Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan terbuka peluang bagi industri perasuransian terlibat dalam program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Terkait hal ini disebut sudah didiskusikan dengan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan industri perasuransian dapat berperan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen maupun debitur/kreditur apabila mereka tidak dapat meneruskan pembayaran kewajiban pinjaman untuk rumah tersebut.

"Konkretnya adalah, yang bisa kita lakukan adalah skema untuk asuransi jiwa kredit (AJK) yang bisa diberikan kepada debitur," kata Ogi dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (14/1/2025).

Ogi menyebut produk itu harus digabungkan (bundling) dengan yang sudah ada. Untuk pelaksanaannya, nantinya akan dibentuk konsorsium sebagai pertanggungan asuransi jiwa kredit untuk perlindungan properti.

"Jadi untuk asuransi umum, properti, itu bisa kita meng-cover untuk perlindungan terhadap risiko untuk asuransi kebakaran, kemudian asuransi terhadap banjir, dan juga asuransi gempa bumi. Nah itu bisa di-bundling dalam suatu produk perlindungan terhadap konsumen," bebernya.

Selain itu, Ogi menyampaikan hal lain yang juga bisa dilibatkan dari industri perasuransian adalah perlindungan terhadap masa pembangunan proyek. Jadi dengan produk yang dimiliki seperti suretyship atau surety bond, perusahaan asuransi atau penjaminan bisa terlibat dalam proyek 3 juta rumah.

"Kalau ini dilakukan secara ekosistem dari end-to-end, saya rasa ini membuat perlindungan kepada debitur dan konsumen karena ini merupakan suatu proyek yang cukup panjang, jangka panjang karena sampai lebih dari 20 tahun. Jadi ini suatu produk yang bisa kita berikan untuk perlindungan terhadap proyek ini," imbuhnya.

Ogi memastikan perusahaan asuransi yang akan terlibat dalam program 3 juta rumah hanya yang dalam kondisi sehat. "Beberapa dari asosiasi sudah menyatakan ketertarikan untuk produk ini dan kita akan membentuk suatu konsorsium, nanti ada yang lead-nya, sebagai lead-nya seperti apa kita perlu tetapkan. Tapi tentunya kita mensyaratkan perusahaan-perusahaan asuransi yang ikut terlibat ini adalah tentunya yang kondisinya baik, kondisinya sehat," tegasnya.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono bicara soal wacana naiknya anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, Kementerian Pertanian akan mendukung upaya penambahan anggaran MBG.

Sebab, sejauh ini memang cakupan MBG belum sampai pada targetnya. Menurutnya, dengan anggaran yang ada saat ini sebesar Rp 71 triliun baru belasan juta saja penerima MBG, padahal targetnya hampir 83 juta orang.

"Saya kira kalau jumlah sekian belas juta siswa kan banyak ya, cuma siswa di Indonesia lebih banyak dari itu. Kalau mau dinaikin ya kita posisinya dukung, kan bagus juga untuk ekonomi kita. Kan targetnya kan 82 koma sekian, hampir 83 juta kan ya," sebut Sudaryono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).

Anggaran MBG yang sudah ada Rp 71 triliun dinilai belum cukup untuk membiayai program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan penambahan anggaran memang masuk dalam rencana Prabowo, tapi keputusannya memang belum bulat.

"Masih dalam rencana Pak Presiden, masih harus sabar," kata Dadan ketika ditanya detikcom soal rencana penambahan anggaran.

Dia mengungkapkan anggaran Rp 71 triliun sebetulnya cukup untuk program MBG berjalan selama setahun. Dengan catatan, skema pemberian yang dilakukan dalam tiga tahap.

Pada Januari hingga April MBG diberikan melalui 937 SPPG untuk 3 juta penerima manfaat. Kemudian, April hingga Agustus melalui 2.000 SPPG untuk 6 juta penerima manfaat. Terakhir, Makan Bergizi akan total menyentuh 17,5 juta orang penerima manfaat pada akhir 2025.

Nah masalahnya jumlah itu pun masih jauh dari target awal mencapai 82,9 juta penerima manfaat. Maka dari itu, bila ada anggaran yang ditambahkan, tentu MBG akan makin luas pembagiannya.

"Kalau ada penambahan (anggaran), artinya akan ada penambahan penerima manfaat," sebut Dadan.

Pemerintah Provinsi Jakarta merespons soal omzet kantin sekolah menurun setelah kehadiran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penjabat (Pj.) Gubernur Provinsi Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan akan melakukan evaluasi terkait persoalan tersebut.

Untuk diketahui program MBG telah dimulai sejak 6 Januari 2025. Program itu dimulai bertahap di 26 provinsi.

"Ini kan sementara MBG masih sedang evaluasi ya, dan masih fokus untuk membangun MBG seperti yang direncanakan. Sementara terkait dengan kantin sekolah yang mungkin mengeluh karena mengalami penurunan pembelian, itu pastinya akan kami evaluasi," kata Teguh, dikutip dari Antara, Selasa (14/1/2025).

Evaluasi itu akan melibatkan juga Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penanggungjawab program MBG. Tak hanya soal kantin, penyelenggaraan MBG juga akan masuk pembahasan.

Sebagai informasi, pemerintah telah memulai program makan bergizi gratis pada, Senin (6/1/2025). Saat dimulai, terdapat 190 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah yang ditugaskan untuk membuat makan bergizi gratis.

Dari 190 SPPG tersebut ada sekitar 570 ribuan pelajar yang menerima makan bergizi gratis. Di mana pada awal Maret 2025 ditargetkan ada sebanyak 937 SPPG yang beroperasi. Pemerintah menargetkan 3 jutaan orang penerima manfaat atas program tersebut.

Dapur-dapur yang disiapkan untuk MBG ada di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Gorontalo.

Selanjutnya Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan perusahaan sektor properti dan real estate untuk mensukseskan program pembangunan 3 juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan perusahaan properti dapat melakukan penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) untuk mencari sumber dana permodalan.

"Tentunya untuk perusahaan-perusahaan di sektor properti itu dapat melakukan penerbitan efek bersifat ekuitas atau melakukan penawaran umum atau sering kita sebut dengan IPO," kata Inarno dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (14/1/2025).

Selain itu, kata Inarno, perusahaan properti dapat memanfaatkan pendanaan melalui surat utang seperti penerbitan obligasi, sukuk, atau medium-term notes (MTN) maupun long-term notes (LTN).

"Itu bisa dilakukan oleh perusahaan sektor properti atau perumahan," beber Inarno.

Instrumen lain yang potensial yakni Reksa Dana Pendapatan Tetap (RDPT). Inarno menyebut RDPT dimanfaatkan sebagai sarana pendanaan sektor real estate dan juga perumahan di Indonesia.

"Melalui RDPT, perusahaan di sektor perumahan dapat memperoleh pendanaan pembangunan melalui efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang atau hybrid instrumen yang akan menjadi investasi dari RDPT," jelasnya.

OJK juga menyoroti instrumen Efek Beragunan Aset (EBA), Dana Investasi Real Estate (DIRE) dan Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA) yang dinilai bisa dimanfaatkan sebagai instrumen pendanaan potensial bagi sektor properti.

"Instrumen tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan kapasitas pendanaan serta aset yang tersedia bagi setiap perusahaan ataupun lembaga jasa keuangan," beber Inarno.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memandang likuiditas perbankan masih memadai untuk mengantisipasi peningkatan penyaluran kredit seiring implementasi program 3 juta rumah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, per November 2024 rasio alat likuid terhadap non-core deposit (AL/NCD) sebesar 112,94%, dibandingkan Oktober yaitu 113,64%. Berikutnya untuk Rasio Alat Likuid Terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK), per November 25,57%, sementara likuiditas perbankan sebesar 213,07%.

"Terkait dengan dukungan terhadap program 3 juta rumah ini dan bagaimana kaitannya dengan likuiditas perbankan. Kalau kita lihat, kondisi likuiditas perbankan sampai dengan posisi November 2024 yang lalu itu sebetulnya masih sangat ample (memadai)," kata Dian dalam Konferensi Pers Dewan Komisioner OJK lewat saluran telekonferensi, Selasa (14/1/2025).

Selain itu, Dian juga menilai, Loan to Deposit Ratio (LDR) sebesar 87,34% masih memadai dalam mengantisipasi peningkatan penyaluran kredit untuk mendukung program 3 juta rumah.

"Bank senantiasa diminta untuk tetap memenuhi manajemen resiko tentu saja dalam aktivitas operasional perkreditan ketika berpartisipasi pada program pemerintah yang dimaksud, sehingga kondisi likuiditas bank tetap juga terjaga," ujarnya.

Selanjutnya dalam sektor pasar modal, Dian mengatakan, salah satu peran industri perbankan ialah dalam menerbitkan produk pengelolaan investasi yang terkait pembiayaan perumahan yakni Efek Beragun Aset berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP).

EBA-SP merupakan surat berharga yang terdiri dari sekumpulan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) yang diterbitkan melalui proses sekuritisasi, sehingga menjadi instrumen investasi pendapatan tetap yang dapat ditransaksikan di pasar sekunder. EBA-SP ini merupakan instrumen yang dapat dilengkapi sumber pendanaan dan menjamin stabilitas sekuritas bank.

"Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) per 13 Januari 2025, terdapat 9 EBA-SP yang diperdagangkan dengan total nilai sebesar Rp 2,21 triliun," kata Dian.

OJK juga telah menyampaikan surat kepada perbankan dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk dapat mendukung perluasan pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). OJK memberikan ruang untuk memberikan kebijakan pemberian kredit dan pembiayaan, berdasarkan penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan risk appetite serta pertimbangan bisnis.

Simak juga Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

[Gambas:Video 20detik]

Rencana penambahan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) muncul. Anggaran yang sudah ada sebesar Rp 71 triliun dinilai belum cukup untuk membiayai program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan penambahan anggaran memang masuk dalam rencana Prabowo. Tapi keputusannya memang belum bulat.

"Masih dalam rencana Pak Presiden, masih harus sabar," kata Dadan ketika ditanya detikcom soal rencana penambahan anggaran, Selasa (14/1/2025).

Sebelumnya, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengungkapkan anggaran MBG sebesar Rp 71 triliun hanya cukup sampai Juni 2025. Zulhas mengatakan kemungkinan anggaran harus ditambah menjadi Rp 210 triliun.

"Sekarang Rp 71 triliun, sampai Juni. Tetapi Prof Dadan (Kepala Badan Gizi Nasional), Mentan sedang berusaha, kalau ditambah Rp 140 triliun bulan Juli, maka seluruh anak akan mendapatkan makan, maka (total) Rp 210 triliun," kata Zulhas dalam rapat koordinasi terbatas bidang pangan di Jawa Timur, disiarkan secara virtual, Selasa (7/1/2025) yang lalu.

Kembali ke Dadan, dia mengungkapkan anggaran Rp 71 triliun sebetulnya cukup untuk program MBG berjalan selama setahun. Dengan catatan, skema pemberian yang dilakukan dalam tiga tahap.

Januari hingga April MBG diberikan melalui 937 SPPG untuk 3 juta penerima manfaat. Kemudian, April hingga Agustus melalui 2.000 SPPG untuk 6 juta penerima manfaat. Terakhir menyentuh 17,5 juta orang penerima manfaat di akhir tahun 2025.

"Agustus akhir sampai Desember melalui 5000 SPPG untuk 15 hingga 17.5 juta penerima manfaat," sebut Dadan.

Nah masalahnya jumlah itu pun masih jauh dari target awal mencapai 82,9 juta penerima manfaat. Maka dari itu, bila ada anggaran yang ditambahkan, tentu MBG akan makin luas pembagiannya.

"Kalau ada penambahan (anggaran), artinya akan ada penambahan penerima manfaat," sebut Dadan.

Simak juga Video: Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp 71 T Kesepakatan Jokowi-Prabowo

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menyebut menu makan bergizi gratis (MBG) tetap memenuhi standar gizi meski tidak dilengkapi susu. Menu makan bergizi gratis yang dibagikan untuk para siswa di seluruh Indonesia belum dilengkapi susu.

"Meskipun tanpa susu, itu sudah memenuhi standar gizi yang minimal," kata Budi seusai menghadiri Muktamar VI Partai Bulan Bintang (PBB) di Denpasar, Bali, Senin (14/1/2025) malam.

Budi mengatakan menu MBG yang sudah dibagikan saat ini bervariasi. Menurutnya, setiap menu yang dibagikan telah diawasi oleh ahli gizi. Selain itu, tim dapur sehat juga terdiri dari orang berpendidikan minimal strata 1 (S1) yang dibekali petunjuk teknis penyajian menu makanan.

"Sudah terdidik. Kemudian diberikan kemampuan seperti itu. Pembangunan dapur-dapur umum juga terus berjalan. (Anggarannya tahun ini) kemarin sudah diumumkan Rp 71 triliun," pungkasnya.

Sejak diluncurkan 6 Januari 2025, program makan bergizi gratis tidak dilengkapi susu saat dibagikan di sejumlah daerah. Misalkan menu MBG di SD GMIT Manumuti di Kelurahan Tarus, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Selain nasi, menu yang disajikan ada lauk pauk ayam goreng, sayur buncis, tahu goreng, dan pisang.

Demikian pula menu MBG yang dibagikan untuk siswa di SDN 1 Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Jembrana, Bali. Menu makanan yang disediakan, antara lain nasi, ayam kecap, capcay, dan semangka. Menu tersebut dikemas di kotak makan berbahan stainless steel dan tak ada susu yang menjadi pelengkap makan siswa tersebut.

Setelah dibagikan ke siswa sekolah dasar, program MBG akan berlanjut di Posyandu dan lokasi tertentu. Budi mengatakan makan bergizi gratis juga akan menyasar para ibu hamil dan menyusui di seluruh Indonesia secara bertahap.

"Akan terus (dibagikan) secara bertahap," pungkas Budi.

Video Menko Polkam: 80 Ribu Pemain Judol Adalah Anak Usia di Bawah 10 Tahun

Video Menko Polkam: 80 Ribu Pemain Judol Adalah Anak Usia di Bawah 10 Tahun

Gubernur Lampung terpilih Rahmat Mirzani Djausal meninjau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Metro. Mirza memuji kegiatan tersebut yang melibatkan penyandang disabilitas dalam mempersiapkan makanan untuk para pelajar.

Adapun sekolah yang dikunjunginya yakni TK Negeri Pembina Metro Pusat, SDN 7 Metro Pusat, dan SMKN 2 Metro.

"Alhamdulillah Kota Metro sangat siap dan kualitas makanannya sudah sangat sesuai dengan harapan Presiden Prabowo. Yaitu makanan yang penuh gizi untuk generasi emas bangsa ini", kata Mirza, Senin (13/1/2025).

"Dapur MBG yang saya kunjungi tadi mempekerjakan lebih dari 50 tenaga kerja lokal untuk melayani 3000-an anak sekolah. Saya bangga sekali karena Dapur MBG juga memperkerjakan tenaga kerja dari komunitas disabilitas. Ada dua orang disabilitas yang mulai bekerja disini," lanjutnya.

Menurut dia, pelibatan penyandang disabilitas menjadi dampak positif Program MBG Presiden Prabowo yang secara nyata memberikan lapangan kerja baru yang inklusif.

"Tentu hal ini menjadi dampak positif Program MBG Presiden Prabowo yang secara nyata memberikan lapangan kerja. Lapangan kerja hari ini adalah salah satu tantangan besar di Provinsi Lampung," ujar Mirza.

Kemudian pada program MBG ini, terdapat pengolahan sampah. Baik sampah produksi maupun sisa makanan yang diolah menjadi maggot.

"Dan yang juga sangat membanggakan adalah pengolahan sampah baik produksi dan sisa makanan sudah dipersiapkan dengan baik melalui Bank Sampah. Food waste dan sampah sisa makanan akan diolah menjadi maggot yang bermanfaat untuk pupuk dan pakan ternak," jelasnya.

Mirza berharap ke depan dengan modal hal-hal baik tersebut, Program MBG semakin baik dan secara bertahap terlaksana lancar dan menyuluruh di seluruh Provinsi Lampung. Demi Lampung Maju, dan terwujudnya cita-cita Indonesia Emas 2045.

Video MBG Sudah Berjalan Sepekan, Ini Kata Para Siswa...

Video MBG Sudah Berjalan Sepekan, Ini Kata Para Siswa...

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum berjalan di Provinsi Papua Tengah. Pemprov Papua Tengah disebut masih dikoordinasikan dengan Badan Gizi Nasional (BGN).

"Ada beberapa provinsi yang sudah menerapkan program tersebut, namun untuk kita di Papua Tengah belum dilakukan. Kami masih melakukan koordinasi dengan BGN di pusat," ujar kepada wartawan, Senin (13/1/2025).

Selain koordinasi dengan BGN, Pemprov Papua Tengah saat ini masih mendiskusikan ketersediaan bahan baku makan bergizi tersebut. Menurutnya, hal tersebut tengah dikoordinasikan dengan Forkopimda di delapan kabupaten.

"Tentunya, makanan yang nanti disajikan ada di dalamnya adalah makanan lokal yang ada di Papua Tengah," ujarnya.

"Soal kandungan gizi dari makanan lokal tersebut, tentunya akan diatur oleh BGN," sambungnya.

Disinggung soal berapa jumlah dapur umum yang bakal disediakan, Damanik mengatakan hingga kini pihaknya belum melakukan survei. Dia mengakui penyediaan infrastruktur untuk program ini menjadi tanggung jawab pihaknya.

"Infrastruktur tersebut meliputi, dapur umum, SDM, peralatan makan dan minum, dan lainnya," pungkasnya.

Video Menkes Sebut Standar Gizi MBG akan Dijaga

Video Menkes Sebut Standar Gizi MBG akan Dijaga

Program Makan Bergizi Gratis mulai diterapkan di Kota Malang pada Senin (13/1/2025). Program itu baru dijalankan di satu sekolah yakni di SDN 3 Lowokwaru, Kota Malang.

Terlihat para siswa sangat lahap ketika menyantap makanan gratis yang diberikan Pemkot Malang melalui dana CSR Gojek. Kendati demikian, ada juga siswa yang ingin menu lain.

Seperti siswa kelas 2 SDN 3 Lowokwaru Tafkhim mengatakan bahwa menu yang diberikan kurang dan dia mengaku bosan makan ayam goreng. Dia ingin mendapatkan menu lain.

"Enak tapi kurang (porsinya). Suka tapi kalau makan ayam bosen. Pinginnya yang enak-enak. Seperti kerang ijo," kata Tafkhim kepada wartawan.

Menu Makan Bergizi Gratis hari ini di SDN 3 Lowokwaru meliputi nasi putih, ayam goreng, sayur kacang panjang, serta tempe. Selain itu ada buah semangka dan susu.

Sementara siswi kelas 6 Anaira mengaku suka dengan menu makan bergizi gratis yang diberikan. Menurutnya, masakannya tidak jauh berbeda dengan apa yang dia makan di rumah.

Siswa SDN Lowokwaru 3 Kota Malang menikmati makan bergizi gratis. (Foto: M Bagus Ibrahim/detikJatim)

"Makanannya lumayan enak. Kalau dibandingkan sama sarapan di rumah sama saja. Kebetulan juga saya memang suka ayam, kalau daging enggak suka," kata Anaira.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang Suwarjana mengatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis di SDN 3 Lowokwaru ini menyasar 430 siswa. Program ini sudah diuji coba 3 bulan lalu.

Dia menyebut Kota Malang memang tidak masuk dalam sasaran tahap pertama pelaksanaan program ini sehingga program ini akan mulai dilakukan pada pekan kedua.

Suwarjana mengatakan bahwa program makan bergizi gratis itu juga akan diterapkan di sekolah lain dalam waktu dekat. Yakni SMP 19 Malang, SMP 2 Malang, dan SDN Ciptomulyo 2.

"Dananya beda, untuk SDN 3 Lowokwaru menggunakan CSR dari Gojek murni. Kalau 3 sekolah selanjutnya melalui biaya APBN lewat teman-teman Lanal. Dapurnya ada di Lanal," kata Suwarjana

"Sebenarnya 3 sekolah yang pakai APBN dan dapurnya di Lanal ini rencanannya berlaku hari ini juga. Tapi pack belum siap, jadi nunggu sampai waktu yang belum ditentukan. Tapi harapan kami di minggu ini," imbuhnya.

Video: Respons Menkomdigi soal Tak Ada Susu pada Menu MBG di Depok

Video: Respons Menkomdigi soal Tak Ada Susu pada Menu MBG di Depok

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa di Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, Bali, mulai dilaksanakan pada Senin (13/1/2025). Sebanyak 3.028 siswa dari tingkat TK hingga SMA/K di 23 sekolah menerima makanan bergizi yang disediakan pemerintah.

Pantauan di lokasi menunjukkan, makanan disajikan dalam wadah plastik berkapasitas 600 ml yang dapat digunakan hingga lima kali. Menu yang diberikan meliputi nasi putih, ayam kecap, sayur buncis dengan wortel, serta sepotong semangka.

Beberapa siswa tampak membawa sendok makan sendiri, sementara lainnya makan menggunakan tangan. Kegiatan ini dimulai pukul 12.00 Wita dengan doa bersama.

Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan, I Gede Susila, mengatakan program ini belum menemui kendala, meskipun menggunakan wadah plastik.

"Nah kalau misalnya harus diperbaiki, nanti akan diperbaiki. Kita lihat dulu seperti apa nantinya," ujar Gede Susila, Senin (13/1/2025).

Ia menambahkan, kegiatan ini diprakarsai oleh Kodim 1619/Tabanan dan telah diawasi langsung oleh Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Tabanan.

"Terkait makan gratis di Seltim (Selemadeg Timur) yang digelar Kodim tadi, Pak Asisten II sudah monitor," jelasnya.

Susila juga menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan akan melanjutkan program serupa, menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat.

"Yang jelas Pemkab Tabanan sudah siap melaksanakan program ini," tambahnya.

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Denpasar, I Gusti Ayu Adhi Aryapatni, mengungkapkan pihaknya terlibat dalam pengawasan program ini. Pengawasan dilakukan melalui inspeksi dapur, pengolahan makanan, pengujian sampel, serta edukasi kepada sekolah.

"Makanan yang diberikan telah memenuhi pengujian dan memenuhi standar keamanan pangan. Sehingga aman dikonsumsi siswa," katanya.

Program Makan Bergizi Gratis juga dilaksanakan di Kabupaten Karangasem. Menurut Aryapatni, kegiatan ini turut dipantau oleh BBPOM Denpasar dan Pangdam IX/Udayana.

Adapun SMKN 3 Tabanan menjadi salah satu sekolah yang mengikuti program ini dengan melibatkan 1.066 siswa. Plt Kepala SMKN 3 Tabanan, Wayan Sudarsana, menjelaskan total siswa di sekolah tersebut mencapai 1.396 orang, tetapi sebagian sedang menjalani Praktik Kerja Lapangan (PKL).

"Kalau keseluruhan siswa sebanyak 1.396, tapi yang dapat makan bergizi ada 1.066 siswa. Sisanya masih mengikuti PKL," ujarnya.

Video: Manfaat Susu Tak Bisa Diganti Daun Kelor di Program Makan Bergizi Gratis

Video: Manfaat Susu Tak Bisa Diganti Daun Kelor di Program Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah sepekan diterapkan di Bali. Namun, sampai saat ini, baru dua dari sembilan daerah di Bali yang memiliki dapur sehat untuk program yang digagas Presiden Prabowo Subianto itu.

"Untuk di Bali kebetulan baru dua wilayah yang melaksanakan makan bergizi gratis, satu di Jembrana yang launching Minggu lalu dan di Karangasem hari ini," kata Panglima Kodam IX/Udayana Mayjen TNI Muhammad Zamroni, Senin (13/1/2025).

Dia mengatakan sejauh ini aada beberapa kendala program MBG belum berjalan di daerah lain di Bali. Masalah yang kerap dijumpai yakni alat dapur yang belum lengkap, termasuk lokasi dan masalah lainnya.

"Jadi untuk saat ini, kami laksanakan di dua wilayah dulu untuk program makan bergizi gratisnya. Untuk wilayah lain nanti menyusul," ujar Zamroni.

Adapun dapur sehat yang akan diaktifkan di Kabupaten Karangangsem ditargetkan minimal 17 dapur. Jumlah itu dinilai cukup untuk menjangkau seluruh penerima manfaat di sana.

Khusus untuk di Kecamatan Karangasem karena melihat wilayah dan jumlah sekolah, minimal ada 3 lokasi dapur sehat, sedangkan untuk kecamatan lain minimal 2 lokasi dapur sehat.

"Untuk membangun dapur sehat, harus ada lahan dulu karena akan dibangun dapur dengan luas 20x20 meter. Nanti kami komunikasikan untuk lahannya dimana untuk bisa dibangun," kata Dandim 1623/Karangasem Letkol Czi. Ryan Yustian.

Program makan bergizi gratis di Kabupaten Karangasem mulai dilaunching dengan menyasar 18 sekolah mulai dari tingkat PAUD-SMA/SMK dengan total 2.838 siswa.

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari