Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diklaim berhasil memberdayakan restoran yang hampir bangkrut di sejumlah wilayah melalui program kemitraan. Hal ini dinilai sebagai dampak dari program MBG.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, MBG memberikan dampak berganda bagi sektor makanan dan minuman karena menjadi mitra penyedia paket pemenuhan gizi.

"Ini (MBG) peluang juga yang bekerja di food and beverage, restoran-restoran di Jakarta yang kurang laku sekarang dikonversi untuk menjadi layanan pemenuhan gizi, untuk menjadi mitra Badan Gizi. Di daerah-daerah juga banyak yang restorannya sudah hampir bangkrut sekarang bangkit kembali," kata Dadan dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (8/4/2025).

Melalui MBG, kata Dadan, BGN berhasil menjadi offtaker bagi produk lokal. Pasalnya, MBG membutuhkan 200 kilogram (kg) beras dan 6.000 telur ayam untuk 3.000 penerima manfaat setiap harinya.

"Kalau 82,9 juta sudah dilaksanakan pada bulan November (2024), maka setiap kali masak butuh 82,9 juta telur. Itu artinya berapa? 5.000 ton. Kalau dua kali saja seminggu kita masak, maka butuh 10.000 ton. Artinya, kalau satu tahun itu butuh 400 ribu ton telur," ungkapnya.

Selain telur, BGN juga membutuhkan 350 kg daging ayam, 300 kg sayur, 350 kg buah setiap hari untuk memenuhi gizi pada menu MBG. Bahkan, Dadan mengatakan, penjual pisang di Bogor mengaku senang lantaran hasil panennya diserap program MBG.

"Jadi ini produk-produk lokal akhirnya sekarang bangkit karena adanya program Makan Bergizi Gratis," ungkapnya.

MBG membutuhkan hingga 50 liter susu per hari di satu SPPG. Artinya, secara nasional MBG membutuhkan 1,5 juta ekor sapi untuk memenuhi kebutuhan susu segar.

"Kami untuk awal ini mewajibkan susu diberikan kepada anak sekolah, ibu hamil, di daerah-daerah yang ada sapi perahnya. Ini adalah potensi pertumbuhan ekonomi," tutupnya.

Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat ada 30.000 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berada di bawah Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Saat ini, 30.000 sarjana itu masih menjalani pendidikan di Universitas Pertahanan (Unhan) yang akan selesai Juni.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, 30.000 sarjana baru itu yang akan menjalankan program MBG. Dengan begitu, ia meyakini tidak ada Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) yang tidak tidak dipimpin oleh Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia.

"Itu adalah SDM yang akan membawa program ini, kemudian mengendalikan program ini, kemudian mengeksekusi program, sehingga tidak ada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tidak dipimpin oleh Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia," kata Dadan dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (8/4/2025).

Dadan mengatakan, para Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia tersebut menempuh studi di Unhan selama 3-4 bulan dengan rincian, 2 bulan pertama dididik untuk komponen cadangan (Komcad) dan 2 bulan sisanya untuk pendidikan teknis meliputi keamanan pangan, penyiapan makanan, hingga budi daya pertanian.

"Alhamdulillah sampai sekarang sudah dididik dua batch yaitu masing 1.000, dan sudah 2.000 yang kita hasilkan sudah ada di lapangan di seluruh Indonesia di 38 provinsi. Ada 6 orang yang mengundurkan diri dan untuk batch pertama ini murni didanai oleh hamba Allah," ungkapnya.

Pada batch pertama, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia telah bekerja sejak Februari. Sementara batch kedua didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tambahan.

"Sekarang sudah diterima kurang lebih 30.000 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia di bawah Kementerian Pertahanan dididik di Unhan," tutupnya.

Simak juga Video Prabowo Bicara Kasih Makan ke Anak yang Lapar: 'What is Wrong with That'

Kami sudah tentukan tanggal 6 Mei jam 16.00, untuk titiknya nanti kami akan bicarakan lagi, langsung (penyerahan) 100 kunci rumah subsidi bagi wartawan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan penyerahan 100 kunci rumah subsidi bagi wartawan dilakukan pada tanggal 6 Mei 2025.

"Kami sudah tentukan tanggal 6 Mei jam 16.00, untuk titiknya nanti kami akan bicarakan lagi, langsung (penyerahan) 100 kunci rumah subsidi bagi wartawan. Saya percaya Kementerian Komunikasi dan Digital akan berkoordinasi dengan Dewan Pers dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)," ujar Ara dalam konferensi pers, di Jakarta, Selasa.

Penyerahan 100 kunci rumah subsidi bagi wartawan tersebut merupakan bagian dari total rumah subsidi yang dialokasikan untuk wartawan sebanyak 1.000 unit rumah.

Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menandatangani Nota Kesepahaman mengenai Dukungan Perumahan Subsidi untuk Wartawan antara Kementerian PKP dan Kementerian Komunikasi dan Digital dengan Badan Pusat Statistik.

"Saya sangat senang sebagai Menteri bisa bekerja sama seperti arahan Presiden RI, dan ini bagus bagi wartawan yang selalu menyuarakan kebenaran dan demokrasi," kata Ara.

Dirinya menyampaikan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan sejumlah kebijakan untuk perumahan rakyat seperti Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) nol persen hingga Juni.

Kemudian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi gratis serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) menjadi gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyatakan pihaknya menyiapkan 1.000 rumah subsidi bagi profesi wartawan dan 20.000 bagi petani dari program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

Selain profesi wartawan dan petani, Menteri Ara mengaku juga telah mengalokasikan 20.000 unit buat nelayan, 20.000 buat buruh, 20.000 buat tenaga migran.

Selanjutnya, 30.000 rumah tenaga kesehatan (nakes) yang meliputi perawat, bidan, dan tenaga kesehatan masyarakat; prajurit TNI AD kurang lebih 5.000; hingga 14.500 rumah subsidi bagi personel kepolisian.

Menteri PKP menyebutkan bahwa rumah subsidi tersebut nantinya akan dibangun di seluruh wilayah Indonesia.

Dia menuturkan bahwa pihaknya juga mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad termasuk CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, sehingga mendapatkan kebijakan kelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) yang sebelumnya 5 persen menjadi 4 persen baik rumah subsidi maupun komersial.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengklaim program makan bergizi gratis (MBG) yang tengah digencarkan pemerintah mulai berhasil menggerakkan ekonomi rakyat kecil hingga menghapus kemiskinan ekstrem.

Salah satu dampaknya, banyak ibu rumah tangga berusia 40-45 tahun yang sebelumnya tidak memiliki penghasilan kini bisa memperoleh gaji Rp2 juta per bulan dengan bekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Banyak ibu-ibu yang umurnya 40-45 tahun sekarang senang, Pak. Tidak punya pendapatan menjadi pendapatan Rp2 juta per bulan. Kemiskinan ekstrem langsung hilang. Dan sekarang sudah bekerja 50 ribu orang," kata Dadan dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa (8/4).

Program MBG ini menurut Dadan juga membuka banyak lapangan pekerjaan. Menurutnya, setiap satu SPPG membutuhkan sekitar 50 orang tenaga kerja langsung.

Dengan target 30 ribu SPPG di seluruh Indonesia, maka program ini diperkirakan mampu menciptakan 1,5 juta lapangan pekerjaan langsung di sektor penyediaan makanan bergizi.

Tak hanya itu, keberadaan SPPG juga menciptakan minimal 15 pengusaha baru di sektor pangan, mulai dari pemasok telur, beras, sayur, tepung, mi, hingga pengelola limbah minyak jelantah. Bahkan dalam proyek percontohan di Warung Kiara, Sukabumi, seluruh supplier yang bergabung merupakan pengusaha baru.

"Jadi setiap satuan pelayanan itu meng-create new entrepreneur minimal 15 karena banyak yang diusahakan," jelasnya.

Dadan menuturkan hingga April 2025, sudah ada 1.009 SPPG yang beroperasi dan ditargetkan akan bertambah menjadi 1.533.

Menariknya, seluruh infrastruktur SPPG tersebut dibangun tanpa menggunakan dana APBN sepeser pun, melainkan hasil kemitraan dengan UMKM, restoran, dan catering yang sebelumnya hampir bangkrut.

Menurutnya, berkat kerja sama ini, restoran-restoran kecil yang sempat sepi kini kembali bergeliat karena mendapatkan pelanggan tetap minimal 3.000 orang per hari.

"Jadi restoran yang hampir dying atau sudah hampir bangkrut tidak laku, sekarang bangkit kembali karena memperoleh customer fix minimal 3.000 per hari," ujarnya.

Besarnya kebutuhan pangan dari program MBG ini juga dipastikan bakal menyerap surplus produksi pangan nasional. Untuk telur saja, kata Dadan, jika 82,9 juta penerima program dilayani, maka butuh 5.000 ton telur dalam sekali masak.

Jika dua kali seminggu, maka butuh 10 ribu ton, atau 400 ribu ton telur dalam setahun. Padahal, surplus telur nasional saat ini hanya 200 ribu ton per tahun.

"Kalau Badan Gizi sudah melaksanakan program makan bergizi dan melayani 82,9 juta, maka yang 200 ribu (ton surplus telur) itu sebentar saja langsung terserap," ujarnya.

Selain telur, program ini juga setiap hari membutuhkan 350 kg ayam, 300 kg sayur, 350 kg buah, dan 40-50 liter susu untuk satu SPPG. Jika skala nasional diterapkan, Dadan memperkirakan Indonesia akan membutuhkan tambahan 1,5 juta ekor sapi perah untuk memenuhi kebutuhan susu.

Guna memperkuat ekosistem SPPG, ia menyebut pihaknya juga telah bermitra dengan berbagai lembaga dan kementerian.

Menurut Dadan, TNI berkomitmen membangun 2.000 SPPG, Polri 1.000 SPPG, Badan Intelijen Negara (BIN) 1.000 SPPG, Nahdlatul Ulama (NU) 1.000 SPPG, dan Muhammadiyah 500 SPPG. Masyarakat umum pun diajak untuk ikut serta, misalnya dengan memanfaatkan rumah kosong untuk dioperasikan sebagai SPPG.

Dadan optimistis program MBG ini tidak hanya menghapus kemiskinan ekstrem tetapi juga mendorong produktivitas pertanian dan peternakan lokal. Ia memperkirakan ke depan tidak akan ada lagi pekarangan rumah yang dibiarkan kosong, bahkan di daerah perkotaan.

"Jadi saya perkirakan ketika program ini sudah jalan, tidak akan ada lagi pekarangan yang nganggur. Termasuk di perkotaan seperti idenya Pak Presiden mungkin akan ada practical farming," ungkapnya.

Untuk itu, BGN juga berharap adanya koperasi-koperasi lokal sebagai agregator guna mengatur pola tanam petani agar sesuai kebutuhan SPPG setiap harinya.

"Karena setiap hari butuh 300 kg sayur, maka memang butuh agregator yang bisa mengatur pola tanam," tandas dirinya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas kelaparan di Indonesia. Salah satunya melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ketua Umum Partai Gerindra itu bahkan menyatakan akan bekerja keras agar tidak ada satu pun warga negara yang kelaparan.

“Saya sebagai pemimpin, saya sebagai patriot, bukan ini republik yang saya bela dari sejak muda. Jadi saya akan berjuang keras supaya tidak ada orang lapar di Republik Indonesia. Saya akan kerja sekeras-kerasnya,” ujar Prabowo dalam wawancara bersama enam pemimpin redaksi media massa di kediamannya di Hambalang, Bogor, dikutip dari tayangan YouTube Kompas.com, Selasa (8/4/2025).

Prabowo menyampaikan, program makan bergizi gratis lahir dari keprihatinannya terhadap kondisi anak-anak di berbagai daerah, yang mengalami stunting dan kekurangan gizi.

“Saya kan tanya ke desa-desa, saya lihat ini anak umur 5 tahun? Di jawab enggak, dia 10 tahun. Badannya (ukuran) 5 tahun, kecil. Stunting,” kata Prabowo.

Dia mengaku, tak bisa tinggal diam melihat kondisi tersebut. Menurut Prabowo, intervensi langsung seperti makan bergizi gratis adalah langkah nyata yang harus dilakukan pemerintah.

“Stunting kita ini sekian puluh persen. What we do? Saya enggak teoritis, ya kan. Saya mau intervensi,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menceritakan pengalaman menyentuh saat bertanya pada sejumlah anak penerima manfaat makan bergizi gratis.

Dia menuturkan, ada anak yang memilih tak memakan jatah MBG di sekolah, agar bisa dibawa pulang untuk disantap bersama keluarganya.

“Ini sesuatu yang saya tidak bisa terima di hati saya. Ada anak, dikasih makan, telornya dipotong dibungkus. Ditanya guru, kenapa? Dijawab untuk adik saya di rumah. Ada anak dikasih bingkisan makan bergizi tidak makan. Ditanya Kenapa? Buat Ibu saya di rumah. Di rumah enggak ada nasi,” kata Prabowo.

“Dia bicara dengan tidak sedih, dia bicara begitu. Ini tidak bisa terjadi. Saya enggak terima,” ujarnya lagi sambil memukul meja.

Prabowo pun angkat bicara soal adanya kritik terhadap program makan bergizi gratis. Dia mempertanyakan alasan di balik penolakan program tersebut.

“Kalau saya mau kasih makan ke anak yang lapar, what’s wrong with that (apa salahnya)?” ujar Prabowo.

Prabowo menilai, mereka yang merasa tidak membutuhkan jatah makan dari MBG bisa memilih untuk tidak mengambilnya, agar jatah tersebut dapat diberikan kepada yang lebih membutuhkan.

“Yang sudah kaya, yang sudah lumayan, tidak mau makan enggak apa-apa. Jatah makanmu kasih ke yang (lebih membutuhkan),” kata Prabowo.

Diketahui, program makan bergizi gratis yang resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025 telah menjangkau lebih dari tiga juta penerima manfaat, dan ditargetkan menyentuh 100 persen sasaran, yakni 82,9 juta orang pada akhir tahun ini.

“Saya perkirakan mungkin Oktober, November kita sudah bisa hampir mencapai 100 persen sasaran,” ujar Prabowo.

Otomatis nanti kalau sudah jalan Sekolah Rakyat, makan siangnya itu nanti mengikutkan Program MBG, kami sudah koordinasi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan penyelenggaraan Program Sekolah Rakyat nantinya siap bersinergi dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan pemenuhan gizi murid.

“Otomatis nanti kalau sudah jalan Sekolah Rakyat, makan siangnya itu nanti mengikutkan Program MBG, kami sudah koordinasi. Ya untuk siang saja, makan pagi sama sorenya kami siapkan tersendiri,” kata Mensos Saifullah Yusuf usai kegiatan apel pagi di Kantor Kemensos Salemba, Jakarta, pada Selasa.

Ia pun menambahkan pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait guna mengupayakan sinergi dengan Program MBG dapat berlangsung di seluruh Sekolah Rakyat yang siap beroperasi pada tahun ajaran baru mendatang.

Sementara terkait dengan proses rekrutmen guru dan murid, Mensos menjelaskan Tim Formatur Sekolah Rakyat saat ini tengah mengebut finalisasi draf petunjuk teknis (juknis) terkait dua tahapan tersebut, sehingga jadwal pelaksanaannya tetap dapat dimulai pada bulan ini.

“Untuk Sekolah Rakyat, saya akan koordinasi dengan Kemendikdasmen hari ini untuk memfinalkan draf petunjuk teknis itu. Drafnya sudah jadi, ada 100 halaman lebih untuk rekrutmen guru, murid dan lainnya,” kata Mensos.

Sejalan dengan proses pematangan tersebut, pihaknya juga tengah melakukan pemetaan dan simulasi terkait sasaran calon murid maupun guru yang masuk dalam syarat serta tinggal di sekitar 53 lokasi yang sudah siap untuk melaksanakan Program Sekolah Rakyat pada tahun ajaran mendatang.

Mensos menjelaskan pihaknya bersama kementerian terkait sudah melakukan pemetaan awal terkait keluarga yang berada pada kategori miskin ekstrem (Desil 1) pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang memiliki anak usia sekolah pada jenjang SD, SMP, hingga SMA.

Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Prabowo Subianto merespons kritik yang masih bermunculan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia mempertanyakan alasan sejumlah pihak yang meragukan pelaksanaan salah satu program prioritas pemerintahannya tersebut.

“Kalau saya mau kasih makan ke anak yang lapar, what’s wrong with that (apa salahnya dengan itu)?” ujar Prabowo dalam wawancara bersama enam pemimpin redaksi media massa di di Hambalang, Bogor, dikutip dari tayangan YouTube Kompas.com, Selasa (8/4/2025).

Prabowo menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis lahir dari keprihatinannya terhadap kondisi nyata anak-anak di berbagai daerah.

Dia lantas mengungkapkan pengalamannya saat turun langsung ke desa dan menjumpai anak berusia 10 tahun dengan tubuh seukuran anak lima tahun akibat stunting.

“Saya kan tanya ke desa-desa, saya lihat ini anak umur 5 tahun? Di jawab enggak, dia 10 tahun. Badannya (ukuran) 5 tahun, kecil. Stunting,” kata Prabowo.

“Stunting kita ini sekian puluh persen. What we do? Saya enggak teoritis, ya kan. Saya mau intervensi,” ujarnya lagi.

Menurut Prabowo, masyarakat yang merasa tak memerlukan MBG atau sudah berkecukupan bisa memilih untuk tidak mengambil jatah makan. Dengan demikian, alokasi jatah makanan bergizi bisa diberikan kepada yang lebih membutuhkan.

“Yang sudah kaya, yang sudah lumayan, tidak mau makan enggak apa-apa. Jatah makanmu kasih ke yang (lebih membutuhkan),” kata Prabowo.

Prabowo juga menceritakan pengalaman menyentuh dari sejumlah anak penerima manfaat MBG.

Dia mengatakan, ada anak yang memilih tak memakan jatah makan bergizi gratis di sekolah, agar bisa dibawa pulang untuk disantap bersama keluarganya.

“Ini sesuatu yang saya tidak bisa terima di hati saya. Ada anak, dikasih makan, telornya dipotong dibungkus. Ditanya guru, kenapa? Dijawab untuk adik saya di rumah. Ada anak dikasih bingkisan makan bergizi tidak makan. Ditanya Kenapa? Buat Ibu saya di rumah. Di rumah enggak ada nasi,” ujar Prabowo.

“Dia bicara dengan tidak sedih, dia bicara begitu. Ini tidak bisa terjadi. Saya enggak terima,” kata Prabowo dengan nada tegas sambil memukul meja.

Prabowo menegaskan bahwa perjuangannya untuk memberantas kelaparan adalah bagian dari komitmennya sebagai pemimpin dan patriot.

“Saya sebagai pemimpin, saya sebagai patriot, bukan ini republik yang saya bela dari sejak muda. Jadi, saya akan berjuang keras supaya tidak ada orang lapar di Republik Indonesia. Saya akan kerja sekeras-kerasnya,” ujar Prabowo.

Diberitakan sebelumnya, Prabowo optimistis program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintah akan mencapai 100 persen target sasaran pada akhir tahun 2025.

“Masalah makan bergizi, itu juga saya (bersyukur), selain harga-harga terkendali saya juga merasa bahagia bahwa program makan bergizi yang saya canangkan, yang banyak tidak dipercaya oleh sementara orang, alhamdulillah (berjalan),” kata Prabowo.

Prabowo menuturkan, program tersebut sempat diragukan efektivitasnya oleh sejumlah pihak. Namun, sejak resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025, program itu terus menunjukkan perkembangan signifikan.

“Januari tanggal 6 kita roll out, kita gelar, berkembang terus dan sampai hari ini, sudah lebih tiga juta penerima manfaat. Dan akan terus berjalan sampai Desember,” kata Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Dia memperkirakan, cakupan program makan bergizi gratis akan terus meningkat hingga mendekati target penuh dalam beberapa bulan ke depan.

Untuk diketahui, ditargetkan ada 82,9 juta penerima manfaat makan bergizi gratis sampai akhir tahun ini.

“Saya perkirakan mungkin Oktober, November kita sudah bisa hampir mencapai 100 persen sasaran,” ujar Prabowo.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan, Tamrin Toha, mengungkapkan bahwa program ini baru menyentuh Kecamatan Tarakan Utara, sementara wilayah lain masih menanti.

Ia menyebut progres MBG bergantung sepenuhnya pada Badan Gizi Nasional (BGN) dan mitranya."Soal data siswa, SPPG minta ke kami, dan sudah kami siapkan. Dari TK sampai SMP ada sekitar 52.000 siswa, ditambah SMA dan SMK sekitar 7.000. Saya kira kami tetap melayani jika ada permintaan data," ujar Tamrin kepada detikcom, Senin (7/4/2025).

Meski data sudah diserahkan, pelaksanaan MBG di lapangan belum merata. Tamrin menjelaskan bahwa pihaknya sudah menggelar rapat koordinasi intensif dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Kami dapat informasi MBG sudah berjalan di Kecamatan Tarakan Utara, sasarannya TK sampai SMA," katanya.

Namun, ia mengakui banyak sekolah di wilayah lain bertanya-tanya kenapa program ini belum maksimal."Semua tergantung BGN dan mitra BGN. Kami hanya bisa menunggu, tidak bisa menuntut karena kami cuma penerima manfaat," tambahnya pasrah.

Dinas Pendidikan, lanjut Tamrin, hanya bisa memastikan satuan pendidikan menyiapkan sarana dan prasarana pendukung MBG.

"Kami minta sekolah siapkan air bersih dan ruang khusus untuk pengecekan makanan oleh Dinas Kesehatan sebelum dibagikan ke siswa," jelasnya.

Namun, tanpa kejelasan lanjutan dari BGN, upaya ini terasa sia-sia di banyak wilayah. Program MBG yang digagas untuk meningkatkan gizi siswa ini sejauh ini baru berjalan di Tarakan Utara.

Tamrin tak menampik adanya keluhan dari sekolah-sekolah yang belum kebagian jatah."Beberapa sekolah memang bertanya, tapi kami tidak punya kuasa lebih. Eksekusinya ada di tangan BGN," tegasnya.

Hingga kini, belum ada tanda-tanda kapan MBG akan menjangkau seluruh wilayah Tarakan. Dinas Pendidikan mengaku hanya bisa berperan sebagai pendukung, bukan penggerak utama.

"Kami sudah koordinasi intens, tapi keputusan ada di BGN dan mitranya," tutup Tamrin.

Sementara itu, siswa di Kecamatan Tarakan Timur, Tengah, dan Barat masih harus bersabar. Program nasional yang diharapkan jadi solusi gizi ini masih jauh dari kata optimal di kota perbatasan tersebut.

Video: Manfaat Susu Tak Bisa Diganti Daun Kelor di Program Makan Bergizi Gratis

Video: Manfaat Susu Tak Bisa Diganti Daun Kelor di Program Makan Bergizi Gratis

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden terpilih Prabowo Subianto optimistis program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ia canangkan akan mencapai 100 persen target sasaran pada akhir tahun 2025.

Keyakinan itu disampaikan Prabowo dalam wawancara bersama enam pemimpin redaksi media massa di kediamannya di Hambalang, Bogor, seperti dikutip dari tayangan YouTube Kompas.com, Selasa (8/4/2025).

“Masalah makan bergizi, itu juga saya (bersyukur), selain harga-harga terkendali saya juga merasa bahagia bahwa program makan bergizi yang saya canangkan, yang banyak tidak dipercaya oleh sementara orang, alhamdulillah (berjalan),” ujar Prabowo.

Prabowo menuturkan, program tersebut sempat diragukan efektivitasnya oleh sejumlah pihak.

Namun, sejak resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025, program itu terus menunjukkan perkembangan signifikan.

“Januari tanggal 6 kita roll out, kita gelar, berkembang terus dan sampai hari ini, sudah lebih 3 juta penerima manfaat. Dan akan terus berjalan sampai Desember,” kata Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Dia memperkirakan, cakupan program akan terus meningkat hingga mendekati target penuh dalam beberapa bulan ke depan.

“Saya perkirakan mungkin Oktober, November kita sudah bisa hampir mencapai 100 persen sasaran,” pungkas Prabowo.

Sebagai informasi, program MBG merupakan salah satu janji utama Prabowo dalam kampanye Pilpres 2024.

Program ini mulai dijalankan pada awal Januari 2025 secara bertahap.

Melalui program ini, pemerintah berupaya menyediakan makanan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah dan kelompok masyarakat rentan di seluruh Indonesia.

Pada Jumat (28/3/2025) lalu di Istana Kepresidenan, Prabowo menyatakan bahwa ada 82,9 juta penerima manfaat makan bergizi gratis sampai akhir tahun ini.

Presiden Prabowo Subianto memperkirakan program makan bergizi gratis (MBG) akan mencapai target sasaran hingga 100 persen pada Oktober-November 2025.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam wawancara dengan tujuh jurnalis senior di kediamannya, Hambalang, Bogor, Minggu (7/4).

"Saya perkirakan mungkin Oktober, November kita sudah bisa hampir mencapai 100 persen sasaran," kata Prabowo.

Prabowo mengaku merasa bahagian karena program MBG kini akhirnya sudah mulai berjalan. Meski di awal, kata dia, sejumlah pihak meragukan program tersebut.

Namun, per 6 Januari lalu, program MBG resmi berjalan. Kini, kata Prabowo, MBG telah dirasakan lebih dari tiga juta penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak telah merasakan program tersebut.

"Alhamdulillah Januari tanggal 6 kita role out, kita gelar, berkembang terus dan sampai hari ini sudah lebih 3 juta penerima manfaat," katanya.

Prabowo dalam beberapa kesempatan telah menginstruksikan target penyaluran MBG dipercepat. Ia meminta agar penerima manfaat dimaksimalkan menjadi 82,9 juta orang pada 2025, dengan kebutuhan alokasi anggaran yang bertambah menjadi Rp 171 triliun.

Presiden Prabowo Subianto memperkirakan program makan bergizi gratis (MBG) akan mencapai target sasaran hingga 100 persen pada Oktober-November 2025.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam wawancara dengan tujuh jurnalis senior di kediamannya, Hambalang, Bogor, Minggu (7/4).

"Saya perkirakan mungkin Oktober, November kita sudah bisa hampir mencapai 100 persen sasaran," kata Prabowo.

Prabowo mengaku merasa bahagian karena program MBG kini akhirnya sudah mulai berjalan. Meski di awal, kata dia, sejumlah pihak meragukan program tersebut.

Namun, per 6 Januari lalu, program MBG resmi berjalan. Kini, kata Prabowo, MBG telah dirasakan lebih dari tiga juta penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak telah merasakan program tersebut.

"Alhamdulillah Januari tanggal 6 kita role out, kita gelar, berkembang terus dan sampai hari ini sudah lebih 3 juta penerima manfaat," katanya.

Prabowo dalam beberapa kesempatan telah menginstruksikan target penyaluran MBG dipercepat. Ia meminta agar penerima manfaat dimaksimalkan menjadi 82,9 juta orang pada 2025, dengan kebutuhan alokasi anggaran yang bertambah menjadi Rp 171 triliun.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Tarakan masih terkatung-katung akibat kendala komunikasi dan absennya petunjuk teknis dari pusat.

Wali Kota Tarakan Khairul mengakui adanya masalah serius dalam koordinasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang diduga enggan melangkah lantaran takut melampaui batas kewenangan Pemerintah Pusat.

"Sudah pernah saya panggil SPPG dan tanyakan kendala di lapangan. Sepertinya mereka takut melampaui batas kewenangan dari Pemerintah Pusat," ujar Khairul melalui pesan singkat kepada detikKalimantan, Minggu (6/4/2025).

Meski Pemkot Tarakan berupaya membuka dialog, respons SPPG disebut masih minim. Khairul pun berencana menggelar pertemuan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mencari solusi.

"Kami akan tanyakan langsung ke BGN, karena info awal di Retreat Magelang menyebut pemerintah daerah diminta membantu koordinasi dengan stakeholders," tambahnya.

Ia ingin Pemkot Tarakan punya peran lebih besar agar program ini bisa jalan. Salah satu biang kerok yang diungkap Khairul adalah belum adanya petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari pusat.

"Sampai saat ini kita belum terima juklak dan juknis untuk pelaksanaan MBG," keluhnya.

Tanpa panduan jelas, Pemkot Tarakan kesulitan menggerakkan program ini secara maksimal. Di sisi lain, SPPG beralasan pelaksanaan MBG di Kecamatan Tarakan Timur, Tengah, dan Barat masih tertunda karena proses seleksi pihak ketiga atau yayasan penyelenggara oleh BGN belum rampung.

"Infonya, yang mendaftar secara online ke website BGN sudah cukup banyak," kata Khairul mengutip laporan SPPG.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Ketua SPPG Kota Tarakan Rudy Christian Nadapdap belum memberi tanggapan ketika dihubungi detikKalimantan.

Video: 3 Poin yang akan Dievaluasi dari Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis

Video: 3 Poin yang akan Dievaluasi dari Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis