KOMPAS.com - Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PKP) menemukan dugaan korupsi atau fraud yang melibatkan empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam proyek pembangunan 2.100 rumah untuk eks pejuang Timor-Timur, di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman mengungkapkan hal itu kepada Kompas.com, Senin (7/4/2025).

Temuan fraud ini secara resmi telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) pada Kamis, 20 Maret 2025.

Penyerahan kasus ini merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Tim Itjen Kementerian PKP pada tanggal 11 hingga 14 Maret 2025, berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor 13/SPT/Ij/2025 tanggal 26 Februari 2025.

Heri menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari program Serahkan Kasus Korupsi (SeKOP) yang diinisiasi oleh Itjen.

"Tujuannya untuk memindahkan penyakit korupsi agar Kementerian PKP bersih dan para pegawainya memiliki integritas serta akuntabilitas yang tinggi," cetus Heri.

Rincian Proyek dan Temuan di Lapangan

Proyek pembangunan rumah khusus eks pejuang Timor Timur ini melibatkan beberapa paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh empat BUMN dengan nilai kontrak yang signifikan.

Paket I dikerjakan oleh PT Brantas Abipraya (Persero) dengan Nilai Kontrak Rp 133.768.062.000 (Addendum Rp 141.971.304.500) untuk 727 unit rumah.

Paket II dikerjakan oleh PT Nindya Karya (Persero) dengan Nilai Kontrak Rp 129.568.171.000 (Addendum Rp136.947.370.000) untuk 687 unit rumah.

Paket III dikerjakan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan Nilai Kontrak Rp 129.568.171.000 (Addendum Rp143.837.300.000) untuk 686 unit rumah.

Adapun Manajemen Konstruksi dikerjakan oleh PT Yodya Karya (Persero) KSO PT Hegar Daya dengan Nilai Kontrak MK Rp 6.164.700.000/Rp 18.494.100.000 (Addendum MK Rp 6.780.764.000/Rp 20.342.292.00).

Total nilai proyek ini belum termasuk biaya land clearing, pemadatan tanah, dan sarana pendukung lainnya yang dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Dari hasil pemeriksaan lapangan, wawancara, dan koordinasi dengan pihak terkait, tim Itjen bersama tim Fakultas Teknik Universitas Nusa Cendana Kupang menemukan sejumlah fakta yang mengindikasikan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proyek.

Di antaranya adalah pemadatan tanah tidak maksimal sehingga terjadi perbedaan elevasi bangunan akibat penurunan tanah yang tidak merata.

Itjen Kementerian PKP Kondisi rumah eks pejuang Timor-Timur di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT)

"Hal ini mengindikasikan prosedur pembangunan tidak sesuai Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan berpotensi menimbulkan kerugian negara karena tidak dapat diperbaiki," ujar Heri.

Selain itu, terdapat indikasi penggelembungan harga pada anggaran setiap unit rumah, termasuk pengadaan mesin air, tandon air, listrik, septic tank, serta vegetasi (pohon mangga dan bougenville dalam pot).

Ditemukan juga kerusakan lain seperti tembok retak, kusen belum di-sealant, keramik pecah, lantai bergelombang, dan pintu sulit dibuka.

Beberapa unit rusak akibat abrasi, dan blok rumah tergenang banjir karena jalan serta drainase dibangun setelah rumah selesai dengan ketinggian yang lebih tinggi.

Pelaksanaan dasar keramik tanpa pengerasan atau pemadatan yang baik menyebabkan rongga udara terperangkap dan expansion joint yang tidak memadai mengakibatkan keramik tidak bebas bergerak saat memuai.

Menurut Heri, ini merupakan kasus kedua yang dilaporkan Itjen Kementerian PKP setelah Rumah Khusus TNI/Polri di Ambon, Maluku.

"Rumah Khusus TNI/Polri tersebut tak kunjung dibangun alias mangkrak. Namun dilaporkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah tuntas dibangun," ungkap Heri.

Kompas.com terus berupaya mengonfirmasi dua kasus ini kepada para BUMN yang mengerjakan proyek pembangunan rumah tersebut.

KOMPAS.com - Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PKP) menemukan dugaan korupsi atau fraud yang melibatkan empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam proyek pembangunan 2.100 rumah untuk eks pejuang Timor-Timur, di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman mengungkapkan hal itu kepada Kompas.com, Senin (7/4/2025).

Temuan fraud ini secara resmi telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) pada Kamis, 20 Maret 2025.

Penyerahan kasus ini merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Tim Itjen Kementerian PKP pada tanggal 11 hingga 14 Maret 2025, berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor 13/SPT/Ij/2025 tanggal 26 Februari 2025.

Heri menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari program Serahkan Kasus Korupsi (SeKOP) yang diinisiasi oleh Itjen.

"Tujuannya untuk memindahkan penyakit korupsi agar Kementerian PKP bersih dan para pegawainya memiliki integritas serta akuntabilitas yang tinggi," cetus Heri.

Rincian Proyek dan Temuan di Lapangan

Proyek pembangunan rumah khusus eks pejuang Timor Timur ini melibatkan beberapa paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh empat BUMN dengan nilai kontrak yang signifikan.

Paket I dikerjakan oleh PT Brantas Abipraya (Persero) dengan Nilai Kontrak Rp 133.768.062.000 (Addendum Rp 141.971.304.500) untuk 727 unit rumah.

Paket II dikerjakan oleh PT Nindya Karya (Persero) dengan Nilai Kontrak Rp 129.568.171.000 (Addendum Rp136.947.370.000) untuk 687 unit rumah.

Paket III dikerjakan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan Nilai Kontrak Rp 129.568.171.000 (Addendum Rp143.837.300.000) untuk 686 unit rumah.

Adapun Manajemen Konstruksi dikerjakan oleh PT Yodya Karya (Persero) KSO PT Hegar Daya dengan Nilai Kontrak MK Rp 6.164.700.000/Rp 18.494.100.000 (Addendum MK Rp 6.780.764.000/Rp 20.342.292.00).

Total nilai proyek ini belum termasuk biaya land clearing, pemadatan tanah, dan sarana pendukung lainnya yang dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Dari hasil pemeriksaan lapangan, wawancara, dan koordinasi dengan pihak terkait, tim Itjen bersama tim Fakultas Teknik Universitas Nusa Cendana Kupang menemukan sejumlah fakta yang mengindikasikan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proyek.

Di antaranya adalah pemadatan tanah tidak maksimal sehingga terjadi perbedaan elevasi bangunan akibat penurunan tanah yang tidak merata.

Itjen Kementerian PKP Kondisi rumah eks pejuang Timor-Timur di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT)

"Hal ini mengindikasikan prosedur pembangunan tidak sesuai Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan berpotensi menimbulkan kerugian negara karena tidak dapat diperbaiki," ujar Heri.

Selain itu, terdapat indikasi penggelembungan harga pada anggaran setiap unit rumah, termasuk pengadaan mesin air, tandon air, listrik, septic tank, serta vegetasi (pohon mangga dan bougenville dalam pot).

Ditemukan juga kerusakan lain seperti tembok retak, kusen belum di-sealant, keramik pecah, lantai bergelombang, dan pintu sulit dibuka.

Beberapa unit rusak akibat abrasi, dan blok rumah tergenang banjir karena jalan serta drainase dibangun setelah rumah selesai dengan ketinggian yang lebih tinggi.

Pelaksanaan dasar keramik tanpa pengerasan atau pemadatan yang baik menyebabkan rongga udara terperangkap dan expansion joint yang tidak memadai mengakibatkan keramik tidak bebas bergerak saat memuai.

Menurut Heri, ini merupakan kasus kedua yang dilaporkan Itjen Kementerian PKP setelah Rumah Khusus TNI/Polri di Ambon, Maluku.

"Rumah Khusus TNI/Polri tersebut tak kunjung dibangun alias mangkrak. Namun dilaporkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah tuntas dibangun," ungkap Heri.

Kompas.com terus berupaya mengonfirmasi dua kasus ini kepada para BUMN yang mengerjakan proyek pembangunan rumah tersebut.

KOMPAS.com - Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PKP) menemukan dugaan korupsi atau fraud yang melibatkan empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam proyek pembangunan 2.100 rumah untuk eks pejuang Timor-Timur, di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman mengungkapkan hal itu kepada Kompas.com, Senin (7/4/2025).

Temuan fraud ini secara resmi telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) pada Kamis, 20 Maret 2025.

Penyerahan kasus ini merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Tim Itjen Kementerian PKP pada tanggal 11 hingga 14 Maret 2025, berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor 13/SPT/Ij/2025 tanggal 26 Februari 2025.

Heri menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari program Serahkan Kasus Korupsi (SeKOP) yang diinisiasi oleh Itjen.

"Tujuannya untuk memindahkan penyakit korupsi agar Kementerian PKP bersih dan para pegawainya memiliki integritas serta akuntabilitas yang tinggi," cetus Heri.

Rincian Proyek dan Temuan di Lapangan

Proyek pembangunan rumah khusus eks pejuang Timor Timur ini melibatkan beberapa paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh empat BUMN dengan nilai kontrak yang signifikan.

Paket I dikerjakan oleh PT Brantas Abipraya (Persero) dengan Nilai Kontrak Rp 133.768.062.000 (Addendum Rp 141.971.304.500) untuk 727 unit rumah.

Paket II dikerjakan oleh PT Nindya Karya (Persero) dengan Nilai Kontrak Rp 129.568.171.000 (Addendum Rp136.947.370.000) untuk 687 unit rumah.

Paket III dikerjakan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan Nilai Kontrak Rp 129.568.171.000 (Addendum Rp143.837.300.000) untuk 686 unit rumah.

Adapun Manajemen Konstruksi dikerjakan oleh PT Yodya Karya (Persero) KSO PT Hegar Daya dengan Nilai Kontrak MK Rp 6.164.700.000/Rp 18.494.100.000 (Addendum MK Rp 6.780.764.000/Rp 20.342.292.00).

Total nilai proyek ini belum termasuk biaya land clearing, pemadatan tanah, dan sarana pendukung lainnya yang dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Dari hasil pemeriksaan lapangan, wawancara, dan koordinasi dengan pihak terkait, tim Itjen bersama tim Fakultas Teknik Universitas Nusa Cendana Kupang menemukan sejumlah fakta yang mengindikasikan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proyek.

Di antaranya adalah pemadatan tanah tidak maksimal sehingga terjadi perbedaan elevasi bangunan akibat penurunan tanah yang tidak merata.

Biak (ANTARA) - Sebanyak 43 ribu anak sekolah dari berbagai satuan pendidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Biak Numfor, Papua, ditargetkan mendapat layanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada bulan ini.

"Pemkab Biak Numfor akan berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan implementasi MBG di Kabupaten Biak Numfor," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Biak Numfor ZR Mailoa, di Biak, Minggu.

Ia mengajak semua satuan pendidikan, tokoh adat, organisasi perempuan, organisasi kepemudaan, lembaga keagamaan, pelaku usaha, BUMN/BUMD,TNI/Polri, serta para pemangku kepentingan untuk menyukseskan Program MBG di Kabupaten Biak Numfor.

Dia menegaskan Program MBG merupakan salah satu bagian penting program Presiden Prabowo Subianto sehingga semua warga perlu menyukseskan program itu.

"Saat ini terus dilakukan koordinasi dengan BGN untuk merealisasikan Program MBG sebagai kebijakan strategis nasional di daerah," katanya.

Sebelumnya, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Biak Numfor David Rumansara mengakui Program MBG merupakan program pemerintah dalam upaya menyiapkan generasi emas Indonesia 2045.

David mengajak para orang tua untuk terus mendukung Program MBG yang sudah dijalankan pemerintah melalui BGN.

Ia berharap pelaku usaha mengambil bagian menyukseskan Program MBG dengan menyediakan bahan baku menu lauk pauk, seperti telur ayam, ikan, sayur mayur, keladi, sagu, dan pangan lokal lainnya.

Sosialisasi dan edukasi Program MBG di Kabupaten Biak Numfor terus dilakukan pemerintah daerah, satuan TNI/Polri, serta perwakilan BGN.

KOMPAS.com -Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, akrab disapa Ara, berkomitmen menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

Salah satu inisiatif terbaru yang digaungkannya adalah alokasi 1.000 unit rumah subsidi khusus untuk wartawan, sebagai bagian dari Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Langkah ini tidak hanya mencerminkan perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga pengakuan atas peran penting wartawan sebagai pilar keempat demokrasi.

Ara, yang resmi dilantik sebagai Menteri PKP pada Oktober 2024 dalam Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo Subianto, telah menggulirkan berbagai program perumahan sejak awal masa jabatannya.

Dalam salah satu pernyataannya pada 31 Maret 2025, ia menegaskan bahwa wartawansebagai salah satu pilar demokrasi, termasuk dalam kelompok profesi yang akan diprioritaskan.

“Saya alokasikan 1.000 rumah subsidi buat wartawan. Mereka bagian dari masyarakat yang menyuarakan kebenaran dan menegakkan keadilan,” ujar Ara.

Program rumah subsidi ini dirancang untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk wartawan yang sering kali menghadapi tantangan ekonomi akibat sifat pekerjaan yang tidak selalu menjamin penghasilan tetap.

Melalui dukungan FLPP, rumah-rumah tersebut ditawarkan dengan harga terjangkau, cicilan ringan, dan bunga rendah, sehingga wartawan, baik yang bekerja di media besar maupun paruh waktu, dapat memiliki hunian layak tanpa beban finansial berat.

Lokasi dan Kualitas Jadi Perhatian Utama

Penandatanganan Nota Kesepahaman atau MoU dengan Kementerian Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia akan digelar pada Selasa (8/4/2025) di Wisma Mandiri.

Dalam pesan singkatnya kepada Kompas.com, program ini ditujukan untuk wartawan yang membutuhkan dan telah memenuhi syarat serta aturan yang berlaku.

Ara memastikan pembangunan akan dilakukan di wilayah strategis di luar Jakarta, seperti Bogor dan Banten.

“Biasanya, rumah subsidi tidak di Jakarta, tapi di luar Jakarta yang masih terjangkau,” katanya.

Pemilihan lokasi ini diharapkan tetap memudahkan akses wartawan ke pusat kegiatan jurnalistik, khususnya di ibu kota.

Selain lokasi, Ara juga menekankan pentingnya kualitas bangunan. Ia berkomitmen agar rumah subsidi yang disediakan tidak hanya murah, tetapi juga tahan lama dan nyaman.

“Jangan lagi ada rumah subsidi yang belum setahun sudah retak-retak atau temboknya hancur. Itu tidak boleh terjadi,” tegasnya.

Untuk itu, Kementerian PKP akan bekerja sama dengan pengembang terpercaya dan melakukan pengawasan ketat terhadap proses pembangunan.

Kolaborasi dengan Berbagai Pihak

Realisasi program ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Ara menyebut bahwa inisiatif rumah subsidi mendapat restu langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Bank-bank BUMN, seperti BNI, Mandiri, dan BTN, juga digandeng untuk memastikan penyaluran KPR subsidi berjalan lancar.

“Kami bagi tugas supaya fokus. Misalnya, BNI urus satu kawasan, Mandiri yang lain, dan BTN juga ambil bagian,” jelas Ara.

Inisiatif rumah subsidi untuk wartawan ini merupakan bagian dari ambisi besar pemerintah dalam Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Selain wartawan, Ara juga telah mengalokasikan ribuan unit rumah untuk profesi lain, seperti 20.000 unit untuk guru, 30.000 untuk tenaga kesehatan, 20.000 untuk petani, dan 20.000 untuk nelayan.

Total kuota FLPP tahun ini mencapai 420.000 unit, yang diharapkan dapat memberikan kepastian bagi bank, pengembang, dan konsumen.

Bagi wartawan, program ini menjadi angin segar di tengah tantangan ekonomi dan tingginya biaya hidup.

Hunian yang layak tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan mereka, tetapi juga mendukung peran strategis mereka dalam menyuarakan aspirasi rakyat.

Dengan pengalaman Ara sebagai politikus senior dan jejaringnya yang luas, harapan pun mengemuka bahwa inisiatif ini dapat terwujud tepat waktu dan tepat sasaran.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta dukungan Daya Anagata Nusantara alias Danantara untuk mendukung proyek perumahan. Permohonan itu disampaikan oleh Maruarar ke CEO Danantara Rosan Roeslani.

Untuk diketahui, keduanya bertemu ketika Maruarar bersilaturahmi ke rumah dinas Menteri Investasi dan Hilirisasi yang kini juga dijabat oleh Rosan, Selasa (1/4/2025).

"Kami juga nanti akan banyak belerja sama dan meminta support, mohon dukungan dari Pak Rosan sebagai Ketua pengendali daripada Danantara," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Selasa (1/4/2025).

Maruarar menyebut proyek pembangunan perumahan bisa menggerakkan perekonomian secara cukup besar. Pembangunan kawasan perumahan bisa melibatkan industri yang luas.

"Karena kalau perumahan itu Pak Ketua, ini bisa menggerakkan ekonomi cukup banyak. Karena industrinya banyak dari lantai, pasir, semen, sampai pekerjanya, sampai warungnya dan sebagainya," ujar politisi partai Gerindra itu.

Adapun Rosan menyebut Danantara terbuka terhadap semua usulan kementerian/lembaga atau seluruh pelaku sektor yang ingin bekerja sama. Namun, mereka harus memenuhi syarat dan parameter yang telah disusun oleh sovereign wealth fund (SWF) itu.

"Yang penting adalah memenuhi kriteria-kriteria dan parameter yang kita bikin. Dari segi return, dari segi menciptakan lapangan pekerjaan, bisa meningkatkan indutrialisasi di Indonesia. Jadi kita analisa dan kita evaluasi secara komprehensif," tuturnya.

Untuk diketahui, Danantara mengelola aset-aset BUMN di Indonesia untuk dikelola menjadi investasi bagi berbagai proyek nasional.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Pada pekan lalu, sejumlah perusahaan pelat merah secara serentak melakukan pengalihan saham Seri B melalui skema inbreng kepada PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI untuk pendirian Holding Operasional BPI Danantara.

Proses tersebut dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 15/2025 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia untuk Pendirian Holding Operasional.

Berdasarkan keterbukaan informasi di BEI, pengalihan saham dilakukan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI).

Selanjutnya, ada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN), PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR).

Pemerintah tengah mengalokasikan rumah subsidi dari program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk masyarakat dari berbagai latar belakang pekerjaan. Salah satu profesi yang bakal disediakan rumah tersebut adalah wartawan.

Dikutip dari detikFinance, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) berencana untuk menyiapkan 1.000 rumah untuk wartawan.

"Nanti kita akan bikin pertemuan dengan wartawan. Saya alokasikan 1.000 rumah subsidi buat wartawan," ujar Ara usia menghadiri open house di rumah dinas Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Senin (31/3/2025).

Selain itu, Ara juga menyebutkan pemerintah sedang menyiapkan program rumah subsidi yang diperuntukkan bagi para tenaga kesehatan (nakes), guru, serta nelayan.

"Tahun ini kita sudah persiapkan buat guru 20.000, dan sudah mulai minggu lalu di Bogor. Nanti habis Lebaran kita langsung mulai buat tenaga kesehatan yaitu buat bidan, perawat dan tenaga kesehatan masyarakat total 30.000, habis itu buat nelayan 20.000, buat guru 20.000. Juga buat Angkatan Laut dan Angkatan Udara, karena polisi dan TNI Angkatan Darat sudah," jelasnya.

Ia pun mengaku sudah bicara dengan Direktur Utama baru PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, Putrama Wahju Setyawan terkait pembiayaan program rumah subsidi. Menurutnya, pembicaraan dengan pemimpin bank BUMN penting untuk memastikan pembagian pembiayaan masing-masing kawasan rumah subsidi yang akan atau sedang dibangun.

Dengan demikian, setiap bank BUMN dapat fokus membiayai KPR di masing-masing kawasan permukiman dalam pelaksanaan penjualan rumah subsidi nanti.

"Saya baru ngomong sama dirut BNI yang baru ya, bagus ya. Mungkin nanti kita bicarakan nanti misalnya BNI urusin apa, Mandiri urusin apa. Kayak BTN kan sudah cukup banyak. Jadi kita bagi-bagi supaya fokus," katanya.

Ara mencontohkan penyaluran pembiayaan rumah subsidi untuk TNI Angkatan Darat dipegang oleh Bank Mandiri. Sementara pembiayaan rumah subsidi untuk anggota Polisi akan diserahkan kepada BTN, dan seterusnya.

Selain dari perbankan, Ara menyebutkan berbagai program rumah subsidi telah mendapatkan dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, hingga Bank Indonesia (BI) dari sisi relaksasi kebijakan melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

"Kita juga di-support oleh Pak Prabowo, Pak Dasco dan Gubernur BI, bagaimana dari relaksasi kebijakan BI kita juga mendapatkan support dana yang besar untuk membangun perumahan," tuturnya.

Artikel ini sudah tayang di detikFinance.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan program rumah subsidi yang diperuntukkan bagi para tenaga kesehatan (nakes), guru, serta nelayan.

Rumah subsidi bagi tenaga kesehatan akan disiapkan sebanyak 30.000 rumah, bagi guru sebanyak 20.000 rumah, dan bagi nelayan sebanyak 20.000 rumah, ujarnya di sela- sela Halal Bi Halal di kediaman Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Jakarta, Senin.

"Pak Presiden Prabowo sudah sampaikan, tahun ini kita sudah persiapkan buat guru 20.000 (rumah subsidi), dan sudah mulai minggu lalu di Bogor. Nanti habis Lebaran kita langsung mulai buat tenaga kesehatan yaitu buat bidan, perawat dan tenaga kesehatan masyarakat total 30.000, habis itu buat nelayan 20.000, buat guru Rp20.000. Juga buat Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU), karena polisi dan TNI, tentara sudah," ujar Menteri Ara.

Ia menyampaikan berbagai program rumah subsidi telah mendapatkan dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, dan sebelumnya juga telah mendapatkan dukungan dari Bank Indonesia (BI) dari sisi relaksasi kebijakan melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

"Kita juga di support oleh Pak Prabowo, Pak Dasco (Wakil Ketua DPR RI) dan Gubernur BI, bagaimana dari relaksasi kebijakan BI kita juga mendapatkan support dana yang besar untuk membangun perumahan," ujar Menteri Ara.

Selain itu, pihaknya juga tengah menyiapkan program rumah subsidi bagi para pekerja industri media, yaitu sebanyak 1.000 rumah.

"Nanti kita bikin pertemuan dengan wartawan, saya alokasikan 1.000 rumah subsidi buat wartawan," ujar Menteri Ara.

Sebagai informasi, untuk rumah subsidi bagi tenaga kesehatan, rinciannya yaitu sebanyak 15 ribu unit akan dialokasikan untuk perawat, 10 ribu unit untuk bidan, dan 5 ribu untuk tenaga kesehatan.

Adapun, penyaluran kredit kepemilikan rumah (KPR) subsidi didukung oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melakukan open house pada hari pertama Idul Fitri 1446 Hijriah, di kediamannya yang beralamat di Jl. Denpasar Raya Blok C No. 6, Kuningan, Jakarta Selatan.

Berdasarkan pantauan ANTARA di lokasi, beberapa pejabat pemerintahan dan petinggi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bergantian datang bersilaturahmi ke kediaman Menteri ESDM.

Beberapa pejabat negara itu, di antaranya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, dan Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri.

Lalu, Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Presiden Direktur PT Indika Energy Tbk (INDY) Arsyad Rasjid, dan Menteri PKP Maruarar Sirait

Kemudian, juga ada Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri dan mantan Wamendag Jerry Sambuaga.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menghadiri open house perayaan Idul Fitri di rumah dinas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, pada Senin (31/3/2025) kemarin di Kuningan, Jakarta.

Dalam kunjungannya, pria yang biasa disapa Ara ini mengatakan mereka sempat berbincang-bincang terkait sinergi antar dua Kementerian, terutama dalam hal pemasangan dan pemanfaatan jaringan energi listrik dan gas.

"Jadi bagaimana nanti ada perumahan kan ada jaringan listriknya, meteran gasnya supaya bisa sinergi," kata Ara saat ditemui wartawan di rumah dinas Bahlil, Senin (31/3/2025).

Ara mengatakan ada saran dari Bahlil menggunakan jaringan listrik dan gas bawah tanah untuk perumahan subsidi yang akan dibangun.

Dengan begitu kawasan rumah subsidi itu nantinya dapat dikembangkan lebih baik dan rapi, terutama dari segi penyaluran energi.

"Ya kita diminta untuk mempersiapkan lah suatu kawasan yang cukup besar. Tapi ya teratur, ya listriknya di bawah, gasnya di bawah. Ya kita coba lagi cari mungkin di daerah Banten," jelas Ara.

Gandeng BUMN

Selain membahas jaringan listrik dan gas untuk pembangunan rumah subsidi, Ara juga mengatakan dirinya sudah bertemu dengan sejumlah pihak, termasuk bank BUMN yang akan membantu dari sisi pembiayaan.

Menurutnya pembicaraan antara dirinya dengan para pemimpin bank BUMN menjadi penting untuk memastikan pembiayaan masing-masing rumah subsidi yang akan atau sedang dibangun.

Sehingga dalam pelaksanaan penjualan rumah subsidi nanti, setiap bank BUMN dapat fokus membiayai KPR di masing-masing kawasan permukiman.

"Saya baru ngomong sama dirut BNI yang baru ya, bagus ya. Mungkin nanti kita bicarakan nanti misalnya BNI urusin apa, Mandiri urusin apa. Kayak BTN kan sudah cukup banyak. Jadi kita bagi-bagi supaya fokus," kata Ara saat ditemui wartawan di rumah dinas Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Senin (31/3/2025).

Sebagai contoh pembiayaan rumah subsidi untuk TNI Angkatan Darat dipegang oleh Bank Mandiri. Kemudian pembiayaan rumah subsidi untuk anggota Polisi akan diserahkan kepada BTN, dan seterusnya.

"Angkatan darat itu sama Bank Mandiri, kalau Kepolisian sama BTN, jadi kita bagi-bagi supaya semuanya fokus," terangnya.

Selain dari perbankan, Ara menyampaikan berbagai program rumah subsidi telah mendapatkan dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, hingga Bank Indonesia (BI) dari sisi relaksasi kebijakan melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

"Kita juga di-support oleh Pak Prabowo, Pak Dasco dan Gubernur BI, bagaimana dari relaksasi kebijakan BI kita juga mendapatkan support dana yang besar untuk membangun perumahan," ujar Ara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan membangun sekitar 70.000 rumah subsidi untuk guru, tenaga kesehatan (nakes) dan nelayan pada tahun ini.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, pembangunan rumah subsidi itu merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

"Nanti habis Lebaran kita langsung mulai, buat tenaga kesehatan yaitu perawat dan tenaga kesehatan masyarakat total 30.000, buat nelayan 20.000, buat guru 20.000," ujarnya saat ditemui di rumah dinas Menteri ESDM, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (31/3/2025).

Selain guru, nakes dan nelayan, pemerintah juga berencana membangun rumah subsidi untuk TNI Angkatan Laut dan Angkatan Udara maupun pekerja industri media.

Menurut Ara, sapaan akrabnya, rencana pembangunan rumah subsidi ini sudah mendapatkan persetujuan pula dari pihak DPR RI dan Bank Indonesia (BI).

"Jadi kita di-support oleh Pak Prabowo, Pak Dasco (Wakil Ketua DPR RI) dan Gubernur BI (Perry Warjiyo), bagaimana dari relaksasi kebijakan BI kita juga mendapatkan support dana yang besar untuk membangun perumahan," ungkapnya.

Sebagai informasi, BI meningkatkan besaran Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dari 4 persen menjadi 5 persen dari dana pihak ketiga (DPK) mulai 1 April 2025.

Peningkatan insentif tersebut dilakukan untuk sektor perumahan, termasuk perumahan rakyat. Besaran insentif KLM sektor perumahan akan dinaikkan secara bertahap dari Rp 23 triliun menjadi sekitar Rp 80 triliun.

Ara menambahkan, penyaluran kredit kepemilikan rumah (KPR) subsidi ini didukung oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).

Meski begitu, dia tak menutup kemungkinan untuk melibatkan bank lain ke depannya, baik itu swasta, BUMN maupun BUMD.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan membangun sekitar 70.000 rumah subsidi untuk guru, tenaga kesehatan (nakes) dan nelayan pada tahun ini.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, pembangunan rumah subsidi itu merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

"Nanti habis Lebaran kita langsung mulai, buat tenaga kesehatan yaitu perawat dan tenaga kesehatan masyarakat total 30.000, buat nelayan 20.000, buat guru 20.000," ujarnya saat ditemui di rumah dinas Menteri ESDM, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (31/3/2025).

Selain guru, nakes dan nelayan, pemerintah juga berencana membangun rumah subsidi untuk TNI Angkatan Laut dan Angkatan Udara maupun pekerja industri media.

Menurut Ara, sapaan akrabnya, rencana pembangunan rumah subsidi ini sudah mendapatkan persetujuan pula dari pihak DPR RI dan Bank Indonesia (BI).

"Jadi kita di-support oleh Pak Prabowo, Pak Dasco (Wakil Ketua DPR RI) dan Gubernur BI (Perry Warjiyo), bagaimana dari relaksasi kebijakan BI kita juga mendapatkan support dana yang besar untuk membangun perumahan," ungkapnya.

Sebagai informasi, BI meningkatkan besaran Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dari 4 persen menjadi 5 persen dari dana pihak ketiga (DPK) mulai 1 April 2025.

Peningkatan insentif tersebut dilakukan untuk sektor perumahan, termasuk perumahan rakyat. Besaran insentif KLM sektor perumahan akan dinaikkan secara bertahap dari Rp 23 triliun menjadi sekitar Rp 80 triliun.

Ara menambahkan, penyaluran kredit kepemilikan rumah (KPR) subsidi ini didukung oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).

Meski begitu, dia tak menutup kemungkinan untuk melibatkan bank lain ke depannya, baik itu swasta, BUMN maupun BUMD.

JAKARTA, iNewsKarawang.id-Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, Pemerintah sedang menyiapkan rumah subsidi yang diperuntukkan bagi para tenaga kesehatan (nakes), guru, serta nelayan.

Maruarar Sirait merinci, rumah subsidi bagi tenaga kesehatan akan disiapkan sebanyak 30.000  rumah, guru sebanyak 20.000 rumah dan nelayan sebanyak 20.000 rumah.

"Pak Presiden Prabowo sudah sampaikan, tahun ini kita sudah persiapkan buat guru 20.000  (rumah subsidi), dan sudah mulai minggu lalu di Bogor. Nanti habis Lebaran kita langsung mulai buat tenaga kesehatan yaitu buat bidan, perawat dan tenaga kesehatan masyarakat total 30.000 habis itu buat nelayan 20.000  buat guru Rp 20.000. Juga buat Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU), karena polisi dan TNI, tentara sudah," ujar Maruarar Sirait alias Ara di sela- sela Halal Bi Halal di kediaman Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, dikutip dari Antara, Senin (31/3/2025).

1. Rumah Subsidi

Dia menyampaikan, berbagai program rumah subsidi telah mendapatkan dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, dan sebelumnya juga telah mendapatkan dukungan dari Bank Indonesia (BI) dari sisi relaksasi kebijakan melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

"Kita juga di support oleh Pak Prabowo, Pak Dasco (Wakil Ketua DPR RI) dan Gubernur BI, bagaimana dari relaksasi kebijakan BI kita juga mendapatkan support dana yang besar untuk membangun perumahan," ujar Menteri Ara.

2. Rumah Wartawan

Selain itu, pihaknya juga tengah menyiapkan program rumah subsidi bagi para pekerja industri media, yaitu sebanyak 1.000 rumah.

Artinya bila ditotal rumah subsidi bagi tenaga kesehatan 30.000 rumah, guru sebanyak 20.000 rumah, nelayan 20.000  rumah dan pekerja industri media 1.000, ada 71.000 rumah subsidi yang disiapkan.

"Nanti kita bikin pertemuan dengan wartawan, saya alokasikan 1.000 rumah subsidi buat wartawan," ujar Menteri Ara.

Sebagai informasi, untuk rumah subsidi bagi tenaga kesehatan, rinciannya yaitu sebanyak 15 ribu unit akan dialokasikan untuk perawat, 10 ribu unit untuk bidan, dan 5 ribu untuk tenaga kesehatan.

Adapun, penyaluran kredit kepemilikan rumah (KPR) subsidi didukung oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).

3. Open House Bahlil

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melakukan open house pada hari pertama Idul Fitri 1446 Hijriah, di kediamannya yang beralamat di Jl Denpasar Raya Blok C No. 6, Kuningan, Jakarta Selatan.

Berdasarkan pantauan, beberapa pejabat pemerintahan dan petinggi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bergantian datang bersilaturahmi ke kediaman Menteri ESDM.

Beberapa pejabat negara itu di antaranya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, dan Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri.

Lalu, Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Presiden Direktur PT Indika Energy Tbk (INDY) Arsyad Rasjid, dan Menteri PKP Maruarar Sirait.

Kemudian, juga ada Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri dan mantan Wamendag Jerry Sambuaga.

Editor : Boby