SURABAYA, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berencana mengalihkan dana Rp 1,1 triliun yang awalnya disiapkan untuk Makan Bergizi Gratis menjadi modal pembangunan sekolah.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan bahwa dana Rp 1,1 triliun itu adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diminta pemerintah pusat untuk menjalankan Makan Bergizi Gratis.

"Sekarang Makan Bergizi Gratis yang tidak dipergunakan (APBD), karena APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)," kata Eri di Balai Kota Surabaya, Selasa (11/2/2025).

Dengan demikian, Eri berencana menggunakan Rp 1,1 triliun tersebut untuk membangun sekolah di Surabaya.

Kemudian, sisanya dimanfaatkan sebagai dana perbaikan kampung.

"MBG yang Rp 1,1 triliun ini akan kita diskusikan dengan DPRD untuk membangun sekolah, untuk rehab sekolah. Sekaligus separuhnya kita gunakan untuk perbaikan kampung," katanya.

Lebih lanjut, Eri mengungkapkan bahwa Pemkot Surabaya tengah mendiskusikan pengalihan anggaran tersebut dengan DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim).

Oleh karena itu, Eri berharap APBD yang awalnya dipersiapkan sebagai dana program Makan Bergizi Gratis tersebut bisa dimanfaatkan untuk pembangunan di Surabaya.

"Dulu waktu kita dievaluasi oleh Pemprov Jatim, kita diskusi untuk menganggarkan Makan Gratis kita pindahkan untuk kepentingan langsung ke masyarakat," ucap dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan program makan bergizi gratis (MBG) akan memberikan kontribusi ke Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 0,7 persen.

Dalam paparannya disebutkan, program ini akan membutuhkan sekitar 185.000 pekerja serta berpotensi mengurangi kemiskinan sebanyak 0,19 persen.

Oleh karenanya, Bendahara Negara itu memastikan Kementeian Keuangan (Kemenkeu) akan terus mendukung program unggulan tersebut.

"Karena menyediakan lebih dari 350.000 sekolah, lebih dari 90 juta siswa di Indonesia bukanlah tugas yang mudah. Bukan hanya dari segi besaran anggaran, tetapi juga dari segi penyampaiannya," ujarnya dalam Mandiri Investment Forum 2025 di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (11/5/2025).

Dia mengibaratkan pelaksanaan program MBG seperti melaksanakan hajatan, karena melibatkan banyak orang.

Hanya saja program makan bergizi gratis dilaksanakan dalam skala nasional dan setiap hari. Sedangkan, hajatan pernikahan hanya dilakukan sesekali dan persiapannya pun berbulan-bulan hingga setahun sebelum penyelenggaraan.

"Untuk yang satu ini, kami menyediakan makanan untuk 5.000 orang di setiap fasilitas setiap hari. Jadi seperti sedang menyelenggarakan pesta pernikahan setiap hari sepanjang tahun," ucapnya.

Pada pelaksanaan MBG di Januari 2025 misalnya, terdapat 220 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melaksanakan program ini. Setiap SPPG bertanggung jawab menyediakan makanan untuk 3.000 penerima manfaat.

Jika ditotal, terdapat 589.902 penerimaan manfaat yang berasal dari pelajar, ibu hamil, dan balita pada pelaksanaan Januari 2025 lalu.

Kemudian pada Desember 2025 mendatang, akan menambah SPPG hingga mencapai 5.000 SPPG dan jumlah penerima manfaat yang ditangani pun bertambah menjadi 4.000 penerima manfaat.

Dengan anggaran makan bergizi gratis 2025 yang sebesar Rp 71 triliun, ditargetkan program ini bisa memberikan makan kepada 15,5 juta pelajar dan 2,4 juta ibu hamil dan balita.

"Kami akan mampu memberikan dukungan. Dan itulah mengapa ini adalah area yang akan terus kami berikan prioritas lebih tinggi, tidak hanya dalam hal anggaran, tetapi yang terpenting, pada pengiriman," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan program makan bergizi gratis (MBG) akan memberikan kontribusi ke Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 0,7 persen.

Dalam paparannya disebutkan, program ini akan membutuhkan sekitar 185.000 pekerja serta berpotensi mengurangi kemiskinan sebanyak 0,19 persen.

Oleh karenanya, Bendahara Negara itu memastikan Kementeian Keuangan (Kemenkeu) akan terus mendukung program unggulan tersebut.

"Karena menyediakan lebih dari 350.000 sekolah, lebih dari 90 juta siswa di Indonesia bukanlah tugas yang mudah. Bukan hanya dari segi besaran anggaran, tetapi juga dari segi penyampaiannya," ujarnya dalam Mandiri Investment Forum 2025 di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (11/5/2025).

Dia mengibaratkan pelaksanaan program MBG seperti melaksanakan hajatan, karena melibatkan banyak orang.

Hanya saja program makan bergizi gratis dilaksanakan dalam skala nasional dan setiap hari. Sedangkan, hajatan pernikahan hanya dilakukan sesekali dan persiapannya pun berbulan-bulan hingga setahun sebelum penyelenggaraan.

"Untuk yang satu ini, kami menyediakan makanan untuk 5.000 orang di setiap fasilitas setiap hari. Jadi seperti sedang menyelenggarakan pesta pernikahan setiap hari sepanjang tahun," ucapnya.

Pada pelaksanaan MBG di Januari 2025 misalnya, terdapat 220 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melaksanakan program ini. Setiap SPPG bertanggung jawab menyediakan makanan untuk 3.000 penerima manfaat.

Jika ditotal, terdapat 589.902 penerimaan manfaat yang berasal dari pelajar, ibu hamil, dan balita pada pelaksanaan Januari 2025 lalu.

Kemudian pada Desember 2025 mendatang, akan menambah SPPG hingga mencapai 5.000 SPPG dan jumlah penerima manfaat yang ditangani pun bertambah menjadi 4.000 penerima manfaat.

Ya, menurut kami agar tidak terjadi diskriminasi anak di LPKA dan LPKS

Jakarta (ANTARA) - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta pemerintah segera memasukkan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dalam cakupan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Komisioner KPAI Aris Adi Leksono di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa anak-anak di LPKA dan LPKS juga berhak mendapatkan manfaat dari program ini oleh karena itu besar harapan supaya pemerintah tidak terlalu lama mempersiapkannya.

"Ya, menurut kami agar tidak terjadi diskriminasi anak di LPKA dan LPKS seperti panti asuhan, pondok pesantren juga perlu merasakan manfaat itu, mereka perlu dukungan toh," ujarnya dalam konferensi pers bertajuk Laporan Tahunan KPAI 2024 Menuju Generasi Emas Indonesia.

Aris mengungkapkan permintaan tersebut juga merupakan aspirasi dari anak-anak di LPSK dan LPKA yang dihimpun oleh tim mereka dalam serangkaian kegiatan pendampingan ke daerah.

KPAI mengkonfirmasi bahwa permintaan ini juga sudah disampaikan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) agar bisa segera mengimplementasikan MBG kepada anak-anak yang mungkin secara sosial-ekonomi belum beruntung itu.

"Sudah sebulan program ini berjalan, anak-anak juga perlu didengarkan langsung bagaimana keluhan mereka. Pendapat anak bisa menjadi solusi paling jernih dibandingkan kita yang hanya melihat dari sisi kebijakan," ujar Aris.

Ketika disinggung soal anggaran MBG yang masih terbatas sehingga belum semua anak merasakan manfaatnya maka, dia menilai bahwa pemerintah juga harus berani mengevaluasi agar program ini benar-benar tepat sasaran sehingga memberikan kecukupan gizi yang penting bagi tumbuh kembang anak Indonesia tanpa terkecuali.

"KPAI berkomitmen untuk terus mengawasi pelaksanaan program MBG sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045," kata dia.

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, investor.id - Program pembangunan tiga juta rumah dikabarkan terancam tersendat dan kemungkingan sulit tercapai. Hal ini lantaran pemerintah memangkas anggaran Kementerian Perumahan dan Kawan Permukiman (PKP) tahun 2025 menjadi Rp 1,6 triliun dari Rp 5,2 triliun.

Meski demikian, Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto meyakinkan bahwa program pembangunan tiga juta rumah tidak akan terganggu oleh efisiensi anggaran tersebut. 

"Program 3 juta rumah itu pembiayaannya bukan dari anggaran APBN," ucap Joko kepada B Universe secara daring, Selasa (11/2/2025).

Mewakili pelaku usaha properti, Joko membagikan pandangannya tentang apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menyukseskan program tersebut.

"Buatlah regulasi yang bisa mendukung pencapaian atas kinerja dari para pelaku usaha. Yang kedua, jadilah fasilitator yang baik. Yang ketiga, ciptakan kondisi relasi yang baik bagi stakeholder. Kenapa? Karena yang mengerjakan (pembangunan rumah) itu kami," tegas Joko. 

Joko percaya diri bahwa industri properti adalah industri yang mandiri dan independen. Data REI menunjukan pada tahun 2023 industri properti mencetak kontribusi investasi sebesar Rp119 triliun dan pada tahun 2024 sebesar Rp122 triliun.

Atas dasar kontribusi sektor properti yang sedemikian besar, Joko berharap pemerintah dapat bermitra dan membangun relasi yang sebaik-baiknya dengan para pelaku usaha.

"Dengarkan dan mendekatlah kepada para pelaku industri agar kami bisa bekerja dengan lebih produktif dan punya kepastian, sehingga kami bisa merealisasikan apa yang diinginkan pemerintah. Karena kami yang bekerja,” tutur Joko. 

“Selama ini kami sudah memberikan kontribusi dan kami sudah mampu menyuplai realisasi terhadap kebutuhan perumahan di Indonesia. Jadi, kami ini mengharapkan apa yang tiga hal tadi," imbuhnya.

Seperti diketahui, program tiga juta rumah per tahun adalah salah satu program unggulan Prabowo dalam kampenye Pilpres 2024. Prabowo berjanji akan membangun dua juta unit rumah di perdesaan dan satu juta unit di perkotaan.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan tugas yang mudah. Ia mengibaratkannya seperti menggelar hajatan atau pesta pernikahan setiap hari selama satu tahun penuh.

Sri Mulyani mengatakan jika pesta pernikahan dipersiapkan dari jauh-jauh hari, program Makan Bergizi Gratis dilakukan dalam lima hari setiap minggunya.

"Jika Anda akan mengadakan pernikahan untuk anak-anak Anda, Anda mempersiapkannya selama 1 tahun atau 6 bulan. Kalau MBG, kami menyediakan makanan untuk 5.000 di setiap fasilitas (dapur) setiap hari. Jadi Anda merasa seperti memiliki pesta pernikahan setiap hari selama setahun," kata Sri Mulyani dalam acara Mandiri Investment Forum di Hotel Fairmont, Jakarta Selatan, Selasa (11/2/2025).

Sri Mulyani menyebut pemerintah tidak hanya akan terus mendukung program MBG dari segi anggaran, melainkan juga dari kapasitas Badan Gizi Nasional (BGN) dalam melakukan eksekusi.

Melihat manfaatnya, program MBG diklaim dapat berkontribusi 0,7% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Dalam paparan Sri Mulyani, program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu melibatkan sekitar 185.000 pekerja dan berpotensi mengurangi kemiskinan 0,19%.

"Itulah sebabnya ini adalah area yang akan kita terus berikan prioritas yang lebih tinggi bukan hanya dalam hal budget, tetapi yang paling penting dalam pelayanan," pungkas Sri Mulyani.

Masih dalam paparannya, Sri Mulyani membeberkan terdapat tiga skema dari penyaluran MBG yakni yang saat ini berlaku, target awal dan opsi ekspansi.

Skema Makan Bergizi Gratis:

Skema Saat Ini (existing):

Timeline: Januari 2025
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG): 220
Cakupan SPPG: 3.000 penerima manfaat
Penerima manfaat: 589.902 siswa, ibu hamil dan balita
Anggaran: Rp 71 triliun

Skema Target Awal (initial target):

Timeline: Desember 2025
SPPG: 5.000
Cakupan SPPG: 3.000-4.000 penerima manfaat
Penerima manfaat: 15,5 juta siswa, 2,4 juta ibu hamil dan balita
Anggaran: Rp 71 triliun

Skema Ekspansi (expansion options):

Timeline: Desember 2025
SPPG: 15.000 (moderat), 28.000 (optimistik)
Cakupan SPPG: 3.000 penerima manfaat
Penerima manfaat: 40 juta siswa, ibu hamil dan balita (moderat), 82,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita (optimistik)
Anggaran: Rp 71 triliun + Rp 100 triliun

(aid/ara)

Menteri Keuangan Sri Mulyani membandingkan makan bergizi gratis (MBG) dengan katering hajatan.

Ia menegaskan MBG adalah program flagship milik Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, program makan gratis untuk lebih dari 90 juta orang bukan sekadar butuh anggaran besar.

"Banyak di ruangan ini yang mungkin sudah memiliki mantu atau dalam hal ini menggelar pernikahan anak. Biasanya Anda mengundang 500 orang, 1.000 orang, atau jika sangat kaya mungkin (tamu undangan) 5.000 orang," ucapnya dalam Mandiri Investment Forum 2025 di Fairmont Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (11/2).

Namun, wanita yang akrab disapa Ani itu mengatakan persiapan pesta pernikahan itu punya waktu cukup panjang.

Ia memperkirakan biasanya pihak keluarga mempelai punya waktu enam bulan sampai setahun, termasuk untuk urusan katering.

Sementara, penyelenggaraan makan bergizi gratis mesti digelar setiap hari. Penerima manfaatnya pun banyak dan tersebar di beberapa titik Indonesia.

"Kami menyediakan makanan (MBG) untuk 5.000 (anak) per fasilitas, setiap hari. Jadi, Anda merasa seperti memiliki pesta pernikahan setiap hari selama setahun penuh," beber Ani membandingkan.

Ani menegaskan analogi tersebut menggambarkan betapa kompleksnya menjalankan program MBG. Ia menyebut pemerintah melalui Badan Gizi Nasional juga perlu memikirkan bagaimana kualitas makanan yang disalurkan itu.

Ia berjanji akan terus memberikan prioritas lebih untuk makan bergizi gratis. Bukan hanya pada alokasi anggaran, melainkan dalam hal distribusi makanan kepada penerima manfaat.

"Tentu saja proses bisnis (MBG) akan terus diperbaiki dan beradaptasi," tutup sang Bendahara Negara.

Anggaran MBG saat ini adalah Rp71 triliun. Namun, Badan Gizi Nasional menegaskan masih perlu suntikan dana Rp100 triliun pada 2025 agar target 82,9 juta penerima bisa tercapai.

Bisnis.com, BALIKPAPAN – Pemerintah terus memacu persiapan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Timur (Kaltim) yang dijadwalkan mulai bergulir pada 17 Februari mendatang.

Sosialisasi intensif dilakukan untuk memastikan program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu dapat berjalan optimal, meskipun sejumlah tantangan logistik dan anggaran masih menjadi perhatian utama.

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN), Tigor Pangaribuan, menyatakan bahwa persiapan program MBG di Kaltim difokuskan pada tiga aspek krusial.

Pertama, penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan melibatkan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) sebagai ujung tombak di lapangan.

SPPI yang telah direkrut akan mengemban amanah sebagai kepala satuan pelayanan makan bergizi di tingkat tapak.

"Kemudian kita juga bicara bagaimana mempersiapkan materialnya, jadi itu harus perlu ada dapurnya juga. Nah, di seluruh Kalimantan Timur ini nantinya akan perlu 450 (dapur umum) kira-kira," kata Tigor Pangaribuan dalam keterangan resmi, Selasa (11/2/2025).

Pada tahap awal program MBG, Tigor menyebutkan fokus utama pengoperasian dapur-dapur tertuju pada optimalisasi 37 SPPI yang telah tersedia.

Ketiga, memastikan dukungan bahan pangan khususnya sayur-mayur yang menjadi kendala krusial.

"Karena setahu saya sayur-mayur di Kaltim itu datangnya dari Jawa. Nah itulah yang perlu kita pikirkan sama-sama, karena nanti satuan-satuan pelayanan itu akan perlu 300 kilo sayur sekali masak untuk 3.000 anak," ucap Tigor.

Saat ini, program percontohan telah berjalan di SD 004 Samarinda Utara dan sekolah-sekolah lain akan menyusul secara bertahap.

Dari 37 SPPI yang disiagakan, mereka dipersiapkan untuk ditempatkan di satuan-satuan pelayanan yang ditargetkan beroperasi pada 17 Februari.

Tigor menyebutkan verifikasi kesiapan dapur, termasuk dapur yang dibangun oleh Polda Kaltim, terus dikebut. Target awal yang dicanangkan adalah memastikan minimal satu satuan pelayanan dapat beroperasi pada tanggal tersebut.

Di sisi lain, tantangan geografis Kaltim yang memiliki wilayah terpencil seperti Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu turut menjadi perhatian.

Meskipun SPPI telah tersedia di Kubar, percepatan pembangunan dapur dan persiapan material di daerah-daerah ini menjadi prioritas untuk menjamin pemerataan program.

Lebih lanjut, Tigor mengungkapkan standar anggaran bahan pangan saat ini adalah Rp10.000 per anak dengan sistem reimbursement berdasarkan bukti pembelian.

Badan Gizi Nasional (BGN) sendiri berencana meningkatkan anggaran menjadi Rp15.000 per anak. Selisih Rp5.000 dialokasikan sebagai langkah antisipatif terhadap indeks kemahalan di Kalimantan, potensi fluktuasi harga bahan pangan, serta biaya operasional satuan pelayanan, termasuk gaji karyawan, listrik, air, gas, dan sewa bangunan/mobil.

Namun, Tigor menegaskan penyesuaian anggaran ini memerlukan bukti pembelian bahan pangan yang valid, mengingat disparitas harga antara Jawa dan Kalimantan.

Dia menuturkan BGN membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak dalam upaya mencari solusi inovatif untuk pengelolaan menu dan pemenuhan bahan pangan.

Model dapur hybrid yang berkolaborasi dengan kantin sekolah, seperti yang telah diterapkan di Cimahi dan Semarang, menjadi salah satu opsi yang dilirik BGN di Kaltim.

"Kemarin saya meninjau yang di sekolah Bagimu Negeri di Semarang, itu di kantin sekolah yang diperbesar dapurnya diperbaiki. Jadi semua pihak kita akan berkongsi untuk bisa men-support bahan pangan," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) -

Wakil Menteri Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, kementeriannya bakal tetap fokus meningkatkan produktivitas, khususnya dengan pengembangan sistem teknologi informasi (IT) di tengah adanya efisiensi anggaran.

“Sebagai contoh, laporan keuangan BUMN sekarang kan, yang konsolidasi kan sudah (bisa dicek) online, sudah bisa dibuat. Jadi memang kita sedang proses, produktivitasnya kita tingkatkan dan efisiensi juga,” ujar Tiko dalam acara Mandiri Investment Forum 2025, di Jakarta, Selasa.

Dirinya juga mengaku pemangkasan anggaran yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto tidak terlalu berdampak signifikan terhadap operasional kementerian BUMN.

Tiko juga memastikan bahwa kementerian BUMN tidak akan melakukan pengurangan pencahayaan lampu sebagaimana dialami kementerian lainnya.

“Eggak ada (efisiensi pencahayaan), di BUMN aman,” imbuhnya.

Adapun lewat surat bernomor S-37/MK.02/2025, Sri Mulyani menetapkan 16 pos belanja yang perlu dipangkas anggarannya dengan persentase yang bervariasi, mulai dari 10 persen hingga 90 persen.

Rinciannya, pos belanja alat tulis kantor (ATK) diminta untuk diefisiensikan sebesar 90 persen; kegiatan seremonial 56,9 persen; rapat, seminar, dan sejenisnya 45 persen; kajian dan analisis 51,5 persen; diklat dan bimtek 29 persen; serta honor output kegiatan dan jasa profesi 40 persen.

Kemudian, percetakan dan suvenir 75,9 persen; sewa gedung, kendaraan, peralatan 73,3 persen; lisensi aplikasi 21,6 persen; jasa konsultan 45,7 persen; bantuan pemerintah 16,7 persen; pemeliharaan dan perawatan 10,2 persen; perjalanan dinas 53,9 persen; peralatan dan mesin 28 persen; infrastruktur 34,3 persen; serta belanja lainnya 59,1 persen.

Menteri/pemimpin lembaga diminta untuk menyampaikan rencana efisiensi kepada DPR dan melaporkan persetujuannya kepada menteri keuangan atau direktur jenderal anggaran paling lambat 14 Februari 2025.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDIP Adian Napitupulu mempertanyakan anggaran Polri, Kementerian Pertahanan (Kemhan), dan Badan Gizi Nasional (BGN) yang tidak dipotong seiring langkah pemerintah melakukan efisiensi.

Presiden Prabowo sebelumnya melakukan pemangkasan besar-besaran pos APBN 2025. Pemangkasan tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diterbitkan Prabowo pada 22 Januari. Prabowo ingin APBN tahun ini hemat Rp306,69 triliun.

Dua hari berselang, Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan Surat Nomor S-37/MK.02/2025. Surat itu merinci 16 pos belanja yang harus dihemat pimpinan di Kabinet Merah Putih senilai Rp256,1 triliun.

Pemotongan paling besar menyasar alat tulis kantor (ATK), yakni mencapai 90 persen. Ada juga efisiensi kegiatan seremonial sebesar 56,9 persen hingga efisiensi rapat, seminar dan sejenisnya sebesar Rp45 persen.

"Ada nggak kemudian efisiensi alat tulis kantor di Kementerian Pertahanan? Ada nggak efisiensi alat kantor di kepolisian? enggak ada. Di Badan Gizi ada enggak? Enggak ada efisiensi alat kantor di situ," kata Adian dalam Political Show CNN Indonesia TV, Senin (10/2) malam.

"Enggak ada efisiensi kegiatan seremonial. Enggak ada efisiensi rapat. Enggan ada efisiensi kajian, diklat, honor, percetakan, sewa gedung, lisensi aplikasi, jasa konsultan, enggak ada, kenapa?" ujarnya.

Ia mempertanyakan alasan beberapa kementerian/lembaga harus berhemat, sementara ada yang tidak harus berhemat.

Adian mengatakan masyarakat butuh jawaban atas pertanyaan itu.

"Rakyat butuh jawaban itu. Kenapa? biar fair. Jasa konsultan dihapus lho. Analisa-analisa dihapus. Terus kita mau bangun gedung tanpa feasibility study (fs)? Ya nggak bisa. Begitu lu bangun bangunan, jembatan, gedung, jalan tanpa fs, pelanggaran. Masuk penjara. Tapi anggaran buat feasibility study dan analisa-analisa itu dipangkas," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Nasir Djamil mengatakan lembaganya juga tidak kena sasaran efisiensi anggaran. Pagu anggaran DPR pada 2025 sebesar Rp6,6 triliun.

"Keluar instruksi penghematan, efisiensi, dan sebagainya. Lalu kemudian ada sejumlah 16 Kementerian Lembaga yang tidak dipangkas. Satu diantaranya DPR," kata Nasir Djamil.

Ia mengatakan DPR menyampaikan pendapat kepada pemerintah agar anggaran tidak dipotong.

Nasir menyebut kegiatan DPR difokuskan oleh anggota di daerah pemilihan.

"Kita kan juga menyampaikan itu karena kegiatan-kegiatan itu kan semuanya difokuskan atau ditujukan ke daerah pemilihan anggota masing-masing," katanya.

"Rp6 sekian triliun dibandingkan dengan Rp3 ribu sekian triliun (APBN) itu cuma berapa kira-kira begitu," imbuh dia.

JAKARTA - Pemblokiran anggaran membuat proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dihentikan sementara. Anggaran akan dialihkan untuk prioritas program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemblokiran anggaran Kementerian PU mencapai 80% dari DIPA 2025 sebesar Rp110,95 triliun menjadi Rp29,57 triliun. Atas pemblokiran itu, anggaran IKN turut terkena pangkas dari Rp60,6 triliun menjadi Rp 14,87 triliun.

"Saya memahami pemblokiran ini bersifat sementara. Jangan panik toh anggaran belanja pegawai aman," ujar Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB Indrajaya, Senin (10/2/2025).

Mengacu Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025, pemblokiran sebagai mekanisme umum yang biasa terjadi di awal tahun anggaran. Anggaran yang diblokir di luar operasional dan belanja pegawai.

Besarnya angka pemblokiran memang cukup signifikan, namun Inpres Prabowo dinilai out of the box. "Ini adalah momentum evaluasi bagi kementerian/lembaga yang diblokir anggarannya. Apakah akan berdampak buruk bagi masyarakat?" ucap Indra.

Dia menjelaskan, anggaran IKN tidak hanya di Kementerian PU, tapi juga di OIKN sebesar Rp28,3 triliun pada APBN 2025. Dari total anggaran OIKN sebesar Rp26,7 triliun untuk pembangunan sarana dan prasarana seperti pembangunan jalan, infrastruktur dasar, dan pengelolaan gedung dan kawasan.

Menurut Indra, hal terpenting soal IKN, jangan sampai karena pembangunan IKN, program-program pemerintah lainnya menjadi dihambat. Dia setuju dampak positif pembangunan ibu kota baru itu tidak instan karena itu pembangunannya tidak boleh terburu-buru.

"Bila negara mengalami kesulitan anggaran atau memiliki program kesejahteraan rakyat yang lebih mendesak , tidak ada salahnya IKN ditunda, bukankah tujuan utama pembangunan nasional itu untuk menyejahterakan rakyat," ujarnya.

Dia justru mengapresiasi syarat Presiden Prabowo Subianto berkantor di IKN bila semua gedung/kantor lembaga negara sudah terbangun pada tahun 2028 atau di akhir masa jabatan tahun 2029.

"Artinya Presiden Prabowo tidak memaksakan kehendak pribadi, tidak membebani tugas kementerian/lembaga yang tidak realistis, juga tidak mengabaikan prioritas program kesejahteraan rakyat," kata Indra.

"Bayangkan bila rencana pemindahan IKN sejak 17 Agustus 2024 atau bila ASN sejak saat itu dipaksakan untuk tinggal di IKN, kerugiannya bukan saja materi tapi kemanusiaan," tambahnya.

Jakarta -

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengingatkan pengembang agar membangun rumah subsidi sesuai standar dan pedoman yang berlaku. Pengembang perlu mempelajari tata bangunan rumah baik dari sisi struktur bangunan maupun arsitektur.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan pengembang harus membangun rumah layak huni sesuai arahan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Hal ini disesuaikan dengan peraturan perundangan.

"Kualitas rumah diperiksa dan dinyatakan layak huni oleh pemda (pemerintah daerah melalui penerbitan sertifikat layak fungsi (SLF) sesuai ketentuan dalam Undang-Undang tentang Bangunan Gedung dan turunannya," ujar Heru dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (10/2/2025).

Hal itu disampaikannya dalam kunjungan bersama Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) ke meninjau secara langsung kondisi rumah subsidi di Tambun Utara, Bekasi, Jawa Barat, pada Minggu (9/2). Tiga perumahan subsidi yang dikunjungi merupakan anggota dari Apersi dan Himperra, yaitu Perumahan Grand Permata Residence (PT Sandra Utama Indo), Suropati Residence (PT. Mitra Tata Griya) dan Perumahan Amora Bangun Setia (PT Amora Cipta Sukses - Imanan Holding).

Sementara itu, Ara berdialog langsung dengan warga Perumahan Grand Permata Residence, termasuk Ketua RT dan Lurah yang bertemu secara langsung dengan pihak pengembang. Pada kesempatan itu, ia menanggapi keluhan masalah drainase yang menyebabkan adanya genangan air dan banjir di perumahan.

"Rumah subsidi merupakan program dari pemerintah yang sumber dananya berasal dari APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara). Sudah seharusnya pengembang membangun rumahnya dengan kualitas yang baik dan layak huni sesuai dengan peruntukkan Kawasan baik dari sisi tata ruang," kata Ara.

Ia pun meminta pengembang untuk membangun drainase dalam waktu tiga bulan. Ara akan meninjau kembali lokasi yang sama dalam waktu satu bulan. Peninjauan tersebut di bawah pemantauan Ditjen Perumahan Perdesaan dan Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP.

Selanjutnya Ara menyampaikan apresiasi untuk pengembang Suropati Residence di Tambun Utara.

"Saya mengapresiasi fasum yang tersedia untuk warga namun pengembang perlu melakukan koreksi terhadap struktur bangunan agar menghasilkan bangunan yang berkualitas. Semoga ke depan lebih baik lagi," ucapnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi yang sama kepada pengembang Perumahan Amora Bangun Setia di Tambun Utara.

"Bangunan perumahan ini bagus dan saya sangat mengapresiasi hal ini. Untuk perumahan yang bagus pasti saya apresiasi dan untuk perumahan yang bermasalah tentunya akan ada teguran untuk perbaikan ke depan," imbuhnya.

Kemudian, Ara meminta jajaran membuat forum dialog melalui grup WhatsApp yang berisikan Kementerian PKP, Lembaga terkait, BP Tapera dan para pengembang bersama warga.

"Ini berlaku untuk perumahan yang sudah dikunjungi untuk memantau agar terjadi perbaikan ke
depannya, warga harus terlibat disana untuk menyuarakan kondisi progress langsung di lapangan. Ini penting," tutur Ara.

Untuk diketahui, BP Tapera sebagai operator investasi pemerintah sejak 2022 telah menyalurkan dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk rumah subsidi. Tahun ini, BP ditargetkan menyalurkan dana FLPP sebanyak 220 ribu unit. Tercatat per 7 Februari 2025, BP Tapera telah menyalurkan dana FLPP untuk 3.980 unit rumah senilai Rp 487,034 miliar.

Sebagai informasi, kunjungan tersebut turut dihadiri oleh Sekjen Kementerian PKP Didyk Choiroel, Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Aziz Adriansyah, Dirjen Perumahan dan Perdesaan Imran, serta Staf Ahli Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi dan Pemberdayaan Masyarakat Budi Permana

(dhw/dhw)