menjadi pengembang yang bertanggung jawab dengan membangun rumah berkualitas untuk rakyat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta pengembang perumahan di Jawa Tengah (Jateng) untuk menjaga kualitas rumah subsidi bagi masyarakat.

"Kami berharap pengembang perumahan di Jawa Tengah menjadi pengembang yang bertanggung jawab dengan membangun rumah berkualitas untuk rakyat," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Dia juga menyampaikan sejumlah program dan kebijakan terkait Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program pro rakyat Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan hunian layak dan berkualitas untuk rakyat.

Ara meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendorong pelaksanaan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BHPTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi rakyat di seluruh Pemerintah Kabupaten / Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan pertemuan dengan sejumlah asosiasi pengembang perumahan di Provinsi Jawa Tengah.

Ara mengingatkan pengembang di daerah Jawa Tengah untuk tetap menjadi pengembang yang berintegritas dan bertanggungjawab membangun rumah berkualitas untuk rakyat sesuai Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto.

"Kami ingin mendapatkan masukan serta saran yang produktif serta kendala yang dihadapi di lapangan dari para pengembang di Provinsi Jawa Tengah," ujarnya.

Dalam pertemuan yang dilaksanakan di
di Kantor Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa Tengah, di Ungaran Kabupaten Semarang, Jawa Tengah tersebut turut hadir perwakilan asosiasi pengembang seperti dari REI, Himperra, APERSI, Apernas, Himpunan Pengembang Nusantara (HIPNU) serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

Ara menjelaskan Kementerian PKP sebagai instansi pemerintah harus mau mendengar masukan dari mitra kerja Kementerian PKP.

Selain itu juga menegaskan kepada para pengembang untuk segera melaporkan apabila ada pegawai Kementerian PKP yang melakukan tindakan korupsi dalam pembangunan perumahan.

"Silakan pengembang untuk mengadukan apabila ada pegawai Kementerian PKP yang melakukan korupsi melalui kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) di Nomor WhatsApp 0812-88888-911," kata Ara.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah mendorong pelaksanaan pembebasan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan percepat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Sebelumnya diketahui, ada beberapa Pemerintah Daerah (Pemda) di Jateng yang belum menjalankan kebijakan tersebut seperti Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes, Purbalingga, Grobogan, Rembang, maupun Jepara.

Hal ini dilakukan untuk menyukseskan Program 3 Juta Rumah yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

"Ini menjadi salah satu program pro-rakyat Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan hunian layak dan berkualitas untuk rakyat," terang Ara dilansir dari rilis, Senin (28/4/2025).

Ara pun meminta para pengembang di Jawa Tengah tetap menjadi pengembang yang berintegritas dan bertanggungjawab membangun rumah berkualitas untuk rakyat sesuai arahan Presiden.

"Kami ingin mendapatkan masukan serta saran yang produktif serta kendala yang dihadapi di lapangan dari para pengembang di Provinsi Jawa Tengah," lanjutnya.

Sementara Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PKP Didyk Choiroel dan Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Aziz Andriansyah juga menyampaikan berbagai program dan kebijakan Kementerian PKP dalam kebijakan tata kelola pembangunan perumahan serta upaya pengendalian risiko di sektor perumahan.

"Tetap semangat ya bangun rumah untuk rakyat. Pemerintah telah mengalokasikan alokasi pendanaan untuk 220.000 unit rumah bersubsidi dan bisa dimiliki oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan KPR FLPP (Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan," tandas dia.

DEPOK, KOMPAS.com – Sebanyak 100 unit rumah di Perumahan Al Fatih yang terletak di Sawangan, Kota Depok, disegel oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada Kamis (24/4/2025).

Dari total tersebut, 60 rumah sudah dihuni oleh warga, sementara 40 rumah lainnya telah siap untuk diserahkan kepada calon penghuni.

Langkah penyegelan ini diambil oleh Satpol PP setelah mereka menemukan dugaan bahwa pengembang perumahan tidak memiliki izin untuk melaksanakan pembangunan.

Sebelum penyegelan, Satpol PP telah mengirimkan tiga surat peringatan (SP) kepada pengembang untuk menyelesaikan urusan perizinan.

Penjelasan pengembang

Tim Legal Perumahan Al Fatih, Prayanwar Wirama, mengungkapkan mereka telah mengajukan izin mendirikan bangunan (IMB) sebelum pengiriman SP pertama.

Namun, permohonan izin tersebut ditolak dengan alasan bahwa lahan yang digunakan untuk pembangunan direncanakan akan dijadikan situ.

"IMB belum ada, tapi bukan karena kami tidak mengurus. Sejak awal kami sudah ajukan izin, tapi ditolak karena lahan ini disebut akan dijadikan situ buatan," uca Wirama saat dikonfirmasi, Kamis (24/4/2025).

"Tapi sejak perumahan dibangun, situ itu tidak pernah ada," kata Wirama menambahkan.

Lahan yang disebut akan dibuat situ memiliki luas delapan hektar, sedangkan Perumahan Al Fatih mengambil dua hektar lahan yang berstatus tanah situ.

Meskipun perencanaan situ telah ada sejak 1983, hingga saat ini tidak ada pembangunan yang terlihat dilakukan hingga perumahan berdiri pada tahun 2023.

"Yang ditetapkan sebagai situ kan 8 hektar, tapi 2 hektar yang dimiliki Perumahan Al Fatih masih berstatus tanah situ,” sambung Wirama.

Saat ini, pihak perumahan telah mengajukan uji materi kepada Mahkamah Agung (MA) untuk memastikan status kepemilikan lahan dan legalitas pembangunan yang telah berlangsung.

Kondisi perumahan setelahpenyegelan

Setelah penyegelan, warga yang sudah menghuni rumah di Perumahan Al Fatih tetap menjalankan aktivitas sehari-hari dengan tenang.

Menurut salah seorang warga yang ditemui di lokasi, permasalahan antara pengembang dan pemerintah sudah berhasil diselesaikan.

“Sudah kok, sudah clear intinya. Tadi juga sudah dijelaskan, sudah ada pertemuan, anggota DPRD juga ke sini buat bantu,” terang warga tersebut pada Sabtu (26/4/2025).

Berdasarkan pengamatan Kompas.com, kondisi perumahan ini terbilang kondusif dan jauh dari kebisingan.

Kendaraan bermotor tampak keluar-masuk di kawasan perumahan yang dijaga oleh petugas keamanan.

Di sisi lain, anak-anak juga terlihat bermain dengan tenang di area terbuka, menggambarkan suasana yang nyaman meskipun tengah menghadapi situasi penyegelan.

BOGOR - Dalam 5 tahun terakhir pembangunan perumahan di Sentul, Bogor kian agresif. Bahkan saat pandemi Covid-19, perumahan di kawasan Sentul kian bertambah.

Salah satu konsentrasi pengembangan perumahan di kawasan ini berada di sekitaran pintul tol Sirkuit Sentul dan Sentul Selatan. Perumahan yang dikembangkan kebanyakan berkonsep eco living. Saat pandemi lalu mainset untuk memilih tempat tinggal yang sehat menjadi kebutuhan. Dan mengubah pilihan masyarakat akan tempat tinggal. Lingkungan yang hijau, udara yang segar telah menjadi keharusan.

Nurul Yaqin Direktur Marketing PT Artha Alam Prima Lestari (PT AAPL) mengatakan, selain memiliki kondisi lingkungan dan alam yang bagus, kawasan Sentul didukung oleh infrastruktur yang baik seperti adanya 2 pintul tol yaitu Sirkuit Sentul dan Sentul Selatan. Selain itu nantinya juga akan ada jalur LRT di kawasan Sentul.

Menurutnya, kawasan Sentul saat ini adalah area sunrise property. "Infrastruktur menjadi kunci perkembangan kawasan Sentul dan menjadi daya tarik bagi konsumen, untuk investasi atau sebagai tempat tinggal," kata Nurul Yaqin saat grand launching D'Amandita, Sabtu (26/4/2025).

Direktur Utama PT AAPL Nenta Paeng menegaskan, perkembangan Sentul dalam beberapa tahun terakhir ini terkerek naik karena banyaknya pengembang yang mengembangkan perumahan di Sentul. Menariknya, pengembangan yang dilakukan menyasar segmen menengah atas dengan produk yang bagus dan memiliki konsep menarik.

?Pengembang besar sudah banyak masuk ke kawasan Sentul hingga ke ujung tol Jagorawi. Karena secara geografis keberadaan ruas tol Jagorawi menguntungkan kawasan Sentul. Fasilitas yang ada di kawasan Sentul pun sangat beragam, mulai dari rumah sakit, area wisata, sekolah, gaya hidup hingga kuliner yang kian beragam,? jelasnya.

Nurul menambahkan, ketertarikan masyarakat untuk tinggal di Sentul salah satunya karena faktor emosional dengan lingkungan yang hijau, udara yang segar di Sentul. Untuk itu kami mengembangkan proyek D?Amandita karena mengikuti kebutuhan market.

?Sebelumnya, pasar atau konsumen saat pandemi terbiasa dengan gaya hidup sehat seperti berolahraga, mencari udara yang segar hingga mencari rumah yang sehat dengan fasilitas yang mendukung gaya hidup sehat. Makanya kita hanya memanfaatkan 45% kawasan D?Amandita untuk bangunan, selebihnya area terbuka,? jelasnya.

Nurul menambahkan, D?Amandita mengusung konsep Smart Living Pure Nature. Memadukan material ramah lingkungan dengan konsep rumah yang memiliki banyak pencahayaan dan juga sirkulasi udara yang bagus.

Progres Penjualan
Dipasarkan sejak akhir 2024, D?Amandita sudah terjual 2 cluster pertama yang jumlah totalnya 300-an unit. Kecepatan penjualan ini karena D?Amandita memberikan produk yang berbeda dengan yang lain.

Ia mencontohkan, untuk tipe terkecil 72/36 memiliki fasilitas yang sama dengan tipe besar yaitu 120/120 yaitu sama-sama memiliki solar panel dan smart doorlock . ?Untuk tipe terkecil 72/36 kita tawarkan dengan harga terjangkau, Rp700 jutaan. Selain itu kita juga ada tipe 84/45, 84/60 (2 lantai dan 120/120 (2 lantai),? jelas Nurul sambal menjelaskan D?Amandita terdiri dari 9 cluster.

Dalam pengembangan cluster di D?Amandita, PT AAPL membatasi jumlah unit rumahnya, 1 cluster paling banyak hanya terdiri dari 160 unit rumah. Hal ini dilakukan agar traffic dalam cluster lebih nyaman, selain itu agar interaksi warga cluster semakin mudah karena jumlahnya tak banyak.

Terkait fasilitas, Nurul menjelaskan bahwa ada club house utama yang cukup besar namun tetap membangun club house mini di setiap 2 cluster. Tak hanya itu, di ruas jalan Boulevard yang lebar juga disediakan area jogging track, pedestrian, jalur sepeda dan juga common area. Berbagai fasilitas yang ada ini dikembangkan dengan matang dan menjadi satu kesatuan kawasan D?Amandita yang luasnya mencapai 41 hektare.

Malang -

Sejumlah rumah yang berada di kompleks villa Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang terdampak longsor. Kejadian ini sempat viral di media sosial.

Dari video yang beredar memperlihatkan bagian belakang sejumlah rumah longsor. Terlihat juga satu alat berat tengah membongkar bangunan rumah yang terdampak.

Dari keterangan yang dihimpun menyebutkan bahwa longsor terjadi pada Sabtu (26/4/2025), pukul 03.00 WIB.

"Informasi yang kami terima dari pihak desa, memang terjadi longsor di kawasan perumahan di Desa Sumbersekar, Dau," ujar Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang Sadono Irawan saat dikonfirmasi, Sabtu siang.

Sadono menyebut, bahwa longsor terjadi pada pukul 3 pagi. Tidak ada laporan adanya korban dalam insiden tersebut. "Kejadian tadi jam 3 pagi," sebutnya.

Namun sadono menjelaskan bahwa peristiwa yang terjadi bukan merupakan bencana tanah longsor. Melainkan akibat dari aktivitas alat berat yang kemudian mempengaruhi struktur tanah di kawasan perumahan tersebut.

"Longsor yang terjadi bukan kategori bencana alam. Melainkan dampak dari aktivitas alat berat," tegas Sadono.

Pihaknya menyebut ada beberapa rumah yang terdampak longsor dan untuk penanganan berikutnya telah dilakukan oleh pengembangan perumahan.

"Ada beberapa rumah terdampak, empat atau lima dan sudah dalam penanganan pengembang," pungkasnya.

(abq/iwd)

Makassar -

Warga perumahan CitraLand Tallasa City di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), mengeluhkan buruknya kualitas air dan sejumlah masalah pada bangunan rumah mereka. Manajemen CitraLand Tallasa City pun mengaku terbuka dan bertanggungjawab atas keluhan warga tersebut.

Warga perumahan tersebut menggelar aksi damai di Kantor Pemasaran CitraLand Tallasa City, Jalur Lingkaran Barat, Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Sabtu (26/4/2025) pukul 11.00 Wita. Mereka memprotes kualitas air yang menyebabkan gatal-gatal.

"Jadi pembicaraan dari grup-grup WA (WhatsApp) yang dikeluhkan pertama kali itu adalah air, air sangat mahal Rp 10 ribu per meter kubik dan ada biaya Abonemen atau dipakai tidak dipakai tetap bayar Rp 100 ribu atau 10 kubik. Itu cas minimalnya" ujar warga bernama Jemi kepada detikSulsel di lokasi aksi.

"Dan masalah kualitas juga airnya sangat licin, kita sudah pernah tinjau ke lokasi katanya sudah ada air PDAM masuk. Tapi yang diterima mayoritas warga itu bukan kualitas PDAM karena masih licin bahkan masih ada kotoran itu sering di foto dan diupload warga di grup WA," sambungnya.

Jemi mengatakan masalah kualitas air sudah pernah dilaporkan warga ke pihak CitraLand. Bahkan, kata dia, pada tahun 2024 lalu, pihak CitraLand sempat melakukan inspeksi ke sejumlah rumah warga.

"Memang terbukti bahwa airnya pada saat itu masih licin dan di kran, kran yang ada saringannya kran wastafel cuci piring itu ada pasirnya. Itu yang pertama masalah kualitas air," tuturnya.

Tak hanya soal air, Jemi juga menyoroti buruknya kualitas bangunan di Tallasa City. Dia mengungkapkan hampir semua tipe rumah, baik besar maupun kecil mengalami kebocoran.

"Rumah-rumah yang di blok A hampir semua diperbaiki. Jadi memang kualitas bangunannya memang jauh dari yang diharapkan, banyak yang bocor, banyak yang retak, bahkan ada pondasinya yang turun," ungkapnya.

Warga juga mempersoalkan kenaikan tarif iuran pemeliharaan lingkungan dan kebersihan (IPLK) yang dinilai sepihak. Jemi mengatakan warga tidak diberi kesempatan untuk mengoreksi isi Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) yang menjadi dasar penyesuaian tarif.

"IPLK ini hampir setiap tahun dinaikkan secara sepihak oleh (manajemen) Citra kita pernah menanyakan ke sana diskusi tapi selalu dijawab bahwa warga sudah menandatangani SPJB dan memang di SPJB itu tidak ada pilihan bagi warga karena waktu itu tidak ada kesempatan untuk mengoreksi nah itu yang warga keluhkan," bebernya.

Sementara itu, Manager Teknik CitraLand Tallasa City Makassar Wandy Lionardy menanggapi berbagai keluhan warga. Dia mengatakan perbaikan dilakukan secara selektif karena beberapa rumah sudah direnovasi oleh pemiliknya.

"Sampai hari ini juga saya tetap memperbaiki dan tentunya pasti kita lihat juga kes per kes tidak semua kita perbaiki karena biasa customer sudah renovasi, sudah melakukan perubahan, sudah melakukan modifikasi," katanya.

Wandy menegaskan pihaknya selalu terbuka terhadap keluhan warga dan siap bertanggung jawab atas kerusakan rumah. Dia mengatakan retak halus pada bangunan merupakan hal yang wajar dan bisa terjadi pada rumah siapa saja.

"Yang bilang 2-3 tahun retak yah kami bertanggung jawab tapi dengan catatan bahwa bukan berarti bahwa retak itu tidak mungkin tidak terjadi, retak halus apa bapak ibu mungkin juga para media mungkin rumahnya ada sedikit retak-retak iyakan itukan bagi customer yah," tegasnya.

Terkait air bersih, Wandy menjelaskan bahwa sejak awal sudah ada penjelasan dalam PPJB antara pihak CitraLand Tallasa City dan pembeli. Dia menuturkan pihaknya berupaya memberikan yang terbaik, salah satunya dengan meminta PDAM untuk masuk ke kawasan tersebut.

"Kami pastinya memberikan tetap memberikan yang terbaik makanya kami meminta PDAM untuk masuk. Sampai hari ini kami hanya mendapat air PDAM via FKS yang merupakan partner kami," bebernya.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan penetapan tarif IPLK disesuaikan dengan kebijakan yang berlaku, termasuk kebijakan Upah Minimum Kota (UMK). Dia mencontohkan, untuk pembayaran gaji keamanan di kawasan tersebut, pihaknya tidak bisa membayar di bawah standar UMK.

"Jadi memang disana juga ada penetapan tarif IPL itu ada mengikuti berdasarkan pihak pertama dari waktu ke waktu dari masa ke masa menyesuaikan dengan kebijakan masing-masing kebijakan UMK," pungkasnya.

(hsr/asm)

Jakarta -

Sebuah unggahan menyebutkan terjadi pencurian sepeda motor milik warga di perumahan kawasan Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat (Jabar), viral di media sosial, hilang. Sebanyak tiga unit sepeda motor disebutkan hilang dalam semalam.

Dalam unggahan yang dilihat, Sabtu (26/4/2025), peristiwa disebut terjadi pada dini hari tadi. Tiga sepeda motor tersebut milik orang dari rumah yang berbeda.

Ketiga korban disebut tinggal dalam satu deret blok perumahan. Unggahan tersebut juga memperlihatkan video tiga orang mengendarai sepeda motor.

Mulanya, mereka melintas di area dalam perumahan. Kemudian ada tiga pengendara motor terlihat melewati pagar perumahan. Belum diketahui apakah tiga pengendara motor tersebut orang yang sama atau bukan.

Dikonfirmasi, Kapolsek Gunung Sindur Kompol Budi Santoso mengatakan pihaknya belum menerima laporan kejadian tersebut hingga saat ini.

"Belum ada, dari semalam nihil belum ada LP (laporan polisi)," kata Budi.

Meski demikian, dia mengatakan akan meminta anggotanya untuk mengecek. Untuk memastikan kebenaran informasi pencurian tiga sepeda motor tersebut.

"Nanti saya minta Bhabinnya ada atau nggak. Barusan saya kirim juga ke piket," tuturnya.

Lihat juga Video: Polisi Ringkus Pelaku Spesialis Curanmor di Gorontalo, 9 Motor Disita

(rdh/aud)

MAKASSAR, iNewsCelebes.id - Kebakaran hebat melanda kawasan padat penduduk di Jl. A Mangerangi Lorong 9, Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, pada Sabtu (26/4) siang.

Peristiwa terjadi sekitar pukul 13.15 WITA dan baru berhasil dipadamkan satu setengah jam kemudian, tepatnya pukul 14.45 WITA. Penyebab kebakaran diduga arus pendek listrik dari salah satu rumah warga.

Petugas pemadam kebakaran Kota Makassar yang diterjunkan ke lokasi langsung berjibaku memadamkan api.

“tadi pak sekitar jam 1 kejadiannya, nabilang warga gara-gara korsleting listrik, untung pemadam cepatji datang”, ujar, Adnan, salah satu warga ditemui di lokasi. Sabtu, (26/04)

Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Makassar, sebanyak 7 rumah mengalami rusak berat, dan 3 rumah lainnya terdampak.  Akibat kebakaran ini, sebanyak 8 kepala keluarga (KK) dengan total 25 jiwa terdampak, terdiri dari:

Dinas Sosial dan pihak terkait terus berkoordinasi untuk menyalurkan bantuan dan mendirikan posko penanganan sementara bagi para korban.

Sementara itu, penyebab pasti kebakaran hebat ini masih dalam penyelidikan pihak Kepolisian. 

Editor : Muhammad Nur

Jakarta -

Banyak perumahan mewah dan megah di Jakarta Barat. Begitu juga dengan resto atau tempat makan enak yang lokasinya di dalam perumahan.

Tren kuliner enak tak hanya meliputi resto atau kafe kekinian saja. Tapi belakangan banyak restoran, tempat makan sampai penjual makanan enak yang lokasinya berada di dalam perumahan.

Salah satunya di kawasan Jakarta Barat, ada banyak perumahan ternama di sana dan beberapa menjual makanan enak. Misalnya menu makanan rumahan dari katering legendaris yang sudah ada sejak dulu. Lalu di dalam perumahan di Jakarta Barat juga ada kafe sampai nasi ulam untuk sarapan.

Berikut lima rekomendasi kulineran di dalam perumahan di Jakarta Barat:

1. Nasi Ulam Berkat

Makan Enak di Dalam Perumahan di Jakarta Barat, Bisa Mampir ke 5 Resto Ini Foto: Site Culinary/Instagram

Sudah jualan sejak tahun 2005, Nasi Ulam Berkat ini jadi salah satu kulineran enak yang banyak direkomendasikan di dalam perumahan Permata Buana. Tepatnya di Blok E1 No. 59, JL. Pulau Pelangi, Kembangan Utara, Jakarta Barat.

Menu makanan yang ditawarkan memang sederhana yaitu nasi ulam khas Betawi. Bisa pesan nasi ulam komplit sudah dapa kacang, ikan teri, telur dadar, tahu, kentang, dendeng, semur daging dan kerupuk dengan harga Rp 40.000.

Kalau mau pesan yang lauk standar juga bisa, seporsi nasi ulam standar sudah termasuk kacang, ikan dan telur dadar kisaran dari harga Rp 16.000 saja.

2. Rahayu Kitchen

Rahayu Kitchen : Sedap Mantap! Nasi Tempong Wagyu dan Nasi Madura Foto: detikFood

Rahayu Kitchen, yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial, merupakan rumah makan keluarga yang terletak di dalam kawasan perumahan Puri Indah, Jakarta Barat. Tempat makan ini berawal dari usaha katering rumahan yang telah dirintis oleh Ibu Rahayu sejak puluhan tahun silam.

Meski ukuran tempatnya tidak besar,tapi tempatnya nyaman dan mengingatkan pada suasana makan di rumah sendiri. Menu yang ditawarkan pun mengangkat kekayaan kuliner Nusantara, khususnya masakan khas Jawa yang akrab di lidah banyak orang.

Bagi yang ingin datang bersama keluarga, beberapa menu unggulan patut dicoba. Antara lain Nasi Tempong Wagyu, Nasi Madura, Nasi Goreng Babat, hingga Rujak Manis Rahayu yang segar. Rentang harga makanannya pun cukup bersahabat, yakni sekitar Rp40.000 per porsi.

3. Pizza Peperino

Makan Enak di Dalam Perumahan di Jakarta Barat, Bisa Mampir ke 5 Resto Ini Foto: Site Culinary/Instagram

Jika biasanya gerai atau restoran pizza kekinian biasa ditemukan di dalam mal hingga kawasan tempat nongkrong, berbeda dengan gerai pizza satu ini yang lokasinya berada di dalam perumahan mewah di Jakarta Barat. Terletak di area perumahan mewah di Permata Mediterania, Srengseng, Jakarta Barat, gerai Pizza Pepperino berhasil menarik perhatian foodies yang penasaran dengan pizza yang mereka sajikan.

Salah satunya menu andalan mereka yaitu The Signature (Large: Rp 349.000). Menu pizza jumbo ukuran 35 cm ini terdiri dari 50 iris pepperoni. Selain The Signature, Pepperino juga memiliki varian pizza dari tuna yaitu Tuna Truffle. Harganya Rp 349.000 untuk ukuran large dengan besar mencapai 35cm. Terakhir ada Pizza Cheese Bomb (Rp 229.000), itu lebih ke Chicago Style. Bentuknya seperti pie.

Menu ini fokus memadukan empat jenis keju yang berbeda, dari olesannya menggunakan Cheese sauce, kemudian ditaburkan keju mozzarella, red cheddar dan blue cheese, keju bercak jamur yang viral beberapa waktu lalu.

4. Rona Roastery

Makan Enak di Dalam Perumahan di Jakarta Barat, Bisa Mampir ke 5 Resto Ini Foto: Site Culinary/Instagram

Bagi penikmat kopi, jangan lewatkan untuk mampir ke kafe slow bar yang satu. Kafenya disebut-sebut sebagai hidden gem, karena berlokasi di dalam komplek perumahan. Kafe slow bar tersebut bernama Rona Roastery. Meskipun masih terbilang baru, tetapi kafe ini sudah banyak menarik perhatian bagi penikmat kopi.

Rona Roastery berlokasi di Jalan Kencana Elok Timur II No.20 Blok K3, Kembangan, Jakarta Barat. Semua kopi yang ditawarkan di sini diseduh dengan teknik manual brew. Harganya terbilang terjangkau, kisaran dari Rp 25.000 - Rp 50.000.

Tak kalah menarik ada kopi mocktail Yuzu yang disajikan dengan sirup markisa. Racikan kopi ini memiliki karakteristik rasa yang segar dan fruity.

5. Bakmi Ling Ling

Makan Enak di Dalam Perumahan di Jakarta Barat, Bisa Mampir ke 5 Resto Ini Foto: Site Culinary/Instagram

Menikmati bakmi dengan isian daging ayam dan daging babi bisa mampir di warung ini. Nama tempatnya adalah Bakmi Ling Ling yang berlokasi di komplek Puri Indah, Jakarta Barat.

Seporsi bakmi ayam dan babi di sini dibanderol sekitar Rp 40.000. Untuk mienya sendiri menggunakan mie karet, sehingga teksturnya kenyal dan ukurannya besar.

Baik daging ayam hingga daging babinya disajikan royal. Enak dipadukan dengan kuah kaldu yang ringan dan gurih. Supaya makin spesial, kamu bisa pesan bakso goreng yang renyah dengan cita rasa udang.

(sob/odi)

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mendapatkan keluhan dari pengembangan terkait permasalahan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) yang dinilai menghambat masyarakat mendapatkan KPR Perumahan .

"Kami mengajak pengembang dan perbankan untuk berdiskusi langsung dengan OJK terkait SLIK ini. Sebab masih banyak pengembang yang menyampaikan bahwa ada masyarakat yang ingin memiliki rumah namun terganjal SLIK," ujar Menteri PKP dalam keterangan resmi, Jumat (25/4/2025).

Guna mencari solusi bersama atas permasalahan tersebut, Menteri PKP mengajak para Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan seperti REI, APERSI, Himperra, Apernas, Apernas Jaya, Asprumnas dan Pengembang Indonesia dan perwakilan Bank Mandiri, BNI, BRI, BSI, BTN dan Bank BJB untuk bertemu dan berdiskusi langsung dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Yusuf Ateh.

Pertemuan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas masukan para pengembang yang mengalami masalah ketika banyak konsumen yang harusnya bisa memiliki rumah dengan KPR bersubsidi namun terganjal SLIK OJK.

"Kementerian PKP sebagai fasilitator tentunya harus bisa mengajak semua pihak untuk duduk bersama dan mencari atas masalah ini. Apalagi saat ini pemerintah ingin kemudahan akses masyarakat untuk memiliki rumah," katanya.

SLIK OJK merupakan sistem yang dikelola oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang menyimpan informasi mengenai riwayat kredit debitur di berbagai lembaga keuangan. Sistem ini berfungsi untuk memberikan pelayanan informasi keuangan, termasuk penyediaan informasi debitur (iDeb).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menyatakan, OJK telah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada seluruh Direksi Bank Umum dengan Nomor S-2/D.03/2025 tanggal 14 Januari 2025 perihal Dukungan terhadap program pemerintah dalam pengadaan rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan peningkatan kualitas pelaporan SLIK.

"SLIK pada dasarnya menjadi masalah bagi masyarakat yang ingin KPR. Kami juga menjalin kerjasama dengan perbankan agar terus mensukseskan Program 3 Juta Rumah," pungkasnya.

IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan mempermudah masyarakat saat mengajukan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR).

Langkah ini diambil setelah Maruarar mendapatkan keluhan dari pengembangan terkait permasalahan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dinilai menghambat masyarakat mendapatkan KPR.

"Kami mengajak pengembang dan perbankan untuk berdiskusi langsung dengan OJK terkait SLIK ini. Sebab masih banyak pengembang yang menyampaikan bahwa ada masyarakat yang ingin memiliki rumah namun terganjal SLIK," kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Jumat (25/4/2025).

"Kementerian PKP sebagai fasilitator tentunya harus bisa mengajak semua pihak untuk duduk bersama dan mencari atas masalah ini. Apalagi saat ini pemerintah ingin kemudahan akses masyarakat untuk memiliki rumah," katanya.

SLIK OJK merupakan sistem yang dikelola oleh OJK yang menyimpan informasi mengenai riwayat kredit debitur di berbagai lembaga keuangan.

Sistem ini berfungsi untuk memberikan pelayanan informasi keuangan, termasuk penyediaan informasi debitur (iDeb).

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menyatakan, OJK telah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada seluruh Direksi Bank Umum dengan Nomor S-2/D.03/2025 tanggal 14 Januari 2025 perihal Dukungan terhadap program pemerintah dalam pengadaan rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan peningkatan kualitas pelaporan SLIK.

"SLIK pada dasarnya menjadi masalah bagi masyarakat yang ingin KPR. Kami juga menjalin kerjasama dengan perbankan agar terus mensukseskan Program 3 Juta Rumah," kata dia.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Bisnis.com, Jakarta — Kementerian Hukum menyebut kini masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) semakin mudah membangun serta memperoleh rumah.

Pasalnya, Kemenkum sudah harmonisasi rancangan peraturan menteri perumahan dan kawasan pemukiman nomor 5/2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menjelaskan Kemenkum menerima surat permohonan harmonisasi dari Sekretaris Jenderal PKP pada 16 April lalu. Kemudian tahap harmonisasi diselesaikan dalam waktu satu hari, dan peraturan tersebut telah berlaku mulai tanggal 22 April 2025.

“Jadi telah terbit surat selesai harmonisasi nomor: PPE.PP.01.05-1374 17 April 2025 dan per 22 April kemarin sudah berlaku,” tuturnya di Jakarta, Jumat (25/4/2025).

Dia juga menjelaskan bahwa ada tiga poin penting yang dibahas dalam rancangan peraturan menteri perumahan dan kawasan pemukiman tersebut.

Pertama itu adalah pencantuman besaran penghasilan, kedua pemisahan pengaturan mengenai besaran penghasilan MBR ke dalam BAB tersendiri dan terakhir yaitu perubahan rincian mengenai zonasi wilayah dan besaran nilai penghasilan orang dan perseorangan.

“Dari hasil harmonisasi maka terdapat tiga ruang lingkup di rancangan permen ini, yaitu besaran penghasilan MBR, kriteria MBR, kemudian persyaratan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR,” katanya.

Dia berharap terbitnya peraturan ini dapat mendukung terwujudnya program Presiden Prabowo untuk membangun 3 juta rumah untuk masyarakat MBR.

“Saya berharap dengan peraturan ini bisa membuat gairah pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana program Presiden Prabowo bisa lebih mudah diwujudkan,” ujarnya.

Untuk diketahui, harmonisasi merupakan salah satu fungsi dari Kemenkum yang dijalankan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP). Harmonisasi menjadi salah satu tahapan yang wajib dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Harmonisasi dilakukan agar menyelaraskan substansi rancangan peraturan perundang-undangan dengan Pancasila, UUD 1945, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat, dan putusan pengadilan, serta teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Harmonisasi juga dilakukan untuk menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur.