Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sudah menyalurkan pembiayaan untuk lebih dari 200.000 unit rumah program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) alias 100% tersalurkan.

Berdasarkan data per 17 Desember 2024, BP Tapera telah menyalurkan 200.086 unit rumah selama 2024 atau sudah 100,04%. Dana yang disalurkan untuk program tersebut yaitu Rp 24,55 triliun.

Di sisi lain, ada juga menyalurkan rumah berdasarkan pembiayaan Tapera. Totalnya ada 5.816 unit rumah atau senilai Rp 969 miliar.

"Selain FLPP, Tapera juga menyalurkan rumah Tapera yang sumbernya dana dari peserta, ini sudah 5.800. Jadi targetnya 7.200 unit tapi ada kendala. Ini kendalanya di dalam Undang-undang, di PP-nya karena di situ ada syarat harus memiliki tabungan. Nah ini kita selesaikan benar," tutur Direktur Pembiayaan Perumahan BP Tapera, Imam Syafii Toha dalam acara Forwapera 'Gotong Royong Mewujudkan Mimpi Bangun 3 Juta Rumah' di Grand Whiz, Jakarta, Jumat (20/12/2024).

Sebelumnya diberitakan, BP Tapera telah menyalurkan pembiayaan 199.649 unit rumah untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dana yang disalurkan dalam program tersebut sudah mencapai Rp 24,5 triliun tahun ini.

"Capaian program pembiayaan FLPP tahun 2024 sampai dengan 13 Desember 2024 telah mencapai 199.649 unit senilai Rp 24,5 triliun dan KPR Tapera mencapai mencapai 5.792 unit senilai Rp 965 miliar," ujar Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dalam Dialog Solusi Pendanaan Program 3 Juta Rumah di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (17/12/2024).

Ia menyoroti penyaluran KPR subsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di bawah pemerintahan baru mencapai 33.769 unit senilai Rp 4,2 triliun selama dua bulan. Menurutnya, angka tersebut menunjukkan akselerasi penyaluran yang terbesar dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.

Di sisi lain, ketersediaan dana Tapera untuk pembiayaan perumahan saat ini masih sangat terbatas karena belum ada tabungan baru dari peserta. Pihaknya pun tengah menyusun pengembangan model bisnis yang lebih menarik bagi peserta. Namun, pengembangan tersebut masih memerlukan dukungan dari di sisi keselarasan regulasi.

"Sesuai arahan Pak Menteri (PKP), Pak Ara, BP Tapera diminta untuk menyiapkan grand strategy, sehingga program Tapera dapat disukai dan tidak dibenci oleh masyarakat," ucapnya.

Rumah Subsidi Banyak Tak Dihuni

Rumah Subsidi Banyak Tak Dihuni

Pemerintah berencana menjalankan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) mulai Januari 2025. Selain makanan, program yang di awal berencana menyasar 3 juta anak ini juga butuh susu sebagai minuman pendampingnya. Sekitar Rp 14 triliun disiapkan untuk memenuhi kebutuhan susu program MBG.

Mampukah kapasitas industri susu dalam negeri mengakomodir kebutuhan ini?

Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai industri susu di Tanah Air sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan program MBG. Hal ini diyakini akan memberikan nilai tambah lebih bagi masyarakat.

"Industri susu Tanah Air sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan MBG di daerah sekitar lokasi peternakan. Dibanding harus impor susu, lebih baik ketersediaan susu lokal diprioritaskan," terang Bhima kepada detikcom, Sabtu (21/12/2024).

Bhima mengelaborasi lebih lanjut, salah satu pendekatan yang bisa dilakukan agar kebutuhan susu untuk MBG terpenuhi adalah dengan memastikan vendor penyedia jasa MBG mengambil susu langsung dari koperasi atau peternak susu.

"Dalam sistem pengadaan barang dan jasa bisa diarahkan ke susu lokal. Ini sejalan dengan target 40% pengadaan barang dan jasa pemerintah harus libatkan usaha mikro, kecil, dan koperasi," tambahnya.

Terkait dengan daerah yang sulit dijangkau peternak susu lantaran biaya logistik dan akses distribusi, maka susu bisa diganti opsi lain seperti protein hewani atau nabati.

"Daerah pesisir 'kan ada ikan laut, dan berbagai jenis produk perikanan yang potensial menjadi pasokan protein hewani untuk MBG. Sekolah di pinggir laut menunya mungkin berbeda dengan daerah basis peternakan sapi perah, tetapi kandungan gizinya yang perlu dipastikan merata," beber Bhima.

Bicara soal impor susu sapi, Bhima mengaku khawatir akan efek dari memaksakan impor susu sapi akan "mematikan" usaha peternak sapi lokal, bahkan dapat menurunkan devisa atau memicu defisit perdagangan.

"Bahkan kalau tidak hati-hati ada penularan penyakit akibat impor produk hewani dari negara yang berisiko tinggi menularkan penyakit ternak," tandasnya.

Simak juga Video: Menko Zulhas Atasi Masalah Peternak dan Pemerah Susu Lokal

[Gambas:Video 20detik]

Pemerintah berencana menjalankan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) mulai Januari 2025. Selain makanan, program yang di awal berencana menyasar 3 juta anak ini juga butuh susu sebagai minuman pendampingnya. Sekitar Rp 14 triliun disiapkan untuk memenuhi kebutuhan susu program MBG.

Mampukah kapasitas industri susu dalam negeri mengakomodir kebutuhan ini?

Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai industri susu di Tanah Air sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan program MBG. Hal ini diyakini akan memberikan nilai tambah lebih bagi masyarakat.

"Industri susu Tanah Air sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan MBG di daerah sekitar lokasi peternakan. Dibanding harus impor susu, lebih baik ketersediaan susu lokal diprioritaskan," terang Bhima kepada detikcom, Sabtu (21/12/2024).

Bhima mengelaborasi lebih lanjut, salah satu pendekatan yang bisa dilakukan agar kebutuhan susu untuk MBG terpenuhi adalah dengan memastikan vendor penyedia jasa MBG mengambil susu langsung dari koperasi atau peternak susu.

"Dalam sistem pengadaan barang dan jasa bisa diarahkan ke susu lokal. Ini sejalan dengan target 40% pengadaan barang dan jasa pemerintah harus libatkan usaha mikro, kecil, dan koperasi," tambahnya.

Terkait dengan daerah yang sulit dijangkau peternak susu lantaran biaya logistik dan akses distribusi, maka susu bisa diganti opsi lain seperti protein hewani atau nabati.

"Daerah pesisir 'kan ada ikan laut, dan berbagai jenis produk perikanan yang potensial menjadi pasokan protein hewani untuk MBG. Sekolah di pinggir laut menunya mungkin berbeda dengan daerah basis peternakan sapi perah, tetapi kandungan gizinya yang perlu dipastikan merata," beber Bhima.

Bicara soal impor susu sapi, Bhima mengaku khawatir akan efek dari memaksakan impor susu sapi akan "mematikan" usaha peternak sapi lokal, bahkan dapat menurunkan devisa atau memicu defisit perdagangan.

"Bahkan kalau tidak hati-hati ada penularan penyakit akibat impor produk hewani dari negara yang berisiko tinggi menularkan penyakit ternak," tandasnya.

Simak juga Video: Menko Zulhas Atasi Masalah Peternak dan Pemerah Susu Lokal

[Gambas:Video 20detik]

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar menguji coba makan bergizi gratis di SDN 17 Dangin Puri dan SD 3 Renon. Makanan yang disajikan Rp 15 ribu per porsi.

Kepala Disdikpora Kota Denpasar AA Gede Wiratama menjelaskan dalam uji coba tersebut diikuti oleh total 453 siswa. Rinciannya 188 siswa SDN 17 Dangin Puri serta 265 siswa SD 3 Renon.

"Kami mengecek kesiapan sekolah dan anak-anak. Nanti kami juga minta masukkan anak-anak tentang menu dan untuk porsi nasinya," ujar Wiratama di SDN 17 Dangin Puri, Sabtu (21/12/2024).

Tampilan menu makan bergizi gratis dari Disdikpora Kota Denpasar pada Sabtu (21/12/2024) di SDN 17 Dangin Puri Denpasar, Bali. (Ni Made Lastri Karsiani Putri-detikBali)

Nasi kotak yang diberikan kepada para siswa sebesar Rp 15 ribu. Menunya berisi nasi putih, perkedel kentang, sambal goreng kentang ati ampela, ayam goreng, setengah telur rebus, dan buah semangka.

Anggaran uji coba tersebut berasal dari corporate social responsibility (CSR). Disdikpora Denpasar sendiri masih menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak dan juknis) terkait pelaksanaan program tersebut ke depannya.

"(Anggaran) kami sudah siapkan untuk 2025 di APBD," jelasnya.

Hanya saja, Wiratama enggan membocorkan jumlah anggaran tersebut. Alasannya, karena ia masih menunggu informasi dari pemerintah pusat soal berapa besaran harga makan bergizi per anak nantinya.

Wiratama juga bakal berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Denpasar terkait pemilihan menu. Sehingga, nantinya mereka yang akan merekomendasikan menu-menu yang bergizi.

"(Respons siswa tadi) mereka senang sekali dan juga itu habis semua. (Tadi saya tanya) Ke depannya kalau ini dilanjutkan gimana anak-anak? jawabnya iya. Senang lah mereka," terang Wiratama.

Dia berharap melalui uji coba tersebut kesehatan siswa dapat terjaga dan dapat memperoleh makanan bergizi sesuai dengan harapan pemerintah. Salah satu wali siswa SDN 17 Dangin Puri, Anak Agung Putu Sri Dewi Lestari, senang dengan adanya uji coba tersebut.

"Bagus programnya. Kesehatan anak bisa terjaga dan terjamin," ucap Dewi.

Dewi mengatakan dengan adanya program tersebut, orang tua bisa lebih berhemat memberikan uang saku kepada anak. Juga bisa meringankan beban orang tua yang sibuk bekerja sehingga tak sempat memasak bekal untuk anaknya.

"Ya, menghemat. Jadinya, terjamin lah dengan makanannya di sekolah," akunya.

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sedang merancang skema baru untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Ke depan, skema komposisi pendanaan akan menjadi 50:50 dari APBN dan perbankan, berubah dari yang sebelumnya 75:25.

"Dengan keterbatasan sumber pembiayaan APBN, diharapkan bisa dicapai hasil yang optimal. Seluruh bank penyalur sudah menyatakan kesiapannya dengan komposisi 50:50 agar optimalisasi penyaluran dana KPR bisa lebih besar," kata Direktur Pembiayaan Perumahan BP Tapera, Imam Syafii Toha dalam acara Forwapera 'Gotong Royong Mewujudkan Mimpi Bangun 3 Juta Rumah' di Grand Whiz, Jakarta, Jumat (20/12/2024).

Imam menyebutkan, pada Senin (23/12) mendatang, BP Tapera dengan seluruh bank penyalur akan menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) terkait skema baru pendanaan tersebut. Tak hanya itu, pada waktu yang sama rencananya juga akan diumumkan kuota FLPP untuk tahun depan.

"Dengan skema saat ini, dengan komposisi 75:25 akan menghasilkan 220 ribu unit rumah. Jika skemanya diubah menjadi 50:50, maka porsi pendanaan KPR FLPP bisa mendanai 330 ribu unit tahun depan. Komitmen ini akan diikrarkan ekosistem pembiayaan perumahan pada saat penandantanganan PKS di hadapan Menteri Keuangan dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)," ujar Imam.

Sementara itu, Kepala Divisi Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Budi Permana, tidak mempersoalkan perubahan skema komposisi KPR FLPP dari 75:25 menjadi 50:50.

"Skema pendanaan 50:50 tidak menjadi isu karena BTN tidak ada masalah dengan likuiditas. Apabila margin masih 5 persen, maka itu akan jadi permasalahan. Kalau suku bunganya dinaikkan menjadi 7 persen hingga 8 persen, tentunya akan lebih menarik bagi bank penyalur karena ada profit margin yang sama dengan skema komposisi 75:25," tutur Budi.

Imam menambahkan, rencananya skema baru komposisi KPR subsidi di tahun depan menggunakan suku bunga tiering atau berjenjang.

"Sampai dengan tahun ke-10 tenor cicilan masih dalam masa subsidi sehingga tingkat bunga pinjaman sebesar 5%. Selanjutnya, akan berlaku suku bunga tier antara 6% hingga maksimal 7%," ucapnya.

Video: Rumah Musik Harry Roesli di Bandung Dijual Rp 25 M

Video: Rumah Musik Harry Roesli di Bandung Dijual Rp 25 M

Amerika Serikat melakukan revisi pada definisi makanan sehat yang selama ini digunakan. Revisi ini akhirnya mengeluarkan beberapa jenis makanan dari daftar tersebut.

Melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA), mereka melakukan redefinisi tersebut dalam rangka mencegah perkembangan penyakit kronis yang dapat dicegah melalui gaya hidup. FDA saat ini juga sedang merancang labeling kemasan untuk kriteria makanan 'sehat'.

"Penyakit yang terkait dengan pola makan, termasuk penyakit jantung, kanker, dan diabetes, adalah penyebab utama kecacatan dan penyakit di Amerika Serikat dan berkontribusi pada status Amerika yang memiliki harapan hidup terendah di antara negara-negara berpenghasilan tinggi yang besar," kata pejabat senior FDA, Jim Jones dikutip dari Science Alert, Sabtu (21/12/2024).

"Klaim sehat telah diperbarui untuk membantu memastikan bahwa konsumen memiliki akses ke informasi nutrisi yang lebih lengkap, akurat, dan terkini pada label makanan," sambungnya.

Berdasarkan aturan baru, makanan yang mendapat label 'sehat' harus mengandung satu atau lebih kelompok makanan yang direkomendasikan dalam pedoman diet FDA. Kelompok makanan tersebut meliputi sayur, protein, produk susu, atau biji-bijian.

Selain itu, bahan-bahan seperti lemak jenuh, natrium, dan gula tambahan dalam produk juga harus berada di bawah batas yang ditentukan.

Claudine Kavanaugh dari FDA menuturkan revisi ini juga meliputi penekanan bahwa tidak semua lemak buruk untuk kesehatan.

"Ketika aturan asli diperkenalkan pada tahun 1990-an, fokusnya adalah pada penurunan semua lemak. Saat ini, penekanannya adalah pada pengurangan lemak jenuh sambil mengakui manfaat lemak sehat," kata Kavanaugh.

Alpukat, kacang-kacangan, biji-bijian, ikan berlemak tinggi, telur, dan minyak zaitun termasuk yang memenuhi syarat 'sehat'. Sedangkan makanan seperti snack bar manis, sereal sarapan, yogurt atau minuman buah tinggi gula sekarang sudah tidak lagi masuk dalam kategori 'sehat'.

FDA belum memberikan waktu pasti kapan labeling tersebut akan diberlakukan. Kavanaugh berharap aturan tersebut nantinya dapat mempermudah orang-orang untuk memilih makanan yang lebih sehat.

"Simbol baru tersebut akan berfungsi sebagai sinyal cepat untuk memberdayakan konsumen, termasuk mereka yang kurang familiar dengan informasi nutrisi, untuk mengidentifikasi makanan yang menjadi dasar pola makan sehat," tandasnya.

Kata IDAI soal Makan Bergizi Gratis: Rp 7.500 Bisa Buat 3 Butir Telur

Kata IDAI soal Makan Bergizi Gratis: Rp 7.500 Bisa Buat 3 Butir Telur

Dosen sekaligus ahli gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga (Unair) Mahmud Aditya Rifqi S Gz MSi PhD soroti biaya program makan bergizi gratis (MBG). Apa katanya?

Sebagai informasi, pemerintah Indonesia mencanangkan biaya MBG sebesar Rp 10 ribu per porsi. Kebijakan ini kemudian menuai kontroversi di masyarakat.

Menurut Mahmud kebijakan ini pasti sudah melewati berbagai pertimbangan. Alih-alih menyalahkan, besaran biaya ini harus dilihat sebagai tantangan.

"Perubahan itu justru akan memberikan tantangan terutama pada ahli gizi untuk dapat memberikan menu yang memiliki nilai gizi baik dengan biaya yang terbatas," katanya dikutip dari rilis di laman Unair, Jumat (20/12/2024).

Bahan Pangan Lokal Bisa Jadi Solusi

Untuk menjawab tantangan ini, Mahmud memberikan saran agar pemerintah menggunakan bahan pangan lokal. Bahan pangan lokal menurutnya lebih terjangkau namun kandungan gizinya tidak kalah dengan bahan pangan konvensional.

Meski gratis, MBG harus menjadi makanan komplit yang bergizi seimbang. Sehingga diperlukan perhatian terhadap pembagian porsi, zat gizi, dan komposisi.

"Umumnya dalam satu piring yang paling mahal adalah protein. Hal ini dapat disiasati dengan menggunakan bahan pangan lokal contohnya seperti menggunakan protein dari ikan," jelasnya.

Banyak ikan air tawar lokal memiliki potensi menjadi sumber protein yang nilainya tidak kalah dengan ayam dan daging. Seperti ikan nila, gurami, dan lele.

"Nila, gurami dan lele menjadi opsi yang bagus dengan melimpahnya komoditas tersebut di masyarakat, sehingga memiliki harga yang terjangkau serta mudah didapatkan," imbuhnya.

Selanjutnya dari bahan nabati, Mahmud menyarankan penggunaan kacang-kacangan. Contohnya kacang hijau dan kacang merah beserta produk olahannya.

Mahmud menyatakan kini Indoensia sudah banyak mengembangkan kacang edamame hingga penggunaan kedelai lokal sebagai bahan dasar tempe dan tahu. Kedua kacang itu memiliki kandungan protein yang baik.

Pengembangan Bahan Pangan Lokal Masih Minim

Perbedaan yang mencolok antara bahan pangan konvensional dan lokal memang berada di nilai ekonomis. Sebagai ahli gizi, Mahmud justru memberikan perhatian pada perlakuan bahan selama proses pengolahan.

Bahan pangan lokal pada dasarnya mudah didapatkan. Sehingga tidak perlu diawetkan dan lebih aman untuk dikonsumsi.

"Semakin panjang prosesnya maka butuh banyak perlakukan dan pengawetan. Sedangkan pangan lokal yang ada di sekitar kita masih segar dan tidak perlu banyak perlakuan dan pengawetan sehingga dapat meminimalisir penggunaan pengawet dan penurunan zat gizi," ungkap Mahmud.

Sayangnya dalam hal pengembangan hingga saat ini masyarakat masih awam terkait bahan pangan lokal. Untuk itu diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan akademisi dalam meningkatkan penggunaan bahan pangan lokal.

Mengingat ini juga bisa digunakan dalam program makan bergizi gratis. Tetapi bergizi walaupun dananya terjangkau.

Diperlukan promosi masif untuk dapat menjangkau berbagai kalangan masyarakat. Dari sisinya sebagai akademisi, Mahmud menilai diperlukan proses penyampaian hasil penelitian kepada masyarakat.

"Kelanjutan dari paper, artikel dan jurnal ini perlu diperhatikan, tidak hanya menjadi tulisan belaka namun perlu direalisasikan untuk dapat menjadi suatu produk di masyarakat," tutupnya.

Ahli Gizi: Yuk Kembali ke Pangan Lokal, Itu Jauh Lebih Sehat

Ahli Gizi: Yuk Kembali ke Pangan Lokal, Itu Jauh Lebih Sehat

Pengembang PT Delta Mitra Sejahtera (DMS) berencana mengembangkan perumahan Cikande Business Residence secara bertahap. Kawasan perumahan ini akan dibangun dengan total luas 28 hektare.

Direktur Utama DMS Daniel Djumali mengatakan, mengatakan, saat ini pihaknya tengah membangun perumahan tahap pertama seluas 12 hektare. Secara keseluruhan Perumahan CBR akan dibangun dalam 3 tahap. Tahap 1 sebanyak 1.066 unit dan dilanjutkan dalam pengembangan tahap 2 sekitar 1.500 unit, disesuaikan kondisi pasar mendatang.

"Saat ini sudah terbangun sebanyak 51 unit rumah, sebagian sudah akad KPR FLPP dan sudah terhuni.
Targetnya dalam 3 tahun ke depan selesai dibangun dan diserahterimakan kepada semua calon konsumen," dalam keterangannya, Jumat (20/12/2024).

Untuk mempercepat penjualan, Daniel mengatakan, menerapkan strategi dalam hal pembiayaan dan pemasaran. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menjalin kerja sama dengan PT Bank Mandiri Tbk untuk menyediakan penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) baik KPR Subsidi FLPP, KPR Komersil maupun KPR Ruko (tepat disisi jalan raya Cikande Koper).

"Kerja sama ini dirancang guna menyediakan kemudahan pembiayaan yang difasilitasi Bank Mandiri bagi masyarakat yang berniat membeli rumah di proyek yang sedang kami kembangkan di jalan raya Cikande Serang, Banten seluas 12 hektar untuk tahap 1. Total keseluruhan ketersediaan lahan hampir 28 hektare," papar Daniel.

Penandatanganan kerjasama dilakukan oleh Daniel Djumali, Direktur Utama PT. Delta Mitra Sejahtera dan I Gede Raka Arimbawa SVP Regional CEO Region & Dessy Wahyuni SVP Head Marketting - Consumer Loan, disaksikan Aquarius Rudianto, Direktur Jaringan & Retail Banking Bank Mandiri di Jakarta, Rabu, 18/12/2024.

Daniel menjelaskan bahwa Perumahan CBR yang berlokasi di Cikande - Serang, Banten, menjadi salah satu perumahan yang dikunjungi oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait pada Kamis,12/12 lalu, dan telah memperoleh Sertifikat Bangunan Gedung Hijau dengan peringkat UTAMA yang diserahkan langsung oleh Menteri PKP pada HUT APERSI ke-26 Rabu 11/12/2024.

"Bapak Menteri Ara mengucapkan terimakasih karena menurutnya Perumahan Cikande Business Residence adalah ini rumah subsidi terbaik dan bagus yang pernah Ia kunjungi. Menteri berpesan untuk terus menjaga kualitas dalam pembangunan, terutama fasilitas umum, jalan lingkungan, dan membangun gedung serbaguna dan ruang terbuka hijau untuk kegiatan sosial penghuni," tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut Aquarius Rudianto, Direktur Jaringan & Retail Banking Bank Mandiri menjelaskan bahwa kolaborasi bersama PT DMS selaras dengan komitmen Bank Mandiri, untuk membantu memenuhi kebutuhan hunian masyarakat melalui penyaluran Kredit Pemilikan Rakyat (KPR), baik subsidi maupun non-subsidi serta Ruko. Tanpa terkecuali pemenuhan kebutuhan rumah bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Millenials melalui penyaluran KPR FLPP.

"Hari ini ada 1.000 unit rumah komitmen untuk kita kerjasamakan. Ke depan harus lebih banyak lagi dan berkualitas," ujar Aquarius

Melihat Brosur Rumah Tahun 80-an

Melihat Brosur Rumah Tahun 80-an

TNI Angkatan Laut (AL) berkomitmen membantu program Makan Bergizi Gratis di setiap titik satuannya di Indonesia. Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali mengatakan pihaknya menargetkan bisa menyediakan 4.000 porsi per titik satuan setiap hari demi mendukung program itu.

Ali menyebut uji coba hari ini sudah tersedia 18 belas titik se-Indonesia. Berikutnya akan diperluas hingga 96 titik.

"Untuk setiap titik harapannya bisa mendukung 3.000 sampai 4.000. Tapi nanti kita melihat banyaknya sekolah di sekitar dapur umum yang disediakan oleh TNI itu, terutama yang jarak jangkauannya sekitar 3 kilo lebih," kata Ali kepada wartawan usai meninjau uji coba Makan Bergizi Gratis di Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (20/12/2024).

Menurutnya, jika jumlahnya lebih banyak dari itu, pihaknya akan berkolaborasi dengan dapur umum lain. Jadi program ini dapat menjangkau banyak pelajar.

"Jadi ini kita saling kolaborasi dan saling menutupi, harapannya itu. Ke depan mudah-mudahan bisa lebih dari itu, dari target yang kita inginkan," jelas dia.

Selain kolaborasi dengan dapur umum, TNI AL akan berupaya bekerja sama dengan nelayan untuk memenuhi kebutuhan menu ikan. Dia mengatakan TNI AL punya desa nelayan binaan yang dapat diajak kerja sama menunjang program Makan Bergizi Gratis.

"Dari kita beberapa lantamal dan beberapa kampung Bahari Nusantara itu sudah memiliki keramba-keramba ikan, budidaya ikan dan nanti ini kita harapkan bisa mendukung makan siang bergizi ini. Dan kita tahu sendiri bahwa ikan kan gizinya cukup tinggi, kita juga kolaborasi dengan pemerintah daerah dari dinas perikanan daerah itu juga ada program gemar makan ikan nah ini kita padukan," ungkapnya.

TNI Angkatan Laut (AL) berkomitmen membantu program Makan Bergizi Gratis di setiap titik satuannya di Indonesia. Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali mengatakan pihaknya menargetkan bisa menyediakan 4.000 porsi per titik satuan setiap hari demi mendukung program itu.

Ali menyebut uji coba hari ini sudah tersedia 18 belas titik se-Indonesia. Berikutnya akan diperluas hingga 96 titik.

"Untuk setiap titik harapannya bisa mendukung 3.000 sampai 4.000. Tapi nanti kita melihat banyaknya sekolah di sekitar dapur umum yang disediakan oleh TNI itu, terutama yang jarak jangkauannya sekitar 3 kilo lebih," kata Ali kepada wartawan usai meninjau uji coba Makan Bergizi Gratis di Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (20/12/2024).

Menurutnya, jika jumlahnya lebih banyak dari itu, pihaknya akan berkolaborasi dengan dapur umum lain. Jadi program ini dapat menjangkau banyak pelajar.

"Jadi ini kita saling kolaborasi dan saling menutupi, harapannya itu. Ke depan mudah-mudahan bisa lebih dari itu, dari target yang kita inginkan," jelas dia.

Selain kolaborasi dengan dapur umum, TNI AL akan berupaya bekerja sama dengan nelayan untuk memenuhi kebutuhan menu ikan. Dia mengatakan TNI AL punya desa nelayan binaan yang dapat diajak kerja sama menunjang program Makan Bergizi Gratis.

"Dari kita beberapa lantamal dan beberapa kampung Bahari Nusantara itu sudah memiliki keramba-keramba ikan, budidaya ikan dan nanti ini kita harapkan bisa mendukung makan siang bergizi ini. Dan kita tahu sendiri bahwa ikan kan gizinya cukup tinggi, kita juga kolaborasi dengan pemerintah daerah dari dinas perikanan daerah itu juga ada program gemar makan ikan nah ini kita padukan," ungkapnya.

TNI Angkatan Laut (AL) menggelar uji coba program Makan Bergizi Gratis untuk pelajar di Kesatrian Marinir Hartono, Brigif 1 Marinir, Cilandak, Jakarta Selatan. Sebanyak 200 pelajar SD mengikuti uji coba itu dengan anggaran sebesar Rp 10 ribu per porsi.

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan, jumlah anggaran Rp 10 ribu per porsi dinilai cukup untuk memenuhi gizi anak sekali makan. Hal ini menurutnya sudah dipantau langsung oleh perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN).

"Dan ini saya juga sudah mencoba sendiri makanan ini dan gizinya juga menurut ibu dari Badan Gizi Nasional sudah mencukupi dengan nilai 10 ribu rupiah," kata Laksamana TNI Muhammad Ali kepada wartawan di Kesatrian Marinir Hartono, Brigif 1 Marinir, Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (20/12/2024).

Dia menambahkan anggaran Rp 10 ribu per porsi dianggap mencukupi untuk seluruh daerah Indonesia, termasuk di Papua. Namun tentu ada kendala yang perlu diatasi.

"Bisa, ini kita udah coba bahkan di Papua tadi kita tanyakan 10 ribu bisa cuman dia kendalanya hanya di gas, gas aja, gasnya lebih mahal di sana, tapi untuk makanannya lauk-lauknya nggak ada masalah," kata dia.

Di sisi lain, dia mendengar ada satuannya di wilayah lain menggelar uji coba makan bergizi gratis dengan anggaran Rp 7.500. Namun menurutnya, angka Rp 10 ribu lebih ideal.

"Rp 7.500 bisa tapi mungkin tanpa susu misalnya jadi nanti kita lihat yang memenuhi gizi yang optimal seperti apa, kayaknya Rp 10 ribu itu yang paling pas saya rasa itu," jelasnya.

Dia berpendapat bahwa dengan anggaran sebesar Rp 10 ribu per porsi, setiap menu sudah memenuhi konsep 4 Sehat 5 Sempurna atau yang kini disebut Tri Guna. Dalam menu tersebut, setiap siswa mendapatkan susu, buah, nasi, dan telur.

"Karbonya ada protein, sayurnya sudah ada telurnya juga sudah ada, dan ini harapannya bisa membantu dari program dari pemerintah yang ingin mencerdaskan anak-anak bangsa ke depan dan nantinya program ini akan bermanfaat untuk mencetak generasi-generasi unggulan dari putra-putri Indonesia," kata dia.

Ali menyampaikan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis akan dicanangkan melalui kolaborasi TNI AL berkolaborasi dan pemerintah daerah.

"Kalau perintah sudah ada dan dari Panglima TNI juga ada kita mendukung program pemerintah ini untuk masalah anggaran kita bisa kerja samakan. Bisa anggarannya dari pemerintah daerah atau dari badan gizi nasional kemudian kita yang mengerjakan kita siapkan tenaga," ungkapnya.

Selanjutnya, TNI AL akan menyiapkan 96 titik untuk mendirikan dapur umum. Ali menambahkan bahwa lahan-lahan kosong akan dihidupkan kembali dan dimanfaatkan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis ini.

"Syukur-syukur nanti ke depan bisa nambah lagi kita manfaatkan semua lahan-lahan tidur yang ada nanti kita bangun untuk dapur-dapur lapangan maupun dapur-dapur umum," ucapnya.

"Oh ikan, ikan kita manfaatkan juga dari hasil budidaya dan ketahanan pangan dari TNI yang ada di masing-masing satuan, nelayan kita libatkan pasti. Karena kita ada binaan ya desa-desa binaan seperti kampung Bahari Nusantara itu juga kita manfaatkan mereka jadi saling menguntungkan kita beli lauk dari mereka atau dari hasil budidaya prajurit sendiri," imbuh dia.

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali meninjau uji coba program makan bergizi gratis untuk pelajar dan mengecek kesiapan dapur lapangan di Kesatrian Marinir Hartono, Brigif 1 Marinir, Cilandak, Jakarta Selatan. Ali mengatakan uji coba sudah digelar di 18 titik.

"Sekarang yang sudah ready dan sudah uji coba sudah ada 18 titik dan sudah mengundang para siswa sekolah juga untuk menikmati makanan bergizi gratis ini," ujar Ali di Cilandak, Jaksel, Jumat (20/12/2024).

KSAL tinjau uji coba makan bergizi gratis di Jaksel (Taufiq/detikcom)

Ali mengatakan uji coba dilakukan untuk mendukung program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Ali mengatakan harga menu makan bergizi gratis yang disajikan kali ini Rp 10 ribu per porsi.

"Dan ini saya juga sudah mencoba sendiri makanan ini dan gizinya juga menurut ibu dari Badan Gizi Nasional sudah mencukupi dengan nilai Rp 10 ribu," jelasnya.

Dalam menu Rp 10 ribu itu, satu anak mendapatkan nasi, telur, sayur buncis, susu, air putih, dan pisang. Menurut Ali, menu tersebut sudah memenuhi 4 sehat 5 sempurna.

"Dengan nilai Rp 10 ribu sudah ada makanan 4 sehat 5 sempurna apa sekarang? Sekarang mungkin triguna jadi ada susunya, ada buahnya, ada karbonya ada protein, sayurnya sudah ada, telurnya juga sudah ada, dan ini harapannya bisa membantu dari program dari pemerintah yang ingin mencerdaskan anak-anak bangsa ke depan dan nantinya program ini akan bermanfaat untuk mencetak generasi-generasi unggulan dari putra-putri Indonesia," jelasnya.

KSAL tinjau uji coba makan bergizi gratis di Jaksel (Taufiq/detikcom)

Peninjauan uji coba di wilayah lain dilakukan Ali lewat video conference. Dia juga menyimak laporan dari 18 lokasi itu.

Dia mengatakan memang terdapat kendala harga gas untuk memasak di Papua agar menu Rp 10 ribu bisa diwujudkan. Dia mengatakan tidak ada masalah untuk harga bahan makanan.

"Bisa, ini kita udah coba bahkan di Papua tadi kita tanyakan Rp 10 ribu bisa cuma dia kendalanya hanya di gas aja, gasnya lebih mahal di sana, tapi untuk makanannya lauk-lauknya nggak ada masalah," ujarnya.

Sebanyak 18 titik satuan TNI AL yang menggelar uji coba makan bergizi gratis itu ialah Seskoal, Brigif 2 Marinir Gedangan, Menbanpur 2 Marinir Karangpilang, Menkav 2 Mar Semarung Surabaya, Lanmar Opak Surabaya, Kolatmar PLP Purboyo Malang, Kima Brigif 4/BS Lampung, Yonif 7 Marinir Lampung, Yonif 8 Marinir Pangkalan Brandan Belawan, Yonif 9 Marinir Lampung, Yonif 10 Marinir Batam, Pasmar 3 Katapop Sorong, Lantamal VI Makassar, Lantamal IX Ambon, Lanal Tegal, Lanal Lhokseumawe, Lanal Malang, serta Lanal Biak.

Program ini ditujukan ke siswa SD, SMP, hingga SMA. Sementara ini, makan bergizi gratis di Kesatrian Marinir Hartono disediakan untuk 200 pelajar tingkat SD di Cilandak.

Simak juga Video 'Fatayat NU Nyatakan Siap Dukung Program Pemerintah Prabowo-Gibran':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore: