KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan 30.000 unit rumah subsidi bagi tenaga kesehatan (nakes) di seluruh Indonesia.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, nakes merupakan garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat, sehingga sudah sewajarnya mendapatkan akses hunian yang layak dan terjangkau.

"Kami mengalokasikan total 30.000 unit untuk tenaga kesehatan masyarakat sebagai komitmen Presiden Prabowo guna memberikan dukungan kepada para tenaga kerja medis. Ini sejarah dan terobosan pertama kali yang dilakukan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo untuk tenaga Kesehatan," ujar Ara dalam keterangannya dikutip pada Senin (24/3/2025).

Kuota 30.000 rumah subsidi untuk nakes tersebut terbagi menjadi 15.000 untuk perawat, 10.000 untuk bidan, dan 5.000 untuk tenaga kesehatan masyarakat.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengapresiasi atas terobosan pemberian bantuan perumahan bagi para nakes di seluruh Indonesia.

"Terobosan Pak Ara luar biasa sekali. Karena harus menyediakan tanah kurang lebih 3 juta meter persegi untuk 30 ribu nakes dan pembiayaan yang tidak sedikit," katanya.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menambahkan, BP Tapera sebagai pengelola dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) menyatakan kesiapan dalam mendukung program ini.

Pihaknya juga berkomitmen bekerja sama dengan BTN sebagai penyalur rumah subsidi untuk menyediakan hunian yang layak dan terjangkau.

"Syarat utama penerima manfaat adalah masuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), belum memiliki rumah, dan maksimal penghasilan sebesar Rp 6 juta per bulan untuk yang tidak kawin dan Rp 8 juta bagi yang berstatus kawin," jelasnya.

Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Harif Fadhillah menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah. Menurutnya, bantuan kepemilikan rumah subsidi baru yang sangat berarti bagi tenaga kesehatan.

"Kami akan menyosialisasikan berita baik ini ke seluruh Indonesia agar dapat dimanfaatkan dengan baik," pungkasnya.

KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan 30.000 unit rumah subsidi bagi tenaga kesehatan (nakes) di seluruh Indonesia.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, nakes merupakan garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat, sehingga sudah sewajarnya mendapatkan akses hunian yang layak dan terjangkau.

"Kami mengalokasikan total 30.000 unit untuk tenaga kesehatan masyarakat sebagai komitmen Presiden Prabowo guna memberikan dukungan kepada para tenaga kerja medis. Ini sejarah dan terobosan pertama kali yang dilakukan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo untuk tenaga Kesehatan," ujar Ara dalam keterangannya dikutip pada Senin (24/3/2025).

Kuota 30.000 rumah subsidi untuk nakes tersebut terbagi menjadi 15.000 untuk perawat, 10.000 untuk bidan, dan 5.000 untuk tenaga kesehatan masyarakat.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengapresiasi atas terobosan pemberian bantuan perumahan bagi para nakes di seluruh Indonesia.

"Terobosan Pak Ara luar biasa sekali. Karena harus menyediakan tanah kurang lebih 3 juta meter persegi untuk 30 ribu nakes dan pembiayaan yang tidak sedikit," katanya.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menambahkan, BP Tapera sebagai pengelola dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) menyatakan kesiapan dalam mendukung program ini.

Pihaknya juga berkomitmen bekerja sama dengan BTN sebagai penyalur rumah subsidi untuk menyediakan hunian yang layak dan terjangkau.

"Syarat utama penerima manfaat adalah masuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), belum memiliki rumah, dan maksimal penghasilan sebesar Rp 6 juta per bulan untuk yang tidak kawin dan Rp 8 juta bagi yang berstatus kawin," jelasnya.

Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Harif Fadhillah menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah. Menurutnya, bantuan kepemilikan rumah subsidi baru yang sangat berarti bagi tenaga kesehatan.

"Kami akan menyosialisasikan berita baik ini ke seluruh Indonesia agar dapat dimanfaatkan dengan baik," pungkasnya.

Ketersediaan tanah menjadi salah satu aspek utama dalam membangun perumahan. Bukan sembarang tanah, tak semua lahan boleh dibangun rumah, termasuk lahan persawahan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengingatkan pengembang untuk tidak membangun perumahan di atas lahan sawah. Sebab, hal itu dapat mengganggu ketahanan pangan negara.

Pesan itu disampaikan Ara ketika mengunjungi Perumahan Shanaya Bintang Residence di Bangle, Karawang, Jawa Barat pada Sabtu (22/3). Ia awalnya menanyakan ketersediaan lahan kosong perumahan subsidi tersebut.

"Lahannya tolong jangan di sawah ya Bu (pengembang). Jangan nanti kita menyelesaikan masalah perumahan tapi masalah ketahanan pangan jadi berkurang. Kedua itu masalah yang penting bagi negara kita. Ya, pangan harus benar-benar kan Presiden (Prabowo Subianto) ingin swasembada pangan," ujar Ara di Karawang, Jawa Barat, Sabtu (22/3/2025).

Untuk menjaga swasembada pangan, caranya dengan tidak membangun perumahan menggunakan lahan persawahan.

Sebelumnya, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah pun pernah menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto yang melarang penggunaan tanah produktif seperti sawah sebagai lahan perumahan.

Hal ini ia sampaikan pada saat menghadiri seminar internasional bertajuk Sustainable Housing, Building, and Cities di Fairmont Jakarta pada Selasa (14/1/2025).

"Kami tidak akan menggunakan tanah produktif. Presiden sudah melarang kita untuk memakai persawahan untuk rumah," kata Fahri.

Ia menyebut masih banyak lahan bekas sawah masih diincar untuk pembangunan rumah karena mudah sekali menawar harga tanah bekas sawah dan perizinan pembangunannya. Padahal, rumah yang dibangun di atas bekas lahan sawah berisiko tidak kokoh, terutama saat terjadi gempa bumi.

Fahri pernah menyaksikan sendiri kejadiannya. Maka dari itu, ia menentang pembangunan rumah atau bangunan lain di atas lahan bekas sawah.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Pengembang memiliki peran penting dalam menyediakan rumah yang layak buat masyarakat. Pengembang yang bertanggung jawab dinilai dapat membangun rumah yang berkualitas.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan kunjungan ke dua perumahan subsidi di Karawang pada Sabtu (22/3). Ia memastikan rumah yang diterima masyarakat dalam kondisi baik dan berkualitas.

Lokasi pertama ada di perumahan Eternal Village, Cengkong, Karawang, Jawa Barat. Ia pun berbincang dengan sejumlah warga dan mendapati tidak ada keluhan soal bangunan maupun lingkungan perumahan. Ia menanyakan terkait banjir, kebocoran bangunan, aliran air hingga pengelolaan sampah.

"Ternyata rumah subsidi juga bisa berkualitas. Hal itu sangat tergantung kepada pengembangnya, kalau dia tanggung jawab, profesional, bisa seperti Bapak dan Ibu mendapatkan tempat yang bertanggung jawab dan bagus dan layak huni seperti ini," ujar Ara di Karawang, Jawa Barat, Sabtu (22/3/2025).

Menurutnya, masyarakat dan negara sangat membutuhkan pengembang yang bertanggung jawab. Ara berharap pengembang dapat meningkatkan pembangunan rumah yang berkualitas agar semakin banyak masyarakat bisa memiliki hunian yang layak dan terjangkau.

"Saya senang menemukan pengembang-pengembang yang bertanggung jawab. Masyarakat bisa memiliki rumah yang berkualitas dan bagus. Coba bayangkan jika pembelian rumah pertama dan masa cicilannya sampai belasan tahun, tapi rumah yang didapatkan tidak berkualitas. Bayangkan bagaimana perasaan pembeli hunian," katanya.

Kemudian, Ara melanjutkan kunjungannya ke Perumahan Shanaya Bintang Residence di Bangle, Karawang, Jawa Barat. Ia berbicara langsung dengan warga dan menanyakan keluhan mereka.

"Kita ajak ngobrol sebagai pengembang juga bertanggung jawab dengerin warga keluhannya," imbuhnya.

Ara menyampaikan sudah ada anggaran untuk menyalurkan 220 ribu rumah subsidi tahun ini. Untuk itu, pihaknya pun ingin memastikan masyarakat mendapat kualitas rumah yang lebih baik.

Pada kesempatan itu, Ara menemukan warga yang bekerja di bidang informal. Mesti tak punya slip gaji, ada warga yang dapat membeli rumah komersial seharga Rp 450 juta dengan cicilan Rp 3,5 juta per bulan.

"Di sini ada rumah komersial dan subsidi yang fasilitasnya bisa dinikmati semua. Ini ada penghuni, yang satu pedagang batagor yang satu buka usaha warkop dan rental PS. Mereka tidak punya slip gaji, tapi bisa membeli rumah. Pak Prabowo sangat mengedepankan perumahan. Inilah contoh bagaimana kita melihat developer yang bertanggung jawab dengan apa yang dijual," ujar Menteri Ara.

Di samping itu, salah satu penghuni Eternal Village Muhammad Azzam (31) merasa puas dengan rumah yang sudah ditempati selama empat tahun. Ia yakin untuk membeli rumah tersebut lantaran kawasannya tidak terkena banjir ketika melakukan survei.

"Alhamdulillah ngga kebayang dan ngga kepikiran dengan DP Rp 3 juta udah bisa punya rumah tipe 30/60, bangunannya bagus, jalannya rapi sudah dicor, saluran airnya aman dan lokasinya juga strategis," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Acara dilakukan di Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan oleh Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Imran, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Surya Herjuna, Bupati Tabalong Muhammad Noor Rifani, dan Direktur PT Adaro Andalan Indonesia Tbk sekaligus Presiden Direktur PT Adaro Indonesia Priyadi.

"Kami percaya, ketersediaan tempat tinggal yang layak merupakan kebutuhan dasar dan pondasi untuk kehidupan yang lebih baik bagi setiap orang. Realitas masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni, menggerakkan kami untuk mendukung upaya pemerintah dalam program 'Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat' melalui pembangunan secara bertahap 500 rumah gratis Adaro. Hal ini sekaligus merupakan bagian dari tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility) perusahaan yang tidak hanya membangun fisik rumah, tetapi juga diharapkan dapat turut berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayah operasional Adaro, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kepemilikan rumah yang layak. Kami mohon dukungan dari seluruh pihak sehingga tanpa kendala yang berarti, rumah gratis Adaro ini dapat diserahterimakan mulai akhir tahun 2025 kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan," kata Priyadi seperti dalam rilis yang diterima detikKalimantan, Minggu (23/3/2025).

Sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mengatasi backlog (kesenjangan) perumahan dan mempercepat pemerataan akses hunian layak dan terjangkau bagi rakyat, pemerintah melalui Kementerian PKP menetapkan Program Strategis Nasional (PSN) di bidang perumahan dengan membangun 3 juta rumah bagi MBR. Program ini merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan dilaksanakan melalui kolaborasi sinergis dengan lintas Kementerian/Lembaga maupun dukungan sektor swasta.

Untuk itu, melalui groundbreaking yang dihadiri oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong, Adaro menyatakan komitmennya mendukung program pemerintah melalui pembangunan 500 rumah gratis bagi MBR, yang pelaksanaannya akan dibagi dalam beberapa kawasan perumahan, yang akan dilaksanakan secara bertahap di area sekitar wilayah operasional Adaro.

Masing-masing unit rumah dalam kawasan perumahan direncanakan akan dibangun di lahan seluas 60 m², dan dengan luas bangunan sebesar 36 m² yang terdiri dari 2 kamar, ruang tamu, kamar mandi, dapur, dan teras, dengan rancangan desain yang cukup modern dan fungsional.

Rumah-rumah itu akan dibagikan gratis kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan. Kawasan-kawasan perumahan ini juga akan dilengkapi fasilitas umum gedung serba guna, parkir umum dan area terbuka untuk berkegiatan dan berkarya.

Adaro juga akan memanfaatkan fly ash dan bottom ash (FABA) dari sisa pembakaran batubara sebagai salah satu campuran bahan bangunan untuk batako dinding dan paving block yang lebih berkualitas dengan spesifikasi ukuran dan uji kekuatan tekan sesuai Standar Nasional Indonesia.

Sebanyak 500 rumah gratis bagi MBR akan dibangun secara bertahap di atas lahan-lahan Grup Adaro, dan ditargetkan mulai diserahkan secara bertahap pada akhir tahun 2025. Keberadaan 500 rumah gratis ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian target program 3 juta rumah bagi MBR untuk memenuhi kebutuhan hunian layak dan terjangkau.

Groundbreaking ditutup dengan syukuran di Masjid At-Thohir Desa Warukin, yang diisi dengan kegiatan Buka Puasa Bersama 225 anak yatim dan pesantren di sekitar wilayah Tabalong, serta dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tabalong.

Kegiatan itu dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur terealisasinya kegiatan seremoni groundbreaking, juga untuk berbagi kebahagiaan dan mempererat silaturahmi dengan masyarakat di wilayah operasional Adaro.

Video: Ambulans Tabrakan Banteng dengan Truk di Mantewe Kalsel

Video: Ambulans Tabrakan Banteng dengan Truk di Mantewe Kalsel

KOTA JAMBI, KOMPAS.com - Aksi unjuk rasa yang dilakukan forum RT se-Kota Jambi terkait masalah banjir di Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota Jambi dan DPRD.

Camat Kota Baru, Jauharul, menjelaskan bahwa banjir yang melanda kawasan tersebut disebabkan drainase yang tidak mampu menampung air hujan.

"Dari drainase yang berada di Kelurahan Kenali Asam, air menyeberang ke jalan dan permukiman," ujarnya saat ditemui di lokasi unjuk rasa pada Minggu (23/3/2025).

Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, Muhammad Yasir, menegaskan bahwa masalah drainase telah menjadi persoalan yang tidak kunjung teratasi selama puluhan tahun.

"Sudah puluhan tahun tidak bisa diselesaikan sampai saat ini. Sudah berapa kali pergantian kepala daerah, kami sudah meminta agar anggaran ini fokus dalam penyelesaian banjir," ungkapnya.

Yasir juga meminta agar Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi, Maulana-Diza, memasukkan penyelesaian masalah banjir ke dalam program kerja 100 hari mereka.

Ia menambahkan, masalah ini telah berulang kali dibahas dalam diskusi antara Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi Jambi, dan pihak balai, namun hingga kini belum ada solusi konkret.

Aksi unjuk rasa ini mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap lambatnya penanganan masalah banjir yang telah berlangsung lama di daerah tersebut.

TABALONG, KOMPAS.com – PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (Grup Adaro) memulai pembangunan 500 rumah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di sekitar wilayah operasionalnya. Perumahan ini menggunakan batako dari olahan limbah batu bara, yaitu fly ash dan bottom ash (FABA), yang diklaim memiliki kualitas lebih baik sesuai Standar Nasional Indonesia.

Peletakan batu pertama proyek ini dilakukan di Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Kamis (20/3/2025).

Acara ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Imran, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Surya Herjuna, Bupati Tabalong Muhammad Noor Rifani, serta Direktur PT Adaro Andalan Indonesia Tbk sekaligus Presiden Direktur PT Adaro Indonesia, Priyadi.

Priyadi menyatakan bahwa program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam mendukung pemerintah mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat.

"Kami percaya bahwa tempat tinggal yang layak adalah kebutuhan dasar. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus kualitas hidup mereka," ujarnya, melalui keterangan pers, dikutip Minggu (23/3/2025).

Proyek ini juga sejalan dengan Program Strategis Nasional (PSN) pemerintah yang menargetkan pembangunan 3 juta rumah bagi MBR. Setiap unit rumah dalam kawasan perumahan ini akan dibangun di lahan seluas 60 m² dengan luas bangunan 36 m², terdiri dari dua kamar tidur, ruang tamu, kamar mandi, dapur, dan teras. Kawasan perumahan juga akan dilengkapi fasilitas umum seperti gedung serbaguna, area parkir, serta ruang terbuka.

Adaro menargetkan rumah-rumah ini mulai diserahterimakan secara bertahap pada akhir 2025. Selain seremoni groundbreaking, Adaro juga menggelar acara buka puasa bersama 225 anak yatim dan pesantren di sekitar Tabalong sebagai bagian dari kegiatan sosial perusahaan.

KARAWANG, iNEWSKarawang.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengunjungi perumahan subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Eternal Village di Cengkong, Karawang, Jawa Barat, pada Sabtu (22/3/2025).

Dalam kunjungannya, Menteri Ara mengapresiasi pengembang Eternal Village karena masyarakat merasa puas dengan kualitas hunian yang mereka tempati.

“Saya senang melihat pengembang yang bertanggung jawab. Masyarakat harus mendapatkan rumah yang layak dan berkualitas, apalagi ini adalah rumah pertama mereka dengan masa cicilan bertahun-tahun. Bayangkan jika rumah yang mereka dapatkan tidak memenuhi standar, tentu akan sangat mengecewakan,” ujar Menteri Ara.

Ia juga berharap lebih banyak pengembang yang berkomitmen menghadirkan rumah subsidi berkualitas, sehingga semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bisa memiliki hunian layak dan terjangkau.

“Jika pengembang bekerja secara profesional dan bertanggung jawab, rumah subsidi pun bisa berkualitas baik, sehingga masyarakat benar-benar mendapatkan manfaat dari program ini,” tambahnya.

Selain itu, Menteri Ara mengapresiasi peran Bank BTN sebagai bank penyalur KPR subsidi, yang memungkinkan masyarakat tanpa slip gaji, seperti pedagang, untuk mendapatkan fasilitas cicilan rumah subsidi.

Salah satu penghuni Eternal Village, Muhammad Azzam (31), mengaku puas dengan rumah yang telah dihuni sejak 2021.

“Saat survei di tahun 2020, saya sengaja datang saat musim hujan, dan perumahan ini terbukti tidak banjir. Itu membuat saya semakin yakin membeli rumah di sini. Dengan DP Rp 3 juta, saya bisa memiliki rumah seharga Rp 160 jutaan dengan cicilan Rp 1,15 juta per bulan selama 15 tahun. Alhamdulillah, rumahnya bagus, jalan sudah dicor, saluran air aman, dan lokasinya strategis,” ungkapnya.

Perumahan yang dikembangkan oleh PT Adhimix Precast Indonesia ini menyediakan fasilitas lengkap, termasuk musholla dan ruang terbuka hijau. Ke depan, pengembang berencana membangun masjid dan taman bermain anak untuk meningkatkan kenyamanan penghuni.

Editor : Frizky Wibisono

KARAWANG, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara meninjau lokasi rumah subsidi Eternal Village di Cengkong, Purwasari, Karawang, Jawa Barat, Sabtu (22/3/2025).

Tinjauan ini dilakukan Ara yang didampingi Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, Ara tiba di lokasi perumahan subsidi tersebut sekitar pukul 16:40 WIB.

Pada saat kunjungannya, dia berdialog dengan Muhammad Azzam (31) sebagai salah satu penghuni dari perumahan subsidi itu.

Ara bertanya pada Azzam bagaimana kondisi rumahnya sejak ditempati pada tahun 2020 tersebut apakah bermasalah atau tidak.

“Gimana bangunannya ada retak-retak atau apa 5 tahun ini?” tanya Ara.

“Aman, bagus ya, tebal, airnya bagus,” ungkap Azzam yang berprofesi sebagai jurnalis di salah satu media massa tersebut.

Ara pun meminta Azzam agar melapor langsung dirinya apabila terjadi masalah di Eternal Village.

Setelah mengunjungi Eternal Village, Ara melanjutkan perjalanan menuju perumahan lainnya di Karawang.

Kompas.com/Suhaiela Bahfein Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara bertemu dengan penghuni rumah komersial Shanaya Bintang Residences, Midi, di Karawang, Jawa Barat, Sabtu (22/3/2025).

Ara berdialog dengan salah seorang penghuni rumah komersial tersebut bernama Midi (39).

Midi merupakan seorang penjual batagor yang justru bisa memiliki rumah komersial seharga Rp 450 juta itu.

“Nyicil berapa sebulan? Banknya? Lancar enggak jualannya? Masih bisa ada tabungan buat keluarga? Buat anak sekolah?,” tanya Ara.

“Sebulan Rp 3,5 juta, Bank BTN. Alhamdulillah lancar. Ada tabungan untuk keluarga dan anak bersekolah,” ungkap Midi.

Menurut Ara, Presiden Prabowo Subianto sangat mengedepankan soal perumahan bagi masyarakat.

“Jadi, inilah Bapak Prabowo, sangat mengedepankan sekali perumahan,” tandas dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Usulan skema baru Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait batal diterapkan.

Ara, sapaan Maruarar, sempat mengusulkan pengubahan pembiayaan FLPP dari semula 75 persen menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 25 persen perbankan, menjadi sama rata 50:50.

"Saya rasa paling lama bulan depan ya. Saya berusaha paling lama bulan depan. Kita mencari titik temu yang supaya program ini bisa kita luncurkan," ujarnya usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (06/02/2025).

Artinya, jika mengacu kepada target awal Ara, pembaruan skema FLPP itu akan terbit pada Maret 2025.

Ada pun pembatalan pengubahan skema FLPP ditegaskan oleh Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho.

"Itu sudah diputuskan enggak jadi, tetap pakai skema eksisting, cuma saat ini sedang diproses di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk exercise tambahan dananya," kata Heru saat ditemui di Kantor Badan Bank Tanah (BBT), Jakarta Pusat, Jumat (21/03/2025).

Heru menjelaskan, pembatalan skema baru FLPP tersebut karena banyak hal yang harus diperhatikan, seperti kesiapan perbankan hingga dunia usaha properti.

Ini juga mencakup pertimbangan suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) agar tidak naik dari angka 5 persen.

"50:50 memang exercise-nya ini masih cukup belum ketemu gitu ya. Dengan kepentingan berbagai pihak tadi," jelas Heru.

Pengembang mengeluhkan Program 3 Juta Rumah belum menunjukkan progres. Hal ini menimbulkan keraguan terkait kemungkinan target program tersebut dapat tercapai.

Menanggapi hal itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengaku optimistis Program 3 Juta Rumah untuk masyarakat bisa diwujudkan. Pihaknya pun sedang berupaya untuk mendapatkan dana tambahan dan bekerja sama dengan berbagai pihak buat program ini.

"Kita berdoa, berusaha, berkolaborasi. Seperti hari ini dukungannya luar biasa. Kita kan berusaha bekerja. FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) juga tahun ini mudah-mudahan paling banyak dengan dukungan dari semua pihak," ujar Ara usai melihat Site Expose dari Badan Bank Tanah di Kantor Bank Tanah, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

"Kita nggak bisa berpikir pesimis, kita harus optimis. Dan bisa dilihat hari ini dapat lahannya. Dalam satu minggu ini kita sudah alokasikan berapa? 70 ribu dalam satu minggu," tuturnya

Sebagai informasi, Badan Bank Tanah menyediakan 73 hektare lahan untuk Kementerian PKP membangun perumahan. Lahan tersebut tersebar di empat daerah, yakni Tanjung Pinang, Batu Bara, Purwakarta, dan Bandung Barat.

Lalu, 70 ribu kuota FLPP sudah dialokasikan untuk berbagai profesi, termasuk guru sebanyak 20 ribu unit rumah. Ara menyebutkan dirinya akan mulai menyalurkan rumah untuk guru dengan melakukan serah terima kunci pada Selasa (25/3) mendatang.

Di samping itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho kuota FLPP mengungkapkan tahun ini sudah ada 39.147 unit rumah FLPP yang tersalurkan. Penyaluran akan terus berjalan dengan proporsi pembiayaan 75 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan 25 persen perbankan alias skema 75:25.

"Kita enggak ada isu terhenti ya terkait dengan penyaluran tahun ini. Sampai saat ini udah 39.147 unit per hari ini yang kita salurkan dari 1 Januari sampai 21 Maret," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto telah mengutarakan bahwa para pengembang awalnya senang dengan dibentuknya Kementerian PKP dan Program 3 Juta Rumah. Namun, ia menilai program tersebut saat ini belum ada perkembangan.

"Setelah tiga bulan kita mengikuti kementerian, namun pada saat ini kondisi lima bulan berjalan atau setelah kementerian itu kondisi Program 3 Juta Rumah ini belum ada progres. Yang kedua Presiden Prabowo (Subianto) sudah tidak antusias lagi, sudah tidak bicarakan lagi Program 3 Juta Rumah," ujar Joko di Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

JAKARTA, KOMPAS.com - Usulan skema baru Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait batal diterapkan.

Ara, sapaan Maruarar, sempat mengusulkan pengubahan pembiayaan FLPP dari semula 75 persen menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 25 persen perbankan, menjadi sama rata 50:50.

"Saya rasa paling lama bulan depan ya. Saya berusaha paling lama bulan depan. Kita mencari titik temu yang supaya program ini bisa kita luncurkan," ujarnya usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (06/02/2025).

Artinya, jika mengacu kepada target awal Ara, pembaruan skema FLPP itu akan terbit pada Maret 2025.

Ada pun pembatalan pengubahan skema FLPP ditegaskan oleh Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho.

"Itu sudah diputuskan enggak jadi, tetap pakai skema eksisting, cuma saat ini sedang diproses di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk exercise tambahan dananya," kata Heru saat ditemui di Kantor Badan Bank Tanah (BBT), Jakarta Pusat, Jumat (21/03/2025).

Heru menjelaskan, pembatalan skema baru FLPP tersebut karena banyak hal yang harus diperhatikan, seperti kesiapan perbankan hingga dunia usaha properti.

Ini juga mencakup pertimbangan suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) agar tidak naik dari angka 5 persen.

"50:50 memang exercise-nya ini masih cukup belum ketemu gitu ya. Dengan kepentingan berbagai pihak tadi," jelas Heru.