Ketapang -

Seekor orangutan yang muncul di permukiman warga di Ketapang ditranslokasi ke hutan lindung. Hal ini untuk mengantisipasi konflik antara manusia dan orangutan serta menjaga keamanan orangutan itu sendiri dari potensi kecelakaan di jalan lintas Ketapang-Pontianak.

Diketahui seekor orangutan jantan dewasa sempat masuk ke pemukiman warga di Dusun Sumber Priangan, Desa Simpang Tiga Sembelangaan, Ketapang. Warga setempat mengaku sempat panik saat melihat orangutan tersebut muncul di pekarangan rumah mereka.

Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat Seksi Konservasi Wilayah I Ketapang dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ketapang Selatan mengambil langkah translokasi orangutan tersebut.

"Jadi, kita melakukan translokasi satu individu orangutan jantan dewasa di Dusun Sumber Priangan, Desa Simpang Tiga Sembelangaan ke habitat yang lebih aman. Keputusan ini merupakan langkah paling masuk akal dan menguntungkan semua pihak," ujar Ketua Umum YIARI Silverius Oscar Unggul, Senin (12/5/2025).

Ia menjelaskan, proses translokasi ini dimulai sejak tim gabungan bergerak ke lokasi. Evakuasi dilakukan mulai dari lokasi munculnya orangutan tersebut pada 8 Mei 2025, sekitar pukul 04.30 WIB.

Tim YIARI menggunakan senjata bius untuk menghindari risiko yang tidak diinginkan, baik bagi satwa maupun tim di lapangan. Dosis obat bius dihitung secara cermat oleh dokter hewan YIARI berdasarkan ukuran dan perkiraan berat badan orangutan.

"Proses penembakan bius ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan dan dilakukan oleh petugas yang telah memiliki surat izin resmi untuk menggunakan senjata bius dalam penanganan satwa liar. Setelah orangutan terbius dan jatuh ke jaring, tim medis melakukan pemeriksaan kondisi fisik orangutan ini," jelas Silverius.

Kondisi Orangutan

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa orangutan yang memiliki berat badan sekitar 60-65 kilogram ini mempunyai luka lama di punggung tangan kiri yang sudah membentuk jaringan ikat namun masih mengeluarkan sedikit nanah dan darah. Luka tersebut telah dibersihkan dan di-flushing.

Pemeriksaan gigi juga menunjukkan adanya beberapa kerusakan, seperti gigi fraktur, lubang, dan gigi yang hilang. Kondisi ini diperkirakan terjadi karena usia orangutan yang sudah cukup tua. Meskipun demikian, kondisi umum orangutan cukup baik untuk kembali ke alam.

"Setelah melakukan pemeriksaan, tim langsung berangkat menuju kawasan Hutan Lindung Gunung Tarak untuk proses translokasi. Lokasi tersebut telah melalui survei kelayakan dan dinyatakan cocok sebagai habitat baru," bebernya.

Setelah menempuh perjalanan sekitar 7 jam, orangutan ini berhasil ditranslokasikan di dalam kawasan dengan melibatkan masyarakat setempat untuk membantu membawa orangutan masuk lebih jauh ke dalam hutan.

Ketika dilepaskan, orangutan ini menunjukkan respons positif, bergegas bergerak menjauh, dan menunjukkan perilaku liar, menandakan kesiapannya untuk kembali hidup bebas di alam. Hutan Lindung Gunung Tarak dipilih sebagai lokasi translokasi karena memiliki kondisi ekologi yang sangat mendukung bagi kelangsungan hidup orangutan.

"Berdasarkan hasil survei, populasi orangutan di kawasan ini masih relatif rendah, sehingga kehadiran individu baru tidak akan memicu kompetisi berlebih," kata Silverius.

Ia menegaskan pelepasliaran ini merupakan bukti nyata pentingnya kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga konservasi dalam menjaga kelangsungan hidup satwa liar, khususnya orangutan.

"Kami mengapresiasi keterlibatan aktif masyarakat yang membantu proses pelepasan hingga ke dalam kawasan hutan. Ini adalah langkah kecil yang membawa dampak besar bagi pelestarian hutan dan masa depan keanekaragaman hayati Indonesia," ujar Silverius.

Hutan yang menjadi tempat translokasi ini berada di bawah pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ketapang Selatan dan secara lanskap masih terhubung langsung dengan Taman Nasional Gunung Palung, yang merupakan salah satu habitat orangutan terpenting di Kalimantan. Di dalam kawasan ini juga terdapat stasiun monitoring yang berfungsi untuk mengamati perilaku orangutan dan menjaga kondisi hutan tetap lestari.

"Dari sinilah tim YIARI bersama KPH Ketapang Selatan secara rutin melakukan pemantauan kawasan," sambung Silverius.

Kepala KPH Ketapang Selatan Kuswadi menyampaikan terima kasih kepada BKSDA Kalbar, YIARI dan masyarakat Dusun Sumber Priangan atas kolaborasi dan kepedulian terhadap translokasi orangutan ini. Hutan Lindung Gunung Tarak yang menjadi lokasi translokasi ini merupakan wilayah kelola UPT KPH Wilayah Ketapang Selatan seluas kurang lebih 21 ribu hektare.

"Kami juga mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat yang berada di sekitar kawasan Hutan Lindung Gunung Tarak untuk terus berperan aktif menjaga kelestariannya agar fungsi lindung sebagai sumber air, oksigen, plasma nutfah, dan habitat satwa langka tetap terjaga," imbaunya.

Kepala Balai KSDA Kalbar Murlan Dameria Pane menambahkan bahwa translokasi ini merupakan bagian dari komitmen pihaknya dalam merespon cepat setiap potensi konflik antara satwa liar dan manusia.

"Ini juga sejalan dengan upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Kalimantan Barat. Kami mengajak semua pihak untuk terus menjaga habitat alami agar tidak ada lagi satwa yang kehilangan tempat hidupnya," pesannya.

(des/des)

Ketapang -

Orangutan muncul di permukiman warga di beberapa wilayah di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat (Kalbar). Keberadaan orangutan di permukiman ini sempat menimbulkan keresahan, karena dikhawatirkan terjadi konflik antara manusia dan orangutan.

Terakhir, ada orangutan jantan dewasa yang masuk ke pemukiman warga di Dusun Sumber Priangan, Desa Simpang Tiga Sembelangaan, Ketapang. Warga setempat mengaku sempat panik saat melihat orangutan tersebut muncul di pekarangan rumah mereka.

"Awalnya kami kira hanya monyet biasa. Tapi setelah dilihat lebih dekat, ternyata orangutan," ujar Bude Marti, salah satu warga, kepada detikKalimantan beberapa waktu lalu.

Orangutan ini sebelumnya beberapa kali dilaporkan memasuki area perkebunan warga dan memakan buah-buahan seperti jambu, kelapa, nanas.

"Kami takut, tapi juga kasihan. Mungkin dia tersesat atau habitatnya terganggu," tambah warga lainnya bernama Desi.

Orangutan yang ditakutkan warga ini pertama kali terlihat berjalan di antara pepohonan dekat pemukiman, sebelum akhirnya mendekati rumah warga. Video orangutan di permukiman ini juga sempat viral di media sosial lokal.

Lokasi kemunculan orangutan berada sangat dekat dengan jalan raya utama yang menghubungkan Kabupaten Ketapang dan Kota Pontianak. Hal ini bisa memicu kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan bahaya bagi manusia dan satwa.

Penyebab Orangutan ke Permukiman Warga

Menindaklanjuti situasi genting ini, tim Orangutan Protection Unit (OPU) Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) segera melakukan verifikasi lapangan. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa konflik manusia-orangutan di lokasi tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan serius antara manusia dan satwa liar.

Selain itu, hasil pengamatan tim menunjukkan bahwa kawasan asli orangutan ini sudah mengalami degradasi dan fragmentasi habitat yang parah akibat konversi lahan hutan ke kebun sawit dan encroachment di kawasan hutan. Akibatnya tidak ada lagi hutan yang cukup luas dan layak sebagai tempat hidup orangutan tersebut.

Upaya Translokasi

YIARI bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat Seksi Konservasi Wilayah I Ketapang dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ketapang Selatan mengambil langkah translokasi orangutan tersebut.

"Jadi, kita melakukan translokasi satu individu orangutan jantan dewasa di Dusun Sumber Priangan, Desa Simpang Tiga Sembelangaan ke habitat yang lebih aman. Keputusan ini merupakan langkah paling masuk akal dan menguntungkan semua pihak," ujar Ketua Umum YIARI, Silverius Oscar Unggul, Senin (12/5/2025).

Proses translokasi ini dimulai dari tim gabungan bergerak ke lokasi untuk melakukan evakuasi sejak dini hari dan tiba lokasi munculnya orangutan pada 8 Mei 2025, sekitar pukul 04.30 WIB.

Tim YIARI menggunakan senjata bius untuk menghindari risiko yang tidak diinginkan, baik bagi satwa maupun tim di lapangan. Dosis obat bius dihitung secara cermat oleh dokter hewan YIARI berdasarkan ukuran dan perkiraan berat badan orangutan.

"Proses penembakan bius ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan dan dilakukan oleh petugas yang telah memiliki surat izin resmi untuk menggunakan senjata bius dalam penanganan satwa liar. Setelah orangutan terbius dan jatuh ke jaring, tim medis melakukan pemeriksaan kondisi fisik orangutan ini," jelas Silverius.

(des/des)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan, karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mendapatkan asuransi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK).

Dadan menyebutkan, BGN dan BPJS TK memang menjalin kerja sama dan nilai premi untuk setiap karyawan SPPB berada di kisaran Rp 16.000 per bulan.

“Untuk karyawan kami telah bekerja sama dengan BPJS TK. Untuk BPJS TK sudah ada perhitungannya,” kata Dadan kepada Kompas.com, Senin (12/5/2025).

“Kalau tidak salah Rp 16.000 per orang (premi per bulannya),” ujar dia melanjutkan.

Selain karyawan SPPG, BGN juga menyiapkan skema asuransi bagi penerima manfaat MBG.

Namun, hitung-hitungan mengenai premi bagi penerima manfaat MBG belum ditentukan.

Sebab, BGN masih berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan serta asosiasi perusahaan asuransi jiwa dan umum.

Menurut rencana, akan ada konsorsium yang dibentuk untuk mengelola asuransi tersebut.

“Untuk konsorsium belum ada (hitung-hitungannya),” lanjut Dadan.

Dadan menyebutkan, nantinya pembayaran premi asuransi akan dilakukan di masing-masing SPPG.

“Kedua jenis asuransi (pembayaran preminya) akan dilakukan melalui SPPG masing-masing,” tegas dia.

Sebelumnya, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, mengatakan bahwa BGN sedang melakukan kajian terkait dengan asuransi karyawan SPPG dan penerima manfaat.

Dia bilang, skema asuransi untuk karyawan dan penerima manfaat yang keracunan tersebut masuk dalam biaya operasional.

"Kalau pun terjadi begitu (keracunan), BGN tetap membantu untuk membiayai pengobatannya," kata Tigor di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/5/2025).

"Jadi, saat ini memang kita sedang memikirkan kalau dia terhadap penerima manfaat, tentu asuransinya harus kita buat sebagai bagian dari biaya operasional. Itu yang sekarang kita pikirkan," ujar dia.

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan satuan tugas atau satgas. Tujuan pembentukan satgas untuk pemanfaatan lahan lembaga pemasyarakatan (lapas) sebagai lokasi perumahan.

"Tadi malam saya berbicara hampir 2 jam dengan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo dan beliau juga konkret yang bagaimana kita membentuk satgas pemanfaatan lahan lembaga pemasyarakatan (lapas) sebagai lokasi perumahan, itu arahan beliau," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait dikutip dari Antara, Senin, 12 Mei 2025.

Menurut dia, banyak lapas yang berlokasi di area strategis perkotaan, seperti Salemba dan Cipinang di Jakarta.

"Aset-aset negara yang strategis seperti penjara ternyata itu ada di kota seperti di Salemba dan Cipinang, Jakarta itu, luasnya luar biasa. Nanti pada waktunya akan dinilai berapa, kemudian lapas-lapas tersebut akan dipindahkan ke pulau-pulau begitu," katanya.

Ara mengatakan bahwa pihaknya akan kembali melakukan rapat terkait rencana pembangunan rumah di atas lahan lapas tersebut.

"Kami akan rapat lagi pada hari Rabu di Lapas Cipinang, bagaimana kita juga ada terobosan penjara menjadi perumahan dan dipindahkan ke pulau atau ke tempat yang juga layak. Sekarang kan penjara kita sudah terlalu padat (overcrowded), jadi supaya juga lebih manusiawi," kata dia.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto sebelumnya melakukan diskusi terkait rencana potensi pembangunan rumah bagi masyarakat di atas lahan lapas di sejumlah lokasi di Jakarta.

Lokasi lahan lapas yang berada di kawasan perkotaan dan strategis nantinya diharapkan bisa dipindahkan ke luar pulau dan lahan yang ada dimanfaatkan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat.

Menurut Menteri PKP, konsep pembangunan lapas menjadi hunian ini adalah bagaimana rumah warga bisa dekat dengan tempat kerja. Selain itu, juga ingin supaya lapas yang sekarang daya tampungnya sudah melebihi kapasitas bisa dipindahkan ke lokasi lain jauh dari kawasan perkotaan.

Adanya pemanfaatan lapas menjadi lokasi pembangunan rumah masyarakat merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat bisa memiliki hunian layak di kawasan perkotaan.

Pembangunan hunian tersebut bisa menyelesaikan beberapa hal sekaligus. Pertama, penjara yang layak. Kedua, juga bisa buat perumahan. Nantinya perumahan tersebut dikombinasi antara masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah supaya bisa ada subsidi silang dan semua pihak bisa bekerja dengan cepat.

Ara mengatakan dirinya merasa tidak sendirian dalam menjalankan arahan Presiden untuk membangun dan merenovasi 3 juta rumah. Kementerian PKP mendapatkan dukungan yang luar biasa dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk langsung menyiapkan tim satgas dari lintas Kementerian yang bekerja untuk pemanfaatan lahan lapas sebagai lokasi perumahan

Sedangkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan siap mendukung kebijakan pemerintah untuk memindahkan lapas dari kawasan perkotaan ke daerah. Apalagi saat lapas ini melebihi kapasitas, sehingga dibutuhkan lapas baru.

(KIE)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan, premi asuransi program makan bergizi gratis (MBG) akan dibayarkan melalui masing-masing Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Asuransi itu akan diberikan kepada karyawan setiap SPPG dan penerima manfaat program MBG.

“Kedua jenis asuransi (pembayaran preminya) akan dilakukan melalui SPPG masing-masing,” kata Dadan saat dihubungi Kompas.com, Senin (12/5/2025).

“Asuransi (diberikan) untuk karyawan (SPPG) dan penerima manfaat,” ujar dia melanjutkan.

Dadan menyebutkan, BGN sudah bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) untuk memberikan asuransi kepada karyawan SPPG.

Premi asuransi bagi karyawan SPPG sudah ditetapkan sebesar Rp 16.000 per bulan.

Sementara, premi asuransi bagi penerima manfaat MBG belum diumumkan karena BGN masih berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Untuk penerima manfaat kami masih melakukan koordinasi dengan OJK,” kata Dadan.

Koordinasi antara BGN dan OJK juga melibatkan asosiasi perusahaan asuransi jiwa dan asosiasi perusahana asuransi umum.

Menurut rencana, akan dibentuk konsorsium atau gabungan asuransi untuk pengelolaan asuransi MBG.

“Konsorsium akan menetapkan layanan asuransi yang sesuai dalam bentuk konsorsium,” kata Dadan.

Sebelumnya, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan mengatakan bahwa BGN sedang melakukan kajian terkait dengan asuransi karyawan SPPG dan penerima manfaat.

Dia bilang, skema asuransi untuk karyawan dan penerima manfaat yang keracunan tersebut masuk dalam biaya operasional.

"Kalau pun terjadi begitu (keracunan) BGN tetap membantu untuk membiayai pengobatannya," kata Tigor di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/5/2025).

"Jadi, saat ini memang kita sedang memikirkan kalau dia terhadap penerima manfaat, tentu asuransinya harus kita buat sebagai bagian dari biaya operasional. Itu yang sekarang kita pikirkan," ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) akan bekerja sama dengan asosiasi perusahaan asuransi umum dan asuransi jiwa dalam memberikan asuransi kepada para penerima manfaat program makan bergizi gratis (MBG).

Kepala BGN Dadan Hindayana menyebutkan, kerja sama dengan asosiasi asuransi itu dilakukan lewat koordinasi antara BGN dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Untuk (asuransi bagi) penerima manfaat, kami masih melakukan koordinasi dengan OJK,” ungkap Dadan saat dihubungi Kompas.com, Senin (12/5/2025).

“Koordinasi dengan OJK, yang akan melibatkan dua asosiasi, yaitu Asosiasi Asuransi Jiwa dan Asosiasi Asuransi Umum,” kata dia melanjutkan.

Menurut rencana, akan dibentuk konsorsium atau gabungan asuransi untuk pengelolaan asuransi MBG.

“Konsorsium akan menetapkan layanan asuransi yang sesuai dalam bentuk konsorsium,” lanjut dia.

Dadan mengatakan bahwa nantinya biaya premi Asuransi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dilakukan di masing-masing karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Adapun dua jenis asuransi MBG akan diberikan untuk SPPG dan penerima manfaat.

Karyawan SPPG akan mendapatkan asuransi dari BPJS Ketenagakerjaan yang sudah menjalin kerja sama dengan BGN.

“Kedua jenis asuransi (pembayaran preminya) akan dilakukan melalui SPPG masing-masing,” kata Dadan.

Sebelumnya, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, mengatakan bahwa BGN sedang melakukan kajian terkait dengan asuransi karyawan SPPG dan penerima manfaat.

Dia bilang, skema asuransi untuk karyawan dan penerima manfaat yang keracunan tersebut masuk dalam biaya operasional.

"Kalau pun terjadi begitu (keracunan), BGN tetap membantu untuk membiayai pengobatannya," kata Tigor di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/5/2025).

"Jadi, saat ini memang kita sedang memikirkan bahwa untuk penerima manfaat, tentu asuransinya harus kita buat sebagai bagian dari biaya operasional. Itu yang sekarang kita pikirkan," ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) masih berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait rencana membuat asuransi untuk penerima manfaat program makan bergizi gratis (MBG).

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, koordinasi dengan OJK diperlukan karena ada dua asosiasi perusahana asuransi yang akan dilibatkan dalam rencana pemberian asuransi ini.

“Untuk penerima manfaat kami masih melakukan koordinasi dengan OJK,” kata Dadan saat dihubungi Kompas.com, Senin (12/5/2025).

“Koordinasi dengan OJK, yang akan melibatkan dua asosiasi, yaitu Asosiasi Asuransi Jiwa dan Asosiasi Asuransi Umum,” kata dia.

Dadan menjelaskan, dari koordinasi dan kesepakatannya nanti, akan dibentuk konsorsium atau gabungan asuransi untuk pengelolaan asuransi MBG.

“Konsorsium akan menetapkan layanan asuransi yang sesuai dalam bentuk konsorsium,” lanjut dia.

Selain itu, BGN juga sudah menjalin kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk menyediakan asuransi bagi petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menurut rencana, pembayaran premi asuransi bagi penerima manfaat maupun karyawan SPPG bakal dilakukan masing-masing SPPG.

“Kedua jenis asuransi (pembayaran preminya) akan dilakukan melalui SPPG masing-masing,” ujar Dadan.

Sebelumnya, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan mengatakan bahwa BGN sedang melakukan kajian terkait dengan asuransi karyawan SPPG dan penerima manfaat.

Dia bilang, skema asuransi untuk karyawan dan penerima manfaat yang keracunan tersebut masuk dalam biaya operasional.

"Kalau pun terjadi begitu (keracunan) BGN tetap membantu untuk membiayai pengobatannya," kata Tigor di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/5/2025).

"Jadi, saat ini memang kita sedang memikirkan kalau dia terhadap penerima manfaat, tentu asuransinya harus kita buat sebagai bagian dari biaya operasional. Itu yang sekarang kita pikirkan," ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi NasionalDadan Hindayana mengungkapkan, asuransi akan diberikan kepada karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan penerima manfaat program makan bergizi gratis (MBG).

“Asuransi untuk karyawan (SPPG) dan penerima manfaat,” kata Dadan saat dihubungi Kompas.com, Senin (12/5/2025).

Dadan menjelaskan, BGN sudah menjalin kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) untuk memberikan asuransi kepada karyawan SPPG.

“Untuk karyawan kami telah bekerja sama dengan BPJS TK,” ujar dia.

Sementara itu, BGN masih berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan asuransi MBG untuk penerima manfaat.

Dadan mengatakan, koordinasi dengan OJK tersebut dilakukan karena nantinya akan melibatkan dua asosiasi.

“Koordinasi dengan OJK, yang akan melibatkan dua asosiasi, yaitu Asosiasi Asuransi Jiwa dan Asosiasi Asuransi Umum,” kata dia.

Dadan menjelaskan, menurut rencana, akan dibentuk konsorsium atau gabungan asuransi untuk pengelolaan asuransi MBG.

Nantinya, pembayaran premi asuransi akan dilakukan di masing-masing SPPG.

“Kedua jenis asuransi (pembayaran preminya) akan dilakukan melalui SPPG masing-masing,” kata dia.

Sebelumnya, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, mengatakan bahwa BGN sedang melakukan kajian terkait dengan asuransi karyawan SPPG dan penerima manfaat.

Dia bilang, skema asuransi untuk karyawan dan penerima manfaat yang keracunan tersebut masuk dalam biaya operasional.

"Kalau pun terjadi begitu (keracunan), BGN tetap membantu untuk membiayai pengobatannya," kata Tigor di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/5/2025).

"Jadi, saat ini memang kita sedang memikirkan kalau dia terhadap penerima manfaat, tentu asuransinya harus kita buat sebagai bagian dari biaya operasional. Itu yang sekarang kita pikirkan," ujar dia.

Jakarta -

Menteri Perumahan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara menghadap Presiden Prabowo Subianto terkait percepatan pembangunan 3 juta rumah. Ara mengatakan sesuai arahan Prabowo Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan mendukung program di sektor perumahan, termasuk Program 3 Juta Rumah.

"Tadi malam saya sudah berbicara dengan Presiden Prabowo dan mendapatkan arahan langsung bersama Pak Hasyim (Ketua Satuan Tugas Satgas Perumahan) bahwa Danantara men-support full untuk sektor perumahan," kata Ara dikutip detikProperti

Ada pun mengenai mengenai besar dana yang akan diberikan Danantara untuk sektor perumahan dan detail lainnya, Ara mengatakan semuanya akan dikaji dahulu.

"Kami akan menjajaki, kami juga akan mendalami satu-satu dengan perbankan, dengan bank BUMN, juga dengan bank swasta. Kami juga sudah mulai komunikasi terutama dengan BCA, sehingga nanti pada waktunya kami akan terbuka ke publik, bentuknya seperti apa, berapa angkanya, skemanya seperti apa. Tapi ini baru langkah awal," ujar Ara.

Pertemuan hari ini ia sebut sebagai langkah awal yang baik, agar sektor perumahan tidak hanya bergantung pada investasi dari luar negeri.

"Karena prinsip Pak Prabowo adalah kita berdiri di kaki kita sendiri. Kita juga kalau ada investasi itu sangat bagus, tapi kita juga punya danantara yang luar biasa, yang sudah mendapatkan kepercayaan internasional. Contohnya, bagaimana Emir Qatar juga siap untuk berinvestasi, join bersama kita, itu adalah contoh kepercayaan," ungkapnya.

Anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang menyampaikan pertemuan hari ini membahas mengenai dukungan Danantara terhadap program perumahan dari segi likuiditas.

"Nah pertemuan tadi hanya menekankan, Pak Hasim menyampaikan pesan Pak Presiden, kita tidak boleh hanya bergantung dengan pihak luar negeri. Mereka para perbankan ini dan Danantara diminta untuk mencarikan alternatif likuiditas. Danantara kan memiliki cash, bagaimana bisa menyertakan dananya ke perbankan. Dari keuntungan itu, perbankan untuk membantu pemerintah likuiditasnya cicilannya sudah siap," jelas Bonny.

(astj/astj)

KOMPAS.com - Beberapa kawasan perumahan di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi dilanda banjir setelah hujan deras mengguyur area tersebut sejak Sabtu (10/5/2025) siang.

Warga setempat melaporkan bahwa banjir terjadi di berbagai lokasi, salah satunya adalah Perumahan Taman Wisma Asri II yang terletak di Bekasi Utara, dengan ketinggian air mencapai sekitar 10 sentimeter.

Perumahan Mana Saja yang Dilanda Banjir Bekasi?

Di area Perumahan Jati Agung I, yang berada di Pondok Gede, ketinggian air tercatat mencapai 15 sentimeter.

Sementara itu, Perumahan Duren Jaya di Bekasi Timur juga mengalami kondisi serupa, di mana ketinggian air mencapai 10 sentimeter.

Nia Nuruliani, seorang warga yang tinggal di Bekasi Timur, melaporkan bahwa banjir juga melanda Gang Semar, RT 04/RW 04, di Kelurahan Bekasi Jaya, dengan ketinggian air mencapai 20 sentimeter.

Apa Penyebab Banjir Bekasi?

Nia menjelaskan bahwa pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa air biasanya akan surut dengan sendirinya setelah hujan berhenti.

Ia menambahkan bahwa masalah banjir ini sering disebabkan oleh saluran yang tidak berfungsi dengan baik.

Meskipun demikian, Nia tetap optimistis bahwa kondisi akan segera kembali normal.

"Dari pengalaman saya, biasanya air akan surut dengan sendirinya setelah hujan mereda. Ini terjadi karena masalah saluran, dan biasanya tidak lama lagi sudah normal kembali," katanya kepada Kompas.com.

Hingga pukul 16.00 WIB, hujan di beberapa wilayah Kota Bekasi mulai mereda, meskipun di Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, masih terlihat gerimis.

Banjir yang melanda Bekasi menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap sistem drainase yang ada, agar kejadian serupa dapat dihindari di masa mendatang.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Hujan Deras Guyur Bekasi, Sejumlah Perumahan Tergenang Banjir".

Jakarta (ANTARA) - Sebuah unggahan di Facebook menarasikan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mempunyai program penyerahan 25.000 unit rumah bagi masyarakat tanpa penghasilan tetap.

Dalam narasi yang juga menampilkan foto Menteri PKP Maruarar Sirait itu disebutkan masyarakat yang ingin mengikuti program tersebut, dapat mendaftar melalui tautan yang terdapat dalam unggahan itu.

Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

“Program penyerahan 25.000 unit rumah untuk masyarakat Indonesia yang tidak memiliki gaji tetap seperti pedagang atau pelaku usaha kecil yang memiliki penghasilan yang tidak menentu.

Segera daftarkan diri anda melalui link di bio.”

Namun, benarkah tautan pendaftaran rumah gratis dari Kementerian PKP tersebut?

Penjelasan:

Berdasarkan penelusuran ANTARA, tautan tersebut tidak mengarah ke situs resmi Kementerian PKP ataupun situs resmi pemerintah lainnya. Dalam tautan tersebut, pengunjung diminta mengisi data diri seperti nama lengkap dan nomor telepon yang terhubung dengan Telegram.

Unggahan tersebut berpotensi sebagai phising, yang merupakan jenis kejahatan siber yang bertujuan untuk mencuri informasi sensitif, seperti data pribadi, akun, atau informasi keuangan, dengan cara menipu dan memanipulasi korban.

Sebelumnya, Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyatakan bahwa kuota rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada 2025 telah ditingkatkan oleh Kementerian Keuangan menjadi 350.000 unit, dari sebelumnya sebanyak 220.000 unit.

Selain itu, Maruarar menjelaskan bahwa aturan saat ini menetapkan syarat pembeli rumah subsidi sebagai Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dengan batas gaji maksimal Rp7 juta per bulan untuk individu lajang dan Rp8 juta per bulan bagi yang sudah berkeluarga. Dengan demikian unggahan di media sosial tersebut merupakan hoaks.

Klaim: Masyarakat tanpa gaji tetap, bisa dapat rumah gratis dari Kementerian PKP

Rating: Hoaks

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN) Tigor Pangaribuan menyebut bahwa lembaganya akan membuka sekitar 90.000 lapangan pekerjaan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Tigor, BGN membutuhkan 90.000 anak muda lulusan sarjana untuk ditempatkan di 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) seluruh Indonesia.

Hal ini diungkap Tigor dalam acara diskusi dengan tajuk “Ada Apa Dengan Prabowo?” yang digelar Gerakan Milenial Pencinta Tanah Air (Gempita) di Kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (10/5/2025).

"Jadi 90.000 lapangan pekerjaan bagi sarjana kita yang fresh graduate hari ini. Nah ini gambarannya satuan pelayanan itu lah mereka bekerja, itu yang ada di seluruh Indonesia sebanyak 30.000," kata Tigor.

Tigor menambahkan bahwa 90.000 lapangan kerja itu hanya untuk mengisi posisi kepala unit di satuan pelayanan MBG.

"Satu pelayanan itu akan ada tiga sarjana yang bekerja jadi kepala unit, itu ada 30.000 nanti otomatis kita rekrut 30.000 sarjana di Indonesia untuk jadi kepala," ujarnya.

Menurut dia, dari tiga sarjana yang dibutuhkan dalam satu SPPG, di antaranya sarjana bidang ahli gizi dan akuntansi.

"Jadi satu ahli gizi per satuan pelayanan, berarti 30.000 ahli gizi nanti. Plus satu akuntan, lulusan akuntansi satuan pelayanan jadi 30.000," katanya menjelaskan.

Dia mengatakan, dengan rekrutmen 90.000 sarjana ini diharapkan dapat membuat perputaran roda ekonomi di Indonesia.

Pasalnya, program MBG diharapkan membuat para petani semangat meningkatkan produksi mereka untuk dijadikan bahan baku MBG.

"Membuat perputaran ekonomi setiap tempat di mana satuan pelayanan itu ada, yang tadi membuka lapangan pekerjaan, membuka peluang untuk membeli bahan pertanian di desa-desa," ujar Tigor.

"Kemudian, juga membuat para pelaku pertanian itu menjadi semangat, meningkatkan produksi pertaniannya," katanya lagi.

Tak hanya itu, dia berharap agar program MBG dapat meningkatkan kualitas gizi anak di Indonesia.

"Jadi dengan diberikan makan cukup, gizi cukup mudah-mudahan nanti jumlah tawuran berkurang di 20 tahun dari sekarang, berkurang semua," ujar Tigor.