KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) disarankan untuk membangun perumahan berbasis komunitas.

Usulan tersebut dikemukakan oleh Lembaga Pengkajian Perumahan dan Pengembangan Perkotaan Indonesia (LP P3I) atau The Housing and Urban Development (HUD) Institute Indonesia saat rapat bersama Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah pada Jumat (3/1/2025).

Dewan Pakar HUD Institute Indonesia. Encep R. Marsadi mengatakan, perumahan berbasis komunitas digagas dan lahir dengan memerhatikan besarnya peran masyarakat dalam penyediaan hunian.

"Bahkan bisa disebut rumah yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat sebagai penyumbang terbesar dalam penyediaan perumahan nasional, yakni sekitar 82,68 persen menurut data BPS 2022, jika dibandingkan dengan perumahan yang dibangun swasta sebesar 10-17 persen dan yang dibangun pemerintah sebesar 5-10 persen," ujar Encep dalam keterangannya dikutip pada Senin (6/1/2025).

Namun dengan persentase yang besar tersebut, masih banyak rumah yang belum memenuhi ktiteria teknis seperti rumah tidak layak, berada di kawasan ilegal maupun kawasan kumuh, dan tidak dilengkapi dengan sanitasi.

"Maka dari itu dibutukannya upaya pendampingan kepada masyarakat dari pemerintah," imbuhnya.

Salah satu contoh perumahan berbasis komunitas yang telah berhasil dilaksanakan di sejumlah daerah adalah Perumahan Komunitas Penggembala Kerbau Rawa di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

"Konsepnya lahan disediakan oleh masyarakat yang tergabung dalam komunitas dan desa, pembangunannya dibantu pemerintah lewat program BSPS," tukas Encep.

Menanggapi usulan tersebut, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menilai perlunya entitas struktur negara di tingkat bawah seperti Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dapat difungsikan menjadi kelompok ekonomi masyarakat termasuk untuk pembangunan rumah berbasis komunitas. Hal ini juga sesuai dengan konsep gotong royong.

Menurut dia, RT dan RW dapat juga difungsikan sebagai pendamping dalam pembangunan atau perbaikan rumah yang layak huni lengkap dengan sanitasi dan pengelolaan sampahnya.

"Terutama di desa yang sudah banyak yang mempunyai rumah namun belum layak huni karena tidak dilengkapi sanitasi. Untuk itu peningkatan rumah menjadi layak huni yang sehat di desa-desa menjadi bagian dari Program 3 Juta Rumah," tuturnya.

Untuk itu Fahri menyatakan bahwa Kementerian PKP selalu terbuka dengan berbagai usulan untuk menyusun formula dalam penyediaan hunian layak bagi rakyat.

"Ujungnya kita akan susun aturannya yang komprehensif, supaya ini bisa menjadi inovasi dari Presiden Prabowo kepada rakyat bahwa jalan untuk mendapatkan hunian layak terbuka," pungkas Wamen PKP itu.

Program makan bergizi gratis (MBG) yang jadi andalan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi dimulai pada Senin (6/1) ini di 26 provinsi.

Pemerintah menjanjikan program makan bergizi gratis bisa menyentuh 3 juta penerima manfaat hingga Maret 2025 dan 15 juta penerima hingga akhir tahun nanti. Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut program MBG akan menyasar balita hingga pelajar SMA.

Presiden Prabowo sebelumnya sempat menyatakan sumber pangan untuk program MBG bakal secara penuh menggunakan hasil panen dari petani dan nelayan. Program MBG diklaim dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi sebesar 1,5 hingga 2 persen.

Selain itu, Prabowo menegaskan program MBG tidak sekedar memberikan nutrisi pada anak sekolah, tetapi juga jadi salah satu cara mengatasi stunting yang masih menjadi masalah serius di Indonesia. Dia juga yakin program MBG bisa menghapus kemiskinan ekstrem.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menilai harapan besar tersebut bisa terwujud jika pemerintah menjamin program MBG terus berjalan alias konsisten. Ia menyebut tujuan MBG untuk mengatasi stunting hingga kemiskinan ekstrem kemungkinan baru bisa terlihat setelah program berjalan selama satu atau dua tahun.

"Pertama tentu dari sisi keberlanjutan, sepanjang kebijakan itu berlanjut, artinya tidak hanya berlaku setahun tapi sampai nanti selesai begitu," kata Trubus kepada CNNIndonesia.com, Senin (6/1).

"Misalnya stunting otomatis hanya bisa terlihat setelah satu sampai dua tahun. Kemudian kemiskinan ekstrim juga begitu, hanya bisa terlihat nanti. Jadi intinya adalah keberlanjutan supaya outputnya dapat terukur," imbuhnya.

Pengamat kebijakan publik PH&H Public Policy Interest Group Agus Pambagio juga mengatakan makan bergizi gratis bisa saja berandil pada penurunan kasus stunting dan kemiskinan ekstrem.

Namun, kata dia, program ini terlalu tergesa-gesa dilaksanakan sehingga berpotensi menimbulkan masalah baru di masa mendatang.

"Program ini niatnya baik untuk ketahanan pangan, untuk anak-anak, untuk mempersiapkan SDM yang handal menuju Indonesia Emas di 2045," kata Agus saat diwawancara.

Salah satu persoalannya, menurut Agus, program MBG tidak memiliki payung hukum yang kuat dan hanya berlandaskan peraturan presiden (perpres). Ia menilai program berskala nasional dengan anggaran jumbo ini mestinya diatur lewat undang-undang.

"Ini program bagus tapi mencemaskan, karena pertama underlying hukumnya tidak kuat hanya perpres, sementara banyak pelaksanaan yang harusnya diatur," tuturnya.

Ia menjelaskan dasar hukum itu sangat penting karena pemerintah pusat tidak sepenuhnya menanggung anggaran makan bergizi gratis, tapi juga meminta bantuan atau urunan dari pemerintah daerah.

Agus berpendapat tak semua pemerintah daerah punya kemampuan yang sama untuk menyelenggarakan makan bergizi gratis.

"Seberapa jauh pemerintah daerah bisa ikut membantu karena underlying hukumnya tidak kuat hanya perpres. Sementara dari Menteri Dalam Negeri juga belum terlihat, petunjuk pelaksanaan dan teknisnya seperti apa," katanya.

Agus melanjutkan, tanpa aturan yang jelas, publik pun bakal bertanya-tanya soal pengawasan program MBG ini. Misalnya, jika terjadi keracunan makanan atau reaksi alergi dari penerima manfaat.

Siapa yang akan bertanggung jawab dan bagaimana mekanisme penanganan kesehatan jika sewaktu-waktu terjadi keracunan makanan?

"Bagaimana caranya mencegah supaya ini tidak bermasalah. Adakah program mitigasi yang sudah disiapkan oleh BGN atau KSP, apa bentuknya," tanyanya.

Kekhawatiran juga disampaikan Trubus. Ia menilai tanpa aturan yang kuat, program MBG memberikan celah bagi siapapun melakukan penyelewengan dana dan penipuan.

"Karena kalau enggak ada pengawasan berjenjang nanti jadi seperti dana desa yang kesannya malah menjadi bancakan kalau pengawasannya tidak ketat," kata Trubus.

Karena itu, ia mendesak agar pemerintah segera menyusun payung hukum hingga petunjuk teknis yang rinci soal program MBG hingga ke level pelaksana di lapangan.

"Kenapa tidak dibentuk saja undang-undangnya, terus ada peraturan pemerintahnya. Jadi artinya kalau nanti di tengah jalan ada yang melakukan pelanggaran sanksinya jelas," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO, Hasan Nasbi menuturkan, wadah program makan bergizi gratis (MBG) didesain menggunakan stainless steel untuk mengurangi limbah.

Wadah ini dianggap lebih higienis dan bisa digunakan ulang.

"BGN berkomitmen untuk meminimalkan limbah. Bahkan, untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang," jelas Hasan dalam siaran pers, dikutip Senin (6/1/2024).

Hasan menjelaskan, setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Diketahui pada tahap awal, sebanyak 190 dapur MBG di 26 provinsi bakal beroperasi menyusul dimulainya program pada hari ini, Senin (6/1/2025).

Tak hanya itu, dapur juga dikawal oleh seorang ahli gizi dan akuntan.

"Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan," tuturnya.

Tak hanya mengelola, SPPG nantinya pun turut memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG.

"SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat," jelasnya.

Sebagai informasi, pemerintah memulai program makan bergizi gratis pada 6 Januari 2025.

Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 71 triliun untuk program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada akhir November 2024 lalu, Prabowo mengungkapkan, program makan bergizi gratis merupakan salah satu program yang bertujuan untuk menambah kesejahteraan rakyat, termasuk para buruh.

Anggaran yang ditetapkan untuk program makan bergizi gratis turun dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per porsi.

Sejatinya kata Prabowo, pihaknya ingin menganggarkan Rp 15.000 per porsi untuk makan bergizi gratis. Hanya saja, berdasarkan perhitungan pemerintah, anggaran Rp 10.000 per porsi dinilai sudah cukup.

"Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," tandas Prabowo dalam konferensi pers di Istana, 29 November 2024.

Untuk tahap awal pada Januari 2025, ada 190 dapur MBG yang beroperasi.

Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Selatan.

Lalu, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.

Dari total 749 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum di Nusa Tenggara Timur (NTT), baru satu yang siap menyediakan makan bergizi gratis pada Senin (6/1) ini.

Dapur umum yang sudah mulai melayani makan bergizi gratis adalah SPPG Noelbaki yang dikelola Yayasan No Fitu Timor di Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Total ada 3.240 boks makanan yang dibagikan ke 12 sekolah.

"Total penerima makanan bergizi gratis hari ini sebanyak 3.240 orang di 12 sekolah," kata Perwira Seksi Teritorial (Pasiter) Kodim 1604 Kupang Kapten Inf Sudirman saat diwawancara, Senin.

Sudirman menjelaskan sekolah yang mendapat makan bergizi gratis pada ini terdiri dari 8 sekolah dasar (SD), 2 sekolah menengah pertama (SMP), 1 sekolah menengah atas (SMA), dan 1 Taman Kanak-Kanak (TK).

Salah satu sekolah yang mendapat giliran di hari pertama penyelenggaraan makan bergizi gratis adalah SD Inpres Noelbaki.

Pantauan CNNIndonesia.com, mobil boks yang mengangkut paket makanan ke SDI Noelbaki keluar dari dapur SPPG Noelbaki sekitar pukul 09.00 WITA.

Kepala SDI Noelbaki, Novi Adriana Riwu, mengatakan ada 591 siswa di sekolahnya. Paket makanan diberikan sesuai jumlah siswa.

"Jumlah (siswa) 591 orang, dan sekarang makanannya juga sama ada 591. Sesuai," kata Novi.

Dia mengatakan program makan bergizi gratis sangat bermanfaat bagi para siswa. Selain bisa memenuhi gizi anak-anak, kata dia, juga bisa membantu anak yang tidak sarapan pada pagi hari."Kalau di Noelbaki ini hanya sekitar 10 persen anak yang sarapan saat ke sekolah, selebihnya tidak sarapan," ujarnya.

Menu yang disediakan hari ini yaitu tersedia nasi, ayam goreng, tahu, sayur, dan pisang. Menurut Novi, program makan bergizi gratis juga mengurangi para siswa jajan sembarangan.

Karanganyar -

TNI Angkatan Udara Lanud Adi Soemarmo mendistribusikan makan bergizi gratis ke sejumlah sekolah di sekitar markas Lanud Adi Soemarmo, di Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar.

Komandan Lanud Adi Soemarmo, Marsma TNI Bambang Juniar Djatmiko mengatakan, pendistribusian perdana makan siang bergizi gratis ini pihaknya mendapatkan jatah untuk mendistribusikan ke 15 sekolah di kawasan markas Lanud Adi Soemarmo. Proses memasak dimulai sejak pukul 04.00 WIB.

"Hari ini launching pertama dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Lanud Adi Soemarmo, yang telah memasak dari pukul 4 dini hari, karena sasaran kita dari anak-anak Paud, TK, SD (yang distribusinya) lebih pagi dari anak SMP dan SMA. Pagi hari ini kita memasak kurang lebih 3.010 porsi yang akan kita distribusikan mulai pagi ini hingga siang nanti," kata Bambang kepada awak media di markas Lanud Adi Soemarmo, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Senin (6/1/2024).

Dia menjelaskan, dapur Lanud Adi Soemarmo mengcover 15 sekolah dari Paud hingga SMP yang berjarak paling jauh 1,9 kilometer dari markas Lanud Adi Soemarmo. Sekolah itu kebayakan di Desa Malangjiwan.

"Yang kita cover ada 15 sekolah dari Paud hingga SMP, berjarak setengah kilometer sampai dengan kilometer. Sehingga jarak tempuh tidak sampai 15 menit, diharapkan kondisi makanan masih hangat, dan gizinya itu belum rusak sampai dikonsumsi adik-anak kita," jelasnya.

Sementara itu, kepala SPPG Dapur Lanud Adi Soemarmo, Rifky Sheva mengatakan, hari ini program makan bergizi gratis dilakukan serentak. Diharapkan program ini bisa membantu mencerdaskan dan mengurangi angka stunting.

Dapur Lanud Adi Soemarmo sendiri memberikan paket menu berupa nasi, ayam goreng, tahu goreng, sayuran brokoli, buah pisang, dan diberikan susu.

"Menu hari ini ayam goreng, kami sesuaikan dengan kandungan gizi untuk anak Paud sampai kelas 3 SD. Kami bedakan kelas 3 sampai SMP. Sementara ini sama menunya, yang beda porsinya," kata Rifky.

Sekira pukul 07.45 WIB, SPPG Dapur Lanud Adi Soemarmo mulai mendistribusikan paket makan bergizi gratis. Paket makanan itu ditempatkan pada sebuah tempat makan stainless.

Kepala sekolah SDN 03 Malangjiwan Winarsih mengatakan, pendistribusian makan bergizi gratis untuk siswanya dilakukan pada istirahat pertama pukul 08.45 WIB.

"Jam setengah 7 tadi apel saya beri tahu mulai hari ini anak-anak sudah menerima makan bergizi gratis setiap hari sampai hari Jumat, anak-anak bertepuk-tepuk sangat senang sekali," kata Winarsih.

Dengan adanya program ini, ia menilai jajannya anak-anak dapat terkontrol, sehingga tidak jajan sembarangan lagi. Di SDN 03 Malangjiwan ada 12 kelas dengan 320 siswa yang menjadi SD dengan siswa terbanyak di Kecamatan Colomadu.

(afn/apu)

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, melalui Badan Gizi Nasional (BGN), resmi memulai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai hari ini, Senin (6/1/2024).

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi menyatakan pihaknya berharap target 937 dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025.

"Hingga akhir 2025 dengan target 5.000 dapur MBG mampu melayani hingga 20 juta penerima manfaat, mulai dari peserta didik tingkat PAUD-SMA, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui," ujarnya dilansir dari Antara, Senin (6/11/2025).

Sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG siap beroperasi, yang tersebar di 26 provinsi mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, dan Gorontalo.

Kemudian, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.

Di wilayah Jakarta, beberapa lokasi yang menjadi calon mitra pelayanan Makan Bergizi Gratis, di antaranya Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Yayasan Salman Peduli Berkarya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Yayasan Peleton Media Kasih, Pancoran, Jakarta Selatan.

Kemudian, Pondok Tahfizh Fajar Cendekia, Pancoran, Jakarta Selatan dan Yayasan Peleton Media Kasih, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan pihaknya siap menjalin kolaborasi untuk program MBG yang lebih tepat sasaran, di antaranya dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN yang memanfaatkan data keluarga dan melibatkan Penyuluh KB (PKB) dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam mendukung distribusi dan edukasi terkait gizi.

Selain itu, juga bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan 13 program unggulan mulai dari keamanan pangan hingga memastikan fasilitas rumah produksi aman.

Kemudian, bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk memanfaatkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai pemasok bahan baku MBG sekaligus pengelola dapur umum, dan Perum Bulog untuk penyediaan pangan berkualitas yang terjangkau, bergizi, serta mendukung kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

Menteri Turun Gunung Pantau MBG

Beberapa menteri dan pejabat publik dijadwalkan meninjau lokasi pemberian Makan Bergizi Gratis di hari pertama, di antaranya Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi yang akan berkunjung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanah Sereal, Bogor, Jawa Barat, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto ke SPPG Bina Insani dan Sekolah Bosowa Bina Insani di Kota Bogor.

Kemudian, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dijadwalkan meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis di SDN Cilangkap 5 Depok, Kota Depok, Jawa Barat dan di SDN Cilangkap 3 Depok, Kota Depok, Jawa Barat, serta Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi yang dijadwalkan mengecek langsung dapur umum di kawasan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, sekaligus pelaksanaan MBG di SD 05 Halim, Halim Perdanakusuma.

Di SPPG Palmerah, Jakarta, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo juga turun langsung meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis, sementara itu Wakil Menteri Kependudukan Isyana Bagoes Oka dan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat dijadwalkan mengecek pelaksanaan MBG di SPPG Bojong Koneng di Karawang, Jawa Barat.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti dijadwalkan memantau masing-masing satu sekolah di tingkat SMP dan SMA di Semarang, Jawa Tengah.

KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) resmi meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin (6/1/2025).

Program ini ditujukan untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, dengan prioritas utama di bulan Januari 2025 adalah siswa sekolah.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) BGN RI, Lalu Muhammad Iwan Mahardan, seperti dikutip dari Antara, Senin (6/1/2025), menjelaskan bahwa fokus pemberian Makan Bergizi Gratis ini kepada para siswa sekolah, terutama di tahap awal pelaksanaan.

Misi besar MBG untuk 2025

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI, Hasan Nasbi, menyebutkan bahwa pemerintah menargetkan pembentukan 937 dapur MBG pada akhir Januari 2025.

Secara keseluruhan, sebanyak 5.000 dapur MBG ditargetkan dapat melayani hingga 20 juta penerima manfaat pada akhir 2025.

Penerima manfaat mencakup peserta didik tingkat PAUD-SMA, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui.

Sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG telah siap beroperasi di 26 provinsi, meliputi Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, hingga Papua Selatan.

Pada hari pertama pelaksanaan program, sejumlah menteri dan pejabat publik meninjau lokasi pemberian Makan Bergizi Gratis.

Hasan Nasbi dijadwalkan mengunjungi SPPG Tanah Sereal di Bogor, Jawa Barat. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto akan meninjau SPPG Bina Insani dan Sekolah Bosowa Bina Insani di Kota Bogor.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid akan meninjau pelaksanaan program di SDN Cilangkap 5 dan SDN Cilangkap 3 di Depok, Jawa Barat.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dijadwalkan mengecek dapur umum di kawasan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, serta pelaksanaan program di SD 05 Halim.

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo turut meninjau SPPG Palmerah, Jakarta. Wakil Menteri Kependudukan Isyana Bagoes Oka dan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat direncanakan mengecek pelaksanaan di SPPG Bojong Koneng, Karawang, Jawa Barat.

Selain itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti akan memantau sekolah tingkat SMP dan SMA di Semarang, Jawa Tengah.

Kolaborasi antar-kementerian untuk keberlanjutan program

Program MBG dijalankan dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa kolaborasi dilakukan bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Desa, dan Perum Bulog.

Menurut Dadan, pihaknya memanfaatkan data keluarga dari BKKBN dan melibatkan Penyuluh KB serta Tim Pendamping Keluarga untuk mendukung distribusi dan edukasi gizi.

Selain itu, BPOM memastikan keamanan pangan, sedangkan Bumdes menjadi pemasok bahan baku dapur umum.

Program ini juga menggandeng beberapa yayasan di Jakarta sebagai mitra pelayanan, di antaranya Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional, Yayasan Salman Peduli Berkarya, dan Yayasan Peleton Media Kasih.

Dengan keberlanjutan program MBG, pemerintah berharap dapat mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera sebagai langkah menuju visi Indonesia Emas 2045.

Program ini diharapkan menjadi solusi nyata dalam mengatasi masalah gizi di Indonesia sekaligus mendorong pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

Cibinong: Pemerintah Kabupaten Bogor menyebutkan, ada 39 sekolah di daerah itu yang akan melaksanakan program makan bergizi gratis (MBG) secara serentak dengan daerah lainnya pada Senin, 6 Januari 2025. ?Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahap pertama akan dimulai hari ini, Senin, 6 januari 2025 di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nina Nurmasari menjelaskan, terdapat tiga dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bogor melayani 8.667 siswa berasal dari 39 sekolah. Jika dirinci, dapur di Kelurahan Sukahati melayani 2.916 siswa dari delapan sekolah, dapur di Desa Bojongkoneng melayani 2.780 siswa dari 16 sekolah, serta dapur di Desa Pancawati melayani 2.971 siswa dari 15 sekolah.

Ia menyebutkan secara keseluruhan terdapat sekitar 500 ribu siswa di Kabupaten Bogor. Mereka akan menerima program Makan Bergizi Gratis secara bertahap menunggu kesiapan segala infrastruktur pendukung.
"Kami mendampingi sekolah memonitor pelaksanaannya. Tapi kalau pelaksanaan dan lain-lainnya langsung dari Badan Gizi Nasional," kata dia di Cibinong, Bogor, dikutip dari ANTARA Senin, 6 Januari 2025.

Penjabat Bupati Bogor Bachril Bakri memastikan tiga dapur tersebut siap menopang program MBG di daerah setempat. "Di kami sudah ada tiga dapur yang tersebar di beberapa titik, lokasinya di Desa Bojongkoneng Babakanmadang, Kelurahan Sukahati Cibinong, dan Desa Pancawati Caringin," kata dia.

Tiga dapur tersebut akan melayani 8.667 siswa. Jumlah siswa penerima MBG akan bertambah seiring penambahan SPPG oleh Badan Gizi Nasional.

Ia memastikan, Pemkab Bogor mendukung setiap tahapan yang dilakukan Badan Gizi Nasional dalam menjalankan MBG di daerah itu. "Pemerintah Kabupaten Bogor siap mendukung sepenuhnya untuk program dari Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka ini," ujar Bachril.

Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis akan dimulai besok, Senin, 6 januari 2025. Makan Bergizi Gratis akan dimulai di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi.

“Kita bersyukur, tidak menunggu 100 hari atau tepat hari ke-78 Bapak Prabowo menjadi Presiden, program Makan Bergizi Gratis dimulai," ujar Kepala Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi dalam siaran pers yang diterima, dikutip dari ANTARA, Minggu, 5 Januari 2025.

Hasan mengatakan, hal tersebut merupakan tonggak bersejarah bagi bangsa Indonesia, yang mana untuk pertama kalinya melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri, ibu hamil, dan menyusui. Hasan mengungkapkan informasi dari Badan Gizi Nasional (BGN), tercatat 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur Makan Bergizi Gratis yang siap beroperasi.

(CEU)

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memulai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) per hari ini, Senin (6/1).

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) BGN RI Lalu Muhammad Iwan Mahardan saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, menyampaikan bahwa prioritas pertama pemberian Makan Bergizi Gratis di bulan Januari 2025, yakni kepada para siswa sekolah.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi menyatakan pihaknya berharap target 937 dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dan hingga akhir 2025 dengan target 5.000 dapur MBG mampu melayani hingga 20 juta penerima manfaat, mulai dari peserta didik tingkat PAUD-SMA, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui.

Sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG siap beroperasi, yang tersebar di 26 provinsi mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, dan Gorontalo.

Kemudian, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun ANTARA, beberapa menteri dan pejabat publik dijadwalkan meninjau lokasi pemberian Makan Bergizi Gratis di hari pertama, di antaranya Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi yang akan berkunjung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanah Sereal, Bogor, Jawa Barat, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto ke SPPG Bina Insani dan Sekolah Bosowa Bina Insani di Kota Bogor.

Kemudian, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dijadwalkan meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis di SDN Cilangkap 5 Depok, Kota Depok, Jawa Barat dan di SDN Cilangkap 3 Depok, Kota Depok, Jawa Barat, serta Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi yang dijadwalkan mengecek langsung dapur umum di kawasan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, sekaligus pelaksanaan MBG di SD 05 Halim, Halim Perdanakusuma.

Di SPPG Palmerah, Jakarta, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo juga turun langsung meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis, sementara itu Wakil Menteri Kependudukan Isyana Bagoes Oka dan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat dijadwalkan mengecek pelaksanaan MBG di SPPG Bojong Koneng di Karawang, Jawa Barat.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti dijadwalkan memantau masing-masing satu sekolah di tingkat SMP dan SMA di Semarang, Jawa Tengah.

Di wilayah Jakarta, beberapa lokasi yang menjadi calon mitra pelayanan Makan Bergizi Gratis, di antaranya Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Yayasan Salman Peduli Berkarya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Yayasan Peleton Media Kasih, Pancoran, Jakarta Selatan.

Kemudian, Pondok Tahfizh Fajar Cendekia, Pancoran, Jakarta Selatan dan Yayasan Peleton Media Kasih, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menjalin kolaborasi untuk program MBG yang lebih tepat sasaran, di antaranya dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN yang memanfaatkan data keluarga dan melibatkan Penyuluh KB (PKB) dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam mendukung distribusi dan edukasi terkait gizi.

Selain itu, juga bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan 13 program unggulan mulai dari keamanan pangan hingga memastikan fasilitas rumah produksi aman.

Kemudian, bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk memanfaatkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai pemasok bahan baku MBG sekaligus pengelola dapur umum, dan Perum Bulog untuk penyediaan pangan berkualitas yang terjangkau, bergizi, serta mendukung kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

Selain itu, juga beberapa kementerian/lembaga terkait lainnya untuk mendukung program MBG yang berkualitas dan berkelanjutan demi mewujudkan Indonesia Emas.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com -Program makan bergizi gratis (MBG) yang merupakan janji kampanye Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi dimulai pada Senin (6/1/2024) hari ini.

Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia, Hasan Nasbi, mengatakan bahwa realisasi program ini tidak menunggu 100 hari kerja Pemerintah, atau hanya perlu waktu 78 hari setelah Prabowo menjadi Presiden.

“Ini merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri, ibu hamil, dan menyusui,” kata Hasan Nasbi dalam keterangan tertulis, Minggu (5/1/2025).

Pada Senin hari ini, pemerintah mulai memberikan Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak sekolah, anak di bawah lima tahun (balita), ibu hamil, dan ibu menyusui yang berada di 190 titik pada 26 provinsi di Indonesia.

Hasan mengungkapkan bahwa ada 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang siap beroperasi berdasarkan informasi dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi, yakni Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Lalu, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.

Setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh BGN.

Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan.

Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat.

“BGN berkomitmen untuk meminimalkan limbah. Bahkan, untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang,” kata Hasan.

Momentum dimulainya program ini juga bertepatan dengan dimulainya kegiatan belajar mengajar sebagian besar sekolah pada pekan ini.

Pemerintah menempatkan kesiapan Dapur MBG sebagai prioritas utama agar layanan dapat berjalan maksimal.

Pada tahap awal, 190 Dapur MBG mulai beroperasi pada Senin ini, dan jumlah tersebut akan terus meningkat setiap harinya.

“Diharapkan target 937 Dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dengan pelaksanaan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah,” kata Hasan.

Upaya beri kehidupan layak

Presiden Prabowo menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakat.

Hal ini disampaikan saat memberikan arahan dalam acara pemberian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Selasa, 10 Desember 2024.

Pasalnya, memerangi kemiskinan dan kelaparan menjadi agenda global, yang ditandai dengan tema besar G20 di Brasil baru-baru ini.

Oleh karena itu, selain pemberian makan bergizi gratis, pihaknya akan memberikan subsidi dan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran.

"Subsidi dan perlindungan sosial akan kita perbaiki agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Pemerintah sekarang sedang merumuskan langkah-langkah supaya semua subsidi nanti bisa dirasakan, yang dinikmati adalah golongan rakyat kita yang paling lemah," kata Prabowo.

Di sisi lain, Kepala Negara bilang, program makan bergizi gratis juga akan meningkatkan alokasi anggaran ke desa-desa, sebagai upaya untuk memberdayakan ekonomi di tingkat pedesaan, kecamatan, hingga provinsi.

"Makan bergizi hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah," ujar dia.

Prabowo menambahkan bahwa peredaran uang di desa akibat program ini diperkirakan akan meningkat sebesar 800 persen dari Rp 1 miliar per desa per tahun melalui dana desa menjadi Rp 8 miliar per desa per tahun.

"Dengan (program) makan bergizi, per desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak, itu beredarnya adalah kurang lebih Rp 8 miliar per desa per tahun. 800 persen meningkat peredaran uang di daerah-daerah," jelas Prabowo.

Presiden pun menegaskan komitmennya untuk mendistribusikan kembali dana yang selama ini tersedot ke pusat.

"Kita akan balikkan, uang tersedot ke pusat ke Jakarta, kita balik uang sekarang akan turun ke desa-desa, ke daerah-daerah," imbuh dia.

"Kick off" untuk 3 juta penerima

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dedek Prayudi, menyebut ada sekitar 3,2 juta-3,3 juta siswa yang akan menerima manfaat MBG saat kick off program tersebut.

"Jadi kita targetkan kurang lebih ada 3,2 juta atau 3,3 juta lah yang akan menerima manfaat makan bergizi gratis ketika kick off nanti tanggal 6 Januari," kata Dedek dilansir siaran Kompas TV, Sabtu, 4 Januari 2024.

Dedek menjelaskan, nantinya akan ada sekitar 1.000 SPPG di berbagai daerah di Indonesia yang siap untuk melaksanakan MBG.

Dalam sehari, satu SPPG akan bertanggung jawab memberikan makanan sebanyak 3.000-3.500 porsi.

Sementara itu, Juru Bicara PCO lainnya, Adita Irawati, mengatakan lebih dari 3 juta penerima MBG itu merupakan target penerima manfaat pada Januari hingga Maret 2025.

Di dalamnya akan nanti termasuk ibu hamil dan balita yang akan menerima MBG.

Jumlah penerima MBG akan ditingkatkan secara bertahap.

"Nantinya pada April-Juni penerima manfaat MBG akan bertambah menjadi 6 juta. Lalu, Juli-Agustus akan bertambah lagi jadi sekitar 15 juta penerima," ungkap Adita.

"Targetnya pada 2025 ini sekitar 40 persen penerima manfaat dari MBG bisa terpenuhi," lanjutnya.

Beberapa kota belum gelar MBG

Sementara itu, ada beberapa daerah yang belum melaksanakan distribusi MBG pada hari ini, salah satunya adalah Kota Salatiga.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga, Nunuk Dartini, menjelaskan bahwa belum dimulainya MBG tersebut lantaran masih menunggu petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan program tersebut.

"Salatiga belum melaksanakan, perintah resmi belum ada," ungkap Nunuk saat dihubungi, Minggu kemarin.

"Kalau sudah ada petunjuk dan perintah, kita siap melaksanakan. Petunjuk tersebut sebagai dasar untuk melangkah," kata Nunuk.

Terpisah, Pj Wali Kota Salatiga, Yasip Khasani, menyampaikan bahwa MBG belum dilaksanakan di tempatnya lantaran masih dalam tahap persiapan.

Mengenai anggaran MBG dari APBD Kota Salatiga, Yasip menyatakan Pemerintah Kota Salatiga tidak mengalokasikan.

"Masih ada yang perlu disiapkan, termasuk dapur umumnya. Kita masih menunggu," kata Yasip.

"Termasuk dari anggaran, kita belum menganggarkan. Masih menunggu dari pusat," ucapnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Kompas.com, Kabupaten/Kota se-Bali juga belum mendapatkan juknis penyelenggaraan MBG tersebut.

Warga Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, dihebohkan dengan kemunculan buaya yang berenang di got pemukiman. Buaya itu diduga peliharaan yang lepas dari sangkar.

Diberitakan detikJabar, Senin (6/1), warga Desa Rengasdengklok Utara, Ega (32) menuturkan buaya itu pertama kali ditemukan di sebuah got kecil di sekitar lingkungan rumahnya pada Sabtu (4/1).

Ia yang melihat buaya itu lantas memanggil warga lain untuk memastikan jika yang dilihatnya adalah hewan predator. Video yang merekam buaya di permukiman itu viral di media sosial.

"Saya lihat di got dekat rumah, kalau panjangnya kurang lebih 2 meter, karena saya penasaran tapi takut mendekat lalu saya panggil warga lain untuk memastikan kalau itu benar buaya," kata Ega, Minggu (5/1).

Saat banyak orang berkerumun, buaya itu bergerak menyusuri got. Karena ketakutan, warga yang melihat juga panik karena ukurannya cukup besar.

Lantas di antara warga ada yang mencoba menangkap buaya itu dan kemudian mengikatnya. "Ada warga yang berani, buayanya diikat diamankan di rumah," ucap Ega.

Dihubungi terpisah, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran (Damkar) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang, Rohmat Ilyas, membenarkan adanya buaya yang berkeliaran di got permukiman warga Rengasdengklok Utara.

"Iya kemarin, buaya itu sudah dievakuasi, jadi rumah warga untuk penanganan lebih lanjut," ujar Rohmat.

Baca selengkapnya di sini.

Jakarta -

Viral di media sosial, warga Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, dihebohkan dengan kemunculan buaya yang berenang di got pemukiman warga. Buaya itu diduga peliharaan yang lepas dari sangkar.

Warga Desa Rengasdengklok Utara, Ega (32) menuturkan buaya itu pertama kali ditemukan di sebuah got kecil di sekitar lingkungan rumahnya, pada Sabtu (4/1), ia yang melihat buaya itu pantas memanggil warga lain untuk memastikan jika yang dilihatnya, adalah hewan predator.

"Saya lihat di got dekat rumah, kalau panjangnya kurang lebih 2 meter, karena saya penasaran tapi takut mendekat lalu saya panggil warga lain untuk memastikan kalau itu benar buaya," kata Ega seperti dilansir detikJabar, Senin (6/1/2025).

Setelah banyak orang berkerumun buaya itu lantas bergerak menyusuri got, karena ketakutan, warga yang melihat juga panik karena ukurannya cukup besar.

Lantas di antara warga ada yang mecoba menangkapnya, dan kemudian mengikat dan mengamankan buaya tersebut, "Ada warga yang berani, buayanya diikat diamankan di rumah," imbuhnya.

Dihubungi terpisah, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran (Damkar) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang, Rohmat Ilyas, membenarkan adanya buaya yang berkeliaran di got permukiman warga Rengasdengklok Utara.

"Iya kemarin, buaya itu sudah dievakuasi, jadi rumah warga untuk penanganan lebih lanjut," ujar Rohmat, saat dihubungi detikJabar.

Baca selengkapnya di sini.

Lihat juga Video 'Penampakan Buaya yang Bikin Resah Warga Sekitar Sungai Klurak':

[Gambas:Video 20detik]

(rfs/rfs)