Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan dukungan dari PT. Bank Central Asia Tbk. atau BCA memperkuat pembiayaan rumahan untuk rakyat.

Menurut Ara, adanya dukungan BCA dalam pembiayaan perumahan di Indonesia sangat diperlukan. Salah satu hal penting yang menjadi kunci sukses BCA sebagai bank terbesar di Indonesia adalah soal kepercayaan dan track record dan investigasi dari perbankan terhadap nasabahnya.

"Kementerian PKP ingin menjadi instansi pemerintah yang dipercaya publik. Hal ini jadi salah satu hal yang diperlukan. Bukan hanya presentasi dan interview saja tapi investigasi untuk melihat track record dan value dari konsumen sebagai kunci sukses BCA selama ini," katanya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan pertemuan dengan Presiden Komisaris PT. Bank Central Asia Tbk. Jahja Setiaatmadja di Jakarta.

"Saya banyak belajar dari Pak Jahja dan sudah bersahabat lebih dari 20 tahun. Kami selalu berdiskusi dan banyak mendapat masukan tentu berproses dan tidak bisa dipaksakan. Dan BCA siap memberikan dukungan pada program perumahan di Indonesia," ujar Ara.

Sementara itu, Presiden Komisaris PT. Bank Central Asia Tbk. Jahja Setiaatmadja menjelaskan pembiayaan perumahan bagi masyarakat sangat penting. Apalagi saat ini pemerintah terus mendorong Program 3 Juta Rumah untuk rakyat.

Ia mengatakan bahwa sudah dikenalkan oleh pengembang dan mendapatkan masukan dari Menteri PKP bahwa ada lokasi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang strategis untuk perumahan.

"Kalau hanya bicara rumah tanpa fasilitas tentu biaya akses pendidikan dan rumah sakit menjadi mahal. Tapi kalau lokasinya sudah prime dan sarana prasarana sudah baik dan tinggal siapa yang mengembangkan tentunya kita bisa berpartisipasi dan investigasi bukan hanya sekedar memberikan kredit tapi kita yakin orang ini baik dan masuk klasifikasi yang baik dan mempunyai kemampuan yang baik," kata Jahja Setiaatmadja.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) akan memperluas sasaran penerima manfaat pembiayaan rumah subsidi dengan menyasar para pekerja informal.

Menurut dia, berdasarkan arahan Presiden Prabowo maka Kementerian PKP juga harus banyak memberikan kepada para pekerja sektor informal yang non-gaji.

Para pekerja informal yang non-gaji seperti tukang bakso, tukang sayur, dan lainnya harus diberikan keadilan yang sama dengan pekerja formal yang memiliki gaji, termasuk akses terhadap pembiayaan untuk rumah subsidi dari bank.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana turun langsung ke Cianjur, Jawa Barat, untuk menjenguk siswa MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur yang diduga keracunan massal setelah menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dadan juga mengecek Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cianjur.

"Pagi ini Rabu, 23 April 2025, saya berangkat ke Cianjur, Jawa Barat, untuk mengecek SPPG Cianjur dan menemui anak-anak kita para pelajar, guru, tenaga kesehatan dan saudara kita lainnya," ujar Dadan dalam keterangan persnya yang diterima, Rabu (23/4/2025).

Dadan mengatakan SPPG Cianjur telah beroperasi sejak 15 Januari 2026. Dia mengatakan akan mencari tahu penyebab keracunan massal ini. Menurutnya, ini pertama kali terjadi di Cianjur.

"Musibah keracunan ini adalah kejadian pertama, berbagai penyebab terus kami ditelusuri dengan teliti," katanya.

Dia mengungkapkan setiap hari SPPG Cianjur memproduksi 2.071 porsi hingga 3.470 porsi Makan Bergizi Gratis untuk pemenuhan gizi anak-anak di sembilan sekolah. Dia mengatakan siswa yang mengalami keracunan ini sudah ditangani.

"Jumlah siswa yang terdampak akibat mengonsumsi Makan Bergizi Gratis, yaitu 52 dari 788 siswa MAN 1, dan 20 dari 167 Siswa SMP PGRI 1. Semuanya telah ditangani dengan baik," katanya.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana (Firda Cynthia Anggrainy Al Djokya/detikcom)

BGN Tambah 1 SOP MBG

Akibat peristiwa ini, Dadan mengatakan pihaknya menambah satu standar operasional prosedur (SOP) MBG. Dadan meminta agar sisa makanan dibersihkan di SPPG.

"Dari peristiwa ini, Badan Gizi Nasional menambah satu SOP dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, yaitu, sisa makanan tidak dibersihkan di sekolah, tapi di SPPG. Selain itu akan dilakukan beberapa pelatihan tambahan untuk penguatan SDM di lapangan," katanya.

Saat menjenguk siswa MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur, Dadan menyampaikan keprihatinannya. Dadan mengatakan saat ini dia sedang menunggu hasil laboratorium dari sampel makanan yang dikirimkan ke Labkesda Provinsi Jawa Barat untuk mengetahui penyebab pasti gangguan kesehatan tersebut.

Adapun hasil analisis dijadwalkan akan keluar dalam waktu 7-10 hari.

"Saya sangat prihatin dan ikut merasakan kekhawatiran para orang tua. Anak-anak adalah masa depan bangsa dan kesehatan mereka adalah prioritas utama kami," ujar Dadan saat berdialog dengan siswa dan orang tua ketika membesuk para siswa.

Dadan mengatakan pihaknya akan memperketat sistem pengawasan dan pelatihan seluruh SPPG. Dia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan menunggu hasil investigasi resmi.

"Kami akan memperketat sistem pengawasan dan pelatihan terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Tujuan kami bukan sekadar menyikapi kasus, tapi membangun sistem pangan sekolah yang kuat, aman, dan berkelanjutan," tambahnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Izinkan saya untuk memberikan seluruh gaji yang saya terima selama bekerja untuk membantu Lippo dalam menyelesaikan masalah Meikarta ini.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memberikan seluruh gajinya selama menjadi advisor untuk Siloam guna membantu penyelesaian masalah Meikarta.

Ara mengatakan bahwa dirinya pernah bekerja dengan James Riady sebagai advisor di Siloam dan digaji Rp100 juta per bulan.

"Izinkan saya untuk memberikan seluruh gaji yang saya terima selama bekerja untuk membantu Lippo dalam menyelesaikan masalah Meikarta ini," kata Ara dalam Mediasi Pengaduan Konsumen Melalui Benar-PKP dengan Meikarta, di Jakarta, Rabu.

Menteri PKP Maruarar Sirait langsung mengajak Pimpinan Lippo Group James Riady dan John Riady datang langsung ke Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Jakarta, Rabu, untuk menemui masyarakat yang menjadi konsumen Apartemen Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Ara meminta James Riady dan John Riady untuk segera menyelesaikan permasalahan dengan baik dan secepatnya sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, agar masalah Meikarta bisa selesai dengan baik.

Dirinya menargetkan penyelesaian masalah Meikarta bisa selesai dalam waktu 3 bulan, yakni 23 Juli 2025 mendatang. Proses penyelesaian pendataan masyarakat konsumen Meikarta ditargetkan selesai pada 2 Mei 2025 mendatang, sehingga diketahui berapa jumlah dana masyarakat konsumen Meikarta yang perlu mendapat ganti rugi dari Lippo.

Ara juga juga meminta wartawan untuk mengawal proses penyelesaian masalah Meikarta ini.

Mediasi yang digelar Kementerian PKP tersebut menjadi kabar gembira bagi konsumen yang menjadi pembeli apartemen Meikarta yang menghadapi masalah selama bertahun-tahun.

Kementerian PKP menginisiasi pertemuan antara pihak konsumen dan pengembang Meikarta untuk memastikan akan menuntaskan masalah ganti rugi korban proyek apartemen Meikarta di Cikarang, Jawa Barat.

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Menteri PKP saat peluncuran layanan Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP), beberapa waktu lalu.

Saat itu, konsumen Meikarta hadir dan meminta bantuan Kementerian PKP untuk menyelesaikan permasalahan yang telah mereka hadapi bertahun-tahun dimana unit hunian yang mereka beli belum terwujud, sedangkan mereka tetap diwajibkan membayar KPR setiap bulan dan jumlahnya cukup besar.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) menegaskan bahwa pengembang harus menyelesaikan masalah konsumen apartemen Meikarta dalam waktu tiga bulan, yakni paling lambat pada 23 Juli 2025.

"Bapak James Riady dan John Riady boleh sekali ini ikut saya, kalian bayarkan. Boleh tidak saya minta waktunya tiga bulan," ujar Ara dalam mediasi pengaduan konsumen melalui BENAR-PKP dengan Meikarta di Jakarta, Rabu.

Dengan demikian pengembang harus menyelesaikan masalah yang dialami konsumen Meikarta paling lambat pada 23 Juli 2025.

"Mungkin saya rasa ini pencapaian yang luar biasa," kata Ara.

Menteri PKP Maruarar Sirait menggelar mediasi pengaduan konsumen melalui BENAR-PKP dengan Meikarta.

BENAR atau "Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Perlindungan Konsumen Perumahan" merupakan layanan pengaduan masalah perumahan yangdigagas Kementerian PKP dan telah diluncurkan pada Rabu (26/3/2025).

Pertemuan itu dihadiri pimpinan Lippo Group James Riady dan John Riady dengan para konsumen apartemen Meikarta.

Ara meminta agar James Riady dan John Riady untuk segera menyelesaikan permasalahan dengan baik dan secepatnya sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar masalah Meikarta bisa selesai dengan baik.

Kementerian PKP menargetkan penyelesaian masalah Meikarta bisa selesai dalam waktu tiga bulan, yakni 23 Juli 2025.

Proses penyelesaian pendataan masyarakat konsumen Meikarta ditargetkan selesai pada 2 Mei 2025 sehingga diketahui tentang jumlah dana masyarakat konsumen Meikarta yang perlu mendapat ganti rugi dari Lippo.

Dalam kesempatan sama, James Riady menyampaikan apresiasi kepada Menteri PKP dan jajaran kementeriannya yang telah mengambil inisiatif.

"Saya yakin semestinya Meikarta ikut saja arahan Pak Menteri PKP, ikut saja arahan Pak Menteri PKP, masa sudah ketemu semua ini sama Pak Menteri PKP tidak selesai," kata James.

Sementara itu, konsumen Meikarta bernama Su Fen dari Tangerang menyambut baik mediasi yang digelar oleh Menteri PKP tersebut.

Dirinya berharap agar tuntutannya meminta refund secara penuh dipenuhi oleh pengembang Meikarta.

"Puji Tuhan baik untuk semuanya, semoga saja benar-benar terealisasi. Saya minta refund full," kata Su Fen.

Berdasarkan data layanan pengaduan BENAR-PKP sejak diluncurkan pada 26 Maret 2025 sampai 23 April 2025 tercatat yang ada sekitar 118 masyarakat yang mengadukan masalah Meikarta dan ingin mendapatkan penyelesaian masalah yang dihadapi.

Dari 118 tersebut ada 102 masyarakat yang telah melengkapi berkas dan dokumen yang dibutuhkan dan sisanya 16 orang belum melengkapi.

Berdasarkan data sementara yang dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP sebagai operator layanan pengaduan BENAR-PKP tercatat jumlah total dana 102 konsumen berjumlah Rp26,85 miliar.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Iskandar Zulkarnaen
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com -Program 3 Juta Rumah per tahun, janji ambisius Presiden Prabowo Subianto sejak kampanye Pilpres 2024, hingga kini masih menyisakan tanda tanya besar.

Meskipun Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di bawah kepemimpinan Menteri Maruarar Sirait dan Wakil Menteri Fahri Hamzah telah bekerja lebih dari enam bulan, cetak biru atau blueprint program ini tak kunjung terbit.

Asosiasi pengembang seperti Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) dan Realestat Indonesia (REI) menyuarakan kebingungan dan mendesak kejelasan dari pemerintah.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Apersi Junaidi Abdillah secara terbuka menyampaikan kebutuhan mendesak untuk berdialog dengan Menteri PKP Maruarar Sirait terkait blueprint Program 3 Juta Rumah.

Menurutnya, pengembang hingga kini tidak memiliki panduan jelas mengenai arah program ini, baik untuk pembangunan satu juta rumah di perkotaan maupun dua juta rumah di pedesaan.

“Kita pengennya diajak berbincang, bagaimana sih yang 3 juta rumah ini? Seperti apa sih?” ujar Junaidi sebelum acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Apersi di Jakarta, Senin (21/4/2025).

Junaidi menyoroti, satu-satunya komponen program yang masih berjalan adalah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Skema ini memang telah membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah, dengan realisasi sekitar 65.000 unit dari akhir Oktober 2024 hingga 5 Januari 2025. Namun, di luar KPR FLPP, Junaidi menyebut program lain “belum terasa berjalan.”

Ketidakjelasan ini membuat pengembang kesulitan menentukan peran mereka dalam mendukung target ambisius pemerintah.

REI, melalui Ketua Umum Joko Suranto, juga menegaskan pentingnya blueprint untuk memberikan arah yang jelas.

“Kami butuh kejelasan regulasi dan koordinasi lintas kementerian. Tanpa blueprint, pengembang bingung harus bergerak ke mana,” ujarnya dalam diskusi dengan media pada Februari 2025.

Joko menambahkan bahwa backlog perumahan yang mencapai 9,9 juta unit berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS 2023 menuntut kebijakan yang terperinci dan terkoordinasi, bukan sekadar wacana.

Janji Blueprint yang Berulang Tertunda

Permintaan blueprint tidak hanya datang dari pengembang, tetapi juga dari Komisi V DPR RI.

Pada rapat dengar pendapat 3 Desember 2024, Ketua Komisi V Lasarus dan Wakil Ketua Syaiful Huda mendesak Menteri Maruarar Sirait untuk segera menyerahkan dokumen tersebut.

“Kami belum menerima blueprint terkait program 3 juta rumah. Mohon dijelaskan, karena di anggaran ini tidak dijelaskan,” tegas Lasarus.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) berencana memberikan uang pribadinya untuk membereskan masalah Apartemen Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.

Dalam pertemuan yang ia adakan dan dihadiri oleh CEO Lippo Group James Riady, CEO PT Lippo Karawaci Tbk John Riady, dan konsumen Meikarta di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri II, Jakarta Pusat pada Rabu (23/04/2025), Ara mengaku pernah menjadi advisor atau komisaris di Siloam Hospitals dan diberi upah Rp 100 juta per bulan.

"Saya pernah menjadi advisor di perusahaannya Pak James, namanya Siloam. Saya digaji Rp 100 juta per bulan dan saya mau menyerahkan semua gaji yang pernah saya terima dari Siloam untuk membantu membereskan masalahnya," kata Ara.

Direktur Jenderal Kawasan Pemukiman Fitrah Nur mengatakan, sejak diluncurkannya Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP), sudah ada 118 pengaduan dari konsumen Meikarta.

Fitrah mengatakan, baru sebanyak 102 konsumen yang telah menyelesaikan dokumen yang diminta oleh Kementerian PKP, salah satunya adalah bukti pembayaran.

"Dari 118 (pengaduan), ada Rp 26,8 miliar (kerugian yang dialami para konsumen)," ujar Fitrah Nur.

Dalam hal ini, ditargetkan validasi data 118 konsumen Meikarta bisa selesai pada tanggal 2 Mei 2025 dan seluruh masalah yang diadukan beres pada 23 Juli 2025.

Sementara menurut Ara, ada dua solusi yang bisa diberikan kepada konsumen, yakni penyerahan unit apartemen dan pengembalian dana.

Menanggapi hal ini, Bos Lippo berpendapat bahwa inisiatif Ara memberikan gajinya untuk membereskan masalah Meikarta membuat seolah-olah Meikarta ada dalam kondisi yang tidak lagi bisa bertahan.

"Saya yakin semestinya Meikarta ikut saja arahan Pak Menteri. Masa sudah ketemu semua ini sama Pak Menteri tidak selesai?," ucapnya.

"Jadi kita pasti dan Meikarta kalau sudah mengerjakan yang besar yaitu lahan siap, infrastruktur juga, pasti yang seperti ini juga diselesaikan saya yakin itu. Jadi mohon berkenan menerima ungkapan seperti itu, dan saatnya kita serahkan arahan dari Pak Menteri," katanya melanjutkan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjelaskan langkah terkait pengaduan konsumen Meikarta.

Maruarar mengaku, Presiden Prabowo Subianto sudah diinformasikan terkait hal ini. Kepala Negara meminta masalah tersebut segera dituntaskan.

"Terkait pengaduan persoalan konsumen Meikarta yang berlarut-larut dengan pengembang, saya telah menyampaikannya kepada Presiden Prabowo di Doha, Qatar, disaksikan oleh Ketua Satgas Perumahan Bapak Hashim Djojohadikusumo. Hal ini menjadi perhatian serius. Pesan Presiden Prabowo: tuntaskan dan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu," tulis Maruarar dalam akun Instagram resminya, dikutip pada Rabu (23/4/2025).

Dok. Meikarta Proyek apartemen Meikarta di Cikarang, Jawa Barat.

Maruarar juga menyarakan telah berbicara dengan bos Lippo Group James Riady. Bahkan, pertemuan telah diagendakan pada sore ini.

"Beliau berkomitmen untuk menyelesaikannya dan telah diagendakan bertemu saya pada Rabu, 23 April 2025, pukul 16.00 WIB," ujar Maruarar.

"Terimakasih banyak Pak Fitrah Dirjen Kawasan Kementrian PKP dan tim layanan 'BENAR-PKP' yang melayani dengan hati, cepat dan bekerja keras, mewakili negara hadir merespons aspirasi masyarakat di sektor perumahan," imbuhnya.

Sebagai informasi, Direktur Jenderal Kawasan Pemukiman Fitrah Nur mengungkapkan, ada 78 orang yang melapor ke layanan pengaduan konsumen perumahan bertajuk Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP).

Dari 78 orang tersebut, 35 di antaranya sudah divalidasi oleh Kementerian PKP, sementara sisanya terdeteksi belum memiliki dokumen yang lengkap.

"Hasilnya itu ada sekitar Rp 6,8 miliar yang harus dikembalikan," ucapnya.

Fitrah menargetkan, seluruh pengaduan konsumen Meikarta tersebut bisa selesai maksimal pada empat bulan mendatang.

Namun dalam hal ini, Kementerian PKP hanya bisa menjadi fasilitator antara konsumen, pengembang, hingga Otoritas Jasa Keungan (OJK).

Sebelumnya, Fitrah mengatakan bahwa konsumen dan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), bagian dari Lippo Group, selaku pengembang apartemen Meikarta akhirnya mencapai kata sepakat untuk menyelesaikan permasalahan dalam waktu maksimal empat bulan ke depan.

KOMPAS.com - Sejumlah kasus keracunan dilaporkan terjadi di berbagai daerah di Indonesia menyusul pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Dalam beberapa pekan terakhir, setidaknya tujuh kasus dugaan keracunan makanan yang dikaitkan dengan program ini telah mencuat ke publik.

Berikut ini adalah daftar kasus keracunan yang terjadi selama pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah:

1. Kasus Keracunan di Nganjuk (Jawa Timur)

Tujuh siswa SDN Banaran I, Kecamatan Kertosono, mengalami gejala mual dan muntah usai menyantap makanan MBG pada Rabu (2/10/2024).

Makanan yang terdiri dari nasi, ayam bumbu bali, tahu goreng, dan sayur sop diduga basi. Sebagian siswa sempat dilarikan ke Puskesmas Kertosono untuk mendapatkan perawatan.

2. Kasus Keracunan di Sukoharjo (Jawa Tengah)

Sebanyak 50 siswa SD Negeri 3 Dukuh alami gejala keracunan setelah menyantap makanan MBG pada Kamis (16/1/2025).

Kepala sekolah menyebut ayam goreng dalam menu berbau amis, berlendir, dan masih berdarah, sehingga memicu mual dan muntah pada siswa.

3. Kasus Keracunan di Nunukan (Kalimantan Utara)

Puluhan siswa dan guru di SDN 03 dan SMAN 2 Nunukan Selatan mengalami gejala keracunan pada Senin (13/1/2025).

Di SMAN 2, ditemukan ikan tongkol goreng berulat dalam menu yang dibagikan keesokan harinya. Lebih dari 30 siswa mengalami diare dan mual.

4. Kasus Keracunan di Pandeglang (Banten)

Sebanyak 28 siswa SDN 2 Alaswangi, Kecamatan Menes, mengalami gejala seperti pusing, mual, muntah, dan diare usai menyantap MBG pada Rabu (19/2/2025).

Kepala sekolah menilai gejala lebih mirip dispepsia, bukan keracunan, dan menduga penyebabnya adalah semangka asam dalam menu.

5. Kasus Keracunan di Waingapu (NTT)

Sebanyak 29 siswa SD Katolik Andaluri diduga keracunan makanan MBG yang terasa basi pada Selasa (18/2/2025).

Polisi dan petugas puskesmas segera turun tangan memberikan pertolongan pertama. Beberapa siswa sempat mengalami mual, muntah, dan sakit perut.

6. Kasus Keracunan di Batang (Jawa Tengah)

Sebanyak 60 siswa SDN Proyonanggan 5 Batang mengalami gejala mual dan sakit perut setelah menyantap mi dari menu MBG pada Senin (14/4/2025).

Siswa mengalami keluhan setelah pulang ke rumah. Dinkes Batang masih menyelidiki penyebab dengan pengujian sampel makanan.

7. Kasus Keracunan di Cianjur (Jawa Barat)

Sebanyak 78 siswa dari MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur menunjukkan gejala mual, muntah, dan diare pada Senin (21/4/2025).

Dinkes Cianjur menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk menangani kasus ini secara terkoordinasi dan menyeluruh.

Dengan bertambahnya jumlah kasus, evaluasi menyeluruh terhadap program MBG menjadi penting, terutama menyangkut aspek pengawasan makanan dan keamanan konsumsi massal di sekolah-sekolah.

Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan masing-masing wilayah tengah menyelidiki lebih lanjut penyebab keracunan.

Beberapa kasus telah diambil sampel makanan untuk diuji di laboratorium. Sementara itu, sekolah-sekolah mulai lebih selektif dalam memeriksa makanan yang disajikan kepada siswa.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunnewsBogor.com dengan judul Daftar 7 Kasus Keracunan Menu MBG yang Digagas Prabowo - Gibran: Gejala Mual hingga Diare.

Pemerintah telah membuat kebijakan untuk membebaskan biaya bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun, sejumlah asosiasi pengembang perumahan masih mengalami kendala di lapangan terkait implementasi kebijakan tersebut.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bertemu dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada Selasa (22/4) dan sepakat untuk mengecek langsung sejumlah daerah terkait pembebasan BPHTB dan retribusi PBG untuk MBR yang masih belum berjalan dengan baik di lapangan.

"Hari ini saya bersama Mendagri telah bertemu dengan asosiasi pengembang yang menyampaikan data bahwa masih ada pemerintah daerah (pemda) yang belum melaksanakan pembebasan biaya BPHTB dan PBG, serta percepatan proses penerbitan PBG bagi MBR," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, dikutip Rabu (23/4/2025).

Ia bertemu sejumlah asosiasi pengembang perumahan seperti Apersi, REI, Himperra, Pengembang Indonesia, Asprumnas Jaya, dan Apernas Jaya di Wisma Mandiri 2 Kebon Sirih, Jakarta.

Pada pertemuan itu, sejumlah perwakilan asosiasi pengembang menyampaikan data terkait pemerintah daerah yang sudah dan belum melaksanakan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri terkait penghapusan biaya BPHTB dan PBG bagi MBR yang membeli atau membangun rumah. Kebijakan tersebut telah ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tanggal 25 November 2024 lalu.

Sejumlah daerah yang akan dikunjungi oleh Ara dan Tito pada pertengahan bulan Mei 2025 mendatang antara lain Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan.

"Kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Mendagri selama ini terhadap Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat. Tentunya data dari asosiasi pengembang ini perlu di crosscheck dan diklarifikasi langsung ke daerah karena SKB 3 Menteri ini sudah ditandatangani dan harus dilaksanakan di lapangan," ucapnya.

Sebagai informasi, dengan adanya SKB tersebut, para kepala daerah diimbau untuk segera menetapkan peraturan kepala daerah untuk membebaskan BPHTB mempercepat proses pelayanan pemberian izin PBG, dan menghapuskan retribusi PBG bagi MBR.

"Ini merupakan bentuk kemudahan pelayanan publik yang diberikan secara gratis dari pemerintah bagi masyarakat yang ingin mengurus BPHTB. Selain itu saya juga mengajak masyarakat yang belum memiliki PBG atau yang dulu biasa disebut IMB (izin mendirikan bangunan) untuk segera mengurus karena sekarang sangat mudah dan cepat," katanya.

Di sisi lain, Tito mengaku siap menindaklanjuti adanya data dari pengembang terkait pemerintah daerah yang belum melaksanakan kebijakan SKB 3 Menteri tersebut.

"Kami akan berkoordinasi dengan Kementerian PKP dan mengecek langsung data dari asosiasi pengembang. Sudah ada SKB 3 Menteri dan itu harus segera dijalankan ke daerah," tutur Tito.

Berdasarkan data dari perwakilan asosiasi pengembang REI Maria, dari sejumlah kabupaten/ kota yang ada di Indonesia baru ada sekitar 130 pemerintah daerah yang sudah menjalankan kebijakan SKB 3 Menteri. Beberapa pemerintah daerah yang belum menjalankan kebijakan tersebut di Jawa Tengah antara lain di Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Purbalingga, Grobogan, Rembang, dan Jepara.

Sementara itu, daerah yang sudah menjalankan kebijakan SKB 3 Menteri di Jateng secara efektif antara lain Kendal dan Kota Semarang. Namun, kebijakan ini belum sepenuhnya berjalan di Demak, Karanganyar, Sukoharjo, Klaten, dan Boyolali.

Kemudian, wilayah Jawa Timur yang sudah menjalankan kebijakan tersebut ada di Jember, Malang, Kediri, Tulungagung, Banyuwangi, dan Madiun. Daerah yang belum menjalankan kebijakan tersebut ada di Trenggalek, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kabupaten Probolinggo, dan Situbondo.

"Ada juga pemerintah yang surat kemudahan pengurusan BPHTB sudah ditandatangani wali kota dan bupati namun belum dilaksanakan oleh Dispenda. Ada juga pemda yang menyatakan edaran dari kementerian belum turun ke daerah," imbuhnya.

Ketua Umum Apernas Jaya Andre Bangsawan menyampaikan terima kasih atas dukungan Menteri PKP dan Mendagri terhadap masukan dari pengembang.

"Kami siap mendukung Program 3 Juta Rumah dan mendampingi saat kunjungan kerja menteri ke daerah untuk mengecek pengurusan BPHTB dan PBG di daerah," katanya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Prabowo Minta Tanah Sitaan Kasus Korupsi-BLBI Dibangun Rumah MBR

Video: Prabowo Minta Tanah Sitaan Kasus Korupsi-BLBI Dibangun Rumah MBR

Jakarta (ANTARA) - Direktur Indonesia Political Review Iwan Setiawan menyatakan pentingnya mewajibkan mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mengambil atau membeli langsung bahan baku untuk makanan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) guna mendorong peningkatan perekonomian di tingkat lokal.

"Program MBG ini memang membutuhkan bahan baku yang cukup besar dan berkelanjutan seperti beras, telur, daging, ayam dan lain-lain. Ini menjadi peluang besar bagi pelaku UMKM lokal, petani, peternak. Sebisa mungkin MBG bisa memberdayakan mereka dengan cara mewajibkan para mitra untuk mengambil atau membeli langsung dari UMKM," katanya saat dihubungi melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu.

Menurutnya, dengan mengambil langsung produk dari petani atau peternak lokal, perputaran ekonomi yang sehat dan berkelanjutan dapat terus berjalan di tingkat lokal.

Iwan juga menyarankan pentingnya mencari skema alokasi dana, selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), misalnya menjalin kerja sama dengan dunia internasional untuk membiayai Program MBG.

"MBG ini kan memang program yang membutuhkan dana yang cukup besar. Alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk tahun 2025 ini saja sebesar Rp71 triliun. Saya kira memang perlu mencari skema dana lain, seperti menjalin kerja sama dengan dunia internasional, yang melibatkan beberapa pihak dengan mekanisme-mekanisme tertentu," ujar dia.

Ia melanjutkan mekanisme kerja sama tersebut yakni melalui kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan negara atau organisasi internasional secara bilateral dan multilateral untuk mendapatkan bantuan keuangan atau teknis.

Sebelumnya Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan Program MBG dapat menciptakan pasar baru serta mendorong permintaan pasar untuk menumbuhkan perekonomian nasional.

"Program MBG memiliki peran mendorong permintaan pasar untuk menciptakan pasar baru sekaligus pembeli utama terdepan untuk produk lokal yang dihasilkan di Indonesia. Pelaksanaan MBG akan mendorong pertumbuhan ekonomi karena memunculkan lapangan pekerjaan yang besar dan terbukanya peluang baru bagi usaha makanan dan minuman," katanya.

Dengan pendekatan tersebut, menurut dia, Program MBG diposisikan sebagai penggerak utama dalam memperkuat ekosistem produksi dan distribusi pangan lokal.

Dadan juga mengemukakan pelaksanaan Program MBG diyakini mampu menciptakan efek domino yang positif terhadap perekonomian, serta mendorong produktivitas wilayah secara keseluruhan.

"Program MBG akan meningkatkan potensi kewirausahaan, juga memacu perputaran ekonomi yang tercipta dari pelaksanaan program ini, sehingga akan mendorong produktivitas wilayah secara keseluruhan," ujar dia.

Dadan juga menargetkan akan menyerap Rp1 triliun per hari untuk melayani 82,9 juta penerima MBG s di 32 ribu Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) per November 2025.

"Target 32 ribu penerima MBG untuk melayani 82,9 juta di November 2025 akhir, dan akan menyerap anggaran Rp25 triliun per bulan, yang artinya Rp1 triliun per hari," tuturnya.

...Setiap pekerja di dapur MBG, kini terlindungi jaminan BPJS Ketenagakerjaan, setidaknya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) mengalokasikan anggaran sebesar Rp20,16 miliar per bulan guna menjamin perlindungan kerja bagi sekitar 1,2 juta tenaga kerja yang terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dedek Prayudi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa anggaran tersebut digunakan untuk membayar iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

"Setiap pekerja di dapur MBG, kini terlindungi jaminan BPJS Ketenagakerjaan, setidaknya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian,” ujarnya.

Selain menjamin perawatan medis pekerja MBG yang mengalami kecelakaan kerja, kata Dedek, jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan juga akan membiayai pendidikan anak dari para pekerja hingga lulus S1 serta klaim dari peserta yang meninggal saat bekerja.

Berbeda dengan skema umum di mana iuran dibayarkan bersama oleh perusahaan dan pekerja, dalam skema ini BGN menanggung seluruh iuran tanpa memotong gaji pekerja, kata Dedek menambahkan.

“Gaji pekerja tidak dipotong sepeser pun,” ujarnya.

Dikatakan Dedek, alokasi dana perlindungan kerja itu dihitung berdasarkan nominal premi sebesar Rp16.800 per pekerja per bulan, dengan angka sasaran 1,2 juta pekerja. Data dari BGN, diharapkan pada Mei 2025, sudah ada 1.533 dapur MBG beroperasi di seluruh provinsi.

“Bila rata-rata satu dapur mempekerjakan 40 sampai 50 orang, berarti sekitar 75.000 tenaga kerja itu sudah berhak mendapatkan perlindungan BPJS,” ujarnya.

Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dan Kepala BGN Dadan Hindayana yang ditandatangani pada Senin (21/4).

Dedek menjelaskan bahwa kerja sama ini sejalan dengan misi ketiga Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yakni menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, dan memperkuat ekonomi masyarakat melalui pendekatan ekonomi sirkular.

“Pertumbuhan dapur MBG akan menumbuhkan UMKM dan menciptakan ekonomi sirkular yang memperkuat masyarakat dari akar rumput,” ujarnya.

Lebih lanjut, pemerintah juga mendorong penyerapan tenaga kerja usia muda melalui subsidi premi untuk perusahaan yang mempekerjakan karyawan tetap berusia 18–24 tahun.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara bertemu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk mengecek langsung belum dijalankannya pembebasan biaya Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) maupun Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang masih belum berjalan.

"Hari ini saya bersama Mendagri telah bertemu dengan asosiasi pengembang yang menyampaikan data masih ada pemerintah daerah yang belum melaksanakan pembebasan biaya BPHTB dan PBG, serta percepatan proses penerbitan PBG bagi MBR," kata Ara di kantornya, Jakarta, Selasa (22/4/2025).

Pada pertemuan tersebut, sejumlah perwakilan asosiasi pengembang menyampaikan data terkait pemerintah daerah yang sudah dan belum melaksanakan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri terkait penghapusan biaya BPHTB dan PBG bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang membeli atau membangun rumah.

Kebijakan tersebut telah ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tanggal 25 November 2024 lalu.

Sejumlah daerah yang akan dikunjungi oleh Ara dan Tito pada pertengahan Mei 2025 mendatang antara lain Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan.

Adanya penghapusan BPHTB dan kemudahan pengurusan PBG ini tentu sangat membantu meringankan masyarakat untuk membeli atau memiliki rumah sesuai harapan Presiden Prabowo Subianto guna mewujudkan Program 3 Juta Rumah bagi rakyat indonesia.

Dengan SKB tersebut, para kepala daerah diimbau dapat segera menetapkan Peraturan Kepala Daerah untuk membebaskan BPHTB bagi MBR, dan mempercepat proses pelayanan pemberian izin PBG dan menghapuskan retribusi PBG bagi MBR.

"Ini merupakan bentuk kemudahan pelayanan publik yang diberikan secara gratis dari pemerintah bagi masyarakat yang ingin mengurus BPHTB. Selain itu, saya juga mengajak masyarakat yang belum memiliki PBG atau yang dulu biasa disebut IMB untuk segera mengurus karena sekarang sangat mudah dan cepat," tambah dia.

Sementara itu, Tito mengaku siap menindaklanjuti adanya data dari pengembang terkait masih adanya pemerintah daerah yang belum melaksanakan SKB 3 Menteri tersebut.

"Kami akan berkoordinasi dengan Kementerian PKP dan mengecek langsung data dari asosiasi pengembang. Sudah ada SKB 3 Menteri dan itu harus segera dijalankan ke daerah," tandas Tito.