Pangkalpinang (ANTARA) - Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Hendro Pandowo menegaskan bahwa hingga hari terakhir libur panjang lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah situasi di Babel aman dan kondusif.

Ia mengatakan pihaknya terus memberikan pelayanan yang terbaik sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman melaksanakan libur lebaran.

"Sejauh ini kondisi situasi di Bangka Belitung aman dan kondusif hingga hari terakhir libur panjang. Dan itu benar-benar harus kita pastikan," kata Hendro dalam keterangan yang diterima di Pangkalpinang, Selasa (8/4/25).

Ia menerangkan selama libur panjang lebaran tahun ini, salah satu fokus rencana pengamanan dilakukan di kawasan perumahan masyarakat.

Hal itu dilakukan guna memastikan dan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat selama mudik lebaran 2025.

"Ya, itu penting dan jadi prioritas saya. Makanya anggota saya perintahkan buat patroli rutin di seluruh perumahan, termasuk perkantoran. Cek betul, pastikan ada orang yang jaga," terangnya.

Tak hanya jajarannya, Jenderal polisi berpangkat Bintang Dua ini pun mengaku turut melakukan patroli ke sejumlah perumahan dan perkantoran.

Dirinya beralasan, hal-hal seperti ini harus dilakukan dari semua lini termasuk pimpinan sehingga bisa memberikan contoh ke anggota.

"Kemarin juga sebelum memantau kawasan wisata, kita mulai dari Kapolda, Wakapolda, PJU dan jajaran semuanya polres-polres serentak menggelar patroli ke perumahan yang ada di wilayah masing-masing,"ucap Irjen Pol Hendro.

"Saya kemarin cek di kawasan Perumahan Citraland dan Air Itam. Saya datangi, temui petugas jaganya, tanya kondisi dan situasinya. Jadi bukan sekedar patroli dan datang, sudah. Tapi tanyakan petugasnya untuk betul-betul memastikan bahwa ini aman," sambungnya.

Mantan Sahli Sosbud Kapolri ini juga kembali menegaskan, bahwa situasi kamtibmas di Bangka Belitung selama libur panjang lebaran Idul Fitri 1446 aman dan kondusif.

"Tentunya dari laporan petugas keamanan baik di perumahan maupun perkantoran yang kita datangi, alhamdulillah semua merasa aman dan nyaman dengan kehadiran patroli rutin dari Polda maupun Polres jajaran. Semoga ini terus kita gencarkan hingga masyarakat betul-betul selesai melaksanakan mudik lebaran," pungkasnya.

Sementara itu, adapun perumahan yang jadi pengecekan Kapolda diantara lain Perumahan Taman Kota, Perumahan Citra Land hingga Perumahan yang berada di seputar wilayah Air Itam.

Sedangkan untuk wilayah Kota Pangkalpinang, patroli dilakukan oleh jajaran Polresta Pangkalpinang dengan melakukan pengecekan ke perumahan diantara lain Perumahan Delaova, Damai Lestari, Graha Arta, Graha Puri, Cahaya Residence, Gading Hijau hingga Golden Valley.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkap dirinya bakal mendampingi Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Qatar pada Jumat (11/4/2025).

Menteri yang juga akrab disapa Ara itu menjelaskan kunjungan Prabowo ke Qatar dilakukan untuk membahas dukungan lanjutan investor terhadap program 3 juta rumah.

“Hari Jumat tanggal 11 [April 2025] Jam 18.30 WIB, saya tentu ditugaskan presiden mendampingi presiden ke Qatar,” kata Ara saat ditemui di Kantornya, Selasa (8/4/2025).

Ara memberi sinyal, pada pertemuan itu dirinya bakal memperlebar peluang investasi Qatar untuk mendanai proyek 3 juta rumah yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Dia juga menegaskan, pemerintah akan menawarkan aset eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Lippo Karawaci kepada investor Qatar untuk dibangun proyek 3 juta rumah.

“Karawaci itu termasuk yang akan kita tawarkan [ke Qatar] karena itu bagus. Kalau mau menawarkan sesuatu kepada investor jangan yang bermasalah,” tegasnya.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Rionald Silaban menjelaskan bahwa aset tanah eks BLBI di Karawaci saja bernilai mencapai Rp495 miliar.

“Ini 1 hamparannya ada 3,5 hektare. Tapi ini ada hamparan kecilnya nanti kita satukan totalnya jadi 3,7 hektare dengan nilai aset sebesar Rp495 miliar,” jelasnya beberapa waktu lalu.

Selain mendukung pemberian aset eks BLBI tersebut, Kementerian Keuangan juga sebelumnya berkomitmen untuk melakukan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) guna mendukung pembiayaan program 3 juta rumah.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) pengembangan proyek hunian 1 Juta Unit antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar Yang Mulia Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 8 Januari 2025.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan komitmen tersebut merupakan hasil kerja sama antar pemerintah yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Hal tersebut bertujuan untuk mempercepat penyediaan perumahan bagi masyarakat menengah ke bawah.

“Sesuai arahan Presiden bahwa ini kerja sama antar pemerintah, kemudian tugas kami kita jadi tim yang solid, kita menyiapkan lahan yang dimiliki negara. Pak Erick nanti akan menyiapkan dari PTP Kereta Api, Perumnas, kemudian juga dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) ada di Kemayoran, ada di sekitar Senayan, kemudian dari Kementerian Keuangan dari DJKN ada di Kalibata,” ucap Maruarar.

Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo berharap proyek tersebut dapat selesai dalam tepat waktu.

“Kita berharap bahwa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita bisa mulai dengan proyek pertama yang akan dilaksanakan oleh Sheikh Abdulaziz Al Thani,” ujar Hashim.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan, 100 unit rumah subsidi khusus untuk wartawan akan diserahterimakan pada pada 6 Mei 2025.

Penyerahan 100 unit rumah itu merupakan tahap awal dari penyediaan kuota 1.000 rumah subsidi khusus untuk wartawan yang dikerjakan pemerintah.

"Kami sudah tentukan tanggal 6 Mei, jam 4 sore, titiknya nanti kita bicarakan, langsung 100 kunci," ujar Maruarar di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

Maruarar pun sudah meneken nota kesepahaman mengenai program ini bersama Badan Pusat Statistik, Bank BTN, Tapera, dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Selasa malam.

Ara, sapaan akrabnya, menyebutkan bahwa syarat utama karyawan yang berhak mendapatkan rumah subsidi adalah pendapatan tidak boleh melebihi batas maksimal Rp 8 juta per bulan.

Namun, BPS memberikan kelonggaran dengan menetapkan batas maksimal pendapatan wartawan di Jabodetabek adalah Rp 13 juta bagi yang sudah menikah dan Rp 12 juta bagi yang belum menikah.

"Jadi kesepakatan kami di Jabodetabek itu Rp 13 juta buat yang menikah, yang belum menikah Rp 12 juta," kata Ara.

Ara menyampaikan, pendaftaran rumah subsidi untuk wartawan ini akan melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi).

"Wartawan harus lolos verifikasi oleh Dewan Pers dan PWI (Persatuan Wartawan Indonesia)," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Menkomdigi Meutya Hafid meminta wartawan tetap berpikir kritis meskipun diberikan kemudahan memiliki rumah oleh pemerintah.

"Ini tidak ada syaratnya, kalau begitu harus mendukung pemerintahan? Tidak. Tidak boleh mengkritik? Tidak. Jadi tetap silakan kritik kami," ucap Meutya.

"Kami tetap diterima dan yang paling utama adalah ini untuk mendukung agar menyampaikan berita-berita yang benar," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Ara menjanjikan ada 1.000 unit rumah subsidi bagi wartawan saat menghadiri open house Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Roeslani di Jakarta, Senin (31/3/2025).

"Saya juga terus terang lagi berpikir bagaimana membuat program (rumah subsidi) buat wartawan ya, nanti pada waktunya benar enggak apa-apa," tegas Ara.

Menurut Ara, wartawan juga merupakan bagian dari masyarakat yang menyuarakan kebenaran dan menegakkan keadilan, serta merupakan salah satu pilar demokrasi.

Kami sudah tentukan tanggal 6 Mei jam 16.00, untuk titiknya nanti kami akan bicarakan lagi, langsung (penyerahan) 100 kunci rumah subsidi bagi wartawan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan penyerahan 100 kunci rumah subsidi bagi wartawan dilakukan pada tanggal 6 Mei 2025.

"Kami sudah tentukan tanggal 6 Mei jam 16.00, untuk titiknya nanti kami akan bicarakan lagi, langsung (penyerahan) 100 kunci rumah subsidi bagi wartawan. Saya percaya Kementerian Komunikasi dan Digital akan berkoordinasi dengan Dewan Pers dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)," ujar Ara dalam konferensi pers, di Jakarta, Selasa.

Penyerahan 100 kunci rumah subsidi bagi wartawan tersebut merupakan bagian dari total rumah subsidi yang dialokasikan untuk wartawan sebanyak 1.000 unit rumah.

Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menandatangani Nota Kesepahaman mengenai Dukungan Perumahan Subsidi untuk Wartawan antara Kementerian PKP dan Kementerian Komunikasi dan Digital dengan Badan Pusat Statistik.

"Saya sangat senang sebagai Menteri bisa bekerja sama seperti arahan Presiden RI, dan ini bagus bagi wartawan yang selalu menyuarakan kebenaran dan demokrasi," kata Ara.

Dirinya menyampaikan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan sejumlah kebijakan untuk perumahan rakyat seperti Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) nol persen hingga Juni.

Kemudian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi gratis serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) menjadi gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyatakan pihaknya menyiapkan 1.000 rumah subsidi bagi profesi wartawan dan 20.000 bagi petani dari program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

Selain profesi wartawan dan petani, Menteri Ara mengaku juga telah mengalokasikan 20.000 unit buat nelayan, 20.000 buat buruh, 20.000 buat tenaga migran.

Selanjutnya, 30.000 rumah tenaga kesehatan (nakes) yang meliputi perawat, bidan, dan tenaga kesehatan masyarakat; prajurit TNI AD kurang lebih 5.000; hingga 14.500 rumah subsidi bagi personel kepolisian.

Menteri PKP menyebutkan bahwa rumah subsidi tersebut nantinya akan dibangun di seluruh wilayah Indonesia.

Dia menuturkan bahwa pihaknya juga mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad termasuk CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, sehingga mendapatkan kebijakan kelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) yang sebelumnya 5 persen menjadi 4 persen baik rumah subsidi maupun komersial.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Kapolda Bangka Belitung (Babel) Irjen Hendro Pandowo melakukan patroli ke sejumlah perumahan dan perkantoran. Patroli dilakukan serentak bersama jajaran Polda Babel guna memberikan rasa aman dan nyaman saat masyarakat melaksanakan libur Lebaran.

"Iya kemarin sebelum memantau kawasan wisata, kita bersama Wakapolda, PJU dan jajaran semuanya Polres-polres serentak menggelar patroli ke perumahan yang ada di wilayah masing-masing," katanya kepada detikSumbagsel, Selasa (8/4/2025).

"Saya kemarin cek di kawasan Perumahan Citra Land dan Air Itam. Saya datangi, temui petugas jaganya, tanya kondisi dan situasinya. Jadi bukan sekedar patroli dan datang, sudah. Tapi tanyakan petugasnya untuk betul-betul memastikan bahwa ini aman," sambungnya.

Diungkapkan Hendro, alasan dirinya ikut terjun mengecek perumahan dan perkantoran yang ditinggal mudik Lebaran. Kata dia, hal seperti ini harus dilakukan guna memberikan contoh terhadap anggota.

"Ini penting dan jadi prioritas saya. Makanya anggota saya perintahkan buat patroli rutin di seluruh perumahan, termasuk perkantoran. Cek betul, pastikan ada orang yang jaga," ujarnya.

Kata dia, patroli dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang sedang mudik Lebaran 2025. Selama libur panjang Lebaran tahun ini, kata Hendro, salah satu fokus rencana pengamanan dilakukan di kawasan perumahan masyarakat.

"Sejauh ini kondisi situasi di Provinsi Bangka Belitung aman dan kondusif hingga hari terakhir libur panjang. Dan itu benar-benar harus kita pastikan," ungkapnya.

Hendro mengatakan situasi kamtibmas di Bangka Belitung selama libur panjang Lebaran Idul Fitri 1446 aman dan kondusif.

"Tentunya dari laporan petugas keamanan baik di perumahan maupun perkantoran yang kita datangi, alhamdulillah semua merasa aman dan nyaman dengan kehadiran patroli rutin dari Polda maupun Polres jajaran. Semoga ini terus kita gencarkan hingga masyarakat betul-betul selesai melaksanakan mudik lebaran," jelasnya.

Perumahan yang jadi pengecekan Kapolda di antaranya adalah Perumahan Taman Kota, Perumahan Citra Land, hingga perumahan yang berada di seputar wilayah Air Itam.

Sedangkan untuk wilayah Kota Pangkalpinang, patroli dilakukan oleh jajaran Polresta Pangkalpinang dengan melakukan pengecekan ke perumahan di antara lain Perumahan Delaova, Damai Lestari, Graha Arta, Graha Puri, Cahaya Residence, Gading Hijau hingga Golden Valley.

Video: Detik-detik Angin Puting Beliung Rusak Puluhan Rumah di Bangka Selatan

Video: Detik-detik Angin Puting Beliung Rusak Puluhan Rumah di Bangka Selatan

Jakarta: Bali memiliki julukan Pulau Seribu Pura dan Pulau Dewata. Tak mengherankan, Bali menjadi salah satu destinasi bagi para wisatawan untuk berlibur, baik lokal maupun turis mancanegara.

Keindahan alamnya membuat Bali menjadi incaran bagi para pencari rumah. Namun, harga menjadi pertimbangan bagi para pencari rumah.

Salah satu daerah di Bali yang menyediakan rumah bersubsidi adalah Kabupaten Tabanan yang terletak di bagian selatan Pulau Bali.

Jika ingin tinggal di Bali, kamu bisa mendapatkan rumah dengan harga serba Rp168 juta. Berikut ini lima rekomendasi rumah murah yang dikutip dari situs resmi SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Tabanan

Perumahan subsidi di Tabanan. Foto: SiKumbang PUPR

1. Graha Mulia Shanti

Perumahan ini dibangun oleh Signifikan Indonesia Propertindo dan berlokasi di Batuaji, Kerambitan, Kab Tabanan, Bali. Rumah subsidi yang tersedia pada perumahan ini yaitu sebanyak 69 unit.

Rumah ini memiliki luas bangunan seluas 30 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi, dua kamar tidur, satu kamar mandi. Harga yang dibanderol untuk satu rumah yaitu sebesar Rp168 juta.

Spesifikasi dari rumah subsidi ini yaitu penutup atap menggunakan genteng, dinding batako, lantai rabat halus, dan pondasi dari batu kali/gunung.

2. BCA Pesona Jadi THP 3

Perumahanini berlokasi di Banjar Anyar, Kediri, Kab Tabanan, Bali yang dibangun oleh Bumi Cempaka Asri. Perumahan ini menyediakan tipe rumah subsidi yang tersisa 19 unit.

Harga yang dibanderol untuk rumah subsidi yakni Rp168 juta dengan luas bangunan 25 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi. Rumah murah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah murah ini antara lain atap genteng, dinding batako, lantai rabat, serta pondasi batu kali.

3. Graha Wisesa 1

Perumahan yang dibangun oleh Jaya Wisesa Properti dan berlokasi di Pangkung Karung, Kerambitan, Kab Tabanan, Bali ini menyediakan 13 unit rumah bersubsidi.

Dengan harga Rp168 juta, kamu sudah bisa memiliki rumah dengan luas bangunan 30 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi, dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis yang ditawarkan oleh rumah ini adalah atap genteng, dinding bata ringan, dan juga lantai rabat serta pondasi batu kali.

4. Griya Multi Jadi XIV

Perumahan ini dibangun oleh Banjar Anyar, Kediri, Kab Tabanan, Bali. Rumah subsidi yang dibangun oleh Bumi Cempaka Asri tersedia ada 21 unit.

Rumah di perumahan ini memiliki luas bangunan seluas 25 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi, serta dua kamar tidur dan satu kamar mandi. Harga yang dibanderol mulai dari Rp168 juta.

Spesifikasi dari rumah subsidi ini berupa atap genteng, dinding batako, lantai rabat, serta pondasi batu kali.

5. Perumahan Griya Multi Jadi XI Blok D

Perumahan yang terletak di Banjar Anyar, Kediri, Kab Tabanan, Bali ini dibangun oleh Bumi Cempaka Asri. Perumahan ini memiliki 125 unit tipe rumah, harga mulai dari Rp168 juta.

Rumah tersebut memiliki luas bangunan 25 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi serta dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini dibangun dengan spesifikasi berupa genteng press mini, dinding batako diplester, lantai rabat, serta pondasi batu kali. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Hujan deras yang mengguyur wilayah Tangerang Selatan pada Minggu (6/4/2025) sore kembali membawa malapetaka bagi warga Perumahan Maharta, Pondok Kacang, Tangerang Selatan.

Pasalnya, dalam hitungan menit, air naik dengan ketinggian 130 sentimeter dan merendam rumah, warung, hingga menyisakan lumpur dan sampah di mana-mana.

Warga Maharta seperti tak punya waktu bernapas. Baru saja mereka menata rumah setelah banjir sebelumnya, kini harus kembali berjibaku menyelamatkan barang dan membersihkan sisa-sisa air yang surut pada Senin (7/4/2025) pukul 03.00 WIB.

Bagi mereka, banjir bukan lagi bencana tahunan, melainkan tamu bulanan.

Kekesalan warga

Bambang (50), pemilik warung pecel lele yang telah bermukim sejak 1991 di Maharta, menahan kesal yang bercampur pasrah.

Ia mengaku banjir yang datang silih berganti telah mencuri ketenangan hidupnya.

“Kalau boleh nangis, saya udah nangis batin. Setiap hujan, kami panik,” ujar Bambang lirih saat ditemui Senin siang.

Sepanjang Maret hingga awal April 2025, Perumahan Maharta sudah tiga kali dilanda banjir.

Penyebab utamanya, karena aliran air yang tersumbat akibat jembatan baru yang terlalu tinggi dan menyempitkan kali.

"Kalau dulu itu kalinya standar, jembatan enggak dinaikin (tinggiin) enggak masalah, airnya enak ngalirnya, lurus aja enggak numpuk. Nah kalau sekarang itu jembatannya tinggi, air ngumpul semua, kalinya kecil," kata dia.

"Pompanya rusak mulu. Jadi perlu ada tambahan pompa sama harusnya dikeruk kalinya yang paling penting," sambung dia.

Seperti hidup di wajan

Samratuti (60) baru tiba di rumah saat air mulai merayap ke lantai. Tak banyak yang bisa dia selamatkan. Kulkas, sofa, hingga stok beras habis terendam.

"Saya cuma sempat selamatkan bantal, sepatu. Kulkas, sofa, beras semua kerendam. Tipi untungnya nyantol di dinding," ucapnya lirih.

Ia pun menggambarkan Maharta kini seperti wajan besar yang menampung air tanpa bisa keluar.

"Jembatan ditinggikan tapi kami yang terendam. Seperti wajanlah, saya lihat-lihat. Kayak tekukan yang di sini, airnya enggak bisa keluar," jelas dia.

Samratuti yang sudah 30 tahun tinggal di Maharta mengaku kondisi banjir semakin parah dalam lima tahun terakhir, sejak jembatan baru dibangun.

Pompa yang kecil dan minimnya tandon air membuat upaya pengurasan banjir berjalan lambat.

"Sedangkan pompanya kecil. Dari ujung ke ujung itu kan ada dua kilometer tapi pompanya cuma dua," imbuh dia.

Harapan warga

Lelah mengandalkan janji, warga Maharta mulai menggagas solusi sendiri. Beberapa di antaranya bahkan mengusulkan pembelian pompa portable hasil patungan, jika pemerintah terus abai.

"Sudah capek nerima janji. Kalau perlu kita bikin sendiri, kita cari solusi bareng warga," tegas dia.

Meski begitu, warga tetap berharap pemerintah untuk turun tangan dengan lebih serius.

Mereka meminta normalisasi kali sebagai solusi jangka panjang, serta bantuan pompa emergensi untuk menangani banjir yang datang tiba-tiba.

"Harapannya, jangka panjangnya tolong dipikirkan kepada pemerintah kalau bisa dikeruk kalinya," ucap dia.

"Untuk jangka pendeknya, tolong kami dibagi untuk pompa dulu. Pompa yang bisa mengatasi emergensi. Bila ada pompa emergensi, secepatnya kami bisa kerja," sambung dia.

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Bambang (50), pemilik warung pecel lele di Perumahan Maharta, Pondok Kacang, Tangerang Selatan (Tangsel) meminta pemerintah segera mengatasi banjir yang kerap melanda perumahan tersebut.

Harapan itu disampaikan Solihin setelah banjir kembali merendam warung dan rumahnya pada Minggu (6/4/2025), akibat hujan deras.

"Pompanya rusak mulu. Jadi perlu ada tambahan pompa sama harusnya dikeruk kalinya yang paling penting," ujar Bambang saat ditemui di lokasi, Senin (7/4/2025).

Menurut Bambang, pompa air sangat dibutuhkan karena lokasi Perumahan Maharta berada di dataran rendah. Sehingga, air sulit surut jika tidak disedot secara berkala.

Selain pompa air, warga juga mendesak agar kali di sekitar Perumahan Maharta segera dikeruk. Sempitnya saluran air juga dinilai menjadi salah satu penyebab air tidak mengalir lancar ke hilir.

"Kalau dulu itu kalinya standar, jembatan enggak dinaikin enggak masalah, airnya enak ngalirnya, lurus aja enggak numpuk. Nah kalau sekarang itu jembatannya tinggi, air ngumpul semua, kalinya juga kecil," jelas dia.

Hal senada juga disampaikan oleh warga Perumahan Maharta lainnya, Samratuti (60).

Menurutnya, letak Perumahan Maharta yang lebih rendah dan dikelilingi perumahan lain membuat banjir makin sulit surut.

"Saya melihatnya adanya jembatan yang terlampau tinggi, tapi tidak memikirkan bagaimana dampak kami di sini. Jembatan ditinggikan tapi kami yang terendam. Seperti wajanlah saya lihat-lihat. Kayak tekukan yang di sini, airnya enggak bisa keluar," jelas Samratuti.

"Sedangkan pompanya kecil. Dari ujung ke ujung itu kan ada dua kilometer tapi pompanya cuma dua," sambung dia.

Samratuti menilai, belum adanya upaya maksimal dari Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel maupun provinsi untuk mengatasi banjir di wilayah tersebut, misalnya dengan normalisasi kali.

Oleh sebab itu, ia berharap, pemerintah lebih memperhatikan warga Perumahan Maharta yang langganan terdampak banjir.

"Harapannya, jangka panjangnya tolong dipikirkan kepada pemerintah kalau bisa dikeruk kalinya," kata Samratuti.

"Untuk jangka pendeknya, tolong kami dibagi untuk pompa dulu. Pompa yang bisa mengatasi emergency. Bila ada pompa emergency, secepatnya kami bisa kerja," ucap dia.

Sebelumnya, Komandan Peleton (Danton) Satgas BPBD Kota Tangerang Selatan, Dian Wiryawan, menyebut, ada 23 titik di Tangsel yang tergenang banjir.

"Sebagian besar genangan disebabkan oleh curah hujan yang cukup deras dan meluapnya aliran kali. Beberapa lokasi juga terdampak karena saluran drainase tidak mampu menampung debit air," ujar Dian saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (7/4/2025).

Salah satu titik banjir terparah terjadi di Perumahan Pondok Maharta, Kelurahan Pondok Kacang Timur.

Di wilayah ini, tinggi muka air (TMA) di lokasi tersebut mencapai sekitar 130 sentimeter dan berdampak pada 350 kepala keluarga (KK).

Sementara itu, Perumahan Taman Mangu di Jurang Mangu Barat juga terdampak dengan TMA antara 20 hingga 45 sentimeter. Sebanyak 200 keluarga terdampak di lokasi ini.

Dian menyebutkan, kondisi sebagian besar genangan saat ini sudah mulai surut, meski masih ada beberapa titik yang tergenang.

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Bambang (50), pemilik warung pecel lele di Perumahan Maharta, menyebut, banjir yang kerap terjadi disebabkan oleh tersumbatnya aliran air di kawasan tersebut.

Air tidak bisa mengalir ke saluran pembuangan utama setelah adanya jembatan baru yang dinilai telah menutup aliran air yang melimpah dari kali Perumahan Maharta.

"Kalau dulu itu kalinya standar, jembatan enggak dinaikin (tinggiin) enggak masalah, airnya enak ngalirnya, lurus aja enggak numpuk. Nah kalau sekarang itu jembatannya tinggi, air ngumpul semua, kalinya kecil," ujar Bambang saat ditemui di lokasi, Senin (7/4/2025).

Menurutnya, kondisi tersebut membuat Perumahan Maharta kerap banjir meski hujan deras turun dalam waktu singkat.

Kemudian, faktor pendukung lainnya adalah matinya dua unit pompa air yang seharusnya digunakan untuk menyedot genangan.

“Pompa air udah lama mati. Kalau hujan turun, enggak ada alat bantu sedot, air naik terus," kata Bambang.

Hal senada juga disampaikan oleh warga Perumahan Maharta lainnya, Samratuti (60).

Menurutnya, selain permasalahan tersebut, kondisi geografis Maharta yang berada di dataran rendah dan dikelilingi perumahan lain membuat genangan makin sulit surut.

"Saya melihatnya adanya jembatan yang terlampau tinggi, tapi tidak memikirkan bagaimana dampak kami di sini. Jembatan ditinggikan tapi kami yang terendam. Seperti wajanlah, saya lihat-lihat. Kayak tekukan yang di sini, airnya enggak bisa keluar," jelas dia.

"Sedangkan pompanya kecil. Dari ujung ke ujung itu kan ada dua kilometer tapi pompanya cuma dua," sambung dia.

Selain itu, Samratuti juga menilai, belum adanya upaya yang maksimal dari pemerintah kota (Pemkot) maupun provinsi untuk melakukan normalisasi pada kali tersebut.

Oleh sebab itu, ia berharap pemerintah bisa memperhatikan warga Maharta yang kerap kali terkena banjir setiap hujan.

Bahkan, ia meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel untuk memberikan mesin sedot untuk mengantisipasi terjadinya banjir.

"Harapannya, jangka panjangnya tolong dipikirkan kepada pemerintah kalau bisa dikeruk kalinya. Untuk jangka pendeknya, tolong kami dibagi untuk pompa dulu. Pompa yang bisa mengatasi emergensi. Bila ada pompa emergensi, secepatnya kami bisa kerja," ucap dia.

Sebelumnya, Komandan Peleton (Danton) Satgas BPBD Kota Tangerang Selatan, Dian Wiryawan, menyebut, ada 23 titik di Tangsel yang tergenang banjir.

"Sebagian besar genangan disebabkan oleh curah hujan yang cukup deras dan meluapnya aliran kali. Beberapa lokasi juga terdampak karena saluran drainase tidak mampu menampung debit air," ujar Dian saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (7/4/2025).

Salah satu titik banjir terparah terjadi di Perumahan Pondok Maharta, Kelurahan Pondok Kacang Timur.

Di sana, tinggi muka air (TMA) di lokasi tersebut mencapai sekitar 130 sentimeter dan berdampak pada 350 kepala keluarga (KK).

Sementara itu, Perumahan Taman Mangu di Jurang Mangu Barat juga terdampak dengan TMA antara 20 hingga 45 sentimeter. Sebanyak 200 KK terdampak di lokasi ini.

Dian menyebutkan, kondisi sebagian besar genangan saat ini sudah mulai surut, meski masih ada beberapa titik yang tergenang.

Di perumahan terkadang ada rumah yang diubah menjadi tempat usaha. Seperti yang terjadi di kawasan Pondok Indah, terdapat rumah yang dijadikan kafe namun hal itu mendapatkan penolakan dari warga sekitar.

Warga menunjukkan penolakan karena merasa terganggu dengan adanya usaha di kawasan perumahan. Lantas, sebenarnya apa boleh rumah dijadikan tempat usaha? Berikut ini penjelasannya.

Pengamat Perkotaan Yayat Supriyatna menjelaskan boleh tidaknya rumah di perumahan dijadikan tempat usaha tergantung pada peraturan setempat. Peraturan soal alih fungsi rumah bisa diatur oleh manajemen perumahan dari pengembang, RT/RW, maupun rencana detil tata ruang (RDTR) yang dulu diatur oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Kalau rumah jadi tempat usaha itu sebetulnya harus melalui perizinan. Pertama, kesepakatan di tingkat RT/RW. Kalau dia perumahan formal harus estate management. Boleh nggak? Kalau tidak boleh, ada aturannya tidak boleh," ujar Yayat kepada detikProperti, Senin (7/4/2025).

Menurutnya, banyak perumahan yang secara tata ruang terjadi pelanggaran. Terjadi penetrasi atau tekanan dari kegiatan ekonomi di sekitar perumahan, sehingga banyak rumah terpaksa atau dipaksa berubah menjadi tempat usaha.

Ia mengatakan dalam perumahan ada peta yang menentukan zona tata ruang. Sebagian hanya untuk permukiman, komersial, ataupun campuran.

Yayat menambahkan adapun rumah yang dijadikan tempat usaha tergantung pada tujuannya. Usaha tersebut semestinya memenuhi kebutuhan untuk warga di dalam perumahan, bukan mengundang masyarakat dari luar perumahan.

"Membuat usaha di rumahnya, tujuannya sebetulnya rumah itu bukan untuk melayani di luar lingkungan, tapi untuk di dalam lingkungan. Nah itu masih boleh. Jadi rumah dengan fungsi usaha untuk kegiatan mendukung kegiatan lingkungan. Tapi kalau di tempat-tempat perumahan yang resmi lainnya, itu tidak boleh, harus ada di kawasan pertokoannya atau di zona bisnisnya," tuturnya.

Selain itu, ia menyarankan bagi yang ingin membuka usaha di rumah agar berkompromi dengan warga setempat. Langkah ini guna mencegah timbulnya konflik antarwarga.

Soal rumah yang dijadikan tempat usaha di Pondok Indah, Yayat mengatakan warga Pondok Indah sudah lama menolak adanya rumah beralih fungsi jadi tempat usaha.

"Warga di Pondok Indah itu menolak rumah jadi tempat usaha. Itu fenomena sudah viral dari beberapa tahun yang lalu gitu. Karena warga kalau di Pondok Indah estate management-nya lemah, maka akan banyak rumah beralih fungsi," kata Yayat.

Terpisah, Pengacara Properti Muhammad Rizal Siregar mengungkapkan alih fungsi rumah menjadi tempat usaha diperbolehkan di mata hukum. Hal ini dengan catatan tempat usaha tersebut tidak membahayakan masyarakat sekitar dan lingkungan.

Ia menyebutkan aturan itu tertuang dalam Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (UU 1/2011) yang menyatakan bahwa pemanfaatan rumah dapat digunakan sebagai kegiatan usaha secara terbatas tanpa membahayakan dan tidak mengganggu fungsi hunian.

Rizal menjelaskan alih fungsi rumah menjadi tempat usaha adalah salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang. Selama pemilik properti tidak mengganggu tetangganya atau menimbulkan kerugian untuk lingkungan sekitar, maka kegiatannya sah-sah saja. Terkait izin, pemilik rumah dapat meminta izin agar tetangga memahami situasinya nanti.

"Terkait bangunan gedung merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang. Dalam pengaturan bangunan gedung mengacu pada pengaturan penataan ruang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung, setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung, serta harus diselenggarakan secara tertib," kata Rizal kepada detikProperti beberapa waktu lalu.

Sebelumnya diberitakan, sebuah video tentang rumah di kawasan Pondok Indah sedang viral di media sosial. Video itu bernarasi rumah tersebut mendapat penolakan dari warga lantaran dijadikan tempat usaha.

Berdasarkan video dari Instagram @jakartainpo, tampak sebuah spanduk merah dengan tulisan 'Kami Warga RW 15 MENOLAK KERAS !!! Hunian dijadikan tempat usaha'. Spanduk itu dipasang di atas jalan dekat rumah besar berwarna putih.

"Kami warga RW 15 Pondok Indah sudah kompak menolak jika rumah atau hunian itu dijadikan tempat usaha seperti salah satu rumah yang akan kita lewati ini yang tiba-tiba saja diam-diam ingin menjadikan rumah tersebut sebagai restoran atau kafe tentu saja itu nggak boleh dan ditolak warga sekitar," kata narasi dalam video Instagram @jakartainpo, dikutip Minggu (6/4/2025).

Dari penelusuran detikProperti, video tersebut sempat viral pada Oktober 2024 lalu ketika diunggah oleh warganet bernama mirhan. Namun, video tersebut kembali heboh belum lama ini.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video Survei Harga Properti Triwulan IV 2024: Penjualan Menurun

Video Survei Harga Properti Triwulan IV 2024: Penjualan Menurun

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Warga Perumahan Maharta, Bambang (50) mengeluhkan banjir yang terjadi sebanyak tiga kali dalam satu bulan di Pondok Kacang, Tangerang Selatan (Tangsel).

"Kemarin selama puasa sudah dua kali banjir dan sama ini jadi tiga kali," ujar Bambang saat ditemui di lokasi, Senin (7/4/2025).

Dia yang sudah tinggal di Perumahan Maharta sejak 1991 menyebut banjir bukan lagi hal yang bisa dihitung jari.

Pasalnya setiap hujan turun, warga di perumahan tersebut selalu dilanda banjir dengan ketinggian yang bervariasi.

Terakhir kali Minggu (6/4/2025), Perumahan Maharta terendam banjir dengan ketinggian 130 sentimeter.

Meski dia dan keluarganya berhasil menyelamatkan perabotannya dari banjir, namun tetap kondisi tersebut membuatnya khawatir akan terjadinya banjir susulan.

Terlebih air kali yang lebih rendah dibanding jalan, membuat aliran tak lancar.

Keberadaan tanggul justru memperparah situasi. Dulu, air bisa dialirkan manual dengan menjebol bagian saluran, kini tidak bisa lagi.

“Kalau boleh nangis, saya udah nangis batin. Setiap hujan, kami panik. Untungnya kemarin kami sudah antisipasi, barang-barang bisa diselamatkan,” kata dia.

Namun, kondisi berbeda dialami Samratuti (60), warga Maharta lainnya. Ia baru tiba di rumah usai mengunjungi mertuanya ketika banjir mulai masuk.

“Saya nyampe rumah air sudah semata kaki di jalan. Lama-lama naik drastis. Saya cuma sempat selamatkan bantal, sepatu. Kulkas, sofa, beras semua kerendam. Tipi untungnya nyantol di dinding,” ucapnya lirih.

Samratuti mengaku lelah. Ia merasa selama 30 tahun tinggal di Maharta, masalah banjir justru semakin parah dalam lima tahun terakhir, sejak jembatan baru dibangun.

“Dulu air ngalir, sekarang kayak wajan, airnya muter di sini. Pompa kecil, tandon enggak ada, normalisasi enggak jalan. Pemerintah mikirin perumahan elite, kita dibiarin," kata dia.

Warga Maharta bahkan sudah sempat mengusulkan solusi mandiri, seperti pengadaan pompa portable hasil patungan warga, karena merasa tidak bisa terus mengandalkan pemerintah.

“Sudah capek nerima janji. Kalau perlu kita bikin sendiri, kita cari solusi bareng warga,” jelas dia.

Dampak banjir bukan hanya pada kerusakan barang, tetapi juga berdampak dari segi waktu yang tersita karena harus terus-menerus membersihkan rumahnya sehingga tidak bisa kerja.

“Anak-anak nggak bisa kerja, rumah rusak, tiap hari was-was. Saya ke Tanah Abang aja takut, mikir rumah kebanjiran lagi atau enggak. Hidup jadi enggak tenang,” ungkap dia.

Dia berharap pemerintah bisa memperhatikan warga Maharta yang kerap kali terkena banjir setiap hujan.

Bahkan, ia meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel untuk memberikan mesin sedot untuk mengantisipasi terjadinya banjir.

"Harapannya, jangka panjangnya tolong dipikirkan kepada pemerintah kalau bisa dikeruk kalinya. Untuk jangka pendeknya, tolong kami dibagi untuk pompa dulu. Pompa yang bisa mengatasi emergensi. Bila ada pompa emergensi, secepatnya kami bisa kerja," ucap dia.

Sebelumnya, Komandan Peleton (Danton) Satgas BPBD Kota Tangerang Selatan, Dian Wiryawan, menyebut, ada 23 titik di Tangsel yang tergenang banjir.

"Sebagian besar genangan disebabkan oleh curah hujan yang cukup deras dan meluapnya aliran kali. Beberapa lokasi juga terdampak karena saluran drainase tidak mampu menampung debit air," ujar Dian saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin.

Salah satu titik banjir terparah terjadi di Perumahan Pondok Maharta, Kelurahan Pondok Kacang Timur.

Di sana, tinggi muka air (TMA) di lokasi tersebut mencapai sekitar 130 sentimeter dan berdampak pada 350 kepala keluarga (KK).

Sementara itu, Perumahan Taman Mangu di Jurang Mangu Barat juga terdampak dengan TMA antara 20 hingga 45 sentimeter. Sebanyak 200 KK terdampak di lokasi ini.

Dian menyebutkan, kondisi sebagian besar genangan saat ini sudah mulai surut, meski masih ada beberapa titik yang tergenang.

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Banjir yang merendam Perumahan Maharta, Pondok Kacang, Tangerang Selatan (Tangsel), telah surut pada Senin (7/4/2025).

Pada Minggu (6/4/2024), air sempat mennggenang setinggi 130 centimeter (cm). Kini, tersisa endapan lumpur dan tumpukan sampah di ruas jalan perumahan tersebut.

Pengamatan Kompas.com di lokasi Senin siang, warga terlihat sibuk membersihkan lumpur dan sampah yang masuk ke rumah mereka.

Warga bergotong-royong membersihkan sisa-sisa banjir menggunakan alat-alat kebersihan, seperti serokan air, serokan sampah, kain pel, bahkan selang untuk menyemprot endapan lumpur.

Ada juga yang mengumpulkan sampah seperti botol plastik dan styrofoam pembungkus makanan.

Selain itu, terlihat sampah kayu menumpuk di pinggir kali Perumahan Maharta. Sampah-sampah itu lantas dimasukkan dalam kantong plastik dan dikumpulkan di satu titik tidak jauh dari kali.

Bambang (50), penjual pecel lele di area Perumahan Maharta mengaku kesal dengan banjir yang berulang kali terjadi di wilayah tersebut.

Dalam satu bulan saja, terhitung sejak Maret 2025 hingga saat ini, sudah tiga kali banjir merendam Perumahan Maharta.

"Kemarin selama puasa sudah dua kali banjir dan sama ini jadi tiga kali," ujar Bambang.

Terbaru, banjir terjadi pada Minggu (6/4/2024) selama pukul 17.30 WIB dan baru surut pada Senin (7/4/2025) pukul 03.00 WIB.

Beruntung, Bambang sudah lebih dulu mengevakuasi seluruh perabotan di rumahnya sehingga tidak ada yang terkena banjir, termasuk barang elektronik.

"Enggak ada yang terendam karena kita sudah antisipasi. Tinggal dibersihin. Mudah-mudahan membawa berkah. Amin," jelas dia.

Berbeda dengan Bambang, warga Perumahan Maharta lainnya, Samratuti (60) tak mampu menyelamatkan perabotannya di lantai satu rumah.

Sebagian perabotan seperti kulkas, sofa, spekaer, meja, pajangan, hingga beras milik Samartuti terendam banjir.

"Beras dan minuman jadinya dibuang sama kita," jelas dia.

Samratuti pun merasa kesal dengan banjir yang terus menggenang setiap kali hujan turun.

"Tempat kulkas itu sudah sengaja saya tinggikan, terus saya juga sengaja membuat tanggul sendiri di rumah tapi tetap kena banjir," jelas dia.

Oleh sebab itu, ia berharap, pemerintah bisa memperhatikan warga Perumahan Maharta yang kerap kali jadi korban banjir.

"Harapannya, jangka panjangnya tolong dipikirkan kepada pemerintah kalau bisa dikeruk kalinya. Untuk jangka pendeknya, tolong kami dibagi untuk pompa dulu, pompa yang bisa mengatasi emergency. Bila ada pompa emergency, secepatnya kami bisa kerja," ucap dia.

Sebelumnya, Komandan Peleton (Danton) Satgas BPBD Kota Tangerang Selatan, Dian Wiryawan, menyebut, ada 23 titik di Tangsel yang tergenang banjir.

"Sebagian besar genangan disebabkan oleh curah hujan yang cukup deras dan meluapnya aliran kali. Beberapa lokasi juga terdampak karena saluran drainase tidak mampu menampung debit air," ujar Dian saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (7/4/2025).

Salah satu titik banjir terparah terjadi di Perumahan Pondok Maharta, Kelurahan Pondok Kacang Timur.

Di titik tersebut, tinggi muka air (TMA) mencapai 130 sentimeter dan berdampak pada 350 kepala keluarga (KK).

Sementara itu, Perumahan Taman Mangu di Jurang Mangu Barat juga terdampak dengan TMA antara 20 hingga 45 sentimeter. Sebanyak 200 KK terdampak di lokasi ini.

Dian menyebutkan, sebagian besar genangan saat ini sudah mulai surut, meski masih ada beberapa titik yang tergenang.