MATARAM, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan keprihatinannya terhadap fenomena rumah susun yang banyak tidak dihuni di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Salah satu penyebab dari masalah ini adalah adanya pemaksaan oleh pejabat setempat untuk menggunakan lahan tertentu sebagai lokasi pembangunan rumah susun.

Pandangan ini diungkapkan Fahri dalam kegiatan Rapat Koordinasi Desain Penataan Perumahan dan Permukiman di Provinsi NTB pada Jumat (17/1/2025).

"Ada kemungkinan maksain lahan tertentu, harus dibeli di situ, harus dibangun di situ, padahal itu tidak layak. Itu sudah ada motif jahat di situ," tegas Fahri.

Lebih lanjut Fahri menjelaskan, permasalahan rumah susun yang tidak terhuni sering kali disebabkan oleh perencanaan yang tidak tepat.

Ia menilai, pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan desain rumah susun tersebut diduga tidak jujur dan tidak transparan.

"Kalau ada perencanaan tidak benar, maka itu layak untuk diperiksa," ujar dia.

Wakil Ketua Partai Gelora itu juga menekankan pentingnya untuk tidak membangun fasilitas publik hanya untuk kepentingan politik.

Sebab, kata dia, hal semacam itu hanya akan berujung pada ketidakbermanfaatan bangunan bagi masyarakat.

"Akhirnya rumah kosong, rusun kosong, rusak, terbengkalai. Uang rakyat semua itu," tambah dia.

Fahri pun meminta agar seluruh instansi terkait mematangkan perencanaan pembangunan yang dimulai dari tingkat dasar.

"Pokoknya gini, kegagalan di masa lalu tidak boleh kita ulangi ke depan. Kita harus merencanakan sesuatu yang bermanfaat bagi rakyat," cetus dia.

Dengan pernyataan ini, Fahri Hamzah berharap agar ke depan, pembangunan rumah susun di NTB dapat dilakukan dengan lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

MATARAM, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menegaskan seluruh pihak untuk tidak lagi menggunakan lahan sawah sebagai tempat membangun perumahan.

"Tolong semua pihak tolong jangan lagi ambil lahan produktif terutama beras untuk membangun bangunan," katanya saat menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Desain Penataan Perumahan dan Permukiman di Provinsi NTB, Jumat (17/1/2025) sore.

Hal tersebut disampaikannya untuk mengurangi pembangunan yang dapat menyisihkan lahan untuk menanam swasembada.

Fahri menyebut, perintah tersebut langsung dari Presiden RI, Prabowo Subianto.

"Jadi ini tolong perhatian bersama. Presiden telah mengeluarkan instruksi dan perintah tidak boleh ada lagi yang membangun di sawah," tegasnya.

Menurutnya, masyarakat seharusnya kreatif dengan tidak menggunakan lahan sawah terus-menerus untuk membangun tempat tinggal.

Rumah yang telah dibangun seharusnya diperbaiki dan dikembangkan.

"Bisa ditambah space-nya, ditambah tetangganya, dan sebagainya," ujarnya.

Penataan kawasan menjadi prioritas di kementerian tersebut.

Kawasan pedesaan diorientasikan untuk memperbaiki dan mengembangkan bangunan yang sudah terbangun. Sedangkan di kota, orientasi pembangunan rumah susun menjadi prioritas.

"Kalau di kota karena numpuk, tanahnya mahal, tentu kita lebih dorong rumah susun," jelasnya.

Dalam kegiatan tersebut, Wakil Ketua Partai Gelora tersebut menyampaikan keinginannya untuk menjadikan NTB sebagai contoh penataan kawasan yang baik.

Dia pun meminta seluruh instansi terkait menyiapkan rencana yang terarah. Dia juga menyebut anggaran telah tersedia dan besar kemungkinan daerah NTB menjadi prioritas.

"Uangnya ada, sekali lagi uangnya ada. Cuma idenya harus kuat, jangan sembarangan bikin rumah susun di tempat yang tidak ada dihuni orang. Hal-hal ini jangan kita biarkan lagi," cetusnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang menegaskan, Program 3 Juta Rumah diberikan secara gratis kepada masyarakat extremely poor (sangat miskin atau miskin ekstrem).

Bonny meluruskan, program ini hanya untuk mengentaskan kemiskinan, bukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang mampu mencicil Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Saat ini, kriteria masyarakat yang mendapatkan rumah gratis tersebut tengah digodok.

Skemanya, pemerintah akan membayarkan cicilan sebesar Rp 600.000 per bulan dengan tenor selama 25 tahun.

Informasi tersebut disampaikan Bonny saat dalam "Ngobrol Santai" bersama Asosiasi Pengembang Perumahan Subsidi Indonesia (APERSI) di Jakarta, Jumat (17/1/2025).

"Ini juga masih sementara, karena masih tarik ulur di DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan). Ada permohonan Rp 500 (ribu) aja lah. Ya di DJKN, ini kita tetap Rp 600 (ribu per bulan)," ungkap Bonny.

Program tersebut akan dilaksanakan di 75.000 desa, dan masing-masing desa akan dibangun sebanyak 25 unit rumah.

Sebelumnya, Bonny mengatakan, program 3 juta rumah akan disalurkan secara gratis ke masyarakat yang membutuhkan.

Bonny mengungkapkan hal itu dalam tayangan I BUSINESS TALK bertajuk “Proyek 3 Juta Rumah Prabowo, Minim Fulus dan Tanpa Arah?” di Kompas TV pada Selasa (14/1/2025).

“Kalau sekarang pemerintah bayarin duit, bayarin kan dia yang membayar. Kalau dulu kan buruh yang bayar. Buruh itu cuma dapat relaksasi MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) itu,” tuntas Bonny.

Mataram (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman menjamin keberhasilan pembangunan rumah susun karena setiap pengajuan proyek kini harus didahului perencanaan yang matang.

"Kegagalan perencanaan di masa lalu tidak boleh kita ulang ke depan. Kita harus merencanakan sesuatu yang bermanfaat bagi rakyat," kata Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Fahri Hamzah saat melakukan kunjungan kerja di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Jumat.

Fahri menjelaskan program perumahan di desa-desa saat ini lebih berorientasi kepada penataan kawasan agar rumah menjadi lebih baik dan hubungan antara tetangga kian kuat.

Di perkotaan, imbuhnya, harga tanah yang mahal membuat penyediaan perumahan dan penataan kawasan lebih berfokus kepada pembangunan rumah susun. Fasilitas lift perlu diberikan kepada rumah susun yang memiliki ketinggian di atas tiga lantai.

"Uang ada cuman idenya harus kuat, jangan sembarangan bangun rumah susun yang tidak akan dihuni orang," kata Fahri.

Lebih lanjut dia memandang bila ada hunian yang gagal itu akibat perencanaan yang tidak benar, sehingga proyek hunian gagal perlu diperiksa agar mengetahui penyebab kegagalan pembangunan.

Salah satu rumah susun yang gagal ada di Kayangan, Kabupaten Lombok Timur. Rumah susun yang diperuntukkan bagi nelayan berpenghasilan rendah itu kini ditinggalkan para penghuninya karena jarak yang terlalu jauh dari pantai dan ketinggian bangunan mencapai lima lantai tanpa fasilitas lift.

Kendala lain yang dihadapi rumah susun di Lombok Timur adalah ketiadaan sumber air bersih. Aktivitas pengeboran sumur air tanah sudah dilakukan hingga tujuh kali, namun tidak membuahkan hasil, padahal rumah susun itu sudah berdiri di sana.

Fahri berpesan kepada para pemangku kepentingan untuk tidak memaksakan proyek pembangunan ataupun penataan kawasan berlandaskan kepentingan politik apalagi balas budi.

"Jangan membangun sesuatu karena politik yang di-drop dari pusat akhirnya tidak bermanfaat, rumah kosong, rusun kosong, terbengkalai, dan rusak. Uang rakyat semua itu (yang dipakai membangun). Itu harus kami kurangi (hunian tanpa perencanaan matang) ke depan," pungknya.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto hari ini melakukan rapat terbatas untuk membahas perkembangan terkini program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sederet pejabat Kabinet Merah Putih tiba di Istana siang ini.

Hadir paling awal, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang merapat ke Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat sejak pukul 14.00 WIB. Dia mengatakan dirinya hadir untuk melaporkan perkembangan terkini program MBG.

"Ya kami dipanggil untuk membicarakan masalah program Makan Bergizi Gratis," sebut Dadan ditemui saat tiba di Istana, Jumat (17/1/2025).

Dadan juga mengaku akan memberikan laporan soal insiden keracunan makanan di Sukoharjo, Jawa Tengah. "Akan kami laporkan," katanya.

Menyusul Dadan, sekitar pukul 14.30 WIB menteri lain datang merapat. Antara lain, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi yang hadir bersamaan dengan Menteri UMKM Maman Abdurahman. Kemudian dilanjutkan dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti.

"Kita bahas soal Makan Bergizi, kita laporkan persiapannya koperasi dan UMKM, Kementerian Desa. Evaluasi menyeluruh nanti," sebut Budi Arie.

(hal/ara)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal tidak setuju apabila uang zakat dimanfaatkan untuk mendanai program makan bergizi gratis.

Cucun menyatakan, negara harus hadir mendanai program makan bergizi gratis, bukan malah menggunakan uang zakat untuk membiayai program andalan pemerintah itu.

"Lebih setuju, lebih tepat, bukan lembaga-lembaga seperti zakat atau infak segala macam," kata Cucun di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Cucun mendesak negara mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendanai program Makan Bergizi Gratis.

"Negara yang harus hadir. APBN, maksimalkan APBN," kata Cucun.

Wakil Ketua Umum PKB ini menilai Presiden RI Prabowo Subianto menginginkan APBN yang ada ini betul-betul tepat sasaran dan disalurkan kepada yang lebih berhak.

"Karena prinsip dasar daripada APBN ini sebetulnya untuk kemaslahatan rakyat," ujar dia.

Sebelumnya, wacana pemanfaatan dana zakat untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan Najamudin Bachtiar.

Menurut Sultan, masyarakat perlu berpartisipasi mendanai program makan bergizi gratis karena anggaran pemerintah tidak akan cukup untuk membiayai program tersebut.

“Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh,” ujar Sultan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Wacana ini lantas menuai kritik dari organisasi masyarakat Islam karena dana zakat semestinya hanya boleh dinikmati oleh golongan yang berhak, antara lain masyarakat fakir miskin.

Belakangan, Sultan memberi klarifikasi perihal usulannya yang menyebut agar zakat juga ikut mendanai program makan bergizi gratis.

Sultan mengatakan, yang dia maksud sebenarnya adalah pendanaan dengan zakat, infak, dan sedekah.

Hal tersebut Sultan usulkan mengingat pemerintah hanya memiliki anggaran untuk makan bergizi gratis sebesar Rp 71 triliun, yang artinya hanya cukup sampai Juli 2025.

"Karena memang sifat dan karakter asli bangsa kita sangat dermawan, suka menolong, dan gotong royong. Salah satu ide yang terlintas dan jika memungkinkan dengan melihat potensi zakat, infaq, dan sedekah," ujar Sultan kepada Kompas.com, Kamis (16/1/2025).

Sultan memahami bahwa zakat adalah syariat Islam yang telah diatur batasan golongan penerimanya.

Namun, infak dan sedekah sifatnya lebih fleksibel, baik jumlah, golongan penerima, dan hukumnya sunnah bagi yang bersedia untuk melakukannya.

Jakarta -

Membayangkan sebuah negara di mana semua anak bisa menikmati makanan bergizi tanpa bingung soal biaya. Itulah janji manis dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Biarpun terdengar mulia, apa kita siap menghadapi tantangan yang ada? Program ini tujuannya untuk memastikan setiap warga, bahkan yang rentan, mendapat asupan gizi cukup—bukan cuma sekadar mengenyangkan perut, tetapi juga membangun generasi yang sehat dan cerdas.

Sasaran program ini mencakup empat kelompok: peserta didik dari PAUD hingga SMA, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Dengan cakupan seluas ini, pemerintah harapannya bisa mengatasi varian masalah gizi yang membayangi Indonesia, termasuk stunting yang menempatkan Indonesia di posisi ke-115 dari 151 negara di dunia.

Angka 82,9 juta jiwa pada 2029 bukan tanpa data; itu merupakan harapan jutaan keluarga Indonesia untuk masa depan yang lebih baik. Walau, jalannya tak semudah itu. Program ini dimulai dengan 600.000 penerima pada Januari 2025 dan berkembang secara bertahap. Meski begitu, angka awal ini jauh dari target 3 juta anak dalam tiga bulan pertama yang dicanangkan Badan Gizi Nasional. Hal ini mengundang tanya: apa program ini terlalu ambisius atau justru kurang persiapan?

Rp 71 triliun—angka yang tampak fantastis untuk program pangan. Tapi, apakah itu cukup? Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan menyebut bahwa anggaran ini hanya mencukupi hingga Juni 2025. Untuk menutupi kebutuhan sampai akhir tahun, kita butuh tambahan Rp 140 triliun.

Anggaran yang besar ini punya untung dan rugi. Kejelasannya membuktikan komitmen pemerintah untuk mengatasi masalah gizi, walau mendorong kekhawatiran tentang beban fiskal negara. Sebaliknya, Kementerian Keuangan menyatakan bahwa program ini tidak akan meningkatkan defisit APBN yang sudah ditetapkan 2,53% pada 2025.

Bekerja Keras

Program MBG diluncurkan pada 6 Januari 2025. Ribuan anak sekolah, ibu hamil, dan balita akhirnya bisa menikmati makanan bergizi tanpa biaya. Peluncuran ini tak cuma acara seremoni. Dari balik layarnya, ribuan orang bekerja keras menyiapkan 190 dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh negeri. Setiap SPPG berkolaborasi dengan ahli gizi untuk memastikan makanan yang disajikan tidak sekadar mengenyangkan, namun juga memenuhi standar gizi.

Walau begitu, sejauh mana kita bisa yakin bahwa semua ini bisa berjalan mulus? Program MBG tak main-main dalam hal lingkupnya. Pada tahap awal, program ini sudah menjangkau 26 dari 38 provinsi di Indonesia. Dari Aceh hingga Papua Selatan, dari kota besar hingga pelosok desa, program ini berusaha menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan. Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah titik SPPG terbanyak, mencapai 57 titik yang tersebar di 53 kecamatan.

Ini menunjukkan besarnya skala dan kompleksitas logistik yang dihadapi dalam implementasi program ini. Keberhasilan program sebesar ini tidak lepas dari kolaborasi berbagai pihak. TNI Angkatan Udara, misalnya, tak hanya memberikan bantuan logistik, tetapi juga melibatkan masyarakat setempat dalam operasional dapur. UMKM juga berperan dalam program ini. Komite Inovasi Nasional (KIN) mendorong terlibatnya UMKM dalam rantai pasok MBG, memberi peluang bagi pengusaha lokal untuk berkontribusi dan mengembangkan usaha.

Pada hari pertama peluncuran, program ini berhasil menjangkau 400 hingga 600 ribu penerima manfaat, dengan harapan jumlah ini terus meningkat hingga 3 juta penerima antara Januari hingga April 2025. Di balik angka-angka tersebut, masalah tetap ada—kualitas tetap menjadi prioritas. Kita perlu memastikan bahwa program ini tidak cuma mengejar kuantitas, tapi juga menjaga standar kualitas gizi yang disajikan.

Mengurangi Biaya

Sebelumnya, Istana Negara menyampaikan informasi yang mengejutkan. Presiden Prabowo mengumumkan bahwa program MBG akan mengurangi biaya dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per porsi. Masyarakat menanggapi keputusan ini dengan berbagai cara. Banyak orang yang mempertanyakan, meski beberapa orang memakluminya.

"Kita ingin Rp 15.000, tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000. Kita hitung jumlah makanan yang cukup, berkualitas, dan bergizi untuk wilayah tersebut," ujar Prabowo pada Desember 2024. Meski begitu, banyak pihak meragukan kecukupan anggaran tersebut untuk menyediakan makanan bergizi yang memadai. Dengan anggaran Rp 10.000, pemerintah menghadapi problem untuk menyediakan makanan yang bergizi dan tidak sekadar mengenyangkan.

Fokus semestinya pada pangan hewani seperti susu, telur, ikan, daging, dan ayam, khususnya untuk ibu hamil dan balita. Faktanya, di beberapa daerah, Rp 10.000 hanya cukup untuk membeli nasi dan lauk sederhana seperti telur atau tempe, tanpa protein hewani yang memadai. Hal ini mengundang kebingungan akan kecukupan gizi, lebih-lebih bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan ibu hamil.

Kebutuhan Gizi Seimbang

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2019, Angka Kecukupan Gizi (AKG) untuk orang dewasa rata-rata 2.100 kalori per hari. Rinciannya meliputi 56-62 gram protein, 325-394 gram karbohidrat, dan 44-78 gram lemak. Tergantung pada usia dan jenis kelamin, kebutuhan anak-anak dan remaja berbeda.

Melihat standar AKG, ahli gizi punya pandangan kritis tentang menu dengan anggaran Rp 10.000. Ali Khomsan, ahli gizi dari IPB University, menegaskan bahwa sulit untuk memenuhi kebutuhan gizi seimbang, terlebih bagi anak-anak dan ibu hamil. Seharusnya pada pangan hewani seperti susu, telur, ikan, daging, dan ayam, kata Khomsan. Namun, dengan Rp 10.000, sulit untuk menyajikan lauk-lauk tersebut dalam satu porsi.

Anggaran Rp 10.000 jelas tidak cukup untuk memberantas stunting, karena kandungan gizi yang dihasilkan kurang memadai. Hal ini juga membikin penyedia makanan tertekan. Menariknya, meski dengan anggaran yang sama, variasi menu di berbagai daerah beragam. Di Tangerang, Rp 10.000 hanya bisa membeli nasi dengan lauk telur atau usus ayam, tempe, dan sayur. Sementara di Semarang, Medan, dan Gorontalo, menunya lebih beragam dengan adanya ikan dan udang.

Namun, di Jayapura, Papua, Rp 10.000 hanya cukup untuk nasi, sayur, tempe, dan tahu atau kerupuk. Sri Iriyanti, Ketua Jurusan Gizi Poltekes Jayapura, menilai bahwa di Jayapura, makanan gizi seimbang minimal membutuhkan Rp 20.000 per porsi.

Variasi menu ini juga terlihat dalam implementasi program MBG di berbagai daerah. Di Jakarta Timur, menu yang disajikan adalah ayam teriyaki, tumis buncis, nasi putih, dan buah pisang. Sementara di Palembang, menu yang disediakan terdiri dari tahu, tempe, sempolan isi ayam, sayuran, dan buah pisang. Meski beragam, taksirannya tetap sama: apakah variasi menu ini sudah memenuhi standar gizi yang dibutuhkan?

Lembaga IDEAS pada 2024 melakukan simulasi yang menampakkan bahwa biaya rata-rata untuk memenuhi kebutuhan gizi dalam satu porsi makanan seimbang berkisar antara Rp 20.000 hingga Rp 30.000. Angka ini jauh di atas anggaran yang ditetapkan pemerintah.

Merealisasikan Janji Kampanye

Program MBG yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah jadi sorotan publik sejak masa kampanye. Janji ini akhirnya terwujud, hanya 79 hari setelah dilantik. Implementasi program ini memastikan tekad pemerintah untuk segera merealisasikan janji kampanye.

Secara politik, program MBG telah berhasil meningkatkan trust publik pada pemerintahan Prabowo-Gibran. Survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia pada Oktober 2024 menampilkan bahwa 77,6% masyarakat mendukung program ini. Bahkan, 65,5% responden percaya bahwa program tersebut akan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan 66,1% yakin program itu bisa membantu mengatasi masalah gizi buruk di Indonesia.

Dari segi sosial, program ini tak cuma berdampak pada penerima manfaat langsung, tapi juga pada rantai pasok pangan dan ekonomi lokal. Keterlibatan petani, UMKM, dan berbagai pihak dalam penyediaan bahan pangan telah menciptakan efek domino positif terhadap perekonomian.

Program MBG mendapat dukungan luas, sebaliknya juga menghadapi beragam kritik. Beberapa siswa mengeluh kualitas makanan yang kadang tidak sesuai standar gizi, transparansi penggunaan dana yang masih dipertanyakan, serta waktu pengantaran yang sering mepet dengan jam pulang sekolah. Selain itu, menu yang kurang bervariasi membuat sejumlah siswa tidak terlalu menyukainya. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan agar program ini bisa lebih baik memenuhi kebutuhan siswa.

Di samping itu dukungan pada program MBG sangat penting. Pemerintah bekerja cepat untuk mewujudkan janji kampanye. Program tersebut diawasi ketat oleh berbagai pihak, termasuk ahli gizi dan BPOM, demi memastikan kualitas dan keamanan makanan yang disajikan. Namun begitu, jika program ini tidak dijalankan dengan konsisten, bisa berdampak pada menurunnya dukungan elektoral bagi Presiden Prabowo.

Program MBG merupakan contoh kebijakan populis yang berdampak luas, baik di bidang kesehatan maupun ekonomi dan politik. Keberhasilannya bergantung pada konsistensi implementasi dan kemampuan pemerintah menghadapi problem di lapangan. Seyogianya lewat pendekatan yang tepat, program ini bisa memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Heru Wahyudidosen Program Studi Administrasi Negara Universitas Pamulang

(mmu/mmu)

Jakarta: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berlangsung untuk tahap pertama di 190 titik di 29 provinsi. Program ini diharapkan memiliki tata kelola pengadaan yang transparan untuk menjaganya agar tepat sasaran agar tak hanya jadi proyek bancakan korupsi.

Dosen Departemen Gizi Kesehatan FK-KMK, Universitas Gadjah Mada (UGM), Toto Sudargo mengatakan, program MBG berpotensi besar untuk meningkatkan kemampuan fungsi kognitif siswa jika dikelola dengan baik. Namun, hal ini juga perlu diimbangi dengan pengolahan gizi dari menu makanan.

“Konsumsi makanan bergizi, seperti protein dari telur, sangat penting untuk mendukung perkembangan otak. Namun, penyajiannya juga harus diperhatikan agar anak-anak tertarik untuk mengkonsumsinya,” kata Toto dalam Diskusi Pojok Bulaksumur yang bertajuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Tinjauan Perspektif Gizi, Kebijakan, dan Supply Chain Bahan Pangan, dikutip dari laman UGM, Jumat, 17 Januari 2025.

Ia mencontohkan, menu telur yang diolah dengan baik, seperti dadar atau orak-arik, akan memberikan manfaat lebih karena tambahan kalorinya. Oleh karena itu ia menekankan kualitas gizi makanan lebih diutamakan daripada kuantitas makanan saja.

“Yang penting anak-anak mau makan dan makanan tidak terbuang. Jangan sampai makanan hanya diacak-acak dan menjadi sampah,” ungkapnya.

Sementara Dosen Departemen Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Prof. Subejo menyoroti pentingnya memanfaatkan bahan pangan lokal dalam pelaksanaan program MBG. Ia menyebut ketergantungan pada bahan impor seperti gandum menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi.

“Indonesia memiliki banyak sumber karbohidrat lokal seperti singkong, jagung, dan sagu. Jika bahan-bahan ini dimanfaatkan, kita tidak hanya mendukung ketahanan pangan tetapi juga memberdayakan petani lokal,” ujarnya.

Ia juga menyarankan pemberdayaan desa sebagai basis distribusi makanan bergizi. Menurutnya, jika desa diberi otoritas untuk mengelola dana dan menyusun menu berbasis bahan lokal, distribusi akan lebih efisien dan dekat dengan kebutuhan masyarakat setempat.

“Mekanisme ini juga dapat mengurangi risiko makanan basi karena perjalanan distribusi yang terlalu jauh,” tambahnya.

Sedangkan Dosen Manajemen Kebijakan Publik Fisipol Prof. Wahyudi Kumorotomo menyoroti soal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana besar yang dialokasikan untuk program ini agar bisa tepat sasaran. Menurutnya, potensi terjadinya korupsi harus diantisipasi dengan pengawasan ketat oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Dana sebesar Rp71 triliun per tahun yang ditargetkan untuk 19,4 juta anak ini harus dipantau penggunaannya. Jangan sampai ada korupsi atau dana yang dialihkan untuk kepentingan lain,” paparnya.

Ketiga pakar UGM ini sepakat bahwa program MBG adalah investasi jangka panjang yang memerlukan komitmen berkelanjutan dari berbagai pihak. Toto mengingatkan bahwa keberhasilan program serupa di India ini baru terlihat setelah berjalan lebih dari satu dekade.

“Program ini harus berjalan terus-menerus dan tidak boleh berhenti hanya karena berganti pemerintahan. Jika konsisten, Indonesia bisa mencapai hasil yang signifikan, baik dalam hal kesehatan, kemampuan, maupun prestasi generasi mendatang,” tegasnya.

(CEU)

Di sini ada 386, di mana saat ini sudah terbangun 90 unit

Kendal (ANTARA) - PT Asatu Realty Asri ikut serta dalam menyukseskan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui pembangunan 386 unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menggunakan lahan hasil lelang dari Badan Bank Tanah.

Direktur PT Asatu Realty Asri Yudi Irawan mengatakan pihaknya mengikuti lelang dari Badan Bank Tanah dan mendapat lahan seluas 4,2 hektare untuk membangun rumah berkonsep hunian hijau di Kendal, Jawa Tengah.

"Di sini ada 386, di mana saat ini sudah terbangun 90 unit," ujar Yudi ditemui di Perumahan Bumi Svarga Asri Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Jumat.

Yudi menyebutkan pembangunan rumah ini merupakan inisiasi dari tujuh lembaga pemerintah di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Bank Tanah, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan Bank BTN.

Rumah-rumah subsidi ini memiliki satu tipe rumah dengan luas bangunan 30 meter dan luas tanah 60 meter. Rumah tersebut memiliki harga jual Rp166 juta dengan biaya cicilan Rp1 juta per bulan selama 20 tahun.

Lebih lanjut, mekanisme penjualan rumah ini sama seperti rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

"Untuk harganya sendiri memenuhi rumah subsidi sesuai ekspektasi, apalagi ini didukung ekosistem yang sangat-sangat membantu," katanya.

Perumahan Bumi Svarga Asri merupakan proyek rumah bersubsidi percontohan dengan konsep hijau di Kendal. Meski bersubsidi, rumah tersebut didesain kokoh hingga 10-20 tahun ke depan dan ramah lingkungan.

Selain itu, pembangunan perumahan bersubsidi ini juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar, salah satunya memberdayakan warga sebagai pekerja bangunan.

Yudi juga mengatakan, pihaknya akan membangun rumah susun sederhana milik (Rusunami) di kawasan yang sama. Rencana pembangunan ini telah mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten Kendal.

Menurut dia, rusunami ini akan menjadi proyek percontohan dan mampu mengakomodir masyarakat yang tidak bisa mendapatkan hunian di Perumahan Bumi Svarga Asri,

"Ini percontohan dari Pemerintah Kendal, yang nanti akan bersama dengan pemukiman dari Jawa Tengah. Itu akan sangat bermanfaat bagi MBR karena mereka yang tidak terakomodir di sini (perumahan), mereka ada alternatif di sana (rusunami)," jelas Yudi.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Kendal -

Badan Bank Tanah bersama enam badan lainnya bekerja sama membangun perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di daerah Kendal. Perumahan yang dinamakan Bumi Svarga Asri (BSA) berdiri di atas tanah yang sebelumnya dikelola oleh Badan Bank Tanah.

Direktur PT Asatu Realty Asri, Yudi Irawan mengatakan mereka mengikuti lelang tanah dari Badan Bank Tanah. Kemudian, mereka bekerja sama dengan enam lembaga lainnya, yakni Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Pemerintah Kabupaten Kendal, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Bank Tanah, dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) membangun pilot rumah yang sustainable.

"Ini adalah inisiasi dari beberapa badan, ada Bank Tanah. Kemudian kita dengan tujuh lembaga, Dirjen Infrastruktur dari PU. Mereka akan mengawal bangunan ini akan jadi bangunan green building yang ramah lingkungan. Alhamdulillah kita sudah memenuhi," kata Yudi kepada awak media, Jumat (17/1/2025).

Luas lahan yang dipakai untuk perumahan Bumi Svarga Asri (BSA) yakni 4,2 hektare. Di lahan seluas itu, ditargetkan bisa terbangun sekitar 386 unit rumah. Perumahan ini disebut sebagai program pertama dengan tujuan sebagai percontohan nasional.

Tim detikProperti berkesempatan hadir di perumahan yang berada di Desa Margosari, Kecamatan Limbangan, Kendal, Jawa Tengah itu. Apabila diukur dari pusat kota Semarang, Tugu Muda Semarang jaraknya sekitar 25 km atau 48 menit perjalanan. Jika diukur dari Uptown Mall BSB City sekitar 12 km atau 26 menit perjalanan dan dari Gerbang Tol Kaliwungu sekitar 24 km.

Jalanan menuju ke lokasi tidak berada di jalan utama. Namun, kondisi jalannya baik dan bisa dilewati dua mobil dari dua arah. Transportasi umum juga tersedia dan melewati depan gerbang perumahan yakni angkot berwarna kuning dan mobil bak belakang terbuka yang disebut warga sekitar sebagai angkot tradisional.

Saat ini rumah yang tengah dibangun hampir 100 unit dengan 50 unit yang siap huni. Yudi mengatakan mereka telah melakukan serah terima kepada 20 penerima.

Rumah-rumah di Griya Bumi Svarga Asri memiliki luas 36 m2 dengan lahan 60 m².

Salah seorang warga, Afif mengatakan telah tinggal di Bumi Svarga Asri (BSA) selama sebulan. Sehari-hari ia bekerja di pelabuhan. Ia menuturkan lokasi kerja dengan rumahnya memang tidak dekat, tetapi ia memilih tinggal di sana karena nyaman dan suka rumah tenang seperti di pedesaan.

"Nyaman, enak, tempatnya asri. Nggak terlalu rame. Saya kan kerja di Semarang. (Kenapa pilih tinggal di BSA?) Saya rasa sangat berbeda. Kami sangat diuntungkan," ungkap pria asal Ciawi, Jawa Barat.

Ia tinggal bersama kedua anaknya yang juga bekerja di Semarang. Rumah tersebut dibeli menggunakan kredit pemilikan rumah (KPR) dengan cicilan Rp 1,2 juta per bulan dan tenor 15 tahun.

Adapun pembangunan dan groundbreaking Griya Bumi Svarga Asri (BSA) telah dimulai sejak satu tahun lalu yakni pada Selasa (23/1/2024). Saat ini pembangunan beberapa unit rumah masih berlangsung. Yudi menargetkan tahun ini seluruh rumah bisa terjual habis.

"Target marketing habis semua. Ada stok 50 unit nanti akan ditambahin lagi. Tentunya kita progres sembari lihat perkembangan market," ujarnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/dhw)

Jakarta - Data dari Global Nutrition Report 2023 menunjukkan bahwa 24,4% anak Indonesia mengalami stunting, sementara 10,2% menderita gizi kurang. Makan siang gratis yang bergizi seimbang dapat membantu mengurangi angka tersebut. Penelitian oleh World Food Programme juga menemukan bahwa pemberian makan siang sekolah dapat meningkatkan asupan energi anak hingga 20–30%, memberikan kontribusi besar terhadap kebutuhan nutrisi harian.

Program serupa di negara lain memberikan hasil yang menjanjikan. Di India, program Mid-Day Meal Scheme meningkatkan kehadiran siswa hingga 9,3% di daerah pedesaan (data: World Bank). Hal ini menunjukkan bahwa program makan siang gratis tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga mendorong anak-anak untuk tetap sekolah.

Jika program ini melibatkan petani lokal sebagai penyedia bahan pangan, akan ada dampak positif pada sektor ekonomi. Sebagai contoh, kebijakan makan siang sekolah di Brasil (Programa Nacional de Alimentacao Escolar) meningkatkan pendapatan petani kecil karena pemerintah membeli bahan pangan secara lokal. Hal ini dapat diterapkan di Indonesia untuk memberdayakan petani lokal dan mengurangi ketergantungan pada impor.

Pengelolaan yang Baik

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025 sebagai sebuah revolusi. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun dalam APBN 2025 untuk mendukung pelaksanaan program ini. Program ini bertujuan untuk memberikan makanan bergizi kepada anak-anak sekolah dan kelompok rentan lainnya, sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan masyarakat Indonesia.

Meskipun program makan siang gratis ini memiliki banyak manfaat, implementasinya membutuhkan pengelolaan yang baik. Tantangan utama adalah memastikan distribusi yang merata, kualitas makanan yang sesuai standar gizi, dan keberlanjutan pendanaan. Di Brebes, Jawa Tengah, uji coba makan gratis menunjukkan beberapa sekolah mengalami keterlambatan distribusi makanan, terutama di daerah terpencil. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur dan akses transportasi.

Banyak sekolah tidak memiliki fasilitas dapur yang memadai untuk menyimpan atau mempersiapkan makanan. Di Makassar, misalnya, menu makanan disiapkan oleh pihak ketiga, yang kadang mengalami kendala operasional. Uji coba di Makassar menunjukkan bahwa beberapa siswa kurang menyukai lauk tertentu, seperti sayuran, sehingga makanan terbuang sia-sia. Hal ini mencerminkan kurangnya penyesuaian menu dengan kebiasaan makan lokal.

Belum Selalu Seimbang

Laporan di beberapa daerah menunjukkan bahwa meski program bertujuan untuk menyediakan makanan bergizi, komposisi menu belum selalu seimbang. Misalnya, ada makanan yang kekurangan protein atau sayuran segar. Di Makassar, anggaran per porsi makanan dipotong dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000, yang berdampak pada kualitas bahan makanan yang disediakan. Dengan harga yang lebih rendah, sulit untuk memastikan menu tetap bergizi seimbang.

Beberapa daerah melibatkan donatur atau sponsor untuk menutup kekurangan biaya, yang membuat keberlanjutan program bergantung pada pihak luar.

Di beberapa sekolah, anak-anak lebih memilih makanan yang digoreng atau memiliki rasa gurih dibandingkan makanan sehat seperti sayuran rebus. Hal ini menunjukkan kurangnya edukasi tentang pentingnya gizi.

Dalam beberapa program bantuan makanan sebelumnya, ditemukan kasus mark up harga bahan makanan atau pengadaan fiktif. Risiko ini juga bisa terjadi dalam program makan siang gratis jika pengawasan kurang ketat.

Peningkatan infrastruktur seperti menyediakan dapur sekolah atau fasilitas penyimpanan makanan yang layak, terutama di daerah terpencil. Edukasi gizi dengan melibatkan guru, orangtua, dan komunitas untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya makanan sehat.

Pemerintah perlu memastikan alokasi dana yang cukup untuk menjaga kualitas makanan dan penggunaan teknologi seperti aplikasi monitoring untuk memantau distribusi, pengadaan, dan kualitas makanan diharapkan mampu mengatasi kekurangan revolusi makan gratis ini. Dengan mengatasi kekurangan ini, program makan siang gratis dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif jangka panjang bagi siswa dan masyarakat.

Tundung MemoloKepala SMPN 3 Satap Sapuran Wonosobo

(mmu/mmu)

JAKARTA, KOMPAS.com - Organisasi masyarakat Islam ramai-ramai menolak wacana menggunakan dana zakat untuk membiayai makan bergizi gratis yang pertama kali diungkapkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamuddin.

Wacana ini dikemukakan Sultan melihat sifat dermawan dan gotong royong masyarakat Indonesia yang menurutnya dapat dimanfaatkan untuk menyukseskan program makan bergizi gratis.

"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," ujar Sultan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Namun, usulan itu tidak disambut positif oleh organisasi masyarakat (ormas) Islam maupun Menteri Agama Nasaruddin Umar.

Mereka mengingatkan bahwa wacana tersebut harus sesuai dengan aturan syariat Islam.

Lantas, seperti apa suara ormas Islam menyikapi wacana ini?

Nahdlatul Ulama

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Keagamaan Ahmad Fahrur Rozi menyatakan, peruntukan zakat untuk makan bergizi gratis harus sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Al Quran.

Al Quran menyebutkan bahwa hanya ada 8 golongan penerima zakat, yakni fakir, miskin, amil, muallaf, orang yang dililit utang, budak yang ingin memerdekakan diri, ibnu sabil, dan fi sabilillah.

"Maka apabila makan gratis ini diberikan kepada kelompok yang masih memenuhi kriteria itu ya boleh, tapi tidak bisa diberikan secara umum pada semua orang, di kota dan desa, muslim dan non-muslim," ujar Gus Fahrur saat dihubungi Kompas.com, Kamis (16/1/2025).

Gus Fahrur menyebutkan, pemerintah sebaiknya mencari alternatif lain untuk membiayai makan bergizi gratis, di antaranya adalah memanfaatkan dana infak dan sedekah.

Ia menyebutkan, dana infak dan sedekah dapat dimanfaatkan untuk makan bergizi gratis karena aturannya tidak seketat penggunaan dana zakat.

"Ini sangat dianjurkan dalam Islam bisa diberikan kepada siapa pun, lebih fleksibel, dan luas cangkupannya," ujar Gus Fahrur.

Majelis Ulama Indonesia

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas juga mengingatkan bahwa pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk program makan bergizi gratis harus mempertimbangkan ketentuan syariat.

Anwar menilai, wacana itu dapat menimbulkan perbedaan pendapat karena syariat mengatur bahwa dana zakat hanya boleh dinikmati oleh masyarakat yang masuk golongan fakir dan miskin.

"Kalau dari dana zakat akan ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat di antara para ulama, kecuali kalau makanan bergizi tersebut diperuntukkan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga fakir dan miskin," kata Anwar dalam keterangan resmi, Rabu.

“Tetapi kalau untuk menyediakan MBG bagi anak-anak dari keluarga yang berada tentu tidak tepat, kecuali kalau diambil dari dana infak dan sedekah,” ujar dia melanjutkan.

“Kalau seandainya dana pemerintah masih terbatas, maka sebaiknya penyelenggaraannya cukup satu atau dua hari saja dahulu dalam seminggu sesuai dengan dana yang ada,” ujar Anwar.

“Tahun depan, jika anggaran sudah ada, baru dilaksanakan secara penuh, yaitu 5 atau 6 hari dalam seminggu,” kata dia.

Muhammadiyah

Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengingatkan bahwa pemerintah harus berhati-hati apabila ingin menggunakan dana zakat sebagai modal makan bergizi gratis.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyarankan wacana ini harus dibicarakan lebih jauh dengan para pemangku kepentingan.

"Jadi soal seperti itu tidak cukup dengan gagasan, tapi dibicarakan lewat berbagai pihak terkait. Karena ada dimensi syar'i-nya," kata Haedar saat ditemui di Hotel Tavia Heritage, Jakarta Pusat, Rabu.

Haedar mengatakan, lembaga pengelola zakat dan organisasi masyarakat yang mengelola zakat perlu diajak bicara sebelum wacana tersebut direalisasikan.

Haedar tidak mempersoalkan adanya usulan tersebut jika memang untuk kepentingan bangsa dan negara, tetapi manajemen dan capaiannya harus dibicarakan lebih jauh.

"Jadi dibicarakan saja dulu, setiap gagasan jangan langsung iya atau tidak," ujarnya.

Menteri Agama

Menteri Agama (Kemenag) Nasaruddin Umar mengingatkan bahwa penggunaan dana zakat memang harus sesuai dengan syariat Islam, yakni sesuai dengan asnaf.

Zakat yang telah terkumpul wajib disalurkan kepada delapan golongan yang berhak menerimanya atau disebut asnaf.

"Zakat itu kan ada asnaf-nya (golongan orang yang berhak menerima zakat)," ujar Nasaruddin saat ditemui usai acara Tanwir I Aisyiyah di Hotel Tavia, Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2025).

Menurut Nasaruddin, penggunaan dana zakat untuk menopang program makan bergizi gratis bagi anak sekolah dirasa tidak masalah.

Namun, yang perlu ditekankan jika terealisasi adalah penerima zakat melalui makan bergizi gratis ini harus masuk dalam delapan golongan yang berhak menerimanya.

"Kalaupun mau begitu kan enggak ada masalah, yang penting kan asnaf-nya," kata Nasaruddin.

Badan Amil Zakat Nasional

Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Noor Achmad mengatakan, zakat bisa digunakan untuk membiayai program makan bergizi gratis apabila penerimanya adalah kelompok fakir miskin.

"Kalau memang sasarannya nanti kepada fakir miskin, ya kita akan lakukan. Artinya bahwa prioritas kita adalah untuk membantu fakir miskin," ujar Noor saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Noor mengatakan, tanpa program makan bergizi gratis pun, BAZNAS selalu menyalurkan zakat kepada para fakir miskin.

"Kalau itu untuk fakir miskin, tidak ada masalah. Karena fakir miskin kan ada di mana-mana. Kan kita tidak bisa menolak makan bergizi gratis, di situ ada fakir miskin, kemudian kita tolak? Dosa dong kami," ujar Noor.