Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Taruna Ikrar menanggapi kejadian keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di Kota Bogor, Jawa Barat. Taruna menuturkan pihaknya akan mempelajari kejadian tersebut dan menjadikannya pelajaran untuk ke depan.

Pihaknya juga akan lebih memperhatikan penyimpanan dan pengolahan baku mengingat kejadian keracunan disebabkan oleh kontaminasi bakteri Salmonella dan E Coli.

"Itu akan kami back-up, kalau terjadi kita akan belajar dari kejadian itu dan akan kita cegah. Yang salmonella kalau terjadi ini nanti kita obatin, kemudian kita belajar bagaimana dapurnya nanti diperbaiki. Dari (keamanan) bahan baku juga pasti akan kita lihat," ucap Taruna ketika ditemui awak media di Jakarta Pusat, Rabu (14/5/2025).

Taruna menegaskan pihak BPOM akan bekerja lebih keras terkait pengamanan program MBG. Langkah mitigasi yang dipersiapkan diharap bisa menekan tingkat keparahan kasus keracunan ketika terjadi.

Menurutnya, ini menjadi salah satu tanggung jawab yang besar bagi BPOM RI, mengingat ada 80 juta lebih orang Indonesia yang ditargetkan menerima manfaat MBG.

"Kita akan gerakkan sekitar 30 ribu SPPG (satuan pelayanan pemenuhan gizi) yang telah kita latih untuk MBG supaya tidak terjadi kejadian luar biasa, keracunan dan sebagainya. Kalaupun terjadi, bagaimana caranya tidak fatal lewat mitigasinya itu tetap komitmen kami dari Badan POM untuk MBG," tandasnya.

Sebelumnya terjadi kejadian luar biasa (KLB) keracunan massal akibat menu MBG di Kota Bogor, Jawa Barat. Tercatat ada sebanyak 223 orang siswa-siswi TK sampai SMA menjadi korban.

Ombudsman RI menemukan maraknya praktik 'calo yayasan' di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kondisi tersebut dikhawatirkan menambah masalah pada program andalan Presiden Prabowo Subianto itu di kemudian hari.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, mengatakan Badan Gizi Nasional (BGN) menjalankan program MBG ini dengan penuh keterbatasan, terutama menyangkut masalah anggaran hingga mekanisme penyaluran dana ke SPPG yang belum matang. Hal ini menjadi celah untuk para 'calo yayasan' ini masuk.

"Memang ada mekanisme yang katakanlah selama ini masih belum, masih sifatnya itu bukan trial and error, tapi masih, artinya gini, BGN intinya di lapangan itu satu pemilik. Antara yayasan dengan pemilik dapur gitu. Asumsi itu ternyata, ini bahasa saya bukan bahasanya Pak Dadan, saya melihat bahwa bergentayangan lah calo-calo yayasan," kata Yeka, dalam usai pertemuan dengan Kepala BGN Dadan Hindayanadi Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).

Sebagai langkah antisipasi, menurut Yeka, BGN akan meminta Kementerian Hukum untuk mempermudah proses yayasan yang siap berkontribusi untuk membangun dapur MBG. Hal ini termasuk juga dengan masyarakat sekitar dapur.

Selain itu, sebelumnya juga ditemukan pembayaran yang tertunda imbas mekanisme reimburse untuk para mitra dan dapur MBG. Yeka mengatakan, ke depannya hal serupa tidak akan terjadi lagi. Sebab, perubahan mekanisme telah dilakukan mulai bulan Mei ini.

"Anggaran untuk pelaksanaan program MBG ini dilakukan dengan cara dana uang muka. Jadi biaya untuk 10 hari ke depan itu sudah ditransfer dari awal, dan nanti 5 hari berikutnya SPPG mengajukan anggaran untuk 10 hari berikutnya lagi. Jadi negara tidak ada lagi hutang kepada pelaku usaha," jelasnya.

Anggaran untuk operasional ini juga bersifat add cost, di mana setiap akhir periode harus dilaporkan berapa uang yang tersisa. Dengan demikian, harapannya ke depan tidak ada lagi persoalan-persoalan terkait penundaan pembayaran serta ruang untuk para calo ini bermain-main.

"Ombudsman melihat bahwa yang add cost ini tidak ada ruang untuk main-main. Jadi ruang korupsi ini diharapkan di sini harus ditutup dengan berbagai mekanisme pertanggungjawaban yang sudah di, mekanismenya disusun oleh BGN," kata dia.

Ombudsman juga akan memperketat pengawasan terhadap dapur-dapur MBG di daerah. Yeka mengatakan, uji petik juga akan dilakukan di 34 provinsi.

Monitoring juga akan terus dilakukan selama pelaksanaan program, khususnya untuk dua hal, antara lain melihat pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh yayasan setempat selama program, serta melihat kesesuaian menu MBG.

"Dua hal itu nanti yang mudah-mudahan akan mengurangi ekses-ekses yang sekarang ini terjadi. Dan kami sudah mulai juga melihat bahwa calo-calo yayasan, rasanya nanti di Mei atau Juni ini sudah pada out lah. Karena sudah tidak ada ruang lagi bagi mereka untuk bermain-main di program ini," ujar Yeka.

Simak juga Video: BGN Klaim Program Makan Gratis Ciptakan 90 Ribu Lapangan Pekerjaan

Seorang wanita berinisial KI (58) ditemukan tewas di salah satu perumahan elite Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Keluarga korban menolak autopsi dan memilih untuk segera memakamkan jenazah.

"Iye (keluarga tolak autopsi)," kata Kanit Reskrim Polsek Biringkanaya AKP Jafar kepada detikSulsel, Rabu (14/5/2025).

Korban ditemukan meninggal dunia di rumah iparnya di Perumahan Summarecon Mutiara, Cluster Crystal Timur Nomor 52, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Selasa (13/5) pagi. Jenazah pertama kali ditemukan oleh iparnya sendiri.

"Korban ditemukan di tempat tidur dengan menggunakan baju tidur daster," ujarnya.

Sebelum ditemukan tewas, korban sempat menginap di rumah iparnya. Berdasarkan keterangan saksi yang juga ipar korban, KI datang ke rumahnya pada Senin, (12/5) sekitar pukul 17.30 Wita.

"Pada hari Senin, 12 Mei 2025 sekitar Pukul 17.30 Wita, korban datang ke rumah saksi dengan tujuan mau menginap," ungkapnya.

Sekitar satu jam setelah tiba, korban makan malam bersama saksi. Keduanya sempat mengobrol hingga malam hari sebelum korban pamit masuk ke kamar untuk beristirahat.

"Korban dan saksi makan bersama, setelah makan kemudian saksi dan korban kembali ngobrol-ngobrol. Sekitar pukul 21.00 Wita korban pamit mau masuk ke dalam kamarnya untuk beristirahat," imbuhnya.

Keesokan paginya, korban ditemukan sudah tidak bernyawa di dalam kamar. Dari hasil pemeriksaan awal polisi, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban.

"Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada (tubuh) korban," pungkas Jafar.

Video: Detik-detik Penangkapan Pelaku Penembakan Polisi di Makassar

Video: Detik-detik Penangkapan Pelaku Penembakan Polisi di Makassar

Dapur Badan Gizi Nasional-Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terletak di Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, berhenti beroperasi. Dapur tersebut dikabarkan berhenti operasi mulai hari ini.

Dari penelusuran detikJateng, SPPG ini menjadi dapur MBG pertama di Kabupaten Banyumas yang berhenti beroperasi. Dapur tersebut dikelola langsung oleh BGN.

Kepala SD Negeri 1 Kranji, Idha Nurani, saat dimintai konfirmasi membenarkan adanya pemberhentian suplai program Makan Bergizi Gratis (MBG) per Rabu (14/5/2025). Sekolah ini menjadi salah satu lokasi yang dipilih untuk program MBG.

"Operasionalnya dihentikan sementara untuk SPPG Brobahan. Bukan dihentikan program MBG-nya, untuk SPPG lain masih beroperasi," kata Idha melalui pesan WhatsApp kepada wartawan, Rabu (14/5).

Idha mengaku belum mengetahui sampai kapan pemberhentian operasional Dapur SPPG Brobahan, Kelurahan Kranji tersebut.

"Dari (pihak) SPPG Brobahan diinfokan sampai waktu yang tidak bisa ditentukan," terangnya.

Sementara itu, Kepala SPPG Brobahan, Luky Ayu Parwatiningsih belum dapat dimintai konfirmasi terkait pemberhentian operasional dapur.

Saat awak media datang untuk meminta konfirmasi ke dapur SPPG Brobahan, yang bersangkutan tidak berada di tempat. Hanya ada satu petugas keamanan bernama Reza yang datang menemui.

"Kepala SPPG sedang keluar, tidak tahu kapan kembali ke kantor," kata Reza singkat.

Sebagai informasi, SPPG Brobahan menjadi salah satu dapur MBG yang pertama kali beroperasi di Banyumas sejak tanggal 6 Januari 2025.

Lokasi ini awalnya menyuplai MBG untuk 2.740 siswa di tiga sekolah. Di antaranya SD Negeri 1 Kranji Purwokerto, TK Pamardi Siwi Purwokerto dan SMK Negeri 2 Purwokerto.

Video Yayasan Janji Lunasi Pembayaran Dapur Makan Gratis Kalibata, Asal...

Video Yayasan Janji Lunasi Pembayaran Dapur Makan Gratis Kalibata, Asal...

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan pihaknya akan menghentikan sementara layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bosowa Bina Insani imbas ratusan siswa di Bogor keracunan Makan Bergizi Gratis. Dadan mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi terlebih dulu buntut kasus keracunan massal yang kini ditetapkan menjadi Kejadian Luar Biasa (KLB).

"Sementara ini untuk di Bosowa Bina Insani kita stop dulu, kita akan lakukan evaluasi mendasar," kata Dadan, dalam konferensi pers, Rabu (14/5/2025).

Ia mengatakan inspeksi telah dilakukan ke SPPG Bosowa Bina Insani. Ia menyebut awalnya SPPG Bosowa Bina Insani adalah proyek percontohan sebagai SPPG yang dibangun di kantin sekolah. Sebab BGN menilai kantin SPPG Bosowa Bina Insani memiliki fasilitas yang besar dan bersih, serta memiliki layanan pengiriman yang mudah ke siswa.

Dadan mengatakan SPPG Bosowa Bina Insani telah beroperasi sejak Januari 2025 dan tidak pernah terjadi masalah. Namun kini, menurut Dadan pihaknya akan meminta pihak SPPG meningkatkan kebersihannya.

"Inspeksi sudah dilakukan misalnya ada keinginan meningkatkan aspek higienis di satuan pelayanannya meskipun kita sudah lihat bahwa itu salah satu kantin yang paling baguslah di Bogor ya yang dimiliki oleh sekolah, tetap harus dinaikkan kelasnya dengan mengikuti standar Badan Gizi," katanya.

Dadan mengatakan penghentian layanan SPPG Bosowa Bina Insani dilakukan hingga pihak SPPG memenuhi syarat.

"Kita akan lihat seberapa lama itu akan bisa dipenuhi, dan selama itu masih belum terpenuhi mungkin kita akan hentikan sementara sampai akhirnya bisa yakin bahwa nanti kalau jalan lagi itu bisa berjalan lebih baik," katanya.

Selain itu BGN akan meningkatkan SOP (Standar Operating Procesure) pengolahan makanan. Ia juga akan memerintahkan SPPG lebih selektif dalam pemilihan bahan baku, mempersingkat waktu pengolahan makanan dan mempersingkat pengiriman.

"Kemudian pada saat pengiriman pun kita akan perketat ya mekanismenya dan termasuk juga memperketat waktu antara pengiriman sampai di sekolah dengan waktu konsumsi, karena ada kejadian deliverynya tepat waktu, tapi karena ada kegiatan di sekolah, makannya agak terlambat sehingga makanan itu terlalu lama disimpan," katanya.

"Nah sekarang kita perketat, kemudian mungkin juga kita karena selama ini ada anak yang ingin bawa pulang ke rumah gitu ya. Nah ini mungkin kita sudah akan harus perketat supaya tidak terjadi karena masakan ini kan ada batas waktunya untuk dikonsumsi," sambungnya.

Selain itu, Dadan juga menjelaskan terkait tuduhan adanya penghematan kualitas bahan baku makanan. Menurutnya saat ini anggaran untuk memproduksi MBG menggunakan sistem at cost sehingga tidak mungkin mempengaruhi kualitas makanan.

"Nah terkait dengan tadi ada pertanyaan apakah ada aspek-aspek dimana kualitas makanan diirit segala macam itu tidak ada, kenapa? karena dengan ketetapan at cost itu tidak ada gunanya seperti itu," katanya.

"Jadi kenapa kami menetapkan at cost untuk bahan baku dan operasional? Karena yang kami jaga adalah kualitas makanan jadi harga itu baik naik maupun turun tidak boleh mempengaruhi kualitas makanan, naik, kita akan tambahkan kekurangannya, turun kita akan carry over akan simpan dananya. jadi tidak ada gunanya mengirit dari bahan baku, ya seperti itu karena yang kita tetapkan adalah at cost," sambungnya.

Sebelumnya, Korban kejadian luar biasa (KLB) keracunan massal akibat menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bogor, Jawa Barat (Jabar), bertambah. Data terbaru mencatat jumlah korban yang merupakan siswa-siswi TK hingga SMA sebanyak 223 orang hingga hari ini.

Data tersebut berdasarkan penyelidikan epidemiologi hingga Senin (12/5). Penyelidikan dilakukan terhadap 13 sekolah.

Kemarin terdapat tambahan data siswa yang keracunan sebanyak 9 orang. Lima orang menjalani rawat inap dan empat orang lainnya menjalani rawat jalan.

"Korban yang terdata hari ini sebanyak 9 orang, sehingga total korban menjadi 223 orang," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Sri Nowo Retno, Selasa (13/5/2025).

Masih dari data yang diperbarui kemarin, 27 korban selesai rawat inap. "Sehingga jumlah total yang masih berada di RS (rumah sakit) sebagai pasien rawat inap sebanyak 18 orang," ungkap Sri.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Badan Gizi Nasional (BGN) akan memperketat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini menyusul serangkaian kasus keracunan, yang terbaru di Kota Bogor hingga ditetapkan sebagai kejadian luar biasa (KLB).

Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan, tempat kejadian yakni Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sekolah Bosowa Bina Insani merupakan salah satu proyek percontohan BGN, di mana kantin sekolah dijadikan dapur MBG.

"Sudah mulai dari awal ini menjadi proyek percontohan dan sejauh ini kan baik-baik saja ya, aman, sampai akhirnya terjadi pada hari Selasa kemarin (keracunan)," kata Dadan di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).

Menurutnya, kejadian ini berbeda dengan kasus keracunan yang sebelumnya pernah terjadi di Cianjur, Sukoharjo, Bandung, serta Tasikmalaya. Hal ini lantaran reaksi keracunan di Bogor terbilang cukup lambat, di mana makanannya dikonsumsi Selasa, kemudian reaksinya baru diketahui Rabu.

Bahkan peningkatan keluhan baru terjadi pada Kamis dan Jumat. Jumlah keluhan semakin hari semakin bertambah, hingga akhirnya Dinas Kesehatan Kota Bogor menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB).

"Kami sudah cek bahwa penyebabnya, ini sudah keluar dari lab, ada kontaminasi Salmonella dan E.coli dari bakteri, itu ada di air, ada di bahan baku telur dan juga sayuran. Dari laporan saya bertanya juga dengan korbannya, bahwa tidak ada hal yang mencurigakan terkait dengan itu, karena waktu makan pun bisa dengan lahap mengkonsumsi tersebut," ujarnya.

Oleh karena itu, menurutnya kejadian tersebut menjadi peringatan besar bagi BGN yang sebelumnya telah menargetkan nol kejadian serta adanya wacana untuk memperluas program MBG di sekolah-sekolah. Selaras dengan itu, pihaknya akan meningkatkan SOP terkait pengolahan makanan.

"Kita menetapkan beberapa langkah, yang pertama kita ingin lebih selektif di dalam pemilihan bahan baku. Kemudian kita akan memendekkan waktu processing antara penyiapan dan processing, termasuk menyiapkan untuk delivery, itu kita akan perpendek karena beberapa SPPG, karena yang baru-baru masih butuh waktu lama untuk memasak, kita akan persingkat waktunya," papar dia.

Selain itu, BGN juga akan memperketat mekanisme pengiriman, hal ini termasuk dengan pengetatan waktu pengiriman ke sekolah hingga waktu konsumsi. Hal ini berkaca dari kejadian sebelumnya di mana pengiriman tepat waktu, namun waktu konsumsinya terlambat karena sekolah ada kegiatan.

"Karena ada kegiatan di sekolah, makannya agak terlambat, sehingga makanan itu terlalu lama disimpan. Sekarang kita perketat, kemudian mungkin juga kita, kan selama ini ada anak yang ingin bawa pulang ke rumah, nah ini mungkin kita sudah akan harus perketat supaya tidak terjadi, karena masakan ini kan ada batas waktunya untuk konsumsi," ujar Dadan.

Di samping itu, ia juga menyoroti sejumlah kejadian keracunan yang terjadi di SPPG yang telah beroperasi sejak lama. Menurutnya, dibutuhkan penyegaran sehingga ke depan setiap 2-3 bulan sekali akan dilakukan training ulang supaya kewaspadaan terus ditingkatkan, standar kualitas tetap dijaga.

"Supaya rutinitas itu tidak membiuskan mereka, kelancaran yang selama ini juga tidak membuat 'meninabobokan' mereka sehingga mereka selalu meningkatkan kualitas pelayanan dan tetap menjaga kualitasnya (makanan)," kata dia.

Dadan juga memastikan kualitas makanan tetap terjaga. Hal ini menyusul metode add-cont untuk pembelian bahan baku dan operasional, sehingga fluktuasi harga bahan baku tidak akan mempengaruhi kualitas makanan.

Sementara untuk operasional di SPPG Bosowa Bina Insani sendiri, Dadan mengatakan, pihaknya akan melakukan penyetopan untuk semenatra. BGN akan melakukan evaluasi mendasar hingga inspeksi. Pemerintah untuk sementara juga akan menanggung masalah biaya pengobatan korban.

Lihat juga Video: Kepala BGN Setop SPPG di Bogor Buntut Kasus Keracunan Massal MBG

Program Makan Bergizi (MBG) telah dimulai secara resmi sejak 6 Januari 2025. Pada awal Mei 2025, Presiden Prabowo Subianto menyebut bahwa penerima manfaat program MBG telah mencapai 3 juta.

"Hari ini memang ada yang keracunan, yang keracunan sampai saat ini dari 3 koma sekian juta, kalau tidak salah di bawah 200 orang (yang keracunan)," kata Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana Negara, Jakarta, pada Senin (5/5/2025) lalu.

Namun, keberhasilan ini dibarengi dengan berbagai permasalahan, termasuk adanya siswa yang keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG. Terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa persentase siswa yang keracunan hanya 0,005 persen, yang berarti keberhasilannya mencapai 99,99 persen.

"Yang rawat inap hanya 5 orang. Jadi bisa dikatakan yang keracunan atau yang perutnya nggak enak sejumlah 200 orang, itu 200 dari 3 koma sekian juta kalau tidak salah adalah 0,005 persen. Berarti keberhasilannya adalah 99,99 persen," ungkapnya.

Hanya beberapa hari setelah Prabowo menyampaikan bahwa siswa yang keracunan hanya 0,005 persen, ratusan siswa di Bogor menjadi korban keracunan makanan dari program MBG. Jumlah siswa yang dirawat inap, bahkan mencapai 30-an orang.

Lantas apa saja catatan program MBG selama kurang lebih empat bulan berjalan? berikut ini dirangkum dari arsip detikcom dan berbagai sumber lain.

Catatan Program Makan Bergizi Gratis

Siswa Terus Berjatuhan Jadi Korban Keracunan Program MBG

Kasus dugaan keracunan makanan telah terjadi hanya beberapa minggu setelah Program MBG diluncurkan. Pada 16 Januari 2025, beberapa siswa di SDN Dukuh 3 mengeluhkan mual dan sakit karena ada makanan yang bau.

Pada bulan-bulan selanjutnya, kasus keracunan juga terjadi mulai dari di SD di wilayah Takalar, Sulawesi Selatan hingga di MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur serta di Kota Bandung. Terbaru, lebih dari 200 siswa di Bogor menjadi korban keracunan makanan dari program MBG, karena adanya makanan yang mengandung bakteri E.coli dan Salmonella.

Belum Kuatnya Sistem Keamanan Pangan Nasional

Dietisien dari Rumah Sakit Akademik (RSA) Universitas Gadjah Mada (UGM), Leiyla Elvizahro, S Gz, menduga bahwa keracunan massal dalam kasus MBG terkait dengan penanganan makanan yang buruk. Dalam hal ini, terutama pada aspek penyimpanan dan distribusi.

Menurutnya, makanan yang disajikan dalam jumlah besar harus memenuhi standar higienitas yang ketat, termasuk kebersihan alat dan tenaga penyaji.

"Kalau makanan disimpan lebih dari empat jam tanpa penghangat atau pendingin, risiko pertumbuhan bakteri akan meningkat drastis," ucapnya dalam laman resmi UGM, dikutip Rabu (14/5/2025).

Leiyla menekankan bahwa kasus keracunan MBG harus menjadi tanggung jawab semua pihak, terutama pemerintah dan pihak penyedia MBG.

"Pemerintah dan pihak penyedia MBG perlu membuat standar operasional yang jelas mengenai pengadaan makanan," imbuhnya.

Senada dengan pakar UGM, Pengamat Kesehatan Masyarakat dari Universitas Griffith Australia, dr Dicky Budiman mengatakan bahwa pemerintah perlu membangun sistem keamanan pangan nasional yang ketat.

Menurutnya, setiap dapur, vendor, dan penyedia makanan wajib menerapkan sistem internasional atau yang diawasi secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Dinas Kesehatan.

"Hanya penyedia makanan yang telah bersertifikat resmi keamanan pangan yang dapat bergabung dalam program ini," ucapnya, seperti dilansir Indonesia.go.id.

Anggota Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) tersebut menjelaskan bahwa pemerintah harus melakukan audit dan inspeksi rutin ke setiap penyedia makanan. Selain itu, juga perlu melakukan mempublikasikan laporan pelaksanaan MBG secara berkala, termasuk kasus-kasus yang telah menyebabkan siswa keracunan.

"Di samping itu, harus tersedia sistem pengaduan berbasis aplikasi, hotline, dan posko manual yang mudah diakses masyarakat," tambahnya.

Badan Gizi Nasional Menanggung Biaya Korban Keracunan MBG

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, Tigor Pangaribuan, mengatakan bahwa pengobatan ratusan pelajar yang mengalami keracunan menu MBG, akan ditanggung pemerintah. Hal ini termasuk dalam penanganan medis dan biayanya.

"Yang menjadi korban, diberikan asuransi untuk membayar biaya kesehatannya. Kita bekerja sama dengan Puskesmas (menanggung) seluruh biaya pengobatan itu oleh BGN," ucap Tigor dalam siaran pers, pada Selasa (13/5/2025).

Selain itu, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab akan diberi teguran keras. Kemudian pihak SPPG juga akan diberi pelatihan terutama untuk bagian penjamah makanan. Tujuannya agar bisa mencegah kasus keracunan makanan.

Sebelumnya, upaya peningkatan kapasitas juga telah dilakukan terhadap sukarelawan penjamah makanan yang tersebar di 1.071 SPPG (per April 2025) di seluruh Indonesia. Pelatihan ini digelar agar penjamah makanan memahami standar operating procedure (SOP), etika, dan ilmu dasar keamanan pangan.

Materi pelatihan diisi oleh para pakar dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM).

Mitra Program MBG Tak Dibayar hingga Hampir Rp 1 Miliar

Pada pertengahan April 2025, salah satu mitra MBG di Kalibata terpaksa berhenti beroperasi. Hal ini lantara mitra tersebut tidak dibayar oleh yayasan senilai hampir Rp 1 miliar.

Mitra MBG di Kalibata, sebelumnya menjalin kerja sama dengan SPPG Kalibata pada periode Februari-Maret 2025. Pihak mitra sudah memasak sekitar 65.025 porsi.

Akhirnya, mitra tersebut melaporkan Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN ke polisi. Laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis 10 April.

Sampai 14 Mei 2025, kasus masih terus berjalan antara mitra MBG dengan yayasan yang bertanggung jawab tersebut.

Ingin Tambahan Dana untuk Program MBG

Di tengah banyaknya kasus keracunan dan perlunya evaluasi program, pihak Badan Gizi Nasional menyebut program MBG membutuhkan dana tambahan senilai Rp 50 triliun. BGN sendiri telah diberi anggaran sebanyak Rp 71 triliun.

"Nah, ini realisasi anggaran sampai sekarang, jadi Badan Gizi memiliki anggaran Rp 71 triliun dan sampai hari ini kita baru bisa menyerap Rp 2,386 triliun. Jadi baru kurang lebih 3,36 persen," kata Kepala BGN, Dadan Hindayana, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (6/5/2025) lalu.

Menurutnya, untuk percepatan pelayanan MBG bagi 82,9 juta orang, BGN masih membutuhkan tambahan anggaran.

BGN Klaim Akan Membuka 90 Ribu Lapangan Pekerjaan

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi akan terus ditambah oleh pemerintah. Jumlah disebut mencapai 30 ribu SPPG yang akan dibuka.

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan menyebut, pembukaan SPPG akan merekrut kepala unit, ahli gizi, dan akuntan. Dengan tiga jabatan itu di 30 ribu SPPG, berarti ada 90 ribu lapangan pekerjaan.

Ia mengatakan bahwa pekerjaan itu dibuka untuk sarjana berusia 22-30 tahun. Hal ini termasuk sarjana yang baru lulus atau fresh graduate.

"Dia pasti didampingi ahli gizi, harus sarjana juga ya di usia kira-kira 22-30 lah yang kita cari. Jadi satu ahli gizi per satuan pelayanan, berarti 30 ribu ahli gizi nanti. Jadi 90 ribu lapangan pekerjaan bagi sarjana kita yang fresh graduated hari ini," ungkap Tigor dalam diskusi bertajuk 'Ada Apa Dengan Prabowo?' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu (10/5/2025) lalu.

Selain itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia juga disebut akan membangun 1.000 SPPG di enam belas lokasi di Indonesia. Pihak Kadin telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Gotong Royong Kadin.

Nantinya, pihak Kadin juga akan menyediakan pelatihan serta sertifikasi bagi pekerja-pekerja yang terlibat. Beberapa lokasi yang dijadikan pilot project SPPG Kadin antara lain di Bandung, Bekasi, Cirebon, Depok, hingga Semarang.

Program MBG Berisiko Mengalami Pemborosan

Pada Maret 2025 lalu, ekonom FEB UGM, Wisnu Setiadi Nugroho, S E, M Sc, M A, Ph D, menilai pembiayaan program MBG berpotensi akan terus membengkak. Hal ini akan berdampak pada pemangkasan anggaran di sektor lain, seperti pendidikan dan kesehatan.

Menurutnya, karena sifatnya yang universal, program MBG bisa berisiko mengalami pemborosan biaya. Terlebih dengan kemunculan tantangan seperti kualitas makanan yang disediakan dapur umum hingga sistem standar gizi yang diterapkan.

"Untuk memastikan efektivitas anggaran adalah dengan melibatkan audit independen, dan masyarakat dalam pengawasan," ujarnya dalam laman resmi UGM.

Ia menyarankan, apabila terpaksa diperlukan adanya efisiensi anggaran pemerintah, maka pemangkasan dilakukan pada belanja birokrasi, perjalanan dinas, pajak progresif untuk kelompok kaya, dan proyek infrastruktur yang tidak mendesak.

"Kita harapkan program ini tidak hanya menjadi kebijakan populis dalam jangka pendek, tapi sungguh mampu menciptakan dampak nyata untuk banyak rakyat," imbuhnya.

Dia menilai, program MBG berpotensi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan gizi dan kesehatan anak. Hal ini sesuai dengan data Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics 2023 yang mengungkapkan bahwa anak-anak yang menerima makanan gratis berpeluang lebih tinggi memiliki ketahanan pangan dan kesehatan yang lebih baik.

Data lain yang dilaporkan Brookings Institution tahun 2021 juga menunjukkan bahwa program makan gratis berdampak pada peningkatan kinerja siswa di sekolah.

Video: BGN Butuh Rp 25 Triliun Sebulan untuk Percepatan Makan Bergizi

Video: BGN Butuh Rp 25 Triliun Sebulan untuk Percepatan Makan Bergizi

Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) Yandri Susanto meresmikan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Panongan, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang. Pembangunan SPPG Desa Panongan hasil kolaborasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BuMDes) dan pertama di Indonesia.

"Jadi ini Badan Usaha Milik Desa yang pertama di Indonesia yang punya unit usaha Satuan Pelayanan pemenuhan gizi atau dapur makan bergizi gratis yang ada di Indonesia. Jadi kita sudah meresmikan bersama Pak Bupati, Pak Maesyal Rasyid di Desa Panongan Kecamatan Panongan kabupaten Tangerang provinsi Banten," kata Yandri di Tangerang, Rabu (14/5/2025).

Menteri Yandri hadir langsung untuk meresmikan SPPG Desa Panongan. Hadir juga dalam kegiatan tersebut, sejumlah pejabat Kementerian Desa PDT, Bupati Tangerang Maesyal Rasyid, Kepala Desa Panongan Suhendi dan perwakklan Forkpimda Tangerang.

Pembangunan SPPG melalui BumDes merupakan upaya mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo. Selain itu, pembangunan SPPG melalui BUMDes dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.

"Insyaallah dengan adanya unit usaha SPPG ini, maka ada gerakan ekonomi atau kegiatan yang akan menguntungkan bagi desa yang dimaksud, melalui badan usaha milik desa. Maka terima kasih dan apresiasi setinggi tingginya kepada Desa Panongan yang hari ini pertama kali di Indonesia yang kita resmikan," kata Yandri dalam sambutannya.

Yandri Berharap, pendirian SPPG melalui BumDes bisa dicontoh oleh desa lain di Banten. Menurutnya, butuh kerja sama banyak pihak untuk menyukseskan program MBG.

"Insyaallah ini sebagai pemacu dan pemicu untuk daerah-daerah lain desa-desa yang lain, pertama di Kabupaten Tangerang atau di Kabupaten Lebak di Kabupaten Serang, kemudian di 4 kota di Banten insyaallah banyak yang mencontoh atau melakukan kerjasama seperti Desa Panongan," pungkasnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayata mengungkap hasil lab menu Makan Bergizi Gratis yang diduga menyebabkan ratusan siswa keracunan di kota Bogor, Jawa Barat. Menurutnya penyebab keracunan MBG tersebut akibat adanya kontaminasi bakteri Salmonella dan E.Coli.

"Kami sudah cek bahwa penyebabnya ini sudah keluar dari lab, bahwa ada istilahnya kontaminasi salmonella dan E.coli dari bakteri itu ada di air, ado di bahan baku, di telur dan juga ada di sayuran," kata Dadan dalam konferensi pers, Rabu, (14/5/2025).

Dadan mengatakan saat mengkonsumsi makanan tersebut para korban awalnya tidak curiga terhadap makanan MBG tersebut sehingga mampu mengonsumsinya dengan lahap. Ia mengaku prihatin dengan kejadian tersebut dan berharap agar SOP tetap dijalankan.

"Jadi ini peringatan buat sesuatu yang harus kita perbaiki dan saya prihatin dengan kejadian ini karena Badan Gizi kan sudah menargetkan untuk nol kejadian," katanya.

Ia mengatakan kejadian keracunan makanan MBG di Bogor agak berbeda dengan di tempat lain. Sebab menurutnya biasanya di daerah lain reaksinya langsung setelah mengonsumsi makanan MBG tersebut, tetapi di Bogor baru bereaksi setelah beberapa hari.

"Nah ini yang di Bogor ini agak slow reaksi, reaksi lambat. Jadi makannya hari Selasa, reaksinya baru diketahui hari Rabu dan peningkatan yang mengeluhnya justru terjadi di hari Kamis dan Jumat. Jadi ini sesuatu yang sangat berbeda sehingga pada hari Rabu, Kamis itu satuan pelayanan masih tetap berjalan," katanya.

"Jadi saya minta laporan setiap saat, tapi kemudian Dinkes akhirnya turun tangan dan melihat bahwa jumlah yang mengeluh itu semakin hari semakin besar dan sehingga Dinas Kesehatan Kota Bogor menetapkan KLB," ujarnya.

Sebelumnya, Korban kejadian luar biasa (KLB) keracunan massal akibat menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bogor, Jawa Barat (Jabar), bertambah. Data terbaru mencatat jumlah korban yang merupakan siswa-siswi TK hingga SMA sebanyak 223 orang hingga hari ini.

Data tersebut berdasarkan penyelidikan epidemiologi hingga Senin (12/5). Penyelidikan dilakukan terhadap 13 sekolah.

Kemarin terdapat tambahan data siswa yang keracunan sebanyak 9 orang. Lima orang menjalani rawat inap dan empat orang lainnya menjalani rawat jalan.

"Korban yang terdata hari ini sebanyak 9 orang, sehingga total korban menjadi 223 orang," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Sri Nowo Retno, Selasa (13/5/2025).

Masih dari data yang diperbarui kemarin, 27 korban selesai rawat inap. "Sehingga jumlah total yang masih berada di RS (rumah sakit) sebagai pasien rawat inap sebanyak 18 orang," ungkap Sri.

Simak juga Video: Hindari Risiko Keracunan, Program Makan Gratis Diusulkan Dijamin Asuransi

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hidayana. Pertemuan itu membahas pengawasan program makan bergizi gratis.

"Hari ini kami melakukan rapat koordinasi karena beberapa keluhan yang sudah dilaporkan baik secara langsung atau tidak langsung kepada Ombudsman," kata Yeka, dalam konferensi pers, Rabu (14/5/2025).

Yeka mengatakan ada beberapa isu yang dibahas, yaitu terkait peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Ia mengatakan pada Januari hingga April tercatat banyak persoalan di lapangan karena program tersebut belum didukung anggaran yang memadai. Ombudsman pun menemukan adanya 'calo yayasan' yang bermitra dengan program MBG.

"Jadi intinya BGN di lapangan itu 1 pemilik, antara yayasan dan pemilik dapur, ternyata, ini bahasa saya bukan bahasanya Pak Dadan 'saya melihat bahwa bergentayanganlah calo-calo yayasan'," ujarnya.

"Tadi sudah disepakati dan sudah dijalankan bahwa untuk ke depan ini BGN sudah meminta kepada Kemenkumham untuk mempermudah proses yayasan terutama bagi masyarakat yang memiliki kesiapan berkontribusi dalam membangun dapurnya," katanya.

Diketahui, tahun ini pemerintah menargetkan terbentuknya 30 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sekitar 2000 SPPG dibangun oleh APBN dan selebihnya sekitar 28 ribu SPPG dibangun oleh mitra yang bekerjasama dengan SPPG.

Ombudsman mengatakan sebelumnya ditemukan pembayaran yang tertunda, namun kini masalah tersebut sudah terselesaikan. Karena per bulan Mei, anggaran untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis akan dilakukan dengan cara uang muka. Ia berharap tidak ada lagi persoalan serupa.

"Jadi biaya untuk 10 hari ke depan itu sudah di transfer dari awal. Dan nanti 5 hari berikutnya SPPG mengajukan anggaran untuk 10 hari berikutnya. Jadi sebetulnya sudah tidak ada hutang. Jadi negara tidak ada lagi hutang kepada pelaku usaha dengan format begini karena untuk pembiayaan 10 hari ke depan itu sudah dibayar di muka," katanya.

Selain itu Ombudsman juga menemukan adanya isu terkait kualitas makanan pada program MBG. Ombudsman pun mendorong agar prosedur tetap dilaksanakan oleh semua satuan pelayanan dapur yang ada di daerah dan untuk mencegah agar tidak terjadi lagi persoalan kualitas makanan, seperti misalnya keracunan.

Selanjutnya Ombudsman akan melakukan pengawasan terhadap yayasan dalam program MBG. Selain itu, Ombudsman juga akan mengawasi menu makanan yang ada pada program MBG tersebut.

"Ke depan apa yang akan dilakukan oleh Ombudsman? Ombudsman akan fokus terhadap pengawasan yayasan. Jadi pengawasan yayasan dalam pelaksanaan program MBG ini akan kami pantau, kami akan melakukan uji petik di 34 provinsi," kata Yeka.

"Kami akan monitoring, akan konsentrasi 'apakah semua SOP sudah dijalankan oleh yayasan', dan yang kedua 'apakah menu yang disajikan sudah sesuai juga dengan SOP-nya'," katanya.

Yeka berharap calo yayasan program MBG sudah tidak ada lagi. "Kami sudah mulai juga melihat bahwa calo-calo yayasan sudah, rasanya nanti di Mei atau Juni ini sudah pada out lah, karena sudah tidak ada ruang lagi bagi mereka untuk bermain-main di program ini," katanya.

Sementara itu, Dadan mengatakan pihaknya telah berdiksusi dengan Ombudsman mengenai pengawasan anggaran. Dadan juga berharap agar ada pengawasan secara harian di lapangan terutama dalam penggunaan anggaran dan kualitas makanan.

"Kami berharap bahwa Ombudsman bisa lebih intens terlibat terutama di seluruh SPPG yang sudah jalan dan akan jalan. dan dua hal yang bisa dilakukan di sana pertama adalah pengawasan penggunaan keuangan, yang kedua adalah penerapan SOP terkait dengan produksi makanan yang akan dibagikan kepada penerima manfaat," kata Dadan.

"Jadi dengan pengawasan yang intens dari Ombudsman saya yakin program ini akan semakin lama, semakin berkualitas dan memberikan manfaat yang besar kepada target penerima manfaat untuk menghasilkan SDM Indonesia masa depan yang berkualitas," katanya.

Simak juga Video Poin Jawaban Yayasan soal Polemik Pembayaran Mitra Makan Gratis Kalibata

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Badan Gizi Nasional (BGN) berencana membangun 1.542 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru. SPPG ini akan dibangun menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan ditargetkan rampung pada Agustus 2025.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, saat ini ada 1.286 unit SPPG yang telah beroperasi. Namun SPPG tersebut seluruhnya dibangun oleh mitra Makan Bergizi Gratis (MBG). Ke depan, pihaknya membangun 1.542 unit SPPG baru.

"Ini sudah ada anggarannya, dalam tahap konsultan perencanaan. Akhir bulan ini akan ditender, dan selesai paling lambat Agustus lah sudah selesai bangunan itu," kata Dadan di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).

Dadan menjelaskan, SPPG atau dapur MBG ini akan dibangun di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh mitra MBG. Ditargetkan dibangun 3 dapur MBG per kabupaten di seluruh Indonesia.

Daerah terpencil menjadi prioritas utama pembangunan dapur MBG. Menurutnya, pembangunan dapur di daerah terpencil itu perlu mendapat dukungan dari pemerintah karena jumlah penerima manfaat yang minim sehingga mitra keberatan masuk.

"Di daerah terpencil, di daerah yang paling membutuhkan, yang mungkin jumlah penerima manfaatnya hanya 200, 300, 500 (orang). Di daerah seperti itu, mitra akan keberatan masuk. Makanya negara hadir di daerah seperti itu, dan kami belum bisa melakukannya karena itu kan menggunakan uang negara," ujarnya.

Untuk mulai pembangunan dapur MBG diperlukan prosedur penggunaan anggaran hingga penetapan lokasi. Proses ini masih membutuhkan waktu beberapa bulan, sehingga ditargetkan baru bisa selesai pada Agustus 2025.

Meski dapur MBG akan dibangun di tempat terpencil, Dadan memastikan bahwa operasional di daerah tersebut akan aman, termasuk dari kasus keracunan seperti yang terjadi di beberapa daerah belakangan ini karena akan ada kepala satuan yang berjaga dari perwakilan pusat.

"Seluruhnya (Kepala Satuan) dari pusat. Semua program makan bergizi tidak ada yang dilepas ke pihak lain. Langsung diawasi oleh pusat, dilakukan oleh pusat," tegasnya.

Sebagai informasi, untuk membangun SPPG ini diperlukan dana Rp 6 triliun. BGN telah menyiapkan anggaran untuk pembangunan SPPG tersebut.

"Kurang lebih sekitar Rp 6 triliun (hanya untuk yang) baru ya," kata Dadan di Kompleks DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Simak juga Video 'BGN Kaji Skema Asuransi untuk Program Makan Gratis':

Kepala Badan Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa asuransi untuk korban keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih wacana. Hal ini juga masih perlu didiskusikan lebih lanjut dengan Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini disampaikan Dadan usai Rapat Koordinasi bersama Ombudsman RI. Menurutnya, asuransi tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut, mengingat produk serupa belum pernah ada di Indonesia.

"Terkait dengan asuransi untuk penerima manfaat, ini masih dalam wacana ya, karena wacana, karena produknya pun belum ada di Indonesia," kata Dadan di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).

BGN telah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membahas produk asuransi untuk penerima MBG. Selain itu, juga akan ada dua asosiasi yang terlibat dalam pembahasannya yakni Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI).

Dadan menambahkan, asuransi untuk para penerima MBG juga belum secara detail dibahas mekanisme pemberiannya hingga besaran premi yang akan dibayarkan. Dengan demikian, prosesnya masih cukup panjang untuk sampai tahap realisasi.

"Kita belum secara detail bagaimana mekanismenya, kemudian berapa besar premi yang harus dikeluarkan. Jadi, belum sampai ke arah situ, dan terus terang, kita belum secara intensif juga berbicara terkait dengan ini, dengan Pak Presiden (Prabowo)," ujar dia.

"Jadi nanti apakah diizinkan atau tidak atau ada mekanisme lain. Ini baru kita sedang melihat ada usulan dari Komisioner OJK untuk melihat peran asuransi di dalam program MBG ini," sambungnya.

Sebagai informasi, sebelumnya rencana BGN agar korban keracunan dari program MBG ditanggung asuransi disampaikan oleh Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan.

Hal ini disampaikannya merespons terkait ratusan pelajar di Bogor, Jawa Barat mengalami keracunan dengan dugaan karena menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, BGN telah bekerja sama dengan Puskesmas setempat untuk menanggung biaya pengobatannya.

"Kemudian yang kedua, yang menjadi korban, diberikan asuransi untuk membayar biaya kesehatannya. Kita bekerja sama dengan Puskesmas (menanggung) seluruh biaya pengobatan itu oleh BGN," kata Tigor dalam keterangannya, dikutip Selasa (13/5/2025).

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP), OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan saat ini asosiasi asuransi tengah menyusun proposal awal agar industri asuransi masuk ke program pemerintah, termasuk program MBG.

"Asosiasi telah mengidentifikasi berbagai risiko yang berpotensi dihadapi, baik penyediaan bahan baku pengolahan dan distribusi dan konsumen telah diidentifikasi risiko," kata Ogi dalam acara Konferensi Pers yang disiarkan secara daring, Jumat (9/5/2025).

Ogi menerangkan ada beberapa risiko dalam program tersebut yang dapat dijamin oleh asuransi. Pertama, risiko keracunan bagi para penerima MBG. Kedua risiko kecelakaan untuk para pihak yang menyelenggarakan MBG, seperti Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dan pekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

"Saat ini kami sedang berkoordinasi dengan asosiasi dan menyampaikan proposal untuk dukungan industri asuransi kepada program MBG. Tentunya nanti kita akan membicarakan masalah besarnya, pertanggungan atau santunan yang diberikan dan premi yang harus dibayarkan," terang Ogi.