Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) telah melaporkan keluhan korban Meikarta kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

"Saya sudah sampaikan pengaduan paling banyak soal Meikarta, dan minta dituntaskan soal Meikarta, dan harus bertanggung jawab," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Selain soal Meikarta, Ara juga melaporkan soal adanya dugaan kecurangan pembangunan 2.100 rumah bagi eks pejuang Timor-Timur (Tim-tim) di Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur yang tidak sesuai Rencana Kerja dan Syarat (RKS).

"Saya sudah laporkan soal rumah bagi eks pejuang Timor-Timur ini kepada Presiden RI karena tentu Pak Presiden RI Prabowo Subianto pernah berjuang untuk Merah Putih di sana dan sangat concern soal ini," imbuh dia.

Ara telah melaporkan dua keluhan tersebut, yakni mengenai pengaduan konsumen Meikarta dan adanya dugaan kecurangan pembangunan 2.100 rumah bagi eks pejuang Timor-Timur kepada Presiden RI dan kedua keluhan itu diminta untuk dituntaskan.

"Dua hal ini saya sudah laporkan dan diminta dituntaskan. Hukum harus ditegakkan, kebenaran dan keadilan harus ditegakkan," katanya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) akan memanggil Direktur Lippo Grup John Riady pada pekan depan terkait penyelesaian korban Meikarta.

Ara akan memanggil Direktur Lippo Group tersebut sekembalinya dari Qatar usai mendampingi Presiden RI dalam lawatan ke negara Timur Tengah tersebut.

Pertemuan itu, kata Ara akan bersifat terbuka dan diliput oleh wartawan.

Kementerian PKP kembali menginisiasi pertemuan antara pihak konsumen dan pengembang Meikarta guna memastikan akan menuntaskan masalah ganti rugi korban proyek apartemen Meikarta di Cikarang, Jawa Barat.

Pertemuan ini adalah tindak lanjut dari instruksi Menteri PKP saat peluncuran layanan Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR -PKP) beberapa waktu lalu.

Saat itu, konsumen Meikarta hadir dan meminta bantuan Kementerian PKP untuk menyelesaikan permasalahan yang telah mereka hadapi bertahun-tahun, yakni unit hunian yang mereka beli belum terwujud sedangkan mereka tetap diwajibkan membayar KPR setiap bulan dan jumlahnya cukup besar.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) telah melaporkan keluhan korban Meikarta kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

"Saya sudah sampaikan pengaduan paling banyak soal Meikarta, dan minta dituntaskan soal Meikarta, dan harus bertanggung jawab," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Selain soal Meikarta, Ara juga melaporkan soal adanya dugaan kecurangan pembangunan 2.100 rumah bagi eks pejuang Timor-Timur (Tim-tim) di Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur yang tidak sesuai Rencana Kerja dan Syarat (RKS).

"Saya sudah laporkan soal rumah bagi eks pejuang Timor-Timur ini kepada Presiden RI karena tentu Pak Presiden RI Prabowo Subianto pernah berjuang untuk Merah Putih di sana dan sangat concern soal ini," imbuh dia.

Ara telah melaporkan dua keluhan tersebut, yakni mengenai pengaduan konsumen Meikarta dan adanya dugaan kecurangan pembangunan 2.100 rumah bagi eks pejuang Timor-Timur kepada Presiden RI dan kedua keluhan itu diminta untuk dituntaskan.

"Dua hal ini saya sudah laporkan dan diminta dituntaskan. Hukum harus ditegakkan, kebenaran dan keadilan harus ditegakkan," katanya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) akan memanggil Direktur Lippo Grup John Riady pada pekan depan terkait penyelesaian korban Meikarta.

Ara akan memanggil Direktur Lippo Group tersebut sekembalinya dari Qatar usai mendampingi Presiden RI dalam lawatan ke negara Timur Tengah tersebut.

Pertemuan itu, kata Ara akan bersifat terbuka dan diliput oleh wartawan.

Kementerian PKP kembali menginisiasi pertemuan antara pihak konsumen dan pengembang Meikarta guna memastikan akan menuntaskan masalah ganti rugi korban proyek apartemen Meikarta di Cikarang, Jawa Barat.

Pertemuan ini adalah tindak lanjut dari instruksi Menteri PKP saat peluncuran layanan Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR -PKP) beberapa waktu lalu.

Saat itu, konsumen Meikarta hadir dan meminta bantuan Kementerian PKP untuk menyelesaikan permasalahan yang telah mereka hadapi bertahun-tahun, yakni unit hunian yang mereka beli belum terwujud sedangkan mereka tetap diwajibkan membayar KPR setiap bulan dan jumlahnya cukup besar.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Iskandar Zulkarnaen
Copyright © ANTARA 2025

DEPOK, KOMPAS.com - Banjir yang menggenangi Jalan Ait Solih Raya, Pancoran Mas, Kota Depok, mengungkap keberadaan perumahan ilegal di kawasan tersebut.

Warga menduga banjir yang terjadi pada Jumat (11/4/2025) semakin memburuk akibat pembangunan perumahan di sebelah, dengan ketinggian air mencapai 40 sentimeter.

Kondisi ini juga diketahui oleh Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah yang pada malam itu meninjau sejumlah titik banjir dan menemukan adanya penyempitan saluran air.

"Di sana ada juga pembangunan perumahan baru yang akan kami cek izinnya. Kalau izinnya enggak sesuai ketentuan, kita akan minta hentikan secepat-cepatnya,” ungkap Chandra, Jumat lalu.

Berdasarkan hasil tinjauannya malam itu, Chandra menginstruksikan agar pihak pengembang perumahan dipanggil untuk memberikan klarifikasi terkait rencana pembangunan tersebut.

Namun, rasa penasaran Chandra tak bisa dibendung. ia memutuskan untuk kembali meninjau lokasi pada Senin, 14 April 2025.

Jalan beton di atas sungai

Salah satu temuan mencolok adalah adanya pembangunan jalan beton di atas aliran cabang sungai Kali Krukut.

Menurut Chandra, kondisi ini memicu meluapnya air dan menyebabkan banjir di tiga perumahan.

Dari hasil peninjauan, Chandra mengidentifikasi bahwa salah satu dari tiga perumahan yang berinisial PR diduga tidak memiliki izin pembangunan.

Proyek yang menyasar pembangunan 200 unit rumah ini akan dihentikan sementara melalui Surat Peringatan (SP) dari Satpol PP dan Dinas Perizinan Depok.

“Untuk perumahan P juga ternyata belum ada perizinan, jadi kami sudah minta untuk ditindaklanjuti oleh Dinas Penanaman Modal PTSP dan untuk dihentikan secepat-cepatnya sementara, sampai segala sesuatunya beres perizinannya,” jelas Chandra.

Selama pembangunan dihentikan, Pemkot Depok akan memanggil pengembang perumahan PR untuk mendapatkan klarifikasi.

Pemanggilan juga dilakukan terhadap dua perumahan lain yang berdekatan dengan perumahan PR.

“Yang pasti, kalau Depok Mas kan sudah jadi rumahnya dan sudah ditempati. Kalau yang Azura juga sudah jadi dan sudah ditempati. Kalau yang P enggak ada izinnya, jadi dua perumahan lainnya akan dicek lagi,” terang Chandra.

Pemkot Siap Menempuh Jalur Hukum

Pemerintah Kota (Pemkot) Depok memberikan jangka waktu tertentu bagi setiap pengembang perumahan untuk menyelesaikan persoalan ini secara administratif.

Namun, Chandra menegaskan bahwa mereka tidak ragu untuk mengambil langkah hukum jika para developer tetap melanggar.

“Kami akan coba lewat jalur administratif dulu, tapi kalau memang ternyata enggak memungkinkan, enggak kooperatif, pasti kai akan ambil langkah hukum lain, yaitu baik pidana atau perdata,” katanya.

Sikap tegas ini juga menyasar pembangunan yang dinilai asal-asalan, seperti pembangunan jalan beton di atas aliran Kali Krukut.

“(Diproses) Buat yang belum mengantongi izin, termasuk juga yang pembangunannya asal-asalan. Seperti ini, apa tanggung jawabnya ini sungai dibeton kayak gini? Ini harus ada tanggung jawabnya,” tegas Chandra.

Pemetaan menyeluruh

Sebagai langkah lanjut, Pemkot Depok akan melakukan pemetaan dan pendataan menyeluruh terhadap perumahan di daerah tersebut.

Tujuannya adalah untuk memastikan legalitas perumahan yang sudah dihuni ataupun yang sedang dalam pembangunan agar memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

“Nah nanti kami akan melakukan scanning lah, inventarisasi terhadap perumahan-perumahan yang ada di Depok,” papar Chandra.

“(Akibat tidak berizin) karena dampak ekologisnya ternyata sangat merusak, menyebabkan banjir-banjir dan ujungnya juga korban jiwa,” sambungnya.

Selain itu, Pemkot juga akan mengevaluasi secara internal mengenai minimnya pengawasan pembangunan di wilayah Kota Depok.

Langkah ini diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari pembangunan ilegal di masa depan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (PKP) akan memanggil bos Lippo Group John Riady pada pekan ini buntut kasus konsumen Meikarta yang tak kunjung menerima unit huniannya.

Ia mengatakan pemanggilan John Riady telah dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto.

"Saya sudah laporkan kepada presiden, presiden minta hak-hak rakyat harus dibela dan dikembalikan," katanya di sela-sela Halal Bihalal APINDO di Ayana Midplaza Jakarta, Senin (14/4).

Pria yang akrab disapa Ara itu mengatakan ia sejatinya telah meminta bertemu dengan John Riady. Namun belum bisa terlaksana karena bos Lippo Group itu sedang di luar negeri.

"Kemarin kan Pak John Riady WA (WhatsApp) saya, dia lagi di luar negeri, oke saya bilang saya tunda, tapi saya minta Anda (John Riady) datang," katanya.

Lebih lanjut Ara mengatakan memang banyak sekali pengaduan masyarakat terkait perumahan. Hal tersebut ia dengar dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Karena itu, Kementerian PKP meluncurkan layanan "911 BENAR-PKP" yang akan menerima pengaduan konsumen terkait perumahan.

"Kita serius kita membuat 911 Benar PKP, sehingga aduan-aduan itu bisa ditindaklanjuti," katanya.

Sebelumnya, proyek perumahan Meikarta menyita perhatian publik sejak 2016. Proyek ini dikenal karena promosinya yang masif di berbagai kanal iklan, termasuk media massa.

Namun seiring berjalannya Waktu pengembang tak bisa menepati janji kepada konsumen sesuai kesepakatan. Padahal, pengembang sudah menerima uang dari konsumen dalam bentuk tanda jadi, uang muka, bahkan angsuran kredit pemilikan apartemen (KPA) atau cash keras bertahap.

Kementerian PKP kini mulai memvalidasi berkas korban kasus perumahan Meikarta. Kementerian mempertemukan paguyuban konsumen Meikarta dengan pihak Lippo. Dalam pertemuan di Jakarta hari ini, PKP memfasilitasi pengecekan keabsahan dokumen para konsumen.

"Kami tidak mengkotak-kotakkan, baik itu dari paguyuban ataupun dari konsumen perorangan, kami tampung semuanya," kata Direktur Pembinaan Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (10/4).

Salah seorang perwakilan konsumen Meikarta, Yosafat Erland, mengatakan kerugian yang diterima para korban selama ini cukup besar.

"Kalau dari paguyuban itu totalnya, kalau semuanya hadir, itu 26 orang itu di Rp4,5 miliar," ucapnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan jajaran Inspektorat Jenderal Kementerian PKP telah menemukan dugaan kecurangan pembangunan 2.100 rumah eks pejuang Timor-Timur (Tim-tim) di Kabupaten Kupang, NTT, yang tidak sesuai Rencana Kerja dan Syarat (RKS).

"Kami telah menerjunkan tim Inspektorat Jenderal (Itjen) dan menemukan sejumlah dugaan kecurangan dalam proses pembangunan rumah bagi eks pejuang Tim-tim di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT)," ujar Ara di Jakarta, Senin.

Pembangunan rumah tersebut dilaksanakan oleh kontraktor dari BUMN seperti PT. Brantas Abipraya (Persero), PT. Adhi Karya, dan PT. Nindya Karya (Persero)

Dia menegaskan, pembangunan rumah bagi Eks pejuang Tim-tim seharusnya memiliki kualitas bangunan yang baik dan berkualitas sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Ara juga telah melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo beserta perwakilan dari jajaran dari PT. Brantas Abipraya (Persero) dan PT. Nindya Karya (Persero) dan PT. Adhi Karya dan meminta agar BUMN yang membangun perumahan di NTT tersebut bisa memperbaiki dan menjamin hunian yang akan diserahkan kepada eks Pejuang Tim-tim layak huni dan menjamin konstruksi bangunan yang baik.

"Kita harus memberikan perumahan yang layak dan berkualitas bagus untuk pejuang eks Timor-Timur dimana Presiden RI Prabowo Subianto pernah juga berjuang di NTT dan ada 2.100 unit yang akan diserahkan tepatnya di Kabupaten Kupang, di Provinsi NTT," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman menyampaikan bahwa Tim dari Inspektorat Jenderal secara terukur dan profesional telah meninjau ke lapangan dengan mengajak tim ahli dari Universitas Nusa Cendana dan menemukan dari pekerjaan 2.100 rumah itu, dari aspek fondasi, itu semuanya tidak sesuai dengan RKS.

Berdasarkan data Inspektorat Jenderal Kementerian PKP, ada beberapa hasil temuan Tim Inspektorat Jenderal Kementerian PKP. Pertama, dari gambar kerja atau shop drawing yang seharusnya pondasi kedalamannya 90 centimeter dan bahkan ada yang 170 centimeter. Tapi kenyataannya dari video, dari foto yang Kementerian PKP dapatkan, itu hanya sekitar 30 sampai 40 centimeter itu dari beton.

Kedua, dari pemadatan tanah yang dikerjakan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ternyata tidak maksimal, sehingga menyebabkan bangunan mudah turun.

"Inspektorat Jenderal Kementerian PKP telah mempunyai program SEKOP atau Serahkan Kasus Korupsi. Hal itu sesuai dengan petunjuk Menteri PKP bahwa Kementerian PKP harus bersih dari korupsi dan ketika menemukan ada kasus yang ada indikasi korupsi, maka Itjen Kementerian PKP akan menyerahkan kepada para penegak hukum dan pada tanggal 20 Maret 2025 lalu kasus rumah untuk eks perjuang Tim Tim telah diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur untuk dilakukan proses penegakan hukum," kata Heri Jerman.

Sementara itu, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyatakan pihaknya menerima masukan dari Menteri PKP dan Itjen Kementerian PKP serta berkomitmen untuk memperbaiki kesalahan yang ada di lapangan.

"Tiga BUMN yakni PT. Brantas Abipraya, PT. Nindya Karya dan PT. Adhi Karya akan memperbaiki dan membangun dinding pembatas tanah. Sehingga dalam serah terima akhir kondisinya baik dan layak huni bagi eks pejuang Timor-Timur," kata Kartika Wirjoatmodjo atau disapa Tiko.*

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan jajaran Inspektorat Jenderal Kementerian PKP telah menemukan dugaan kecurangan pembangunan 2.100 rumah eks pejuang Timor-Timur (Tim-tim) di Kabupaten Kupang, NTT, yang tidak sesuai Rencana Kerja dan Syarat (RKS).

"Kami telah menerjunkan tim Inspektorat Jenderal (Itjen) dan menemukan sejumlah dugaan kecurangan dalam proses pembangunan rumah bagi eks pejuang Tim-tim di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT)," ujar Ara di Jakarta, Senin.

Pembangunan rumah tersebut dilaksanakan oleh kontraktor dari BUMN seperti PT. Brantas Abipraya (Persero), PT. Adhi Karya, dan PT. Nindya Karya (Persero)

Dia menegaskan, pembangunan rumah bagi Eks pejuang Tim-tim seharusnya memiliki kualitas bangunan yang baik dan berkualitas sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Ara juga telah melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo beserta perwakilan dari jajaran dari PT. Brantas Abipraya (Persero) dan PT. Nindya Karya (Persero) dan PT. Adhi Karya dan meminta agar BUMN yang membangun perumahan di NTT tersebut bisa memperbaiki dan menjamin hunian yang akan diserahkan kepada eks Pejuang Tim-tim layak huni dan menjamin konstruksi bangunan yang baik.

"Kita harus memberikan perumahan yang layak dan berkualitas bagus untuk pejuang eks Timor-Timur dimana Presiden RI Prabowo Subianto pernah juga berjuang di NTT dan ada 2.100 unit yang akan diserahkan tepatnya di Kabupaten Kupang, di Provinsi NTT," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman menyampaikan bahwa Tim dari Inspektorat Jenderal secara terukur dan profesional telah meninjau ke lapangan dengan mengajak tim ahli dari Universitas Nusa Cendana dan menemukan dari pekerjaan 2.100 rumah itu, dari aspek fondasi, itu semuanya tidak sesuai dengan RKS.

Berdasarkan data Inspektorat Jenderal Kementerian PKP, ada beberapa hasil temuan Tim Inspektorat Jenderal Kementerian PKP. Pertama, dari gambar kerja atau shop drawing yang seharusnya pondasi kedalamannya 90 centimeter dan bahkan ada yang 170 centimeter. Tapi kenyataannya dari video, dari foto yang Kementerian PKP dapatkan, itu hanya sekitar 30 sampai 40 centimeter itu dari beton.

Kedua, dari pemadatan tanah yang dikerjakan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ternyata tidak maksimal, sehingga menyebabkan bangunan mudah turun.

"Inspektorat Jenderal Kementerian PKP telah mempunyai program SEKOP atau Serahkan Kasus Korupsi. Hal itu sesuai dengan petunjuk Menteri PKP bahwa Kementerian PKP harus bersih dari korupsi dan ketika menemukan ada kasus yang ada indikasi korupsi, maka Itjen Kementerian PKP akan menyerahkan kepada para penegak hukum dan pada tanggal 20 Maret 2025 lalu kasus rumah untuk eks perjuang Tim Tim telah diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur untuk dilakukan proses penegakan hukum," kata Heri Jerman.

Sementara itu, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyatakan pihaknya menerima masukan dari Menteri PKP dan Itjen Kementerian PKP serta berkomitmen untuk memperbaiki kesalahan yang ada di lapangan.

"Tiga BUMN yakni PT. Brantas Abipraya, PT. Nindya Karya dan PT. Adhi Karya akan memperbaiki dan membangun dinding pembatas tanah. Sehingga dalam serah terima akhir kondisinya baik dan layak huni bagi eks pejuang Timor-Timur," kata Kartika Wirjoatmodjo atau disapa Tiko.*

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara menawarkan lahan perumahan di sejumlah kawasan strategis kepada investor asal Qatar.

Tawaran tersebut disampaikan Ara saat melaksanakan one on one meeting bersama Chief Legal, Regulatory, and Corporate Governance Officer Ooredoo Group Hilal Mohammed HK Al Khulaifi di Qatar, Minggu (13/4/2025).

Ara juga melangsungkan pertemuan dengan CEO Standard Chartered Qatar, Muhannad Mukahall.

Pertemuan dengan kedua investor itu dilangsungkan di sela-sela Ara mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja di negara tersebut.

"Kemarin saya bertemu dengan Ooredoo di sektor bidang bisnis perumahaan dan juga Standard Chartered Qatar, di luar agenda resmi kenegaraan. Saya ada dua meeting bisnis dengan Ooredoo juga," ujar Ara saat ditemui usai Halal Bihalal Apindo, Jakarta, Senin malam (14/4/2025).

Saat pertemuan dengan bos Standard Chartered, mereka membahas tentang peluang investasi di sektor perumahan di Indonesia. Momen ini uga diuggah Ara lewat akun resmi Instagramnya.

"Sebelum diskusi kami berkesempatan untuk Office Tour di Kantor Standard Chartered, Doha. Kantor yang sangat efisien dengan value yang luar biasa. Do the Right Thing, Never Settled dan Better Together," kata dia pada keterangan foto yang diunggahnya.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, ia akan memanggil Bos Lippo Group John Riady pekan ini.

Menurut dia, pemanggilan itu sudah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Presiden menyatakan mendukung rencana pemanggilan dalam rangka menyelesaikan berbagai persoalan di proyek Meikarta, Cikarang, Bekasi.

"Saya sudah laporkan kepada Presiden. Presiden minta hak-hak rakyat harus dibela dan dikembalikan," ujar Maruarar usai menghadiri halal bihalal Apindo di Jakarta, Senin (14/4/2025).

"Ya (Presiden sudah terinformasi soal pengaduan) dan mendukung. (Beliau) mendukung penegakan hukum," tegasnya.

Ara menjelaskan, sedianya John Riady dijadwalkan dipanggil pekan lalu. Akan tetapi, ia saat itu menyampaikan sedang berada di luar negeri.

Pemanggilan akhirnya ditunda dengan kesepakatan bahwa John Riady harus hadir langsung di Kementerian PKP.

"Oke saya bilang saya tunda. Tapi saya minta anda (John Riady) datang," ungkapnya.

Pemanggilan itu juga dilatarbelakangi banyaknya pengaduan soal proyek Meikarta. Aduan disampaikan baik lewat Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) maupun layanan 911 khusus perumahan.

Diberitakan sebelumnya, pada Kamis (10/4/2025), Maruarar mengungkapkan akan memanggil Bos Lippo Group John Riady setelah pulang dari mendampingi Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan investor Qatar.

Dok. Meikarta Proyek apartemen Meikarta di Cikarang, Jawa Barat.

Adapun pada Kamis, sebanyak 26 konsumen apartemen Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) menuntut hak mereka kepada pengembang.

Ketua PKPKM Yosafat Erland mengatakan, perkiraan total kerugian yang dialami oleh anggotanya mencapai Rp 4,5 miliar.

"Kalau saya sendiri Rp 320 juta, masih mencicil dan sudah berhenti mencicil sejak dua tahun lalu," katanya saat ditemui di Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Jakarta Selatan, Kamis.

Ia menjelaskan, tuntutan yang diajukan oleh para konsumen adalah ganti rugi unit atau pengembalian uang yang sudah dibayarkan (refund).

Yosafat mengaku, awalnya ia tertarik membeli apartemen itu karena marketing yang masif dan terlihat menjanjikan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara menawarkan sejumlah lahan di lokasi strategis yang bisa dimanfaatkan investor asal Qatar tersebut untuk pembangunan hunian bagi masyarakat.

"Kami menawarkan beberapa lahan strategis untuk perumahan pada investor dari Qatar," ujar Ara dikutip dari siaran pers, Senin (14/4/2025).

Ini disampaikan Ara saat mengadakan one on one meeting bersama Chief Legal, Regulatory, and Corporate Governance Officer Ooredoo Group Hilal Mohammed HK Al Khulaifi di Qatar, Minggu (13/4/2025), waktu setempat.

Pada pertemuan tersebut juga dibahas tentang proyek investasi Qatar untuk perumahan di Indonesia.

Ini terutama saat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membuka peluang masuknya investasi dari Qatar untuk mendukung Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat.

Ara pada pertemuan itu juga meminta Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho untuk ikut mempresentasikan tentang tawaran kerja sama investasi melalui dukungan demand and supply (permintaan dan suplai) perumahan.

"Skema kerja sama melalui Public Private Partnership (PPP) dalam pembangunan perumahan sangat penting dan dukungan dari Qatar sangat dibutuhkan," tutup Ara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menceritakan momen saat Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Emir Qatar Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani di Doha, Qatar, pada 13 April 2025.

Maruarar menjadi salah satu menteri bidang ekonomi yang ikut mendampingi Presiden dalam pertemuan itu.

Menurut dia, pada saat pertemuan tersebut, Emir Qatar sempat menanyakan soal Danantara kepada Prabowo sebelum akhirnya memutuskan memberi suntikan dana investasi sebesar 2 miliar dollar AS atau sekitar Rp 33,5 triliun.

"Jadi kemarin kita bertemu dengan Emir Qatar di Doha. Kita berbicara dan berdiskusi berbagai hal, politik, hukum internasional dengan situasi yang terjadi sekarang. Tapi yang menarik bagi saya satu, bahwa Emir Qatar itu menanyakan kepada Pak Prabowo soal Danantara, apa itu Danantara," ujar Maruarar usai menghadiri agenda halal bihalal Apindo di Jakarta pada Senin (14/4/2025).

"Dan Pak Prabowo menjelaskan bahwa itu konfigurasi daripada aset negara kita, supaya bisa membuat rencanaan yang efektif, produktif, dan efisien," lanjutnya.

Prabowo menurutnya juga menyampaikan bahwa Danantara akan mendorong proses industrialisasi di Indonesia.

Setelah berdiskusi soal Danantara, Emir Qatar dan Presiden Prabowo mencapai kesepakatan soal investasi.

"Dia (Emir Qatar) menyampaikan (setuju investasi) 2 miliar dollar AS. Jadi Indonesia juga (memberikan investasi di Danantara) 2 miliar dollar AS," katanya.

Maruarar bilang, kesepakatan itu terjadi usai diskusi berlangsung selama 20 menit saja.

Dalam kesempatan itu, CEO Danantara Rosan P Roeslani hadir dan ikut memberikan penjelasan.

"Sehingga apa yang dijelaskan Pak Rosan, memperkuat apa yang disampaikan Pak Presiden, itu membuat kesepakatan itu. Saya betul-betul bangga, karena kita bukan minta tolong, minta bantuan, tetapi bisnis. Jadi punya harga diri, punya uang yang cukup," jelasnya.

"Saya harus mengatakan bahwa pertemuannya sangat efektif dan produktif, karena ada hasil nyata yang didapat oleh Pemerintah Indonesia," lanjut Maruarar.

Nantinya, dana bersama sebesar masing-masing 2 miliar dollar AS itu akan digunakan untuk dana investasi bersama, salah satunya untuk realisasi proyek perumahan di Indonesia.

Dok. Biro Pers Sekretariat Presiden Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan resmi ke Doha, Qatar, Minggu (13/4/2025). Kunjungan ini ditandai dengan pertemuan antara Presiden Prabowo dan Emir Qatar, Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani, yang berlangsung di Istana Amiri Diwan, Doha.

Hal itu disampaikannya usai bertemu Emir Qatar, Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani di Doha, Qatar pada Minggu (13/4/2025) waktu setempat.

Sejumlah murid TK di Batang mengeluhkan mual, muntah, dan pusing usai menyantap makan bergizi gratis (MBG) pagi tadi. Dinas Kesehatan (Dinkes) Batang tengah menyelidiki kejadian ini.

Keluhan para orang tua ini diunggah di Instagram @batanghelp. Tercatat tiga murid TK Al Karomah Batang dilaporkan muntah sesaat setelah menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terdiri dari mi goreng, telur dadar, dan sayur.

Salah satu orang tua murid, Adi Pras, mengungkapkan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 09.30 WIB tadi, saat sebagian besar anak sudah selesai makan.

"Tadi njemput anak, di jalan cerita kalau muntah, katanya setelah makan langsung pusing. Ada tiga yang muntah dari kelas anak saya, " kata Adi saat dihubungi wartawan lewat telepon, Senin (14/4/2025).

Selain anaknya, Adi mengatakan, ada dua anak lain yang mengalami hal serupa seusai menyantap MBG.

"Jadinya trauma, nggak mau makan lagi di sekolah," ucapnya.

Adi juga menyayangkan pihak sekolah yang menyuruh anak-anak makan menu MBG tanpa memeriksa kualitas makanannya terlebih dahulu.

"Gurunya harusnya juga makan biar tahu makanannya layak atau tidak. kalau layak ya nggak apa-apa, tapi ini malah bikin trauma anak nggak mau makan," kata Adi Pras.

Hal senada dikatakan Ema, orang tua di TK yang sama. Ia menceritakan anaknya pucat usai menyantap makanan MBG. Anaknya juga mengeluhkan sakit, pusing dan mual setelah sebelumnya muntah-muntah di kelas.

"Ngeluh perutnya sakit. Saya takut itu keracunan. Sempat saya periksa diobati. Kalau sampai besok ya tak bawa ke klinik, ke rumah sakit," kata Ema.

"Saat ini saya suruh tidur. Masih merasa mual-mual, agak anget perutnya. Makan nggak mau, trauma takut muntah. Biasanya pas dia sakit minta maem, kalau ini nggak mau makan," tambah Ema.

"Banyak muntah di kelas anak saya, banyak yang bilang (makanan) basi. Mual-mual masih. Tadi agak khawatir, la berangkat nggak kayak gitu, terus pulang kok pucat, pusing," kata Ema.

Mendapati anaknya dalam kondisi seperti itu, Ema langsung mengonfirmasi ke guru yang bersangkutan.

"Bu guru sudah tak konfirmasi, sudah menghubungi MBG, kalau bisa jangan diulangi, yang saya takutkan, berlanjut, takut sama (kondisi) anak," kata Ema.

"Saya trauma, anak saya juga trauma, terus gimana nggak mau makan, perut sakit terus," imbuhnya.

Dimintai konfirmasi wartawan, Korlap MBG Kecamatan Batang, Hasan Al Sidiq, menyatakan tidak ada komplain dari pihak sekolah terkait menu makanan MBG pagi tadi. Ia justru baru tahu dari media sosial.

"Kita langsung mencari informasi anak-anak yang mengalami mual-mual itu. Dari dinas juga sudah melakukan pemeriksaan, mengambil sampel makanan," ucapnya.

"Bisa jadi ada yang tidak suka dengan menu yang diberikan, mungkin aroma mi dengan bawang goreng. Kami introspeksi diri, ke depan tidak akan menggunakan mi sebagai pengganti karbohidrat lagi," tambahnya.

Hasan bercerita, kejadian yang berkaitan dengan aroma makanan juga pernah terjadi sebelumnya. "Ada juga cerita anak yang tidak suka ketika mencium aroma pisang. Sehingga kita mengantisipasi pisang dengan dibungkus plastik," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, Didiet Wisnuhardanto, menjelaskan pihaknya masih melakukan penelitian pada kasus tersebut.

"Masih diteliti," katanya saat dimintai konfirmas melalui pesan singkat.

Video Pantai Caruban Rembang Kena Abrasi, Tergerus 10 Meter dalam 3 Tahun

Video Pantai Caruban Rembang Kena Abrasi, Tergerus 10 Meter dalam 3 Tahun

DEPOK, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Depok mengakui selama ini lemah dalam mengawasi perizinan pembangunan perumahan.

“Yang pertama ini karena lemahnya pengawasan. Kedua, nanti kita akan lihat penegakan aturannya bagaimana, apakah Satpol PP memiliki kewenangan untuk penertiban atau kewenangannya bagaimana di Dinas Perizinan,” ujarWakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah kepada wartawan, Senin (14/4/2025).

Maka dari itu, Chandra melakukan evaluasi internal untuk mengatasi pembangunan perumahan ilegal di Depok. Pasalnya, ditemukan Perumahan PR, Pancoran Mas, Kota Depok, yang belum mengantongi perizinan.

“Nanti kami akan evaluasi di internal secepat-cepatnya,” kata Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah kepada wartawan, Senin (14/4/2025).

Menurut dia, evaluasi membantu pemerintah dalam pemetaan, termasuk mendata perizinan perumahan dan kewenangan Satpol PP dalam menghentikan pembangunan ilegal.

Contohnya, pembangunan Perumahan PR yang dihentikan sementara karena tak berizin.

“(Akibat tidak berizin) karena dampak ekologisnya ternyata sangat merusak, menyebabkan banjir-banjir dan ujungnya juga korban jiwa,” ujar Chandra.

Pemkot Depok berjanji mengambil langkah hukum jika pihak pengembang tidak kooperatif dalam mengurus perizinan perumahan.

Sebelumnya diberitakan, banjir menggenang perumahan di Jalan Ait Soleh Raya, Pancoran Mas, Kota Depok, Jumat (11/4/2025) malam.

Warga menduga banjir disebabkan pembangunan perumahan baru di lokasi itu.

Chandra menyebutkan, banjir di Jalan Ait Soleh Raya karena adanya penyempitan saluran air.

“Di sana ada juga pembangunan perumahan baru yang akan kita cek izinnya. Kalau izinnya enggak sesuai ketentuan, kita akan minta hentikan secepat-cepatnya,” ungkap Chandra, Jumat.