TARGET tiga juta rumah per tahun adalah ambisi besar yang hanya bisa tercapai melalui kolaborasi semua pihak pemangku kepentingan (stakeholder).

Jika Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, ingin target ini terwujud, maka perlu melibatkan pengembang mikro, kecil, dan mandiri (PMKM) dengan dukungan kebijakan yang tepat.

PMKM membangun rumah di atas lahan milik sendiri. Jumlah yang dibangun hanya beberapa unit dan beroperasi secara mandiri menggunakan modal sendiri.

Potensi PMKM sangat besar untuk mempercepat pembangunan rumah, terutama untuk kelompok yang belum dilayani pengembang besar.

Sayangnya, pemerintah belum memperhatikan PMKM. Selama ini, kebijakan lebih berpihak pada korporasi besar.

Usaha mikro dan kecil memang sering disebut dalam pidato dan kampanye politik, tetapi implementasinya kerap diabaikan.

Padahal dalam penyediaan rumah, pengembang mikro, kecil dan mandiri sangat berperan penting menyediakan hunian sederhana dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

Memberikan kemudahan bagi PMKM akan membuat percepatan pembangunan rumah rakyat lebih inklusif.

Langkah ini juga akan berdampak luas dalam menciptakan lapangan kerja lokal, memberdayakan ekonomi daerah, dan mempercepat distribusi pembangunan.

PMKM umumnya mempekerjakan tenaga kerja lokal seperti tetangga dan warga sekitar, sehingga langsung membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Namun, PMKM tampak diabaikan. Pernyataan dan langkah Maruarar Sirait sejak awal menjabat sebagai Menteri PKP belum menunjukkan keberpihakan. Ajakan yang terdengar justru lebih ditujukan kepada konglomerat besar.

Hambatan pengembang kecil

Selama ini PMKM berjalan sendiri tanpa dukungan pemerintah. Sejumlah hambatan merintangi jalannya.

Hambatan pertama adalah permodalan. Umumnya mereka menggunakan modal sendiri. Untuk mendapatkan pinjaman ke bank terbentur berbagai persyaratan.

Kedua, masalah perizinan. Pengembang kecil harus melewati prosedur panjang yang memakan waktu dan biaya. Mereka sering terpaksa mengeluarkan uang tambahan untuk mempercepat proses.

Persyaratan perizinan bagi PMKM disamakan dengan pengembang besar. Pemilik tanah kecil yang membangun beberapa rumah di lahannya sendiri harus memenuhi syarat seperti Ijin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), site plan, block plan, hingga rasio lahan untuk fasilitas umum.

NUSANTARA, KOMPAS.com - Sebanyak 64 konsumen akan melaporkan pengembang perumahan subsidi Griya Rudina Asri (GRA) di Karangjoang, Balikpapan, Kalimantan Timur, ke Polresta Balikpapan atas dugaan penipuan dan penggelapan.

Mereka akan melakukan pelaporan pada Jumat (10/1/2025), menyusul kerugian yang diderita senilai total Rp 1,4 miliar.

Kuasa hukum korban, Sultan Akbar Pahlevi menuturkan, pihaknya telah mendapatkan kuasa penuh dari para korban untuk membawa masalah ini ke ranah hukum.

"Langkah pertama adalah melaporkan pengembang ke Polresta Balikpapan. Ini bukan sekadar kasus perumahan subsidi yang belum dilengkapi infrastruktur jalan atau fasilitas lainnya, melainkan pengembangnya wanprestasi," tutur Sultan Akbar yang juga merupakan Ketua Bidang Hukum KNPI Balikpapan, Rabu (8/1/2025).

Disebut wanprestasi karena pengembang tak kunjung memberikan kepastian pembangunan rumah kepada konsumen. Padahal, mereka telah menerima uang dari konsumen sejak tahun 2022.

Sultan Akbar menjelaskan, para korban tergiur janji manis dan gimmick pengembang mengenai perumahan ini.

Pertama adalah pengembang menebar informasi bahwa unit-unit rumah tersebut bisa dibeli dan dimiliki oleh korban yang sebagian besar memiliki penghasilan melebihi batas sebagai penerima manfaat KPR Subsidi.

"Itu melanggar ketentuan dan syarat penerima rumah subsidi. Ini berarti pengembang GRA telah melakukan pelanggaran," imbuh Sultan Akbar.

KOMPAS.com/HILDA B ALEXANDER Sugiarti, salah satu konsumen perumahan Griya Rudina Asri

"Namun, setelah membayar sejumlah uang seperti Uang Tanda Jadi (UTJ), uang muka, dan biaya tambahan terkait kelebihan tanah, para korban tidak menerima apa yang dijanjikan. Rumah yang seharusnya mereka miliki tidak kunjung dibangun," ungkap Sultan Akbar.

Beberapa korban menderita kerugian dengan besaran bervariasi, mulai dari Rp 9,1 juta, Rp 12 juta, Rp 30 juta, Rp 125 juta, hingga ratusan juta rupiah.

Bahkan, Sugiarti, salah satu korban, telah membayar lunas kepada pengembang dan dijanjikan bisa menempati rumah sebulan setelah pembayaran.

"Saya membayar lunas secara cash dua tahap dengan total nilai Rp 260 juta pada Oktober 2023 untuk rumah dengan luas tanah 14 x 14," kisah Sugiarti.

Persoalan yang dialami Sugiarti bukan hanya pada hilangnya uang tunai yang sudah dibayarkan, melainkan ukuran luas tanah yang tidak sesuai perjanjian.

"Fakta di lapangan, luas tanah rumah saya hanya 12 x 12 meter persegi. Padahal saya bayar untuk rumah dengan luas tanah 14 x 14 meter persegi," ucap Sugiarti.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menyebut bahwa program makan bergizi gratis Presiden Prabowo Subianto berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.

Budi Gunawan mengatakan, dampak ekonomi tersebut bisa timbul karena pelaksanaan program prioritas pemerintah itu melibatkan masyarakat.

Pernyataan ini disampaikan Budi Gunawan usai meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis di MTS Negeri 14 Halim Perdana Kusuma dan SMP Negeri 174 Jakarta.

“Alokasi anggaran untuk program ini memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Program ini menggerakkan ekonomi rakyat,” kata Budi Gunawan dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (8/1/2025).

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini mengatakan, program makan bergizi gratis memang dirancang untuk menciptakan multiplier effect atau efek pengganda dalam ekonomi.

Kucuran dana dari pemerintah untuk program ini, menurut Budi, membuka lapangan pekerjaan bagi banyak pihak. Hal ini terjadi mulai dari tahap memasak di dapur, pengiriman logistik, hingga ahli gizi.

“Menjadikan masyarakat lokal sebagai bagian penting dalam rantai penyediaan bahan pangan seperti telur ayam, daging, buah-buahan, dan sayuran dari petani Indonesia,” tutur Budi.

Selain nilai ekonomi, program makan bergizi gratis juga berdampak pada nilai-nilai budaya seperti, gotong royong, kebersamaan, dan kedisiplinan.

Budi Gunawan mengatakan, melalui program ini, bukan saja fisik siswa yang akan terbangun. Karakter generasi muda yang mencintai tanah air juga akan terbangun.

"Harapan kita, program makan bergizi gratis dapat berjalan optimal dengan kualitas yang baik,” kata mantan Kepala Badan Intelijen Negara tersebut.

Sebagai informasi, program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo resmi dimulai pada 6 Januari 2025, di 26 provinsi.

Tidak hanya pelajar, anak di bawah lima tahun (balita), ibu hamil, hingga ibu menyusui juga masuk daftar penerima program makan bergizi gratis. Mereka tersebar di 190 titik di 26 provinsi.

“Ini merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri, ibu hamil, dan menyusui,” kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia, Hasan Nasbi dalam keterangan tertulis pada Minggu, 5 Januari 2025.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengungkap syarat agar pengajuan kredit perumahan rakyat (KPR) bagi pekerja sektor informal, seperti pengemudi ojek online (ojol) hingga tukang cukur bisa tembus.

Nixon mengakui bank memang kesulitan memberikan kredit rumah untuk pekerja informal karena persoalan jaminan. Berbeda dengan pekerja formal seperti karyawan swasta yang bisa dicek melalui slip gaji.

Meski demikian, BTN bekerja sama dengan perusahaan ojek online untuk mengatasi hal tersebut. Salah satu caranya adalah menarik saldo dari dompet digital abang ojol setiap hari.

"Kalau kayak supir ojek online, saya sebut merek deh depannya G, kita ada kerja sama dia potong harian, nah itu bisa ada dokumen kan. Jadi, bisa juga (mengajukan kredit)," kata Nixon setelah rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/1).

BTN juga melakukan pendekatan ke komunitas pekerja informal. Salah satunya, komunitas tukang cukur Asal Garut atau Asgar. Pihak bank mengandalkan komunitas itu untuk mengecek kemampuan calon pemohon KPR.

"Mereka (komunitas) verifikasinya orang ini baik ndak, bener dagang ndak, dagang baik-baik, bukan penipu," ujarnya.

Nixon mengatakan BTN tengah mengkaji skema penilaian bagi para pekerja informal yang tak terikat perusahaan ataupun komunitas demi memperluas cakupan KPR. Salah satu cara yang dikaji adalah calon pemohon KPR harus menabung rutin dalam 3-6 bulan.

"Memang kita lagi buat, udah deh dia menabung 3-6 bulan, dari itu saja dokumennya. Kalau track record nabungnya bagus, ya kita kasih," tutur Nixon.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 3 juta rumah untuk rakyat. Dia menugaskan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait untuk membuat berbagai skema.

Beberapa cara yang telah disampaikan Maruarar hingga saat ini adalah membangun hunian vertikal di dekat jalur kereta api, membangun hunian vertikal di bekas tanah koruptor, hingga kerja sama pembangunan perumahan dengan Qatar.

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis Jogja Corruption Watch (JCW), Baharuddin Kamba, mengingatkan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tentang potensi korupsi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam keterangan pers yang disampaikan pada Rabu (8/1/2025), Kamba menyatakan bahwa untuk mendukung program MBG, Pemda DIY menganggarkan dana sebesar Rp 42 miliar melalui APBD 2025.

Nominal tersebut merupakan alokasi 2,5 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) DIY yang mencapai sekitar Rp 1,6 triliun.

Di tingkat Kabupaten/Kota di DIY, jumlah anggaran yang disiapkan bervariasi.

Pemerintah Kota Yogyakarta, misalnya, menyiapkan anggaran sebesar Rp 80 miliar untuk program MBG bagi pelajar tingkat TK hingga SMP.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Sleman mengalokasikan anggaran sebesar Rp 100 miliar, dan Pemerintah Kabupaten Bantul menyediakan Rp 30 miliar.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo juga telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 14,4 miliar untuk tahap pertama dari total Rp 29,5 miliar yang dibutuhkan.

Terakhir, Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul mengalokasikan Rp 12,23 miliar yang bersumber dari APBD tahun 2025.

"Dana yang fantastis untuk program MBG ini harus 'mengorbankan' beberapa program fisik yang juga perlu diperhatikan, selain memangkas anggaran pada setiap OPD di pemerintahan daerah," kata Kamba.

Pentingnya transparansi dan pengawasan

Dia menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan yang ketat dalam implementasi MBG, terutama terkait distribusi dan penyediaan makanan serta pengelolaan anggaran.

Kamba mengingatkan bahwa akan ada dana triliunan rupiah yang mengalir ke daerah, di luar dana dari APBD masing-masing provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh tanah air.

"Untuk mencegah adanya bancakan korupsi dalam program makan bergizi gratis ini, perlu disiapkan seluruh regulasi seperti petunjuk pelaksanaan, teknis, aturan kerja sama, serta pengawasan dan sanksinya," ungkapnya.

JCW berharap pelaksanaan program MBG dapat berjalan efektif dan efisien, serta tidak ada penyelewengan (korupsi) dalam proses maupun pelaksanaannya.

"Aparat Penegakan Hukum (APH) di DIY, termasuk KPK, perlu melakukan pengawasan atas pelaksanaan program MBG ini," pungkas Kamba.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah secara serentak memulai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 190 titik di 26 provinsi di Indonesia untuk para siswa dari TK hingga sekolah menengah pada Senin 6 Januari 2025.

Sejumlah daerah lain ada yang baru memulai program tersebut kemarin atau hari ini, dan sebagian daerah lain baru akan memulai pada pekan depan.

Program MBG ini ternyata memiliki dampak atau efek domino di tengah masyarakat.

Peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Eliza Mardian menyebut program MBG yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dapat berefek pada masyarakat terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru.

Multipplier effect dari program makan bergizi gratis ini adalah akan terciptanya lapangan pekerjaan baru dan pangsa pasar baru bagi masyarakat sekitar lokasi di mana makan bergizi gratis berlangsung.

Pembentukan dapur sehat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan mengangkat perekonomian daerah karena bahan-bahan yang digunakan dari produk lokal.

Selain itu, petugas dapur SPPG juga berasal dari masyarakat setempat. Konsep dapur seperti itu dapat membawa lebih banyak keuntungan untuk masyarakat setempat meski memiliki beberapa kekurangan, seperti kesulitan eksekusi perintah hingga sistem pembayaran.

Bisa dengan memanfaatkan dapur yang ada, misal dapur yang sudah eksis di sekolah atau dapurnya UMKM atau dapur milik masyarakat lokal.

Ia melanjutkan pemanfaatan dapur lokal atau UMKM dapat menghemat anggaran dan menekan biaya distribusi karena dapurnya dekat dengan sekolah. Adapun tenaga kerja lokal akan lebih banyak terserap.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi berharap target 937 dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dan hingga akhir 2025 dengan target 5.000 dapur MBG mampu melayani hingga 20 juta penerima manfaat, mulai dari peserta didik tingkat PAUD-SMA, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui.

Pecahkan rekor

Dari sekian banyak pemerintah daerah yang menyelenggarakan MBG, Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) atas kegiatan pemberian makan bergizi gratis kepada 22 ribu pelajar di daerah itu.

Senior Customer Relations Manager MURI Andri Purwandono di Kolaka Utara, Selasa, mengatakan bahwa kegiatan yang digelar Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara patut diberikan apresiasi, yang bisa memberikan makan bergizi gratis kepada 22 ribu pelajar di daerah tersebut.

Penjabat Bupati Kolaka Utara Yusmin menyampaikan kegiatan MBG itu diikuti sebanyak 22 ribu pelajar dan terbagi di beberapa lokasi, antara lain 10 ribu pelajar di Alun-alun Kota Lasusua, dan 12 ribu tersebar di 15 kecamatan se-Kabupaten Kolaka Utara.

Kegiatan ini bukan hanya soal pencapaian rekor, tetapi juga bentuk nyata implementasi dari program nasional untuk menciptakan generasi sehat dan berprestasi.

Bukan sekadar kebanggaan, melainkan pemicu bagi pemreintah untuk terus berkolaborasi demi mensukseskan program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pemkab olaka Utara telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp20 miliar dalam APBD untuk mendukung program ini secara berkelanjutan.

Rekor MURI tersebut berhasil memecahkan rekor yang sebelumnya dilaksanakan di Magelang pada 2022 dengan melibatkan sebanyak 14 ribu pelajar.

Dinantikan

Dari sekian banyak program yang dijanjikan Pemerintahan Prabowo-Gibran, barangkali Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu yang terpopuler dan paling dinantikan implementasinya.

Program ini menjadi diskursus yang menarik, sempat menuai pro dan kontra, berikut pelaksanaan yang dianggap rumit dan dikhawatirkan gagal di tengah jalan.

Program MBG hadir sebagai solusi yang tidak hanya menjawab kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menciptakan efek domino positif terhadap perekonomian.

Program MBG bisa menjadi katalisator bagi sektor UMKM, rantai pasok pangan, dan pemulihan ekonomi pasca-pandemi, yang semuanya saling terkait dalam jejaring sosial dan ekonomi masyarakat.

Melalui lensa sosiologi dan ekonomi, bangsa ini dapat memahami dampak berlapis dari program, yang melampaui sekadar pemberian makanan bergizi kepada anak-anak sekolah di Tanah Air.

Dari perspektif yang positif, efek berganda dari program MBG dapat diibaratkan sebagai daya ungkit yang signifikan dalam menggerakkan roda ekonomi lokal.

Ketika makanan bergizi didistribusikan kepada masyarakat, khususnya mereka yang berada dalam golongan rentan, kebutuhan logistik dan bahan baku meningkat secara eksponensial.

Efeknya, sektor pertanian sebagai pemasok utama bahan pangan mengalami lonjakan permintaan.

Petani lokal, yang sebelumnya kesulitan menjual hasil panennya dengan harga layak, kini memiliki akses pasar yang lebih stabil.

Di tingkat ini, program tersebut bukan hanya soal distribusi makanan, tetapi juga soal pemberdayaan petani sebagai pilar utama rantai pasok pangan.

Efek positif ini tidak berhenti hanya di sektor pertanian. Ketika permintaan bahan pangan meningkat, jaringan UMKM yang bergerak di bidang pengolahan makanan turut diuntungkan.

Banyak pelaku usaha kecil, mulai dari produsen keripik singkong hingga katering rumahan terlibat dalam proses penyediaan makanan bergizi.

Mereka mendapatkan peluang untuk memperluas skala usaha mereka, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan daya beli masyarakat di sekitarnya.

Dalam konteks ini, program MBG menjadi lebih dari sekadar bantuan sosial. Ia adalah motor penggerak ekonomi yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat.

Keterlibatan UMKM dalam program MBG juga menciptakan siklus ekonomi yang sehat. Para pelaku usaha ini, yang sebagian besar adalah perempuan, mendapatkan penghasilan tambahan yang membantu mereka memenuhi kebutuhan keluarga.

Tidak sedikit dari mereka yang kemudian memanfaatkan pendapatan tersebut untuk memperbaiki pendidikan anak-anak mereka atau berinvestasi dalam pengembangan usaha.

Efek berganda ini, meskipun terlihat kecil di permukaan, sebenarnya memiliki implikasi besar dalam mengurangi ketimpangan sosial.

Ekosistem ekonomi

Dari perspektif sosiologis, program MBG adalah alat pemberdayaan yang memperkuat kohesi sosial, di mana masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pelaku aktif dalam ekosistem ekonomi.

Rantai pasok pangan yang terbangun melalui program MBG juga menunjukkan dinamika yang menarik.

Dalam skema ini, bahan pangan segar, seperti sayur, buah, daging, dan ikan didistribusikan langsung dari petani atau nelayan kepada penyedia layanan makanan.

Model ini memotong rantai distribusi yang sebelumnya panjang dan berbiaya tinggi. Selain menekan harga, skema ini juga mengurangi pemborosan pangan, meningkatkan kualitas gizi, dan memperkuat hubungan langsung antara produsen dan konsumen.

Selain itu para pemasok juga didorong untuk kreatif mencari sumber-sumber pangan lokal yang berkualitas, yang sebelumnya tidak dilirik. Contohnya rebung, umbi-umbian, paku-pakuan, hingga jamur lokal.

Di sisi lain, keterlibatan pemerintah sebagai fasilitator memastikan stabilitas harga dan kelancaran distribusi, menciptakan rasa aman bagi semua pihak yang terlibat.

Dari sudut pandang ekonomi makro, program ini berkontribusi pada peningkatan produk domestik bruto (PDB) melalui aktivitas konsumsi yang lebih tinggi.

Ketika masyarakat mendapatkan makanan bergizi secara gratis, pengeluaran mereka untuk kebutuhan lain, seperti pendidikan dan kesehatan, cenderung meningkat.

Hal ini menciptakan siklus konsumsi yang mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Dalam jangka panjang, peningkatan gizi masyarakat juga berkontribusi pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, yang menjadi salah satu indikator utama daya saing ekonomi suatu negara.

Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa Program MBG menghadapi tantangan dalam implementasinya, salah satunya adalah memastikan keberlanjutan program ini tanpa bergantung sepenuhnya pada anggaran pemerintah.

Dalam hal ini, kemitraan dengan sektor swasta, koperasi, dan organisasi masyarakat menjadi kunci. Dengan melibatkan lebih banyak pihak, program ini dapat menjadi model kolaborasi publik-swasta yang efektif, di mana semua pihak berbagi peran dan tanggung jawab untuk menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas.

Program ini diharapkan melibatkan para petani sayur yang sebelumnya bergantung pada tengkulak, kini dapat menjual langsung hasil panen mereka ke dapur umum yang dikelola oleh kelompok UMKM lokal.

Dampaknya, pendapatan petani meningkat signifikan, sementara kelompok UMKM mampu mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja dari desa yang sama.

Lebih dari itu, masyarakat penerima manfaat merasa lebih dihargai karena mereka tidak hanya menerima makanan, tetapi juga menjadi bagian dari perubahan sosial yang lebih besar.

Pada akhirnya, program MBG bisa menjadi bukti nyata bagaimana sebuah kebijakan sederhana dapat memiliki dampak yang kompleks dan mendalam.

Program ini menghubungkan berbagai sektor dalam perekonomian, mulai dari pertanian, UMKM, hingga logistik dengan cara yang saling memperkuat.

Dalam kerangka sosiologis, program ini membangun solidaritas sosial yang menjadi dasar bagi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan memanfaatkan efek berganda, program serupa dapat dikembangkan untuk sektor lain, seperti pendidikan dan kesehatan.

Hal ini menunjukkan bahwa di balik setiap kebijakan yang dirancang dengan baik, ada peluang untuk menciptakan perubahan yang melampaui tujuan awalnya.

Program MBG adalah cerminan dari bagaimana ekonomi dan sosiologi dapat bersinergi untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Dengan keberlanjutan sebagai tantangan utama, program ini tetap menjadi seberkas harapan bagi banyak pihak.

Program ini mengingatkan semua bahwa solusi untuk masalah besar sering kali tersembunyi dalam langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan konsistensi dan kesungguhan.

Di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, program MBG mengajarkan bangsa ini untuk percaya bahwa perubahan yang nyata selalu dimulai dari dasar, memberi makan tubuh, sekaligus menghela dan menggerakkan rantai pasok ekonomi sebuah bangsa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan kerja sama pembangunan 1 juta hunian yang didanai oleh Qatar di Indonesia akan memakai lahan yang dimiliki oleh lembaga dan kementerian seperti dari aset perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.

Penyediaan lahan tersebut dipastikan akan berlangsung lewat kolaborasi sehingga proses pembangunan satu juta hunian tersebut dapat segera dilakukan memenuhi target penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Kita menyiapkan lahan yang dimiliki negara. Pak Erick (Menteri BUMN) nanti akan menyiapkan dari PT PP, Kereta Api, Perumnas. Kemudian juga dari Kemensetneg ada di Kemayoran dan ada di sekitar Senayan. Kemudian dari Kementerian Keuangan dari DJKN ada di Kalibata," kata Maruarar kepada wartawan usai menyelesaikan penandatanganan kesepakatan bersama investor Qatar di Istana Merdeka, Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (8/1/2025).

Dok. SHUTTERSTOCK Ilustrasi rumah.

Lahan-lahan yang diajukan itu memang secara sengaja difokuskan di perkotaan karena pemerintah memang memprioritaskan pembangunan 1 juta hunian yang didanai Qatar tersebut untuk masyarakat kota.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Ara itu menyebutkan lahan yang disediakan tersebut dipastikan merupakan lahan idle atau dikenal juga sebagai tanah yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga (K/L).

"Karena ini G2G, negara hadir untuk mempersiapkan lahan yang idle atau tidak bermasalah yang siap dibangun, begitu," kata Ara.

Sebelumnya, Pemerintah Republik Indonesia dan Qatar sepakat bekerja sama dan menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) untuk sektor perumahan terkait pendanaan 1 juta hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Penandatanganan tersebut disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto dan dilakukan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan investor Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani di Istana Merdeka Jakarta, Rabu.

Penandatanganan itu turut disaksikan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.

Pendanaan ini dilakukan dengan skema Goverment-to-Goverment antara Qatar dan Indonesia.

Menjadikan Qatar sebagai investor luar negeri pertama yang mengambil bagian berkontribusi untuk pemenuhan program prioritas Presiden Prabowo Subianto membangun 3 juta rumah untuk MBR setiap tahunnya.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah menjelaskan investasi yang diberikan oleh Qatar kepada Indonesia ditujukan untuk membangun satu juta rumah yang modelnya berupa hunian vertikal di perkotaan.

Fahri mengatakan hunian-hunian vertikal itu bakal segera dibangun untuk menyediakan rumah-rumah layak huni bagi masyarakat kelas menengah ke bawah di perkotaan, mengingat saat ini banyak dari mereka belum punya rumah, dan masih banyak juga yang menempati rumah-rumah di kawasan kumuh yang tidak layak huni.

“Itu kira-kira satu juta unit yang komitmen (untuk dibangun). Ini yang untuk rusun (rumah susun) dulu ya, lebih vertikal ya, vertical housing (hunian vertikal),” kata Fahri Hamzah menjawab pertanyaan wartawan selepas acara penandatanganan nota kesepahaman kerja sama (MoU) investasi pembangunan rumah di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu.

Dalam acara itu, Presiden Prabowo Subianto beserta beberapa menterinya menyaksikan langsung acara penandatanganan MoU. Dari pihak Indonesia, MoU itu diteken oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dan dari pihak Qatar diwakili oleh Sheikh Abdul Aziz Al Thani, seorang investor yang juga bagian dari keluarga Raja Qatar.

Maruarar, saat ditanya lebih lanjut mengenai proyek pembangunan rumah, menjelaskan ada beberapa lokasi yang dipersiapkan pemerintah untuk membangun hunian-hunian vertikal, yaitu di kawasan-kawasan padat penduduk di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

Di Jakarta, lokasi-lokasi yang dipersiapkan di antaranya di kawasan Kalibata, Senayan, Kemayoran. Tanah-tanah itu, dia menyebut, merupakan aset-aset negara yang saat ini dikelola BUMN dan kementerian/lembaga.

“(MoU) ini G2G — government-to-government, dan tentunya kami harap ini bisa direalisasikan segera, dan kami siapkan dengan cepat. Kalau perlu, besok kami turun ke lapangan untuk cek lokasi itu,” kata Menteri PKP menjelaskan bentuk kerja sama Indonesia-Qatar dalam MoU itu.

Di lokasi yang sama, Sheikh Abdul Aziz Al Thani sebagai investor menegaskan komitmennya dan komitmen pemerintahnya mendukung program pembangunan rumah oleh pemerintahan Presiden Prabowo.

“Kami akan bekerja profesional dengan seluruh pihak di belakang kami. Saya berharap adanya dukungan Presiden dan semua yang ada di sini, Bapak Hashim, menteri-menteri, kita akan berhasil,” kata investor dari Qatar itu.

Dia pun meneruskan pesan dari Raja Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani: “Indonesia dan Qatar punya hubungan yang kuat sehingga kami akan mendukung Indonesia di berbagai sektor, dan salah satunya sektor bisnis”.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasang target ambisius untuk membangun tiga juta rumah per tahun yang diperuntukkan utamanya kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan kerja sama pembangunan 1 juta hunian yang didanai oleh Qatar di Indonesia akan memakai lahan yang dimiliki oleh lembaga dan kementerian seperti dari aset perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.

Penyediaan lahan tersebut dipastikan akan berlangsung lewat kolaborasi sehingga proses pembangunan satu juta hunian tersebut dapat segera dilakukan memenuhi target penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Kita menyiapkan lahan yang dimiliki negara. Pak Erick (Menteri BUMN) nanti akan menyiapkan dari PT PP, Kereta Api, Perumnas. Kemudian juga dari Kemensetneg ada di Kemayoran dan ada di sekitar Senayan. Kemudian dari Kementerian Keuangan dari DJKN ada di Kalibata," kata Maruarar kepada wartawan usai menyelesaikan penandatanganan kesepakatan bersama investor Qatar di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu.

Lahan-lahan yang diajukan itu memang secara sengaja difokuskan di perkotaan karena pemerintah memang memprioritaskan pembangunan 1 juta hunian yang didanai Qatar tersebut untuk masyarakat kota.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Ara itu menyebutkan lahan yang disediakan tersebut dipastikan merupakan lahan idle atau dikenal juga sebagai tanah yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga (K/L).

"Karena ini G2G, negara hadir untuk mempersiapkan lahan yang idle atau tidak bermasalah yang siap dibangun, begitu," kata Ara.

Sebelumnya, Pemerintah Republik Indonesia dan Qatar sepakat bekerja sama dan menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) untuk sektor perumahan terkait pendanaan 1 juta hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Penandatanganan tersebut disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto dan dilakukan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan investor Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani di Istana Merdeka Jakarta, Rabu.

Penandatanganan itu turut disaksikan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.

Pendanaan ini dilakukan dengan skema Goverment-to-Goverment antara Qatar dan Indonesia.

Menjadikan Qatar sebagai investor luar negeri pertama yang mengambil bagian berkontribusi untuk pemenuhan program prioritas Presiden Prabowo Subianto membangun 3 juta rumah untuk MBR setiap tahunnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan kerja sama pembangunan 1 juta hunian yang didanai oleh Qatar di Indonesia akan memakai lahan yang dimiliki oleh lembaga dan kementerian seperti dari aset perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.

Penyediaan lahan tersebut dipastikan akan berlangsung lewat kolaborasi sehingga proses pembangunan satu juta hunian tersebut dapat segera dilakukan memenuhi target penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Kita menyiapkan lahan yang dimiliki negara. Pak Erick (Menteri BUMN) nanti akan menyiapkan dari PT PP, Kereta Api, Perumnas. Kemudian juga dari Kemensetneg ada di Kemayoran dan ada di sekitar Senayan. Kemudian dari Kementerian Keuangan dari DJKN ada di Kalibata," kata Maruarar kepada wartawan usai menyelesaikan penandatanganan kesepakatan bersama investor Qatar di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu.

Lahan-lahan yang diajukan itu memang secara sengaja difokuskan di perkotaan karena pemerintah memang memprioritaskan pembangunan 1 juta hunian yang didanai Qatar tersebut untuk masyarakat kota.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Ara itu menyebutkan lahan yang disediakan tersebut dipastikan merupakan lahan idle atau dikenal juga sebagai tanah yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga (K/L).

"Karena ini G2G, negara hadir untuk mempersiapkan lahan yang idle atau tidak bermasalah yang siap dibangun, begitu," kata Ara.

Sebelumnya, Pemerintah Republik Indonesia dan Qatar sepakat bekerja sama dan menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) untuk sektor perumahan terkait pendanaan 1 juta hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Penandatanganan tersebut disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto dan dilakukan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan investor Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani di Istana Merdeka Jakarta, Rabu.

Penandatanganan itu turut disaksikan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.

Pendanaan ini dilakukan dengan skema Goverment-to-Goverment antara Qatar dan Indonesia.

Menjadikan Qatar sebagai investor luar negeri pertama yang mengambil bagian berkontribusi untuk pemenuhan program prioritas Presiden Prabowo Subianto membangun 3 juta rumah untuk MBR setiap tahunnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan kerja sama pembangunan 1 juta hunian yang didanai oleh Qatar di Indonesia akan memakai lahan yang dimiliki oleh lembaga dan kementerian seperti dari aset perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.

Penyediaan lahan tersebut dipastikan akan berlangsung lewat kolaborasi sehingga proses pembangunan satu juta hunian tersebut dapat segera dilakukan memenuhi target penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Kita menyiapkan lahan yang dimiliki negara. Pak Erick (Menteri BUMN) nanti akan menyiapkan dari PT PP, Kereta Api, Perumnas. Kemudian juga dari Kemensetneg ada di Kemayoran dan ada di sekitar Senayan. Kemudian dari Kementerian Keuangan dari DJKN ada di Kalibata," kata Maruarar kepada wartawan usai menyelesaikan penandatanganan kesepakatan bersama investor Qatar di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu.

Lahan-lahan yang diajukan itu memang secara sengaja difokuskan di perkotaan karena pemerintah memang memprioritaskan pembangunan 1 juta hunian yang didanai Qatar tersebut untuk masyarakat kota.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Ara itu menyebutkan lahan yang disediakan tersebut dipastikan merupakan lahan idle atau dikenal juga sebagai tanah yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga (K/L).

"Karena ini G2G, negara hadir untuk mempersiapkan lahan yang idle atau tidak bermasalah yang siap dibangun, begitu," kata Ara.

Sebelumnya, Pemerintah Republik Indonesia dan Qatar sepakat bekerja sama dan menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) untuk sektor perumahan terkait pendanaan 1 juta hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Penandatanganan tersebut disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto dan dilakukan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan investor Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani di Istana Merdeka Jakarta, Rabu.

Penandatanganan itu turut disaksikan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.

Pendanaan ini dilakukan dengan skema Goverment-to-Goverment antara Qatar dan Indonesia.

Menjadikan Qatar sebagai investor luar negeri pertama yang mengambil bagian berkontribusi untuk pemenuhan program prioritas Presiden Prabowo Subianto membangun 3 juta rumah untuk MBR setiap tahunnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan kerja sama pembangunan 1 juta hunian yang didanai oleh Qatar di Indonesia akan memakai lahan yang dimiliki oleh lembaga dan kementerian seperti dari aset perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.

Penyediaan lahan tersebut dipastikan akan berlangsung lewat kolaborasi sehingga proses pembangunan satu juta hunian tersebut dapat segera dilakukan memenuhi target penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Kita menyiapkan lahan yang dimiliki negara. Pak Erick (Menteri BUMN) nanti akan menyiapkan dari PT PP, Kereta Api, Perumnas. Kemudian juga dari Kemensetneg ada di Kemayoran dan ada di sekitar Senayan. Kemudian dari Kementerian Keuangan dari DJKN ada di Kalibata," kata Maruarar kepada wartawan usai menyelesaikan penandatanganan kesepakatan bersama investor Qatar di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu.

Lahan-lahan yang diajukan itu memang secara sengaja difokuskan di perkotaan karena pemerintah memang memprioritaskan pembangunan 1 juta hunian yang didanai Qatar tersebut untuk masyarakat kota.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Ara itu menyebutkan lahan yang disediakan tersebut dipastikan merupakan lahan idle atau dikenal juga sebagai tanah yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga (K/L).

"Karena ini G2G, negara hadir untuk mempersiapkan lahan yang idle atau tidak bermasalah yang siap dibangun, begitu," kata Ara.

Sebelumnya, Pemerintah Republik Indonesia dan Qatar sepakat bekerja sama dan menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) untuk sektor perumahan terkait pendanaan 1 juta hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Penandatanganan tersebut disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto dan dilakukan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan investor Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani di Istana Merdeka Jakarta, Rabu.

Penandatanganan itu turut disaksikan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.

Pendanaan ini dilakukan dengan skema Goverment-to-Goverment antara Qatar dan Indonesia.

Menjadikan Qatar sebagai investor luar negeri pertama yang mengambil bagian berkontribusi untuk pemenuhan program prioritas Presiden Prabowo Subianto membangun 3 juta rumah untuk MBR setiap tahunnya.