Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN) Tigor Pangaribuan mengatakan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpeluang membuka 90 ribu lapangan kerja di 30 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) seluruh provinsi.

"Jadi tadi kepala unit (SPPG) itu ada 30 ribu yang bekerja, otomatis sudah kita rekrut 30 ribu Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) di Indonesia untuk jadi kepala," kata Tigor dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (13/5).

"Jadi 90 ribu lapangan pekerjaan terbuka buat sarjana-sarjana kita yangfresh graduate(lulusan baru)," katanya menambahkan, melansir Antara.

Ia menjelaskan, dalam struktural SPPG, ada tiga lulusan sarjana yang dibutuhkan untuk mengisi posisi sebagai kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan.

"Ini generasi milenial mungkin ada yang belum tahu informasinya, bahwa di SPPG itu akan ada tiga sarjana yang bekerja. Ada ahli gizi yang pasti didampingi akuntan, harus sarjana juga, usia kira-kira 22-30 tahun yang kita cari," ujar dia.

Selain membuka lapangan kerja, menurut dia, Program MBG yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto juga bakal menggerakkan perekonomian nasional.

"Ini [Program MBG] memacu perputaran ekonomi di setiap satuan pelayanan karena membuka lapangan pekerjaan dan peluang untuk membeli bahan pertanian di desa-desa, kemudian juga membuat para pelaku pertanian jadi lebih semangat," ucapnya.

Hingga saat ini, sudah terbentuk 1.295 SPPG di 38 provinsi. Apabila Program MBG telah berjalan penuh maka dibutuhkan 30.000 SPPG untuk mencapai target 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2025.

Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut mekanisme tambahan anggaran untuk program MBG sebesar Rp50 triliun sedang disusun dalam peraturan presiden (perpres).

"Kita lagi membuat mekanismenya dulu ya, makanya ada percepatan-percepatan, kalau ada percepatan kan butuh anggaran," kata Dadan dalam pembahasan rancangan Perpres tentang Tata Kelola MBG.

Ia menegaskan anggaran untuk Program MBG sudah dijamin oleh pemerintah, namun untuk penambahannya tergantung kapan percepatan Program MBG akan dilakukan.

"Hanya nanti berapa yang akan kita jaminkan, sangat tergantung dari percepatan itu kapan dilakukan," ujarnya.

Siswa yang mengalami keracunan usai menyantap makan bergizi gratis (MBG) di Kota Bogor, Jawa Barat, bertambah. Terbaru, dari yang sebelumnya berjumlah 210, kini total ada 223 siswa dari TK hingga SMA yang mengalami keracunan.

"Korban yang terdata hari ini sebanyak 9 orang, sehingga total korban menjadi 223 orang," kata kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Sri Nowo Retno, mengutip detikcom, Selasa (13/5).

Data tersebut tercatat hingga hari Senin (12/5) kemarin, berdasarkan penyelidikan epidemiologi lanjutan terhadap 13 sekolah. Sebanyak lima orang menjalani rawat inap dan empat orang lainnya menjalani rawat jalan.

"Kemudian terdapat laporan 27 orang yang sudah selesai rawat inap, sehingga jumlah total yang masih berada di RS (rumah sakit) sebagai pasien rawat inap sebanyak 18 orang," ungkapnya.

Sri Nowo menyebut data tersebut masih bisa bertambah seiring dengan penambahan pendataan. Sri merinci, dari 223 yang keracunan, sebanyak 45 orang menjalani rawat inap, 49 rawat jalan, dan 129 mengalami keluhan ringan.

"Dinas Kesehatan terus berkoordinasi dengan sekolah-sekolah yang terpapar jika ada penambahan kasus dan koordinasi dengan rumah sakit untuk penanganan pasien dengan baik," jelasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Bogor menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) buntut ratusan siswa mengalami keracunan usai menyantap MBG. Pemkot meminta siswa yang terdampak untuk segera berobat ke rumah sakit.

"Atas kejadian ini, Pemkot Bogor telah menetapkan status KLB. Jumat itu kita tetapkan KLB supaya siapa pun yang terdampak, terindikasi keracunan silakan berobat ke rumah sakit," kata Wali Kota Bogor Dedie A Rachim.

Penetapan KLB, kata Dedie, diperlukan untuk menindaklanjuti penanganan korban keracunan. Dia menyebut biaya pengobatan gratis.

Baca berita lengkapnya di sini.

Badan Gizi Nasional (BGN) menegur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyusul kasus keracunan makan bergizi gratis (MBG) di Kota Bogor, Jawa Barat.

"Jika terjadi seperti ini, kami itu biasa langsung ambil tindakan," kata Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan dalam rilis resmi, Senin (12/5).

"Satu, cek sampel makanannya. Benar enggak, ini valid enggak? Memang benar dari makanannya gitu kan. Sampel makanan selalu ada. Kalau memang valid itu sampel makanan. Misalnya, ada tongkol yang kurang baik, maka kami melakukan teguran keras kepada Satuan Pelayanan," tuturnya.

Tigor menyebut korban keracunan diberikan asuransi untuk membayar biaya kesehatan. Ia mengklaim bakal bekerja sama dengan Puskesmas untuk menanggung seluruh biaya pengobatan korban.

Tigor mengatakan pihaknya akan memberi pelatihan lagi kepada SPPG terkait. Ini terutama untuk bagian penjamah makanan sehingga harapannya bisa mencegah kasus keracunan susulan.

Selain itu, kata Tigor, BGN juga bakal menyetop pemasok bahan makanan apabila ditemukan ketidaksegaran atau kejanggalan lainnya.

"Penjamah makanannya yang dia kurang waspada dalam membeli bahan makanan. Membeli bahan makanan kan itu dengan supplier ya. Nah, dia harus cek supplier itu dari mana dia dapatnya," jelas Tigor.

"Kalau sumbernya itu dari bahan makanan, jadi bahan makanannya harus kita cek dari mana asal supplier-nya. Begitu kita tahu supplier-nya, maka kita akan berikan teguran ke supplier tersebut. Kalau dia tidak ada perbaikan, kita setop supplier tersebut," ujarnya.

Terpisah, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengungkapkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Labkesda Kota Bogor. Ia menyebut ditemukan dua jenis bakteri penyebab keracunan, yaitu Escherichia coli (E.coli) dan Salmonella.

Dua jenis bakteri itu terdeteksi pada menu telur ceplok berbumbu barbekyu serta tumis tahu toge, yakni dua hidangan yang disediakan SPPG Bina Insani. Menu itu disajikan kepada 210 siswa yang kemudian mengalami gejala keracunan.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengungkapkan hasil pemeriksaan laboratorium terkait insiden keracunan massal yang menimpa ratusan siswa penerima program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan oleh Labkesda Kota Bogor, ditemukan dua jenis bakteri penyebab keracunan, yakni Escherichia coli (E.coli) dan Salmonella.

"Dari hasil pemeriksaan lab yang sudah kita lakukan kurang lebih hampir 4 hari terakhir, hasilnya menunjukkan bahwa beberapa bahan (makanan) itu ternyata mengandung bakteri E.coli dan Salmonella," kata Dedie dalam konferensi pers mengutip detikcom, Senin (12/5).

Dua jenis bakteri tersebut terdeteksi pada menu telur ceplok berbumbu barbekyu dan tumis tahu toge, dua hidangan yang disediakan oleh penyedia makanan SPPG Bina Insani. Menu inilah yang disajikan kepada 210 siswa yang kemudian mengalami gejala keracunan.

"Intinya bakteri ini datang dari ceplok telor yang dikasih bumbu barbekyu. Kemudian yang kedua ada tumis tahu dan toge yang juga terindikasi mengandung salmonella," lanjut Dedie.

Lebih lanjut, Dedie mengungkapkan bahwa telur ceplok dengan bumbu barbekyu itu diketahui dimasak pada malam hari dan baru diberikan kepada siswa keesokan siangnya. Waktu penyimpanan yang panjang tanpa penanganan higienis diduga menjadi salah satu faktor berkembangnya bakteri berbahaya tersebut.

"Yang pertama dari ceplok telor yang pakai bumbu barbekyu. Menurut data yang kita peroleh, memasaknya itu kurang lebih di malam harinya dan kemudian didistribusikannya siang hari," jelasnya.

Selain makanan, sampel air dan pemeriksaan langsung terhadap tubuh korban juga telah dilakukan, namun hasilnya belum tersedia karena masih dalam proses lebih lanjut.

Dedie menegaskan bahwa kejadian ini tidak bisa dianggap ringan. Ia meminta semua pihak terkait untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) penyediaan makanan agar kejadian serupa tidak terulang.

"Jadi jangan kemudian dianggap sepele, karena ini betul-betul kalau menurut kami ini sesuatu yang sangat serius. Mengingat pada saat anak-anak terdampak keracunan makanan, maka pemerintah Kota Bogor harus ikut serta terlibat, terutama di dalam penanganan medisnya," tegasnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo, merinci total 210 orang yang mengalami gejala keracunan berasal dari delapan sekolah yang menerima MBG dari penyedia yang sama. Dari jumlah tersebut, 34 orang masih menjalani perawatan di rumah sakit.

"Sebaran kasus berdasarkan sekolah, berasal dari delapan sekolah yang telah melaporkan kejadian. Kemudian dari 210 orang itu rinciannya 34 orang menjalani rawat inap, 47 orang menjalani rawat jalan, dan 129 orang mengalami keluhan ringan," ujar Sri.

Baca berita lengkapnya di sini.

Jumlah korban keracunan diduga akibat mengkonsumsi makan bergizi gratis (MBG) di Kota Bogor bertambah jadi 210 orang berdasarkan perkembangan kasus hingga 9 Mei 2025.

"Total perkembangan kasus dugaan keracunan makanan dari tanggal 7-9 Mei 2025, secara kumulatif total korban yang tercatat sebanyak 210 orang," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo Retno dalam keterangan tertulis, Minggu (11/5).

Sri Nowo menyebutkan 210 orang yang diduga keracunan berasal dari delapan sekolah. Mereka mendapat MBG dari satu SPPG yang sama.

Dari jumlah tersebut ada 34 orang yang masih menjalani perawatan medis di rumah sakit.

"Sebaran kasus berdasarkan sekolah, berasal dari delapan sekolah yang telah melaporkan kejadian. Kemudian dari 210 orang itu rinciannya 34 orang menjalani rawat inap, 47 orang menjalani rawat jalan, dan 129 orang mengalami keluhan ringan," ujar Sri Nowo.

Dinas Kesehatan masih melakukan investigasi epidemiologis untuk mencari sumber keracunan, serta berkoordinasi dengan pihak sekolah dan instansi terkait dalam upaya penanganan, pengambilan sampel. Hingga saat ini, hasil uji laboratorium sampel makanan belum diumumkan.

"Pengujian berbagai sampel yang telah didapatkan dilakukan secara mikrobiologi dilakukan di labkesda Kota Bogor. Meliputi empat tahap pengujian yaitu, Pra pengayaan, Pengayaan Selektif, Plating Out dan Konfirmasi," kata Sri Nowo.

"Kalau sudah ada hasilnya nanti diinfokan selanjutnya," ujarnya.

Sebelumnya, ada 171 siswa dari TK, SD, dan SMP di Kota Bogor, Jawa Barat, mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Kasus keracunan ini langsung diselidiki oleh Badan Gizi Nasional. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut pihaknya juga tengah menunggu hasil uji sampel. 

"Sumber masalah dalam pendalaman," ujar  kepada wartawan, Sabtu (10/5).

Baca selengkapnya di sini...

Deputi Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN) Tigor Pangaribuan mengatakan pihaknya saat ini masih menyusun skema jaminan asuransi untuk kasus keracunan dan kecelakaan terkait program makan bergizi gratis (MBG).

Tigor menjelaskan BGN berencana menambah biaya operasional agar bisa dialokasikan untuk asuransi. Namun, pihaknya masih menghitung besaran biaya asuransi yang proporsional untuk setiap pelaksana program."Di dalam biaya operasional itu kan kami berikan porsi biaya untuk pembiayaan karyawan, ada pembayaran listrik, air, gas," ujar Tigor di Jakarta Pusat, Sabtu (10/5)."Kami akan tambahkan porsi dari sana sekaligus juga untuk cover biaya asuransi. Nah, tentu kita harus hitung bersama-sama dengan perusahaan asuransi, sewajarnya berapa?" sambungnya.

Tigor mengaku pihaknya sudah dihubungi beberapa perusahaan asuransi yang tertarik untuk bermitra dalam program MBG. Mereka juga telah mengirim proposal, dan saat ini sedang ditinjau BGN.Setelah itu, BGN akan memutuskan perusahaan asuransi yang paling tepat dan besaran yang akan dialokasikan untuk jaminan tersebut. Asuransi itu pun akan disalurkan ke dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Memang ada beberapa perusahaan asuransi sudah datang ke kami. Saat ini kami dalam proses review proposal-proposal dari perusahaan asuransi mana yang paling tepat," ujarnya."Nanti begitu sudah selesai, kami sudah oke dengan ketentuannya, nanti akan diluncurkan ke dalam konteks perjanjian dengan seluruh SPPG," sambung Tigor.

Wacana penerapan perlindungan asuransi untuk MBG itu pertama kali diungkapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK menjelaskan rencana itu setelah mendapati insiden keracunan makanan yang diduga terkait dengan distribusi MBG.Skema asuransi ini dirancang untuk melindungi baik penerima manfaat maupun para pelaksana program dari berbagai risiko yang mungkin terjadi di lapangan.Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menjelaskan risiko seperti keracunan dan kecelakaan kerja tengah dibahas untuk dimasukkan dalam cakupan pertanggungan."Beberapa risiko yang mungkin bisa di-support oleh asuransi yaitu pertama risiko keracunan bagi para penerima MBG, anak sekolah, balita, ibu hamil, menyusui," ujarnya dalam konferensi pers RDK OJK, Jakarta, Jumat (9/5).

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengusulkan agar kementerian dan lembaga terkait menggelar rapat intensif secara maraton untuk merampungkan regulasi percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Percepatan tersebut dilakukan agar MBG dapat segera menjangkau seluruh sasaran penerima sebanyak 82,9 juta orang.

Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi (rakor) terkait evaluasi dan tindak lanjut teknis pelaksanaan program MBG. Ia mengatakan perlu perbaikan tata kelola program MBG agar lebih efektif dan efisien, mengingat target penerima manfaat program mencapai 82,9 juta orang.

Dia menyoroti meskipun program telah berjalan cukup baik sejauh ini, tetap ada catatan penting, terutama terkait dengan insiden-insiden yang harus dihindari di masa mendatang, seperti kasus keracunan yang belakangan marak terjadi.

"Ini rakor mengenai makan bergizi gratis atau MBG. Tentu yang pertama kita melakukan evaluasi yang selama ini sudah berjalan baik tapi ada catatan-catatan kecil yang sudah disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (Dadan Hindayana) yang akan berusaha keras untuk tidak ada accident seperti satu orang-dua orang dari 3,4 juta (penerima)," ujarnya di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5).

Menurutnya, tata kelola program perlu disempurnakan agar percepatan dapat dilakukan secara lebih terukur.

Untuk itu, ia menyarankan agar proses perumusan peraturan presiden (perpres) atau instruksi presiden (inpres) yang menjadi dasar hukum pelaksanaan program dilakukan dengan diskusi mendalam dan tidak terburu-buru.

"Itu hasilnya seperti ini, kemudian akan ada pembahasan mengenai perpres. Jadi kesimpulannya kita memutuskan agar ada tim dari kementerian terkait, memang enggak bisa satu jam-dua jam. Mungkin perlu waktu, enggak apa-apa konsinyering atau sering mungkin dua hari-tiga hari enggak apa-apa, sampai tuntas," tambah Zulhas.

Ia menekankan pentingnya merinci target penerima program secara detail, termasuk jumlah sekolah yang terlibat, serta kebutuhan logistik dan sumber daya pendukung lainnya. Setelah draft regulasi dirampungkan, rapat lanjutan akan digelar untuk mengambil keputusan final.

Sementara itu, Dadan Hindayana menjelaskan alasan mengapa aturan terkait program MBG belum diterbitkan meski sudah berjalan sejak Januari 2025. Ia menjelaskan proses kerja dan evaluasi lapangan justru menjadi dasar penting dalam penyusunan regulasi yang tepat.

"Ya namanya kan begini. Kita ini kan harus bekerja, berjalan. Kemudian melihat setelah dijalankan itu. Awalnya orang berpikir ini tidak akan jalan. Sebenarnya setelah jalan, ini harus lebih cepat lagi," ujar Dadan.

Ia mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto secara langsung sering menyampaikan keprihatinannya karena masih banyak masyarakat yang belum terjangkau oleh program MBG. Hal ini, menurutnya, menjadi dorongan untuk mempercepat perluasan cakupan program.

"Karena banyak.. Pak Presiden itu setiap kali ke daerah, beliau merasa miris karena lebih banyak yang belum bisa terima dibanding yang terimanya. Makanya kita membutuhkan percepatan seperti ini," ucap Dadan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan didukung perlindungan asuransi.

Hal itu menyusul sejumlah insiden keracunan makanan yang diduga terkait dengan distribusi makanan dalam program tersebut.

Skema asuransi ini dirancang untuk melindungi baik penerima manfaat maupun para pelaksana program dari berbagai risiko yang mungkin terjadi di lapangan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menjelaskan risiko seperti keracunan dan kecelakaan kerja tengah dibahas untuk dimasukkan dalam cakupan pertanggungan.

"Beberapa risiko yang mungkin bisa disupport oleh asuransi yaitu pertama risiko keracunan bagi para penerima MBG, anak sekolah, balita, ibu hamil, menyusui," ujarnya dalam konferensi pers RDK OJK, Jumat (9/5).

Ia mengatakan OJK bersama asosiasi industri asuransi seperti Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) tengah menyusun proposal awal yang akan menjadi dasar bagi keterlibatan industri dalam mendukung program MBG.

Penyusunan ini juga merupakan bagian dari kebijakan OJK dalam mendorong industri asuransi untuk berperan aktif dalam program-program pemerintah.

"Saat ini asosiasi industri dari AAJI maupun AAUI sedang menyusun proposal awal bagaimana industri asuransi dapat mendukung program pemerintah termasuk program untuk MBG, Makan Bergizi Gratis," ujar Ogi.

Risiko-risiko yang telah diidentifikasi meliputi berbagai tahap dalam pelaksanaan MBG, mulai dari penyediaan bahan baku, pengolahan, distribusi, hingga konsumsi.

Selain penerima manfaat, perlindungan juga dirancang untuk mencakup pihak penyelenggara, seperti Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) serta pekerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat langsung di lapangan.

Dalam pembahasan bersama asosiasi, OJK juga memperhitungkan nilai pertanggungan dan besaran premi yang akan diberlakukan.

Tujuannya adalah agar premi yang dikenakan tetap terjangkau namun tetap mampu memberikan perlindungan atas risiko-risiko utama yang muncul dari program ini.

"Kami sedang berkoordinasi dengan asosiasi dan menyampaikan proposal untuk dukungan industri asuransi kepada program MBG dan tentunya nanti kita akan membicarakan masalah besarnya pertanggungan atau santunan yang diberikan dan premi yang harus dibayarkan," jelas Ogi.

"Tapi kami ingin memastikan bahwa besarnya premi, karena ini menyeluruh, mungkin tidak terlalu besar sehingga bisa memenuhi harapan bagi risiko-risiko untuk keracunan makanan ataupun kecelakaan kerja," imbuhnya.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengakui adanya banyak catatan evaluasi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto beberapa bulan belakangan ini.

Hal ini disampaikannya dalam rapat koordinasi (rakor) bersama sejumlah kementerian dan lembaga. Rakor dilakukan menyusul mencuatnya sejumlah kasus keracunan massal siswa di berbagai daerah buntut pelaksanaan MBG.

Zulhas menyatakan di luar kasus keracunan massal, secara umum program MBG telah berjalan cukup baik. Namun katanya, tetap ada hal-hal kecil yang perlu dievaluasi supaya ke depan program itu bisa berjalan makin sempurna.

Ia merujuk pada laporan dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang menyoroti adanya insiden siswa yang mengalami keracunan meski jumlahnya relatif kecil dibanding total penerima manfaat.

"Yang pertama kita melakukan evaluasi yang selama ini sudah berjalan baik, tapi ada catatan-catatan kecil yang sudah disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional yang akan berusaha keras untuk tidak ada accident seperti satu orang-dua orang dari 3,4 juta (penerima)," ujar Zulhas usai rakor di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5).

Menurutnya, meskipun persentase kejadian sangat kecil, yang disebutkan sekitar "0,00 sekian persen", pemerintah tetap menargetkan tidak ada insiden serupa ke depan.

"Ini kita evaluasi dan akan bekerja keras agar tidak terjadi, walaupun secara persentase sangat kecil," tegasnya.

Selain evaluasi atas insiden, Zulhas juga menekankan pentingnya penyempurnaan tata kelola program. Ia menilai karena skala program ini sangat besar dan mencakup banyak sekolah, perlu ada perbaikan berkelanjutan dari sisi personal, organisasi, dan sistem pelaksanaan.

"Terus-menerus akan kita sempurnakan tata kelolanya. Itu karena melibatkan begitu besar pekerjaan harus terus-menerus memang disempurnakan. Personalnya, organisasinya, sistemnya," jelasnya.

Ia juga menyinggung perlunya percepatan pelaksanaan program. Hingga kini, penerima manfaat MBG baru mencapai 3,4 juta siswa, jauh dari target total sebesar 82,9 juta.

"Jadi perlu ada akselerasi percepatan. Nah, ini saling terkait. Tata kelola yang diperbaiki, zero insiden itu semua terkait untuk mencapai pengguna manfaat 82,9 juta," ucap Zulhas.

Zulhas menegaskan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian besar terhadap pemerataan manfaat program ini, terutama di wilayah tertinggal, terluar, dan termiskin (3T). Ia menilai tidak adil jika satu sekolah sudah mendapatkan makan gratis, sementara sekolah di sebelahnya belum kebagian.

"Karena kalau satu sudah makan, yang sebelahnya belum itu kan bertanya, Pak Presiden, 'sebelah kok sudah makan, kami sebenarnya belum kebagian'. Apalagi kalau untuk daerah-daerah tertentu, seperti tertinggal, terluar, termiskin. Kalau satu dapat, yang lain enggak dapat itu kan dia merasa 'kok kami dibedakan?' Itu buat Bapak Presiden itu berat sekali," ungkapnya.

Sebagai langkah lanjutan, pemerintah berencana membentuk tim lintas kementerian untuk merumuskan aturan yang lebih solid, termasuk kemungkinan penerbitan peraturan presiden (perpres) atau instruksi presiden (inpres) yang mengatur teknis dan percepatan pelaksanaan MBG.

"Nanti para eselon 1 kementerian terkait, ini kan harus didukung oleh seluruh stakeholder. Ini program utama, tidak hanya MBG," jelas Zulhas.

Sebelumnya, program MBG mendapat sorotan publik setelah terjadi sejumlah kasus keracunan siswa di berbagai daerah, seperti Cianjur, Tasikmalaya, Bandung, Karanganyar, dan Bombana.

Dugaan sementara menyebut kualitas bahan makanan, pengolahan, dan distribusi yang kurang higienis sebagai penyebabnya.

Jumlah siswa di Kota Bogor, Jawa Barat yang mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bertambah.

Berdasarkan data terbaru, tercatat sebanyak 171 siswa mengalami keracunan, sebelumnya tercatat jumlah korban diduga keracunan 36 orang.

"Korban baru yang terdata hari ini sebanyak 135 orang, sehingga total korban menjadi 171 orang," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo Retno seperti dikutip Detik, Kamis (8/5).

Dinas Kesehatan Kota Bogor, menurut Retno, juga telah berkoordinasi dengan sekolah jika terdapat penambahan kasus lagi. Dinkes Kota Bogor juga berkoordinasi dengan RS apabila ada laporan penambahan kasus.

"Dengan rincian 22 orang menjalani rawat inap, 29 orang menjalani rawat jalan, dan 120 orang mengalami keluhan ringan," tuturnya.

Lebih lanjut, Retno mengatakan, data tersebut berasal dari 13 sekolah di Kota Bogor.

Menurut Retno, Pemerintah Kota Bogor telah melakukan penyelidikan epidemiologi (PE) lanjutan pada 13 sekolah bersama dengan puskesmas, serta berkoordinasi dengan rumah sakit (RS) tentang pengambilan sampel dari muntahan pasien yang dirawat inap.

"Selanjutnya berkoordinasi dengan Labkesda untuk pemeriksaan sampel muntahan pasien, melakukan pengambilan sampel air minum isi ulang sebanyak dua liter, mengambil sampel usap tray sebanyak satu buah, sampel usap wadah makanan sebanyak satu buah, dan sampel usap dubur penjamah makanan sebanyak dua orang," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 36 siswa SD dan SMP di Tanah Sareal, Kota Bogor mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan program MBG yang diproduksi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bina Insani Tanah Sareal.

Wali Kota Bogor Dedie A Rachim meminta Dinas Kesehatan menguji sampel sisa makanan hingga tempat makanan yang digunakan para pelajar.

"Saya menugaskan Kadinkes untuk melihat sample dari bahan bahan bakunya, kemudian juga sample sisa makanan dan juga muntahan. Tetapi juga kita kadang kadang harus juga memperhatikan kebersihan dari omprengnya (tempat makanan)," kata Dedie, Rabu (7/5).

Dedie mengatakan, peristiwa tersebut sudah termasuk kejadian luar biasa (KLB).

"Yang pasti kami merasa prihatin dengan kejadian KLB, kejadian luar biasa. Keracunan yang menimpa anak anak siswa di lingkungan Tanahsareal, sumbernya dari SPPG Bina Insani yang tentunya kita harus lihat lebih mendalam," ujarnya.

Baca berita selengkapnya di sini.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana melontarkan usul agar restoran atau lapangan futsal yang tak laku diubah menjadi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur makan bergizi gratis (MBG).

"Saya lihat mungkin ada restoran yang nganggur gitu yang sudah tidak laku, ubah aja di sektor pelayanan. Jadi enggak usah enggak usah bangun semuanya baru seperti ini tapi bisa mengubah fungsi restoran, kafe," ujar Dadan usai peresmian operasional dapur MBG di Sleman, DIY bersama Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimmin Iskandar alias Cak Imin, Kamis (8/5).

Kata Dadan, usulnya ini bukan hal baru. Dia mengklaim sudah banyak orang yang merelakan rumahnya di Jakarta dijadikan dapur MBG ketimbang nganggur tak terpakai.

"Atau kalau ada lapangan futsal yang sekarang sudah tidak digunakan karena orang tidak lagi main futsal tetapi main mini soccer ubah aja jadi satu pelayanan untuk makan bergizi," ucapnya.

Usul Dadan ini berkaitan dengan upaya pemerintah yang mendorong lebih banyak lagi BUMDes atau masyarakat berpartisipasi mendirikan dapur MBG.

"Dan di Sleman ini dalam hitungan kami harus ada 111 ya, jadi kalau dibangun 15 itu baru sekitar 10 persen. Masih belum mencapai 50 persen baru 10 persen jadi harus masih harus bangun lagi yang lain," ucapnya.

Ia menjelaskan, program MBG gagasan Presiden Prabowo Subianto ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Dadan bilang, pembangunan satu unit SPPG lebih dari sekadar menyiapkan makanan sehat, tapi juga berdampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja lokal.

Setiap dapur MBG mampu menyerap sekitar 50 tenaga kerja, mulai dari juru masak, tenaga pengemasan, hingga distribusi makanan.

Dapur MBG juga sangat memungkinkan mempekerjakan ibu-ibu kader Posyandu mendistribusikan pangan sehat untuk ibu hamil atau balita di rumah. Tentunya dengan besaran honor yang layak.

"Jadi ini sudah menampung lapangan kerja bagi ibu-ibu yang tadinya mungkin tidak bisa bekerja di mana-mana, bisa bekerja membantu di sini untuk memasak untuk memberikan manfaat," imbuh Dadan.

Gates Foundation mengatakan pihaknya tidak membantu program Makan Bergizi Gratis (MBG), karena upaya peningkatan nutrisi dan penurunan stunting oleh mereka difokuskan pada anak di bawah lima tahun (balita).

Direktur untuk Asia Selatan dan Tenggara Gates Foundation Hari Menon menyebut Founder Gates Foundation Bill Gates diajak ke sekolah, sebagai bagian dari kunjungan spontan untuk melihat pelaksanaan MBG.

"Jadi, kami belum terlibat dalam program (MBG) di sekolah, baik pada desainnya maupun implementasinya, sehingga tidak (dapat) memberikan saran (terkait program itu) saat ini," katanya di Jakarta, Rabu (7/5), dikutip dari Antara.

Hari menjelaskan cara pihaknya bekerja adalah dengan terlebih dulu melihat apa yang diprioritaskan dan dilakukan pemerintah sebuah negara. Kemudian melihat bagaimana pihaknya dapat menyumbangkan pengalaman, keahlian, dan solusi.

Jika ada kecocokan, kata dia, Gates Foundation akan melibatkan diri. Dia menjelaskan bahwa kemitraan dengan pihaknya tidak murni untuk pembiayaan saja.

Selama sekitar 25 tahun, pihaknya menggunakan sumber dayanya untuk memahami sejumlah hal terkait kesehatan, seperti pemicu malnutrisi pada anak, apa yang meningkatkan risiko kesehatan pada anak, hingga mempelajari kondisi kesehatan perempuan yang dapat menyebabkan anak-anak lahir prematur, kurang berat badan, atau tidak berkembang secara baik.

Selain itu, pihaknya memiliki Exemplars in Global Health, sebuah inisiatif di mana mereka mendokumentasikan kisah sukses di bidang kesehatan, nutrisi, dan ekonomi oleh berbagai negara, serta menganalisisnya. Sebagai contoh, katanya, kisah Peru terkait nutrisi, atau layanan kesehatan primer di Vietnam.

"Kami juga, saya kira, mendokumentasikan Indonesia, karena penurunan stunting di Indonesia begitu mengagumkan. Itu sudah turun, saya kira, dari 35 persen ke 21 persen, sebuah perubahan yang mengagumkan, karena stunting begitu sulit diubah," katanya.

Hari melanjutkan, pihaknya akan melibatkan diri apabila diajak oleh Pemerintah, dan menawarkan pengalaman serta pengetahuan yang relevan. Namun, katanya, pada beberapa kesempatan, pihaknya tidak terlibat apabila progres sudah jalan atau program sudah berlanjut.

"Hanya ketika (pengalaman dan keahlian kami) dibutuhkan kami mau berkontribusi," katanya.

Dia mencontohkan, pihaknya membantu dalam bidang eliminasi TB di Indonesia dengan memperluas adopsi alat untuk diagnosis berbasis saliva, serta pengembangan vaksin jenis baru.

Sebelumnya, Prabowo mengajak Bill Gates melihat langsung proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah dasar. Prabowo dan Bill Gates masuk ke salah satu ruang kelas.

Namun, beberapa pekan terakhir muncul sejumlah kasus keracunan menu MBG. Ratusan anak di beberapa daerah, mayoritas Jawa Barat merasakan gejala keracunan seperti mual, muntah-muntah, hingga buang air besar.