Bisnis.com, MAKASSAR - Otoritas Jasa keuangan (OJK) menyebut program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan pemerintah bisa mendorong pengembangan sektor unggulan di Sulawesi Selatan (Sulsel) yang selama ini bertumpu pada sektor pertanian, perikanan dan peternakan.

Produk dari beberapa sektor tersebut diproyeksi akan terserap lebih besar di tahun depan seiring rencana pemerintah daerah yang menargetkan penyerapan komoditas lokal untuk Makan Bergizi Gratis di Sulsel.

Kepala OJK Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Darwisman mengatakan program ini secara langsung akan meningkatkan kebutuhan terhadap sektor pertanian, peternakan dan perikanan khususnya pada komoditas pangan utama, seperti padi, sapi potong, unggas, dan ikan.

Di mana padi akan menjadi konsumsi utama untuk penyediaan makanan tersebut, sapi potong untuk menyediakan lauk dagingnya, unggas akan menyerap penyediaan daging ayam dan telur, serta ikan dan hasil laut lainnya.

"Jumlah siswa (SD-SMA) di Sulsel yaitu 1.896.186 orang, dengan anggaran makan bergizi gratis yang bakal dipatok Rp10.000 per anak, tentu akan menjadi peluang besar terhadap penjualan berbagai produk tersebut," ungkapnya pada gelaran Bisnis Indonesia Economic Outlook 2025 di Four Points Hotel Makassar, Selasa (10/12/2024).

Pihaknya pun telah menerapkan beberapa strategi untuk mendorong peningkatan produksi para petani, peternak dan nelayan, utamanya melalui pembiayaan serta pembinaan dan pendampingan.

Dari sisi pembiayaan, OJK akan mendorong digitalisasi pembiayaan melalui fintech peer to peer lending dan alternatif pendanaan UMKM melalui securities crowdfunding. Selain itu pihaknya juga akan mendukung program digital kredit UMKM dan membangun ekosistem digital Bank Wakaf Mikro.

Dari sisi pembinaan dan pendampingan, OJK bekerja sama dengan TPAKD akan memperluas inklusi keuangan dan pembinaan UMKM, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), hingga business matching UMKM dengan lembaga jasa keuangan.

"Produk asuransi juga dapat digunakan dalam menunjang sektor usaha perikanan baik asuransi jiwa dan umum. Asuransi menjadi penunjang dalam penjaminan kredit termasuk dalam asuransi agunan yang dijaminkan," tuturnya.

Serang (ANTARA) - Perumahan Bumi Rakata Asri yang merupakan unit bisnis PT Krakatau Sarana Properti (KSP) gencar melakukan penjualannya memasuki akhir 2024 dan yang terbaru tengah mensosialisasikan berbagai promo di akhir tahun, antara lain dengan cara membebaskan biaya PPN 100% dan closing booking hanya dengan 500 ribu rupiah saja.

Suharno selaku Sales & Marketing Manager Bumi Rakata Asri mengungkapkan, minat para pembeli perumahan di Kota Cilegon umumnya masih tinggi dikarenakan Kota Cilegon juga merupakan Kota yang padat penduduknya oleh karena banyaknya pendatang yang sebagian besar adalah pekerja di kawasan industri. Hal lainnya, posisi Cilegon yang strategis sebagai pintu gerbang penyambung pulau Jawa dan Sumatra membuat banyak orang yang ingin tinggal disini atau sekedar berinvestasi di sektor hunian rumah.

"Permintaan pasar terkait perumahan di Kota Cilegon masih stabil. Untuk itu kami dengan berbagai strategi pemasaran menggenjot calon konsumen khususnya di akhir tahun 2024 ini agar mereka memutuskan pilihan huniannya di salah satu cluster residensial kami. Cara yang kami lakukan adalah memberikan promosi closing booking sebesar 500 ribu rupiah saja, jadi konsumen sudah bisa memiliki rumah di area Bumi Rakata Asri. Contohnya saat ini kami tengah memasarkan cluster Rakata Residence yang tersisa kurang lebih 50 unit rumah dari berbagai varian tipe yaitu tipe 36, 45, 70. Selain itu buat pelaku bisnis, kita ada sekitar 42 unit ruko yang persis berasa di depan akses masuk gerbang jalur lintas selatan," kata Suharno dalam keterangan resminya, Selasa.

Menurut Suharno dengan closing booking yang ditawarkan tersebut, nantinya akan membuat para calon konsumen akan semakin gencar untuk segera memiliki rumah yang mereka impikan di Kota Cilegon.

"Biasanya untuk closing booking biayanya sekitar 5 juta. Tapi dengan harga promo spesial di Bulan Desember, konsumen hanya cukup mengeluarkan biaya sebesar 500 ribu saja. Sudah pasti para konsumen akan berpikir cukup matang untuk segera mengambil rumah di Cluster Rakata Asri Residence maupun tempat usaha Ruko yang sudah kami siapkan. Mereka juga akan mendapatkan banyak benefit, mulai dari lokasinya yang strategis berada di jalur lingkar selatan dan dekat dengan kota pusat pemerintahan dan daerah industri. Para calon konsumen nantinya akan kita bantu proses KPR di bank swasta dan BUMN yang sudah bekerja sama dengan kita. Apalagi tahun ini kan (bulan Desember) free PPN 100 % itu akan berakhir. Jadi untuk tahun depan akan muncul PPN baru 12 %. Untuk itu kita menghimbau calon konsumen untuk segera mungkin melakukan closing booking," lanjut Suharno.

Kata Suharno lagi, perumahan Bumi Rakata Asri memiliki beberapa cluster antara lain, Rakata Grand Residence (75% should out), Rakata Grand Valley (98% should out), Rakata Grand Hill (99% should out), Cluster 1 (full), Cluster 2 (full), Cluster 3 (sisa tiga kavling), Cluster 5 (sisa satu unit rumah dan lima kavling), Cluster 6 (sisa dua kavling) dan Cluster 7 (full).

Sementara itu Real Estate Manager Perumahan Bumi Rakata Asri, Wisnu Sasongko Putro menambahkan, kedepannya potensi bisnis dari sektor properti usaha PT KSP tersebut diyakini akan meningkat tahun depan. Salah satu yang akan menjadi andalan yang akan di pasarkan pada pertengahan tahun 2025 adalah hadirnya perumahan baru yaitu Rakata Arum. Wisnu mengatakan bahwa saat ini proyek tersebut tengah dimatangkan, walau sudah banyak calon konsumen menanyakan progres realisasi pembangunannya.

"Selain Perumahan Bumi Rakata, kami tengah intens dengan project pematangan lahan Rakata Arum. Estimasi kajian kami saat ini rencananya di pertengahan tahun depan akan kami pasarkan, jadi kami perlu sedikit waktu untuk mematangkan dan juga merampungkan detailnya. Perumahan komersial Rakata Arum nantinya akan ada 3 cluster yang kita pasarkan dengan 3 tipe varian Rakata Arum Cluster Pearl 36/72 (LB/LT), Cluster Opal 45/90 (LB/LT) Cluster, Cluster Crystal 70/120 (LB/LT). Hunian Rakata Arum kami persiapkan untuk pangsa pasar para pekerja di Kawasan Industri Krakatau dan sekitarnya, mengingat Cilegon ke depan akan terus berkembang dan potensi para investor untuk datang ke Cilegon cukup besar. Untuk itu kami bagian dari PT Krakatau Sarana Properti harus bersiap menyambut peluang tersebut dengan sebaik-baiknya," pungkas Wisnu.

Jakarta -

PT Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) mengungkapkan masyarakat berpenghasilan Rp 15 juta tengah diusulkan bisa ikut menikmati KPR subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Hal ini disampaikan oleh VP Subsidized Mortgage Division PT Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero), Nur Ridho dalam acara Banking & Property Outlook 2025: Era Baru Kebangkitan Industri Properti yang digelar oleh Indonesia Housing Creative Forum & Urban Forum di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

"Yang sedang diusulkan terkait besaran kemampuan, sebelumnya penghasilan Rp 8 juta, mudah-mudahan bisa kita usulkan maksimal di angka Rp 15 juta," katanya.

Ia menuturkan saat ini usulan ini tengah dikaji di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). BTN sendiri berharap usulan ini bisa diterapkan mulai Januari 2025 mendatang.

"Kita usulkan BTN per Januari. Tapi kewenangan di Kementerian. Sudah diusulkan sudah di Kementerian Keuangan," ungkapnya.

Nantinya, ketentuan ini dapat berlaku bagi nasabah yang sudah menikah dan belum menikah.

Untuk ketentuan saat ini, batas gaji penerima FLPP yang belum menikah adalah tidak lebih dari Rp 7 juta. Sementara, untuk yang sudah menikah tidak boleh lebih dari Rp 8 juta.

Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) yang diberikan sebesar Rp 4 juta di daerah selain Papua dan Papua Barat dan Rp 10 juta untuk di Papua dan Papua Barat.

Dengan uang muka mulai dari 1%, suku bunga flat 5%, dan masa kredit sampai 20 tahun. Tipe rumah yang tersedia untuk pembiayaan FLPP yakni 21-36 meter persegi dengan luas lahan 60-200 meter persegi.

Usulan mengenai batasan gaji penerima FLPP sampai Rp 15 juta ini sudah lama didorong. Menurut catatan detikcom, Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo era Presiden Joko Widodo sempat mengungkapkan hal serupa.

Alasannya dikarenakan masyarakat dengan rentang penghasilan tersebut ada yang merasa kesulitan untuk membeli rumah dengan skema KPR komersial.

"Kita lagi skemakan. Sekarang kan memang yang dapat MBR. Kita lagi lihat, memang di antara MBR ke atas ini kan ada juga yang butuh kebutuhan," ucap Wakil Menteri BUMN, Kartika Wijoatmodjo saat ditemui di Samesta Sentraland Cengkareng, Senin (13/5/2024) lalu.

(aqi/das)

IDXChannel- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menargetkan dapat merealisasikan KPR sekitar Rp250 miliar.

Hal ini juga untuk mendukung program tiga juta rumah yang menjadi fokus pemerintah. "Angka ini mencerminkan optimisme BTN dalam memperkuat posisinya sebagai mitra utama masyarakat dalam pembiayaan perumahan," kata Direktur Consumer BTN, Hirwandi Gafar saat acara BTN Properti Expo 2024 sebagai bagian dari Hari Ulang Tahun (HUT) Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BTN ke-48 di Jakarta Selasa (10/12/2024).

BTN Properti Expo 2024 merupakan bagian dari visi BTN untuk terus mendukung inklusi keuangan dan memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang berkualitas.

Dengan sinergi bersama masyarakat dan para pengembang, BTN optimistis dapat terus memberikan kontribusi positif bagi kebangkitan ekonomi nasional melalui pembiayaan perseroan pada sektor properti di Indonesia.

Sebagai pelopor KPR di Indonesia, BTN terus berkomitmen memberikan solusi terbaik bagi masyarakat untuk memiliki rumah layak huni.

BTN Properti Expo 2024 merupakan wujud nyata dukungan kami terhadap program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Program ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menyediakan akses perumahan yang layak, terjangkau, dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Sebagai mitra terpercaya pemerintah dalam sektor perumahan, Bank BTN bertekad untuk terus mendukung program ini melalui berbagai inovasi dan sinergi dengan pengembang, pemerintah, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya,” ujarnya.

BTN memberikan dukungan kepada pemerintah untuk perbaikan kebijakan di sektor perumahan, baik dari sisi supply maupun demand. Dari sisi supply, BTN memberikan masukan agar pemerintah mempermudah perizinan dan perpajakan agar proyek pembangunan hunian dapat lebih masif.

Sedangkan di sisi demand, BTN mendorong peningkatan permintaan terhadap rumah dengan mengusulkan perbaikan skema subsidi dan jangka waktu yang lebih panjang hingga 20 tahun.

“Hal ini kami lakukan agar lebih banyak masyarakat yang bisa menikmati kepemilikan hunian yang layak dan terjangkau,” kata Hirwandi.

Pameran ini berlangsung selama lima hari (10-15 Desember 2024) di delapan kota besar sekaligus, yaitu Medan, Tangerang, Jakarta, Cikarang, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Makassar, dengan tema “Merayakan 48 Tahun KPR BTN: Solusi Hunian untuk Semua”. Gelaran ini menjadi salah satu langkah strategis BTN dalam mendukung kebutuhan perumahan masyarakat di seluruh Indonesia.

Dalam rangka HUT KPR, BTN menawarkan sejumlah promo menarik sebagai bentuk apresiasi bagi masyarakat yang akan mengajukan KPR Non-Subsidi dengan suku bunga ringan mulai dari 3,48 persen, promo bebas biaya-biaya seperti provisi, administrasi, dan appraisal, serta diskon biaya asuransi jiwa sebesar 5 persen, spesial untuk rumah yang ditawarkan para pengembang selama pameran berlangsung.

Khusus untuk KPR Subsidi, terutama melalui program Tapera, masyarakat dapat menikmati tambahan subsidi biaya akad dan hadiah langsung. “Manfaat tersebut diberikan untuk membantu masyarakat mengurangi beban biaya saat mengajukan KPR,” ujar Hirwandi.

Promo-promo ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam memiliki rumah dan mendukung upaya pemerataan hunian layak di seluruh Indonesia.

Hirwandi mengatakan, sejak 48 tahun yang lalu, BTN telah menjadi garda terdepan dalam pembiayaan perumahan di Indonesia sebagai pelopor program KPR atas penugasan khusus dari pemerintah. Perjalanan tersebut tidak lepas dari kerja keras, kolaborasi, dan dukungan yang luar biasa dari seluruh mitra dan pengembang.

BTN Properti Expo 2024 melibatkan 105 pengembang terbaik dari seluruh Indonesia yang akan menghadirkan hunian layak bagi keluarga Indonesia, di antaranya yakni Ciputra, Sinar Mas Land, Summarecon, Paramount Group, dan Perum Perumnas.

(kunthi fahmar sandy)

Jakarta -

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mengusulkan 3 skema pembiayaan subsidi untuk Program 3 Juta Rumah. Ketiganya memiliki masa tenor yang panjang yakni hingga 30 tahun.

VP Subsidized Mortgage Division PT Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero), Nur Ridho menyebutkan skema pembiayaan tersebut di antaranya Rumah Desa Sehat, Rumah Sejahtera, dan Rumah Perkotaan.

Hal ini disampaikan dalam acara Banking & Property Outlook 2025: Era Baru Kebangkitan Industri Properti yang digelar oleh Indonesia Housing Creative Forum & Urban Forum di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Rumah Desa Sehat merupakan program yang diperuntukkan untuk perumahan di desa. Nantinya BTN akan menawarkan 4 layanan pembiayaan, di antaranya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), KPR, kredit bangun rumah, dan kredit renovasi rumah. Masa tenornya cukup panjang yakni bisa sampai 30 tahun untuk KPR subsidi maupun yang normal.

Kedua, Rumah Sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Layanan pembiayaannya di antaranya KPR rumah tapak dan rusun, kredit bangun rumah, dan kredit renovasi rumah. Dengan masa tenor sampai 10 tahun untuk KPR subsidi dan sampai 30 tahun untu KPR normal.

Ketiga, Rumah Perkotaan diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan. Layanan pembiayaannya lebih sedikit yakni hanya untuk kredit kepemilikan rumah dan rusun. Dengan masa tenor sampai 10 tahun untuk KPR subsidi dan sampai 30 tahun untu KPR normal.

"Kalau nggak salah satu desa, 25 unit rumah. Saya optimis juga kalau 25 unit dikali berapa desa di Indonesia, insyaAllah 3 juta kalau memang bisa dilaksanakan, insyaAllah bisa dilaksanakan, dalam tempo satu tahun," ujarnya.

Ada pun besaran anggaran yang disiapkan untuk program subsidi sekitar Rp 53 triliun.

Kemudian, BTN juga sudah mengusulkan kuota FLPP ditambah tahun depan, dari yang semula 200 ribu unit akan menjadi 400 ribu.

"Program FLPP tahun kemarin 166 (ribu), kemudian ditambah atau digenapkan jadi 200 (ribu) unit. Tahun depan insyaAllah sesuai dengan anggaran yang sudah dicanangkan, sekitar 220 ribu unit rumah lagi. Atau kemarin ada diskusi juga sekitar 400 (ribu) unit untuk tahun depan, ini akan terus berkembang," jelasnya.

(aqi/das)

Jakarta -

Pinjaman online atau pinjol saat ini menjadi salah satu layanan keuangan yang banyak diminati. Namun, adanya pinjol ternyata memberikan efek negatif terutama pada sektor properti.

Menurut Wakil Ketua DPP REI, Hari Ganie banyaknya masyarakat yang mengambil pinjol berakibat penjualan rumah terutama di kawasan TOD menurun 30% sampai 40%.

Hal ini ia ungkapkan dalam acara Banking & Property Outlook 2025: Era Baru Kebangkitan Industri Properti yang digelar oleh Indonesia Housing Creative Forum & Urban Forum di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

"Isu pinjol. Padahal produk mereka (pengembang properti yang terdampak) itu tidak ada lawan (kompetitor), tidak ada orang yang bangun TOD karena dia asalnya, dia yang punya. Sekarang ini karena pinjol akhirnya terjegal juga, 30-40 persen penjualan turun," ungkapnya.

Hal ini dikarenakan masyarakat yang mengambil pinjol sulit untuk mengajukan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) di bank. Riwayat pinjol menyebabkan SLIK OJK calon nasabah dilihat tidak sehat sehingga pengajuannya ditolak.

Hari menilai hal ini sebagai tantangan bagi sektor properti saat ini bahkan hingga tahun depan.

Ditambah lagi saat ini daya beli masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah tengah menurun. Hal ini ada kaitannya dengan semakin banyaknya masyarakat mengambil pinjol. Selain itu juga karena ekonomi makro.

"Ini menjadi tantangan buat kita, bukan hanya daya beli karena memang PHK besar-besaran, ekonomi makro bermasalah, tapi juga isu pinjol menjadi masalah penurunan daya beli juga," tuturnya.

Dampak dari daya beli yang rendah terlihat dari data yang dihimpun REI. Rumah di Jabodetabek dengan harga di bawah Rp 300 juta hanya terjual 13,32%. Kalah jauh dengan penjualan rumah Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar yang mencapai 40,55% di kuartal III 2024. Bahkan harga rumah di atas Rp 2 miliar terjual Rp13,90%, masih lebih tinggi daripada rumah di bawah Rp 300 juta.

"Dari pasar yang ada, perumahan di Jabodetabek saja kelihatan bahwa pasar yang gemuk itu Rp 500 juta itu turun. Turun ini karena daya beli masyarakatnya menurun. Lucunya pasar di atas 2 miliar itu naik," ungkapnya

Hari berharap fenomena ini dapat di atasi di tahun depan. Salah satu strateginya dengan tetap adanya insentif PPN DTP, adanya penghapusan BPHTB, hingga ditambahnya kuota FLPP. Dengan begitu, penjualan properti di 2025 tetap bergairah.

"Kita harapkan supaya keberadaan pemerintah di situ ada. Untuk FLPP tetap dilanjutkan kuotanya, PPN DTP juga dilanjutkan, dan penghapusan pajak 17 , BPHTB, PPN, itu juga dilanjutkan," ujarnya.

(aqi/das)

Jakarta -

Bank Mandiri terus berupaya memperkuat ketahanan pangan nasional melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke sektor-sektor strategis, khususnya pangan. Langkah ini sekaligus mendukung Program Makan Bergizi Gratis yang tengah digalakkan pemerintah, serta menciptakan ekonomi kerakyatan yang tangguh.

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi menjelaskan dalam upaya untuk mendukung ketahanan pangan, pihaknya telah memanfaatkan penyaluran KUR untuk memberdayakan pelaku usaha di sektor pangan, khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dari hulu ke hilir. Terutama para pelaku UMKM di bidang produksi dan distribusi pangan seperti pertanian, perikanan hingga perdagangan.

"Dengan memberikan akses permodalan melalui KUR, Bank Mandiri membantu meningkatkan kapasitas produksi pelaku usaha di sektor pertanian, perikanan, dan pengolahan makanan, yang kemudian berkontribusi pada pasokan makanan bergizi kepada masyarakat," ujar Darmawan dalam keterangan resminya, Selasa (10/12/2024).

Bank berlogo pita emas ini menyampaikan langkah tersebut merupakan bentuk kontribusi Bank Mandiri sebagai agen perubahan dan pencipta nilai yang berfokus pada ekonomi kerakyatan. Hasilnya, Hingga akhir November 2024, Bank Mandiri berhasil merealisasikan penyaluran KUR sebesar Rp 37,48 triliun kepada lebih dari 351 ribu pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

Pencapaian tersebut hampir mencapai plafon maksimum yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 37,5 triliun dan per Desember 2024 telah tersalurkan sepenuhnya. Jika dirinci dari total tersebut, sektor pertanian sebagai pilar utama rantai pasok pangan menerima alokasi signifikan sebesar Rp 11,06 triliun atau 29,53% dari total penyaluran KUR.

"Fokus kami adalah memastikan pelaku usaha di sektor pangan mendapatkan akses finansial yang optimal untuk meningkatkan produktivitas mereka. Ini sejalan dengan misi Bank Mandiri untuk berkontribusi dalam ketahanan pangan nasional," imbuhnya.

Selain sektor pertanian, sektor perdagangan yang mendukung distribusi pangan juga menerima porsi KUR terbesar, yaitu sebesar 39,79% atau Rp 14,91 triliun. Sejalan dengan upaya Pemerintah untuk mendukung sektor produksi, sebanyak 60,21% dari total realisasi atau senilai Rp 22,56 triliun KUR Bank Mandiri telah disalurkan ke sektor tersebut. Sementara sektor non-produksi, yang melengkapi rantai pasok lainnya, menerima alokasi sebesar 39,79% atau Rp 14,91 triliun.

Darmawan menjelaskan dalam mendorong percepatan penyaluran KUR, Bank Mandiri telah menerapkan pendekatan yang inklusif dan fokus pada sektor produksi unggulan di berbagai wilayah. Hal ini didukung oleh sinergi bisnis dan kolaborasi strategis dengan nasabah wholesale.

"Penyaluran KUR ini merupakan bagian dari strategi akuisisi berbasis ekosistem dengan pola closed loop yang kami optimalkan melalui value chain nasabah wholesale Bank Mandiri," terangnya.

Dengan kolaborasi erat bersama pemerintah, Bank Mandiri memastikan bahwa program penyaluran KUR dapat berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Sektor-sektor yang menjadi prioritas, seperti pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan, diharapkan mampu memperkuat ekonomi nasional secara berkelanjutan.

"Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan dampak sosial yang signifikan. Kami percaya bahwa melalui dukungan yang berkelanjutan, pelaku usaha dapat berkontribusi lebih besar dalam mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat," kata Darmawan.

Lihat juga Video: Wamendes Targetkan Setiap Desa Bisa Jadi Pemasok Makan Bergizi Gratis

[Gambas:Video 20detik]

(anl/ega)

Jakarta: Bank Mandiri terus menunjukkan komitmen dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke sektor-sektor strategis, khususnya pangan. Langkah ini juga sebagai wujud dukungan terhadap upaya pemerintah menciptakan ekonomi kerakyatan yang tangguh, serta mendukung Program Makan Bergizi Gratis dan menjaga ketahanan pangan untuk masyarakat Indonesia.

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi menjelaskan dalam upaya mendukung ketahanan pangan, Bank Mandiri telah memanfaatkan penyaluran KUR untuk memberdayakan pelaku usaha di sektor pangan khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari hulu ke hilir. Terutama para pelaku UMKM di bidang produksi dan distribusi pangan seperti pertanian, perikanan hingga perdagangan.

“Dengan memberikan akses permodalan melalui KUR, Bank Mandiri membantu meningkatkan kapasitas produksi pelaku usaha di sektor pertanian, perikanan, dan pengolahan makanan, yang kemudian berkontribusi pada pasokan makanan bergizi kepada masyarakat,” ujar Darmawan dalam keterangan resmi, Selasa, 10 Oktober 2024.

Bank berlogo pita emas ini menyampaikan langkah tersebut merupakan bentuk kontribusi Bank Mandiri sebagai agen perubahan dan pencipta nilai yang berfokus pada ekonomi kerakyatan. Hasilnya, Hingga akhir November 2024, Bank Mandiri berhasil merealisasikan penyaluran KUR sebesar Rp 37,48 triliun kepada lebih dari 351 ribu pelaku UMKM di seluruh Indonesia.
Pencapaian tersebut hampir mencapai plafon maksimum yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp37,5 triliun, dan per Desember 2024 telah tersalurkan sepenuhnya. Jika dirinci dari total tersebut, sektor pertanian sebagai pilar utama rantai pasok pangan menerima alokasi signifikan sebesar Rp11,06 triliun atau 29,53 persen dari total penyaluran KUR.

“Fokus kami adalah memastikan pelaku usaha di sektor pangan mendapatkan akses finansial yang optimal untuk meningkatkan produktivitas mereka. Ini sejalan dengan misi Bank Mandiri untuk berkontribusi dalam ketahanan pangan nasional,” katanya.

Selain sektor pertanian, sektor perdagangan yang mendukung distribusi pangan juga menerima porsi KUR terbesar, yaitu sebesar 39,79 persen atau Rp14,91 triliun. Sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendukung sektor produksi, sebanyak 60,21 persen dari total realisasi atau senilai Rp22,56 triliun KUR Bank Mandiri telah disalurkan ke sektor tersebut. Sementara sektor non-produksi, yang melengkapi rantai pasok lainnya, menerima alokasi sebesar 39,79 persen atau Rp14,91 triliun.

Darmawan menjelaskan dalam mendorong percepatan penyaluran KUR, Bank Mandiri telah menerapkan pendekatan yang inklusif dan fokus pada sektor produksi unggulan di berbagai wilayah. Hal ini didukung oleh sinergi bisnis dan kolaborasi strategis dengan nasabah wholesale.

“Penyaluran KUR ini merupakan bagian dari strategi akuisisi berbasis ekosistem dengan pola closed loop yang kami optimalkan melalui value chain nasabah wholesale Bank Mandiri,” ucapnya.

Dengan kolaborasi erat bersama pemerintah, Bank Mandiri memastikan bahwa program penyaluran KUR dapat berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Sektor-sektor yang menjadi prioritas, seperti pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan, diharapkan mampu memperkuat ekonomi nasional secara berkelanjutan.

"Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan dampak sosial yang signifikan. Kami percaya bahwa melalui dukungan yang berkelanjutan, pelaku usaha dapat berkontribusi lebih besar dalam mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat," kata Darmawan.

(ROS)

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Mandiri terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke sektor-sektor strategis, khususnya pangan.

Langkah ini juga menjadi wujud dukungan terhadap upaya pemerintah menciptakan ekonomi kerakyatan yang tangguh serta mendukung Program Makan Bergizi Gratis dan menjaga ketahanan pangan untuk masyarakat Indonesia.

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi menjelaskan, dalam upaya untuk mendukung ketahanan pangan, Bank Mandiri telah memanfaatkan penyaluran KUR untuk memberdayakan pelaku usaha di sektor pangan khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dari hulu ke hilir. Terutama para pelaku UMKM di bidang produksi dan distribusi pangan seperti pertanian, perikanan hingga perdagangan.

“Dengan memberikan akses permodalan melalui KUR, Bank Mandiri membantu meningkatkan kapasitas produksi pelaku usaha di sektor pertanian, perikanan, dan pengolahan makanan, yang kemudian berkontribusi pada pasokan makanan bergizi kepada masyarakat,” ujar Darmawan dalam keterangan resminya, Selasa (10/12).

Bank berlogo pita emas ini menyampaikan langkah tersebut merupakan bentuk kontribusi Bank Mandiri sebagai agen perubahan dan pencipta nilai yang berfokus pada ekonomi kerakyatan.

Hasilnya, Hingga akhir November 2024, Bank Mandiri berhasil merealisasikan penyaluran KUR sebesar Rp 37,48 triliun kepada lebih dari 351 ribu pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

Pencapaian tersebut hampir mencapai plafon maksimum yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 37,5 triliun dan per Desember 2024 telah tersalurkan sepenuhnya. Jika dirinci dari total tersebut, sektor pertanian sebagai pilar utama rantai pasok pangan menerima alokasi signifikan sebesar Rp 11,06 triliun atau 29,53% dari total penyaluran KUR.

“Fokus kami adalah memastikan pelaku usaha di sektor pangan mendapatkan akses finansial yang optimal untuk meningkatkan produktivitas mereka. Ini sejalan dengan misi Bank Mandiri untuk berkontribusi dalam ketahanan pangan nasional,” imbuhnya.

Selain sektor pertanian, sektor perdagangan yang mendukung distribusi pangan juga menerima porsi KUR terbesar, yaitu sebesar 39,79% atau Rp 14,91 triliun. Sejalan dengan upaya Pemerintah untuk mendukung sektor produksi, sebanyak 60,21% dari total realisasi atau senilai Rp 22,56 triliun KUR Bank Mandiri telah disalurkan ke sektor tersebut. Sementara sektor non-produksi, yang melengkapi rantai pasok lainnya, menerima alokasi sebesar 39,79% atau Rp14,91 triliun.

Darmawan menjelaskan, dalam mendorong percepatan penyaluran KUR, Bank Mandiri telah menerapkan pendekatan yang inklusif dan fokus pada sektor produksi unggulan di berbagai wilayah. Hal ini didukung oleh sinergi bisnis dan kolaborasi strategis dengan nasabah wholesale.

“Penyaluran KUR ini merupakan bagian dari strategi akuisisi berbasis ekosistem dengan pola closed loop yang kami optimalkan melalui value chain nasabah wholesale Bank Mandiri,” terangnya.

Dengan kolaborasi erat bersama pemerintah, Bank Mandiri memastikan bahwa program penyaluran KUR dapat berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Sektor-sektor yang menjadi prioritas, seperti pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan, diharapkan mampu memperkuat ekonomi nasional secara berkelanjutan.

"Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan dampak sosial yang signifikan. Kami percaya bahwa melalui dukungan yang berkelanjutan, pelaku usaha dapat berkontribusi lebih besar dalam mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat," kata Darmawan.

Jakarta -

Pengembang, perbankan, hingga produsen material dan bahan bangunan berkumpul membahas perkembangan properti sepanjang 2024 dan tantangan yang akan akan dihadapi di 2025.

Acara yang digelar oleh Indonesia Housing Creative Forum & Urban Forum ini merupakan bagian dari rangkaian acara Housing & Urban Awards 2025.

Bahasan utama dalam pertemuan ini masih seputar tantangan besar sektor properti di 2025 yakni Program 3 Juta Rumah. Sebelumnya diberitakan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah menyatakan bahwa dalam realisasi program ini, mereka tidak akan bekerja sendiri. Mereka akan menggandeng berbagai pihak, seperti pengembang, asosiasi, perbankan, dan lainnya.

Menurut Wakil Ketua DPP REI, Hari Ganie banyak yang perlu dipersiapkan untuk realisasi Program 3 Juta Rumah, mengingat nilai targetnya meningkat. Jika melihat tahun sebelumnya, pengembang hanya mampu membangun rumah sekitar 300-400 ribu unit per tahun.

"Kita per tahun kan cuma sanggup bangun 300-400 ribu unit rumah sebenarnya. Itu fakta ya kan. Tapi dikasih tugas sekarang 3 juta, berapa kali lipat ini? Nah ini kita bicara tentang isu kapasitas," kata Hari dalam acara Banking & Property Outlook 2025: Era Baru Kebangkitan Industri Properti di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Diperlukan cara baru dan insentif untuk dapat mendukung program ini. Adanya insentif PPN DTP merupakan salah satu contoh regulasi yang dibutuhkan di tahun depan. Sebab, adanya insentif PPN DTP terbukti dapat mendorong penjualan properti di tahun ini.

Ada pun tantangan yang perlu diatasi tahun depan menurutnya adalah tata letak kota yang dinilai tidak cocok dengan tingginya urbanisasi, masalah KPR terhalang karena pinjol, hingga daya beli masyarakat yang melemah.

Kemudian, Ketua Umum DPP APERSI, Junaidi Abdillah mengharapkan kuota FLPP untuk rumah MBR bisa ditambah di tahun depan. Ia mendukung usulan dari pemerintah yang menginginkan kuota bertambah hingga 800 unit. Namun, pihaknya menyatakan optimis kuota FLPP di 2025 sekitar 250-350 unit.

"Untuk pengalaman melihat data history, itu kami optimis di angka antara 250 sampai dengan 350 untuk tahun 2025," sebutnya.

VP Subsidized Mortage Division PT Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero), Nur Ridho menuturkan sudah menyiapkan beberapa skema pembiayaan untuk mendukung Program 3 Juta Rumah untuk rumah subsidi. Mulai dari Rumah Desa Sehat, Rumah Sejahtera, dan Rumah Perkotaan.

Ada pun perwakilan dari produsen material dan bahan bangunan yang hadir berasal dari Asosiasi Rumah Modular Indonesia (ARMI) dan produsen baja ringan dari PT Motive Mulia.

Dalam kesempatan ini hadir hadir pula Ketua Umum SRIDEPPI, Risma Gandhi; Ketua Umum ARMI, Nicolas Kesuma; Direktur Operasional RMC & Precast PT Motive Mulia, Akhmad Syamsuddin; dan Pengamat dari Stellar Property, M. Gali Ade Nofrans.

(aqi/das)

Jakarta: Program 3 juta rumah yang dicanangkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) disebut menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya target penyelesaian yang singkat yakni setahun, keterbatasan anggaran, dan rendahnya daya beli masyarakat.

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) meyakini inovasi produk turunan semen hijau yakni precise interlock brick menjadi solusi jitu untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan Kementerian BUMN bersama dengan Kementerian PKP hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan hunian yang berkualitas dan terjangkau, melalui program 3 juta rumah.
Beberapa perusahaan BUMN, termasuk SIG yang merupakan penyedia solusi konstruksi infrastruktur dan perumahan, dikolaborasikan untuk mendukung program nasional tersebut dan memastikan tantangan yang menyertainya bisa teratasi secara efektif.

“Melalui kolaborasi perusahaan BUMN, Kementerian BUMN berkomitmen untuk menghadirkan solusi perumahan yang terjangkau dan berkelanjutan,” tutur Erick Thohir.

Tiga BUMN yang berkolaborasi adalah SIG selaku penyedia bahan bangunan, BTN selaku penyedia fasilitas pembiayaan, dan Perumnas yang akan melaksanakan pembangunan hunian terintegrasi atau transit-oriented development (TOD).

Direktur Utama SIG Donny Arsal menyatakan SIG menyediakan produk bahan bangunan inovatif yang rendah emisi, serta fasilitas pembiayaan pemilikan rumah. Kolaborasi antar BUMN tersebut memungkinkan SIG memenuhi kebutuhan masyarakat akan hunian berkualitas dan terjangkau, serta memenuhi aspek keamanan dan kenyamanan.

”Sebagai market leader di industri bahan bangunan domestik, SIG memiliki kapabilitas untuk mendorong pembangunan rumah ramah lingkungan. Kehadiran semen hijau SIG dan produk turunannya yaitu precise interlock brick, memberikan nilai tambah yang mampu menjadi solusi atas tantangan kepemilikan rumah saat ini,” kata Donny dalam keterangan tertulis, Selasa, 10 Desember 2024.

Sebagai perusahaan penyedia solusi bahan bangunan terdepan di Indonesia, SIG mendorong penggunaan semen hijau yang rendah emisi dan produk turunannya yang ramah lingkungan. Precise interlock brick merupakan hasil penelitian terapan dengan mekanisme kerja yang saling mengunci antar balok seperti sistem lego.

Penggunaan precise interlock brick memberikan banyak keuntungan dalam pembangunan rumah dibandingkan material konvensional, karena lebih efisien dalam penggunaan material dan lebih mudah dalam pengaplikasian.

Durasi konstruksi pembangunan rumah menggunakan precise interlock brick juga lebih cepat daripada bata biasa karena tidak memerlukan proses perendaman bata, penyediaan kotak cetak pengecoran atau bekisting, aplikasi bahan perekat atau spesi di setiap lapis bata, serta penambahan plester dan acian.

Precise interlock brick juga telah dinyatakan ramah gempa untuk wilayah dengan tingkat seismisitas tinggi (KDS D) berdasarkan Uji Siklik dinding 2D di Balai Besar Sarana dan Bangunan Gedung Dirjen Bina Teknik Permukiman dan Perumahan.

Donny Arsal menambahkan, precise interlock brick menjadi solusi bagi pengembang properti dalam pembangunan rumah yang cepat dan terjangkau, serta ramah lingkungan, untuk meningkatkan keunggulan dan daya saing.

“SIG siap berkolaborasi dengan pihak perbankan dan para pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan perumahan yang ramah lingkungan sebagai bagian dari upaya akselerasi transisi menuju ekonomi hijau di Indonesia,” ujar Donny.

(KIE)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah, dibutuhkan ketersediaan lahan yang memadai.

Menyikapi minimnya alokasi anggaran Kementerian PKP pada tahun 2025 mendatang, maka berbagai alternatif harus dipikirkan.

Salah satunya adalah pemanfaatan lahan milik negara yang disita dari para koruptor. Lahan tersebut bisa digunakan secara gratis.

“Saya sudah ketemu Jaksa Agung, paling gak tiga kai. Ada lahan 1.000 hektar di Banten, lahan dari koruptor. Jadi saya punya tema, ‘Lahan Koruptor Buat Rakyat’,” ujar Menteri PKP dalam Rapat bersama Komite II DPD RI, Senin (9/12/2024).

Namun pria yang akrab disapa Ara itu mengaku, mewujudkan konsep tersebut bukanlah hal mudah karena banyak regulasi yang harus dilalui.

“Apakah itu mudah? Tidak. Dari situ (hasil sitaan-Red) mesti masuk ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), kemudian masuk lagi ke Bank Tanah. Saya mesti berjuang lagi dari situ bisa gak masuk kepada individu,” papar Menteri Ara.

Penerima lahan tersebut juga harus masuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Misalnya para PNS berpenghasilan rendah, guru, atau para aparat keamanan yang memiliki pangkat rendah.

“Ada juga lahan 157 hektar dari Pak Nusron (Menteri ATR/Kepala BPN) dari Mojokerto. Tanah ini merupakan tanah yang Hak Guna Usaha (HGU) tidak diperpanjang lagi,” jelas Ara.

Agar masyarakat yang masuk kategori MBR bisa menggunakan tanah tersebut, Ara harus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait dan mendiskusikan kemungkinan tersebut.