Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melonggarkan syarat kredit pemilikan rumah (KPR) untuk warga miskin, demi program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan pihaknya telah mengeluarkan serangkaian kebijakan untuk mendukung pembiayaan sektor perumahan. Salah satunya adalah kualitas KPR yang cukup dinilai berdasarkan ketepatan pembayaran alias satu pilar saja.

"Lebih longgar dibandingkan kredit lainnya, di mana bank menilai dengan tiga pilar, yaitu prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar," tegasnya dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK I 2025 di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (24/1).

Kelonggaran ini tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Di lain sisi, wasit industri jasa keuangan itu menyiapkan kanal pengaduan khusus bagi pejuang KPR. Pengaduan dapat dilakukan melalui kontak 157.

"Untuk menampung pengaduan jika terdapat kendala dalam proses pengajuan kredit pemilikan rumah (KPR) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," ucap bos OJK itu.

"OJK bersama stakeholder terkait membahas dukungan likuiditas bagi pembiayaan bagi program 3 juta rumah untuk lebih besar lagi, mengingat besarnya kebutuhan dana yang dibutuhkan untuk program itu," tambahnya.

Kebijakan OJK lain yang mendukung program 3 juta rumah, yakni pencabutan larangan pemberian kredit pengadaan atau pengolahan tanah. Aturan tersebut dicabut sejak 1 Januari 2023 lalu untuk mendukung pendanaan pengembang perumahan.

Kredit pemilikan rumah kini juga dapat dikenakan bobot risiko yang rendah.

"Dan ditetapkan secara granular dalam perhitungan aset tertimbang menurut risiko," tutup Mahendra.

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan kebijakan untuk mendukung program 3 juta rumah. Salah satunya soal pembiayaan di sektor perumahan yang lebih mudah.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan kebijakan yang dimaksud meliputi kualitas KPR yang dapat dinilai hanya berdasarkan ketepatan pembayaran.

Kebijakan ini lebih longgar dibandingkan kredit lainnya di mana bank menilai dengan 3 hal, yakni prospek usaha, kinerja debitur, kemampuan membayar.

"KPR dapat dikenakan bobot risiko yang rendah dan ditetapkan secara granular dalam perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR Kredit), serta mencabut larangan pemberian kredit pengadaan/pengolahan tanah sejak 1 Januari 2023 untuk mendukung sisi pendanaan kepada pengembang perumahan," kata Mahendra dalam acara konferensi pers KSSK, di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2025).

Selain itu, OJK bersama kementerian/lembaga serta pihak bank akan membahas mengenai dukungan likuiditas bagi pembiayaan program 3 juta rumah, mengingat besarnya kebutuhan dana yang dibutuhkan untuk program itu. Di antaranya, lain penyempurnaan skema Efek Beragun Aset Surat Partisipasi (EBA SP) di Pasar Modal.

Mahendra menekankan penggunaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dalam proses pemberian kredit/pembiayaan perumahan bagi masyarakat, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bukan merupakan satu-satunya faktor dalam pemberian kredit/pembiayaan.

Dia mengakui SLIK memang menjadi salah satu informasi yang dapat digunakan dalam analisis kelayakan calon debitur. Namun, SLIK bukan merupakan satu-satunya faktor dalam pemberian kredit. Untuk itu, OJK memberikan layanan pengaduan bagi masyarakat yang mendapatkan kendala dalam pengajuannya.

"OJK juga menyiapkan kanal pengaduan khusus pada Kontak 157 untuk menampung pengaduan jika terdapat kendala dalam proses pengajuan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) untuk MBR dimaksud," imbuh Mahendra.

(hns/hns)

PADANG, KOMPAS.com - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah meminta developer atau pengembang memanfaatkan bata interlock presisi (BIP) untuk membangun rumah.

Hal ini disampaikannya usai meninjau pabrik bata interlock PT Semen Padang yang merupakan anak perusahaan Semen Indonesia Group (SIG) di Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat (24/1/2025).

"Kita dorong dan menjadi realitas baru kita ke depan," ujar Fahri.

Menurutnya, bata interlock memiliki banyak kelebihan dibandingkan material bangunan biasa, yakni masa pembangunan lebih cepat, presisi tinggi, tahan api, membuat ruangan terasa lebih sejuk, hingga tahan gempa.

Apalagi, Fahri Hamzah mengaku pernah menjadi Ketua Tim Pengawasan Penyelenggaraan Bantuan Kepada Bencana Alam dan menemukan rumah yang luluh lantak akibat gempa berkekuatan 7 skala richter.

Karenanya, Fahri berpendapat bahwa material tahan gempa perlu diterapkan secara masif di Indonesia, termasuk untuk mendukung program 3 juta rumah.

"Ini akan membuat rumah-rumah yang kita bangun ke depan itu sudah dengan kualifikasi sehingga enggak ada lagi cerita orang Indonesia itu rumahnya enggak kuat, sedikit kena bencana langsung rusak dan sebagainya enggak lagi ke depan," lanjut Fahri.

"Kami punya barang bagus ini, gimana caranya supaya dipakai rakyat. Nah ini kita lagi mulai omon-omon, setelah itu kita eksekusi," ungkap Fahri.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama SIG Donny Arsal mengatakan bahwa pihaknya siap memasok bata interlock untuk program 3 juta rumah.

Saat ini, bata interlock baru diproduksi oleh Semen Padang. Namun ke depannya, teknologi pembuatan bata interlock tersebut akan diduplikasi ke anak perusahaan SIG lainnya.

"Dari sisi kapasitas produksi sebesar 55 juta ton per tahun yang padahal kebutuhannya hanya 10-15 juta ton per tahun (kebutuhan bata interlock untuk program 3 juta rumah), Insya Allah bisa terpenuhi semua," kata Donny.

Sebagai informasi, bata interlock presisi merupakan hasil penelitian terapan dengan mekanisme kerja yang saling mengunci antar balok seperti sistem lego.

Material ini terbuat dari campuran semen, tanah liat, pasir, dan bahan khusus lainnya.

Dengan bata interlock, waktu yang dibutuhkan untuk membangun rumah hanya berkisar antara 15-30 hari.

Material ini telah dipakai di sejumlah perumahan subsidi oleh pengembang yang masuk ke dalam Real Estat Indonesia (REI) dan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), hingga rumah contoh tipe 36 di Ibu Kota Nusantara (IKN).

JAKARTA - Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) mengirimkan draft road map atau peta jalan program 3 juta rumah ke Komisi V DPR. Langkah ini dinilai akan memperjelas langkah dan tahapan realisasi salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

?Kami telah menerima draft road map realisasi program 3 juta rumah dari Kementerian KKP. Tentu kami mengapresiasi karena kebutuhan yang telah kami sampaikan dari awal agar program prioritas ini jelas tahapannya, targetnya, hingga sumber pendanaanya,? ujar Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda, Jumat (24/1/2025).

Huda mengatakan, mayoritas publik belum sepenuhnya memahami bagaimana strategi realisasi program 3 juta rumah ini per tahun. Bahkan sebagian mereka menilai proyek 3 juta rumah dalam setahun mustahil terealisasi mengingat keterbatasan lahan, skema pendanaan, hingga menilik program penyediaan perumahan di era sebelumnya yang realisasinya cuman ratusan ribu per tahun.

?Pandangan tersebut tentu wajar saja karena di era Presiden Jokowi rata-rata realisasi penyediaan rumah per tahun hanya berkisar 240.00 hingga 300.000 saja. Jadi kalau ada peningkatan target hingga 3.000.000 rumah per tahun maka perlu diperjelas strateginya,? katanya.

Apalagi, hingga tiga bulan masa kerja kabinet, pemerintah masih kesulitan menjelaskan sumber pembiayaan, ketersediaan lahan, hingga skema kerja Program 3 juta rumah. Tak jarang terjadi kesimpangsiuran informasi dari pejabat pemerintah baik dari Kementerian PKP maupun Satgas Perumahan seperti apakah rumah untuk masyarakat tersebut diberikan gratis atau harus kredit.

?Nah kita berharap dengan adanya rancangan road map tersebut kita bisa lebih memahami bagaimana program 3 juta rumah akan direalisasikan,? katanya.

Kendati demikian, Huda mengaku belum sepenuhnya mendapatkan gambaran utuh terkait strategi realisasi program 3 juta rumah dari road map yang disampaikan Kementerian PKP. Menurut Huda, draf road map disampaikan kebanyakan adalah cuplikan-cuplikan data yang sudah pernah diberikan kepada Komisi V sebelumnya dan dapat diakses oleh publik dengan mudah.

?Nanti kami akan perdalam lagi dalam rapat kerja dengan Menteri PKP dalam waktu dekat karena setelah dibaca road map tersebut masih sangat mentah. Misalnya masih ada kesimpangsiuran target berdasarkan opsi sumber pembiayaan antara 1,5 juta per tahun dan bahkan 5 juta per tahun. Jadi nanti kita akan lebih per dalam lagi,? katanya.

Politisi PKB tersebut menegaskan setidaknya road map realisasi program 3 juta rumah harus memuat beberapa hal penting. Di antaranya indikator target, sumber pembiayaan, indikator dampak, indikator keberlanjutan, hingga model pengawasan.

?Draft road map yang disampaikan oleh Kementerian PKP ini belum memenuhi kriteria sebuah Road Map untuk program perumahan dengan skala proyek yang sangat besar. Saya menilai ada semacam keengganan, atau barangkali kebingungan dalam membuat road map yang seharusnya bisa menjadi framework atau kerangka acuan bagi kerja besar Kementerian PKP ini,? tandasnya.

JAKARTA, iNewsKarawang. id-Demi wujudkan program 3 juta rumah, pengembangan hunian berkonsep Transit-Oriented Development (TOD) di kota-kota besar dan area sekitarnya dipercepat.

Proyek ini pun didukung Kementerian BUMN dalam melaksanakan 100 hari kerja Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Pembangunan hunian ini akan ditopang dengan pembangunan Stasiun Lumpang, Desa Lumpang, Parung Panjang, Bogor. Perumnas bersama PT KAI, Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan merencanakan pelaksanaan groundbreaking Stasiun Lumpang pada Kuartal I tahun 2025.

"Kami siap mendukung inisiasi pembangunan Stasiun Lumpang karena manfaat dari stasiun ini lah yang ditunggu masyarakat. Jadi perlu dipercepat proses pembangunan dari stasiun ini," ujar Wakil Menteri Perhubungan Suntana dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (24/1/2025).

1. Percepat Program 3 Juta Rumah

Hal senada juga disampaikan oleh Asisten Deputi Penyediaan Lahan Perumahan Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Djoko Wibowo. Menurutnya, hal tersebut sebagai bentuk sinergi.

“Kami melihat ini satu bentuk sinergi yang sangat bagus, yang mana secara fungsi ini memang kita lihat ada kebutuhan untuk pembangunan stasiun.  Tidak hanya untuk Perumnas, tetapi bagi masyarakat yang ada di sini. Sepertinya akan banyak terbantu dengan adanya eksistensi dari stasiun ini,” ujar Djoko.

2. Proyek TOD

Perumnas mengembangkan hunian landed berkonsep TOD pertama di Indonesia yang berkonsep hijau di Samesta Parayasa Parung Panjang, Bogor.

Pengembangan hunian landed pertama yang berkonsep TOD tersebut ditandai melalui perencanaan pembangunan Stasiun Lumpang yang terletak di dalam kawasan perumahan Samesta Parayasa. Stasiun ini akan menjadi bagian integral dari pengembangan kawasan hunian sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar. 

“Samesta Parayasa bukan hanya hunian, tetapi juga solusi untuk meningkatakan kualitas hidup masyarakat dengan menghadirkan akses transportasi publik yang terintegrasi. Kami bersama dengan pihak-pihak terkait, seperti PT KAI berkomitmen untuk membangun stasiun berkonsep hijau di Lumpang Parayasa," ujar Direktur Utama Perumnas Budi Saddewa Soediro. 

3. Stasiun Lumpang Diprediksi Akomodasi 5.160 Penumpang per Hari 

Stasiun Lumpang diproyeksikan dapat mengakomodasi 5.160 penumpang per hari di tahun pertama operasional dengan relasi jalur Stasiun Tanah Abang-Rangkas Bitung.

Budi pun menambahkan bahwa ke depannya pengembangan Kawasan Samesta Parayasa tentu memerlukan dukungan dari berbagai stakeholder terkait, termasuk pemerintah. Tidak hanya dalam pembangunan dan pengembangan stasiun, namun juga sarana pendukung lainnya, sehingga dukungan pemerintah menjadi hal yang sangat diapresiasi. 

Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan komitmen Perumnas dalam pengembangan Stasiun Lumpang dan Kawasan Samesta Parayasa, diharapkan dapat menjadi terobosan dalam penyediaan hunian landed berbasis TOD di Indonesia. Proyek ini tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, tetapi juga menjadi langkah maju dalam menciptakan pola hunian dan transportasi yang berkelanjutan.

Editor : Boby

Jakarta -

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Pemerintah baru saja dimulai. Namun, seperti kita tahu sebentar lagi akan datang bulan Ramadan yang artinya muslim di Indonesia akan melaksanakan puasa.

Maka timbul pertanyaan, bagaimana pelaksanaan MBG di sekolah saat bulan Ramadan?

Program MBG dipastikan tetap berlangsung selama Ramadan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) RI Dadan Hindayana mengatakan program MBG akan dilakukan penuh dalam satu tahun. Sehingga, anak pulang sekolah akan membawa makanan untuk dimakan ketika berbuka. Ketika bulan Ramadan, menu MBG akan berbeda dari biasanya.

"Jadi bentuk makanannya tidak masak segar. Yang kita siapkan makanan bergizi yang pantas juga untuk berbuka, contohnya susu kemudian kurma, buah, tidak dimasak, tapi makan-makanan yang ready to eat, tapi langsung dimakan," jelas Kepala BGN melalui penandatanganan nota kesepahaman kerja sama pengawasan keamanan program MBG antara Badan POM dengan BGN di Jakarta (23/1/2025), dikutip dari 20detik.

"Jadi program makan bergizi akan berlangsung selama puasa bagi mereka yang di pesantren. Itu kan satuan pelayanannya ada di pesantren, jadi saat buka makanannya akan disajikan saat buka. Tapi yang pergi ke sekolah makanannya dibawa saat pulang sekolah," lanjutnya.

Sementara, Presiden Prabowo Subianto mengatakan MBG telah melayani 650 ribu anak di 31 provinsi. Ke depannya MBG ditargetkan mencapai 3 juta anak pada Januari-April 2025. Selanjutnya pada April-Agustus 2025 program ini ditargetkan dapat melayani 6 juta anak.

Kemudian pada September 2025 ditargetkan 15 juta anak memperoleh MBG. Presiden Prabowo menargetkan semua anak sudah bisa menerima manfaat MBG pada akhir 2025.

"September kita harapkan 15 juta anak dan akhir 2025 target kita adalah semua anak-anak Indonesia bisa dapat makanan bergizi," kata Prabowo dalam pengantar Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Rabu (22/1/2025) yang ditayangkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden.

(nah/nwk)

Kami bersama dengan pihak-pihak terkait, seperti PT KAI berkomitmen untuk membangun stasiun berkonsep hijau di Lumpang Parayasa

Jakarta (ANTARA) - Kementerian BUMN melalui Perum Perumnas berkomitmen dalam melaksanakan 100 Hari Kerja Pemerintahan Prabowo-Gibran dengan mendukung program 3 juta rumah, salah satunya melalui capaian pengembangan hunian berkonsep Transit-Oriented Development (TOD) di kota-kota besar dan area sekitarnya.

Direktur Utama Perumnas Budi Saddewa Soediro mengatakan sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan nilai tambah dan aksesibilitas kawasan perumahan di Parung Panjang, Bogor, Perumnas bersama PT KAI, Kementerian BUMN, dan Kementerian Perhubungan merencanakan pelaksanaan ground breaking Stasiun Lumpang pada kuartal I tahun 2025.

Pengembangan hunian landed pertama yang berkonsep TOD tersebut ditandai melalui perencanaan pembangunan Stasiun Lumpang yang terletak di dalam kawasan perumahan Samesta Parayasa. Stasiun ini akan menjadi bagian integral dari pengembangan kawasan hunian sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar.

"Samesta Parayasa bukan hanya hunian, tetapi juga solusi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menghadirkan akses transportasi publik yang terintegrasi. Kami bersama dengan pihak-pihak terkait, seperti PT KAI berkomitmen untuk membangun stasiun berkonsep hijau di Lumpang Parayasa," ujar Budi dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Stasiun Lumpang diproyeksikan dapat mengakomodasi 5.160 penumpang per hari, di tahun pertama operasional dengan relasi jalur Stasiun Tanah Abang-Rangkas Bitung.

Lebih lanjut, ia menyebut kedepannya pengembangan Kawasan Samesta Parayasa tentu memerlukan dukungan dari berbagai stakeholder terkait, termasuk pemerintah.

Tidak hanya dalam pembangunan dan pengembangan stasiun, namun juga sarana pendukung lainnya, sehingga dukungan pemerintah menjadi hal yang sangat diapresiasi.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan komitmen Perumnas dalam pengembangan Stasiun Lumpang dan Kawasan Samesta Parayasa, diharapkan dapat menjadi terobosan dalam penyediaan hunian landed berbasis TOD di Indonesia.

Proyek ini tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, tetapi juga menjadi langkah maju dalam menciptakan pola hunian dan transportasi yang berkelanjutan.

Selain mengembangkan tiga hunian highrise berkonsep TOD di Jabodetabek, kini Perumnas kembali berinovasi dengan mengembangkan hunian landed berkonsep TOD pertama di Indonesia yang berkonsep hijau di Samesta Parayasa Parung Panjang, Bogor.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta: Manado merupakan ibu kota provinsi Sulawesi Utara. Wilayah ini terus berkembang dalam sektor properti, seperti transportasi yang cukup memadai mulai dari transportasi udara, laut, dan darat.

Manado banyak dilirik untuk dijadikan tempat tinggal, hunian di kota ini pun beragam dari yang terjangkau hingga yang elit sekalipun. Selain itu, Manado memiliki banyak destinasi wisata yang memukau, yakni Taman Nasional Bunaken.

Jika kamu tertarik membeli rumah di Manado, berikut ini ada banyak pilihan dan variasi harga mulai dari Rp146 juta. Berikut lima rekomendasi rumah murah di Manado yang dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Manado

Rumah subsidi di Kota Manado. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Puri Manado Permai

Perumahan ini terletak di Bengkol, Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara dibangun oleh Cipta Permai Sejati. Perumahan ini memiliki 54 unit tipe subsidi dibanderol mulai dari Rp168 juta.

Ada dua tipe rumah, salah satunya memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 105 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi rangka atap genteng baja ringan dan penutup atap genteng metal, serta dinding hollow brick, plester, aci, cat. Lantai keramik 30x30 dan pondasi pasangan batu belah.

2. Perumnas Taman Mapanget Raya

Perumahan yang terletak di Mapanget Barat, Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara. Perumahan ini dikembangkan oleh Pembangunan Perumahan Nasional.

Perumahan ini hanya memiliki 919 unit dengan tipe subsidi. Adapun harga rumah subsidi seharga Rp146 juta.

Terdapat lima tipe rumah, salah satunya memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 98 meter persegi serta memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi teknis rumah ini berupa atap seng gelombang dan dinding holow brick. Lantai keramik dan pondasi menerus.

3. Griya Mapanget Lestari

Perumahan yang terletak di Bengkol, Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara ini dibangun oleh Bangun Minanga Lestari. Perumahan ini memiliki 165 unit tipe rumah subsidi.

Hanya ada satu tipe rumah subsidi yang ditawarkan dengan harga Rp168 juta. Rumah tersebut memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 84 meter persegi serta dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini dibangun dengan spesifikasi berupa atap baja ringan, dinding beton bertulang, lantai keramik, serta pondasi batu belah.

4. Perum Bukit Pesona Singkil

Perumahan subsidi ini terletak di Singkil Dua, Singkil, Kota Manado, Sulawesi Utara dibangun oleh AMRI Sejahtera. Perumahan ini memiliki 44 unit tipe subsidi dibanderol mulai dari Rp156,5 juta.

Ada empat tipe rumah, salah satunya memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 84 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi atap seng gelombang, dinding hollowbrick, lantai keramik, dan pondasi batu alam.

5. Citraloka Buha

Perumahan ini terletak di Buha, Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara. Perumahan yang dibangun oleh Bantic Tetap Jaya menawarkan 70 unit rumah tipe subsidi seharga Rp173 juta.

Ada dua tipe rumah, salah satunya memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 98 meter persegi serta memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah subsidi berupa atap baja ringan genteng metal, dinding fulbrick plester aci cat. Lantai keramik 40x40 dan pondasi batu belah. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

JAKARTA, KOMPAS.com - Turkiye dan Singapura berminat mendukung program 3 juta rumah.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengatakan, Turkiye berminat membangun 50.000 rumah, sedangkan Singapura sebanyak 100.000 rumah.

Sedangkan dalam waktu dekat, pemerintah akan melakukan penandatanganan kerja sama dengan Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA), untuk pembangunan 1 juta rumah.

"Nanti tanggal 31 Januari 2025, Insya Allah, nanti disaksikan oleh Presiden di Istana nanti dari Uni Emirat Arab, Abu Dhabi, itu nanti 1 juta perumahan," kata Hashim, dikutip dari keterangan resmi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Untuk itu, Wakil Menteri (Wamen) PKP Fahri Hamzah melakukan pertemuan dengan Duta Besar UEA Abdulla Salem Al-Dhaheri di kantor Kedutaan UEA, Jakarta, Selasa (20/1/2025).

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari ketertarikan Pemerintah UEA untuk ikut serta berinvestasi dalam pembangunan di sektor perumahan.

"Ini adalah bentuk tindak lanjut rencana kerja sama pembangunan rumah untuk rakyat dan bagian dari gotong royong dalam program 3 juta rumah," tutur Fahri.

Sebelumnya, ada Qatar yang telah menunjukkan komitmennya untuk ikut mewujudkan mimpi membangun 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini ditandai lewat penandatanganan nota kesepahaman (MoU) komitmen investasi oleh Menteri PKP Maruarar Sirait dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar, Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (8/1/12025).

Qatar akan berinvestasi untuk proyek pembangunan 1 juta unit rumah di perkotaan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

"Qatar kemarin kita sudah tanda tangan 1 juta unit. Hari berikutnya saya bertemu dengan pejabat resmi dari Kantor Perdana Menteri Qatar, menyebut komitmen tambahan 5 juta unit," ungkap Fahri.

Artinya, Qatar telah menyatakan minatnya untuk berkontribusi menyukseskan program 3 juta rumah dengan membangun 6 juta rumah di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara diminta tidak asal tunjuk lahan buat bangun 3 juta rumah.

Ara didesak untuk memikirkan cara membangun dan mengintegrasikannya dengan transportasi publik.

Pengamat Tata Kota Nirwono Yoga mengungkapkan hal ini dalam konferensi pers bersama Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) di Jakarta, Kamis (23/1/2025).

“Ya, jadi tidak asal, seperti bukannya, misalnya Menteri Perumahan bilang, tanahnya disana, gitu ya. Disana tuh ada transportasinya, ada infrastrukturnya, atau tidak, misalnya,” tegas Nirwono.

Sebab, ini merupakan langkah untuk mengantisipasi ketidakterisian rumah yang akan dibangun oleh Pemerintah nanti dalam program tersebut.

Hal ini berlaku baik pembangunan 1 juta rumah di perkotaan maupun dua juta rumah di perdesaan.

Apabila tidak terkoneksi dengan transportasi publik, maka dapat dipastikan pembangunan rumah tersebut tidak dihuni masyarakat.

“Jadi, kita harus ingatkan kembali, bahwa dalam rencana ini, pengembangan rumah 3 juta tadi, harus memasukkan, sistem transportasi, sebagai, salah satu syarat, penentuan lokasi, terutama,” tambah Nirwono.

Selain transportasi publik, pembangunan infrastruktur untuk program pembangunan 3 Juta Rumah tersebut pun perlu diperhitungkan.

“Tapi, tolong perhatikan, apakah ada infrastrukturnya, apakah ini terhubung dengan, transportasi massal, gitu ya. Sehingga, nanti penduduk, bisa didorong, untuk naik transportasi masal,” tuntas Nirwono.

Jakarta: PT Pupuk Kaltim (Persero) membangun pabrik soda ash pertama di Indonesia. Pabrik ini menjadi momen penting karena akan mendukung sejumlah program Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran dan Kementerian BUMN, yaitu di bidang kemandirian ekonomi, swasembada pangan, hilirisasi dan transisi ke ekonomi hijau.

Dirut Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan pembangunan pabrik soda ash Pupuk Kaltim dilakukan pada momentum yang tepat mengingat pemerintah memiliki program membangun 3 juta rumah setiap tahun untuk masyarakat.

“Proyek 3 juta rumah itu diperkirakan akan membutuhkan banyak material konstruksi yang salah satu bahan baku utamanya terbuat dari soda ash, seperti kaca dan keramik,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Kamis, 23 Januari 2025.

Selain itu, Rahmad menilai momentum pembangunan pabrik soda ash ini juga tepat karena pemerintah memiliki program prioritas lain, yakni transisi ke ekonomi hijau. Produk soda ash dihasilkan dari amonia dan karbondioksida (CO2) yang merupakan produk utama dan produk sampingan dari unit produksi lain di Pupuk Kaltim.

Dengan pemanfaatan CO2 tersebut, pabrik soda ash diperkirakan mampu menyerap hingga 170.000 ton CO2 per tahun. Dengan demikian, keberadaan pabrik soda ash Pupuk Kaltim dapat mendukung transformasi hijau melalui pengurangan emisi karbon.

“Pembangunan pabrik soda ash mendapatkan momentum yang sangat tepat, karena pemerintah memiliki program membangun 3 juta rumah setiap tahun dan juga untuk transisi ekonomi yang lebih bersih” kata dia.

Rahmad menambahkan Pupuk Indonesia sebagai bagian dari Kementerian BUMN memastikan pembangunan pabrik soda ash sebenarnya sudah direncanakan sekitar tahun 1995 namun batal karena krisis ekonomi. Dengan dimulainya pembangunan pabrik soda ash ini, Pupuk Kaltim berhasil mewujudkan mimpi Indonesia yang sempat tertunda tersebut.

“Ini merupakan momen yang sangat luar biasa, Pupuk Kaltim sebagai bagian dari Pupuk Indonesia akan memberikan kontribusi pada kemajuan ekosistem industri dalam negeri,” kata Rahmad.

Rahmad menuturkan sebagai pionir industri soda ash di Indonesia, pabrik milik Pupuk Kaltim akan mampu memasok kebutuhan soda ash dalam negeri yang selama ini amat bergantung dari impor. Seperti diketahui, soda ash merupakan bahan baku yang amat penting untuk berbagai industri, seperti kaca, keramik hingga tekstil.

Lebih lanjut, Rahmad menuturkan pembangunan pabrik soda ash juga akan mendukung program pemerintah lainnya, yakni swasembada pangan. Dia menuturkan pabrik soda ash akan menghasilkan produk sampingan berupa amonium klorida. Amonium klorida merupakan sumber nitrogen yang digunakan untuk bahan baku produksi pupuk NPK.

“Mengetahui bahwa proyek ini akan mendukung ambisi Indonesia untuk membangun banyak rumah, mengetahui bahwa proyek ini akan membantu Indonesia untuk transisi ke ekonomi yang lebih hijau dan mengetahui bahwa proyek ini akan mengurangi emisi karbon, tentu saja saya mengharapkan Pupuk Kaltim sebagai pemilik proyek dan TCC, serta ETI sebagai pihak pelaksana untuk berkolaborasi, mengelola dan melaksanakan proyek ini dengan standar kualitas, keselamatan, dan efisiensi tertinggi,” ujar Rahmad.

Pabrik soda ash Pupuk Kaltim akan dibangun di lahan seluas 16 hektar di kawasan PT Kaltim
Industrial Estate, Kalimantan Timur, dan ditargetkan mulai beroperasi pada akhir 2027. Ketika beroperasi penuh, pabrik akan memproduksi 300.000 ton sod a ash per tahun dan 300.000 ton amonium klorida per tahun sebagai produk sampingan.

Selain Pupuk Kaltim, pabrik soda ash serupa juga akan dibangun oleh anak perusahaan Pupuk Indonesia lainnya, yakni PT Petrokimia Gresik. Dengan kapasitas produksi 300.000 ton per tahun, pabrik soda ash milik Petrokimia Gresik kelak akan semakin mendukung program hilirisasi pemerintah dan mengurangi ketergantungan impor Indonesia.

(KIE)

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap asal mula usulan tambahan anggaran senilai Rp100 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala BGN Dadan Hindayana mengakui bahwa pihaknya mengusulkan adanya tambahan anggaran Rp100 triliun untuk mendukung program prioritas yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

Dadan bercerita, usulan tambahan dana Rp100 triliun itu bermula saat Presiden Prabowo melayangkan pertanyaan kepada BGN. Orang nomor satu di RI itu, kata Dadan, ingin mempercepat program Makan Bergizi Gratis untuk bisa menjangkau penerima manfaat.

“Pak Presiden [Prabowo] ingin ada percepatan [MBG] dan ditanya kalau dilakukan mulai September perlu uang berapa? Kami menjawab Rp100 triliun. Jadi BGN menjawab sesuai pertanyaan kalau keinginan Presiden dilaksanakan,” kata Dadan kepadaBisnis, Kamis (23/1/2025).

Meski begitu, Dadan mengeklaim bahwa anggaran senilai Rp71 triliun yang telah digelontorkan dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program MBG cukup hingga akhir tahun.

“Iya, betul [anggaran Rp71 triliun cukup sampai akhir 2025],” ungkapnya.

Dia merincikan dari anggaran senilai Rp71 triliun itu akan digunakan secara bertahap. Pada Januari—April 2025, BGN menargetkan untuk melayani 3 juta penerima manfaat melalui 937 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kemudian, BGN akan melayani 6 juta penerima manfaat MBG pada April—Agustus. Lalu, pada akhir Agustus—Desember 2025 bakal melayani 15–17,5 juta penerima manfaat MBG melalui 5.000 SPPG.

Sebelumnya, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai penambahan anggaran program MBG justru akan membuat negara menjadi lebih banyak berutang dan menjadi beban tersendiri bagi pemerintah.

Di samping itu, program unggulan Presiden Prabowo ini bisa memicu melebarnya defisit APBN.Menurut dia, solusi dari program MBG yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto bukanlah penambahan anggaran.

“Untuk makan bergizi gratis ini, solusinya bukan menambah anggaran. Karena anggaran Rp71 triliun sebenarnya sudah sangat besar,” kata Bhima kepadaBisnis, Selasa (21/1/2025).

Bhima menilai bahwa program MBG semestinya jangan mengambil porsi terlalu besar, lantaran masih ada kebutuhan prioritas lain yang tidak kalah penting. Misalnya, untuk mendorong hilirisasi, belanja pendidikan, belanja kesehatan, hingga infrastruktur pendukung sektor pertanian.

“MBG ini jangan sampai mengambil porsi yang terlalu besar, sehingga menjadi beban bagi defisit APBN,” ujarnya.

Bhima juga menyebut jika anggaran MBG terus dipaksa maka akan berdampak pada penambahan utang negara.

“Implikasi MBG ini kalau dipaksakan terhadap beban dari defisit APBN, konsekuensinya akan menambah utang, dan 2025 beban bunga utang menjadi salah satu yang cukup mahal. Dan ini akan mendorong APBN untuk berutang, untuk nutup utang lagi. Jadi MBG akan jadi beban, bukan mendorong produktivitas di level masyarakat,” ujarnya.

Untuk itu, menurutnya, semestinya sejak awal pemerintah memfokuskan program MBG berdasarkan wilayah dan individu.

Semestinya, imbuh dia, pemerintah memfokuskan pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk menghemat anggaran yang terbatas.

Pemerintah juga dinilai perlu menyasar penerima manfaat secara perorangan. Misalnya, jika program MBG menyasar sekolah di perkotaan, maka pemerintah hanya perlu memberikan subsidi untuk kalangan miskin.

“Jadi untuk yang anaknya orang kaya dikenakan iuran. Nah, yang miskin digratiskan. Itu bisa menghemat anggaran,” pungkasnya.