Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait optimis dapat menyalurkan lebih banyak kuota FLPP di atas 220 ribu unit tahun ini.

Hal ini ia ungkapkan setelah Bank Indonesia menyatakan siap memberikan insentif likuiditas makroprudensial senilai Rp 80 triliun kepada bank-bank yang menyalurkan KPR.

"Jadi kita bisa buat itu (penyaluran FLPP) double Pak Gubernur (BI). Ini akan sepanjang sejarah Indonesia dengan apa yang Bapak (BI) lakukan, kita bisa membuat rumah subsidi bagi rakyat kita di tahun ini bisa meningkat luar biasa," kata Ara kepada awak media di Kantor Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).

Dengan harga jual rumah subsidi sekitar Rp 170 juta di Jabodetabek dan Rp 166 juta di luar Jabodetabek, Ara memperkirakan insentif dari BI tersebut dapat membantu meningkatkan kuota rumah subsidi. Dari yang semula, hanya dapat menyalurkan sekitar 220 ribu unit setahun, kini bisa naik 2 kali lipat sekitar 440 ribu unit setahun.

"Jadi tadi kita sudah hitung kalau dari Rp 80 juta itu, kita tahun ini membangun yang sudah tersedia dari APBN (75 persen) dan dari perbankan (25 persen) buat 220 ribu rumah. Nah kalau 220 ribu rumah tadi, kita hitung dikali Rp 170 juta, berapa tadi Pak (Heru)? Rp 38 triliun (nilai anggaran yang dibutuhkan) kurang lebih. Jadi kita bisa buat itu (penyaluran FLPP) double Pak Gubernur (BI)," jelas Ara.

Dalam kesempatan ini, Ara mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo yang bersedia mendukung sektor perumahan, terutama terwujudnya Program 3 Juta Rumah.

"Kami memandang bahwa sektor perumahan itu akan memberikan dukungan bagi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pencetakan lapangan kerja. Kalau perumahannya maju, tentu saja tidak hanya pertumbuhan ekonomi maju, tapi juga bisa mendorong dan menarik sektor-sektor yang lain," ujar Perry di tempat yang sama.

Lebih lanjut, Perry menjelaskan pihaknya saat ini telah menyalurkan insentif likuiditas makroprudensial senilai 23,19 triliun. Setelah adanya pertemuan hari ini, Bank Indonesia setuju untuk menaikkan secara bertahap nilainya menjadi Rp 80 triliun untuk mendukung Program 3 Juta Rumah.

"Yang sekarang Rp 23,2 triliun akan secara bertahap kami naikkan menjadi Rp 80 triliun," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, Ara akan bertemu dengan pimpinan dari Bank Indonesia (BI), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), hingga Himpunan Bank Milik Negara. Lewat pertemuan ini, ia berharap ada solusi untuk memperkuat likuiditas perbankan untuk mendukung pembiayaan Program 3 Juta Rumah.

"Kita tuh ditargetkan 3 juta membangun dan merenovasi rumah di tahun di oleh Presiden Prabowo (Subianto) dan kita berusaha keras ya. Kita tidak menjadikan efisiensi anggaran kementerian menjadi alasan untuk tidak semangat, justru kita harus makin kreatif dan optimis seperti Bapak Presiden Prabowo. Nah jadi kami juga akan bertemu besok (11/2/2025)," ujar Ara di Kementerian BUMN, Senin (10/2/2025).

Berdasarkan hasil rekonstruksi anggaran, telah ditetapkan target efisiensi untuk Kementerian РКР dari Rp3,661 triliun, turun menjadi Rp1,812 triliun. Sehingga pagu anggaran Kementerian PKP tahun 2025 menjadi Rp3,462 triliun,

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, pihaknya telah melakukan revisi efisiensi, sehingga pagu anggaran kementeriannya kini adalah sebesar Rp3,462 triliun.

Dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu, Fahri mengatakan, sebelumnya Kementerian PKP mendapat pemangkasan senilai Rp3,661 triliun dari pagu anggaran Rp5,274 triliun, sehingga saat itu hanya menyisakan pagu anggaran sebesar Rp1,613 triliun.

“Berdasarkan hasil rekonstruksi anggaran, telah ditetapkan target efisiensi untuk Kementerian РКР dari Rp3,661 triliun, turun menjadi Rp1,812 triliun. Sehingga pagu anggaran Kementerian PKP tahun 2025 menjadi Rp3,462 triliun,” katanya.

Revisi anggaran ini, katanya, dilanjutkan setelah melakukan pendalaman usai Raker DPR RI pada Senin (3/2).

“Lalu pada 11 Februari 2025 dilaksanakan rapat dengan Ditjen Anggaran, dengan hasil masing-masing kementerian/lembaga melakukan rekonstruksi anggaran dengan nilai efisiensi yang baru,” kata Fahri.

Pagu anggaran Kementerian PKP yang baru sebesar Rp3,462 triliun ini nantinya akan difokuskan ke dua prioritas, yaitu Program Dukungan Manajemen senilai Rp671,05 miliar, dan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai Rp2,791 triliun.

Adapun Program Dukungan Manajemen terbagi lagi dalam dua prioritas, yaitu gaji dan tunjangan, serta layanan operasional.

Sementara untuk Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian PKP kembali membagi ke dua program, yaitu program fisik dan nonfisik dengan nominal masing-masing sebesar Rp2,707 triliun dan Rp84,17 miliar.

Program fisik mencakup Padat Karya/Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Multi-years Contract (MYC) Rusun IKN, MYC Rusun DOB, MYC Rusun Reguler, Revitalisasi Rusun, Tunggakan Hunian Tetap Pascabencana, Sanitasi, Penanganan Kawasan Kumuh, PSU, dan Rusun dan Rusus Reguler 2025.

“Sedangkan untuk nonfisik mencakup regulasi, monitoring, evaluasi dan supervisi,” ujar Fahri.

Lebih lanjut, dia mengatakan kepada Komisi V untuk memberikan persetujuan terkait perubahan pagu anggaran Kementerian PKP.

“Untuk selanjutnya kami meminta untuk memperoleh persetujuan dari Komisi V, dan melakukan revisi efisiensi anggaran kepada Ditjen Anggaran paling lambat tanggal 21 Februari 2025,” kata dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Badan Gizi Nasional (BGN) juga kena imbas dari efisiensi anggaran. Adapun efisiensi anggaran BGN mencapai Rp 200,2 miliar.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana usai rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI. Ia menyebut rekonstruksi anggaran yang dilakukan oleh pihaknya menindaklanjuti pertemuan dengan Mensesneg Prasetyo Hadi dan Kementerian Keuangan.

"Ya ada pertemuan Mensesneg, kemudian ada pertemuan dengan Kementerian Keuangan dan ujungnya kita mendapatkan efisiensi sebesar 0,2845 (persen). Rp 200.200.000.000 (Rp200,2 miliar)," kata Dadan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025) malam.

Dadan mengatakan efisiensi yang dilakukan pihaknya juga atas instruksi presiden. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto menyarankan BGN untuk meminjam dahulu terkait pengadaan lahan.

"Gini ada hal yang memang perlu diefisiensikan, seperti misalnya setelah Pak Presiden sidak, kemudian kami menyampaikan bahwa ada lahan yang harus kami adakan," kata Dadan.

"Pak presiden sampaikan 'nggak usah, pinjem aja dari Pemda dari kementerian lain, dari instansi lain, sehingga uangnya bisa diefisiensikan'. Itu maksudnya," sambung Dadan.

Komisi IX DPR RI sebelumnya menyetujui anggaran untuk Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp 71 triliun untuk 2025. Ia mengatakan keputusan itu sebenarnya sudah diambil sejak periode lalu.

"Jadi hari ini sebenarnya kita pembahasan soal anggaran karena sebenarnya beberapa keputusan anggaran itu seperti contoh beberapa anggaran untuk Badan Gizi Nasional (BGN) itu sebenarnya sudah diputuskan dari periode yang lalu," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2025).

Nihayatul menyebut ada pergeseran penggunaan anggaran dari Badan Gizi Nasional yang harus disosialisasikan kepada Komisi IX DPR RI. Nihayatul mengatakan anggaran untuk Badan Gizi Nasional tetap di angka Rp 71 Triliun.

"Jadi ada pergeseran itu dan seluruh pergeseran pada anggaran ini tidak bisa dilakukan tanpa ada persetujuan dari DPR dan hari ini kita walaupun sedang reses, kita tetap rapat karena kita menganggap bahwa program ini, rapat ini penting untuk segera mengambil keputusan penandatanganan persetujuan anggaran ini," kata Nihayatul.

"Tetap Rp 71 triliun, tetap Rp 71 triliun cuma ada penyesuaian, penyesuaian anggaran dari dukungan manajemen dikurangi, dikasihkan, dialihkan kepada program," tambahnya.

Simak Video Prabowo Minta Anggaran Perdinas Menteri Dipotong: Bisa Hemat Rp 20 T

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

KOMPAS.com - Adanya efisiensi anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada tahun 2025 dinilai tidak akan berdampak terhadap geliat bisnis properti di Indonesia.

Seperti diketahui, awalnya pagu anggaran Kementerian PKP dialokasikan sebesar Rp 5,27 triliun. Namun, telah kini terpangkas sehingga tersisa Rp 1,61 triliun.

Menanggapi adanya efisiensi anggaran itu, Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto menyampaikan bahwa ada tiga hal terkait yang menjadi jawabannya.

Pertama, industri properti telah meraup investasi ratusan triliun setiap tahunnya. Misalkan pada tahun 2022 nilai investasinya sekitar Rp 135 triliun; tahun 2023 sebesar Rp 115 triliun; dan tahun 2024 sebesar Rp 122 triliun.

Menurut hasil riset REI, setiap investasi 7 miliar Dolar atau setara Rp 114,5 triliun di sektor properti, memberikan dampak ke perkembangan ekonomi sekitar 0,5 persen.

"Nah 2022-2023 itu kan belum ada kementerian (PKP). Ya with or without (Kementerian PKP), (sektor properti) tetap jalan," ujar Joko saat dihubungi Kompas.com pada Rabu (12/2/2025).

Kedua, intervensi pemerintah dalam pemberian akses kepada masyarakat untuk memiliki rumah ada dua, yakni Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan KPR subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Menurut Joko, anggaran FLPP sudah dialokasikan sekitar Rp 28 triliun dengan kuota 220.000 unit, dan tidak ikut terpangkas.

Anggaran yang terpangkas ialah operasional kementerian. Sementara anggaran intervensi atau stimulus dari pemerintah terhadap masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah tetap tersedia.

"Pemotongan (anggaran) itu tidak akan memengaruhi akses masyarakat untuk memiliki rumah. Karena FLPP kan itu adalah fasilitas likuiditas, nah yang dikasih likuiditas itu perbankan dan yang menikmati adalah masyarakat dengan bunga yang ditekan menjadi fixed rate 5 persen selama tenor KPR-nya," terangnya.

Ketiga, developer ataupun industri properti berperan sebagai rantai pasok atau penyedia produk. Seiring adanya permintaan pasar, maka developer akan terus menyediakan produk.

"Sehingga dari tiga hal ini, kami menilai pemangkasan (anggaran) itu tidak akan memengaruhi industri perumahan dalam hal akses masyarakat untuk memiliki rumah khususnya bagi MBR," tuturnya.

Adakah Dampak buat Program 3 Juta Rumah?

Joko masih belum memberikan jawaban konkret terkait adakah dampak dari efisiensi anggaran Kementerian PKP terhadap target Program 3 Juta Rumah per tahun.

Ia lebih menyoroti saat ini masih belum bisa melihat road map atau peta jalan Program 3 Juta Rumah yang akan dijalankan pemerintah.

"Saya mungkin merasa kalau ini (Program 3 Juta Rumah) perencanaannya sudah ada, skemanya sudah ada, road map nya sudah ada, blue print nya sudah ada, mungkin Pak Prabowo yang efisiensi atau pemangkasan (anggaran) itu justru akan didorong ke sana (Program 3 Juta Rumah)," katanya.

Pasalnya, program tersebut ditaksir akan berdampak positif secara langsung bagi masyarakat.

Joko menjelaskan, pembangunan 3 juta rumah per tahun, dengan 2 juta rumah di antaranya berada di pedesaan dan pesisir, akan menggeliatkan aktivitas perekonomian masyarakat di dua wilayah tersebut.

Misalnya, apabila setiap rumah memiliki nilai harga Rp 100 juta, tentu akan ada perputaran ekonomi sekitar Rp 200 triliun per tahun.

"Taruhlah keuntungannya 20 persen saja, maka ada Rp 40 triliun yang beredar di masyarakat," imbuhnya.

Selain itu, akan menggerakkan industri material bahan bangunan serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

"Satu rumah taruhlah 4-5 pekerja, kalau average setiap desa itu 25 unit, itu kan berarti memberi lapangan pekerjaan sekitar 100-120 pekerja di desa," tandasnya.

Untuk itu, Joko berharap peta jalan dan hal-hal terkait pelaksanaan Program 3 Juta Rumah dirancang dengan baik serta bisa segera diimplementasikan.

"Dan itu harus segera, karena ini sudah bulan Februari," pungkasnya.

UNGARAN, KOMPAS.com - Hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Semarang belum melakukan pengalihan anggaran yang telah dialokasikan untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang, Djarot Supriyoto, menyatakan bahwa sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Semarang, anggaran untuk MBG sebesar Rp 10 miliar.

"Sementara anggaran Rp 10 miliar, untuk perkembangan lebih lanjut akan disesuaikan dengan kewajiban sharing dari pemerintah pusat," ujarnya saat dihubungi pada Kamis (12/2/2025).

Djarot menambahkan bahwa pengalihan anggaran dari MBG ke sektor infrastruktur pendidikan masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat.

"Mengenai hal tersebut, kami juga masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat," kata Djarot.

Saat ini, Pemerintah Kabupaten Semarang tengah fokus mengidentifikasi program kegiatan yang dapat diefisiensikan.

"Semuanya masih dalam perhitungan, seusai arahan dari pusat," paparnya.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto meminta agar anggaran daerah yang telah dialokasikan untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dialihkan dan difokuskan pada perbaikan fasilitas sekolah.

Permintaan tersebut disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian setelah menjelaskan tentang efisiensi anggaran demi mendukung program prioritas pemerintah dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI pada Senin (3/2/2025).

Tito menegaskan bahwa Prabowo tidak ingin pelaksanaan program justru menimbulkan masalah lain, seperti kerusakan sarana prasarana sekolah.

"Jangan sampai kita buat dapur, tetapi ruang kelasnya bocor, kursinya miring-miring, dan fasilitas lainnya tidak memadai," ungkap Tito.

Ia juga menekankan bahwa anggaran pendidikan di tingkat daerah tidak boleh digunakan untuk program MBG.

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah siswa kelas V SDN Cipulir 01 Pagi menyarankan adanya menu ayam goreng dan sayur kangkung dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) agar penyajian bisa bervariasi.

"Enakan ayam karena MBG kemarin, menunya ayam," kata salah seorang siswa, Gibran Raihabibi (11) kepada wartawan di SDN Cipulir 01 Pagi Jakarta Selatan, Rabu.

Kemudian, dia juga mengaku menyukai kangkung karena sering memakan sayuran tersebut daripada kacang panjang yang disajikan dalam menu MBG.

Adapun menu MBG dalam isi kotak makanan yang disajikan yakni nasi, telor mata sapi, sayur kacang panjang, tumis tempe dan buah jeruk.

"Paling enggak suka sayurnya, kayaknya tak dimakan nanti," ujar siswa ranking 2 di kelasnya tersebut.

Sementara, siswa yang sebangku dengan Gibran bernama Aulia menambahkan menu yang disajikan rasanya pas.

"Rasanya pas, tidak asin dan tidak pedas," ujar Aulia.

Kemudian, siswa kelas IV bernama Farendra Rafif mengatakan semua menu makan bergizi gratis terbilang enak dan sehat untuk seusianya.

"Enak, semua enak," kata Farendra sambil tersenyum.

Sementara, salah satu tim Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Badan Gizi Nasional dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapur sehat Seskoal, Hana Dwi menjelaskan nantinya akan mengupayakan setiap satu minggu sekali akan mengganti menu makanan agar bervariasi.

"Setiap satu minggu itu kita berganti semua," ujar Hana.

Hana mengatakan variasi ini agar para siswa tak bosan sehingga dijadwalkan dalam seminggu yakni empat kali menu telur dan satu kali menu ayam.

Kemudian, pihaknya juga menyoroti adanya menu ikan, namun masih dipertimbangkan bersama Badan Gizi Nasional (BGN).

"Seminggu itu lima hari kerja efektif sehingga lima hari itu berganti-ganti menunya, kalaupun telur ada variasinya," jelasnya.

Pada Rabu ini, DPRD DKI bersama eksekutif, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal), dan jajaran mendatangi SDN Cipulir 01 Pagi memastikan koordinasi makan bergizi gratis (MBG) berjalan dengan baik.

Terhitung hingga kini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan MBG di 126 sekolah dan 42.000 siswa.

Adapun 14 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang beroperasi untuk makan bergizi gratis yang saat ini melayani akan terus bertambah secara bertahap.

Tahun ini, diharapkan sekitar 153 SPPG bisa terpenuhi. Berdasarkan perhitungan, untuk mendirikan satu SPPG kurang lebih dibutuhkan anggaran hingga Rp3 juta.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

Bank Indonesia (BI) akan memberikan tambahan insentif likuiditas makroprudensial kepada bank penyalur kredit pemilikan rumah (KPR). Insentif sebesar Rp 80 triliun dan akan diberikan secara bertahap.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan Bank Indonesia turut mendukung program-program asta cita. Langkah ini sebagai bentuk dukungan buat mewujudkan Program 3 Juta Rumah.

"Kami menyediakan sekarang adalah Rp 23,19 triliun. Dari hasil diskusi tadi kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun untuk mendukung program perumahan ini," kata Perry di Kantor Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).

Hal itu disampaikannya usai diskusi terkait pembiayaan Program 3 Juta Rumah dalam konteks likuiditas dengan menciptakan sinergi antara pemerintah dana moneter.

Diskusi tersebut bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara), Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun, Pandu Sjahrir dari BP Danantara, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Perry mengatakan sektor perumahan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mencetak lapangan pekerjaan. Pasalnya, sektor perumahan yang maju akan menarik sektor-sektor terkait lainnya.

"Perumahan bangun perumahan jelas butuh semen, jelas butuh bata, jelas butuh besi dan menciptakan lapangan kerja," ucapnya.

Kemudian, Ara menjelaskan target pembangunan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) tahun ini sebesar 220 ribu rumah. Dengan asumsi satu rumah harganya Rp 170 juta, maka total nilai KPR sekitar Rp 38 triliun. Menurutnya, insentif likuiditas makroprudensial sebesar Rp 80 triliun dapat menutup dua kali besaran target kuota FLPP tahun ini.

"Jadi kita bisa buat itu double Pak Gubernur. Ini akan sepanjang sejarah Indonesia dengan apa yang Bapak lakukan, kita bisa membuat rumah subsidi bagi rakyat kita ya di tahun ini bisa meningkat luar biasa," tuturnya.

Selain itu, Pandu menambahkan cara mendukung pembiayaan program perumahan adalah pembentukan book building untuk bunga dan penambahan likuiditas. Menurutnya, keduanya dapat memacu Program 3 Juta Rumah.

"Book building ini adalah suatu proses dimana kita mengumpulkan interest dan juga masukan-masukan dari pangsa pasar. Jadi ini yang sekarang kita sedang jalankan, bekerja sama banyak dengan Pak Ara," ucapnya.

Di sisi lain,

Sementara itu, Erick menyebut program penyediaan rumah terbilang masif sampai berjumlah 3 juta unit rumah. Oleh karena itu, ia juga mengharapkan peran dari bank-bank swasta untuk mendukung program pemerintah tersebut.

"Kami siap melaksanakan. Selama ini juga Bank-Bank Himbara untuk BTN yang memang 80% market daripada pendanaan rumah-rumah subsidi itu ada di kami. Lalu tadi kita harapkan juga bank-bank Himbara seperti Mandiri, lalu Bank Syariah Indonesia, BTN, BNI untuk terus berkolaborasi," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Ara mengatakan perlu ada solusi untuk memperkuat likuiditas perbankan untuk mendukung pembiayaan Program 3 Juta Rumah. Ia berencana bertemu dengan sejumlah instansi untuk mencari solusi pembiayaan program tersebut.

Ia mengungkapkan diskusi akan dilaksanakan pada Selasa (11/2). Ia mengajak pimpinan dari Bank Indonesia (BI), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara hingga Himpunan Bank Milik Negara.

"Kita tuh ditargetkan 3 juta membangun dan merenovasi rumah di tahun di oleh Presiden Prabowo (Subianto) dan kita berusaha keras ya. Kita tidak menjadikan efisiensi anggaran kementerian menjadi alasan untuk tidak semangat, justru kita harus makin kreatif dan optimis seperti Bapak Presiden Prabowo. Nah jadi kami juga akan bertemu besok (11/2/2025)," ujar Ara di Kementerian BUMN, Senin (10/2/2025).

KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berencana mengalihkan anggaran sebesar Rp 1,1 triliun yang sebelumnya disiapkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi modal pembangunan sekolah dan perbaikan kampung.

Keputusan ini diambil setelah pemerintah pusat mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program MBG, sehingga dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak lagi digunakan untuk keperluan tersebut.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menjelaskan bahwa anggaran tersebut akan dialihkan setelah melalui pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya.

“Sekarang Makan Bergizi Gratis tidak dipergunakan (APBD), karena APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara),” ujar Eri saat ditemui di Balai Kota Surabaya, Selasa (11/2/2025).

Fokus pada pembangunan Sekolah dan perbaikan kampung

Eri menegaskan bahwa dana Rp 1,1 triliun yang sebelumnya dialokasikan untuk MBG akan difokuskan pada pembangunan dan rehabilitasi sekolah di Surabaya.

Selain itu, sebagian dari anggaran tersebut juga akan dimanfaatkan untuk perbaikan kampung agar memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

“MBG yang Rp 1,1 triliun ini akan kita diskusikan dengan DPRD untuk membangun sekolah, untuk rehab sekolah. Sekaligus separuhnya kita gunakan untuk perbaikan kampung,” ungkapnya.

Pemkot Surabaya saat ini tengah melakukan diskusi intensif dengan DPRD Kota Surabaya dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) terkait pengalihan anggaran ini.

Eri berharap langkah ini dapat membawa manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Surabaya, terutama dalam sektor pendidikan dan infrastruktur pemukiman.

“Dulu waktu kita dievaluasi oleh Pemprov Jatim, kita diskusi untuk menganggarkan Makan Gratis kita pindahkan untuk kepentingan langsung ke masyarakat,” tambahnya.

Dengan adanya rencana pengalihan anggaran ini, Pemkot Surabaya berharap dapat meningkatkan fasilitas pendidikan serta kesejahteraan masyarakat di tingkat kampung, sehingga pembangunan kota semakin merata dan berkelanjutan.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Andhi Dwi Setiawan | Editor: Icha Rastika)

KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berencana mengalihkan anggaran sebesar Rp 1,1 triliun yang sebelumnya disiapkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi modal pembangunan sekolah dan perbaikan kampung.

Keputusan ini diambil setelah pemerintah pusat mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program MBG, sehingga dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak lagi digunakan untuk keperluan tersebut.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menjelaskan bahwa anggaran tersebut akan dialihkan setelah melalui pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya.

“Sekarang Makan Bergizi Gratis tidak dipergunakan (APBD), karena APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara),” ujar Eri saat ditemui di Balai Kota Surabaya, Selasa (11/2/2025).

Fokus pada pembangunan sekolah dan perbaikan kampung

Eri menegaskan bahwa dana Rp 1,1 triliun yang sebelumnya dialokasikan untuk MBG akan difokuskan pada pembangunan dan rehabilitasi sekolah di Surabaya.

Selain itu, sebagian dari anggaran tersebut juga akan dimanfaatkan untuk perbaikan kampung agar memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

“MBG yang Rp 1,1 triliun ini akan kita diskusikan dengan DPRD untuk membangun sekolah, untuk rehab sekolah. Sekaligus separuhnya kita gunakan untuk perbaikan kampung,” ungkapnya.

Pemkot Surabaya saat ini tengah melakukan diskusi intensif dengan DPRD Kota Surabaya dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) terkait pengalihan anggaran ini.

Eri berharap langkah ini dapat membawa manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Surabaya, terutama dalam sektor pendidikan dan infrastruktur pemukiman.

“Dulu waktu kita dievaluasi oleh Pemprov Jatim, kita diskusi untuk menganggarkan Makan Gratis kita pindahkan untuk kepentingan langsung ke masyarakat,” tambahnya.

Dengan adanya rencana pengalihan anggaran ini, Pemkot Surabaya berharap dapat meningkatkan fasilitas pendidikan serta kesejahteraan masyarakat di tingkat kampung, sehingga pembangunan kota semakin merata dan berkelanjutan.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Andhi Dwi Setiawan | Editor: Icha Rastika)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berharap pemerintah segera melakukan evaluasi dan tidak terlalu lama dalam melakukan uji coba atau pilotingprogram makan bergizi gratis (MBG).

Komisioner KPAI, Aris Adi Leksono mengatakan, jika tidak segera dilakukan merata maka akan terjadi dampak buruk pada program ini. Salah satunya terjadi disparitas atau bahkan diskriminasi.

"Saya kira jangan lama-lama piloting-nya. Perlu kemudian semua merasakan. Karena kalau semakin lama akan terjadi disparitas, akan terjadi diskriminasi," kata Aris dalam jumpa pers di Kantor KPAI, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).

Pasalnya, berdasarkan pemantauan KPAI, uji coba makan bergizi gratis bahkan baru menyasar sekolah dan itu belum seluruhnya.

Aris pun menanyakan bagaimana pelaksanaan makan bergizi gratis untuk fasilitas pendidikan seperti pondok pesantren maupun madrasah.

"Masa cuma beberapa sekolah yang jumlahnya ribuan, ratusan ribu sekolah, cuma sekolah, tidak menyentuh madrasah pesantren," ujarnya.

Dia kemudian mengingatkan bahwa masih banyak anak Indonesia yang sangat berharap memperoleh makan bergizi gratis di tempat pendidikannya.

Oleh karena itu, menurut Aris, saat ini kesempatan yang paling baik untuk pemerintah segera melakukan evaluasi program tersebut.

"Ya pemerintah jangan sungkan-sungkan, malu-malu untuk melakukan evaluasi, jadi nanti betul-betul bisa terselesaikan, semua anak betul-betul dapat makanannya atau tidak," katanya.

Aris mengatakan, evaluasi akan menjadi patokan apakah tujuan dari program tersebut yakni mendukung tumbuh kembang anak benar-benar bakal tercapai atau tidak.

Dalam evaluasi itu, Aris menyarankan agar pemerintah juga melibatkan keluarga untuk mendukung makan bergizi gratis.

Dia mencontohkan, banyaknya anak-anak yang mendapatkan makan bergizi gratis di sekolah, tetapi tetap jajan atau makan makanan yang tidak bergizi ketika di luar sekolah.

"Jangan sampai keinginannya baik, tapi karena keluarga tidak teredukasi sehingga anak makan sembarangan lagi di rumah, ya tetap saja hasilnya enggak baik," ujar Aris.

Sebagai informasi, pemerintah memulai program makan bergizi gratis pada 6 Januari 2025, dengan anggaran sebesar Rp 71 triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyiapkan tiga skema agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan dan efektif.

Hal ini disampaikan Maman saat menghadiri groundbreaking pembangunan center of excellence program MBG di kampus Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor, Selasa (11/2/2025).

Pertama, kementerian akan memperkuat manajemen dan kualitas produksi bagi pelaku UMKM yang terlibat dalam program MBG.

"Ini akan menjadi objek monitoring dan evaluasi dari Kementerian UMKM untuk menjaga keorganisasian dan manajemen operasionalnya," kata Maman dalam keterangan tertulis, Selasa.

Kedua, kementerian menyiapkan skema pembiayaan untuk mengantisipasi tantangan dalam realisasi anggaran yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN).

"Kami memahami ada tahapan administratif, termasuk audit, yang bisa mempengaruhi kelancaran modal kerja UMKM. Karena itu, kami sudah berkoordinasi dengan bank Himbara untuk menyiapkan skema pembiayaan bridging bagi UMKM," ujar Maman.

Ketiga, kementerian akan membangun ekosistem usaha yang berkelanjutan.

Maman menilai program MBG bukan hanya menciptakan peluang ekonomi jangka pendek, tetapi juga bisa melahirkan salah satu ekosistem usaha terbesar di sektor UMKM.

"Selain industri, kerajinan tangan, dan fesyen, subsektor makanan kini menjadi salah satu unggulan yang berpotensi membangun ekosistem usaha yang luas dan berkelanjutan," kata dia.

Sebelumnya, Maman menyampaikan UMKM yang terlibat dalam program MBG bisa mendapatkan pembiayaan awal hingga Rp 500 juta.

Untuk mendapatkannya, UMKM harus mengantongi surat penunjukan dari BGN sebagai penyelenggara program MBG.

"Bank akan menyediakan pembiayaan awal hingga Rp 500 juta untuk membantu UMKM membeli bahan baku," ujar Maman dalam keterangan tertulis, Kamis (30/1/2025).

Ada 46 bank mitra yang dapat menyalurkan pembiayaan ini, termasuk empat bank Himbara, yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan tugas yang mudah. Melihat manfaatnya, program MBG akan terus diberikan prioritas bukan hanya dalam hal budget, tetapi yang paling penting dalam hal pelayanan.

Dilansir detikFinance, Sri Mulyani mengibaratkan program MBG seperti menggelar hajatan atau pesta pernikahan setiap hari selama satu tahun penuh. Hal itu disampaikannya dalam acara Mandiri Investment Forum di Hotel Fairmont, Jakarta Selatan, hari ini.

"Jika Anda akan mengadakan pernikahan untuk anak-anak Anda, Anda mempersiapkannya selama 1 tahun atau 6 bulan. Kalau MBG, kami menyediakan makanan untuk 5.000 di setiap fasilitas (dapur) setiap hari. Jadi Anda merasa seperti memiliki pesta pernikahan setiap hari selama setahun," kata Sri Mulyani, Selasa (11/2/2025), dikutip dari detikFinance.

Sri Mulyani menyatakan pemerintah akan terus mendukung program MBG dari segi anggaran dan juga dari kapasitas Badan Gizi Nasional (BGN) dalam melakukan eksekusi. Untuk diketahui, program MBG juga diklaim dapat berkontribusi 0,7% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Sri Mulyani memaparkan program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini melibatkan sekitar 185.000 pekerja dan berpotensi mengurangi kemiskinan 0,19%.

"Itulah sebabnya ini adalah area yang akan kita terus berikan prioritas yang lebih tinggi bukan hanya dalam hal budget, tetapi yang paling penting dalam pelayanan," ujar Sri Mulyani.

Dalam paparannya, Sri Mulyani membeberkan tiga skema penyaluran MBG. Berikut ini skemanya:

Skema Makan Bergizi Gratis (MBG)

Skema Saat Ini (existing):

• Timeline: Januari 2025
• Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG): 220
• Cakupan SPPG: 3.000 penerima manfaat
• Penerima manfaat: 589.902 siswa, ibu hamil dan balita
• Anggaran: Rp 71 triliun

Skema Target Awal (initial target):

• Timeline: Desember 2025
• SPPG: 5.000
• Cakupan SPPG: 3.000-4.000 penerima manfaat
• Penerima manfaat: 15,5 juta siswa, 2,4 juta ibu hamil dan balita
• Anggaran: Rp 71 triliun

Skema Ekspansi (expansion options):

• Timeline: Desember 2025
• SPPG: 15.000 (moderat), 28.000 (optimistik)
• Cakupan SPPG: 3.000 penerima manfaat
• Penerima manfaat: 40 juta siswa, ibu hamil dan balita (moderat), 82,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita (optimistik)
• Anggaran: Rp 71 triliun + Rp 100 triliun

Video Alasan Sri Mulyani Lebih Banyak Diam Sejak Jadi Menteri Prabowo

Video Alasan Sri Mulyani Lebih Banyak Diam Sejak Jadi Menteri Prabowo