Kota Bandung (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menggelar pelatihan pengelolaan makanan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diberikan kepada petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan kegiatan itu untuk meningkatkan pemahaman pengelola makanan tentang standar kebersihan, gizi, dan pendistribusian makanan, agar Program MBG berjalan optimal.

“Pelatihan ini memiliki nilai strategis dalam memastikan makanan bergizi yang dikonsumsi anak-anak tetap terjaga kebersihannya. Sentuhan langsung ke makanan yang terkontaminasi bisa menimbulkan penyakit, dan itu yang kita hindari," kata Farhan di Bandung, Rabu.

Pada pelatihan tersebut para pengelola makanan diberikan materi atau edukasi terkait cara memastikan makanan tetap bergizi, prosedur pengecekan kelayakan dapur, serta standar kebersihan sesuai ketentuan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Dengan adanya pelatihan tersebut, kata dia, para pengelola makanan dapat menerapkan standar yang lebih baik dalam penyajian makanan bergizi, sehingga MBG dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Bandung.

“Pelatihan ini bukan sekadar peningkatan keterampilan, tetapi juga bagian dari silaturahmi dan upaya bersama dalam mewujudkan visi nasional,” kata dia.

Sementara itu, Direktur Wilayah 2 BGN RI, Sony Senjaya, menuturkan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sangat bergantung pada pemenuhan gizi yang baik.

Oleh karena itu, kata Sony, program MBG menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

"Kualitas SDM tidak hanya diukur dari kecerdasan, tetapi juga dari kesehatan fisik dan mental. Akses terhadap makanan bergizi bagi anak-anak dan ibu hamil adalah kunci dalam membangun generasi yang lebih sehat dan produktif," ujarnya.

Dia menyampaikan, pelatihan ini bukan hanya tentang teori, tetapi juga komitmen moral dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

“Pelatihan ini menekankan pentingnya keterampilan, pengetahuan, dan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) dalam penanganan makanan,” kata dia.

Sony menjelaskan program MBG 2025 telah dimulai sejak Januari dan akan berlangsung hingga Desember, dengan implementasi bertahap sesuai kesiapan SPPG. Saat ini, sebanyak 726 SPPG telah tersebar di 38 provinsi di Indonesia dan terus diperluas.*

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

Jayapura (ANTARA) - Wali Kota Jayapura Abisai Rollo menyebutkan pada tahap pertama pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Port Numbay diikuti oleh 1.912 siswa dari empat sekolah.

“Jadi pada Selasa (18/3) kami telah mulai menjalankan tahap pertama program MBG di empat sekolah," katanya di Jayapura, Rabu (19/3).

Menurut Abisai, empat sekolah tersebut berada di wilayah Distrik Abepura yakni, TK YPK Kristus Terang Kotaraja, SD Negeri Kotaraja dan SD Vim Kotaraja.

"Karena situasinya dilaksanakan pada bulan Ramadhan maka menu makanan yang diberikan berupa makanan kering," ujarnya.

Dia menjelaskan pihak menyalurkan makanan kering agar bisa dibawa pulang oleh para siswa nanti jika selesai Lebaran barulah memberikan makanan yang berkuah.

"Meski memberikan makanan kering namun tidak menurunkan takaran kandungan gizi bagi anak-anak," katanya lagi.

Dia menambahkan kehadiran Program MBG ini sangat baik sekali bagi pertumbuhan generasi Papua oleh sebab itu saya minta jangan ada sekolah nantinya yang menolak.

"Oleh sebab itu saya mengajak seluruh masyarakat, orang tua serta unsur lainnya bersama sukseskan program MBG ini di Port Numbay," ujarnya lagi.

Dia menambahkan apalagi bahan makanan yang di guna ini semua berasal dari Kota Jayapura, sehingga untuk kualitas dan kesegarannya sangat di jamin, apalagi ini sesuai takaran gizi bagi anak-anak.

Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Pengurus Pusat Realestate Indonesia (DPP REI) memproyeksi program strategis nasional (PSN) 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto tidak akan tercapai pada tahun ini.

Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto menjelaskan hal itu terjadi lantaran hingga saat ini regulasi pelaksanaan program 3 juta rumah belum kunjung dirilis oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

“Saya melihatnya tidak akan terealisasi [program 3 juta rumah] kalau kondisinya masih seperti ini dan kondisi kementeriannya masih seperti itu,” kata Joko saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Rabu (19/3/2025).

Pasalnya, tambah Joko selama 5 bulan menjabat Kementerian PKP disebut belum kunjung merilis peta jalan pembangunan 3 juta rumah.

Di samping itu, pengembang juga menilai Presiden Prabowo Subianto tidak lagi menaruh perhatian mengenai kelanjutan pembangunan program 3 juta rumah yang notabenenya masuk ke dalam daftar program prioritas di RPJMN 2025 – 2029.

“Sekarang ini kan tidak ada progres bahkan Prabowo sendiri malah sudah jarang menyebut program 3 juta rumah itu. Karena memang tidak ada progres, yang disebut sekarang [proyek] hilirisasi, MBG [makan bergizi gratis], Danantara yang dahulu gak dikenal,” tambahnya.

Seiring dengan hal itu, Joko meminta agar pemerintah segera menaruh perhatian pada lambannya eksekusi program 3 juta rumah itu. Mengingat, sektor properti sendiri memiliki dampak ekonomi yang luas bagi 185 industri turunan lainnya.

Bahkan, Joko juga mengaku telah bersurat langsung ke Presiden Prabowo untuk dapat segera merevisi 4 pilar utama pelaksanaan program 3 juta rumah yakni Kementerian, kelembagaan, Kebijakan dan Pembiayaan.

“Harus ada perubahan kebijakan yang dilakukan Presiden Prabowo terhadap Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto dianggap tidak lagi antusias dengan program 3 juta rumah.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto menyampaikan hal ini dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI dengan sejumlah asosiasi pengembang perumahan di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Rabu (19/03/2025).

"Presiden Prabowo sudah tidak antusias lagi, tidak pernah bicara lagi terkait program 3 juta rumah," kata Joko.

Malah yang saat ini tengah terus dibahas oleh Prabowo adalah terkait Makan Bergizi Gratis (MBG), hilirisasi, koperasi, Dana Agata Nusantara (Danantara), hingga food estate.

Padahal, menurut Joko, program 3 juta rumah berpeluang memberikan 9 juta lapangan pekerjaan baru.

"Akan tumbuhnya pekaku industri atau wiraswastawan baru minimal 400.000 di seluruh Indonesia," ucapnya.

Tak hanya itu, Joko mengatakan saat ini pengembang perumahan merasa tidak punya perlindungan dan kehilangan sosok "bapak".

"Kemarin-kemarin kita punya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu enggak pernah bikin problem. Ternyata saat ini kita banyak problem," ujarnya.

Pengembang perumahan juga merasa ketakutan akan kepastian usaha mereka dan merasa tidak nyaman dalam berusaha karena terus dicurigai, dikambinghitamkan, dan mendapatkan intimidasi.

Ini menyusul kebijakan yang dibuat oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait yang ingin melakukan audit perumahan subsidi, temuan developer nakal, perumahan porsi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga ide rumah gratis.

Padahal, jelas Joko, sektor properti memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 14-16 persen. Investas yang masuk pada tahun 2024 untuk sektor ini juga mencapai Rp 122 triliun.

Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menerima keluhan dari lima ketua umum asosiasi pengembang terkait industri properti dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU). Para anggota dewan itu turut memahami keresahan para pengembang, terutama dalam menjalankan Program 3 Juta Rumah.

Anggota BAM DPR RI Harris Turino dari fraksi PDI Perjuangan mengungkapkan pihaknya bingung dengan langkah-langkah pemerintah untuk mewujudkan program itu. Menurutnya, ada informasi simpang siur terkait regulasi, target pembangunan, dan sumber pembiayaan di bidang perumahan.

"Tiga juta rumah itu hal yang nggak mungkin dilakukan. Tiga juta rumah itu dari mana kalau dibagi tadi 18 ribu pengembang, nggak akan selesai setahun. Apalagi awalnya gratis itu," ujar Harris di Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

Ia pun mengatakan pihaknya akan melihat dan membicarakan terkait hal tersebut. Lalu, ia juga berpikir tentang langkah yang bisa diperbuat BAM DPR RI untuk membantu menangani keluhan pengembang.

Senada dengan itu, Anggota BAM DPR RI Siti Munawaroh memahami dan akan berusaha mencari jalan keluar. Sebab, pengembang ingin memberikan pelayanan terbaik buat kesejahteraan masyarakat.

"Ini adalah aspirasi yang tidak boleh didiamkan, artinya tentu kita perlu ada perjuangkan dan komunikasikan yang tentu tidak bisa secara tiba-tiba langsung kita memberikan solusinya karena ini berkaitan dengan tidak hanya developer," kata Siti.

Ketua BAM DPR RI Netty Prasetiyani dari Fraksi PKS mengaku memahami keprihatinan para pengembang. Ia menyebut perumahan yang nyaman dan manusiawi merupakan dasar untuk menciptakan masyarakat yang produktif serta kohesi sosial.

"Kalau kemudian perumahan menjadi salah satu asta cita presiden Prabowo Subianto ya seharusnya ini didukung oleh kementerian lembaga yang memang dibentuk atau ditunjuk appointed untuk bisa menyukseskan (program)," imbuhnya.

Menurutnya, kebijakan perumahan yang terjangkau merupakan investasi terhadap stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi. Ia juga menyarankan agar ada inovasi kebijakan yang bisa menyelesaikan masalah-masalah perumahan saat ini.

"Mudah-mudahan RDPU ini menjadi jalan bagi kita bisa memperbaiki situasi kebijakan, kelembagaan, dan juga pembiayaan perumahan yang dibutuhkan oleh masyarakat kita," tuturnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua BAM DPR RI Cellica Nurrachadiana mengingatkan persoalan pengembang nakal perlu diatasi. Pihaknya menyadari perumahan adalah persoalan yang serius karena menyangkut kebutuhan papan masyarakat.

"Oknum tiba-tiba kabur akan menjadi beban pemerintah kita harus sikapi bersama siapa tau ada oknum," katanya.

Kemudian, Anggota BAM DPR RI Slamet Aryadi juga menyebutkan pemerintah yang terkesan menyudutkan pengembang, sebenarnya mengancam oknum pengembang yang tidak bertanggung jawab. Hal ini sebagai langkah melindungi masyarakat.

"Ancaman untuk pengembang nakal tujuannya apa? Tujuannya pemerintah ingin melindungi masyarakatnya agar tidak mendapatkan perumahan yang sifatnya subsidi yang asal-asal," katanya.

Wakil Ketua BAM DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Adian Napitupulu mengatakan kejadian pengembang yang perumahannya diperiksa kondisinya oleh pihak kepolisian itu sebenarnya tidak diperkenankan. Menurutnya, hal itu hanya dapat dilakukan kalau ada laporan dari konsumen.

"Setahu saya konsumen yang membeli rumah dari pengembang tentu punya klausul-klausul jual beli. Ada nggak yang dilanggar? Kalau ada perdata atau pidana. Apakah ada unsur pidana, nah baru di situ lah kemudian aparat hukum bisa bertindak," katanya.

Pada kesempatan itu, ia juga menyarankan agar pengembang menjalankan regulasi yang sudah ada, yakni Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3). Dengan begitu, lebih banyak rumah bisa dibangun untuk masyarakat.

Sebelumnya, lima ketua umum asosiasi pengembang menyampaikan keresahan kepada Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI. Mereka mengeluhkan langkah pemerintah yang menimbulkan dalam industri properti saat ini.

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan para pengembang awalnya senang dengan dibentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Program 3 Juta Rumah. Namun, selama tiga bulan terakhir dinilai belum ada progres yang signifikan.

"Setelah tiga bulan kita mengikuti kementerian, namun pada saat ini kondisi 5 bulan berjalan atau setelah kementerian itu kondisi Program 3 Juta Rumah ini belum ada progres. Yang kedua Presiden Prabowo (Subianto) sudah tidak antusias lagi, sudah tidak bicarakan lagi Program 3 Juta Rumah," ujar Joko di Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

Ia mengatakan para pengembang merasa tidak mendapat perlindungan dan bimbingan. Pengembang rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) juga khawatir dengan kelanjutan usahanya lantaran merasa dicurigai dan diintimidasi sebagai pengembang nakal.

Selain itu, ia mengatakan pengembang merasa dirugikan dengan rencana rumah gratis. Hal ini membuat masyarakat membatalkan akad rumah. Wacana penggunaan tanah sitaan koruptor dan pembentukan central purchasing juga membingungkan para pengembang.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan layanan program makan bergizi gratis (MBG) di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) baru bisa dimulai pada Agustus.

Hal ini, kata dia, disebabkan pencairan anggaran yang baru akan tersedia pada akhir Juli, sehingga pembangunan satuan layanan di wilayah-wilayah tersebut masih dalam tahap perencanaan.

"Jadi untuk APBN ini akan kita targetkan di daerah-daerah yang tidak menarik untuk investor. Jadi memang banyak masukan ke kita, kenapa tidak di daerah 3T dulu?' Tidak di daerah yang terpencil dulu?. Kami harus jelaskan bahwa itu baru akan bisa dilaksanakan kalau APBN-nya sudah bisa dilaksanakan, dan baru akan selesai di akhir Juli," ujar Dadan dalam acara CNBC Indonesia Food Summit 2025 di St Regis Jakarta, Rabu (19/3).

"Jadi pelayanan-pelayanan di daerah-daerah seperti itu baru akan bisa kita laksanakan mulai Agustus," imbuhnya lebih lanjut.

Sementara itu, Dadan menyebut program andalan Presiden Prabowo Subianto itu saat ini telah berjalan di 38 provinsi dan telah melayani lebih dari 3 juta orang sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Awalnya, program ini hanya mencakup 26 provinsi dengan 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tetapi kini telah berkembang menjadi lebih dari 1.000 satuan layanan di seluruh Indonesia, termasuk di Papua dan wilayah terpencil lainnya.

Namun, hingga kini, SPPG yang beroperasi masih didukung oleh mitra karena dana pemerintah belum tersedia. Dadan menjelaskan satuan layanan yang dibiayai langsung oleh BGN harus berbasis APBN, yang saat ini masih dalam tahap perencanaan dan tender.

"Dan belum satupun SPPG yang dibangun oleh BGN. Karena kalau yang dibangun oleh BGN itu kan harus berbasis APBN. Nah, sekarang baru dalam perencanaan, sebentar lagi akan tender, kemudian dibangun, diisi, dan itu kami akan targetkan ke daerah-daerah yang mungkin sulit dijangkau oleh para investor," jelasnya.

Ia mengatakan wilayah 3T seperti Kepulauan Seribu, pedalaman Papua, dan daerah dengan jumlah anak sedikit menjadi prioritas pembangunan SPPG baru. Namun, karena wilayah-wilayah tersebut dianggap kurang menarik bagi investor, BGN mengandalkan dana APBN untuk mendanai program di sana.

Saat peluncuran MBG pada Januari lalu, ia menjelaskan seluruh pembiayaan masih berasal dari mitra karena anggaran pemerintah belum tersedia.

Dengan lebih dari 1.000 satuan layanan yang sudah beroperasi, Dadan mengatakan program ini terus berkembang dan ditargetkan menjangkau lebih banyak wilayah setelah pencairan anggaran dilakukan.

"Alhamdulillah sekarang seribu satuan pelayanan sudah berdiri, dan sudah melayani lebih dari 3 juta, dan itu berkaitan dengan rantai pasok tangan," ujarnya lebih lanjut.

Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan penyerapan 82,9 juta butir telur per hari untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG).

Kepala BGN Dadan Hidayana menyebut kebutuhan protein dalam program ini sangat besar, sehingga dapat menjadi peluang bagi sektor peternakan dan pertanian nasional.

"Kalau nanti sudah melayani 82,9 juta, kalau Badan Gizi mengajak seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memasak telur, makan telur di hari yang sama, akan dibutuhkan 82,9 juta butir telur atau setara dengan 5.000 ton sehari," ujar Dadan di CNBC Indonesia Food Summit 2025 di St Regis Jakarta, Rabu (19/3).

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, ia juga menyebut setidaknya dibutuhkan 120 juta ekor ayam petelur.

Dadan menekankan program besutan Presiden Prabowo Subianto itu tak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga berperan sebagai pembeli (off-taker) bagi produk-produk lokal, termasuk hasil peternakan dan pertanian.

"Jadi betapa substansialnya program Badan Gizi. Tantangan terbesar bagi MBG bukan bagaimana menyalurkan, karena itu pasti kami bisa lakukan. Tapi bagaimana memenuhi rantai pasok yang dibutuhkan oleh Badan Gizi ketika harus masak," jelasnya.

Selain telur, Dadan merinci setiap satuan layanan MBG yang melayani 3.000 anak per hari juga membutuhkan 200 kg beras, 350 ekor ayam, 300 kg sayuran, 350 kg buah, serta 30-40 liter susu. Jika program ini mencapai target nasionalnya, maka kebutuhan bahan pangan setiap harinya akan meningkat secara signifikan.

Dadan juga menyoroti keberadaan BGN dapat meningkatkan nilai tukar peternakan di Indonesia.

Adapun saat ini, nilai tukar peternakan (NTPT) masih rendah karena keterbatasan pasar dan daya beli masyarakat. Dengan adanya MBG, Dadan mengatakan diharapkan peternak memiliki kepastian pasar yang lebih baik.

"Kelemahan pertanian di Indonesia saat ini adalah tidak adanya jaminan pasar. Makanya tidak heran kalau kita lihat nilai tukar peternakan hanya 100. Itu artinya, para pengusaha peternakan kalau berusaha hanya cukup untuk makan, tidak ada untuk investasi," katanya.

Dadan berharap dengan adanya program MBG, NTPT bisa meningkat hingga 150, yang berarti peternak memiliki ruang lebih besar untuk berinvestasi dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Ia mengatakan program ini juga membuka peluang bagi para pelaku usaha di sektor pangan untuk berkontribusi dalam rantai pasok bahan pangan bagi MBG.

"Kami berpikir dengan hadirnya Badan Gizi harusnya nilai tukar peternakan menjadi 150. Jadi ada 50 persen untuk investasi dan pendidikan. Makanya tidak heran para peternaknya tidak kaya," ujar Dadan lebih lanjut.

Lima ketua umum asosiasi pengembang menyampaikan keresahan kepada Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU). Mereka mengeluhkan langkah pemerintah yang menimbulkan kebingungan dan persoalan dalam industri properti saat ini.

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan para pengembang awalnya senang dengan dibentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Program 3 Juta Rumah. Namun, ia menilai Program 3 Juta Rumah saat ini belum ada progres yang signifikan.

"Setelah tiga bulan kita mengikuti kementerian, namun pada saat ini kondisi lima bulan berjalan atau setelah kementerian itu kondisi Program 3 Juta Rumah ini belum ada progres. Yang kedua Presiden Prabowo (Subianto) sudah tidak antusias lagi, sudah tidak bicarakan lagi Program 3 Juta Rumah," ujar Joko di Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

Ia mengatakan para pengembang merasa tidak mendapat perlindungan dan bimbingan. Pengembang rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) juga khawatir dengan kelanjutan usahanya lantaran merasa dicurigai dan diintimidasi sebagai pengembang nakal.

Selain itu, ia mengatakan pengembang merasa dirugikan dengan ucapan terkait rumah gratis. Hal ini membuat masyarakat membatalkan akad rumah. Wacana penggunaan tanah sitaan koruptor dan pembentukan central purchasing juga membingungkan para pengembang.

Senada dengan itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah menilai ada langkah pemerintah yang menjadi permasalahan besar yang dapat merugikan industri properti. Ia menyebut isu-isu yang timbul akan berdampak terutama pada UMKM.

"Terkait penurunan harga yang justru harga tanah meningkat, tapi Menteri (PKP) harga rumah diturunkan, sangat berbanding terbalik," katanya.

Lalu, pemerintah sudah mengumumkan kalau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG). Namun, menurutnya hal itu belum dijalankan.

Di samping itu, Ketua Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono mengatakan pemerintah sebelumnya sudah pernah melakukan langkah-langkah yang bagus. Di antaranya terdapat regulasi BPHTB dan retribusi PBG gratis serta insentif bebas pajak untuk pembelian rumah.

Lalu, pemerintah juga memberi wadah untuk membicarakan persoalan pinjaman online (pinjol). Akan tetapi, ia merasa pengembang kini disudutkan. Ia tidak memungkiri ada pengembang yang melakukan kesalahan, tapi dirinya meyakini jumlahnya sangat kecil.

"Langkah dahulu pemerintah sudah benar, hari ini yang dipermasalahkan cuma mungkin sedikit dari pengembang kita yang sebenarnya. Pemerintah itu mestinya memberikan (dukungan), programnya (perumahan targetnya) 3 kali lipat," tuturnya.

Sebagai informasi, rapat ini juga turut dihadiri oleh Ketua Umum Aliansi Pengembang Perumahan Nasional atau Appernas Jaya, Andriliwan Muhamad dan Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas) M Syawali.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Jakarta (ANTARA) - Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika mendorong inovasi dan keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pasalnya, Ombudsman mencatat layanan program MBG bukan hanya berupa penyediaan makanan bergizi untuk siswa, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita saja, melainkan memiliki snowbolling effect (tindakan kecil dapat menyebabkan tindakan yang lebih besar dan menghasilkan dampak besar) terhadap peningkatan kesejahteraan petani di lingkungan terdekat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Dengan demikian program MBG akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di pedesaan dan pengurangan pengangguran melalui penyediaan tenaga kerja di SPPG," kata Yeka, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Maka dari itu sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, Ombudsman berkomitmen untuk terus mengawal dan mendorong penyempurnaan program MBG.

Ombudsman, kata dia, ingin memastikan setiap tantangan mendapatkan solusi nyata agar program MBG semakin baik ke depannya. Ia juga berharap program MBG dapat berjalan semakin optimal dan berdampak positif bagi anak-anak Indonesia.

Salah satu pengawalan yang dilakukan Ombudsman terhadap program MBG gratis dilakukan melalui kunjungan bersama Badan Gizi Nasional (BGN) ke Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (14/3).

Dari hasil pemantauan tersebut, Yeka menyampaikan beberapa masukan kepada BGN, termasuk optimalisasi administrasi, penyempurnaan distribusi pangan, serta penguatan pengawasan.

"Kami berharap saran ini dapat membantu program MBG berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi anak-anak sekolah," ujarnya.

Lokasi pertama yang dikunjungi adalah SPPG Warungkiara, yang merupakan pusat distribusi makanan bergizi untuk anak-anak sekolah. Pada saat kunjungan, Tim Ombudsman menyaksikan persiapan 3.088 porsi makanan yang akan disalurkan kepada 22 sekolah di Kecamatan Warungkiara.

Ombudsman melihat bahwa sistem distribusi makanan di tempat tersebut sudah tertata dengan baik dan berbasis data yang akurat. Dengan pengawasan yang lebih ketat, dia menilai kualitas dan ketepatan sasaran dapat terus terjaga.

Sementara itu Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa lokasi itu telah menjadi proyek percontohan sejak Januari 2024 dan memberikan manfaat, tidak hanya bagi anak-anak sekolah, tetapi juga bagi perekonomian masyarakat.

Program tersebut melibatkan sekitar 50 tenaga kerja dan menggerakkan ekonomi lokal, mulai dari peternak ayam dan petani beras hingga nelayan yang memasok ikan langsung dari pelabuhan.

Selanjutnya, Ombudsman mengunjungi SD Negeri 3 Warungkiara yang tidak jauh dari lokasi SPPG. Pemantauan bertujuan untuk meninjau langsung proses distribusi MBG.

Menurut Yeka, penerapan teknologi fingerprint (sidik jari) dalam pembagian MBG ideal untuk menjaga ketepatan distribusi. Namun, perlu dipastikan sistem tersebut terus berjalan optimal tanpa kendala teknis.

Pada titik terakhir, Tim Ombudsman meninjau sentra makanan bergizi gratis yang telah dirancang sesuai standar Badan Gizi Nasional.

Di lokasi itu, seluruh proses mulai dari pengolahan hingga distribusi, dilakukan dengan standar ketat untuk menjaga keamanan pangan dan kandungan gizi.

"Kami mengapresiasi penerapan standar ini yang memastikan setiap makanan yang disajikan benar-benar bermanfaat bagi pertumbuhan anak-anak," ucap Yeka menambahkan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara akan menjalankan program makanan bergizi gratis khusus para lansia yang kurang mampu. Rencananya para lansia akan diberikan makanan gratis tersebut 2 kali sehari.

Bupati Bengkulu Utara, Arie Septia Adinata mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk lansia ini dananya bersumber dari APBD.

"MBG untuk anak sekolah program pusat, maka kami di Bengkulu Utara siapkan untuk lansia," kata Arie, Selasa (18/3/2025).

Arie menjelaskan, dirinya telah meminta Dinas Sosial melakukan pendataan terhadap para lansia penerima program MBG ini. MBG ini rencananya akan diberikan dua kali sehari, yakni saat sarapan pagi dan makan siang.

"Saya sudah meminta Dinsos melakukan pendataan lansia-lansia di seluruh kecamatan sebagai penerima MBG," jelas Arie.

Sejauh ini, kata Arie, Pemkab Bengkulu Utara telah melakukan uji coba pelaksanaan MBG untuk lansia di dua lokasi, salah satunya lansia disabilitas.

Arie mengungkapkan, selama ini para lansia merupakan kelompok yang jarang tersentuh perhatian. Karena itulah, pihaknya ingin agar lansia bisa mendapatkan bantuan yang dapat menunjang gizi bagi tubuh mereka.

"Biasanya lansia itu sendirian, kadang tidak ada yang mengurus dalam kondisi kemiskinan atau ada juga yang keluarganya disabilitas jadi kurang terurus. Maka pemda akan ada (hadir) untuk para lansia ini," kata Arie.

Selain program MBG untuk lansia, juga ada beberapa program prioritas seperti kesehatan, ketahanan pangan, pendidikan dan lainnya.

Remaja Bengkulu Pura-pura Dibegal, Padahal Uangnya Habis Untuk Game Online

Remaja Bengkulu Pura-pura Dibegal, Padahal Uangnya Habis Untuk Game Online

Bisnis.com, JAKARTA - Sebanyak dua daerah di Provinsi Papua ditargetkan dapat melaksanakan program Makanan Bergizi Gratis (MGB) dalam waktu dekat. Pemerintah Provinsi Papua menargetkan pelaksanaan program tersebut dapat dimulai pada April 2025.

Untuk itu, Penjabat (Pj.) Gubernur Papua Ramses Limbong meminta agar pemerintah daerah di Provinsi Papua bersiap agar pelaksanaan program tersebut dapat berjalan lancar.

Dia mengungkapkan bahwa pelaksanaan MBG di Papua akan dimulai secara bertahap setelah Lebaran 2025. Oleh sebab itu, pihaknya meminta adar ada sosialisasi dan edukasi terkait manfaat MBG agar dapat segera dilakukan.

Menurutnya, sosialisasi tersebut penting untuk dilakukan agar pihak-pihak terkait dapat memahami tujuan program ini. Apalagi, imbuhnya, program MBG merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Untuk itu, Ramses menegaskan bahwa seluruh pemerintah daerah di Provinsi Papua wajib menyukseskan program tersebut, terutama sebagai langkah untuk menurunkan angka tengkes (stunting) di wilayah ini.

"Penerapan program ini dilakukan secara bertahap, melihat kesiapan dapur, bahan baku, serta transportasi. Saat ini dari sembilan kabupaten/kota, baru Keerom dan Kota Jayapura yang siap," katanya dalam keterangan resmi Pemerintah Provinsi Papua, dikutip Rabu (18/3/2025).