ANTARA - Guna memastikan seluruh siswa di wilayahnya mendapatkan Makan Bergizi Gratis (MBG) Pemkot Madiun mengoperasikan satu lagi dapur MBG yang ada di Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman Kota Madiun. Hal ini karena belum semua siswa menerima program MBG karena keterbatasan jumlah dan kemampuan dapur penyedia.
(Rindhu Dwi Kartiko/Denno Ramdha Asmara/I Gusti Agung Ayu N)

SOLO, KOMPAS.com - Wali Kota Solo, Respati Ardi, melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pascalibur Lebaran di SMPN 14 Solo, Jawa Tengah, pada Senin (14/4/2025).

Peninjauan ini dilakukan setelah Respati mengunjungi dapur SPPG Jebres, yang didampingi oleh Kepala SPPG Jebres, Jhoni Prabowo.

Respati menjelaskan bahwa kunjungannya ke dapur SPPG dan lokasi MBG bertujuan untuk memastikan bahwa urutan pendistribusian program dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berjalan dengan baik.

"Tadi kita cek urutan dari SPPG dulu. Alur mulai masak sampai in loading out sampai tempat cuci piring. Tadi sudah higienis. Lalu saya cek urutan ke SMPN 14 pendistribusiannya," ungkapnya.

Menurutnya, alur pendistribusian MBG dari dapur SPPG hingga sekolah sudah sangat baik, dengan dua petugas SPPG yang bertanggung jawab dalam proses distribusi.

Setibanya di lokasi, makanan yang disajikan dalam wadah stainless steel diturunkan dari mobil dan ditempatkan di aula sekolah.

Menu makanan kemudian diambil oleh tiga siswa perwakilan dari masing-masing kelas untuk dibagikan kepada teman-teman sekelas mereka.

"Jadi saya rasa alurnya sudah sangat baik, efektif dan efisien. Jadi tidak ada lagi penambahan petugas dalam pembagian ke anak-anak. Tapi melibatkan anak-anak langsung untuk membagi ke teman-temannya," tambah Respati.

Siswa di Solo bisa menabung

Menu MBG pada hari pertama pascalibur Lebaran terdiri dari nasi, ayam, sayur, susu kotak, dan jeruk.

Para siswa tampak menikmati makanan yang disajikan.

Respati juga menyampaikan bahwa dengan adanya program MBG, siswa di Solo dapat menabung.

"Anak-anak lahap, suka, dan kita cek rata-rata uang saku di Kota Solo Rp 10.000- Rp 15.000. Dan dengan MBG ini mereka bisa menabung Rp 5.000-Rp 7.000 karena untuk makan sudah ada dari MBG ini," jelasnya.

Program MBG resmi dimulai di Solo pada Senin (13/1/2025) dengan sasaran sebanyak 2.787 siswa.

PEMERINTAH Indonesia menetapkan target ambisius membangun 3 juta rumah per tahun untuk
mengatasi backlog hunian yang mencapai 9,9 juta unit (data Kementerian PUPR, 2023).

Pada saat yang sama, anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terkena efisiensi menjadi Rp 3,6 triliun untuk tahun anggaran (TA) 2025.

Sementara itu, dari penilaian Ketua DPP REI Joko Suranto, Presiden Prabowo akhir-akhir ini lebih berfokus pada program-program lain.

Joko juga menyoroti langkah Kementerian PKP yang alih-alih menaungi, justru curiga terhadap pengembang properti menyusul maraknya inspeksi terhadap perumahan subsidi.

Di balik semua tantangan dan kegelisahan ini, ada realitas yang sangat mendasar yang harus
dicari solusinya.

Bahwa 60 persen tenaga kerja Indonesia berpenghasilan tidak tetap (BPS, 2023) dan kesulitan mengakses KPR karena sistem perbankan yang saat ini tidak mengakomodasi mereka dengan maksimal.

Tanpa solusi yang menyasar akar masalah ini, target 3 juta rumah berisiko menjadi proyek simbolis tanpa dampak riil.

Regulasi dan Ketimpangan Akses

Sektor informal yang mencakup pekerja harian, pelaku UMKM, dan freelancer, membentuk
mayoritas backlog perumahan. Namun, perbankan masih mengandalkan metode kaku dalam
menilai kemampuan bayar.

Dalam praktek perbankan saat ini, pendapatan pengusaha mikro yang dianggap dijadikan dasar pemberian KPR hanya diambil 30-40% dari pendapatan dalam pembukuannya, sementara pekerja tetap dapat dihitung dari 50-70% pendapatannya.

Pembedaan perlakuan seperti ini memperlebar kesenjangan, karena kelompok informal adalah pendorong ekonomi yang justru paling membutuhkan dukungan.

Kerentanan ini semakin nyata dari data BPS yang menunjukkan bahwa kelas menengah di Indonesia terus turun dalam 5 tahun terakhir.

Pada 2019 jumlah kelas menengah Indonesia mencapai 57,33 juta orang, setara 21,45% dari total penduduk.

Setelah itu populasinya terus turun, hingga menjadi 47,85 juta orang atau 17,13% dari total penduduk pada 2024.

Ditambah lagi, Data Pefindo mengindikasikan lebih dari 14 juta warga Indonesia terlilit pinjol dengan Non-performing Loan (NPL) mencapai 5% dan hampir dari setengahnya ada di rentang usia 21-30 tahun.

Data-data ini menjadi alarm besarnya jumlah calon nasabah yang berisiko tidak bisa mendapat akses pendanaan untuk memenuhi kebutuhan hunian.

Sehingga, masalah ini bukan hanya mengakibatkan sulitnya sebagian kalangan untuk memiliki
rumah, tapi juga akses terhadap layanan keuangan secara keseluruhan.

Sebagai contoh, di Indonesia hanya 23% saja masyarakat yang sudah benar-benar mampu mengakses layanan perbankan, jauh lebih kecil dibanding Thailand 37%, Malaysia 45% dan Singapura 60% (Euromonitor).

Bank Indonesia dan Dilema Intervensi Moneter

Langkah Menteri PKP Maruarar Sirait meminta Bank Indonesia (BI) membeli Surat Berharga
Negara (SBN) untuk menutupi defisit anggaran (Tempo, 2025) menuai pro-kontra.

Di satu sisi, injeksi likuiditas melalui program khusus ini bisa langsung terlihat dampaknya. Sebagai contoh, program FLPP yang secara spesifik menyasar MBR dengan program khusus dan terukur.

Di sisi lain, penerbitan SBN secara agresif dalam jangka panjang berisiko memicu crowding-out effect di mana imbal balik SBN yang menarik, minim resiko, dan mudah diakses ini secara berangsur mengedit likuiditas masyarakat yang berinvestasi.

Dengan demikian, pada akhirnya mengurangi likuiditas perbankan, sehingga meningkatkan Cost of Fund dan suku bunga.

Sebagai gambaran, data Kementrian Keuangan menunjukkan bahwa kepemilikan SBN oleh invididu dalam 5 tahun terakhir meningkat lebih dari 4 kali lipat.

Crowding-out effect ini ditengarai sebagai salah satu faktor lesunya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebagai cermin antusiasme dalam dunia usaha oleh beberapa analis dan manajer investasi dalam beberapa waktu belakangan.

Bahkan, Bursa Saham Indonesia sempat mengalami trading halt akibat penurunan hingga lebih dari 5% dalam sesi I pada 18 Maret 2025 lalu.

Lebih jauh lagi, di tengah keterbatasan kapasitas fiskal untuk mendanai program-program unggulan, pemerintah harus lebih cermat dalam menentukan prioritas.

Program unggulan Presiden Prabowo seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) serta investasi dalam berbagai sektor strategis seperti diversifikasi energi terbarukan melalui Danantara, memang penting namun manfaatnya baru dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Di antara program-program unggulan pemerintah saat ini, program penyediaan perumahan dapat menawarkan dampak yang lebih langsung dan meluas.

Data BI mencatat, sektor properti menyumbang 14% dari total kredit perbankan (2024). Jika likuiditas terkonsentrasi pada proyek pemerintah seperti program jangka panjang apalagi defisit anggaran dan pembayaran hutang, maka dikuatirkan pengembang swasta, terutama UKM, akan kesulitan bersaing mendapat likuiditas.

Belum lagi tekanan pada nilai tukar rupiah akibat ketergantungan bahan bangunan impor (30% dari total kebutuhan, Kementerian Perdagangan, 2023).

Tanpa kehati-hatian, penerbitan SBN secara agresif dan intervensi BI justru bisa mengorbankan stabilitas makroekonomi yang sudah rapuh.

Cakrawala Inovasi: Memanfaatkan Potensi Sektor Informal

Di tengah kebuntuan regulasi dan intervensi moneter, inisiatif berbasis pasar menawarkan harapan.

Skema Pra KPR (Rent-to-Own), misalnya, dapat digunakan untuk membuktikan rekam jejak kredit tanpa bergantung pada slip gaji dan rekam jejak kolektabilitas di masa lalu, sehingga masyarakat berpenghasilan tidak tetap dan mereka yang masih berusaha recover dari pandemi bisa mendapat penilaian kredit yang lebih baik.

Peserta Pra KPR membayar sewa setara cicilan KPR selama jangka waktu tertentu, sehingga menjadi dasar untuk perhitungan repayment capacity.

Program ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada skema subsidi yang saat ini sangat bergantung pada suntikan likuiditas, tetapi juga membuka akses bagi kelompok yang sebelumnya dianggap tidak bankable.

Rekomendasi untuk Kebijakan yang Berpihak

Agar program 3 juta rumah tidak sekadar jadi wacana, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai terobosan dan kolaborasi-kolaborasi dari sektor swasta.

Suntikan likuiditas bukan satu-satunya solusi, apalagi jika mempertaruhkan kondisi makroprudensial.

Menyadari besarnya populasi masyarakat dengan penghasilan tidak tetap di sektor informal, pemerintah dan regulator keuangan perlu memberi relaksasi kebijakan dan insentif fiskal bagi pengembang yang ingin mengakomodasi masyarakat berpenghasilan tidak tetap.

Terakhir, pemerintah harus senantiasa memperkuat Literasi Keuangan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada pinjaman online (pinjol) yang menjebak 14 juta warga (AFPI, 2024) sampai-sampai menghalangi mereka dari transaksi properti yang memiliki ticket size lebih besar, di mana sektor properti diketahui menggerakan ekonomi dengan keterkaitan pada 185 sub sektor industri lain (Data REI, 2023).

Target 3 juta rumah harus menjadi momentum memperbaiki kondisi sistemik yang selama ini
memarginalkan sektor informal.

Inovasi seperti Pra KPR dapat menjadi solusi berbasis data dan kolaborasi swasta-publik bisa menjadi jalan tengah antara ambisi kebijakan dan realitas lapangan.

Tanpa pendekatan yang inklusif, program ini berisiko mengulang kesalahan masa lalu: membangun rumah, tetapi melupakan manusia yang akan menghuninya.

PEMERINTAH Indonesia menetapkan target ambisius membangun 3 juta rumah per tahun untuk
mengatasi backlog hunian yang mencapai 9,9 juta unit (data Kementerian PUPR, 2023).

Pada saat yang sama, anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terkena efisiensi menjadi Rp 3,6 triliun untuk tahun anggaran (TA) 2025.

Sementara itu, dari penilaian Ketua DPP REI Joko Suranto, Presiden Prabowo akhir-akhir ini lebih berfokus pada program-program lain.

Joko juga menyoroti langkah Kementerian PKP yang alih-alih menaungi, justru curiga terhadap pengembang properti menyusul maraknya inspeksi terhadap perumahan subsidi.

Di balik semua tantangan dan kegelisahan ini, ada realitas yang sangat mendasar yang harus
dicari solusinya.

Bahwa 60 persen tenaga kerja Indonesia berpenghasilan tidak tetap (BPS, 2023) dan kesulitan mengakses KPR karena sistem perbankan yang saat ini tidak mengakomodasi mereka dengan maksimal.

Tanpa solusi yang menyasar akar masalah ini, target 3 juta rumah berisiko menjadi proyek simbolis tanpa dampak riil.

Regulasi dan Ketimpangan Akses

Sektor informal yang mencakup pekerja harian, pelaku UMKM, dan freelancer, membentuk
mayoritas backlog perumahan. Namun, perbankan masih mengandalkan metode kaku dalam
menilai kemampuan bayar.

Dalam praktek perbankan saat ini, pendapatan pengusaha mikro yang dianggap dijadikan dasar pemberian KPR hanya diambil 30-40% dari pendapatan dalam pembukuannya, sementara pekerja tetap dapat dihitung dari 50-70% pendapatannya.

Pembedaan perlakuan seperti ini memperlebar kesenjangan, karena kelompok informal adalah pendorong ekonomi yang justru paling membutuhkan dukungan.

Kerentanan ini semakin nyata dari data BPS yang menunjukkan bahwa kelas menengah di Indonesia terus turun dalam 5 tahun terakhir.

Pada 2019 jumlah kelas menengah Indonesia mencapai 57,33 juta orang, setara 21,45% dari total penduduk.

Setelah itu populasinya terus turun, hingga menjadi 47,85 juta orang atau 17,13% dari total penduduk pada 2024.

Ditambah lagi, Data Pefindo mengindikasikan lebih dari 14 juta warga Indonesia terlilit pinjol dengan Non-performing Loan (NPL) mencapai 5% dan hampir dari setengahnya ada di rentang usia 21-30 tahun.

Data-data ini menjadi alarm besarnya jumlah calon nasabah yang berisiko tidak bisa mendapat akses pendanaan untuk memenuhi kebutuhan hunian.

Sehingga, masalah ini bukan hanya mengakibatkan sulitnya sebagian kalangan untuk memiliki
rumah, tapi juga akses terhadap layanan keuangan secara keseluruhan.

Sebagai contoh, di Indonesia hanya 23% saja masyarakat yang sudah benar-benar mampu mengakses layanan perbankan, jauh lebih kecil dibanding Thailand 37%, Malaysia 45% dan Singapura 60% (Euromonitor).

Bank Indonesia dan Dilema Intervensi Moneter

Langkah Menteri PKP Maruarar Sirait meminta Bank Indonesia (BI) membeli Surat Berharga
Negara (SBN) untuk menutupi defisit anggaran (Tempo, 2025) menuai pro-kontra.

Di satu sisi, injeksi likuiditas melalui program khusus ini bisa langsung terlihat dampaknya. Sebagai contoh, program FLPP yang secara spesifik menyasar MBR dengan program khusus dan terukur.

Di sisi lain, penerbitan SBN secara agresif dalam jangka panjang berisiko memicu crowding-out effect di mana imbal balik SBN yang menarik, minim resiko, dan mudah diakses ini secara berangsur mengedit likuiditas masyarakat yang berinvestasi.

Dengan demikian, pada akhirnya mengurangi likuiditas perbankan, sehingga meningkatkan Cost of Fund dan suku bunga.

Sebagai gambaran, data Kementrian Keuangan menunjukkan bahwa kepemilikan SBN oleh invididu dalam 5 tahun terakhir meningkat lebih dari 4 kali lipat.

Crowding-out effect ini ditengarai sebagai salah satu faktor lesunya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebagai cermin antusiasme dalam dunia usaha oleh beberapa analis dan manajer investasi dalam beberapa waktu belakangan.

Bahkan, Bursa Saham Indonesia sempat mengalami trading halt akibat penurunan hingga lebih dari 5% dalam sesi I pada 18 Maret 2025 lalu.

Lebih jauh lagi, di tengah keterbatasan kapasitas fiskal untuk mendanai program-program unggulan, pemerintah harus lebih cermat dalam menentukan prioritas.

Program unggulan Presiden Prabowo seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) serta investasi dalam berbagai sektor strategis seperti diversifikasi energi terbarukan melalui Danantara, memang penting namun manfaatnya baru dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Di antara program-program unggulan pemerintah saat ini, program penyediaan perumahan dapat menawarkan dampak yang lebih langsung dan meluas.

Data BI mencatat, sektor properti menyumbang 14% dari total kredit perbankan (2024). Jika likuiditas terkonsentrasi pada proyek pemerintah seperti program jangka panjang apalagi defisit anggaran dan pembayaran hutang, maka dikuatirkan pengembang swasta, terutama UKM, akan kesulitan bersaing mendapat likuiditas.

Belum lagi tekanan pada nilai tukar rupiah akibat ketergantungan bahan bangunan impor (30% dari total kebutuhan, Kementerian Perdagangan, 2023).

Tanpa kehati-hatian, penerbitan SBN secara agresif dan intervensi BI justru bisa mengorbankan stabilitas makroekonomi yang sudah rapuh.

Cakrawala Inovasi: Memanfaatkan Potensi Sektor Informal

Di tengah kebuntuan regulasi dan intervensi moneter, inisiatif berbasis pasar menawarkan harapan.

Skema Pra KPR (Rent-to-Own), misalnya, dapat digunakan untuk membuktikan rekam jejak kredit tanpa bergantung pada slip gaji dan rekam jejak kolektabilitas di masa lalu, sehingga masyarakat berpenghasilan tidak tetap dan mereka yang masih berusaha recover dari pandemi bisa mendapat penilaian kredit yang lebih baik.

Peserta Pra KPR membayar sewa setara cicilan KPR selama jangka waktu tertentu, sehingga menjadi dasar untuk perhitungan repayment capacity.

Program ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada skema subsidi yang saat ini sangat bergantung pada suntikan likuiditas, tetapi juga membuka akses bagi kelompok yang sebelumnya dianggap tidak bankable.

Rekomendasi untuk Kebijakan yang Berpihak

Agar program 3 juta rumah tidak sekadar jadi wacana, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai terobosan dan kolaborasi-kolaborasi dari sektor swasta.

Suntikan likuiditas bukan satu-satunya solusi, apalagi jika mempertaruhkan kondisi makroprudensial.

Menyadari besarnya populasi masyarakat dengan penghasilan tidak tetap di sektor informal, pemerintah dan regulator keuangan perlu memberi relaksasi kebijakan dan insentif fiskal bagi pengembang yang ingin mengakomodasi masyarakat berpenghasilan tidak tetap.

Terakhir, pemerintah harus senantiasa memperkuat Literasi Keuangan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada pinjaman online (pinjol) yang menjebak 14 juta warga (AFPI, 2024) sampai-sampai menghalangi mereka dari transaksi properti yang memiliki ticket size lebih besar, di mana sektor properti diketahui menggerakan ekonomi dengan keterkaitan pada 185 sub sektor industri lain (Data REI, 2023).

Target 3 juta rumah harus menjadi momentum memperbaiki kondisi sistemik yang selama ini
memarginalkan sektor informal.

Inovasi seperti Pra KPR dapat menjadi solusi berbasis data dan kolaborasi swasta-publik bisa menjadi jalan tengah antara ambisi kebijakan dan realitas lapangan.

Tanpa pendekatan yang inklusif, program ini berisiko mengulang kesalahan masa lalu: membangun rumah, tetapi melupakan manusia yang akan menghuninya.

PEMERINTAH Indonesia menetapkan target ambisius membangun 3 juta rumah per tahun untuk
mengatasi backlog hunian yang mencapai 9,9 juta unit (data Kementerian PUPR, 2023).

Pada saat yang sama, anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terkena efisiensi menjadi Rp 3,6 triliun untuk tahun anggaran (TA) 2025.

Sementara itu, dari penilaian Ketua DPP REI Joko Suranto, Presiden Prabowo akhir-akhir ini lebih berfokus pada program-program lain.

Joko juga menyoroti langkah Kementerian PKP yang alih-alih menaungi, justru curiga terhadap pengembang properti menyusul maraknya inspeksi terhadap perumahan subsidi.

Di balik semua tantangan dan kegelisahan ini, ada realitas yang sangat mendasar yang harus
dicari solusinya.

Bahwa 60 persen tenaga kerja Indonesia berpenghasilan tidak tetap (BPS, 2023) dan kesulitan mengakses KPR karena sistem perbankan yang saat ini tidak mengakomodasi mereka dengan maksimal.

Tanpa solusi yang menyasar akar masalah ini, target 3 juta rumah berisiko menjadi proyek simbolis tanpa dampak riil.

Regulasi dan Ketimpangan Akses

Sektor informal yang mencakup pekerja harian, pelaku UMKM, dan freelancer, membentuk
mayoritas backlog perumahan. Namun, perbankan masih mengandalkan metode kaku dalam
menilai kemampuan bayar.

Dalam praktek perbankan saat ini, pendapatan pengusaha mikro yang dianggap dijadikan dasar pemberian KPR hanya diambil 30-40% dari pendapatan dalam pembukuannya, sementara pekerja tetap dapat dihitung dari 50-70% pendapatannya.

Pembedaan perlakuan seperti ini memperlebar kesenjangan, karena kelompok informal adalah pendorong ekonomi yang justru paling membutuhkan dukungan.

Kerentanan ini semakin nyata dari data BPS yang menunjukkan bahwa kelas menengah di Indonesia terus turun dalam 5 tahun terakhir.

Pada 2019 jumlah kelas menengah Indonesia mencapai 57,33 juta orang, setara 21,45% dari total penduduk.

Setelah itu populasinya terus turun, hingga menjadi 47,85 juta orang atau 17,13% dari total penduduk pada 2024.

Ditambah lagi, Data Pefindo mengindikasikan lebih dari 14 juta warga Indonesia terlilit pinjol dengan Non-performing Loan (NPL) mencapai 5% dan hampir dari setengahnya ada di rentang usia 21-30 tahun.

Data-data ini menjadi alarm besarnya jumlah calon nasabah yang berisiko tidak bisa mendapat akses pendanaan untuk memenuhi kebutuhan hunian.

Sehingga, masalah ini bukan hanya mengakibatkan sulitnya sebagian kalangan untuk memiliki
rumah, tapi juga akses terhadap layanan keuangan secara keseluruhan.

Sebagai contoh, di Indonesia hanya 23% saja masyarakat yang sudah benar-benar mampu mengakses layanan perbankan, jauh lebih kecil dibanding Thailand 37%, Malaysia 45% dan Singapura 60% (Euromonitor).

Bank Indonesia dan Dilema Intervensi Moneter

Langkah Menteri PKP Maruarar Sirait meminta Bank Indonesia (BI) membeli Surat Berharga
Negara (SBN) untuk menutupi defisit anggaran (Tempo, 2025) menuai pro-kontra.

Di satu sisi, injeksi likuiditas melalui program khusus ini bisa langsung terlihat dampaknya. Sebagai contoh, program FLPP yang secara spesifik menyasar MBR dengan program khusus dan terukur.

Di sisi lain, penerbitan SBN secara agresif dalam jangka panjang berisiko memicu crowding-out effect di mana imbal balik SBN yang menarik, minim resiko, dan mudah diakses ini secara berangsur mengedit likuiditas masyarakat yang berinvestasi.

Dengan demikian, pada akhirnya mengurangi likuiditas perbankan, sehingga meningkatkan Cost of Fund dan suku bunga.

Sebagai gambaran, data Kementrian Keuangan menunjukkan bahwa kepemilikan SBN oleh invididu dalam 5 tahun terakhir meningkat lebih dari 4 kali lipat.

Crowding-out effect ini ditengarai sebagai salah satu faktor lesunya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebagai cermin antusiasme dalam dunia usaha oleh beberapa analis dan manajer investasi dalam beberapa waktu belakangan.

Bahkan, Bursa Saham Indonesia sempat mengalami trading halt akibat penurunan hingga lebih dari 5% dalam sesi I pada 18 Maret 2025 lalu.

Lebih jauh lagi, di tengah keterbatasan kapasitas fiskal untuk mendanai program-program unggulan, pemerintah harus lebih cermat dalam menentukan prioritas.

Program unggulan Presiden Prabowo seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) serta investasi dalam berbagai sektor strategis seperti diversifikasi energi terbarukan melalui Danantara, memang penting namun manfaatnya baru dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Di antara program-program unggulan pemerintah saat ini, program penyediaan perumahan dapat menawarkan dampak yang lebih langsung dan meluas.

Data BI mencatat, sektor properti menyumbang 14% dari total kredit perbankan (2024). Jika likuiditas terkonsentrasi pada proyek pemerintah seperti program jangka panjang apalagi defisit anggaran dan pembayaran hutang, maka dikuatirkan pengembang swasta, terutama UKM, akan kesulitan bersaing mendapat likuiditas.

Belum lagi tekanan pada nilai tukar rupiah akibat ketergantungan bahan bangunan impor (30% dari total kebutuhan, Kementerian Perdagangan, 2023).

Tanpa kehati-hatian, penerbitan SBN secara agresif dan intervensi BI justru bisa mengorbankan stabilitas makroekonomi yang sudah rapuh.

Cakrawala Inovasi: Memanfaatkan Potensi Sektor Informal

Di tengah kebuntuan regulasi dan intervensi moneter, inisiatif berbasis pasar menawarkan harapan.

Skema Pra KPR (Rent-to-Own), misalnya, dapat digunakan untuk membuktikan rekam jejak kredit tanpa bergantung pada slip gaji dan rekam jejak kolektabilitas di masa lalu, sehingga masyarakat berpenghasilan tidak tetap dan mereka yang masih berusaha recover dari pandemi bisa mendapat penilaian kredit yang lebih baik.

Peserta Pra KPR membayar sewa setara cicilan KPR selama jangka waktu tertentu, sehingga menjadi dasar untuk perhitungan repayment capacity.

Program ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada skema subsidi yang saat ini sangat bergantung pada suntikan likuiditas, tetapi juga membuka akses bagi kelompok yang sebelumnya dianggap tidak bankable.

Rekomendasi untuk Kebijakan yang Berpihak

Agar program 3 juta rumah tidak sekadar jadi wacana, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai terobosan dan kolaborasi-kolaborasi dari sektor swasta.

Suntikan likuiditas bukan satu-satunya solusi, apalagi jika mempertaruhkan kondisi makroprudensial.

Menyadari besarnya populasi masyarakat dengan penghasilan tidak tetap di sektor informal, pemerintah dan regulator keuangan perlu memberi relaksasi kebijakan dan insentif fiskal bagi pengembang yang ingin mengakomodasi masyarakat berpenghasilan tidak tetap.

Terakhir, pemerintah harus senantiasa memperkuat Literasi Keuangan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada pinjaman online (pinjol) yang menjebak 14 juta warga (AFPI, 2024) sampai-sampai menghalangi mereka dari transaksi properti yang memiliki ticket size lebih besar, di mana sektor properti diketahui menggerakan ekonomi dengan keterkaitan pada 185 sub sektor industri lain (Data REI, 2023).

Target 3 juta rumah harus menjadi momentum memperbaiki kondisi sistemik yang selama ini
memarginalkan sektor informal.

Inovasi seperti Pra KPR dapat menjadi solusi berbasis data dan kolaborasi swasta-publik bisa menjadi jalan tengah antara ambisi kebijakan dan realitas lapangan.

Tanpa pendekatan yang inklusif, program ini berisiko mengulang kesalahan masa lalu: membangun rumah, tetapi melupakan manusia yang akan menghuninya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Palembang akan kembali berjalan, hari ini (14/4/2025). Program besutan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu sempat stop karena libur Ramadan dan Idulfitri.

Penyaluran MBG ini akan dibagikan serentak ke sejumlah sekolah yang sudah menerima MBG sejak 6 Januari lalu.

"MBG akan dimulai di sekolah kami, Senin (14/4/2025)," kata salah satu guru SDN 25 Palembang, Umi Nurhasanah, Minggu (13/4/2025).

Umi menjelaskan, saat Ramadan pembagian MBG masih berjalan, tapi menunya berupa takjil seperti kurma, biskuit, telur dan beberapa menu lainnya.

"Takjil saat Ramadan, anak-anak suka apalagi ada telur rebus dan biskuit," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Palembang Adrianus Amri mengatakan program MBG dimulai lagi pada 14 April karena Kegiatan Belajar dan Mengajar (KBM) baru efektif, meski beberapa sekolah sudah lebih dulu masuk pada 9 April 2025.

"Kembali berjalan 14 April dengan skema dan menu MBG sama, berjalan kembali normal," katanya.

Diakui Amri, pelaksanaan MBG di Palembang memang belum bisa menyentuh seluruh sekolah. Salah satu alasannya karena ketersediaan dapur MBG yang belum banyak tersedia.

"Untuk target itu 300 sekolah tapi yang baru terlaksana di 85 titik," katanya.

Sementara itu, Ketua DPD Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia, Sumatera Selatan (PPJI Sumsel) sekaligus penanggung jawab dapur umum MBG di Palembang, Evie Hadenli mengatakan rencana penambahan titik dapur sudah ada. Bahkan tidak hanya di Palembang.

Namun, untuk penyaluran masih dalam proses dan pembagian MBG di sejumlah sekolah butuh persiapan matang dan harus mengikuti teknis yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).

"Perlahan, bisa dibagikan (untuk semua sekolah). Sekarang fokus yang sudah terdata dulu," pungkasnya.

Video: Saran Menu Makan Gratis yang Bergizi dan Awet hingga Jam Buka Puasa

Video: Saran Menu Makan Gratis yang Bergizi dan Awet hingga Jam Buka Puasa

SEMARANG, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) mengumumkan pemanfaatan 21 aset milik Pemprov dan satu aset milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk dijadikan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Aset tersebut terdiri dari 12 bangunan dan 7 bidang tanah yang akan mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tersebut.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menjelaskan bahwa aset yang akan digunakan sebagai dapur SPPG merupakan hasil pemetaan yang dilakukan oleh Tim Percepatan Program MBG.

"Aset ini akan dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas program Makan Bergizi Gratis di Jawa Tengah," ujarnya, dalam rilis yang diterima, Minggu (13/4/2025).

Selain pemanfaatan aset, Luthfi juga mengungkapkan bahwa terdapat 34 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jateng yang memiliki fasilitas katering, tata boga, dan kantin tipe A yang sudah bersertifikat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Saat ini, sudah ada 7 satuan pendidikan yang diusulkan untuk berpartisipasi dalam dapur SPPG.

"Langkah ke depan kita bentuk tim MBG di tingkat kabupaten. Kemudian kita akan rapatkan dengan seluruh stakeholder untuk bersama-sama menyukseskan kegiatan ini," kata dia.

Banjarbaru (ANTARA) - Komisi IX DPR RI dan Badan Gizi Nasional berkolaborasi memprioritaskan Program Makan Bergizi Gratis bagi anak-anak dan ibu hamil dalam rangka menanggulangi permasalahan gizi di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

"Kami telah menggelar sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat di Banjarbaru yang melibatkan lebih dari 300 peserta. Ini adalah upaya pendekatan secara bertahap yang diusung BGN untuk menyediakan MBG bagi masyarakat yang membutuhkan,” kata Anggota Komisi IX DPR RI Mariana di Banjarbaru, Minggu.

MBG merupakan manifestasi dari Presiden Prabowo untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang unggul dan berdaya saing.

“Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) harus kita mulai dari pemenuhan gizi sejak dini. Karenanya, pencegahan stunting dan gizi buruk menjadi prioritas karena berampak signifikan terhadap tumbuh kembang serta kecerdasan anak di masa mendatang,” ujarnya.

Mariana berharap kegiatan sosialisasi di Banjarbaru yang juga melibatkan Dinas Kesehatan setempat itu dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terkait gizi seimbang yang dibutuhkan tubuh, serta mengerti tujuan dari MBG yang dilaksanakan bersama BGN.

Sementara itu, Pembina Tingkat I/IVB BGN Wahyudi Indrayana mengatakan bahwa peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk menyukseskan program pemenuhan gizi nasional seperti MBG.

Selain itu, BGN juga membuka ruang kolaborasi bagi masyarakat yang ingin berkontribusi dalam program tersebut, baik melalui kemitraan dalam pelaksanaan Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPP) maupun melalui edukasi bagi keluarga tentang pentingnya akses terhadap makan bergizi secara merata dan berkelanjutan.

Banjarbaru (ANTARA) - Komisi IX DPR RI dan Badan Gizi Nasional (BGN) berkolaborasi memprioritaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-anak dan ibu hamil dalam rangka menanggulangi permasalahan gizi di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

"Kami telah menggelar sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat di Banjarbaru yang melibatkan lebih dari 300 peserta. Ini adalah upaya pendekatan secara bertahap yang diusung BGN untuk menyediakan MBG bagi masyarakat yang membutuhkan,” kata Anggota Komisi IX DPR RI Mariana dalam keterangannya di Banjarbaru, Minggu.

Ia menjelaskan bahwa MBG merupakan manifestasi dari Presiden Prabowo untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang unggul dan berdaya saing.

“Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) harus kita mulai dari pemenuhan gizi sejak dini. Karenanya, pencegahan stunting dan gizi buruk menjadi prioritas karena berampak signifikan terhadap tumbuh kembang serta kecerdasan anak di masa mendatang,” ujarnya.

Mariana berharap kegiatan sosialisasi di Banjarbaru yang juga melibatkan Dinas Kesehatan setempat itu dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terkait gizi seimbang yang dibutuhkan tubuh, serta mengerti tujuan dari MBG yang dilaksanakan bersama BGN.

Sementara itu, Pembina Tingkat I/IVB BGN Wahyudi Indrayana mengatakan bahwa peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk menyukseskan program pemenuhan gizi nasional seperti MBG.

Selain itu, BGN juga membuka ruang kolaborasi bagi masyarakat yang ingin berkontribusi dalam program tersebut, baik melalui kemitraan dalam pelaksanaan Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPP) maupun melalui edukasi bagi keluarga tentang pentingnya akses terhadap makan bergizi secara merata dan berkelanjutan.

“Program ini bukan hanya intervensi jangka pendek, tetapi menjadi langkah strategis membangun fondasi kuat menuju Indonesia Emas 2045,” tutur Wahyudi.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinas Kesehatan Banjarbaru Maulidah menjelaskan pentingnya peran seluruh pihak menyukseskan Program MBG karena saat ini Indonesia tengah menghadapi fenomena intergenerational malnutrition.

Ia mengatakan fenomena ini mengalami triple burden of malnutrition seperti kekurangan gizi, kelebihan gizi, dan kekurangan mikronutrien secara bersamaan. Fenomena ini terjadi sejak masa kehamilan, kelahiran, hingga fase pertumbuhan anak.

Selain itu, kata Maulidah, peran masyarakat juga dibutuhkan dalam pengawasan keamanan pangan agar visi besar pemenuhan gizi nasional ini dapat terwujud secara berkelanjutan.

“Oleh karena itu, kami meminta tim sekolah juga berperan dalam pengawasan pangan bagi anak didik di lingkungan sekolah. Termasuk tim kesehatan di lingkungan masyarakat seperti Ketua RT, kader kesehatan, warga yang ditunjuk, mereka harus memastikan pangan yang dikonsumsi masyarakat aman dan bergizi, khususnya anak-anak,” ujarnya.

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Sangatta (ANTARA) - Kodim 0909/Kutai Timur (Kutim) tengah menyiapkan dua titik dapur sehat dalam menunjang program nasional makan bergizi gratis (MBG) di Kutai Timur.

"Dalam waktu dekat kami sediakan dua dapur terlebih dahulu untuk mendukung percepatan program MBG di Kutim," kata Komandan Distrik Militer (Dandim) 0909/Kutim Letkol Inf Ginanjar Wahyutomo, saat ditemui di Sangatta, Jum'at (11/4).

Ia mengungkapkan dua titik dapur sehat yang disiapkan, yakni berada di jalan APT Pranoto dan jalan poros Kabo Kecamatan Sangatta Utara. Dua dapur tersebut diproyeksikan berjalan pada bulan Mei mendatang.

Ginanjar mengatakan pembangunan dapur sehat merupakan arahan dari pusat yang bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Pembangunan dapur sehat menegaskan posisi TNI AD dalam menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto tersebut hanya membantu BGN, bukan pengambil kebijakan utama.

"Di Kutim akan dibangun sebanyak 57 titik dapur yang tersebar pada 18 kecamatan, setiap dapur ditargetkan mampu mendistribusikan 3.000 hingga 3.500 porsi MBG," ungkapnya.

Ginanjar menuturkan program tersebut tidak hanya menyasar siswa tetapi juga menjangkau kelompok rentan seperti ibu hamil dan lansia.

Ia menambahkan Kodim 0909/Kutim juga akan terus melakukan pengawasan untuk memastikan kualitas makanan sesuai standar. Jika masyarakat menemukan masalah di lapangan, mereka dipersilahkan menyampaikan keluhan.

"Mungkin masyarakat ada yang komplain bisa ke ketua dapur di situ, atau bisa melalui kami juga, nanti kami menyampaikan ke korwilnya yang di Samarinda maupun di Pusat,"katanya.

Ginanjar menyebutkan sebagai bentuk pengawasan dan penjamin mutu pelaksanaan di lapangan, setiap dapur MBG akan dikelola oleh penanggung jawab yang disebut Satuan Penanggung Jawab Pelaksana Implementasi (SPPI). SPPI bertugas memastikan seluruh proses produksi, distribusi, hingga standar gizi makanan yang disajikan berjalan sesuai ketentuan.

Menurutnya, selain fokus pada pemenuhan gizi, program MBG juga sebagai pemberdayaan masyarakat lokal. Seperti melibatkan petani dan pelaku UMKM setempat untuk penyediaan bahan pangan hingga tenaga kerja lokal paruh waktu, mulai dari juru masak, pengantar makanan, hingga petugas kebersihan.

“Kami berharap program ini juga bisa memberdayakan masyarakat setempat, seperti beras dari sawah lokal, sayuran dibeli dari petani sekitar, serta telur dan bahan pangan lainnya,” ujar Ginanjar .

Singkawang (ANTARA) - Pemerintah Kota Singkawang, Kalimantan Barat menggelar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan sasaran siswa SDN 47 Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, sekaligus sebagai bagian dari kinerja 100 hari wali kota dan wakil wali kota setempat.

"Kegiatan ini termasuk dalam program prioritas 100 hari kerja pemerintahan Kota Singkawang serta wujud dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) nasional yang dicanangkan Bapak Presiden RI Prabowo Subianto," kata Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie di Singkawang, Sabtu.

Ia mengatakan program MBG saat ini masih dari Pemkot Singkawang atau belum dari Badan Gizi Nasional (BGN). Hal ini untuk mendukung program MBG Presiden Prabowo Subianto.

“Kita coba untuk memulainya di sini (SDN 47 Singkawang Selatan) sekaligus menjadi bagian dari program 100 hari kerja pemerintahan kami di luar BGN,” ujarnya.

Menu yang diberikan kepada siswa dalam program itu, berupa nasi, telur, sayur-sayuran, tahu, daging ayam, dan pisang,

Tjhai Chui Mie mengungkapkan menu yang diberikan telah memenuhi standar ditetapkan BGN untuk anak-anak tingkat SD.

“Ada telur, pisang, sayuran, tahu, nasi, dan ada juga ayam, untuk susunya yang belum. Ini sudah sesuai standar Badan Gizi Nasional untuk anak SD,” ujarnya.

Dia menilai siswa menyukai menu yang disediakan. Hal itu sebagai bentuk kegembiraan siswa menyambut program MBG meski sekolah belum mendapatkan kesempatan MBG dari BGN.

“Kita sudah bertemu anak-anak yang mendapatkan menu makan bergizi gratis yang memang saat ini baru disediakan oleh Pemkot Singkawang, karena sekolah ini masih belum mendapatkan Makan Bergizi Gratis nasional, dan ternyata mereka suka dengan menu yang kita sediakan,” ujarnya.

Langkah tersebut, katanya, bukan untuk mendahului program MBG nasional, akan tetapi justru bentuk dukungan pemkot setempat terhadap program pemerintah pusat tersebut.

“Kami memulai dulu sampai nanti secara bertahap dilanjutkan BGN. Kita jalankan dulu di Singkawang Selatan dan Singkawang Timur demi terciptanya dalam mendukung pemerataan gizi anak-anak kita,” katanya.

Secara terpisah, Kepala Unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)-MBG Singkawang Tengah Devi Rizkia mengatakan saat ini program MBG menyasar kepada 2.877 siswa di Kecamatan Singkawang Tengah.

Khusus di Kecamatan Singkawang Tengah, katanya, program ini tersebar di dua kelurahan, yakni Condong dan Roban, meliputi SDN 2, SMPN 3, TK Trisula, TK Bhayangkari, SDN 16, SDN 10, PAUD Miftahul Jannah, TK Al Ikhwan (TK, SD, SMP, dan SMA), SMAN 3, serta SMPN 2.

Sejauh ini, katanya, pelaksanaan MBG di Singkawang berjalan dengan baik dan lancar meskipun baru menyasar kepada 18 sekolah, baik TK, SD, SMP, maupun SMA.

Dia berharap, program MBG di Kota Singkawang ke depan bisa menjadi lebih baik.

Bengkayang (ANTARA) - Program makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat akan dilanjutkan kembali pada tanggal 14 April 2025 di lima sekolah penerima manfaat.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang, Heru Pujiono, menyatakan bahwa program ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan gizi siswa di sekolah.

"Program makan bergizi gratis ini sangat penting untuk meningkatkan kesehatan dan gizi siswa, sehingga mereka dapat belajar dengan lebih baik dan memiliki masa depan yang cerah," kata Heru Pujiono, Sabtu.

Program MBG sempat dihentikan berbarengan dengan puasa dan libur Lebaran, dan kembali dilanjutkan pada pekan depan.

Dengan adanya program ini, diharapkan siswa dapat lebih fokus dalam belajar dan meningkatkan prestasi akademik mereka.

Program makan bergizi gratis ini juga diharapkan dapat membantu mengurangi masalah gizi buruk di kalangan siswa. Dengan demikian, siswa dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, baik secara fisik maupun mental.

Pemerintah Kabupaten Bengkayang berkomitmen untuk terus mendukung program-program yang bermanfaat bagi masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Program makan bergizi gratis ini merupakan salah satu contoh nyata dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

"Hanya saja saat ini belum mampu menjangkau semua sekolah di Kabupaten Bengkayang mengingat keterbatasan mitra penyedia dapur umum. Artinya ini menjadi komitmen kita bersama terutama Badan Gizi Nasional dalam menjangkau semua sekolah sampai pada sekolah-sekolah di pedalaman," ujarnya.

Heru sangat berharap, semua siswa di kabupaten Bengkayang dapat manfaat dari program MBG ini untuk mempersiapkan generasi emas 2045.

Dalam pelaksanaan program ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang akan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk sekolah-sekolah dan masyarakat. Dengan demikian, program ini dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Program ini dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan di seluruh daerah Bengkayang.

Namun kata Heru, kendala yang dihadapi saat ini mengingat letak geografis dan daerah 3T di kabupaten Bengkayang menjadi salah satu pertimbangan program menyasar sampai daerah pedalaman.

"Semoga ke depan ada mitra yang sanggup menyediakan dapur umum dan menjangkau sekolah di daerah pedalaman. Sehingga mereka juga merasakan program baik dari pemerintah ini," ujarnya.

Saat ini juga katanya, program MBG baru menjangkau lima sekolah dan 1.289 siswa dari total siswa se Kabupaten Bengkayang sebanyak lebih dari 61 ribu siswa dan 535 sekolah yang terdiri dari PAUD, SD, SMP/MTS SMA/SMK.

Dia menegaskan dinas pendidikan akan terus mendukung program ini agar berjalan lancar di Bengkayang sebagai upaya pemerintah meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program yang bermanfaat.