Ketua Yayasan Kemala Bhayangkari (YKB) Jawa Timur Ade Imam Sugianto berkunjung ke Sekolah Luar Biasa (SLB) dan TK Bhayangkari 1 Trenggalek. Ia memberikan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan meresmikan taman lalu lintas.

Istri Kapolda Jatim Imam Sugianto tersebut melihat langsung proses belajar mengajar yang berlangsung di SLB maupun TK. Pihaknya mengapresiasi kinerja para guru yang telah bekerja secara maksimal untuk memberikan pendidikan terbaik, terutama bagi anak-anak berkebutuhan khusus di SLB.

Ade pun memberikan semangat kepada anak-anak SLB untuk terus belajar, meskipun memiliki kebutuhan khusus.

"Anak-anakku, teruslah berkarya, raih prestasi yang membanggakan dan wujudkan impian kalian," kata Ade Imam, Kamis (23/1/2025).

Kunjungan Ketua YKB Jatim tersebut juga menyalurkan program MBG kepada pelajar di SLB maupun TK Bhayangkari, serta bantuan sosial kepada guru dan karyawan sekolah. Upaya itu merupakan bentuk komitmen Bhayangkari untuk mendukung program pemerintah.

"Wujud nyata dukungan kami terhadap program pemerintah, khususnya makan siang bergizi yang diperuntukkan bagi anak-anak sekolah," ujarnya.

Fasilitas pendidikan di TK Bhayangkari Trenggalek juga tak luput menjadi perhatian. Kini, sekolah di bawah Yayasan Kemala Bhayangkari tersebut memiliki sarana pembelajaran berupa taman lalu lintas. Taman tersebut merupakan replika berbagai pengetahuan terkait lalu lintas dan jalan raya.

Sementara itu Kapolres Trenggalek AKBP Indra Ranudikarta menyambut baik kunjungan Ketua YKB Jatim. Perhatian istri Kapolda Jatim tersebut diharapkan dapat memberikan motivasi dan semangat bagi seluruh guru maupun murid.

"Semoga para guru dan anak-anak semakin semangat dalam proses belajar mengajar. Ilmu yang didapatkan di sini kelak akan berguna bagi anak-anak semua," kata Indra.

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut program makan bergizi gratis (MBG) akan tetap dilaksanakan selama bulan Ramadan. Rencananya, makanan MBG akan diberikan pada anak untuk dibawa pulang sebagai menu buka puasa.

Dadan memastikan bahwa menu makanan yang nantinya disiapkan akan tetap sesuai memenuhi standar gizi bagi anak-anak.

"Program makan bergizi gratis itu akan dilakukan dalam satu tahun, jadi ketika bulan puasa tiba, ketika anak sekolah, maka kemudian pada saat pulang mereka akan membawa makanan yang untuk dimakan saat buka puasa," kata Dadan ketika ditemui awak media di Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2025).

Jenis menu yang diberikan masih sama berupa makanan ready to eat yang siap dikonsumsi oleh masyarakat. Namun, Dadan menuturkan bahwa mungkin juga nantinya MBG selama bulan Ramadan juga dikombinasikan dengan susu, kurma, dan buah-buahan lain.

Untuk anak-anak yang sekolah di pesantren, makanan tersebut bisa disajikan secara langsung saat buka puasa.

"Jadi program makan bergizi akan tetap berlangsung selama puasa. Bagi mereka yang di pesantren, kan satuan pelayanannya kan ada di pesantren, jadi saat buka makanannya disajikan saat buka, tapi bagi yang dikirim ke sekolah, makananya dibawa saat pulang sekolah," tandasnya.

Video: BGN Pastikan Program Makan Gratis Tetap Berjalan Selama Ramadan, tapi...

Video: BGN Pastikan Program Makan Gratis Tetap Berjalan Selama Ramadan, tapi...

Dalam rangkaian persiapan menuju Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) yang akan digelar di Surabaya pada 11-16 Februari 2025, Pimpinan Pusat Muslimat NU (PP Muslimat NU) menggelar pertemuan di Jakarta. Pertemuan itu salah satunya membahas Kontribusi pada program Makan Bergizi Gratis.

Pertemuan ini dilakukan bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Prof Dadan Hindayana dmei membahas kemitraan Muslimat NU dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program untuk mengatasi stunting dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

PP Muslimat NU menyatakan kesiapan untuk menjadi mitra strategis pemerintah dengan menyediakan layanan Sentra Pangan dan Penyediaan Gizi (SPPG) melalui inisiatif Dapur Sehat Muslimat NU.

Layanan ini akan fokus pada penyediaan makanan bergizi berkualitas berbasis kearifan lokal yang dapat langsung didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Ketua Umum PP Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan bahwa kolaborasi antara Muslimat NU dan pemerintah dalam program MBG sejalan dengan komitmen organisasi untuk mendukung kesejahteraan masyarakat melalui gerakan sosial yang nyata.

Muslimat NU, kata Khofifah, memiliki jaringan yang kuat di seluruh pelosok negeri, yang memungkinkan program ini dapat diimplementasikan secara efektif dan menyentuh kelompok sasaran dengan tepat.

"Muslimat NU siap menjadi mitra pemerintah dalam program Makan Bergizi Gratis. Kami telah mempersiapkan inisiatif Dapur Sehat Muslimat NU sebagai bagian dari layanan Sentra Pangan dan Penyediaan Gizi (SPPG)," ujar Khofifah, Kamis (23/1/2025).

"Inisiatif ini akan mengintegrasikan penyediaan makanan bergizi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, dan lansia. Dengan dukungan jaringan Muslimat NU di seluruh Indonesia, kami optimis dapat membantu mempercepat pencapaian target program MBG," lanjutnya.

Dalam diskusi bersama Kepala BGN, Prof Dadan Hindayana, Khofifah juga menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor untuk memastikan keberhasilan program MBG.

Dia menekankan bahwa penyediaan makanan bergizi tidak hanya berfokus pada jumlah, tetapi juga pada kualitas, keberlanjutan, dan aksesibilitas.

Prof. Dadan menyatakan apresiasi terhadap peran Muslimat NU yang dinilai mampu menjembatani antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam memperluas jangkauan program MBG ke daerah-daerah terpencil.

Selain itu, Khofifah menggarisbawahi pentingnya pemberdayaan perempuan sebagai penggerak utama dalam inisiatif ini.

"Melalui Dapur Sehat, Muslimat NU juga akan memberdayakan kader-kader perempuan di tingkat akar rumput untuk menjadi agen perubahan dalam mendorong pola hidup sehat dan pengelolaan pangan yang berkelanjutan. Kami percaya bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam memastikan kesejahteraan keluarga dan masyarakat," tambah Khofifah.

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Perumnas terus mengembangkan konsep hunian berbasis Transit Oriented Development (TOD). Salah satunya adalah perumahan di Samesta Parayasa Parung Panjang yang disebut sebagai hunian landed berkonsep TOD pertama di Indonesia yang berkonsep hijau.

Biasanya rumah berbasis TOD bentuknya hunian vertikal seperti apartemen atau rusun. Namun, Perumnas menghadirkan rumah tapak yang dekat dengan transportasi massal yakni Stasiun Lumpang.

Sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan value added dan aksesibilitas kawasan perumahan di Parung Panjang, Perumnas bersama PT KAI, Kementerian BUMN, dan Kementerian Perhubungan merencanakan pelaksanaan ground breaking Stasiun Lumpang pada Kuartal I tahun 2025.

"Kami siap mendukung inisiasi pembangunan Stasiun Lumpang karena manfaat dari stasiun ini lah yang ditunggu masyarakat. Jadi perlu dipercepat proses pembangunan dari stasiun ini," kata Wakil Menteri Perhubungan Suntana seperti yang dikutip dari keterangan, Kamis (23/1/2025).

Hal senada juga disampaikan oleh Asisten Deputi Penyediaan Lahan Perumahan Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Djoko Wibowo. Ia melihat dengan adanya pembangunan Stasiun Lumpang, masyarakat sekitarnya akan terbantu dengan transportasi massal ini.

"Kami melihat ini satu bentuk sinergi yang sangat bagus, yang mana secara fungsi ini memang kita lihat ada kebutuhan untuk pembangunan stasiun. Tidak hanya untuk Perumnas, tetapi bagi masyarakat yang ada di sini. Sepertinya akan banyak terbantu dengan adanya eksistensi dari stasiun ini," ujar Djoko.

Direktur Utama Perumnas Budi Saddewa Soediro menuturkan bukan hanya perumahan yang akan berkonsep hijau, melainkan Stasiun Lumpang Parayasa pun demikian.

"Samesta Parayasa bukan hanya hunian, tetapi juga solusi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menghadirkan akses transportasi publik yang terintegrasi. Kami bersama dengan pihak-pihak terkait, seperti PT KAI berkomitmen untuk membangun stasiun berkonsep hijau di Lumpang Parayasa," ungkap Budi.

Stasiun Lumpang diproyeksikan dapat mengakomodasi 5.160 penumpang per hari di tahun pertama operasional dengan relasi jalur Stasiun Tanah Abang-Rangkas Bitung.

Budi pun menambahkan bahwa ke depannya pengembangan Kawasan Samesta Parayasa tentu memerlukan dukungan dari berbagai stakeholder terkait, termasuk pemerintah. Tidak hanya dalam pembangunan dan pengembangan stasiun, namun juga sarana pendukung lainnya. Sehingga dukungan pemerintah menjadi hal yang sangat diapresiasi.

Pemerintah akan menghemat belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Rp 306 triliun. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 22 Januari 2025.

Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, penghematan ini bisa saja digunakan untuk menambah anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG). Seperti diketahui, hitungan dari Badan Gizi Nasional (BGN), program MBG butuh tambahan Rp 100 triliun untuk menggenjot penerima manfaat menjadi 82,9 juta orang pada akhir 2025.

Prasetyo mengatakan, sejauh ini Prabowo memang memiliki perhatian khusus untuk program MBG. Dengan anggaran yang ada sekarang Rp 71 triliun hanya cukup untuk memberi makan gratis bagi 17 juta penerima saja, Prabowo ingin agar jumlah itu ditingkatkan.

"Nanti kita lihat ya. Sebagaimana yang saudara-saudara ketahui ini Alhamdulillah MBG sudah berjalan namun Presiden merasa agar bisa juga segera mungkin itu penerima manfaatnya lebih banyak dan merata lagi. Tentu akan ada konsekuensi mungkin butuh penambahan biaya. Maka dari hasil penghematan kemarin kita lakukan ada kemungkinan juga diprioritaskan untuk program MBG," sebut Prasetyo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (23/1/2025).

Seperti diketahui, program MBG butuh tambahan anggaran Rp 100 triliun. Kepala BGN Dadan Hindayana pernah menjelaskan rencana penambahan anggaran dilakukan karena Presiden Prabowo Subianto ingin program MBG segera bisa dijalankan sesuai target untuk 82,9 juta penerima.

Menurutnya, anggaran Rp 71 triliun yang ditetapkan sepanjang 2025 hanya cukup untuk membiayai MBG untuk 17 jutaan penerima saja, masih jauh dari target yang ditetapkan.

"Begini untuk sementara yang sudah fix itu Rp 71 triliun itu kalau tidak ada penambahan maka akan mencapai 15 sampai 17,5 juta penerima saja," beber Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025) lalu.

Dia mengatakan, dari hitungan sementara dari BGN untuk mencapai target 82,9 juta penerima pada akhir 2025 butuh tambahan anggaran hingga Rp 100 triliun.

"Kalau dari hitungan Badan Gizi kalau tambahan itu terjadi di September sebetulnya Rp 100 triliun sudah cukup untuk memberi makan 82,9 juta," sebut Dadan.
Soal keputusan tambah anggaran, dia bilang semua kembali lagi kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengikuti semua keputusan Prabowo.

"Beliau (Prabowo) punya keinginan untuk menggapai seluruh penerima manfaat, otomatis anggaran akan bertambah, dan tadi Menteri Keuangan kelihatannya menyampaikan semua sangat tergantung kepada Presiden," pungkas Dadan.

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Palembang terus berjalan lancar sejak Senin (6/1/2025) lalu. Sejauh ini, sembilan sekolah di Kecamatan Ilir Barat I dan Sukarami telah menerima manfaat program MBG tersebut dengan 6.000 porsi per hari.

Distribusi paket MBG yang disalurkan ke sembilan sekolah ini berasal dari dua dapur umum MBG. Dua dapur itu berada di Jalan Sei Hitam dan Sukarami.

Pekan pertama distribusi program MBG dilakukan oleh dapur umum di Jalan Sei Hitam sebagai penanggung jawab Pelayanan Pemenuhan Gizi (PPG). Selang seminggu, giliran dapur Sukarami yang menyediakan MBG.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang Adrianus Amri mengatakan, untuk menyokong dua dapur yang sudah beroperasi, dapur Kecamatan Kalidoni akan segera diaktifkan dalam waktu dekat. Jumlah paket MBG pun ditargetkan bertambah menjadi 9.000 paket per hari.

"Dalam waktu dekat ini dapur Kecamatan Kalidoni Palembang akan aktif. Sekarang kan 6 ribu paket makanan di bagikan nanti akan menjadi 9 ribu kita terus bertahap melakukan pembagian MBG ini," katanya kepada detikSumbagsel, Kamis (23/1/2025).

Amri menjelaskan tiga dapur umum itu masing-masing memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan tanggung jawab seluruh dapur umum dimonitor Ketua PPG Palembang Diana Putri.

"Untuk dapur umum Jalan Sei Hitam, menyalurkan paket MBG ke lima sekolah yang menjadi wilayah distribusi Ilir Barat (IB) 1. Penanggung jawab dapur tersebut dikelola Muhammad Dicky Alghafarr sebagai SPPG program MBG untuk IB 1 Palembang. Berdasarkan jumlah hidangan MBG yang dibagikan, total ada 2.928 paket hampir 3 ribu begitu juga di Sukarami dan Kalidoni yang dibagikan setiap Senin-Jumat," jelasnya.

Dana dari MBG sepenuhnya dari APBN melalui Badan Gizi Nasional dengan Satuan Kerja Pelayanan Pemenuhan Gizi (Satker PPG).

"Untuk anggarannya per siswa untuk anak TK sampai kelas 3 SD Rp 11 ribu sedangkan untuk Kelas 4 SD-SMA Rp 15 ribu, untuk di Palembang sendiri dana yang dikeluarkan hampir Rp 100 juta sehari kalau dihitung untuk MBG ini," tutupnya.

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Produksi Semen Luber, tapi Kebutuhan 3 Juta Rumah Tak Sampai 10 Juta Ton

Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah menyetop sementara atau moratorium penanaman modal asing (PMA) untuk industri semen. Hal ini dilakukan karena produksi semen dalam negeri berlebih mencapai 120 juta ton.

Di sisi lain, pemerintah memiliki program pembangunan 3 juta rumah. Program itu dinilai akan membutuhkan semen cukup banyak.

Menurut Direktur Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam Kemenperin, Putu Nadi Astuti kebutuhan untuk program itu hanya 10 juta ton semen.

"Kapasitas (produksi semen) 120 juta ton. Sementara kebutuhan (dalam negeri) hanya setengahnya. Kemudian dengan adanya program 3 juta rumah ini kebutuhan peningkatan kurang dari 10 juta ton," kata dia dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Kamis (23/1/2025).

Pembatasan investasi asing baru telah dilakukan beberapa tahun belakangan. Sementara investasi dari pelaku usaha dalam negeri disarankan untuk dibangun di daerah Indonesia Wilayah Timur.

"Sedangkan untuk PMDN karena pelaksanaan perizinan di daerah masih di daerah, sepertinya masih bisa ada investasi baru. Ke depan kami mengusulkan supaya pembatasan industri semen ini dituangkan di regulasi Perpres 49/2021. Saat ini investasi hanya bisa dilakukan di wilayah-wilayah yang belum ada industri semen," terangnya.

Dikutip dari keterangan resmi Kemenperin pada 2023, pemerintah melakukan upaya penerapan kebijakan moratorium atau pengaturan investasi baru. Langkah strategis ini dalam rangka memperhatikan kondisi kelebihan kapasitas (overcapacity) di industri semen nasional.

Kala itu, Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin, dijabat oleh Ignatius Warsito mengatakan kondisi overcapacity industri semen terjadi hampir di seluruh wilayah, kecuali Bali-Nusa Tenggara dan Maluku-Papua.

"Persentase overcapacity terbesar terjadi di Pulau Jawa, yaitu lebih dari 55,4 persen," ungkapnya, pada acara Kunjungan Kerja DPR RI di PT Semen Indonesia (Persero Tbk.), Gresik, Jawa Timur, Jumat (14/7/2023).

Program 3 juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto diharapkan dilengkapi sarana transportasi yang terjangkau. Sarana transportasi yang terjangkau menjadi tulang punggung dalam kelancaran program tersebut.

Pengamat tata kota Nirwono Yoga mengatakan perencanaan pembangunan 3 juta rumah tersebut harus terintegrasi dengan sarana transportasi.

"Jadi, tidak asal. Misalnya, Menteri Perumahan bilang, tanahnya di sana. Di sana ada transportasinya? Ada infrastrukturnya atau tidak? Karena ini perlu diantisipasi, sudah dibangun tetapi tidak akan dihuni. Ini juga terkait dengan yang kawasan dua juta rumah di pedesaan setiap tahun," ujar Nirwono kepada wartawan, Kamis (23/1/2025).

Menurut Nirwono jika program perumahan ini tidak terintegrasi dengan transportasi publik, maka rumah-rumah yang dibangun nanti bisa sepi peminat.

"Kita harus ingatkan kembali, dalam rencana ini, pengembangan tiga juta rumah tadi harus memasukkan sistem transportasi sebagai salah satu syarat penentuan lokasi yang terutama. Lokasi lahan rumah itu tidak asal menunjuk lahan, tetapi tolong perhatikan apakah ada infrastrukturnya, apakah ini terhubung dengan transportasi massal. Sehingga nanti penduduk bisa didorong untuk naik transportasi massal," terang Nirwono.

Sebagai informasi, menurut catatan detikcom, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah, bakal menjadikan Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai pilot project program tiga juta rumah.

"Saya memang memilih NTB sebagai percontohan," ujar Fahri saat Rapat Koordinasi (Rakor) Desain Penataan Perumahan dan Permukiman di NTB beberapa waktu lalu.

Pemilihan NTB sebagai percontohan program tiga juta rumah karena Fahri telah mengenal seluk-beluk Bumi Gora.

"Jadi kalau ada yang bohong, saya tahu itu bohong. Kalau ada yang salah, saya tahu itu salah. Karena saya mengenal," ujar Fahri.

Dalam praktiknya, BPOM RI akan ikut melakukan mitigasi kesehatan dan kebersihan makanan yang nantinya dibagikan. Taruna menuturkan keterlibatan BPOM RI akan dimulai sejak makanan tersebut diproduksi.

"Pertama kita tahu bahwa ada yang kita sebut dengan kesehatan dan kebersihan makanan. Oleh karena itu, pertama dalam hal mitigasi karena ada risiko terjadinya hal-hal yang kejadian luar biasa," kata Taruna ketika ditemui awak media di Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2025).

Selain itu, Taruna menuturkan pihak BPOM nanti juga ikut memberikan pelatihan pada orang-orang yang terlibat dalam proses distribusi MBG ke masyarakat. Pengembangan laboratorium pemeriksaan juga akan dilakukan.

Menurut Taruna, apabila mitigasi dilakukan dengan baik, maka probabilitas untuk kejadian luar biasa terjadi bisa ditekan.

"Kita juga membantu seperti pemadam kebakaran, bisa secepatnya bertindak supaya tidak terjadi kejadian, bisa berbahaya pada tingkatan anak sakit bahkan kehilangan jiwa," sambungnya.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menuturkan keterlibatan BPOM RI sangat penting dalam mendukung kelancaran program MBG. Ia berharap kerjasama yang dilakukan bisa berjalan lancar sehingga masyarakat tetap sehat dan aman.

"Kita butuh segala pihak termasuk BPOM untuk bisa mitigasi, evaluasi, dari aspek higienis, keamanan pangan. Memitigasi apa yang akan terjadi di lapangan, sehingga keterlibatan BPOM ini penting. Kita masak setiap hari selama seminggu selama setahun," tandasnya.

Video: BPOM Segera Tanda Tangani MoU dengan BGN Dukung Program MBG

Video: BPOM Segera Tanda Tangani MoU dengan BGN Dukung Program MBG

Dinas Pendidikan Kota Palembang bakal menghentikan sementara penyaluran program makan bergizi gratis di wilayahnya selama bulan Ramadan. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, Adrianus Amri.

Ia menyampaikan berdasarkan rencana, program bergizi gratis di Palembang disetop sementara atau tidak disalurkan.

"Untuk makanan bergizi gratis selama Ramadan, informasi sementara disetop dulu dan akan kembali disalurkan usai Ramadan," kata Amri kepada detikSumbagsel, Rabu (22/1/2025).

Wacana penyetopan program makan bergizi gratis yang disampaikan Dinas Pendidikan Kota Palembang ini berbanding terbalik dengan pemerintah pusat.

Dilansir detikNews, Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan program MBG akan tetap berjalan di bulan Ramadan. Bahkan skema pembagian menu MBG tersebut sudah disusun matang.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan pihaknya akan menerapkan skema khusus pembagian MBG selama Ramadan. Nantinya, BGN akan menyiapkan makanan yang dapat dibawa ke rumah oleh anak-anak sekolah selama Ramadan.

"Kami akan memberikan makanan yang dibawa ke rumah untuk buka puasa. Jadi, bulan Ramadan pun kami, Badan Gizi, akan tetap menyelenggarakan itu (Makan Bergizi Gratis) karena itu bagian yang penting dan bagian yang ditunggu oleh anak-anak," kata Dadan kepada wartawan di kantor PBNU, Jakarta, dilansir Antara, belum lama ini.

Hal tersebut Dadan sampaikan merespons soal skema pembagian Makan Bergizi Gratis selama Ramadan mendatang. Sementara itu, Dadan melanjutkan, bagi para santri di pesantren yang menjadi penerima manfaat Makan Bergizi Gratis, mereka juga akan menerima makanan di saat berbuka puasa.

"Nah, terkait dengan pelaksanaan di Ramadan di pesantren akan lebih mudah karena aktivitas masak akan seperti biasa dan akan dibagikan pada saat buka," ujarnya.

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Tumpahan minyak yang berasal dari kebocoran pipa milik salah satu perusahaan migas diduga mencemari sungai di Desa Sungai Dua, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumsel. Hal ini memicu kebakaran di sepanjang aliran sungai dan mendekati area permukiman warga.

Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu (22/1/2025) sekitar pukul 06.30 WIB. Kobaran api dan asap hitam pekat membumbung tinggi ke udara dan videonya pun viral di media sosial. Warga sekitar pun terlihat panik menyelamatkan diri saat kobaran api mendekati area permukiman mereka.

"Iya benar ada kebakaran diduga akibat pipa bocor," kata Kapolres PALI AKBP Khairu Nasrudin, Kamis (23/1/2025).

Khairu menyebut, api sudah berhasil dipadamkan dan dari kejadian tersebut tidak ada korban jiwa. Namun, akibat kebocoran pipa minyak merusak lahan di sekitar aliran sungai.

"Kami menduga api berasal dari percikan di titik aliran minyak yang mengalir di sungai. Kerugian yang dialami PT Medco E&P Indonesia diperkirakan mencapai ratusan juta Rupiah," ujar dia.

Untuk meminimalisir dampak lebih lanjut, kata dia, beberapa langkah telah diambil oleh berbagai pihak. Tim pemadam kebakaran dari BPBD Kabupaten PALI dan PT Pertamina EP dikerahkan ke lokasi. Meski medan yang sulit membuat pemadaman tidak optimal. PT Medco E&P Indonesia juga telah memasang oil boom untuk mencegah tumpahan minyak meluas.

"Kami meminta PT Medco E&P Indonesia untuk lebih proaktif dalam menyelesaikan masalah ini,termasuk mengganti kerugian masyarakat yang lahannya terdampak," tegas Kapolres.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres PALI, AKP Nasron mengatakan saat ini pihaknya sedang menyelidiki dugaan sabotase yang mengakibatkan kebocoran pipa. Tidak menutup kemungkinan ada pihak-pihak yang sengaja mencari keuntungan dari situasi ini.

"Kami telah mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aksi protes sebelum ada penyelesaian dari pihak perusahaan. Pendataan kerugian warga harus segera dilakukan agar masyarakat merasa aspirasinya didengar," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Talang Akar Sunarto mengatakan Sungai Dua yang menjadi tumpuan masyarakat sekitar kini tercemar oleh minyak mentah, membuat airnya tidak lagi bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

"Kami sangat berharap PT Medco E&P Indonesia segera melakukan pembersihan aliran sungai, masyarakat sangat bergantung pada sungai ini untuk kebutuhan air bersih,"ujarnya.

Video: Polisi Bongkar Kafe Tempat Pesta Narkoba di Musi Rawas, 13 Orang Diamankan

Video: Polisi Bongkar Kafe Tempat Pesta Narkoba di Musi Rawas, 13 Orang Diamankan

Menteri BUMN Erick Thohir mengungkap sejumlah capaian dalam 100 hari kerja Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam capaian itu, ia mengungkap kerja sama dengan sejumlah instansi seperti Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMKM) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Berbagai kebijakan strategis telah diimplementasikan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat sektor UMKM, serta meningkatkan kualitas dan keamanan produk konsumsi. Semua kebijakan tersebut memiliki peran penting dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional.

"Kapasitas Kementerian BUMN sebagai support system kementerian-kementerian teknis siap berkomitmen dan mendukung penuh seluruh program yang telah menjadi fokus pemerintahan Presiden Prabowo. Jadi, BUMN siap berkolaborasi dengan intensif dengan berbagai kementerian, badan, dan lembaga dalam mewujudkan program untuk pemulihan dan peningkatan ekonomi nasional," ujar Erick dalam keterangannya, Kamis (23/1/2025).

1. Kebut Proyek 3 Juta Rumah

Erick bersama Menteri PKP Maruarar Sirait mempercepat pembangunan proyek infrastruktur utama, termasuk rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian BUMN bersama Perumnas membangun dan menyediakan hunian layak, nyaman, dan terjangkau berkonsep Transit Oriented Development (TOD).

Di antaranya, Samesta Mahata Margonda yang menyediakan 940 unit dan satu-satunya hunian yang menyatu dengan Stasiun KRL Pondok Cina. Lalu, Samesta Mahata Serpong yang menyiapkan 1.861 unit dan terintegrasi dengan Stasiun Rawabuntu.

Samesta Mahata Tanjung Barat yang membangun 1.216 unit hunian yang juga menempel dengan Stasiun Tanjung Barat, serta Samesta Parayasa yang merupakan satu-satunya hunian memiliki konsep TOD Landed dan tergabung dengan Stasiun Lumpang Parayasa.

Bahkan, Kementerian BUMN melalui PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk juga menyediakan pembiayaan terjangkau dengan merancang skema kredit pemilikan rumah (KPR) dengan tenor hingga 30 tahun.

2. Penguatan UMKM

Erick dan Menteri UMKM Budi Arie Setiadi meluncurkan sinergi program untuk mendorong kewirausahaan dan pengembangan industri kreatif di Indonesia. Langkah ini diharapkan mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif serta menciptakan lebih banyak peluang usaha bagi masyarakat di berbagai daerah.

Program ini melibatkan seluruh BUMN yang tergabung di Rumah BUMN sebagai mitra strategi dalam pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi bagi pelaku usaha mikro hingga kreator lokal.

Dengan memanfaatkan jaringan dan sumber daya BUMN, inisiatif ini dirancang untuk memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kapasitas pelaku UMKM, sehingga mereka memiliki daya saing lebih berkompetisi di pasar domestik maupun global.

Melalui Bank Himbara yang terdiri dari Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Tabungan Negara (BTN) melakukan akselerasi dalam Program Penghapusan Piutang Macet UMKM.

3. Sertifikasi Produk UMKM

Erick menggandeng Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan kerjasama strategis dalam peningkatan daya saing dan kualitas UMKM melalui program sertifikasi bagi pelaku Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM).

Kolaborasi yang dilakukan ini bertujuan untuk memperkuat sistem pengawasan dan sertifikasi produk, khususnya produk-produk yang diproduksi oleh UMKM, sehingga UMKM dapat meningkatkan daya saing di pasar global.

Dalam kerjasama ini BPOM memberikan pendampingan kepada UMKM dalam proses sertifikasi produk dan pengawasan produk yang diproduksi oleh pelaku UMKM, khususnya yang berhubungan dengan kesehatan, pangan, dan kosmetik.

Kementerian BUMN juga melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI), Pegadaian, dan PNM bersama-sama memberikan dukungan penuh terhadap program sertifikasi produk BPOM melalui program pembiayaan dan pendampingan serta edukasi kepada pelaku UMKM yang ingin mengikuti proses sertifikasi produk BPOM.

Bank Rakyat Indonesia menyediakan pembiayaan bagi pelaku UMKM yang akan melakukan proses sertifikasi produk BPOM, Pegadaian menyediakan pembiayaan mikro untuk pelaku UMKM, serta PNM membantu UMKM dalam akses pembiayaan dan pelatihan.