Polisi tengah menyelidiki laporan yang dilayangkan mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan terhadap Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN ke terkait dugaan penggelapan dana sebesar Rp975.375.000.

"Betul jadi sudah melapor ke Polres Metro Jakarta Selatan, sudah ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan untuk yang makan gratis," kata Kasie Humas Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Nurma Dewi kepada wartawan, Rabu (16/4).

"Dan itu sudah yang kerjasama antara pihak kedua dan ketiga, nah itu yang terjadi, namun demikian pasti kita dalami," imbuhnya.

Nurma membeberkan dalam laporan itu pihak pelapor turut menyertakan sejumlah barang bukti. Salah satunya, kuitansi kerja sama.

"Kuitansi kerjasama, ada kerjasama antara kedua belah pihak yang diserahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Kuitansi senilai Rp900 juta lebih kita terima untuk sementara ini," ujarnya.

Nurma menyampaikan saat ini laporan tersebut masih didalami oleh penyidik. Ke depannya, kata dia, penyidik bakal memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan.

"Pasti jelas kita memanggil siapa siapa saja yang terlibat dalam kasus ini. Itu yang pasti," ucap Nurma.

Sebelumnya, mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, melaporkan Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN terkait dugaan penggelapan dana sebesar Rp975.375.000.

Laporan itu teregister dengan nomor LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Kuasa hukum korban, Danna Harly menerangkan awalnya Ira telah bekerjasama dengan pihak yayasan dan SPPG Kalibata sejak Februari sampai Maret 2025. Pihak kliennya mengaku sudah memasak kurang lebih sebanyak 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

"Perselisihan ini terjadi pada Senin (24/3), dimana Ibu Ira mengetahui ternyata terdapat perbedaan anggaran untuk siswa-siswi PAUD, TK, RA atau SD," kata Danna, Selasa (15/4).

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan sebagian diubah menjadi Rp13 ribu.

Dinyatakan bahwa pihak yayasan telah mengetahui adanya perbedaan anggaran ini sebelum tanda tangan kontrak, yakni pada Desember 2024.

"Setelah ada pengurangan, hak kami sebagai mitra dapur masih dipotong sebesar Rp2.500. Jadi dari Rp15 ribu dipotong Rp2.500 menjadi Rp12.500 dan dari Rp13 ribu dipotong pula Rp2.500 setiap porsinya," katanya.

Terlebih, diketahui dari Badan Gizi Nasional (BGN) telah melakukan pembayaran kepada pihak yayasan sebesar Rp386.500.000.

Namun, ketika Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah berkata bahwa Ibu Ira kekurangan bayar sebesar Rp45.314.249 dengan dalil kebutuhan di lapangan.

Kemudian, saat ditagih untuk pencairan tahap dua, pihaknya mengaku tidak dibayarkan sama sekali oleh pihak yayasan. Pihaknya juga menyesalkan tindakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak ada keterbukaan informasi.

Dalam laporan ini, MBN disangkakan dugaan tindak pidana penipuan/perbuatan curang berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan/atau 372 KUHP.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara membantah pernyataan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) soal rumah subsidi untuk wartawan diberikan untuk membungkam pers.

Menurutnya, pemerintah hanya memprioritaskan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk program rumah subsidi. Wartawan termasuk salah satu profesi yang dinilai berpenghasilan rendah.

"Bukan dikasih, bayar kan? Memang terus kalau dapat rumah seperti itu (rumah subsidi), kalian (wartawan) terus mulutnya bungkam atas ketidakbenaran, ketidakadilan? Ya enggaklah. Saya percaya kalian akan tetap menyuarakan kebenaran," kata Ara saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu (16/4).

Ara tak masalah bila ada pihak yang memprotes seperti AJI. Menurutnya, itu juga bagian dari independensi wartawan.

Meski begitu, dia menegaskan tak ada niat membungkam wartawan. Dia memastikan program ini merupakan niat baik pemerintah membantu.

"Kan wartawan jadi ada kepastian. Apakah semua perusahaan media mampu memberikan, menyediakan rumah bagi wartawan? Enggak kan? Negara hadir membantu," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah menyediakan kuota 1.000 rumah subsidi khusus untuk wartawan. Keputusan dibuat setelah Ara rapat dengan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

Namun, kebijakan itu menuai kritik dari sejumlah asosiasi pekerja media antara lain AJI, Pewarta Foto Indonesia (PFI), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Mereka menilai kebijakan ini sebagai upaya membungkam kebebasan pers.

"Jika jurnalis mendapatkan rumah dari Komdigi, tidak bisa dielakkan kesan publik bahwa jurnalis sudah tidak kritis lagi. Maka sebaiknya program ini dihentikan saja, biarlah teman-teman mendapatkan kredit lewat jalur normal seperti lewat Tapera atau bank," kata Ketua Umum AJI Nany Afrida melalui keterangan tertulis, Selasa (15/4).

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana buka suara soal laporan dugaan penggelapan dana oleh Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilayangkan oleh mitra dapur di wilayah Kalibata.

Laporan tersebut menyebutkan mitra belum menerima pembayaran sebesar Rp975,3 juta, padahal disebut-sebut BGN telah menyalurkan sebagian dana ke yayasan terkait.

Dadan menjelaskan persoalan tersebut merupakan masalah internal antara mitra dan yayasan. Ia menyebut dana yang disalurkan oleh BGN masih dalam keadaan aman di rekening Yayasan MBG.

"Masalah internal mitra. Menurut keterangan, dana aman di rekening yayasan," ujar Dadan kepada CNNIndonesia.com, Rabu (16/4).

Terkait informasi BGN telah mencairkan dana sebesar Rp386,5 juta ke Yayasan MBG, Dadan tak secara langsung membenarkan maupun membantah angka tersebut.

Namun, ia menegaskan sistem pencairan dana melalui virtual account telah dilengkapi mekanisme pengamanan. Menurutnya, dana yang ada tak bisa dicairkan secara sepihak oleh yayasan tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang, yakni kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur MBG.

"Dana MBG di virtual account kan hanya bisa dicairkan dengan approval kepala SPPG," jelasnya.

Terkait kemungkinan langkah evaluasi atau penangguhan pencairan dana menyusul laporan polisi yang sudah dilayangkan oleh mitra, Dadan tidak menjelaskan secara rinci langkah pengawasan lanjutan dari BGN.

Ia hanya menegaskan penyelesaian soal pembayaran ke mitra merupakan urusan internal yang harus diselesaikan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

"Ini urusan internal mitra, solusi harus selesai di antara mereka," tegasnya.

Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari Yayasan MBG terkait tudingan penggelapan dana tersebut. Pihak mitra dapur yang melaporkan juga belum mengungkap secara terbuka detail kronologi maupun bukti pembayaran yang belum diterima.

Kasus ini bermula dari laporan Ira, mitra dapur Program MBG di Kalibata, Jakarta Selatan, yang mengaku belum menerima pembayaran sebesar Rp975.375.000 dari pihak yayasan.

Ira melalui kuasa hukumnya, Danna Harly, menyatakan kerja sama berlangsung selama Februari-Maret 2025, dengan total produksi lebih dari 65 ribu porsi makanan.

Dalam perjanjian awal, harga setiap porsi makanan disepakati sebesar Rp15 ribu. Namun di tengah pelaksanaan, Ira mendapati adanya perubahan harga secara sepihak menjadi Rp13 ribu, bahkan dipotong lagi Rp2.500 per porsi.

"Setelah ada pengurangan, hak kami sebagai mitra dapur masih dipotong sebesar Rp2.500," kata Danna.

Masalah semakin rumit ketika pihak yayasan menyebut Ira justru memiliki kekurangan bayar sebesar Rp45 juta. Padahal, menurut kuasa hukum, seluruh operasional mulai dari bahan baku, sewa tempat, peralatan dapur, hingga gaji juru masak ditanggung oleh Ira sendiri, tanpa ada dukungan dari yayasan.

Danna menyebut kliennya telah mengupayakan penyelesaian secara internal, termasuk menyampaikan somasi dan permintaan hak tagih ke Yayasan MBG serta konfirmasi ke BGN.

Namun, tidak ada kejelasan hingga akhirnya laporan dilayangkan ke Polres Metro Jakarta Selatan pada 10 April 2025 dengan dugaan penipuan dan penggelapan.

"Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeser pun hak dari Ibu Ira," kata Danna.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara meluruskan syarat gaji Rp14 juta untuk membeli rumah subsidi yang ramai dibahas masyarakat.

Ara menilai ada kesalahpahaman di masyarakat. Dia mengatakan syarat gaji Rp14 juta adalah batas maksimal pendapatan, bukan minimal.

"Batasan penghasilan saja. Jadi, yang kalian pahami itu, orang yang berpenghasilan Rp14 juta baru bisa beli rumah MBR, atau hingga Rp14 juta yang boleh? Berarti kebijakan saya prorakyat atau tidak?" kata Ara saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu (16/4).

Dia mengatakan rumah subsidi hanya boleh dibeli masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Aturan perundangan selama ini membatasi kategori MBR dengan gaji maksimal Rp7 juta per bulan untuk lajang, serta Rp8 juta per bulan bagi yang sudah berkeluarga.

Ara menilai aturan itu kurang adil. Dia berkata batas tersebut harus dinaikkan karena terlalu rendah.

"Kalau Rp7 juta, punya istri satu, anak dua, mau berapa nih? Kita tingkatkan dong, supaya kesempatan dapat rumah MBR makin banyak," ujarnya.

Ara menjelaskan rencana menaikkan bats gaji MBR itu masih dalam kajian. Dia akan berdiskusi dengan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas malam ini untuk merevisi aturan.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait mengusulkan pelonggaran syarat membeli rumah subsidi. Dia ingin batas maksimal gaji pembeli rumah subsidi dinaikkan menjadi Rp14 juta per bulan.

Kebijakan itu menimbulkan polemik di media sosial. Sebagian warganet mengira hanya orang bergaji minimal Rp14 juta yang boleh membeli rumah bersubsidi.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mencabut aturan soal Satuan Tugas (Satgas) Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 408/KPTS/M/2025 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/KPTS/M/2024 Tentang Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara, yang dirilis dalam situs resmi kementerian.

"Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/KPTS/M/2024 tentang Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," bunyi beleid yang diteken Dody pada 26 Maret lalu.

Namun, berdasarkan penelusuran CNNIndonesia.com, tidak ditemukan dokumen aturan tentang satgas pembangunan IKN yang dicabut Dody, yakni Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/KPTS/M/2024 Tentang Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN, dalam situs resmi kementerian.

Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN sendiri dibentuk oleh Menteri PUPR era Jokowi, Basuki Hadimuljono, pada 2021 lewat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1419/KPTS/M/2021 tentang Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN.

"Satgas IKN bertugas membantu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mengoordinasikan dan mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara dengan pendekatan keterpaduan, inovatif, dan tata kelola pemerintahan yang baik," bunyi putusan kedua beleid itu, dikutip Rabu (16/4).

Saat ini, jabatan Ketua Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN diisi oleh Danis H. Sumadilaga. Danis sebelumnya pernah menjabat Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR.

Mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, melaporkan Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN ke Kepolisian terkait dugaan penggelapan dana sebesar Rp975.375.000.

"Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeserpun hak dari Ibu Ira, selaku mitra dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata," kata kuasa hukum korban, Danna Harly kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

Danna mengatakan laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Dijelaskan bahwa pada awalnya Ira telah bekerjasama dengan pihak yayasan dan SPPG Kalibata sejak bulan Februari sampai Maret 2025. Pihaknya sudah memasak kurang lebih sebanyak 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

"Perselisihan ini terjadi pada Senin (24/3), dimana Ibu Ira mengetahui ternyata terdapat perbedaan anggaran untuk siswa-siswi PAUD, TK, RA atau SD," ungkapnya.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan sebagian diubah menjadi Rp13 ribu.

Dinyatakan bahwa pihak yayasan telah mengetahui adanya perbedaan anggaran ini sebelum tanda tangan kontrak, yakni pada Desember 2024.

"Setelah ada pengurangan, hak kami sebagai mitra dapur masih dipotong sebesar Rp2.500. Jadi dari Rp15 ribu dipotong 2.500 menjadi Rp12.500 dan dari Rp13 ribu dipotong pula Rp2.500 setiap porsinya," katanya.

Terlebih, diketahui dari Badan Gizi Nasional (BGN) telah melakukan pembayaran kepada pihak yayasan sebesar Rp386.500.000.

Ketika Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah berkata bahwa Ibu Ira kekurangan bayar sebesar Rp45.314.249 dengan dalil kebutuhan di lapangan.

Fakta di lapangannya, seluruh dana operasional dikeluarkan oleh Ibu Ira, mulai dari bahan pangan, sewa tempat, kendaraan, listrik, peralatan dapur dan juru masak. "Itu semua Ibu Ira yang membiayai," katanya.

Saat ditagih untuk pencairan tahap dua, pihaknya mengaku tidak dibayarkan sama sekali oleh pihak yayasan. Pihaknya juga menyesalkan tindakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak ada keterbukaan informasi.

Hingga akhirnya, pihaknya sepakat untuk mengakhiri menjadi mitra Program MBG di Kalibata dan melaporkan yayasan ke Kepolisian.

"Saya sudah somasi, sudah ajukan hak tagih dan sudah ke BGN untuk mengonfirmasi ini dan sampai sekarang belum ada. Maka dari itu kami sudah siapkan untuk langkah hukum baik gugatan maupun laporan polisi," katanya.

Atas perbuatannya, MBN disangkakan dugaan tindak pidana penipuan/perbuatan curang berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP Dan Atau 372 KUHP.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP, Maruarar Sirait mengatakan, Danantara mulai dikenal dan dipercaya investor internasional.

Ia menyebut tidak ada orang titipan tertentu dalam kepengurusan Danantara.

Maruarar mengatakan, salah satu hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto di Qatar, adalah kerja sama investasi.

Maruarar menyebut, Presiden Prabowo memaparkan visi misi Danantara, dan Emir Qatar tertarik untuk berinvestasi.

Ia menjelaskan, dalam kepengurusan Danantara tidak ada orang titipan, melainkan orang professional.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) membuka opsi melibatkan kantin sekolah dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tujuannya, agar semakin banyak siswa dapat menerima manfaat program.

Hal itu disampaikan Zulhas dalam pertemuan bersama Gubernur dan Bupati Jawa Timur di Graha Mandiri, Jakarta pada Senin (14/4).

"Itu bagus sekali masukkan dari Ibu Gubernur dan Bupati untuk mempercepat, itu diharapkan bisa hybrid," kata Zulhas.

Menurutnya, konsep hybrid bisa melibatkan kantin sekolah untuk program MBG. Hal ini diharapkan mampu memperluas cakupan dari program MBG.

"Jadi yang dapur dibangun selesai oke, yang belum ada dapurnya bisa hybrid. Artinya yang sekolah punya kantin, yang sekolah yang ngadain yang beri makan," tutur Zulhas.

Di kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan menyambut baik keterlibatan kantin sekolah dalam program tersebut. Terlebih, saat ini ada anggaran untuk mempercepat MBG secara masif.

Khofifah menilai, kantin sekolah dalam ekosistem MBG bisa menjadi dapur sehat.

"Jadi kalau ada hybrid, pada dasarnya sekolah-sekolah di Indonesia, di Jawa Timur juga, sangat banyak yang memiliki kantin. Nah kalau kemudian divisitasi kantin-kantin ini nambahin apa supaya masuk kategori dapurnya sehat," pungkas Khofifah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (PKP) akan memanggil bos Lippo Group John Riady pada pekan ini buntut kasus konsumen Meikarta yang tak kunjung menerima unit huniannya.

Ia mengatakan pemanggilan John Riady telah dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto.

"Saya sudah laporkan kepada presiden, presiden minta hak-hak rakyat harus dibela dan dikembalikan," katanya di sela-sela Halal Bihalal APINDO di Ayana Midplaza Jakarta, Senin (14/4).

Pria yang akrab disapa Ara itu mengatakan ia sejatinya telah meminta bertemu dengan John Riady. Namun belum bisa terlaksana karena bos Lippo Group itu sedang di luar negeri.

"Kemarin kan Pak John Riady WA (WhatsApp) saya, dia lagi di luar negeri, oke saya bilang saya tunda, tapi saya minta Anda (John Riady) datang," katanya.

Lebih lanjut Ara mengatakan memang banyak sekali pengaduan masyarakat terkait perumahan. Hal tersebut ia dengar dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Karena itu, Kementerian PKP meluncurkan layanan "911 BENAR-PKP" yang akan menerima pengaduan konsumen terkait perumahan.

"Kita serius kita membuat 911 Benar PKP, sehingga aduan-aduan itu bisa ditindaklanjuti," katanya.

Sebelumnya, proyek perumahan Meikarta menyita perhatian publik sejak 2016. Proyek ini dikenal karena promosinya yang masif di berbagai kanal iklan, termasuk media massa.

Namun seiring berjalannya Waktu pengembang tak bisa menepati janji kepada konsumen sesuai kesepakatan. Padahal, pengembang sudah menerima uang dari konsumen dalam bentuk tanda jadi, uang muka, bahkan angsuran kredit pemilikan apartemen (KPA) atau cash keras bertahap.

Kementerian PKP kini mulai memvalidasi berkas korban kasus perumahan Meikarta. Kementerian mempertemukan paguyuban konsumen Meikarta dengan pihak Lippo. Dalam pertemuan di Jakarta hari ini, PKP memfasilitasi pengecekan keabsahan dokumen para konsumen.

"Kami tidak mengkotak-kotakkan, baik itu dari paguyuban ataupun dari konsumen perorangan, kami tampung semuanya," kata Direktur Pembinaan Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (10/4).

Salah seorang perwakilan konsumen Meikarta, Yosafat Erland, mengatakan kerugian yang diterima para korban selama ini cukup besar.

"Kalau dari paguyuban itu totalnya, kalau semuanya hadir, itu 26 orang itu di Rp4,5 miliar," ucapnya.

Warga Perumahan Springhill Yume Lagoon kini memiliki pilihan transportasi baru yang lebih praktis dan nyaman. Kehadiran Shuttle Bus Springhill Yume Lagoon menjadi solusi mobilitas harian, sekaligus melengkapi fasilitas yang tersedia di kawasan hunian tersebut.

Shuttle bus ini akan beroperasi setiap hari, mulai pagi hingga malam, dengan rute yang cukup strategis: Springhill Yume Lagoon - Stasiun Cisauk - AEON Mall.

General Manager Sales Springhill Yume Lagoon, Cecep Andreas, menjelaskan bahwa tarif yang dikenakan cukup terjangkau, yakni Rp10.000 per perjalanan.

Saat ini, pihak pengelola menyiapkan satu unit armada terlebih dahulu, dan akan menambah armada seiring meningkatnya jumlah pengguna.

Cecep melanjutkan, Shuttle Bus yang merupakan Fasilitas perumahan ini hadir untuk membantu mobilitas warga Springhill Yume Lagoon memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat.

"Kami bertekad memberikan yang terbaik bagi seluruh penghuni Springhill Yume Lagoon," kata Cecep.

Untuk kenyamanan dan kemudahan pembayaran, pengguna dapat melakukan transaksi menggunakan sistem QRIS.

Adapun titik penjemputan disediakan di tiga lokasi, yakni di Masjid Alyauma Aqmaltu, Club House dan Gate Blok C perumahan Springhill Yume Lagoon.

Berada di kawasan Cisauk, Tangerang, Springhill Yume Lagoon menawarkan hunian dua lantai dengan pemandangan danau yang asri dan menenangkan. Lokasinya strategis karena dekat dengan Serpong, serta dibanderol dengan harga mulai dari Rp600 jutaan.

Mengusung desain modern dan minimalis khas Jepang, kawasan ini dilengkapi berbagai fasilitas premium untuk kenyamanan para penghuni.

Dikembangkan oleh Springhill Group (Indonesia) dan Hankyu Hanshin Properties Corp (Jepang), proyek tersebut berdiri di atas lahan 15 hektare dan telah meraih penghargaan Highly Commended Best Eco-Friendly Housing Development dari PropertyGuru Indonesia Awards.

HadirkanFasilitasBerkualitas

Cecep melanjutkan, fasilitas Shuttle Bus, Club House, Gym, kolam renang view danau, dan masjid dapat menambah kenyamanan bagi warga sehingga perumahan tersebut pun semakin siap untuk dihuni.

"Kami optimistis, fasilitas ini akan menarik minat lebih banyak orang untuk tinggal dan berinvestasi di Springhill Yume Lagoon," kata Cecep.

Springhill Yume Lagoon saat ini menawarkan unit hunian type baru bertajuk "New Sakura". Hunian dua lantai dengan desain modern estetik ini dilengkapi berbagai promo menarik, seperti bebas PPN, gratis sertifikat hak milik (SHM), dan hemat hingga 20 persen dengan booking fee hanya Rp10 juta.

"Unit ini sudah siap huni. Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Marketing Gallery melalui WhatsApp di 0821-8088-8880 atau mengunjungi situs sylagoon.com," kata Cecep.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang menyebut adanya limbah medis bercampur limbah domestik di area permukiman warga Desa Karangligar terjadi karena kelalaian rumah sakit.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Karawang Iwan Ridwan menyampaikan pihaknya telah melakukan verifikasi lapangan atas temuan limbah medis di area pemukiman warga itu.

Ia mengatakan sesuai dengan hasil verifikasi lapangan, ditemukan limbah medis bercampur limbah domestik yang diduga berasal dari dua rumah sakit swasta di Karawang, yakni Rumah Sakit Bayukarta dan Rumah Sakit Hermina.

"Kami menemukan limbah medis yang tersimpan di dalam kantong sampah berwarna hitam. Ini kelalaian, karena seharusnya limbah medis itu berada di kantong plastik (berwarna) kuning dan tidak boleh tercampur dengan limbah domestik," ujar Iwan di Karawang, dilansir Antara, Sabtu (12/4).

Iwan mengatakan limbah medis itu tidak dikelola dengan benar. Pihak rumah sakit diduga telah lalai dalam melakukan pengelolaan limbah medis.

Ia berpendapat tidak mungkin pihak ketiga pengelola sampah yang mencampur limbah medis dengan limbah domestik. Sebab di tingkat rumah sakitnya sudah ada perbedaan warna kantong plastik untuk menampung limbah medis dan limbah domestik.

"Jadi ini dugaan kelalaian dari rumah sakit," katanya.

Ia menerangkan di dalam tumpukan limbah medis ditemukan identifikasi dua rumah sakit, yakni Rumah Sakit Bayukarta dan Rumah Sakit Hermina.

Untuk jenis limbah medis yang ditemukan menumpuk di area pemukiman Desa Karangligar itu di antaranya jarum, alat suntik, infus, serta botol-botol plastik.

"Kami telah memanggil pihak rumah sakit (RS Bayukarta dan RS Hermina) pada Kamis (10/4) untuk dimintai keterangan awal," ucap dia.

Soal sanksi limbah medis, Iwan menyampaikan bahwa pemberian sanksi masih menunggu hasil penyelidikan kepolisian.

"Kami tunggu dulu hasil penyelidikan dari pihak kepolisian sebelum memutuskan sanksi yang akan diberikan," katanya.

Sementara itu, Asisten Daerah I Pemkab Karawang Wawan Setiawan mengatakan dalam permasalahan temuan limbah medis, Pemkab Karawang memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif.

Sanksi ini dilakukan melalui tahapan, mulai dari sanksi teguran tertulis hingga pencabutan izin operasional.

"Sanksi dari Pemkab itu berupa sanksi administratif, dan ada tahapannya. Kalau untuk pidana, itu ranahnya pihak kepolisian," kata Wawan.

IDSurvey menyatakan komitmennya dan siap mendukung penuh kesuksesan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Komitmen ini sebagai bentuk dukungan terhadap program prioritas nasional di bidang ketahanan pangan dan perbaikan gizi yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diimplementasikan melalui Badan Gizi Nasional (BGN).

VP Sekretaris Perusahaan IDSurvey, Tony Andrianto mengatakan, IDSurvey sebagai holding BUMN yang membawahi PT Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia, siap mengerahkan seluruh sumber daya dan keahliannya dalam bidang survei, inspeksi, dan pengujian untuk menjamin mutu pelaksanaan program ini.

Tony menegaskan komitmen lembaganya dalam memastikan kualitas makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memenuhi standar, terutama dari sisi kehalalan dengan menggandeng Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

"Sebagai lembaga sertifikasi yang berpengalaman dalam pengujian dan standarisasi, IDSurvey berkomitmen untuk mendukung keberhasilan program Makan Bergizi Gratis dengan menghadirkan layanan pemastian yang kredibel dan terpercaya," ujar Tony.

Sucofindo sendiri telah diakui sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) utama oleh BPJPH sejak 17 Februari 2023. Mengacu pada standar ISO 17065, Sucofindo memiliki cakupan kerja nasional dan internasional serta didukung oleh 130 auditor halal bersertifikasi BNSP yang tersebar di 28 kantor cabang.

Lingkup kegiatan sertifikasi halal Sucofindo meliputi produk makanan, minuman, kosmetik, produk kimiawi, produk rekayasa genetika, barang gunaan, jasa penyembelihan, jasa pengolahan, jasa penyimpanan, jasa pengemasan, jasa pendistribusian, jasa penjualan, dan jasa penyajian.

Sebagai LPH, Sucofindo juga telah memiliki sertifikasi ISO 37001 untuk sistem manajemen anti-penyuapan dan laboratorium pengujian berstandar ISO 17025.

Sementara itu, PT Surveyor Indonesia memperkuat langkah ini dengan 31 auditor halal yang terdaftar di BPJPH. Sebagai lembaga jasa survei independen, IDSurvey akan terlibat dalam sertifikasi dan konsultasi hazard analysis and critical control points (HACCP) serta memastikan kehalalan produk.

"Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh manfaat dari makanan yang tidak hanya bergizi, tetapi juga terjamin kualitasnya," pungkas Tony.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, mengungkapkan pihaknya akan menggandeng lembaga-lembaga sertifikasi, di antaranya IDSurvey dan BPJPH untuk berperan dalam proses akreditasi program MBG.

Dalam upaya ini, BGN bekerja sama dengan Kantor Akreditasi Nasional (KAN) untuk menyusun skema akreditasi yang akan mencakup berbagai aspek penting, termasuk sarana prasarana, keamanan pangan, sertifikasi halal, dan proses bisnis.

"Lembaga sertifikasi, termasuk IDSurvey, ditunjuk untuk mengawasi implementasi standar tersebut guna menjaga kualitas dan keamanan pangan dalam program MBG," tutur Dadan, Selasa (11/3) lalu.

Proses akreditasi akan dilakukan setelah jumlah SPPG mencapai 2.000 unit, yang mencakup layanan bagi sekitar 6 juta orang hingga Agustus 2025. Setelah itu, hasil akreditasi akan diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu unggul, baik sekali, dan baik.