Siswa MAN 1 Cianjur alami trauma pasca keracunan massal yang terjadi usai menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bahkan siswa enggan memakan tempe hingga daging ayam yang dimasak orang tuanya lantaran teringat dengan menu terakhir MBG yang diterimanya.

Orang tua siswa MAN 1 Cianjur yang enggan disebutkan namanya, mengungkapkan dua hari setelah peristiwa keracunan massal, dia memasak tempe goreng tepung untuk anaknya.

Namun ternyata sang anak yang duduk di kelas 10 itu enggan memakannya lantaran teringat dengan menu makanan MBG yang disantap sesaat sebelum keracunan massal.

"Iya trauma, kemarin dibuatkan tempe mendoan tapi katanya sama seperti makanan MBG. Jadinya tidak dimakan," kata dia, Kamis (24/4/2025).

Menurut dia, anaknya tidak hanya trauma dengan menu olahan tempe, tetapi juga olahan daging ayam. "Sama daging ayam juga tidak mau. Mungkin karena masih trauma, inget kejadian sebelumnya," ungkapnya.

Kepala MAN 1 Cianjur Erma, mengatakan keracunan massal yang terjadi beberapa hari lalu memang memberikan trauma pada siswanya.

"Karena baru terjadi, makanya masih ada yang trauma. Tapi kemungkinan setelah beberapa hari akan membaik," ujar Erma.

Menurut dia, untuk mencegah trauma terjadi, pihaknya akan memberikan penjelasan terhadap siswa terkait program tersebut.

Dia juga akan mendiskusikan dengan para orangtua terkait penyedia program MBG, apakah diusulkan untuk diganti atau tetap dengan penyedia yang sama.

"Nanti didiskusikan, apakah dengan dapur yang sama atau diganti. Karena kalau diganti pun tidak menjamin akan lebih baik, tapi kalau masih yang sama bisa jadi ada perbaikan setelah kejadian kemarin," jelas Erma.

Senada, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur Ruhli, menuturkan pihaknya juga akan menerjunkan tim untuk mengobati trauma pada siswa.

"Sejak kejadian kami langsung turunkan tim untuk turut melakukan pengawasan dan evaluasi. Tapi juga akan mengupayakan pemulihan trauma agar program pemulihan gizi ini tetap berjalan dengan baik," kata dia.

Menurutnya Disdikpora juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menjamin kualitas dari makanan yang diberikan pada siswa sesuai dengan standar.

"Ini kan masih percobaan, di Cianjur juga baru beberapa yang menerima program ini. Kami harap jadi evaluasi agar saat resmi dilaksanakan tidak ada kejadian serupa," tutur Ruhli.

Diberitakan sebelumnya, puluhan siswa MAN 1 dsn SMP PGRI 1 Cianjur juga alami keracunan usai santap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sempat dirawat di rumah sakit, semua siswa itu sudah tuntas menjalani perawatan.

DEPOK, KOMPAS.com - Satpol PP menyegel sementara 60 unit rumah berpenghuni dan 40 unit siap serah terima kunci di Perumahan Al Fatih, Sawangan, Kota Depok.

Penyegelan ini dilakukan setelah pengembang perumahan mengabaikan tiga surat peringatan (SP) dari Pemkot Depok.

“Penyegelan ini bersifat sementara, jadi bukan langkah akhir, melainkan upaya mendorong pihak pengembang agar segera menyelesaikan proses perizinannya,” kata Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kota Depok Tono Hendratno Hasan mengutip dalam keterangannya, Kamis (24/4/2025).

Penyegelan ini dilakukan karena diduga pengembang perumahan tidak mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB).

Sementara itu, Tim Legal Perumahan Al Fatih Prayanwar Wirama mengatakan, pihaknya sudah mengajukan izin sebelum mendapatkan SP 1.

Namun, perizinan ditolak lantaran lahan itu diklaim hendak dimanfaatkan sebagai situ sejak 1938.

Terlebih, lahan yang diklaim untuk situ disebut memiliki total luas delapan hektar, hanya lahan di Perumahan Al Fatih yang disegel.

“Iya, IMB belum ada tapi dengan alasan bukan kami tidak urus tapi karena lahan ini mau dijadikan situ buatan, perencanaannya. Tapi sejak perumahan dibangun, situ itu tidak pernah ada,” ujar Wirama saat dikonfirmasi, Kamis (24/4/2025).

Saat ini, pihak pengembang tengah melakukan uji materi ke Mahkamah Agung (MA) demi mendapatkan titik terang kepemilikan lahan.

BGN selalu melakukan evaluasi setiap hari setelah MBG tersalurkan guna mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan terjadi

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) membuat kebijakan baru agar sisa Makanan Bergizi Gratis (MBG) agar dibersihkan di Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) untuk mencegah agar keracunan seperti yang terjadi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, tidak berulang.

"Saya sudah meninjau ke Cianjur, hasilnya, penyebab utama masih di laboratorium, kita belum cek, hanya ada yang kurang pada saat mengecek itu karena sisa makanan yang diduga menimbulkan keracunan itu, sudah dibersihkan di sekolah sehingga kami tidak bisa ambil sampelnya, jadi kita menambah SOP bahwa sisa makanan itu tidak boleh dibersihkan di sekolah, harus dibawa ke SPPG," kata Kepala BGN Dadan Hindayana di Jakarta, Kamis.

Dari hasil peninjauannya ke Cianjur, ia juga memberikan dua saran kepada pengelola termasuk kepala SPPG, pertama, food tray (tempat makan) harus diganti bukan dari bahan plastik, dan yang kedua, proses barang masuk dan keluar mesti dibedakan.

Ia juga mengemukakan, BGN selalu melakukan evaluasi setiap hari setelah MBG tersalurkan guna mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan terjadi.

"Kami selalu evaluasi tiap hari, setiap jam 16.00 WIB kami melakukan evaluasi, jadi apapun yang terjadi, kami evaluasi tiap hari. Perbaikan-perbaikan kami lakukan dan mohon diingat juga, bahwa SPPG yang sudah jalan itu kan 1.079 dan sudah melayani lebih dari 3 juta, Meski kita menginginkan zero incident, tetapi kejadian-kejadian itu selalu saja ada," ujar dia.

Khusus untuk kejadian di Cianjur, BGN akan melatih ulang para pegawai SPPG untuk meningkatkan kualitas layanan.

"Yang di Cianjur itu sudah jalan dari 15 Januari 2024, jadi kelihatannya perlu penyegaran kembali. Untuk seluruh pegawai itu, kita training ulang pada Sabtu-Minggu agar meningkatkan kualitas layanannya," ucapnya.

Dadan juga menyatakan pihaknya berkomitmen untuk memperketat sistem pengawasan guna mewujudkan sistem pangan yang lebih aman dan berkelanjutan.

"Kami akan memperketat sistem pengawasan dan pelatihan terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Tujuan kami bukan sekadar menyikapi kasus, tetapi membangun sistem pangan sekolah yang kuat, aman, dan berkelanjutan," tuturnya.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

LAMPUNG, KOMPAS.com - Komplotan pencurian sepeda motor (curanmor) spesialis perumahan ditangkap kepolisian.

Dua pelaku, RM dan DH, terpaksa ditembak setelah menabrak mobil polisi saat berusaha melarikan diri.

Kapolresta Bandar Lampung, Komisaris Besar (Kombes) Alfret Jacob Tilukay, mengungkapkan bahwa kedua pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Kedua pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka," kata Alfret dalam konferensi pers di Mapolresta Bandar Lampung, Kamis (24/4/2025).

Alfret menjelaskan bahwa kedua pelaku merupakan bagian dari komplotan yang terdiri dari empat orang, yang mengincar sepeda motor di kawasan perumahan di Bandar Lampung.

"Dua orang rekan lainnya saat ini masih dalam pengejaran polisi," tambahnya.

Ia menjelaskan bahwa mereka kerap beraksi dengan sengaja mengincar sepeda motor yang diparkir di halaman rumah, dengan sasaran utama adalah perumahan yang sepi.

Proses penangkapan kedua pelaku berlangsung dramatis.

Menurut Alfret, keberadaan mereka diketahui pada malam 14 April 2025.

Saat itu, keduanya membawa satu unit mobil di kawasan Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung.

"Pelaku membawa mobil pribadi, saat dicegat, pelaku sempat menabrak kendaraan anggota," ungkapnya.

Dalam penangkapan tersebut, salah satu pelaku diketahui membawa senjata api rakitan jenis revolver.

Namun, belum sempat mengokangnya, anggota polisi terpaksa menembak untuk melumpuhkannya.

"Kita masih dalami untuk mengejar dua pelaku lain yang sudah diketahui identitasnya," tutup Alfret.

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang bekerja di Jakarta dengan gaji maksimal Rp 12 juta bisa mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) rumah subsidi.

Hal ini menyusul diterbitkannya Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah yang ditetapkan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) pada 17 April 2025.

"Sudah berlaku sejak tanggal 22 April 2025," ucap Ara dalam acara pengumuman aturan baru tersebut di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Kamis (24/04/2025).

Berikut rincian zonasi wilayah dan batas penghasilan MBR yang baru:

• Untuk zona 1 Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat: gaji maksimal untuk umum dan tidak kawin Rp 8,5 juta, umum kawin Rp 10 juta, dan satu orang untuk peserta tabungan perumahan rakyat (tapera) Rp 10 juta.
• Untuk zona 2 Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Bali: gaji maksimal untuk umum dan tidak kawin Rp 9 juta, umum kawin Rp 11 juta, dan satu orang untuk peserta tapera Rp 11 juta.
• Untuk zona 3 Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya: gaji maksimal untuk umum dan tidak kawin Rp 10,5 juta, umum kawin Rp 12 juta, dan satu orang untuk peserta tapera Rp 12 juta.
• Untuk zona 4 Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi: gaji maksimal untuk umum dan tidak kawin Rp 12 juta, umum kawin Rp 14 juta, dan satu orang untuk peserta tapera Rp 14 juta.

Sementara Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bahwa aturan baru ini diharapkan bisa mempermudah masyarakat mendapatkan pembiayaan perumahan.

Menurut data BPS, jumlah backlog perumahan di Indonesia saat ini mencapai 9,9 juta rumah tangga.

"Bahwa hitungan itu (batas maksimal gaji MBR baru) berdasarkan dari Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) 2024 yang kemudian kita sesuaikan dengan tingkat inflasi untuk mendapatkan kondisi 2025," tutur Amalia.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan Peraturan Menteri atau Permen PKP Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan Dan Perolehan Rumah sudah berjalan.

"Jadi ini sudah berjalan sejak tanggal 22 April, jadi tanpa ragu-ragu jalankan," ujar Ara dalam konferensi pers di Kementerian Hukum, Jakarta, Kamis.

Peraturan Menteri PKP ini disusun untuk meningkatkan akses dan keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap kemudahan pembangunan dan perolehan rumah dengan melakukan penyesuaian besaran penghasilan maksimal MBR.

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini terdiri atas Besaran Penghasilan MBR, Kriteria MBR, dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah bagi MBR.

Besaran penghasilan per bulan paling banyak ini dibagi berdasarkan zonasi wilayah dengan rincian sebagai berikut:

Zona 1: Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat

a. Umum:

Tidak Kawin: Rp8.500.000

Kawin: Rp10.000.000

b. Satu Orang untuk Peserta Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera): Rp10.000.000

Zona 2: Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Bali

a. Umum:

Tidak Kawin: Rp9.000.000

Kawin: Rp11.000.000

b. Satu Orang untuk Peserta Tapera: Rp11.000.000

Zona 3: Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya

a. Umum:

Tidak Kawin: Rp10.500.000

Kawin: Rp12.000.000

b. Satu Orang untuk Peserta Tapera: Rp12.000.000

Zona 4: Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi

a. Umum:

Tidak Kawin: Rp12.000.000

Kawin: Rp14.000.000

b. Satu Orang untuk Peserta Tapera: Rp14.000.000

Selain Peraturan Menteri PKP tersebut, juga telah ditetapkan Keputusan Menteri PKP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/KPTS/M/2023 tentang Besaran Penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya.

Dengan adanya peraturan dan kebijakan baru ini masyarakat Indonesia khususnya MBR lebih mudah dalam memperoleh rumah.

Ara meminta kepada semua asosiasi pengembang perumahan untuk menyosialisasikan Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025 tersebut.

"Saya juga meminta kepada semua asosiasi untuk menyosialisasikan segera, ini sudah jelas apa yang sudah disampaikan. Saran saya semua asosiasi sosialisasikan. Malam ini mainkan," katanya pula.

Dirinya juga mengapresiasi Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yang sudah mendukung Kementerian PKP dalam menyusun Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah.

Dalam kesempatan sama, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan tugas Kementerian Hukum (Kemenkum) setelah mendapatkan usulan untuk dilakukan harmonisasi dari Kementerian PKP, tentu pihaknya menugaskan kepada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

"Alhamdulillah pada 22 April 2025 Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025 sudah selesai kita harmonisasi dan juga selesai diundangkan. Dengan demikian maka tentu kebijakan hukum terkait dengan besaran penghasilan dan kriteria MBR serta persyaratan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah sudah memiliki landasan hukum," kata Supratman Andi Agtas.

Katering yang membuat masakannya harus senantiasa mempertimbangkan aspek-aspek higienitas

Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengingatkan pada satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau katering soal keamanan makanan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sehubungan kejadian keracunan makanan di Cianjur beberapa waktu lalu.

"Ke depan para penyelenggara harus lebih berhati-hati. K​​​atering yang membuat masakannya harus senantiasa mempertimbangkan aspek-aspek higienitas, keamanan siswa yang akan mengkonsumsi itu. Sebelum dimakan siswa diperiksa dulu," kata Dedi dikutip di Bandung, Kamis.

Namun demikian, Dedi menekankan bahwa evaluasi terkait dengan program MBG termasuk soal katering penyedia makanannya, bukanlah wewenang provinsi, tapi merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN).

"MBG kan program dari pemerintah pusat jadi yang mengevaluasinya adalah dari lembaganya itu yakni Badan Gigi Nasional," tuturnya.

Sebelumnya Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cianjur menetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan yang menimpa puluhan siswa dari dua sekolah di Cianjur usai menyantap MBG, yang sebagian besar mendapat perawatan di rumah sakit.

Kepala Dinkes Cianjur Yusman Faisal di Cianjur, mengatakan total 79 siswa terdiri dari siswa MAN I sebanyak 60 orang dan SMP PGRI I sebanyak 19 orang yang keracunan akibat menyantap hidangan MBG.

Kepolisian Resor Cianjur, Jawa Barat, melakukan pemeriksaan terhadap 10 orang terkait keracunan yang menimpa puluhan siswa dari dua sekolah di Cianjur setelah menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTa, Investor.id – Program makan bergizi gratis (MBG) pemerintah dinilai menjadi stimulus bagi ekonomi lokal. Artinya, ada efek positif dari anggaran MBG terhadap ekonomi. 

"Penggandaan fiskal dari program MBG tidak sekadar bersifat teoritis, tetapi memberikan efek kepada kegiatan ekonomi lokal, menstimulus rantai pasokan makanan, dan mengurangi tekanan keuangan rumah tangga," kata Chief Economy Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian, dikutip Kamis (24/4/2025).

Dia mengaku, MBG masih sering ditanggapi secara skeptis. Padahal, program yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini merupakan bentuk redistribusi yang produktif dalam ekonomi.

"Gizi selama masa pertumbuhan secara langsung memengaruhi kemampuan kognitif, kehadiran di sekolah, dan produktivitas tenaga kerja di masa depan," lanjut dia.

Terlebih, menurut dia, program ini mampu menopang rumah tangga berpenghasilan rendah yang memiliki kecenderungan kecil untuk daya konsumsi tinggi.

Fulvian juga menampik kritik terhadap makan bergizi gratis yang dinilai menghabiskan anggaran besar-besaran. Sebab, faktanya, program tersebut merupakan keutungan produktivitas jangka panjang melalui investasi sumber daya manusia yang mumpuni sejak dini.

"Pola pikir ini mengabaikan keuntungan produktivitas jangka panjang dari investasi sumber daya manusia, terutama melalui input dasar seperti makanan, kesehatan, dan pendidikan usia dini. MBG sekadar pengeluaran biaya, tetapi modal untuk generasi pekerja yang lebih kuat dan lebih cakap," tegas dia.   

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merespons soal perintah Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara soal dialihfungsikannya lahan penjara menjadi perumahan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (PTPP) Kementerian ATR/BPN Embun Sari menuturkan, aturan yang mengatur aset negara seperti lahan penjara menjadi perumah bisa diubah.

“Sangat bisa, yang bikin aturan kan manusia, kalau kebutuhan prioritas ya kita tinggal revisi tata ruangnya saja, kan melalui kajian juga ya,” ucap Embun usai ditemui dalam acara Indonesia International Valuation Conference 2025 di Tangerang, Kamis (24/4/2025).

Bahkan, Embun menyebut, kajian terkait peluang tersebut bisa dilakukan tahun ini sebagaimana menjadi permintaan Prabowo.

“Kalau sudah perintah Bapak Presiden dan berdasarkan kajian itu sudah sangat memungkinkan ya akan berjalan segera,” tegasnya.

Sebelumnya, Ara mengungkapkan, penjara-penjara yang ada ini akan dipindahkan di daerah sehingga susah dibesuk oleh orang sekitarnya.

"Pak Prabowo sudah telepon saya, 'Ara, kita pindahkan penjara-penjara di daerah strategis buat rumah. Kita pindahkan penjara keluar kota, biar dibesuknya susah' 'begitu," tambah Ara.

Namun demikian, dirinya masih akan menginventarisir lahan bekas penjara mana yang dijadikan perumahan.

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Bank Tabungan Negara (BTN) dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) membuka skema bantuan kepemilikan rumah bagi berbagai kelompok pekerja, termasuk awak media.

Deputi Bidang Pemanfaatan Dana Tapera Sid Herdikusuma mengatakan hal ini sejalan dengan tantangan yang hadir di tengah keinginan masyarakat untuk memiliki rumah.

“Harga rumah tidak akan pernah turun. Maka, waktu terbaik untuk membeli rumah adalah sekarang. Semakin ditunda, semakin jauh dari jangkauan,” ujar Sid dikutip dari Antara, Kamis, 24 April 2025.

Selain lonjakan harga properti, tantangan lainnya adalah kemampuan masyarakat dalam menyiapkan uang muka (down payment/DP) serta menghadapi suku bunga KPR yang tinggi dan fluktuatif. Dalam konteks ini, menurut Sid, kehadiran pemerintah sangat vital.

“Pemerintah hadir dengan solusi pembiayaan yang inklusif dan terjangkau,” ujarnya.

Adapun pemerintah menyediakan dua skema utama dalam mendukung pembiayaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan subsidi melalui BP Tapera. Keduanya dirancang agar rakyat tak lagi terhambat untuk memiliki rumah pertamanya.

Department Head SMD BTN Heri Rijadi menjelaskan FLPP dibiayai melalui skema campuran, yaitu 75 persen berasal dari pemerintah dan 25 persen dari bank, dengan dukungan dari Sarana Multigriya Finansial (SMF).

Program ini menawarkan bunga tetap 5 persen sepanjang masa tenor maksimal 20 tahun, dengan harga jual rumah sesuai ketentuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Adapun subsidi Tapera berasal dari simpanan peserta dan memberikan tenor lebih panjang, hingga 30 tahun, dengan bunga tetap sebesar 5 persen per tahun. Harga rumah pun mengikuti ketentuan Kementerian PKP, menjadikannya sangat kompetitif.

“Produk-produk pembiayaan ini tidak hanya tersedia bagi pekerja media, tetapi terbuka untuk seluruh masyarakat Indonesia, selama memenuhi kriteria yang ditetapkan,” ujar Heri.

Adapun program ini diprioritaskan bagi pekerja yang belum memiliki rumah dan berpenghasilan maksimal Rp14 juta per bulan di wilayah Jabodetabek untuk yang sudah berkeluarga.

“KPR subsidi ini merupakan bentuk keberpihakan negara kepada kelompok-kelompok profesi yang selama ini rentan tidak terlayani skema komersial, padahal mereka punya kontribusi penting dalam kehidupan demokrasi kita,” kata Heri.

Program ini selaras dengan prinsip pemerataan dan keberlanjutan pembangunan sektor perumahan nasional. Tidak hanya memfasilitasi pembiayaan, tetapi pemerintah juga memastikan prosesnya lebih sederhana, cepat, dan bebas dari hambatan birokratis yang kerap menjadi kendala.

(KIE)

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana merespons siswa Sekolah Dasar (SD) di Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra) yang diduga keracunan usai menyantap menu dari program makan bergizi gratis (MBG).

Namun Dadan mengklaim siswa tersebut belum sempat menyantap MBG. Ia mengaku siswa baru mencium bau menu hingga kemudian muntah-muntah.

"Belum (disantap), baru mencium bau, makanya makanan segera ditarik. Atas koordinasi antara petugas dan guru, makanan tidak jadi dibagikan," kata Dadan saat dihubungi, Kamis (24/4).

Ia pun memastikan makanan yang dikeluhkan di SD itu akan menjadi bahan evaluasi bagi BGN. Di sisi lain, Dadan mengatakan usai peristiwa itu, pada pengiriman makanan ke sekolah lain di Bombana berjalan lancar dan aman.

Dinas Kesehatan Bombana sebelumnya menduga kejadian muntah-muntah itu karena kualitas ayam dalam menu MBG tak bagus. Pihak dinas pun sudah mengambil sampel makanan tersebut untuk diperiksa.

Kepala Dinas Kesehatan Bombana, Darwis mengatakan program MBG di Kabupaten Bombana telah berjalan selama tiga hari di tiga sekolah dasar dengan jumlah makanan untuk 1.043 orang.

"Ini hari ketiga, anak-anak ada yang muntah karena busuk itu ayamnya, maka kami ambil sampelnya, besok saya kirim ke BPOM," kata Darwis.

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming melayat dan menghadiri pemakaman ibunda Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Tiobonur Silalahi. Selain Gibran, Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) juga ikut melayat dan hadir di pemakaman.

Berdasarkan rilis Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden, Wapres Gibran melayat dan menghadiri pemakaman ibunda KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Tiobonur Silalahi, di San Diego Hills Memorial Park, Karawang, Jawa Barat, Kamis (24/04/2025). Prosesi pemakaman berlangsung khidmat dan penuh haru.

Gibran tiba di lokasi pemakaman sekitar pukul 09.30 WIB. Ia disambut oleh sejumlah pejabat, antara lain Wakil Menteri Pertanian Doni Hermawan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Panglima TNI Agus Subiyanto, Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri (Danpusenif) Iwan Setiawan.

Pada kesempatan ini, Wapres mendoakan agar mendiang mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan. Ia menyampaikan bahwa figur seorang ibu adalah fondasi utama dalam membentuk nilai, keteguhan, dan integritas anak-anaknya.

Sebelum meninggalkan lokasi pemakaman, Wapres ikut melakukan prosesi tabur bunga di atas pusara, sebagai bentuk penghormatan terakhir dan ungkapan belasungkawa yang mendalam.

Selain Wapres Gibran, Menteri PKP Ara juga ikut melayat. Menteri Ara juga hadir di pemakaman.

Dalam unggahan akun Instagram Kementerian PKP, Menteri Ara juga memberikan penghormatan terakhir pada mendiang Tiobonur Silalahi. Menteri Ara juga memberikan dukungan kepada Jenderal Maruli agar tetap tabah.

Adapun mendiang Tiobonur Silalahi wafat pada Senin (21/04/2025) pukul 15.15 WIB di Rumah Sakit Kawaluyan, Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Jawa Barat.

Lihat juga Video: Momen Wapres Gibran Ikut Salat Jenazah Titiek Puspa

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya