YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tetap mengalokasikan Rp 42 miliar untuk makan bergizi gratis (MBG) walaupun pemerintah pusat telah menyampaikan bahwa program MBG telah tercukupi oleh APBN.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Beny Suharsono mengatakan, pihaknya belum menerima perintah tertulis dari pemerintah pusat terkait penggunaan MBG.

"Kalau belum ada dawuh (perintah) tertulis, kami tetap siapkan kerangka dukungan itu untuk MBG," kata Beny, Rabu (12/2/2025).

"Nanti kalau kami geser (anggaran) lalu diperintahkan untuk backup pripun (bagaimana)? Jadi tetap taat pemerintah atasan kami," ucap Beny.

Soal beberapa daerah mulai mengalihkan anggaran MBG untuk keperluan lain, Pemerintah DIY tetap belum berani untuk melakukannya.

"Kecuali sangat tegas betul-betul terpenuhi kami akan geser di perubahan atau di geser di program dan kegiatan," kata dia.

Pemerintah DIY masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat terkait penggunaan anggaran MBG dialihkan ke program lain.

"Jadi kami siap di lapangan kalau terjadi apa-apa," katanya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan, anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini sepenuhnya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pernyataan ini diungkapkannya usai adanya daerah yang masih menggunakan dana pribadi Presiden Prabowo Subianto.

Diketahui, anggaran uji coba bergizi gratis sempat menggunakan dana pribadi Prabowo.

"Begini ya, kita sekarang sudah masuk di program yang didanai oleh APBN. Kita fokus di situ saja. Karena sebelum program ini jalan, kan seluruh dibiayai oleh pribadi beliau," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, mendapat jatah 22 dapur layanan untuk menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah itu.

"Pemerintah pusat memberikan alokasi 22 dapur layanan atau stasiun pelayanan MBG ditempatkan di Kabupaten Penajam Paser Utara" ujar Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tohar di Penajam, Rabu.

Namun, katanya, belum dijelaskan mengenai mekanisme pelaksanaan dan lokasi penempatan dapur layanan tersebut.

Secara keseluruhan penempatan stasiun layanan masih dilakukan komunikasi dengan perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN), menyangkut jangkauan dari satuan pelayanan kepada penerima manfaat.

Belum diketahui juga, alokasi penempatan dapur layanan tersebut sesuai proporsi jumlah calon penerima manfaat, yang disasar, yakni peserta didik, santri pondok pesantren dan ibu hamil se-Kabupaten Penajam Paser Utara.

"Tapi, kami tetap pikirkan lokasi dan pembangunan stasiun layanan itu karena jadi pusat jalannya MBG," katanya.

Pemerintah kabupaten juga telah menyiapkan dana Rp21 miliar pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025 untuk dukungan program MBG, kata Tohar.

"Kami juga komitmen melakukan pembinaan pihak yang punya kompetensi penyediaan dan penyiapan bahan baku program MBG," ujarnya.

Pembinaan bakal dilakukan kepada masyarakat, khususnya petani karena ada peluang untuk memenuhi penyediaan dan penyiapan bahan baku dari hasil pertanian lokal.

Pemerintah kabupaten juga melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya, jelas dia, untuk pemetaan guna mendukung pelaksanaan program MBG.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengklaim manfaat besar makan bergizi gratis (MBG) terhadap pertumbuhan ekonomi di tengah pembahasan pemangkasan APBN 2025 senilai Rp306,69 triliun.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menjelaskan pihaknya siap anggarannya dipotong meski pembahasan terkait efisiensi APBN itu belum rampung. Ia lalu membahas kontribusi program makan bergizi gratis terhadap pertumbuhan ekonomi Tanah Air.

"Tapi dalam perjalanan perhitungan awal, contoh seperti makan bergizi. Perhitungan awal kami untuk Rp71 triliun yang dianggarkan itu bisa menyumbang 0,86 persen pertumbuhan," ungkap Rachmat dalam Rapat Kerja dan RDP dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (12/2).

Rachmat menegaskan kehadiran program makan bergizi gratis itu memberi dampak signifikan, terutama lahirnya efek berganda (multiplier effect) untuk masyarakat terbawah. Bahkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih akan disumbang dengan hadirnya lapangan kerja baru.

Ia mengklaim 25 orang sampai 50 orang bisa bekerja di setiap unit pelayanan MBG. Di lain sisi, produksi pangan lokal di masing-masing daerah bakal terserap.

"Jadi, sudah jelas arahan Bapak Presiden (Prabowo) bahwa makan bergizi gratis hanya boleh dilayani oleh pemasok-pemasok lokal. Bahkan, kalau industri susu belum ada di wilayah lokal, beliau mengatakan ganti telur, dan telur saya kira ada di daerah," tutur Rachmat.

Kendati demikian, Rachmat menekankan pihaknya tak bisa bekerja sendiri untuk mewujudkan sejumlah target yang ditetapkan Prabowo. Ia menyoroti bagaimana pentingnya pengawasan penggunaan anggaran di era Prabowo, termasuk dalam urusan mencukupi gizi rakyat.

Ia mengklaim hadir bantuan dari perguruan tinggi dalam menyelesaikan hal-hal tersebut. Bahkan, kampus mendukung upaya pemerintah tanpa minta tambahan biaya.

"Semua semangatnya sama bahwa efisiensi itu keharusan. Efisiensi itu juga sekaligus strategi untuk mencapai tujuan besar. Terus terang ini pekerjaan berat ... Efisiensi keharusan, efisiensi bagian strategi," tutupnya.

Khusus untuk Bappenas, pagu mereka di 2025 mencapai Rp1,97 triliun dan semula bakal dipangkas Rp1,077 triliun. Berkat rekonstruksi anggaran yang dilakukan pada Selasa (11/2) bersama Kementerian Keuangan, besaran pemangkasan itu diturunkan Rp75 miliar ke Rp1,002 triliun.

Efisiensi ini setara 50,8 persen dari pagu awal Bappenas. Sekarang Rachmat Pambudy Cs cuma punya Rp968 miliar untuk menjalankan sederet program di 2025.

Anggaran pengawasan makan bergizi gratis (MBG) milik Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terdampak pemangkasan anggaran Rp471 miliar yang dilakukan pemerintahan Prabowo Subianto.

Pagu BPKP awalnya Rp2,4 triliun dan tak terdampak efisiensi anggaran yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto. Lalu, mendadak kena potong usai ada pertemuan seluruh sekretaris jenderal di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) pada Selasa (11/2).

Pengawasan MBG masuk dalam pos program pengawasan pembangunan, khususnya poin teknis pengawasan. Anggaran untuk pengawasan program prioritas di 2025 semula Rp80 miliar, tapi dipotong setengahnya menjadi sisa Rp40 miliar.

"Tentu kami akan menjawab bohong kalau ini (efisiensi) tidak berdampak, pasti ada dampak, gak mungkin tak ada dampak. Dampaknya itu yang kami coba minimalisir," kata Plt Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (12/2).

"Ini (sisa anggaran BPKP) masih berlebih. Kalau kurang-kurang juga, ada tugas dari Pak Presiden (Prabowo) penting, ya pasti kami akan minta. 'Pak, enggak ada lagi uangnya'. Minta lagi, gampang saja kita," tegasnya.

Ateh menegaskan tak mungkin BPKP melaksanakan tugas tanpa anggaran, termasuk dalam urusan pengawasan keuangan. Di lain sisi, ia menyinggung bagaimana pihaknya selama ini telah menciptakan kreativitas penggunaan anggaran agar lebih efisien.

Kemudian, BPKP bakal memperkuat desain pengawasan. Anggaran yang terbatas membuat mereka mesti jelas menunjukkan tujuan, objek, sampel, dan poin-poin penting sebelum melakukan pengawasan.

"Memang ada pengaruh, macam makan bergizi. Kemarin Januari (2025) kami masuk hampir ke semua dapur, ada 47 kami masuk (untuk diawasi). Tentu nanti kita akan pilih-pilih, daerah sini, daerah sini, segala macam. Itu pasti akan kita lakukan," jelasnya.

"Yang bisa kami janjikan adalah semua program strategis yang disampaikan Pak Presiden (Prabowo) itu pasti kami dahulukan, kami kawal ... Artinya, untuk program strategis Bapak Presiden kami janjikan, utamakan, dan pasti bisa kita kawal dengan uang yang ada ini," sambung Ateh.

Ia juga menyinggung soal pembangunan Kantor BPKP di sejumlah titik di Papua yang terdampak usai ada efisiensi. Sebelumnya, mereka hanya menyewa rumah toko (ruko) untuk bertugas.

Terlebih, anggaran sarana dan prasarana BPKP dipangkas sangat besar. Semula dari Rp111 miliar menjadi hanya Rp10 miliar usai efisiensi.

"Papua ini juga biayanya mahal, gak seluruhnya bisa naik bus. Tentu akan terganggu, terutama sarana prasarana kita tinggal Rp10 miliar. Tentu kita cari-cari lah, mungkin pinjam meja dari pemerintah daerah (pemda) atau gimana," beber Ateh.

"Namanya perintah harus kita laksanakan, karena given itu (angka pemotongan anggaran). Pasti ada kesulitan. Kalau kita bilang gak ada kesulitan, bohong sekali," tutupnya.

Rincian efisiensi yang menimpa BPKP:

1. Program Pengawasan Pembangunan dari Rp517 miliar menjadi Rp257 miliar

- Teknik pengawasan: Rp453 miliar menjadi Rp225 miliar- Pengembangan pengawasan: Rp64 miliar menjadi Rp31 miliar

2. Program Dukungan Manajemen dari Rp1,7 triliun menjadi Rp1,5 triliun

- Manajemen pengawasan: Rp84 miliar menjadi Rp49 miliar- Operasional: Rp1,5 triliun menjadi Rp1,4 triliun- Sarana dan prasarana: Rp111 miliar menjadi Rp10 miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyebutkan, para pengusaha yang terlibat dalam program makan bergizi gratis, pendapatannya akan melambung apabila program itu sudah menyasar 82,9 juta penerima.

Hal itu diungkapkan Arief dalam rapat koordinasi SPHP yang digelar Bapanas secara daring dari Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Rakor itu turut diikuti oleh asosiasi dan pengusaha di bidang pangan. Dalam sambutannya, Arief mulanya meminta para peserta rapat untuk mensukseskan program makan bergizi gratis.

“Tolong sukseskan program yang satu ini, karena ini akan luar biasa,” kata Arief.

Arief mengatakan, pengusaha bisa rebound apabila program makan bergizi gratis atau MBG sudah menyasar 82,9 juta penerima. Ia mencontohkan asosiasi peternak telur ayam apabila hasil produksi dimanfaatkan dalam program MBG.

“Pada saat (menyasar) 82 juta coverage, artinya sehari kalau begitu pesan itu bisa 82 juta telur,” kata Arief.

“Sekarang Bapak/Ibu kelebihan 10 persen produksi, besok kekurangan. Jadi siap-siap untuk rebound. Nanti harus rebound,” tutur dia.

Arief menyebutkan, makan bergizi gratis merupakan cita-cita Presiden Prabowo Subianto.

“Karena cita-cita beliau selain untuk ketahanan nasional, nanti memberikan masa depan anak-anak yang akan memimpin 10-20 tahun ke depan,” kata Arief.

“Berikutnya adalah mengembangkan ekonomi, utamanya ekonomi di pedesaan. Sehingga ini akan punya nilai ekonomi yang tinggi,” ujar dia.

Program MBG membutuhkan dana tambahan sebesar Rp 100 triliun untuk menjangkau 82,9 juta penerima hingga akhir 2025.

Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan, dana tersebut idealnya cair pada September 2025 untuk memenuhi target 82,9 juta penerima program.

Namun, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, keputusan mengenai tambahan anggaran akan diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo.

“Terkait penambahan anggaran, biar nanti Pak Presiden yang menyampaikan. Kami hanya menyampaikan hitungan kebutuhan tambahan Rp 100 triliun,” kata Dadan di Jakarta, Jumat (24/1/2025).

Anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terkena efisiensi sebesar Rp 3,661 triliun. Dengan demikian, pagu anggaran untuk tahun 2025 dari sebelumnya Rp 5,274 triliun turun menjadi Rp 1,6 triliun.

Pada 3 Februari 2025, telah dilaksanakan raker DPR dengan Komisi V dan kesimpulan akan dilakukan pendalaman pada masing-masing kementerian/lembaga. Namun berdasarkan surat Wakil Ketua DPR tanggal 7 Februari 2025, rapat kerja pendalaman agar ditunda.

Kemudian, Kementerian PKP sempat rapat bersama Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan pada 11 Februari 2025. Hasil rapat itu, masing-masing kementerian/lembaga melakukan rekonstruksi anggaran dengan nilai efisiensi yang baru.

Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, menuturkan bahwa hasil rekonstruksi anggaran telah ditetapkan bahwa target efisiensi anggaran dari yang sebelumnya Rp 3,661 triliun turun menjadi Rp 1,812 triliun. Dengan begitu, maka pagu anggaran Kementerian PKP tahun 2025 menjadi Rp 3,462 triliun.

"Sehingga atas perubahan anggaran kementerian itu, diminta untuk memperoleh persetujuan pimpinan Komisi V dan anggota Komisi V dan melakukan revisi efisiensi anggaran kepada Ditjen Anggaran paling lambat 21 Februari 2025," kata Fahri dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat di Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Fahri pun menjabarkan program-program yang akan dilakukan oleh Kementerian PKP dengan pagu anggaran yang baru. Berikut ini rinciannya.

A. Program Dukungan Manajemen

Gaji + Tunjangan

Dipa awal: Rp 222.872.955.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 258.702.523.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 488.080.312.000

Layanan Operasional

Dipa awal: Rp 198.686.195.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 179.971.747.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 184.971.747.000

B. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Fisik

- Padat karya/BSPS

Dipa awal: Rp 747.523.000.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 530.960.000.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 850.003.800.000

- MYC Rusun IKN

Dipa awal: Rp 2.023.905.397.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp -
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 839.532.190.000

- MYC Rusun DOB

Dipa awal: Rp 372.950.397.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 61.821.774.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 116.927.109.000

- MYC Rusun Reguler

Dipa awal: Rp 350.201.180.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 263.806.304.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 350.201.180.000

- Revitalisasi Rusun

Dipa awal: Rp 147.812.599.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 142.189.347.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 147.812.599.000

- Tunggakan Hunian Tetap Pasca Bencana

Dipa awal: Rp -
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 44.677.293.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 186.197.622.000

- Sanitasi, Penanganan Kawasan Kumuh, PSU

Dipa awal: Rp 230.078.501.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 50.000.000.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 133.595.251.000

- Rusun dan Rusus Reguler Tahun 2025

Dipa awal: Rp 739.573.102.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp -
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 82.513.304.000

2. Non-fisik

- Regulasi, Monitoring, Evaluasi, dan Supervisi

Dipa awal: Rp 240.788.127.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 84.167.100.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 84.167.100.000

Fahri kemudian meminta persetujuan kepada Komisi V DPR RI terkait dengan pagu anggaran yang baru. Sebab, APBN memang diusulkan oleh lembaga eksekutif dalam hal ini pemerintah, tetapi ditetapkan oleh DPR.

"Terkait dengan hal tersebut, kami mohon persetujuan dari Komisi V terhadap rencana efisiensi pagu per eselon 1 dan seterusnya agar Kementerian PKP menyampaikan usulan berupa pembintangan anggaran sesuai dengan besaran efisiensi kepada Menteri Keuangan cq Ditjen Anggaran paling lambat 21 Februari 2025," tutupnya.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mengatakan pihaknya tidak bisa langsung mengesahkan permintaan Kementerian PKP. Hal itu karena belum ada dokumen dan landasan hukum.

"Saya mengingatkan kembali yang akan kami dokumenkan berdasarkan Inpres Nomor 1 tahun 2025 dan turunan surat edaran menteri (S-37/MK.02/2025) yang kemarin kita ketok di sini. Di luar dari itu yang belum ada dokumennya, kami belum bisa mengesahkannya di sini karena belum ada landasan hukumnya," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terkena efisiensi sebesar Rp 3,661 triliun. Dengan demikian, pagu anggaran untuk tahun 2025 dari sebelumnya Rp 5,274 triliun turun menjadi Rp 1,6 triliun.

Pada 3 Februari 2025, telah dilaksanakan raker DPR dengan Komisi V dan kesimpulan akan dilakukan pendalaman pada masing-masing kementerian/lembaga. Namun berdasarkan surat Wakil Ketua DPR tanggal 7 Februari 2025, rapat kerja pendalaman agar ditunda.

Kemudian, Kementerian PKP sempat rapat bersama Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan pada 11 Februari 2025. Hasil rapat itu, masing-masing kementerian/lembaga melakukan rekonstruksi anggaran dengan nilai efisiensi yang baru.

Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, menuturkan bahwa hasil rekonstruksi anggaran telah ditetapkan bahwa target efisiensi anggaran dari yang sebelumnya Rp 3,661 triliun turun menjadi Rp 1,812 triliun. Dengan begitu, maka pagu anggaran Kementerian PKP tahun 2025 menjadi Rp 3,462 triliun.

"Sehingga atas perubahan anggaran kementerian itu, diminta untuk memperoleh persetujuan pimpinan Komisi V dan anggota Komisi V dan melakukan revisi efisiensi anggaran kepada Ditjen Anggaran paling lambat 21 Februari 2025," kata Fahri dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat di Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Fahri pun menjabarkan program-program yang akan dilakukan oleh Kementerian PKP dengan pagu anggaran yang baru. Berikut ini rinciannya.

A. Program Dukungan Manajemen

Gaji + Tunjangan

Dipa awal: Rp 222.872.955.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 258.702.523.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 488.080.312.000

Layanan Operasional

Dipa awal: Rp 198.686.195.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 179.971.747.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 184.971.747.000

B. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Fisik

- Padat karya/BSPS

Dipa awal: Rp 747.523.000.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 530.960.000.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 850.003.800.000

- MYC Rusun IKN

Dipa awal: Rp 2.023.905.397.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp -
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 839.532.190.000

- MYC Rusun DOB

Dipa awal: Rp 372.950.397.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 61.821.774.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 116.927.109.000

- MYC Rusun Reguler

Dipa awal: Rp 350.201.180.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 263.806.304.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 350.201.180.000

- Revitalisasi Rusun

Dipa awal: Rp 147.812.599.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 142.189.347.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 147.812.599.000

- Tunggakan Hunian Tetap Pasca Bencana

Dipa awal: Rp -
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 44.677.293.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 186.197.622.000

- Sanitasi, Penanganan Kawasan Kumuh, PSU

Dipa awal: Rp 230.078.501.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 50.000.000.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 133.595.251.000

- Rusun dan Rusus Reguler Tahun 2025

Dipa awal: Rp 739.573.102.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp -
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 82.513.304.000

2. Non-fisik

- Regulasi, Monitoring, Evaluasi, dan Supervisi

Dipa awal: Rp 240.788.127.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 84.167.100.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 84.167.100.000

Fahri kemudian meminta persetujuan kepada Komisi V DPR RI terkait dengan pagu anggaran yang baru. Sebab, APBN memang diusulkan oleh lembaga eksekutif dalam hal ini pemerintah, tetapi ditetapkan oleh DPR.

"Terkait dengan hal tersebut, kami mohon persetujuan dari Komisi V terhadap rencana efisiensi pagu per eselon 1 dan seterusnya agar Kementerian PKP menyampaikan usulan berupa pembintangan anggaran sesuai dengan besaran efisiensi kepada Menteri Keuangan cq Ditjen Anggaran paling lambat 21 Februari 2025," tutupnya.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mengatakan pihaknya tidak bisa langsung mengesahkan permintaan Kementerian PKP. Hal itu karena belum ada dokumen dan landasan hukum.

"Saya mengingatkan kembali yang akan kami dokumenkan berdasarkan Inpres Nomor 1 tahun 2025 dan turunan surat edaran menteri (S-37/MK.02/2025) yang kemarin kita ketok di sini. Di luar dari itu yang belum ada dokumennya, kami belum bisa mengesahkannya di sini karena belum ada landasan hukumnya," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

SEMARANG, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahap 1 sudah berjalan di 27 titik yang tersebar di 20 kabupaten/kota. Dalam monitoring dan evaluasi, Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Tengah menyoroti insiden keracunan di Sukoharjo beberapa pekan lalu. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jateng, Yunita Dyah Suminar mengatakan sejauh ini masyarakat merepon baik program MBG tersebut. "Baguslah responnya. Yang penting evaluasi untuk proses-proses di SPPG itu, pertama menu, distribusinya baik, anak-anak happy. Kalau yang lain karena ini kaitannya dengan infrastruktur, kan harus ada dapur, dapurnya harus sesuai, jumlah peralatannya harus sesuai karena untuk masak banyak dalam waktu pendek," ujar Yunita saat dikonfirmasi, Rabu (12/2/2025). Namun demikian, dia menyebut masih ada sejumlah cacatan dalam pelaksanaan MBG, termasuk keracunan yang dialami puluhan siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) Dukuh 03 di Kabupaten Sukoharjo, setelah mengonsumsi MBG pada Kamis (16/1/2025). Yunita menilai, keracunan terjadi karena beberapa faktor, mulai bahan masakan, proses memasak, hingga alat yang digunakan untuk memasak. "Jadi memang keracunan itu penyebabnya beberapa. Bahan makanannya, cara memasaknya atau alatnya bisa jadi. Nah kalau kemarin sudah ada penjelasan bahwa memang prosesnya kurang pengawasan, sehingga pada akhirnya terjadi hal tersebut," lanjut dia. Dia menyampaikan kelalaian SPPG dalam proses pengolahan ayam menyebabkan terjadinya keracunan. Oleh karena itu dia akan memperketat pengawasan selama proses produksi MBG. Untuk itu dia mengimbau agar SPPG lebih teliti dalam mengolah makanan agar insiden keracunan tidak terulang kembali di Jateng. Apalagi SPPG tersebut telah mengantongi Sertifikat Laik Hygiene dan Sanitasi (SLHS). "Ini menjadi evaluasi seluruh Indonesia, seluruh SPPG untuk proses-proses mengolah makanan harus benar-benar tahu kapan harus diracik, lalu diolah, dan disajikan, jadi ada waktu-waktu yang diawasi betul. Bismillah enggak ada apa-apa lagi. Iya, (kami) mengawasi dalam arti ada dinas pangan nanti logistik harus tersedia, dinkes kalau ada keracunan, kemudian memastikan dapur ada SLHS" tandas dia.

Terpisah, Ahli Gizi Universitas Diponegoro Ayu Fauziyah menilai belum ada standar gizi yang setara di seluruh daerah yang melaksanakan MBG. Bahkan masih terjadi keracunan dari makanan yang diproduksi oleh SPPG yang telah memiliki SLHS seperti di Sukoharjo. "Misalnya, protein itu harus berapa gram sih ini ayamnya atau dagingnya. Saya lihat waktu itu sempet ada foto ayamnya kecil kayak gitu. Mungkin juga perlu panduan buat distribusi makanan supaya makanan itu tetep aman gitu sampe ke anak-anak. Jadi tidak terkontaminasi gitu," tutur Ayu. Ahli Gizi yang juga Konten Kreator Pojokgizi itu mengatakan makanan yang diletakkan di suhu ruang juga rentan terkontaminasi. Kemudian risiko munculnya kontaminasi yang menyebabkan keracunan juga dapat disebabkan oleh bahan pangan dan pengolahan yang kurang bagus. "Kalau 2-3 jam itu makanan di suhu ruang itu rentan terkontaminasi, tapi juga bisa dari bahan pangan awal yang dipilih. Misalnya, ikannya kurang segar, habis itu pengolahannya juga kurang tepat itu. Bisa jadi pas distribusi jadi keracunan," beber dia. Lebih lanjut, dia berharap alih-alih memulai MBG di kota besar dan memangkas anggaran MBG untuk setiap porsinya, dia berharap agar program ini mendahulukan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk mendukung pengentasan kemiskinan dan stunting. "Daripada memangkas anggaran MBG di banyak daerah, tapi kecukupan gizi makanan tersebut dikurangi, mendingan fokus di daerah tertentu dulu yang kita lihat stuntingnya tinggi, terus juga daerah 3T biar pas," tandas dia.

Jakarta (ANTARA) - DPRD DKI menyebutkan perlunya menggandeng kantin sekolah dan pedagang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam program makan bergizi gratis (MBG) di Jakarta agar perekonomian bisa bergerak.

"Sebenarnya MBG ini juga melibatkan banyak masyarakat, termasuk pedagang kantin dan UMKM. Bahkan, dengan makan bergizi gratis perputaran ekonomi begitu luar biasa," kata Ketua DPRD DKI Khoirudin di SDN Cipulir 01 Pagi Jakarta Selatan, Rabu.

Khoirudin mengatakan banyak warga yang terlibat lantaran adanya kebutuhan beras, sayuran, lauk lauk, sehingga tenaga kerja sangat dibutuhkan dalam program MBG.

Pihaknya pun optimis MBG bisa berjalan lancar, karena secara fiskal keuangan di terbilang cukup memadai.

Kemudian, dia juga meyakini sampah sisa makanan dari MBG nantinya akan terolah dengan baik di tempat pengelolaan sampah yang ada di sekolah.

"Mudah-mudahan kepala sekolah bisa mengajak anak-anaknya untuk mengelola sampah makanan jadi pupuk," ujarnya.

Pada Rabu ini, DPRD DKI bersama Pemprov DKI, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal), dan jajaran mendatangi SDN Cipulir 01 Pagi memastikan koordinasi makan bergizi gratis (MBG) berjalan dengan baik.

Terhitung hingga kini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan MBG di 126 sekolah dan 42.000 siswa.

Adapun 14 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang beroperasi untuk makan bergizi gratis yang saat ini melayani akan terus bertambah secara bertahap.

Tahun ini, diharapkan sekitar 153 SPPG bisa terpenuhi. Berdasarkan perhitungan, untuk mendirikan satu SPPG kurang lebih dibutuhkan anggaran hingga Rp3 juta.

Program MBG dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai 6 Januari 2025 pada 190 titik tersebar di 26 provinsi, salah satunya DKI Jakarta.

Program ini menyasar sejumlah sekolah, pesantren di Indonesia dan bertujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah dan menciptakan SDM Indonesia unggul.

Program ini secara bertahap menargetkan dapat memberikan makanan bergizi kepada pelajar di sekolah, ibu hamil dan balita.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

Anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terkena efisiensi sebesar Rp 3,661 triliun. Dengan demikian, pagu anggaran untuk tahun 2025 dari sebelumnya Rp 5,274 triliun turun menjadi Rp 1,6 triliun.

Pada 3 Februari 2025, telah dilaksanakan raker DPR dengan Komisi V dan kesimpulan akan dilakukan pendalaman pada masing-masing kementerian/lembaga. Namun berdasarkan surat Wakil Ketua DPR tanggal 7 Februari 2025, rapat kerja pendalaman agar ditunda.

Kemudian, Kementerian PKP sempat rapat bersama Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan pada 11 Februari 2025. Hasil rapat itu, masing-masing kementerian/lembaga melakukan rekonstruksi anggaran dengan nilai efisiensi yang baru.

Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, menuturkan bahwa hasil rekonstruksi anggaran telah ditetapkan bahwa target efisiensi anggaran dari yang sebelumnya Rp 3,661 triliun turun menjadi Rp 1,812 triliun. Dengan begitu, maka pagu anggaran Kementerian PKP tahun 2025 menjadi Rp 3,462 triliun.

"Sehingga atas perubahan anggaran kementerian itu, diminta untuk memperoleh persetujuan pimpinan Komisi V dan anggota Komisi V dan melakukan revisi efisiensi anggaran kepada Ditjen Anggaran paling lambat 21 Februari 2025," kata Fahri dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat di Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Fahri pun menjabarkan program-program yang akan dilakukan oleh Kementerian PKP dengan pagu anggaran yang baru. Berikut ini rinciannya.

A. Program Dukungan Manajemen

Gaji + Tunjangan

Dipa awal: Rp 222.872.955.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 258.702.523.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 488.080.312.000

Layanan Operasional

Dipa awal: Rp 198.686.195.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 179.971.747.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 184.971.747.000

B. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Fisik

- Padat karya/BSPS

Dipa awal: Rp 747.523.000.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 530.960.000.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 850.003.800.000

- MYC Rusun IKN

Dipa awal: Rp 2.023.905.397.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp -
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 839.532.190.000

- MYC Rusun DOB

Dipa awal: Rp 372.950.397.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 61.821.774.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 116.927.109.000

- MYC Rusun Reguler

Dipa awal: Rp 350.201.180.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 263.806.304.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 350.201.180.000

- Revitalisasi Rusun

Dipa awal: Rp 147.812.599.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 142.189.347.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 147.812.599.000

- Tunggakan Hunian Tetap Pasca Bencana

Dipa awal: Rp -
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 44.677.293.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 186.197.622.000

- Sanitasi, Penanganan Kawasan Kumuh, PSU

Dipa awal: Rp 230.078.501.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 50.000.000.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 133.595.251.000

- Rusun dan Rusus Reguler Tahun 2025

Dipa awal: Rp 739.573.102.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp -
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 82.513.304.000

2. Non-fisik

- Regulasi, Monitoring, Evaluasi, dan Supervisi

Dipa awal: Rp 240.788.127.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 84.167.100.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 84.167.100.000

Fahri kemudian meminta persetujuan kepada Komisi V DPR RI terkait dengan pagu anggaran yang baru. Sebab, APBN memang diusulkan oleh lembaga eksekutif dalam hal ini pemerintah, tetapi ditetapkan oleh DPR.

"Terkait dengan hal tersebut, kami mohon persetujuan dari Komisi V terhadap rencana efisiensi pagu per eselon 1 dan seterusnya agar Kementerian PKP menyampaikan usulan berupa pembintangan anggaran sesuai dengan besaran efisiensi kepada Menteri Keuangan cq Ditjen Anggaran paling lambat 21 Februari 2025," tutupnya.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mengatakan pihaknya tidak bisa langsung mengesahkan permintaan Kementerian PKP. Hal itu karena belum ada dokumen dan landasan hukum.

"Saya mengingatkan kembali yang akan kami dokumenkan berdasarkan Inpres Nomor 1 tahun 2025 dan turunan surat edaran menteri (S-37/MK.02/2025) yang kemarin kita ketok di sini. Di luar dari itu yang belum ada dokumennya, kami belum bisa mengesahkannya di sini karena belum ada landasan hukumnya," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) dipangkas sebesar Rp 200,2 miliar dari total anggaran semula Rp 71 triliun. Hal ini disampaikan oleh Kepala BGN Dadan Hindayana.

"Efisiensi pada anggaran belanja nasional dan juga daerah dan BGN pun termasuk yang salah satu yang kena efisiensi meskipun besarannya kurang lebih 0,2845% jadi berkurang Rp 200,2 miliar," kata Dadan saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Rabu malam (12/2/2025).

Dadan menerangkan anggaran yang dipangkas itu untuk pengadaan lahan pembangunan satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG). SPPG ini untuk menunjang pemenuhan menu MBG di setiap daerah.

Dadan menjelaskan pemangkasan anggaran untuk pengadaan lahan itu merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Dia bilang Prabowo meminta agar meminjam lahan kepada instansi lain.

"Begini, kan salah satu anggaran yang ada di BGN itu untuk pengadaan lahan. Ketika kunjungan Pak Presiden ke kantor BGN kemudian beliau menyampaikan kalau bisa pinjam pakai, pinjam pakai saja. Jadi ada anggaran yang bisa diefisienkan terkait dengan pengadaan lahan," terang Dadan.

Dadan juga memastikan pemangkasan anggaran tidak berdampak pada keberlangsungan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dadan menekankan pihaknya bisa meminjam lahan kepada pemerintah daerah, TNI, hingga BUMN.

"Enggak ada (ke program MBG). Kalau seluruh kementerian untuk anggaran pegawai kan enggak ada yang kena pangkas program bahkan MBG juga tidak kena. Yang kena hanya pengadaan lahan yang memang bisa menggunakan lahan-lahan Pemda, lahan instansi lain, kementerian lain, BUMN, bisa pinjam pakai," terang Dadan.

Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan mereka turut terkena efisiensi dengan pemangkasan anggaran sebesar Rp200,2 miliar.

Semula, BGN masuk dalam daftar 16 kementerian/lembaga (K/L) yang selamat dari penghematan anggaran. Keputusan kemudian berubah menyusul rekonstruksi anggaran pada Selasa (11/2).

"Kan ini sudah instruksi presiden bahwa terjadi efisiensi pada anggaran belanja nasional dan daerah," kata Kepala BGN Dadan Hindayana usai rapat tertutup dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (12/2).

"BGN pun termasuk salah satu yang terkena efisiensi, meskipun besarannya kurang lebih 0,2845 persen. Jadi, berkurang Rp200,2 miliar," jelasnya.

Dadan menegaskan pemangkasan tidak menyasar program makan bergizi gratis. Pos yang terdampak adalah terkait pengadaan lahan.

Ia menceritakan awal mulanya pemangkasan muncul dari saran Presiden Prabowo. Saat itu, sang Kepala Negara berkunjung ke Kantor Badan Gizi di salah satu daerah.

"Ketika kunjungan Pak Presiden [Prabowo] ke Kantor BGN [di daerah], kemudian beliau menyampaikan kalau bisa pinjam pakai, pinjam pakai saja. Jadi, ada anggaran yang bisa diefisienkan terkait pengadaan lahan," jelasnya.

"Enggak ada [terdampak ke MBG]. Kalau seluruh kementerian untuk anggaran pegawai kan enggak ada yang kena pangkas, program makan bergizi juga tidak kena," tutup Dadan.

Semula, Badan Gizi Nasional mendapatkan anggaran Rp71 triliun pada tahun ini.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penghematan anggaran hingga Rp306 triliun di tahun ini melalui penerbitan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Inpres 1/2025 tersebut berisi tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Penghematan dilakukan dengan memangkas anggaran di 16 pos belanja di APBN, mulai dari kegiatan seremonial, perjalanan dinas, seminar, percetakan hingga infrastruktur.