Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menghadiri rapat bersama Presiden Prabowo Subianto beserta Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka. Ia mengatakan pemerintah telah membangun sekitar 40 ribu unit rumah sejak 20 Oktober 2024.

Pencapaian tersebut akan terus ditingkatkan melalui pemanfaatan lahan negara, termasuk tanah hasil sitaan dari korupsi, aset BLBI, hingga Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang.

Fokus utama pembahasan dalam rapat ini adalah percepatan pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta kebijakan pro rakyat di sektor perumahan dan permukiman.

"Mengenai lahan, kami mendapatkan arahan yang sangat jelas bahwa memang lahan-lahan yang ada misalnya dari Kejaksaan Agung, dari tanah-tanah hasil korupsi yang disita, kemudian juga dari BLBI, kemudian juga dari yang HGU-nya sudah tidak diperpanjang, dan berbagai jenis lainnya, itu akan masuk kepada Dirjen Kekayaan Negara, kemudian ke Bank Tanah, kemudian akan diproses lebih lanjut bagaimana kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan," kata Ara dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (8/1/2025).

Selain itu, Ara menyampaikan pemerintah akan membuat skema pembiayaan, terutama untuk MBR yang memiliki penghasilan di bawah Rp 8 juta per bulan. Hal ini agar MBR memiliki kesempatan untuk mendapatkan rumah.

Ia pun menambahkan bahwa Prabowo memberikan perhatian khusus pada skema pembiayaan bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal yang umumnya tidak memiliki penghasilan tetap. Skema tersebut dibuat pemerintah agar mereka bisa tetap memiliki rumah.

"Seperti bapak penjual bakso, bapak penjual sayur, dan sebagainya itu tidak punya gaji, tapi punya kegiatan usaha, kita membuat skema, cara, sehingga rakyat juga bisa memiliki rumah dengan yang memiliki penghasilan tadi, dengan cara-cara mensupervisi, mendampingi, melihat kepada tempat jualannya, dan sebagainya," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Ara memaparkan sejumlah kebijakan pro rakyat yang akan diimplementasikan oleh pemerintah dalam 90 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo. Kebijakan tersebut mencakup penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi 0 persen, pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta percepatan perizinan PBG.

Pengurusan PBG yang sebelumnya memerlukan waktu hingga 45 hari, kini dipangkas menjadi 10 hari. Bahkan, menurutnya proses tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 4 jam di Tangerang.

Lebih lanjut, Ara menyampaikan soal kebijakan penghapusan PPN selama 6 bulan di tahun 2025 untuk rumah di bawah Rp 2 miliar.

"Ini adalah sesuatu yang tadinya bayar menjadi gratis buat rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat kecil yang berpenghasilan tadi MBR. Jadi seperti arahan beliau, kebijakan harus pro rakyat dan kami jalankan," imbuhnya.

Ia juga menyampaikan bahwa kepercayaan investor asing terhadap Indonesia semakin meningkat. Hal tersebut menurutnya seiring dengan langkah diplomasi Prabowo ke berbagai negara.

"Kita mesti menyiapkan tim yang kuat sehingga nanti begitu investor datang sudah bisa legalnya begini, lokasinya di sini, dan sebagainya, posisinya seperti apa, hak kewajibannya seperti apa, dengan tentu prinsip saling menghormati dan kita mengutamakan kepentingan nasional kita dan juga bagaimana punya dampak kepada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Indonesia," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memimpin rapat koordinasi (Rakor) bersama para menteri infrastruktur. Rapat ini digelar dalam rangka pembahasan Rencana Kerja 2025.

Rapat itu dihadiri oleh seluruh menteri di bawah naungan Kemenko IPK, antara lain Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman, dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. Hadir pula sejumlah wakil menteri.

Dalam sambutannya, AHY mengingatkan bahwa dalam transisi pemerintahan di setiap negara kerap dipenuhi dengan dinamika. Ini juga termasuk dengan adanya hal-hal yang belum berjalan ideal di awal pemerintahan, salah satunya anggaran.

AHY mengatakan, pemerintah dihadapkan pembatasan anggaran. Sebab, menurutnya prioritas pembangunan juga sangat luas. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto berpesan agar perencanaan dibuat dengan rapi.

"Beliau (Prabowo) mengingatkan kepada kita kalau di awal-awal masa pemerintahan ini ada hal-hal yang belum sangat ideal. Termasuk kita semua harus meyakinkan agar segala perencanaan itu benar-benar bukan hanya rapi tapi benar-benar prudent. Mengapa? Karena kita juga selalu dihadapkan pada budget constraints, limitasi anggaran. Karena tentu prioritas bangsa ini juga begitu luas, spektrumnya luas," kata AHY, di Kantor Kemenko IPK, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2025).

AHY juga menyampaikan, pihaknya punya tanggung jawab besar untuk meyakinkan pembangunan infrastruktur ke depan semakin tepat sasaran, efisien, dan berdampak langsung baik bagi pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan kesejahteraan rakyat.

"Inilah urgensi dari Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan," imbuhnya.

Selain itu, meski penuh dengan dinamika dan tantangan di awal masa jabatan, AHY juga mengingatkan pesan dari Prabowo agar para menteri bisa langsung bekerja fokus. Dengan demikian, hasil kerja nyata bisa terlihat.

"Transisi di setiap negara, di setiap pemerintahan tentu penuh dengan dinamika dan kita semua, seperti yang diharapkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto Pemerintahan Kabinet Merah Putih ini bisa benar-benar fokus, langsung serius dan bekerja secara utuh untuk masyarakat. Karena kita harus segera memberikan bukti kerja nyata dan output-nya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat," ujar dia.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah membuat peta jalan untuk Program 3 Juta Rumah. Dokumen itu diperlukan agar skema Program 3 Juta Rumah tertuang jelas pelaksanaannya.

Lalu apakah pembuatan peta jalan Program 3 Juta Rumah itu sudah selesai?

Terkait hal tersebut, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengatakan pihaknya masih menyiapkan peta jalan Program 3 Juta Rumah. Ia tidak merinci kapan peta jalan tersebut rampung, yang pasti dokumen itu akan dipaparkan saat rapat dengan Komisi V DPR RI.

"Kita sedang menyiapkan karena DPR yang minta ya, nanti kita paparkan ke DPR," kata Fahri di Kantor Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Fahri menuturkan, nantinya peta jalan Program 3 Juta Rumah ini bisa diakses untuk publik. Sebab, hal itu merupakan program pemerintah sehingga masyarakat bisa melihat langsung apa yang akan dilakukan oleh pemerintah ke depannya, terutama di bidang perumahan.

"Oh iya dong (bisa diakses publik). Kan itu janji kampanye yang akhirnya jadi program pemerintah kan," ujar Fahri.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait sempat mengatakan bahwa pihaknya menargetkan akan menyelesaikan peta jalan Program 3 Juta Rumah pada awal Desember 2024. Namun, hingga saat ini dokumen tersebut masih belum selesai.

Alasannya karena ia ingin mendengarkan masukkan dari berbagai pihak sehingga tidak bisa terburu-buru untuk menyelesaikan dokumen itu.

"Kalau kita buru-buru pastikan begitu, kita bisa kehilangan ide. Ada hal-hal baik, hal-hal yang lebih tadi menikmatinya bisa banyak lebih banyak. Makanya sebagai menteri, menurut saya kita mesti banyak mendengar," katanya di Perumahan Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jumat (27/12/2024).

Jajaran menteri infrastruktur menggelar Rapat Koordinasi bersama di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK). Rapat ini membahas tentang Rencana Kerja Tahun 2025 dan evaluasi jelang 100 hari kerja.

Rapat itu dihadiri oleh seluruh menteri di bawah naungan Kemenko IPK, antara lain Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman, dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. Hadir pula sejumlah wakil menteri.

Ditemui sebelum rapat, Menteri Koordinator IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, rapat ini digelar dalam rangka persiapan untuk menyongsong 2025. Nantinya, sejumlah menteri memaparkan persiapan masing-masing kementeriannya.

"Saya ingin mendengarkan paparan dari para menteri termasuk wakil menteri, sekjen, eselon I untuk menyamakan frekuensi sekaligus kita wrap up 2024 yang sudah kita lalui. Ada outlook yang harus kita putuskan bersama untuk 2025," kata AHY, Rabu (8/1/2025).

Selain itu, rapat tersebut juga akan membahas evaluasi jelang 100 hari kerja pemerintahan. AHY mengatakan, pihaknya ingin pembangunan infrastruktur semakin berdampak tepat sasaran untuk berkontribusi makin signifikan ke pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

"Jadi nanti akan kita bahas beberapa hal strategis, tapi juga ada yang mungkin teknis bernilai strategis yang akan kita bahas," ujarnya.

AHY mengatakan, infrastruktur memiliki spektrum yang luas, bukan hanya yang besar atau megah, tapi banyak juga mendasar dan langsung menyentuh hajat hidup orang banyak. Ia ingin agar infrastruktur tersebut bisa mendapat prioritas.

"Kita tahu di masa awal tahun ini kita semua masih menentukan program-program yang harus diutamakan karena selalu dihadapkan pada budget constraint (batasan anggaran). Selalu ada limitasi dalam hal anggaran pendanaan dan harus kita pikirkan dengan baik," kata dia.

Qatar akan membiayai pembangunan satu juta unit rumah di perkotaan yang termasuk dalam Program 3 Juta Rumah. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah.

Fahri mengatakan, dirinya akan menyaksikan penandatanganan MoU terkait pembiayaan satu juta unit rumah oleh Qatar di Istana Kepresidenan. Untuk teknisnya akan didiskusikan lebih lanjut nantinya.

"Kebetulan saya diundang ke Istana untuk menyaksikan penandatangan MoU pendanaan untuk satu juta rumah, jadi saya izin duluan (dari rapat bersama Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan/IPK). (Pembiayaan dari mana?) Qatar. Iya hari ini diteken," katanya kepada wartawan di Kantor Kemenko IPK, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Fahri mengatakan, pembiayaan tersebut dilakukan oleh salah satu anggota kerajaan Qatar yang juga seorang investor. Nantinya, hunian yang dibangun melalui pembiayaan tersebut berbentuk vertikal.

"(Jumlah huniannya) satu juta unit. Jadi kita lihat aja nanti karena yang akan hadir ini adalah salah seorang anggota dari kerajaan juga dan beliau secara pribadi juga adalah investor," ungkapnya.

Fahri memaparkan, pembangunan satu juta rumah tersebut akan bekerja sama dengan BUMN, perusahaan swasta, dan lainnya. Sementara itu, untuk lokasi pembangunannya masih didiskusikan lebih lanjut.

"Lokasinya juga nanti dibagi-bagi berdasarkan tanah yang ditunjuk oleh partner lokalnya," kata Fahri.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengatakan, Qatar siap untuk membiayai 6 juta perumahan, sementara Pemerintah Abu Dhabi, ibu kota UEA, siap membantu 1 juta unit perumahan. Dengan demikian, Hashim yakin target pembangunan 15 juta unit rumah dalam 5 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan tercapai. Ditambah lagi, pemerintah pusat dan Pemerintah DKI Jakarta juga mengupayakan penyediaan hunian layak bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Saya dengar sendiri dari Pak Presiden Prabowo bahwa Pemerintah Qatar bersedia untuk membiayai 5 juta unit perumahan. Juga ada dermawan dari Qatar secara pribadi akan bantu 1 juta unit perumahan. Saya juga berkunjung, ke Abu Dhabi dan Pemerintah Abu Dhabi menyatakan akan bantu 1 juta unit perumahan. Jadi dua negara ini bersedia untuk membiayai 7 juta unit perumahan," ungkap Hashim dalam keterangannya, dikutip Jumat (27/12/2024).

Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU investasi pembangunan 1 juta rumah di Indonesia dengan pihak Qatar. Negara Timur Tengah itu menjadi investor pertama program 3 juta rumah di Indonesia.

Penandatanganan dilakukan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1/2025). MoU itu ditandatangani Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan pihak investor Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani.

Hadir juga dalam penandatanganan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, Wamenlu Anis Matta, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.

Maruarar mengatakan investasi ini bukti kepercayaan terhadap Prabowo yang sangat tinggi. Ia juga mengapresiasi kinerja Hashim dalam hal ini.

"Iya, ini kan berkat kepercayaan kepada Presiden Prabowo yang sangat tinggi, dan juga kerja baik Pak Hashim sebagai ketua satgas perumahan, yang memang banyak membantu kami di Kementerian PKP dengan sangat baik," ujarnya.

"Buktinya, beliau (Prabowo) diterima dengan sangat baik, dengan pemimpin dunia, berkomunikasi sangat baik, dan selalu mengedepankan saling menghargai, saling menghormati dengan internasional dan punya sikap-sikap sesuai politik luar negeri kita yaitu dia bebas aktif," lanjut Maruarar.

Ara menilai hal ini menjadi bukti nyata politik luar negeri Indonesia yang berjalan baik. Sehingga banyak investor yang datang menanam modal ke Indonesia.

"Saya pikir ini adalah bukti nyata politik luar negeri dan juga kepercayaan internasional, sehingga begitu banyak investor yang datang ke negara kita," ujarnya.

Pemerintah meneken kerja sama investasi pembangunan rumah rakyat 1 juta unit dengan investor Qatar. MoU investasi baru saja diteken oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait dengan investor Syekh Abdul Aziz al-Thani dari Qatar.

Penandatanganan MoU dilakukan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Hadir juga Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, hingga Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo.

Maruarar mengatakan, usai penandatanganan kerja sama, pemerintah akan menyiapkan lahan untuk pembangunan rumah. Lahan yang digunakan merupakan milik negara, yaitu lahan dari BUMN hingga lahan yang dimiliki Kementerian Sekretariat Negara dan Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

"Tugas kami kita jadi tim yang solid kita menyiapkan lahan yang dimiliki negara. Pak Erick akan siapkan dari PT PP, KAI, Perumnas, kemudian dari Kemensetneg ada di Kemayoran dan sekitar Senayan. Kemudian dari Kemenkeu dari DJKN ada di Kalibata," beber Maruarar, Rabu (8/1/2025).

Setelah ini pemerintah akan mengajak pihak Qatar untuk melakukan survei ke lahan-lahan yang disiapkan dalam waktu dekat.

"Kami juga akan membawa investor yang datang sekarang untuk bergerak cepat untuk bisa memahami aturan di Indonesia. Kemudian juga bisa melakukan survei ke lapangan langsung karena, arahan dari Presiden Prabowo kita bekerja cepat aturannya seperti ini, kemudian lapangannya langsung di cek," beber Maruarar.

Video: Prabowo Minta Tanah Sitaan Kasus Korupsi-BLBI Dibangun Rumah MBR

Video: Prabowo Minta Tanah Sitaan Kasus Korupsi-BLBI Dibangun Rumah MBR

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah digulirkan pemerintah memang belum diterapkan di semua daerah di Indonesia. Kendati begitu, kebijakan ini memunculkan kekhawatiran bagi para pedagang kantin sekolah, salah satunya di Kota Jogja.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang pedagang kantin di SN Negeri Lempuyangwangi, Danurejan, Kota Jogja, Desi. Desi mengaku khawatir program ini akan mengurangi penghasilannya. Ia pun berharap pemerintah juga memikirkan nasib para pedagang kantin.

"Saya pribadi ini tulang punggung keluarga, sebenarnya kekhawatiran ada, pasti akan berdampak ke kami. Tapi kalau ini sudah menjadi program pemerintah, ya yang saya harapkan kantin juga dipikirkan," jelasnya saat ditemui wartawan di lapaknya, Rabu (8/1/2024).

"Misalnya pemberian makannya jamnya diatur, jadi kami itu masih tetep bisa mendapatkan penghasilan untuk keluarga kami. Semoga pemerintah memikirkan nasib kami juga," sambung Desi.

Desi menceritakan, kantin tempatnya mencari nafkah dikelola oleh 6 orang. Ia menjual nasi bungkus, minuman, hingga jajanan. Untuk nasi ia jual Rp 3 ribu per bungkus, dimasak anggota tim di kantin tersebut.

Ia pun mengaku tak keberatan jika nantinya dilibatkan pemerintah sebagai penyedia makan bergizi gratis di sekolah tempatnya berdagang.

"Mau, insyaallah mau, biar dapur tetap ngebul," tegas Desi.

Rekan satu tim Desi, Lilik menambahkan, timnya harus selalu mengganti menu makanan yang dijual minimal empat hari sekali. Hal itu dilakukannya lantaran siswa SD cepat jenuh dengan menu makanan.

"Kebetulan anak-anak itu kalau sudah makan sudah, ndak jajan lagi," papar Lilik.

"Anak-anak itu suka menu-menu baru, iya selalu berubah-ubah (menunya), biasanya seminggu, empat hari itu udah mentok. Setelah anak-anak merasakan semua, udah ganti," imbuhnya.
Sementara, pedagang kantin di SMP Negeri 4 Kota Jogja, Pardi, mengaku pasrah dengan diberlakukannya program MBG meski tetap merasa khawatir.

"Ming (hanya) pasrah, mau gimana lagi?," ungkap Pardi saat ditemui wartawan di lapaknya, hari ini.

"Kalau kekhawatiran pasti ada, namanya mata pencaharian di kantin, pasti pengaruh, tapi nanti coba coba lah," lanjutnya.

Pardi, yang menjajakan gorengan, nasi bungkus, hingga mie kemasan cup di kantinya, mengatakan akan tetap mencoba berjualan nasi dan mi saat program MBG dijalankan.

"Jualan gorengan, nasi (bungkus), sama mi (mi kemasan cup), mi habis 3 dus (per hari), nasinya titipan," papar Pardi.

"Ya pasti ada pengaruh, kalau mi, minuman mungkin masih (bisa laku), nah kalau makanan ndak tahu, Mungkin coba coba dulu (tetap jualan mi)," harapnya.

Tanggapan berbeda justru muncul dari Mistri, pedagang kantin lain di SMP Negeri 4 Kota Jogja. Ia yang berjualan makanan dengan sistem konsinyasi atau titipan justru tak merasa khawatir.

"Nggak (khawatir), biasa aja kalau saya, kalau sini kan banyaknya konsinyasi, mereka (distributor) tak tanyain juga ndak masalah," ungkapnya.

Di lapaknya, Mistri menjual puluhan jenis makanan, mulai dari nasi hingga makanan ringan. Ia mengaku selalu mengkurasi makanan yang dijajakan di lapaknya untuk memastikan makanan tersebut bisa laku.

"Ada nasi, bakmi, terus roti-roti, roti kebanyakan, sandwich. Ada 30-an macem dari camilan sampai makan berat," papar Mistri.

"(Makanan) yang masuk kesini saya pilah, kalau anak-anak ndak suka ndak saya masukin. Harganya paling mahal Rp 9 ribu. Nasi Rp 6 ribuan," pungkasnya.

Video: Mau Jadi Mitra Program Makan Bergizi Gratis? Simak Caranya di Sini!

Video: Mau Jadi Mitra Program Makan Bergizi Gratis? Simak Caranya di Sini!

Protes dan keluhan siswa terkait uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lima sekolah Palembang disoroti DPRD Sumatera Selatan. Pengawasan terhadap program ini akan dilakukan, agar berjalan sukses di Sumsel.

"Iya kita sudah dapat informasi ada protes dari anak-anak sekolah bahwa makanan yang disajikan tidak sesuai. Mungkin ke depan kita akan melihat dan kroscek jalannya pembagian MBG," ujar Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel, David Hadrianto Aljufri, Rabu (8/1/2025).

Ia menyebut pihaknya terlibat dalam mengawasi penyaluran MBG. Saat ini, masih menunggu informasi petunjuk pelaksanaan dan teknisnya. Termasuk pengawasan kandungan gizi serta menu-menu yang akan diberikan dalam menu MBG tersebut. Pemenuhan gizi menjadi yang utama mengingat pelaksanaan ini untuk meningkatkan kualitas hidup anak.

"Kita belum dapat juklak dan juknisnya, pasti ada standar menu yang sudah ditetapkan pemerintah bahwa MBG senilai Rp 10 ribu per porsi harus memenuhi gizi yang asalnya dari daging, ikan, telur atau ayam," ungkap politisi Golkar ini.

Dia menyebut, setelah mendapat juklak dan juknis akan mengawasi mulai dari pemenuhan gizi, distribusi hingga penyaluran ke siswa.

"Ya nanti kita akan ikut dalam pengawasan secara keseluruhan," tambahnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Sumsel Komisi IV, Romiana Hidayati menambahkan, MBG merupakan terobosan yang baik untuk masyarakat asalkan tepat sasaran dan penggunaan anggarannya benar.

"Program MBG sebetulnya bagus, asalkan tepat sasaran dan penggunaan anggarannya benar sehingga kualitas makanan sesuai dengan harapan," ujarnya.

Namun, lanjut Romiana, program ini juga mempunyai sisi negatif. Apalagi dengan nilai porsi hanya Rp 10 ribu per siswa. Menu yang disediakan dinilai tak akan sesuai harapan siswa, terlebih program ini juga menyasar kalangan menengah ke atas.

"Saya katakan tidak akan tepat sasaran karena melihat program ini juga untuk murid-murid dari kalangan menengah ke atas itu mubazir saja. Dengan budget Rp 10 ribu pasti tidak sesuai dengan harapan mereka. Juga sudah ramai di berita-berita, banyak anak-anak mengeluh dengan makanan yang mereka dapat," ungkap politisi PDIP ini.

Apalagi, kata dia, dengan nilai porsi hanya Rp 8 ribu per siswa (TK-kelas 3 SD), dia memastikan MBG tak akan berkualitas dan porsinya sedikit.

"Iya dengan nilai porsi Rp 8 ribu, tentu akan jadi perhatian kita pada lauk pauknya. Dapat apa untuk kualitas dan kuantitasnya mengingat harga bahan baku terus bergerak naik. Saya yang juga ibu rumah tangga sangat merasakan," ungkapnya.

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Anggaran menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk Kota Palembang TK-SD sebesar Rp 6.000 dan SMP Rp 10.000. Penyedia program MBG dari Kecamatan Ilir Barat (IB) I Palembang, M Dicky Alghaffar, mengaku harga tersebut sudah mencukupi untuk makanannya saja.

"Rp 6 ribu dan Rp 10 ribu sudah mencukupi untuk kebutuhan lauk-pauk dan sayur-mayurnya. Sementara untuk biaya operasionalnya Rp 5.000," katanya saat ditemui detikSumbagsel, Selasa (7/1/2025).

Menurutnya untuk menu TK, SD, dan SMP di 5 sekolah di kawasan Ilir Barat (IB) I Palembang sama semua. Yang membedakan hanya gramasinya. Untuk angka kecukupan gizi harus mengikuti aturan pusat yakni Badan Gizi Nasional (BGN).

"Angka kecukupan gizinya sesuai pedoman dari pusat. Untuk menu dari Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) masing - masing," katanya.

Menu ditentukan SPPG atau penyedia katering. Kemudian SPPG akan mengajukan menu-menu tersebut ke BGN. Anggaran menu yang akan disediakan yakni TK-SD Rp 6.000 dan SMP Rp 10.000. Angka ini hanya untuk makanannya saja, belum termasuk biaya operasional atau campuran lainnya.

"Daftar menu untuk satu minggu ke depan sudah ada dan setiap hari menunya berbeda. Saat ini di IB I masih 5 sekolah tersebut," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Palembang Adrianus Amri mengatakan harga porsi Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk Kota Palembang yakni Rp 6.000 per porsi untuk TK-SD dan Rp 10.000 per porsi untuk SMP.

Menurut Amri, para siswa akan mendapatkan porsi menu sesuai pembagian dan ketentuan yang sudah ditetapkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui sistem catering di kawasan Way Hitam, Kecamatan Ilir Barat (IB) I Palembang.

"Untuk dapur umum penyedianya langsung dari Badan Gizi Nasional yang menentukan dapur. Untuk dapur umum saat ini ada di Way Hitam, Kecamatan IB I. Untuk pekan depan dapur umumnya Sukarami dan Kalidoni," ujarnya.

Amri menegaskan, mulai dari anggaran hingga penyedia katering ditentukan BGN. Pemda tingkat kabupaten/kota tidak menentukannya langsung.

"Untuk dananya sendiri murni APBN, tapi tidak menutup kemungkinan bisa dari APBD atau BOS (bantuan operasional sekolah)," tuturnya.

Video: Mau Jadi Mitra Program Makan Bergizi Gratis? Simak Caranya di Sini!

Video: Mau Jadi Mitra Program Makan Bergizi Gratis? Simak Caranya di Sini!

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sifatnya harus menjadi sukarela dan bukan kewajiban.

Kebijakan Tapera sendiri membuat gaji para pekerja swasta maupun PNS dipotong setiap bulannya hingga 3%. Nah, Maruarar ingin agar potongan 3% itu tak wajib dan harus sukarela.

Kini, Maruarar mengaku telah bertemu dengan Badan Pengelola (BP) Tapera untuk membicarakan agar iuran Tapera bisa menjadi sukarela. Dia juga melapor langsung ke Presiden Prabowo Subianto agar kebijakan Tapera tidak lagi jadi tarikan wajib kepada masyarakat.

"Saya sudah undang Tapera, dan saya sudah laporkan juga tadi (ke Presiden Prabowo). Memang tabungan itu kan harusnya bersifat sukarela," ungkap Maruarar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2025).

Iuran Tapera menjadi kewajiban sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat yang dituangkan aturan teknisnya melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera.

Dalam aturan itu, pemberi kerja wajib mendaftarkan karyawannya ke program paling lambat 2027. Dalam aturan tersebut dijelaskan, Tapera adalah simpanan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.

Besaran simpanan peserta ditetapkan sebesar 3% gaji atau penghasilan. Dari total 3% iuran Tapera, pekerja kebagian menanggung 2,5% dari gaji yang diterima setiap bulan, lalu 0,5% sisanya ditanggung oleh pemberi kerja. Sedangkan untuk pekerja mandiri menanggung seluruh simpanan atau 3%. Dana yang dihimpun lewat Tapera dikelola oleh Badan Pengelola Tapera (BP Tapera).

Tapera Mau Direvisi?

Maruarar bilang sejauh ini sudah ada gugatan dari masyarakat ke Mahkamah Konstitusi (MK) soal aturan Tapera.

Pemerintah ingin agar proses gugatan itu selesai terlebih dahulu, kemudian mengambil langkah berikutnya apabila aturan Tapera perlu diubah.

"Saya rasa itu, kita tahu sekarang sedang berproses di MK. Dan kita menghormati keputusan hukum lah. Kita tunggu dari MK selesai dahulu," sebut Maruarar.

Setidaknya ada dua gugatan ke MK soal UU nomor 4 tahun 2016 tentang Tapera. Pertama, pada Perkara Nomor 86/PUU-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Leonardo Olefins Hamonangandan Ricky Donny Lamhot Marpaung.

Kedua, Perkara Nomor 96/PUU-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI). Salah satu gugatan itu meminta agar kepesertaan masyarakat pada Tapera bukan menjadi sebuah kewajiban.

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai sejarah baru kebijakan membentuk generasi unggul dalam menyambut Indonesia Emas 2045 mendatang.

"Melalui pelaksanaan MBG Presiden Prabowo membuktikan komitmen program unggulannya dalam kampanye, sekaligus membuka jalan lebar-lebar munculnya pemuda-pemudi generasi emas jelang tahun 2045," kata Eddy dalam keterangannya, Rabu (8/1/2025)

Doktor Ilmu Politik FISIP UI ini menjelaskan, membangun Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang unggul harus diawali dengan memberikan makanan bernutrisi secara dini dan teratur bagi anak-anak Indonesia.

"Presiden Prabowo mampu mewujudkan mimpi besar membangun SDM Indonesia yang unggul melalui pelaksanaan program MBG. Sebuah terobosan program yang fokus pada mempersiapkan generasi masa depan," lanjutnya.

Eddy menyampaikan, sebagai Pimpinan MPR RI ia mendukung penuh pelaksanaan MBG dan akan turun langsung untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan program ini.

"Saya tentu mendukung penuh dan memastikan agar Program MBG yang diluncurkan berhasil dan kelak menjangkau seluruh anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke," ungkapnya.

Sebagai Pimpinan MPR RI, Eddy juga menghimbau agar jangan ada yang berani 'cawe-cawe' dengan mengurangi hak ataupun mutu MBG demi keuntungan pribadi atau kelompoknya.

"MBG ini adalah hak anak-anak kita. Jika ada yang tega memangkas anggaran atau kualitas makanan yang disajikan demi keuntungan dirinya, sudah layak dihukum secara tegas dan konsekwen," ungkapnya.

"Sebagai Anggota DPR RI, saya juga akan memastikan kelancaran program MBG di Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor dan Cianjur) untuk memastikan siswa mendapatkan haknya sesuai dengan porsi dan kualitas yang ditetapkan Badan Gizi Nasional," tutup Eddy.

Lihat juga Video 'Mendikdasmen soal Makan Bergizi Gratis: Bagian dari Pendidikan Karakter':

[Gambas:Video 20detik]