Lamongan, Jawa Timur (ANTARA) - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti memastikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, berjalan dengan baik.

“Alhamdulillah, program MBG di Lamongan berjalan dengan baik,” ujarnya usai meninjau sejumlah sekolah di Lamongan, Rabu.

Dalam kunjungannya, Abdul Mu’ti berdialog langsung dengan siswa, kepala sekolah, dan guru di beberapa satuan pendidikan mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

Ia menjelaskan program MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi siswa tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pembentukan karakter seperti kedisiplinan, tanggung jawab, kepemimpinan, spiritualitas, dan kebersihan.

“Kami melihat program MBG ini berdampak nyata, meski baru dijalankan di sejumlah satuan pendidikan,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya percepatan penyaluran tunjangan guru yang saat ini masih dalam proses penyelesaian.

Menurut dia, percepatan penyaluran tunjangan tersebut merupakan bagian dari program Presiden RI agar para guru dapat bekerja lebih fokus sehingga

“Kami berharap kendala-kendala yang ada bisa segera diselesaikan,” katanya.

Sebagaimana diketahui, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lamongan menyasar 3.509 siswa di enam lembaga sekolah mulai tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

Enam sekolah yang menjadi sasaran program tersebut yaitu TK Kartika Lamongan, SDN Kepatihan, SDN Jetis 3, SDN Jetis 4, SMPN 1 Lamongan, dan SMAN 1 Lamongan.

Saat ini, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setempat tengah memaksimalkan kesiapan titik-titik dapur yang telah ditentukan.

KOMPAS.com -Kabupaten Maluku Tengah di Maluku kini tengah menarik perhatian calon pemilik rumah, terutama karena menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga yang terjangkau.

Melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), masyarakat bisa menemukan rumah dengan harga di bawah Rp 200 juta.

Berikut adalah beberapa opsi perumahan terjangkau yang bisa dipilih di wilayah ini.

1. Perumahan Taman Haruru Indah (Thi) Masohi: Tipe 36/77

Terletak di Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, perumahan ini dibangun oleh PT Masohi Indah Permai.

Tipe rumah ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 77 meter persegi.

Proyek ini menyediakan 110 rumah dengan harga per unit sebesar Rp 168 juta.

Saat ini, sebanyak 85 unit telah terjual, sementara 25 rumah masih tersedia untuk dibeli.

2. Suli Alam Indah: Tipe 36

Perumahan ini dikembangkan oleh PT Damai Berkati Lestari dan berlokasi di Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah.

Menawarkan 99 rumah tapak, dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi.

Harga per unit juga sebesar Rp 168 juta. Hingga saat ini, 18 unit telah terjual, sedangkan 81 rumah masih tersedia untuk masyarakat.

3. Villa Mutiara Masohi: Tipe Lily

Berlokasi di Amahai, proyek ini dikembangkan oleh PT Mutiara Surya Propertindo.

Tipe rumah yang ditawarkan memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 91 meter persegi.

Dengan harga per unit Rp 168 juta, masih ada 46 unit yang dipasarkan.

Dengan berbagai pilihan yang terjangkau dan lokasi yang strategis, Kabupaten Maluku Tengah menjadi pilihan menarik bagi calon pemilik rumah yang mencari hunian subsidi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menambah satu standar operasional prosedur (SOP) setelah adanya insiden keracunan massal usai menyantap makanan bergizi gratis di Cianjur, Jawa Barat.

Dadan menuturkan, sisa makanan dari program Makanan Bergizi Gratis (MBG) harus dibersihkan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), bukan oleh pihak sekolah.

"Sisa makanan tidak dibersihkan di sekolah, tapi di SPPG," tegas Dadan saat dikonfirmasi, Rabu (23/4/2025).

Dadan menyebut, BGN akan mengadakan pelatihan tambahan untuk memperkuat sumber daya manusia di lapangan.

"Akan dilakukan beberapa pelatihan tambahan untuk penguatan SDM di lapangan. Jadi perlu penyegaran melalui pelatihan," katanya.

Pada hari ini, Dadan mengecek langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Cianjur dan menemui anak-anak, guru, dan tenaga kesehatan yang masih dirawat di rumah sakit.

Dari hasil pengecekan, SPPG Cianjur setiap harinya memproduksi makanan bergizi hingga 3.470 porsi yang dibagikan ke 9 sekolah.

"Setiap hari SPPG Cianjur memproduksi 2.071 porsi hingga 3.470 porsi Makanan Bergizi Gratis untuk pemenuhan gizi anak-anak kita di 9 sekolah," ucapnya.

Saat ini, BGN masih menunggu hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) untuk mengetahui penyebab keracunan.

Adapun, desakan BGN untuk segera mengevaluasi pelaksanaan program MBG diutarakan oleh Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani.

Ia menyoroti sejumlah insiden dalam pelaksanaan MBG.

Kejadian di Cianjur bukan merupakan yang pertama kali terjadi.

"Proses pengelolaannya dari hulu sampai hilir harus dilakukan dengan sebaik mungkin agar dapat meminimalisasi risiko yang terjadi, semisal anak keracunan makanan atau proses pembayaran yang bermasalah," ujar Netty lewat keterangan tertulisnya, Rabu (23/4/2025).

Terkait kasus keracunan massal yang terjadi di sejumlah daerah, ia meminta BGN untuk melakukan investigasi terhadap penyediaan, pengolahan, hingga distribusi MBG.

"Pengawasan terhadap keseluruhan standar operasional harus dilakukan dengan cermat agar bantuan pemerintah tidak berubah menjadi musibah," kata Netty.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana hari ini mengunjungi para siswa MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur, Jawa Barat yang mengalami gejala gangguan kesehatan usai mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kunjungan ini dianggap sebagai bentuk empati dan tanggung jawab langsung dari BGN atas peristiwa tersebut.

Dadan mengatakan ini adalah kejadian pertama yang dialami Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cianjur sejak beroperasi pada 15 Januari 2025. Sebanyak 72 siswa dari dua sekolah terdampak, namun semuanya diklaim sudah ditangani dengan baik.

"Pagi ini saya berangkat ke Cianjur untuk mengecek SPPG dan menemui anak-anak kita para pelajar, guru, tenaga kesehatan dan saudara kita lainnya," kata Dadan dalam unggahan di Instagram resmi @badangizinasional.ri, Rabu (23/4/2025).

Sebagai bahan evaluasi, BGN memutuskan untuk menambah Standar Operasional Prosedur (SOP) baru yakni sisa makanan yang awalnya dibersihkan di sekolah menjadi di SPPG. Pelatihan tambahan untuk penguatan sumber daya manusia (SDM) juga disebut akan dilakukan.

"Sebagai evaluasi, BGN menambahkan SOP baru yakni sisa makanan tidak dibersihkan di sekolah, tapi di SPPG. Pelatihan tambahan untuk penguatan SDM juga akan dilakukan," ucap Dadan.

Meskipun pengolahan makanan di dapur penyedia MBG diklaim telah mengikuti standar yang ditetapkan, evaluasi menyeluruh tetap akan dilakukan mulai dari manajemen dapur, penyimpanan bahan pangan, hingga pengantaran ke sekolah.

"Kami akan memperketat sistem pengawasan dan pelatihan terhadap seluruh SPPG. Tujuan kami bukan sekadar menyikapi kasus, tapi membangun sistem pangan sekolah yang kuat, aman dan berkelanjutan," ujar Dadan melalui keterangan resmi.

Ia menekankan bahwa perbaikan gizi melalui program MBG adalah investasi penting untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Pasalnya gizi yang baik disebut mendukung kesehatan fisik, perkembangan otak, serta kecerdasan dan daya pikir anak di usia sekolah.

Dalam kesempatan itu, Dadan juga berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, pihak sekolah, serta pengelola dapur penyedia MBG untuk memastikan setiap rantai pelayanan pangan diperbaiki dan diawasi secara ketat.

Berdasarkan keterangan resmi, saat ini BGN sedang menunggu hasil laboratorium dari sampel makanan yang dikirimkan ke Labkesda Provinsi Jawa Barat untuk mengetahui penyebab pasti gangguan kesehatan tersebut. Hasil analisis dijadwalkan akan keluar dalam waktu 7-10 hari.

Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan menunggu hasil investigasi resmi. Informasi terkini akan terus disampaikan secara terbuka melalui kanal resmi BGN.

"Kami tidak ingin berspekulasi, yang terpenting saat ini adalah memastikan anak-anak mendapatkan perawatan terbaik dan menjadikan kejadian ini sebagai pembelajaran besar untuk perbaikan sistem ke depan," ucap Dadan.

Lihat juga Video: Kata BGN soal Puluhan Siswa di Cianjur Keracunan Setelah Santap MBG

JAKARTA, KOMPAS.com – Bos Lippo Group, James Riyadi dan John Riyadi, memenuhi panggilan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk membahas penyelesaian berbagai persoalan dalam proyek Meikarta, Rabu (24/4/2025).

Pertemuan berlangsung di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Pusat, pada Rabu sore. Selain keduanya, Menteri Maruarar juga menghadirkan sejumlah konsumen Meikarta.

Pantauan Kompas.com, James dan John Riyadi tiba sekitar pukul 16.15 WIB. Saat masuk ke ruang audiensi, James Riyadi sempat menyapa dan bersalaman dengan para konsumen.

Sebelumnya, Maruarar menyampaikan pemanggilan ini telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, Presiden mendukung langkah tersebut demi menyelesaikan persoalan yang selama ini membelit proyek Meikarta.

"Saya sudah laporkan kepada Presiden. Presiden minta hak-hak rakyat harus dibela dan dikembalikan," ujar Maruarar usai menghadiri halal bihalal Apindo di Jakarta, Senin (14/4/2025).

"Ya (Presiden sudah terinformasi soal pengaduan). Dan mendukung. (Beliau) mendukung penegakan hukum," tegasnya.

Maruarar menjelaskan, awalnya ia memanggil John Riyadi. Namun John saat itu menyampaikan sedang berada di luar negeri. Pemanggilan sempat ditunda dengan syarat John harus hadir langsung.

"Oke saya bilang saya tunda. Tapi saya minta anda (John Riyadi) datang," ungkapnya.

Pemanggilan ini dilakukan karena banyaknya pengaduan terkait proyek Meikarta. Laporan datang melalui Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan layanan 911 khusus perumahan.

Pada 10 April 2025, sebanyak 26 konsumen apartemen Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM), mendatangi Kementerian PKP untuk menuntut hak mereka.

Ketua PKPKM, Yosafat Erland, menyebut total kerugian anggotanya diperkirakan mencapai Rp 4,5 miliar.

"Kalau saya sendiri Rp 320 juta, masih mencicil dan sudah berhenti mencicil sejak dua tahun lalu," katanya saat ditemui di Kantor Kementerian PKP.

Yosafat menuturkan, para konsumen meminta ganti rugi unit atau pengembalian uang yang telah dibayarkan (refund). Ia mengaku tertarik membeli apartemen karena promosi yang masif dan terlihat menjanjikan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Bos Lippo Group, James Riyadi dan John Riyadi, memenuhi panggilan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk membahas penyelesaian berbagai persoalan dalam proyek Meikarta, Rabu (24/4/2025).

Pertemuan berlangsung di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Pusat, pada Rabu sore. Selain keduanya, Menteri Maruarar juga menghadirkan sejumlah konsumen Meikarta.

Pantauan Kompas.com, James dan John Riyadi tiba sekitar pukul 16.15 WIB. Saat masuk ke ruang audiensi, James Riyadi sempat menyapa dan bersalaman dengan para konsumen.

Sebelumnya, Maruarar menyampaikan pemanggilan ini telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, Presiden mendukung langkah tersebut demi menyelesaikan persoalan yang selama ini membelit proyek Meikarta.

"Saya sudah laporkan kepada Presiden. Presiden minta hak-hak rakyat harus dibela dan dikembalikan," ujar Maruarar usai menghadiri halal bihalal Apindo di Jakarta, Senin (14/4/2025).

"Ya (Presiden sudah terinformasi soal pengaduan). Dan mendukung. (Beliau) mendukung penegakan hukum," tegasnya.

Maruarar menjelaskan, awalnya ia memanggil John Riyadi. Namun John saat itu menyampaikan sedang berada di luar negeri. Pemanggilan sempat ditunda dengan syarat John harus hadir langsung.

"Oke saya bilang saya tunda. Tapi saya minta anda (John Riyadi) datang," ungkapnya.

Pemanggilan ini dilakukan karena banyaknya pengaduan terkait proyek Meikarta. Laporan datang melalui Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan layanan 911 khusus perumahan.

Pada 10 April 2025, sebanyak 26 konsumen apartemen Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM), mendatangi Kementerian PKP untuk menuntut hak mereka.

Ketua PKPKM, Yosafat Erland, menyebut total kerugian anggotanya diperkirakan mencapai Rp 4,5 miliar.

"Kalau saya sendiri Rp 320 juta, masih mencicil dan sudah berhenti mencicil sejak dua tahun lalu," katanya saat ditemui di Kantor Kementerian PKP.

Yosafat menuturkan, para konsumen meminta ganti rugi unit atau pengembalian uang yang telah dibayarkan (refund). Ia mengaku tertarik membeli apartemen karena promosi yang masif dan terlihat menjanjikan.

Bos Lippo Group James Riady dan John Riady datang ke kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Kedatangan mereka berdua untuk menyelesaikan polemik Meikarta.

Keduanya datang sekitar pukul 16.10 WIB di Kantor Kementerian PKP, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat. James hadir dengan setelan jas lengkap sementara John menggunakan batik cokelat.

Saat memasuki kantor Kementerian PKP, James disambut oleh Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) dan sempat diajak berkeliling melihat-lihat kantornya. Mereka kemudian duduk bersama untuk diskusi kecil.

"Saya orangnya terbuka, saya nggak suka muter-muter, karena saya yakin ini (masalah Meikarta) bisa selesai kalau semua punya niat baik," kata Ara saat diskusi kecil di kantornya, Rabu (23/4/2025).

Bos Lippo James Riady Tiba di Kantor PKP, Bahas Polemik Meikarta Foto: Almadinah Putri Brilian/detikcom

Di dalam kantor Kementerian PKP sudah hadir puluhan konsumen Meikarta yang mengalami kerugian. Ara pun kemudian mengajak James menuju tempat pertemuan bersama konsumen Meikarta. Ara dan James sempat bersalaman dengan konsumen korban Meikarta. Kemudian mereka berdoa sebelum memulai pertemuan.

Sebagai informasi, Ara sempat menyampaikan pihaknya telah mengatur jadwal pertemuan baru yakni pada Rabu (23/4/2025) depan di Ruang Kerja Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Jakarta Pusat.

"Saya hari Rabu undang James Riady sama anaknya John Riady untuk membahas Meikarta di sini. Saya sudah telepon dia dan dia oke datang hari Rabu," kata Ara di Kantor Kementerian PKP, Gedung Wisma Mandiri 2, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

Di depan awak media, Ara menandatangani surat untuk kedua orang penting Lippo Group tersebut.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait memanggil bos Lippo Group James Riady buntut berlarut-larutnya kasus Meikarta.

Ia meminta James segera menuntaskan kasus perumahan Meikarta.

James terlihat di Kantor PKP sekitar 16.00 WIB. Ara langsung mengajak James naik ke lantai 23, lokasi pertemuan Lippo Group dengan konsumen Meikarta.

Ara tidak langsung membahas kasus Meikarta. Dia justru bercerita ke James tentang bantuan sejumlah konglomerat untuk program pemerintahan.

Lalu Ara mempertemukan James Riady dengan beberapa petinggi Harian Kompas. Ara mengatakan banyak aduan konsumen yang membeli unit apartemen Meikarta karena iklan di Harian Kompas.

Petinggi Harian Kompas sempat tak terima dengan tudingan berpihak ke Meikarta. Dengan perlahan, mereka menjelaskan keberpihakan Harian Kompas tetap untuk rakyat.

"Baik, Pak, saya tidak mau bertele-tele, langsung kita mulai saja," ujar Ara di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu (23/4).

Dia menyudahi pertemuan kecil dengan Meikarta dan Harian Kompas. Setelah berdoa bersama, mereka masuk ruang rapat menteri yang sudah dipenuhi wartawan dan konsumen Meikarta.

James Riady terlihat didampingi anaknya yang juga petinggi Lippo Group, John Riady. Mereka didampingi beberapa petinggi Meikarta.

Saat masuk ruangan, Ara meminta James menyapa para konsumen Meikarta.

"Salaman dulu dengan Pak James," kata Ara menyapa para konsumen. James pun masuk ruangan sambil menyalami para konsumen.

Presiden Prabowo Subianto mengungkap ada profesor nyinyir mengkritik program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia berkelakar agar profesor itu belajar dengan Ustaz Adi Hidayat.

"Kita memberi program makan bergizi. Ada yang menentang, ada yang nyinyir. Dan yang nyinyir, kagetnya itu ada yang profesor nyinyir. Tapi tidak apa-apalah, biar nanti profesor belajar dari Ustadz Adi Hidayat. Jangan-jangan dia profesornya di ruangan, tidak tahu belajarnya apa, tapi di ruangan. Kita mau yakinkan tidak ada anak Indonesia yang lapar," kata Prabowo saat meluncurkan Gerakan Indonesia Menanam (Gerina) di Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu (23/4/2025).

Prabowo menegaskan bahwa program makan bergizi bertujuan memastikan setiap anak Indonesia tumbuh dengan sehat dan kuat. Ia menyebutkan, dari 4 anak, 1 anak di antaranya terbilang kurang gizi.

"Kita mau yakinkan tidak ada anak Indonesia yang tidak tumbuh badannya karena kurang gizi. Yang jumlahnya itu cukup banyak. 25 persen dari 4 anak Indonesia, 1 kurang gizi," ujarnya.

Menurut Prabowo, pihak yang mengkritik tidak melihat bahwa ibu hamil juga menjadi bagian dari program MBG. Ia menyebutkan Indonesia satu-satunya negara yang memberikan makan bergizi gratis kepada ibu hamil. Padahal, itu sudah termasuk, dan banyak negara lain yang ingin ke Indonesia untuk belajar mengenai program MBG ini.

"Ini pakar-pakar ini tidak belajar, tidak baca. Program MBG itu mulai dari ibu hamil mungkin satu-satunya negara di dunia. Di mana ada program ibu hamil, tiap hari makan diantar ke rumahnya. Coba kasih lihat di mana ada negara sekarang. Sudah-sudah sekali saya dapat surat dari pimpinan negara lain, ke Indonesia mau belajar tentang makan bergizi. Saya katakan kita belum, nanti akhir tahun baru kita selesai semua," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyinggung adanya profesor, yang mengkritik pembangunan 80 ribu Koperasi Merah Putih tidak berguna. Padahal, menurut Prabowo, pembangunan koperasi yang akan memiliki gudang untuk hasil pangan itu, akan mengamankan kondisi pangan di desa.

"Saya baca kemarin ada profesor yang tanya, nggak ada gunanya kooperasi di desa. Koperasi yang kita canangkan. Minimal 70 ribu koperasi merah putih baru, kalau bisa 80 ribu. Katanya tak ada gunanya," kata Prabowo.

"Karena gudangnya ada. Saya sedih tahun-tahun belakangan. Saya dulu ketua HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) saya dapat laporan, Pak, di desa saya kita baru panen mangga yang paling bagus di dunia. Tapi tidak ada kendaraan untuk ambil. Setelah berapa hari, hasil mangga yang terbaik itu rusak. Nangis petani-petani di desa itu," lanjut Prabowo.

Prabowo berencana membangun gudang hingga kamar pendingin di tiap desa sehingga hasil panen aman sampai mau dijual oleh petani. Ia juga berharap tiap koperasi memilik satu truk supaya dapat mengangkut hasil panen itu.

Meski begitu, Prabowo menghormati segala kritik yang datang. Ia berharap para pihak yang mengkritik terbuka hatinya untuk melihat keluhan rakyat.

"Dan mudah-mudahan hatinya juga terbuka. Puluhan tahun keluhan rakyat itu untuk menurunkan semangat kita. Ini adalah aneh. Saya khawatir dari mana pribadi-pribadi semacam itu. Tapi enggak apa-apa. Kita demokrasi, silakan. Yang mau menyerah, silakan. Yang mau nyinyir, silakan. Yang mau kerja, ayo sama-sama kita. Kita tukang kerja. Kita buktikan," katanya.

Simak juga Video: Prabowo Heran Diejek soal Makan Bergizi: Profesor Pintar atau Bodoh?

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, penyebab insiden keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Cianjur, Jawa Barat, masih terus didalami.

Pada hari ini, Dadan mengecek langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Cianjur dan menemui anak-anak dan guru yang masih dirawat di rumah sakit.

"Berbagai penyebab terus kami ditelusuri dengan teliti," kata Dadan saat dikonfirmasi, Rabu (23/4/2025).

Dadan menyebut, terdapat puluhan siswa dari dua sekolah yang mengalami gejala keracunan usai mereka menyantap hidangan MBG.

"Jumlah siswa yang terdampak akibat mengonsumsi Makan Bergizi Gratis, yaitu 52 dari 788 siswa MAN 1 dan 20 dari 167 siswa SMP PGRI 1," ucapnya.

Dadan pastikan, setiap anak mendapatkan pelayanan dan observasi terbaik dari rumah sakit.

"Semuanya telah ditangani dengan baik," imbuh Dadan.

Terkait insiden keracunan ini, Dadan menuturkan bahwa ini merupakan kali pertamanya terjadi di Cianjur.

"SPPG Cianjur telah beroperasi sejak 15 Januari 2026, musibah keracunan ini adalah kejadian pertama (di Cianjur)," kata Dadan.

Dari hasil pengecekan, SPPG Cianjur setiap harinya memproduksi makanan bergizi hingga 3.470 porsi yang dibagikan ke 9 sekolah.

"Setiap hari SPPG Cianjur memproduksi 2.071 porsi hingga 3.470 porsi Makan Bergizi Gratis untuk pemenuhan gizi anak-anak kita di 9 sekolah," katanya.

Akibat peristiwa ini, Badan Gizi Nasional menambah satu Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan salah satu program prioritas utama pemerintah ini.

"Sisa makanan tidak dibersihkan di sekolah tapi di SPPG," tegasnya.

Selain itu, BGN juga akan melakukan beberapa pelatihan tambahan untuk penguatan SDM di lapangan.

Adapun, desakan BGN untuk segera mengevaluasi pelaksanaan program MBG diutarakan oleh Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani.

Ia menyorot sejumlah insiden dalam pelaksanaan MBG. Kejadian di Cianjur bukan merupakan yang pertama kali terjadi.

"Proses pengelolaannya dari hulu sampai hilir harus dilakukan dengan sebaik mungkin agar dapat meminimalisasi risiko yang terjadi, semisal anak keracunan makanan atau proses pembayaran yang bermasalah," ujar Netty lewat keterangan tertulisnya, Rabu (23/4/2025).

Terkait kasus keracunan massal yang terjadi di sejumlah daerah, ia meminta BGN untuk melakukan investigasi terhadap penyediaan, pengolahan, hingga distribusi MBG.

"Pengawasan terhadap keseluruhan standar operasional harus dilakukan dengan cermat agar bantuan pemerintah tidak berubah menjadi musibah," kata Netty.

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Gizi Nasional (BGN) menambah satu standar operasional prosedur (SOP) usai kasus keracunan massal setelah siswa di Cianjur, Jawa Barat, menyantap makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Dari peristiwa ini, Badan Gizi Nasional menambah satu SOP dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis, yaitu sisa makanan tidak dibersihkan di sekolah, tapi di SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi),” kata Kepala BGN Dadan Hindayana dalam keterangannya, Rabu (23/4/2025).

Dadan menyebut akan ada pelatihan tambahan untuk memperkuat sumber daya manusia di lapangan. Ia juga telah mengecek langsung SPPG Cianjur yang menyuplai makanan diduga tercemar.

“SPPG Cianjur telah beroperasi sejak 15 Januari 2026. Musibah keracunan ini adalah kejadian pertama. Berbagai penyebab terus kami telusuri dengan teliti,” ujar Dadan.

Setiap hari, SPPG Cianjur memproduksi 2.071 hingga 3.470 porsi makanan bergizi untuk anak-anak di sembilan sekolah.

Dadan juga mengunjungi langsung para siswa MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur yang mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG.

Saat ini, BGN masih menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan yang dikirim ke Labkesda (Laboratorium Kesehatan Daerah) Provinsi Jawa Barat. Hasil analisis dijadwalkan keluar dalam waktu 7–10 hari.

“Kami tidak ingin berspekulasi. Yang terpenting saat ini adalah memastikan anak-anak mendapatkan perawatan terbaik dan menjadikan kejadian ini sebagai pembelajaran besar untuk perbaikan sistem ke depan,” kata Dadan.

Sebelumnya, sebanyak 78 siswa mengalami keracunan setelah menyantap hidangan MBG di Cianjur. Dari jumlah itu, 55 siswa berasal dari MAN 1 Cianjur, sedangkan 23 lainnya dari SMP PGRI 1 Cianjur.

“Sebagian besar siswa yang mengalami gejala sempat menjalani perawatan di rumah sakit dan sudah pulang. Namun, masih ada beberapa siswa yang masih dirawat,” ujar Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas MAN 1 Cianjur, Rahman Jaenudi, Selasa (22/4/2025).

Pihak sekolah juga mendata siswa yang dirawat di puskesmas dan terus berkoordinasi dengan orangtua.

Puluhan warga Desa Gadingrejo Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati menggelar aksi unjuk rasa di depan pabrik cor beton. Mereka kesal karena pabrik itu membuat lingkungan berdebu.

Pantauan di lokasi sejumlah warga mendatangi pabrik yang ada di pinggir Jalan Pantura Juwana Pati tepatnya Desa Gadingrejo. Warga membawa berbagai tulisan. Mereka meminta agar pabrik itu ditutup karena mencemari lingkungan.

Warga setempat, Darman, mengatakan warga menolak adanya pabrik cor beton yang berdiri tidak jauh dari permukiman warga. Warga kesal karena adanya pabrik itu mencemari lingkungan sekitar. Terutama debu sampai ke permukiman warga.

"Saya salah satu warga Gadingrejo Dukuh Guwo tidak menerima dengan adanya pabrik cor beton ini. Karena dampaknya itu pertama polusi pencemaran terhadap warga karena terlalu dekat dengan permukiman warga," jelasnya kepada wartawan ditemui di lokasi, Rabu (23/4/2025).

Menurutnya jarak pabrik dengan rumah warga hanya sekitar 100 sampai 200 meter. Tak ayal saat pabrik beroperasi debu di sekitarnya sampai ke permukiman warga. Warga merasa sesak napas karena debu ke permukiman warga sekitar.

"Baru pengurukan debunya sudah sampai ke rumah-rumah ini. Ini bahaya. Belum lagi kalau sudah beroperasi," ujarnya.

Darman menjelaskan pabrik itu berdiri sejak sebulan ini. Menurutnya warga sekitar belum pernah diajak bersosialisasi sejak berdirinya pabrik cor beton itu. Warga menduga pabrik itu belum memiliki izin resmi.

"Pabrik ini berdiri sudah satu bulan ini. Tanpa pengetahuan dengan warga sekitar. Langsung mendirikan pabrik ini. Bisa dibilang pabrik ini gelap. Pabrik siluman. Pemiliknya kurang jelas. Makanya kita bilang pabrik siluman ini pemiliknya belum jelas," ungkap dia.

Oleh karena itu warga menolak adanya pabrik itu. Dia meminta agar pabrik tersebut ditutup saja.

"Pokoknya semua warga menolak tidak bisa dilanjut. Dan tutup saja," minta dia.

Sementara itu saat di lokasi perwakilan pabrik tidak ada yang memberikan statemen atas tuntutan warga. Para pekerja hanya bisa diam di lokasi.

Lain kesempatan Sekdes Gadingrejo, Sarwi, menjelaskan pabrik cor beton ini belum ada izin resmi ke pemerintahan desa. Dia mengaku tidak tahu jika pabrik itu sudah beroperasi.

"Belum tahu. Belum ada izin lisan belum, izin lingkungan aja belum. Dulu ada perusahaan pasti izin dulu," jawab singkat saat ditemui di kantornya.

Video: Adu Banteng Truk Tronton Vs Truk Boks di Pantura Pati Gegara Gagal Nyalip

Video: Adu Banteng Truk Tronton Vs Truk Boks di Pantura Pati Gegara Gagal Nyalip