properti Senin, 25 November 2024 menjadi perhatian pembaca Medcom.id. Mulai dari penyebab banyak lalat di rumah hingga bangun rumah dengan modal Rp50 juta.

Selain itu, ada juga keputusan pemerintah untuk menghapus BPHTB dan PBG. Berikut 3 berita terpopuler properti Medcom.id kemarin.

1. Penyebab Banyak Lalat di Rumah

Rumah yang bersih dan nyaman seharusnya menjadi tempat yang tenang untuk beristirahat dan bersantai. Sayangnya, ia dapat berubah menjadi mimpi buruk ketika lalat mulai berdatangan.

Lalat dapat mengganggu ketenangan kita, membawa kuman, dan bahkan mencemari makanan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui penyebab umum yang menarik lalat ke rumah kita.

Baca selengkapnya di sini

2. BPHTB-PBG Dihapus untuk Percepat Program 3 Juta Rumah

Pemerintah telah resmi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Hal tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama 3 Menteri, .

Menurut Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait penghapusan BPHTB dan PBG tersebut untuk mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah per tahun pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca selengkapnya di sini

3. Mau Bangun Rumah dengan Modal Rp50 Juta? Begini Caranya

Memiliki rumah pribadi merupakan impian semua orang. Untuk memiliki rumah, kamu bisa melakukannya dengan beberapa cara yaitu membelinya secara langsung, menggunakan pinjaman Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari bank, atau membangun sendiri.

Banyak orang yang memilih membangun rumah sendiri dengan alasan kepuasan. Membangun rumah sendiri artinya kamu bisa menyesuaikan desain rumah sesuai dengan impian. Jika kamu berencana membangun rumah sendiri, berapa perkiraan biayanya?

Baca selengkapnya di sini

(KIE)

Jakarta: Bogor merupakan salah satu kota penyangga Jakarta yang banyak dibidik pencari properti. Meski harga rumah di Bogor mengalami kenaikan signifikan, kamu bisa mencari alternatif wilayah lainnya.

Kabupaten Bogor bisa menjadi pilihan bagi kamu yang mencari rumah dengan harga terjangkau. Jangan khawatir karena akses transportasi yang juga lengkap sehingga memudahkan perjalanan kamu.

Tajurhalang adalah kecamatan di Kabupaten Bogor yang bisa kamu bidik. Dulunya, kecamatan ini merupakan bagian dari Bojonggede sehingga ntuk akses transportasi tentu saja mudah karena kehadiran Commuter Line.

Bagi kamu yang tertarik membeli rumah di Tajurhalang, di bawah ini ada banyak pilihan. Berikut lima rekomendasi rumah murah di Tajurhalang yang dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomenasi rumah murah di Tajurhalang

Rumah subsidi di Tajurhalang. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Oemah Tajur Halang Regency

Perumahan ini terletak di Tajurhalang, Kab. Bogor, Jawa Barat. Dibangun oleh Oemah Insan Mandiri, perumahan ini memiliki 89 unit tersisa tipe rumah subsidi dengan Harga Rp185 juta.

Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi, serta dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini dibangun dengan spesifikasi berupa atap dari rangka baja ringan, dinding bata merah, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

2. Panorama Citayam

Perumahan yang terletak di Sasak Panjang, Tajurhalang, Kab. Bogor, Jawa Barat ini dibangun oleh Multi Griya Propertindo. Perumahan ini menawarkan dua tipe rumah yakni subsidi dan komersil.

Untuk rumah tipe komersil ditawarkan dengan Harga Rp442 juta, sementara subsidi Rp185 juta. Rumah subsidi memiliki 85 unit yang tersisa, sedangkan komersil hanya 11 unit saja.

Untuk rumah subsidi, luas bangunan 26 meter persegi dan luas tanah 72 meter persegi serta memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah berupa atap dari genteng beton, dinding bata ringan, lantai keramik, serta pondasi batu kali.

3. Perumahan Amarta Residence 5

Rekomendasi selanjutnya berlokasi di Kalisuren, Tajurhalang, Kab. Bogor, Jawa Barat. Perumahan ini dibangun oleh Petra Bangun Sarana.

Perumahan ini memiliki 66 unit rumah tipe subsidi dengan Harga Rp185 juta. Untuk tipe subsidi memiliki luas bangunan 22 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi serta dilengkapi satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah subsidi ini dibangun dengan spesifikasi berupa atap baja ringan, dinding batako, lantai keramik, serta pondasi batu kali beton bertulang.

4. Griya Hawthah Inat

Perumahan ini terletak di Sukmajaya, Tajurhalang, Kab. Bogor, Jawa Barat. Perumahan yang dibangun oleh Anugrah Mulya Nusaindo ini memiliki 20 unit tipe subsidi dengan Harga Rp185 juta.

Rumah ini miliki luas bangunan 29 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi. Rumah ini dilengkapi dua kamar tidur, hanya ada satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi teknis rumah ini berupa atap baja ringan, dinding double, lantai keramik, serta pondasi ceker ayam.

5. Puri Sasak Panjang

Perumahan ini terletak di Sasak Panjang, Tajurhalang, Kab. Bogor, Jawa Barat. Perumahan yang dibangun Karanglo Putra Pratama ini memiliki 15 unit rumah tipe subsidi dengan Harga Rp181 juta.

Rumah tersebut memiliki luas bangunan 22 meter persegi dan luas tanah 72 meter persegi. Rumah ini dilengkapi dengan satu kamar tidur dan dua kamar mandi.

Adapun spesifikasi teknis rumah ini berupa atap baja ringan, dinding menggunakan hebel, lantai keramik, serta pondasi batu kali.

(KIE)

Pemerintah harus fokus pada kandungan mikronutrien, tidak cukup hanya dengan karbohidrat, lemak, dan protein saja

Jakarta (ANTARA) - Ahli Peneliti Madya dari Pusat Riset Kesehatan Masyarakat dan Gizi Organisasi Riset Kesehatan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Agung Dwi Laksono menekankan pentingnya memastikan bahwa kandungan mikronutrien yang direkomendasikan terdapat pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Apa yang sedang diupayakan pemerintah bisa memberi dampak untuk menekan angka stunting. Yang harus diperhatikan adalah kandungan zat gizinya. Pemerintah harus fokus pada kandungan mikronutrien, tidak cukup hanya dengan karbohidrat, lemak, dan protein saja,” kata Agung saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Mikronutrien atau zat gizi mikro merupakan zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil, tetapi sangat penting untuk fungsi tubuh, seperti mendukung produksi hormon, pertumbuhan dan perkembangan, kekebalan tubuh, serta perkembangan otak. Mikronutrien terdiri dari vitamin dan mineral, seperti vitamin A, zat besi, asam folat, vitamin C dan vitamin D.

Ia menuturkan Program Makan Bergizi Gratis dapat membantu menekan angka stunting jika diimplementasikan dengan tepat, dengan memperhatikan kandungan mikronutrien yang dibutuhkan pada sasaran penerima program tersebut termasuk untuk tumbuh kembang anak.

“Kalau meleset, jatuhnya melebar, menjadi gemuk, yang stunting tidak menjadi lebih tinggi, tetapi melebar,” ujarnya.

Menurut beberapa penelitian, mikronutrien bisa berasal dari protein hewani seperti vitamin C, asam folat, dan zat besi. Hati ayam mengandung zat besi, vitamin C dan asam amino.

“Yang mikronutrien tadi harus ada. Bisa cukup dengan keanekaragaman makanan saja. Kalau tidak cukup beragam, bisa ditambah dengan tambahan suplemen,” kata Agung.

Daging ayam mengandung mikronutrien antara lain zat besi, vitamin B6, magnesium, dan fosfor. Ikan berlemak mengandung antara lain zat besi, vitamin C, asam lemak omega-3, vitamin B12.

Daging merah mengandung zat besi. Zat besi, vitamin C dan asam folat juga ditemukan antara lain pada brokoli, bayam, dan edamame.

“Apa yang dirumuskan oleh para ahli gizi kita turut di pemerintahan sudah cukup baik. Tinggal bagaimana eksekusinya untuk menjadi sesuai track yang direkomendasikan,” tuturnya.

Ia berharap Program Makan Bergizi Gratis harus sesuai dengan kandungan gizi minimal yang direkomendasikan. Keberagaman makanan pada Program Makan Bergizi Gratis juga harus diperhatikan dan dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai pangan lokal yang kaya nutrisi.

“Harapannya sesuai dengan kandungan gizi minimal yang direkomendasikan. Untuk anggaran yang terbatas bisa disiasati dengan pangan lokal. Meski mungkin setiap daerah bisa sangat berbeda makanan spesifik lokalnya,” ujarnya.

Program Makan Bergizi Gratis yang digagas Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menyasar 82,9 juta jiwa.

Sasaran awal program Makan Bergizi Gratis terdiri atas peserta didik mulai dari usia PAUD hingga SMA baik negeri maupun swasta, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui yang akan efektif berjalan mulai 2 Januari 2025 dengan anggaran Rp71 triliun.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Jadi bagaimana Tapera ini bisa diminati sehingga orang mau menabung di sana bukan karena paksaan, tetapi karena memang menguntungkan, aman, dan legal

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan bahwa Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) masih perlu membangun kepercayaan publik menyusul masih meluasnya penolakan masyarakat terhadap program tersebut.

Maruarar atau yang akrab disapa Ara meminta BP Tapera untuk membuat strategi yang efektif untuk menarik minat masyarakat berpartisipasi dalam program tersebut, dengan lebih menonjolkan manfaat dan keuntungan menabung di Tapera.

“Kita tahu kemarin ada penolakan terhadap Tapera karena itu sebenarnya tabungan. Menurut saya, tabungan itu sifatnya sukarela gitu. Jadi bagaimana Tapera ini bisa diminati sehingga orang mau menabung di sana bukan karena paksaan, tetapi karena memang menguntungkan, aman, dan legal,” ujarnya setelah melakukan rapat pembahasan program 3 juta rumah bersama Tapera di Jakarta, Senin (25/11).

Ara juga meminta BP Tapera dapat menjamin keamanan dan transparansi dalam pengelolaan dana investasi peserta. Ini penting untuk mencegah terjadinya praktik penyalahgunaan dana seperti yang pernah terjadi pada program-program serupa.

“Mereka harus merebut kepercayaan rakyat, kepercayaan pemerintah, dan kepercayaan pasar. Memastikan transparansi, tidak ada korupsi, efisien,” ujar dia.

“Pekan depan mereka harus menyiapkan (strateginya). Rebut kepercayaan rakyat dengan cara kerja keras, kerja cerdas, kerja bersih, efisien. Bikin strategi yang bagus, program aksi yang bagus. Pilih orang-orang yang benar untuk mengelola ini semua,” katanya menambahkan.

Program Tapera diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera ditetapkan pada 20 Mei 2024.

Kepesertaan Tapera yang sebelumnya hanya menyasar pegawai negeri sipil (PNS), kini diperluas kepada pegawai swasta, BUMN, BUMD, BUMDes, TNI/Polri, sampai pekerja mandiri.

Beban iuran 3 persen untuk program tersebut akan ditanggung bersama oleh pekerja dan perusahaan. Dana potongan bersifat wajib dan akan dikelola oleh BP Tapera.

Namun, program ini mendapat penolakan dari sejumlah pekerja karena tidak semua orang dapat menerima manfaat pembiayaan perumahan. Persyaratan pembiayaan Tapera terbatas kepada golongan masyarakat berpenghasilan rendah atau memiliki gaji maksimal Rp8 juta per bulan, serta belum punya rumah.

Dalam PP 21/2024, pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program tabungan perumahan rakyat kepada BP Tapera paling lambat 2027.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

BULELENG, KOMPAS.com - Puluhan siswa SD Negeri 1 Sumberklampok di Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali terlihat antusias menikmati makanan mereka.

Makanan yang disajikan berupa satu porsi kotak yang terdiri dari nasi putih, ayam suwir, tempe goreng, sayur tumis, serta buah semangka.

Setelah menyantap hidangan utama, para siswa juga diberikan susu kotak sebagai pelengkap.

Kegiatan ini merupakan ujicoba program makan bergizi gratis yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Bali.

Menu yang disajikan dalam ujicoba ini disiapkan oleh ibu-ibu di desa setempat yang tergabung dalam Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Sumberklampok.

Ketua PKK Desa Sumberklampok, Ni Kadek Trantini mengungkapkan, persiapan menu bergizi ini dimulai sejak sebulum subuh, sekitar pukul 03.00 Wita dinihari.

"Kami masaknya mulai dari jam 03.00 pagi. Bumbu-bumbunya sudah kami persiapkan sejak kemarin. Sayur-sayuran dan bahan lainnya juga sudah dipotong dan siap dimasak."

Demikian pengakuan Trantini saat ditemui di Desa Sumberklampok, Senin (25/11/2024) kemarin.

Menurut dia, ada sebanyak 12 anggota PKK bekerja sama dalam mempersiapkan dan memasak makanan.

Program ini menawarkan tiga pilihan menu, di mana semua bahan yang digunakan merupakan produk lokal dari desa, termasuk buah-buahan dan sayuran.

Lalu, demi menjaga kualitas dan keamanan makanan, mereka menghindari penggunaan penyedap rasa, pewarna buatan, pengawet, dan pengenyal.

"Semua bahan yang digunakan adalah bahan lokal dari desa," sambung Trantini.

Program makan bergizi ini menyediakan total 500 porsi makanan, yang disajikan kepada 359 anak-anak serta tamu undangan.

Trantini menyebutkan, total biaya untuk menyajikan satu porsi makanan dalam ujicoba ini adalah Rp 17.500, meskipun masih terdapat biaya operasional tambahan yang belum termasuk dalam perhitungan.

Ia juga mengungkapkan tantangan yang dihadapi oleh anggota PKK saat mempersiapkan menu makanan untuk program ini.

"Kami berpikir, siap tidak siap, harus jalani. Kami siapkan dengan cari anggota lain untuk memasak. Lumayan ribet, tapi kami harap program ini berjalan dengan baik," kata Trantini.

Meski persiapan yang dilakukan terhitung mendadak, ia dan tim berusaha memastikan bahwa makanan yang disiapkan memenuhi standar gizi yang sehat dan bebas dari bahan berbahaya.

"Untuk penghitungan porsi, kami sudah berbicara dengan ahli gizi dari Puskesmas Gerokgak II, sehingga jumlah nasi dan sayur dalam setiap porsi sudah sesuai," ungkap dia.

Inisiatif para ibu PKK ini bukan hanya memberikan nutrisi bagi anak-anak, tetapi juga menunjukkan semangat kebersamaan dan dedikasi untuk meningkatkan kualitas gizi di masyarakat lokal.

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita humaniora sepekan yang masih menarik untuk dibaca, mulai dari 9 orang meninggal & satu hilang akibat longsor di Karo Sumut hingga program Makan Bergizi Gratis butuh 30 ribu ahli gizi.

1. 9 orang meninggal & satu hilang akibat longsor di Karo Sumut

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karo, Sumatera Utara (Sumut), menyatakan bencana tanah longsor yang terjadi di Desa Semangat Gunung Kecamatan Merdeka, mengakibatkan sembilan orang meninggal dunia dan satu orang dinyatakan hilang.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini

2. Presiden Prabowo panggil Menaker bahas Upah Minimum Provinsi 2025

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri terkait di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin siang, salah satunya berkaitan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini

3. BGN: Program Makan Bergizi Gratis butuh 30 ribu ahli gizi

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut program Makan Bergizi Gratis membutuhkan 30 ribu ahli gizi yang akan disebar di setiap satuan layanan BGN untuk mengetahui karakteristik dan kebutuhan gizi di masing-masing daerah.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini

4. Mendikdasmen sampaikan komitmen pemerintah pada Hari Guru Nasional

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyampaikan sederet komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan profesi guru pada upacara peringatan Hari Guru Nasional.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini

5. PGRI setuju penghapusan PPDB zonasi demi pemerataan pendidikan

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi mengaku setuju dengan usulan penghapusan sistem zonasi sekolah, guna memberikan kesempatan yang sama kepada semua siswa untuk melanjutkan pendidikan di sekolah yang diinginkannya.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana mengupayakan suplai bahan baku protein untuk program makan bergizi gratis melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Hal ini disampaikan oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto dalam penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Senin (25/11/2024).

Yandri menekankan potensi besar yang dimiliki desa dalam penyediaan kebutuhan protein hewani.

"Kita punya dana desa 20 persen untuk ketahanan pangan yang tidak sekali pakai, tetapi dibuat modal untuk badan usaha milik desa dalam mengelola persiapan bahan baku makan siang bergizi, salah satunya sumber protein," ujarnya dikutip dari keterangan pers.

"Pentingnya kolaborasi ini karena Indonesia hampir sebagian besar adalah desa," tambahnya.

Menteri Yandri optimistis kolaborasi ini akan menyukseskan upaya desa dalam menyuplai bahan baku untuk program makan bergizi gratis, berkat pendampingan khusus dari kedua kementerian.

Menurutnya, banyak desa di Indonesia yang memiliki potensi yang belum dimaksimalkan.

"Kami mendorong BUMDesa yang akan jadi penggerak utama ekonomi desa tematik sesuai dengan potensinya," jelas Yandri.

Ia juga menilai, berdasarkan berbagai kunjungan kerjanya sejauh ini, banyak desa di Indonesia yang dapat dijadikan desa tematik sesuai potensi suplai bahan bakunya.

"Nanti ada desa tomat, desa cabai, desa bawang, desa nila, desa patin, kita wujudkan semua dengan kemampuan desa masing-masing," sebut politikus PAN.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyatakan optimismenya mengenai rencana suplai bahan baku protein untuk makan bergizi gratis dari desa.

"Tadi diskusi dengan Pak Mendes dan Pak Wamen, kalau beliau mencanangkan desa nila, desa lele, desa patin, beliau sudah ke 30 desa dan nginep di sana saya pikir kami juga harus ikut," ungkap Sakti.

"Ketika makan bergizi gratis jalan dan itu ada di setiap desa, lebih dari 75 ribu desa, kalau di sana bisa jadi pusat produksi seluruh bahan untuk makan bergizi gratis, maka ekonomi yang bergerak bisa 4 sampai 5 kali lipat," sambungnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana mengupayakan suplai bahan baku protein untuk program makan bergizi gratis melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Hal ini disampaikan oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto dalam penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Senin (25/11/2024).

Yandri menekankan potensi besar yang dimiliki desa dalam penyediaan kebutuhan protein hewani.

"Kita punya dana desa 20 persen untuk ketahanan pangan yang tidak sekali pakai, tetapi dibuat modal untuk badan usaha milik desa dalam mengelola persiapan bahan baku makan siang bergizi, salah satunya sumber protein," ujarnya dikutip dari keterangan pers.

"Pentingnya kolaborasi ini karena Indonesia hampir sebagian besar adalah desa," tambahnya.

Menteri Yandri optimistis kolaborasi ini akan menyukseskan upaya desa dalam menyuplai bahan baku untuk program makan bergizi gratis, berkat pendampingan khusus dari kedua kementerian.

Menurutnya, banyak desa di Indonesia yang memiliki potensi yang belum dimaksimalkan.

"Kami mendorong BUMDesa yang akan jadi penggerak utama ekonomi desa tematik sesuai dengan potensinya," jelas Yandri.

Ia juga menilai, berdasarkan berbagai kunjungan kerjanya sejauh ini, banyak desa di Indonesia yang dapat dijadikan desa tematik sesuai potensi suplai bahan bakunya.

"Nanti ada desa tomat, desa cabai, desa bawang, desa nila, desa patin, kita wujudkan semua dengan kemampuan desa masing-masing," sebut politikus PAN.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyatakan optimismenya mengenai rencana suplai bahan baku protein untuk makan bergizi gratis dari desa.

"Tadi diskusi dengan Pak Mendes dan Pak Wamen, kalau beliau mencanangkan desa nila, desa lele, desa patin, beliau sudah ke 30 desa dan nginep di sana saya pikir kami juga harus ikut," ungkap Sakti.

"Ketika makan bergizi gratis jalan dan itu ada di setiap desa, lebih dari 75 ribu desa, kalau di sana bisa jadi pusat produksi seluruh bahan untuk makan bergizi gratis, maka ekonomi yang bergerak bisa 4 sampai 5 kali lipat," sambungnya.

MERAUKE, iNewsJayapura.id - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk beserta rombongan memantau program nasional makan bergizi gratis di Merauke Papua Selatan yang di pusatkan dipinggiran kota Sekolah Dasar (SD) Inpres Gudang Arang Merauke.

Kedatangan Wamendagri didampingi Pj Gubernur Papua Selatan, Komjen Pol (Purn) Rudy Sufahriadi dan Pj Sekda Maddaremmeng beserta Forkopimda. Kunjungan ke sekolah dasar ini disambut tari-tarian khas Papua dari para siswa-siswi.

Kepala SD Inpres Gudang Arang Natalia Maria Remetwa, mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Wamendagri Ribka Haluk.

"Kunjungan ini merupakan penghormatan dan pengahargaan kepada kami,"ujarnya

Natalia mengungkapkan, program pembagian makanan sehat sangat berarti bagi anak-anak didik. Dia menyebut, jumlah siswa-siswi SD Gudang Arang yang menerima makan bergizi gratis sebanyak 283 orang.

Lanjut dia, program makan sehat ini bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan fisik namun juga menjadi penyemangat bagi anak-anak untuk terus belajar.

"Kami yakin dengan perut yang kenyang pikiran mereka akan lebih fokus untuk meraih cita-cita,"tambahnya

Natalia berharap dengan adanya program seperti ini anak-anak didik dapat mengasah potensi dan bakatnya. Ia juga berharap Wamendagri terus mendukung upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan didaerah ini, lebih khusus di SD Inpres Gudang Arang."tutupnya

Wamendagri Ribka Haluk mengatakan betapa pentingnya pemberian makan bergizi gratis bagi anak. Lantaran sangat disadari diseluruh Indonesia umumnya pada aspek rendahnya sumber daya manusia masih sangat tinggi, belum bisa bersaing dengan negara-negara lain.

"Bapak Presiden Prabowo betul-betul mempunyai tekad selama lima tahun kedepan kita harus memperbaiki asupan gizi bagi anak-anak yang akan melanjutkan program Indonesia emas di 2045,"kata Wamendagri.

Wamendagri Ribka mengungkapkan sudah ada penelitian bahwa di negara-negara yang maju program makanan bergizi yang diberikan kepada anak sangat berpengaruh.

Pemberian makanan bergizi dapat meningkatkan daya tahan anak dalam menerima proses-proses pembelajaran di sekolah.

"Program ini akan diuji cobakan selama lima tahun, sehingga sudah dimulai uji cobakan selama lima tahun. Kita akan bereksperimen mulai November-Desember diuji cobakan oleh seluruh pemerintah, para bupati, gubernur dan wali kota di Indonesia,"ujarnya.

Ribka Haluk mengatakan, program makanan bergizi ini multi efek, akan mendapatkan anak sehat yang sudah siap pada jam-jam sekolan akan menerima makan.

"Secara energi anak itu akan baik dalam mengikuti pendidikan dengan baik,"tambahnya

Program Makan Bergizi Gratis menjadi prioritas pemerintahan Presiden dan Wakilnya Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Program ini bakal menyasar 82,9 juta penerima selama lima tahun ke depan.

Dalam Perpres 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional tertuang empat target utama penerima program makan bergizi gratis, diantaranya Peserta Didik atau Pelajar dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), Negeri dan Swasta.

Selanjutnya, untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Sasaran Program Makan Siang Gratis dilakukan secara bertahap, pada 2025 sekitar 40 persen kemudian tahun berikutnya naik menjadi sekitar 80 persen dan target pada 2029 mencapai 100 persen.

Fokus awal program makan bergizi gratis yakni anak-anak sekolah dan kelompok rentan lainnya. Makan bergizi gratis akan diberikan dua kali, yakni pagi dan siang.

Uji coba Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dilakukan sejak Agustus 2024. Nantinya, Program Makan Bergizi Gratis akan dimulai pada 2 Januari 2025," pungkanya.

Setelah berkunjung ke SD Gudang Arang, Wamendagri Ribka Haluk memantau makan bergizi gratis di Taman Kanak-kanak Gudang Arang.

Editor : Darul Muttaqin

KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan sependapat dengan pandangan publik bahwa keikutsertaan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tidak seharusnya wajib, melainkan bersifat sukarela.

“Posisi saya, kalau tabungan, ya tabungan. Nama harus menyesuaikan fungsinya. Kalau mau wajib jangan pakai nama tabungan,” kata pria yang akrab disapa Ara itu dalam rapat pembahasan program 3 juta rumah dengan BP Tapera di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (26/11/2026).

Untuk itu, Ara meminta BP Tapera untuk membuat terobosan dan membuat sistem yang menarik agar program Tapera ini didukung oleh masyarakat.

“Jangan kerjanya kita maksa-maksa saja. Terkadang kita maksa tapi tidak ada manfaatnya, ya orang yang dipaksa marah lah. Jadi bapak tolong pikirkan bagaimana masyarakat mau menabung dengan Tapera dan keuntungan buat mereka apa,” kata dia.

Ia juga meminta kepada BP Tapera untuk memikirkan seandainya harus ada aturan yang perlu diubah guna mendukung program tiga juta rumah dan masyarakat bisa mendapatkan rumah dengan harga terjangkau.

Pemerintah memiliki program 3 juta rumah per tahun sebagai salah satu program prioritas dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat, utamanya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Salah satu upaya dalam mewujudkan program tersebut adalah pemanfaatan lahan sitaan koruptor.

Lahan sitaan yang berpotensi untuk membantu program tersebut adalah pemanfaatan lahan-lahan dengan total seluas 1.000 hektare di Banten yang disita Kejaksaan Agung dari koruptor.

Selain itu, Ara mengungkapkan hingga saat ini sudah ada setidaknya lima perusahaan yang berkomitmen mendukung program 3 juta rumah, di antaranya Agung Sedayu Group, Adaro Group, Salim Group, dan Astra melalui skema corporate social responsibility (CSR).

Data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menunjukkan hingga 30 Oktober 2024, capaian pembangunan perumahan oleh pemerintah mencapai 94.086 unit dari target 145.976 unit.

Pembangunan itu terdiri dari rumah susun 2.268 unit dari target 7.745 unit, rumah khusus 1.426 unit dari target 2.732 unit, dan realisasi rumah swadaya 90.402 unit dari target 135.319 unit.

Kemudian, capaian bantuan pembiayaan perumahan melalui program subsidi atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) mencapai 177.961 unit dari target 200.000 unit, serta 4.411 unit melalui program Tapera dari target 7.525 unit.

Jadi polemik

Mengutip pemberitaan Kompas.com sebelumnya, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengaku kaget ketika isu iuran Tapera belum lama ini mencuat dan menjadi polemik di tengah masyarakat.

Hal itu karena program Tapera sendiri mewajibkan seluruh karyawan untuk membayar iuran seber 3 persen dari gajinya.

“Kita pahami bahwa pada akhir Mei 2024 lalu, informasi tentang Tapera ini sempat membuat heboh, bukan hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya," ujarnya dalam sebuah forum diskusi di Jakarta, Kamis (3/10/2024).

"Terus terang kita juga kaget. Apalagi kami baru ditugaskan kurang lebih 1,5 bulan. Kami dilantik di tanggal 13 Maret 2024,” tambah dia.

Padahal, lanjut Heru, pemotongan 3 persen gaji karyawan sebetulnya sudah diatur sejak tahun 2020 lalu yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera.

Akan tetapi, beleid itu direvisi lantaran memiliki substansi yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.

“Contohnya adalah pengelolaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ya, yang tadi mungkin gambar-gambar rumahnya, itu belum diatur," beber Heru.

"Padahal penugasan untuk mengelola FLPP yang bersumber dari APBN itu sudah diamanahkan dari tahun 2021, PP-nya tadi dari 2020. Sehingga belum ada cantolannya. Kita percepatlah cantolan untuk pengelolaan FLPP dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola,” jelas dia lagi.

Akan tetapi revisi tersebut, justru menuai polemik di tengah masyarakat. Dia menyebut respon khalayak begitu luar biasa, di mana yang menjadi fokus masyarakat bukanlah peningkatan tata kelola FLPP-nya, melainkan restatement dari iuran 3 persen yang mana sebetulnya itu juga sudah diatur dalam PP Nomor 25 Tahun 2020.

“Saya renungi lagi, saya cek lagi itu PP Nomor 25 Tahun 2020 terbit kapan? Tanggal 20 Mei 2020. Oh pantas, padahal pengaturan 3 persennya itu sudah lama. Cuma waktu itu karena kita lagi ada pandemi Covid-19, Peraturan Pemerintah dan seluruh masyarakat fokus ke isu Covid-19,” kata Heru.

“Adanya PP yang baru terbit itu rupanya luput dari perhatian publik. Baru ketika muncul revisinya, walaupun itu enggak ngotak-ngatik yang 3 persen tadi, tapi karena kita restatement iuran direvisi PP-nya, kemudian itulah yang dihebohkan,” pungkasnya.