PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI turut berkontribusi dalam program pencegahan stunting sebagai bagian dari Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL). Melalui program tersebut, BNI menyalurkan tambahan Makan Bergizi untuk anak-anak, bantuan sembako, hingga edukasi orang tua dan kader posyandu.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, komitmen nyata BNI dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto salah satunya dilakukan melalui sejumlah aktivitas TJSL.

"Dalam rangkaian kegiatan TJSL yang dimulai sejak 2 Desember 2024 hingga 2 Februari 2025 di Tasikmalaya Jawa Barat ini, BNI memberikan tambahan Makan Bergizi, edukasi hingga beragam aktivitas edukasi dalam rangka mengurangi stunting di Indonesia," kata Okki dalam keterangannya, Jumat (14/2/2025).

Melalui TJSL di Desa Leuibudah, Tasikmalaya, Jawa Barat ini, BNI menyalurkan bantuan makanan tambahan bergizi kepada 47 anak stunting selama 2 bulan, bantuan sembako kepada orang tua anak stunting, hingga seminar gizi ibu hamil dalam rangka pencegahan stunting.

"Kami juga memberikan pelatihan smart parenting dan mental health, pelatihan bidan dan kader sigap stunting, serta memberikan alat permainan edukasi untuk 8 posyandu di desa tersebut," tutur Okki.

Okki menambahkan, program serupa akan terus dilanjutkan di lokasi yang berbeda sejalan dengan upaya pemerintah untuk mencetak generasi masa depan Indonesia emas. BNI akan kembali melakukan kegiatan serupa di beberapa tempat untuk berkolaborasi mendukung program prioritas pemerintah.

"Dengan adanya peran aktif seluruh pihak dalam mendukung program pemerintah untuk mencetak sumber daya manusia yang berdaya saing, kami yakin akan mempermudah pencapaian tersebut," tutup Okki.

Video: Mendikdasmen Sebut Poin Keempat Asta Cita Prabowo Sesuai Ajaran Islam

Video: Mendikdasmen Sebut Poin Keempat Asta Cita Prabowo Sesuai Ajaran Islam

Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) menjadi dua program utama Presiden Prabowo Subianto yang dijalankan pada masa awal-awal jabatannya. Dua proyek ini diyakini Prabowo dapat memberikan keuntungan besar buat masyarakat.

Dua program ini diyakini Prabowo dapat membuat masyarakat lebih sehat dan produktif. Di sisi lain, masyarakat jadi bisa menghemat pengeluaran dengan berbagai program gratis ini.

Misalnya saja hemat pengeluaran untuk melakukan check up kesehatan. Masyarakat juga bisa hemat pengeluaran untuk memberikan ongkos anak-anaknya yang bersekolah.

"Untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan produktif, serta menghemat banyak pengeluaran," jelas Prabowo dalam video paparannya di World Government Forum 2025 yang disiarkan virtual lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (14/2/2025).

Prabowo juga menegaskan Indonesia akan berupaya menjaga biaya hidup rakyat tetap stabil. Sebab, semua orang saat ini sedang berjibaku dengan inflasi dan kenaikan biaya hidup.

"Seperti banyak negara lainnya, kita bergulat dengan inflasi dan kenaikan biaya hidup, terutama setelah pandemi COVID-19 dan perang di Ukraina dan Gaza," kata Prabowo.

Orang nomor satu di Indonesia itu bertekad untuk tetap menjaga biaya hidup tetap stabil dan terkendali agar masyarakat Indonesia tetap bisa menjalankan kehidupan dengan layak.

"Menjaga agar biaya hidup tetap terkendali tetap menjadi prioritas utama, karena hanya dengan memastikan bahwa setiap warga negara menikmati kualitas hidup yang layak, kita dapat mendapatkan dukungan rakyat yang lebih luas untuk visi besar kita," lanjut Prabowo.

Istana menugaskan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mengawasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). BPOM bakal mengawal program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu mulai dari proses produksi hingga distribusi makanan ke anak-anak.

"Kami mulai dari rumah produksinya. Kami evaluasi produk yang dijadikan bahan makanan di (program) Makan Bergizi Gratis ini, mulai dari gizi dan sumbernya, termasuk pelatihan," kata Kepala BPOM, Taruna Ikrar, di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).

"Lalu fase distribusinya kami akan terlibat. Kemudian, sampai mitigasi supaya tidak terjadi kejadian luar biasa. Kemudian, bagaimana kalau terjadi," sambung Taruna dilansir dari detikHealth.

BPOM mendapatkan tugas itu setelah menerima kunjungan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, Kamis (13/2/2025). Keduanya membahas terkait sinergi BPOM dan pemerintah dalam program MBG.

Hasan Nasbi berterima kasih kepada BPOM karena telah mengupayakan secara optimal dalam hal membantu menyukseskan program MBG.

"Kemarin ada beberapa kejadian di program makan bergizi gratis ini dan BPOM langsung turun tangan. Setelah itu, perbaikan-perbaikan langsung terjadi. Alhamdulillah sampai saat ini (MBG) lancar," terang Hasan Nasbi.

Hasan Nasbi menambahkan sinergi antar lembaga ini diperlukan agar bisa menyukseskan semua program pemerintah ke depan.

Artikel ini telah tayang di detikHealth. Baca selengkapnya di sini!

Video: Respons BPOM soal Siswa Keracunan Menu MBG di Sukoharjo

Video: Respons BPOM soal Siswa Keracunan Menu MBG di Sukoharjo

Anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berubah menjadi Rp 3,4 triliun setelah mengalami efisiensi. Dengan anggaran yang baru, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) membeberkan rinciannya.

Pertama, Ara memastikan dengan anggaran yang baru para PNS dan juga P3K tetap menerima gaji dan tunjangannya. Pada dipa awal, anggaran untuk gaji dan tunjangan pegawai Kementerian PKP sebesar Rp 222.872.955.000, kini berubah menjadi Rp 486.080.312.000.

"Dengan begitu gaji tunjangan PNS dan P3K existing 1.183 orang itu sudah aman. Itu sebagai saya tahu temen-temen DPR concern soal itu dan tentu kami akan kawal itu Pak supaya bisa jalan dengan baik," tutur Ara dalam rapat kerja Komisi V DPR RI dengan pemerintah, Kamis (13/2/2025).

Selanjutnya ada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah yang akan tetap dijalankan. Pada program ini nantinya akan disalurkan sebanyak 40% di perdesaan, 30% kawasan pesisir, dan 30% di perkotaan dengan target 38.505 unit.

"Kami sepakat dengan Komisi V bahwa program ini sangat bermanfaat sangat padat karya dan bisa dirasakan di masyarakat. Dan kami juga menginginkan mulai tahun ini itu kita bagi 3 Pak, perdesaannya 40% pesisirnya 30%, kemarin Pak Ridwan Bae (Wakil ketua Komisi V) pesan dia buat pesisir jadi saya sudah mulai 30% pesisir, dan perkotaannya 30% di situ juga kita tingkatkan (anggaran) menjadi Rp 850.003.800.000 untuk BSPS," paparnya.

Selanjutnya ada proyek pembangunan rumah susun ASN-Hankam di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan tetap dilanjutkan. Anggaran untuk pembangunan Rusun ASN-Hankam di IKN yaitu Rp 839.532.190.000.

Berikut ini rincian anggaran yang akan digunakan Kementerian PKP.

A. Program Dukungan Manajemen

Gaji + Tunjangan

Dipa awal: Rp 222.872.955.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 258.702.523.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 488.080.312.000

Layanan Operasional

Dipa awal: Rp 198.686.195.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 179.971.747.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 184.971.747.000

B. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Fisik

- Padat karya/BSPS

Dipa awal: Rp 747.523.000.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 530.960.000.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 850.003.800.000

- MYC Rusun IKN

Dipa awal: Rp 2.023.905.397.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp -
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 839.532.190.000

- MYC Rusun DOB

Dipa awal: Rp 372.950.397.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 61.821.774.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 116.927.109.000

- MYC Rusun Reguler

Dipa awal: Rp 350.201.180.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 263.806.304.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 350.201.180.000

- Revitalisasi Rusun

Dipa awal: Rp 147.812.599.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 142.189.347.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 147.812.599.000

- Tunggakan Hunian Tetap Pasca Bencana

Dipa awal: Rp -
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 44.677.293.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 186.197.622.000

- Sanitasi, Penanganan Kawasan Kumuh, PSU

Dipa awal: Rp 230.078.501.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 50.000.000.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 133.595.251.000

- Rusun dan Rusus Reguler Tahun 2025

Dipa awal: Rp 739.573.102.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp -
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 82.513.304.000

2. Non-fisik

- Regulasi, Monitoring, Evaluasi, dan Supervisi

Dipa awal: Rp 240.788.127.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 84.167.100.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 84.167.100.000

Sebagai informasi, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengungkapkan pihaknya baru saja menerima surat dari Kementerian Keuangan dengan nomor surat S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februrari 2025 perihal tindak lanjut efisiensi belanja kementerian/lembaga dalam pelaksanaan APBN 2025. Maka dari itu, pihaknya mengundang seluruh mitra Komisi V DPR RI, termasuk Kementerian PKP, untuk rapat guna membahas anggaran terbaru usai adanya rekonstruksi.

Lasarus mengatakan, dari pagu anggaran Kementerian PKP yang sudah ditetapkan sebelumnya yatu Rp 5.274.391.058.000 mengalami efisiensi sebesar Rp 3.661.095.000.000 menjadi Rp 1.613.296.058.000. Setelah adanya rekonstruksi anggaran, jumlah efisiensi dari yang sebelumnya Rp 3.661.095.000.000 menjadi Rp 1.812.388.844.000 sehingga pagu akhir sebesar Rp 3.462.002.214.000.

"Cocok Pak Menteri? Cocok. Baik kita setuju ya," kata Lasarus dalam rapat kerja dengan pemerintah, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membuat blacklist bagi pengembang nakal. Sebab, para pengembang nakal merugikan masyarakat.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengaku pihaknya sudah turun lapangan ke beberapa wilayah untuk mengecek kondisi rumah subsidi yang sudah ada. Hasilnya ada rumah subsidi yang rusak bahkan terendam banjir padahal bangunan baru.

Pihaknya juga telah mengirimkan surat kepada Badan Pegawasan Keuangan (BPK) untuk mengaudit temuan Kementerian PKP di lapangan.

"Dan kami akan membuat bersama BPKP, saya juga minta BPKP turun, kalau diperlukan membuat blacklist daripada daftar pengembang yang tidak menjalankan sesuai aturan pembangunannya. Jelas-jelas merugikan rakyat di lapangan," kata Ara dalam rapat kerja Komisi V DPR RI dengan Pemerintah, Kamis (13/2/2025).

Sementara itu, Ketua Komisi V Lasarus setuju dengan langkah yang akan dilakukan Kementerian PKP. Lasarus mengatakan, pihaknya juga memiliki data terkait rumah subsidi yang kerap terendam banjir padahal sedang tidak musim hujan.

"Mungkin ke depan ini harus ada keberanian Pak untuk melakukan perbaikan-perbaikan, salah satunya melakukan blacklist kepada pengembang-pengembang yang memang hanya mengejar keuntungan dan tidak menjaga kualitas," ujar Lasarus.

Lasarus juga berpesan untuk memperbaiki aksesibilitas serta kualitas rumah subsidi agar ditempati.

Sebagai informasi, Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman menyebut pengembang nakal tersebar di seluruh Indonesia. Untuk wilayah Jabodetabek, PKP baru menemukan 14 pengembang nakal.

"Berdasarkan data yang saya sampaikan ke BPK, untuk di daerah Jabodetabek saja ini sekitar ada 14 (pengembang). Ini belum (keseluruhan), masih sebagian yang baru kita kelilingi (kunjungi). Rata-rata sudah ada yang (membangun) 1.000 unit, ada yang 1.200 unit," kata Heri di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Hingga saat ini, PKP masih berusaha mengumpulkan daftar lengkap pengembang nakal tersebut. Bukan hanya di wilayah Jabodetabek, melainkan seluruh Indonesia. Data tersebut akan menjadi acuan mereka untuk menindak tegas pengembang nakal.

Setelah daftar pengembang nakal tersebut terkumpul, masyarakat dengan bebas dapat mengakses daftar tersebut. Selain itu, data ini juga dapat membantu perbankan agar tidak memberikan layanan pembiayaan kepada pengembang yang sudah di blacklist.

"Itulah tujuan kami, memberikan ekpos seperti ini. Selain menyampaikan kepada masyarakat bahwa para pengembang yang akan kami anggap kategori tidak layak lagi untuk bisa membangun perumahan bersubsidi, ya tentu kami akan membuat daftar-daftar blacklist, supaya tidak lagi digunakan oleh perbankan," jelasnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDIP Yasti Soepredjo Mokoagow mengusulkan membuat panitia kerja (panja) guna menagih pengembang untuk membangun hunian berimbang. Hal ini sebagai salah satu cara agar Program 3 Juta Rumah bisa terlaksana sekaligus menjalankan amanat Undang-undang.

Awalnya, Yasti sempat meragukan Program 3 Juta Rumah dapat berjalan mengingat anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang terbatas. Ia menilai, program tersebut bisa saja dilakukan tahun ini asalkan ada pemikiran yang visioner dari Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara).

Yasti pun bertanya apakah Ara sudah mempelajari UU Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan UU Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah susun perihal hunian berimbang. Menurut Yasti, dengan menagih pengembang untuk membuat hunian berimbang dapat mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah tanpa membebani APBN.

Hunian berimbang merupakan perumahan atau lingkungan hunian yang dibangun secara berimbang antara rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah. Pembangunan hunian berimbang ini boleh tidak dilakukan di kawasan yang sama, asalkan masih dalam satu provinsi. Pada PP Nomor 12 tahun 2021, tertuang komposisi hunian berimbang berupa:

- Pembangunan satu rumah mewah berbanding paling sedikit dua rumah menengah dan berbanding paling sedikit tiga rumah sederhana
- Pembangunan satu rumah mewah berbanding paling sedikit tiga rumah sederhana; atau
- Pembangunan dua rumah menengah berbanding paling sedikit tiga rumah sederhana

"Kalau kita menagih itu Pak Ketua, seharusnya mulai dari 2011, katakanlah 2012 efektif undang-undang itu berlaku, kita bisa lihat berapa juta rumah mewah, berapa juta rumah menengah yang sudah dibangun oleh pengembang komersial dan itu adalah kewajiban dari pada pengembang. Ini harus kita tagih," katanya dalam rapat kerja Komisi V DPR RI dengan pemerintah, Kamis (13/2/2025).

"Pak Ketua, saya mengusulkan kita harus membentuk panja untuk kita datangi semua pengembang-pengembang," tambahnya.

Yasti menuturkan, amanat undang-undang tersebut harus dilaksanakan. Sebab, jika tidak dilaksanakan bisa terjerat sanksi pidana. Maka dari itu, pihaknya juga harus mengawasi dengan ketat pelaksanaan amanat tersebut apalagi saat ini fiskal negara sedang cekak.

"Saya betul-betul berharap ketua, setelah ini kita harus bentuk panja dan kita harus memaksimalkan semua pengembang-pengembang melaksanakan kewajibannya seperti yang termaktub di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Undang-undang nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun," tegasnya.

Di penghujung rapat, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, sedikit menyinggung usulan Yasti. Ia menyetujui usulan Yasti untuk membuat panja guna menagih pengembang untuk membangun hunian berimbang.

Menurutnya, dengan pembuatan panja ini akan membantu Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk menagih pengembang dalam menunaikan kewajibannya yaitu membangun hunian berimbang.

"Undang-undang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Undang-undang Rumah Susun Pak, memang mengisyaratkan kewajiban pengembang. Jadi kalau kita hitung dari mulai terbitnya undang-undang ini sampai hari ini, jangan-jangan ini ada lebih dari 3 juta rumah Pak utang pengembang kepada negara. Nah kita, saya setuju nih kita bentuk panja soal ini ya. Baik, karena itu kita tagih hak pengembang kepada negara kepada rakyat maksudnya ya," ujarnya.

Keadaan rapat sempat memanas ketika Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mencoba untuk memberikan tanggapan terkait hunian berimbang. Ia mempertanyakan Yasti yang pada tahun 2011 sempat menjadi Ketua Komisi V DPR namun tidak menagih pengembang terkait pembangunan hunian berimbang.

Belum sempat menjawab, Lasarus langsung menengahinya dan mengatakan, "Rapat (soal hunian berimbang) nanti ada arenanya tersendiri ya. Setuju kawan-kawan ya?"

Ara masih mencoba untuk menjawab mengenai hunian berimbang, namun Lasarus menghentikannya dengan alasan rapat kali ini bukan hanya rapat dengan salah satu kementerian saja tetapi dengan beberapa kementerian dan lembaga.

Anggota Komisi V pun menyarankan agar Ara memberikan jawaban tertulis saja.

Namun, Ara berkata, "Maksud saya begini Pak Ketua, saya juga pernah jadi Kasi anggota DPR selama 15 tahun. Kasih kesempatan juga dong kepada pemerintah (untuk berbicara) jangan hanya pemerintah mendengar saja."

"Kesepakatan kita Pak Ketua ya jawaban tertulis," kata salah satu anggota Komisi V DPR RI.

"Ini forum lho pak, ini semua fraksi mengatakan jawaban tertulis. Saya bukan... bukan... Saya hanya mengatur lalu lintas acara," ujar Lasarus.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw pun mencoba menengahi dengan mengatakan pihaknya akan mendukung pemerintah, apalagi ada Program 3 Juta Rumah sementara anggaran Kementerian PKP cukup minim yaitu Rp 3,4 triliun.

"Kami lihat pemerintah itu sekarang fokus menyediakan 3 juta rumah bahkan kami lihat peluang dengan anggaran yang begitu sempit, ada peluang ini, makanya tadi saya sampaikan kita ingin mendukung itu kami kejar ada undang-undang yang menyatakan itu kan siapa saja yang bertanggung jawab untuk bisa menyediakan rumah kepada masyarakat," katanya.

"Jangan cuman pemerintah saja, tetapi yang membawa keuntungan pengusaha yang selama ini membawa keuntungan tidak memberikan haknya masyarakat kecil itu. itu yang kita ingin lakukan, jadi maaf, kami dalam hal ini kami mendukung tidak ada kita mau menjatuhkan Pak Menteri," sambungnya

Lasarus pun akhirnya meminta Ara untuk melanjutkan diskusi mengenai hal tersebut pada lain waktu dan pihaknya menegaskan akan tetap mendukung pemerintah.

"Oleh karenanya, untuk menghargai forum ini, bukan saya ya, jadi cukup jawaban tertulis saja," tutupnya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) akan menindak tegas pengembang-pengembang nakal. Saat ini, mereka telah menemukan 14 pengembang nakal di daerah Jabodetabek yang namanya sudah diserahkan kepada Badan Pengawas Keuangan (BPK).

"Berdasarkan data yang saya sampaikan ke BPK, untuk di daerah Jabodetabek saja ini sekitar ada 14 (pengembang). Ini belum (keseluruhan), masih sebagian yang baru kita kelilingi. Rata-rata sudah ada yang (membangun) 1.000 unit, ada yang 1.200 unit," kata Inspektur Jenderal PKP Heri Jerman di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Heri mengatakan sebenarnya di seluruh Indonesia pasti ada pengembang nakal, tetapi untuk saat ini belum semua terdaftar. Mereka masih berusaha mengumpulkan daftar tersebut. Harapannya data tersebut akan menjadi acuan mereka untuk menindak tegas pengembang nakal.

"Saya belum mempunyai data yang valid, karena saya baru dua minggu menjabat, tentu ini akan menjadi konsen saya. Insya Allah saya akan konsen dengan masalah seperti begini ya. Nanti saya akan kumpul juga di seluruh Indonesia," ujarnya.

Kirim Surat ke BPK Minta Lakukan Audit

Heri menyatakan pihaknya telah menyampaikan surat kepada BPK untuk melakukan audit terhadap pengembang-pengembang nakal. Sebab, pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) berbeda dengan rumah komersial. Rumah MBR harganya jauh lebih murah karena penyediaannya dibantu dengan skema pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) setiap tahunnya.

Langkah ini juga sebagai tindak lanjut terhadap temuan beberapa perumahan MBR yang kondisinya tidak layak huni.

"Langkah saya sebagai inspektur jendral, hari ini saya sudah membuat surat kepada BPK RI untuk dilakukan audit untuk tujuan tertentu. Supaya nanti bisa diperoleh petunjuk yang komprehensif, bagaimana tata kelolanya, siapa bertanggung jawab apa," imbuhnya.

Pengembang Nakal Disebut Tak Berhak Mendapatkan FLPP

Heri Jerman mengatakan pengembang nakal telah merugikan negara. Menurutnya, pengembang yang membangun rumah subsidi tidak sesuai standar tidak berhak mendapat Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Itu yang dirugikan selain yang ada di dalam rumah itu, tetapi negara juga dirugikan. Saya minta secara tegas kepada pengembang nakal itu, Anda tidak berhak untuk mendapatkan FLPP," ucapnya.

Jika nanti data pengembang sudah rampung, penyaluran FLPP juga akan lebih tepat sasaran yakni kepada pengembang-pengembang yang bertanggung jawab.

"Banyak pengembang yang masih baik-baik juga. Kita berikan kesempatan kepada pengembang yang baik-baik. Yang punya komitmen ya, dengan rasa tanggung jawab. Untuk bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Jangan hanya memikirkan keuntungan," tuturnya.

Akan Ada Saluran Pengaduan Pengembang Nakal

Kementerian PKP akan menyediakan layanan pengaduan untuk masyarakat yang mendapati rumah subsidinya dibangun tidak layak huni. Masyarakat dapat melaporkan pengembang mereka dengan bukti yang jelas.

Heri mengatakan saluran pengaduan ini akan dipersiapkan dalam waktu dekat dan targetnya akan diluncurkan Februari 2025.

"(persiapan saluran pengaduan) Dalam waktu dekat lah, dalam minggu-minggu depan akan saya luncurkan ya. (Bulan ini?) Iya," kata Heri.

Pengadaan saluran pengaduan ini untuk membantu masyarakat yang telah membeli rumah subsidi tetapi kondisinya tidak sesuai standar. Misalnya rumah yang sering banjir, banyak retakan pada dinding, air yang kuning, bocor, atau pengembang yang kabur.

Masyarakat dapat menghubungi nomor yang tersedia. Pengaduan tersebut harus disertai dengan bukti yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan agar tidak menimbulkan fitnah.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulawesi Selatan (Sulsel) membawa buaya berukuran 3,8 meter yang ditangkap saat banjir di Kota Makassar ke tempat wisata Cimory di Kabupaten Gowa. Buaya tersebut dititipkan untuk sementara.

"Dititip di Cimory, di Gowa," ujar Kepala Seksi Wilayah 4 BKSDA Sulsel Tamsil kepada detikSulsel, Kamis (13/2/2025).

Tamsil mengatakan tempat wisata Cimory merupakan mitra BKSDA Sulsel. Dia menegaskan bahwa buaya itu hanya dititipkan untuk sementara waktu.

"(Cimory) itu salah satu mitra BKSDA, lembaga konservasi yang ada di Kabupaten Gowa. Kita titip sementara di sana," katanya.

Di sisi lain, Tamsil mengatakan beberapa titik di Kecamatan Manggala memang rawan kemunculan buaya. Hal ini karena ada sungai di wilayah tersebut yang menjadi habitat alami buaya.

"Ya, untuk sementara ini yang ada laporannya itu di Antang, sungai Antang," bebernya.

Buaya juga dilaporkan muncul di rawa belakang Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang dan di sungai wilayah Tamangapa. Pihaknya telah mencoba mengevakuasi buaya tersebut namun belum berhasil.

"Jadi itukan kita sudah melakukan upaya evakuasi kemarin dengan memasang kandang perangkap namun belum berhasil (buaya) masuk di dalam kandang," sebutnya.

Dia mengimbau agar warga berhati-hati dengan kemunculan buaya. Tamsil pun meminta warga tidak beraktivitas di lokasi yang menjadi tempat kemunculan buaya.

"Yah untuk warga yang di sekitar kelurahan Tamangapa yang dekat dengan pembuangan sampah TPA Antang harap berhati-hati beraktivitas di sungai, karena di situ masih ada buaya di situ," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, buaya berukuran 3,8 meter ditangkap warga usai muncul saat banjir merendam permukiman warga di Kampung Kajang, Lorong 1, Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Rabu (12/2) sekitar pukul 23.00 Wita. Buaya itu kemudian diamankan Damkarmat Makassar sebelum akhirnya diserahkan ke BKSDA Sulsel.

Video: Ada Buaya di Tambak Bandeng, Agus di Sidoarjo Terancam Gagal Panen

Video: Ada Buaya di Tambak Bandeng, Agus di Sidoarjo Terancam Gagal Panen

Progam Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menurut Prabowo, Program ini adalah investasi masa depan Indonesia.

Prabowo mengatakan program ini tampak sederhana, tapi menjadi investasi yang signifikan bagi masa depan bangsa. Sebab MBG dapat menggerakkan ekonomi di daerah sekaligus menjadi salah satu cara untuk memperbaiki sumber daya manusia di Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo kala menjadi pembicara pada salah satu di gelaran World Government Summit 2025, dihadiri lewat konferensi video.

"Ketika diterapkan di ratusan ribu sekolah, tepatnya 330.000 sekolah, dari desa-desa terpencil hingga pusat kota yang dinamis, hal ini menjadi investasi yang signifikan bagi masa depan kita. Tujuan kami dalam program ini adalah untuk mencakup lebih dari 85 juta anak dan wanita hamil di Indonesia," ungkap Prabowo dalam keterangan tertulis, Kamis (13/2/2025).

Prabowo memaparkan potensi Indonesia sangat besar. Hal ini tercermin dari keberagaman dan geografi yang luas terdiri dari 17.000 pulau dan luasnya hampir 2 juta kilometer persegi. Indonesia telah menjadi rumah bagi lebih dari 282 juta orang. Fakta ini membuat Indonesia menjadi kawasan dengan mosaik budaya dan tradisi yang dinamis.

Orang nomor satu di Indonesia itu menegaskan keberagaman budaya dan luasnya wilayah Indonesia merupakan tantangan sekaligus kekuatan dalam membangun negeri. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi.

"Salah satu pencapaian utama kami dalam 100 hari pertama pemerintahan saya adalah terbentuknya pemerintahan yang berfungsi penuh berdasarkan talenta dan meritokrasi. Banyak orang Indonesia terampil yang telah membangun karir mereka di luar negeri kembali untuk mengabdi pada negara kita," kata Prabowo.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum terlaksana di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Sementara siswa di daerah lain telah menikmati program ini, Manggarai Barat masih fokus pada pelatihan keamanan pangan bagi penjamah pangan sebelum program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut dijalankan.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Manggarai Barat menggelar pelatihan keamanan pangan siap saji bagi penjamah pangan di Labuan Bajo, Kamis (13/2/2025). Pelatihan ini diperuntukkan bagi pengelola dapur MBG yang dikelola Yayasan Sejahtera Desaku. Hingga kini, Dinkes belum dapat memastikan kapan program MBG mulai diterapkan di daerah tersebut.

"Pelatihan ini memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan para penjamah makanan dalam menjaga kebersihan, keamanan, serta kualitas makanan yang disajikan kepada anak sekolah dan penerima manfaat MBG lainnya," kata Kepala Dinkes Manggarai Barat Adrianus Ojo, Kamis malam.

Adrianus menjelaskan, pelatihan ini merupakan hasil koordinasi antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Manggarai Barat dan Dinas Kesehatan, menindaklanjuti arahan Kementerian Kesehatan. Selain memberikan pelatihan, Dinkes juga bertugas melakukan inspeksi kesehatan lingkungan (IKL) serta pemeriksaan kualitas air di dapur penyedia MBG.

"Pelatihan ini menjadi langkah strategis dalam memastikan bahwa setiap makanan yang dikonsumsi oleh anak sekolah atau sasaran lainnya telah melalui proses penanganan yang higienis dan sesuai standar kesehatan," jelas Adrianus.

Sebanyak 29 penjamah pangan dari Dapur Yayasan Sejahtera Desaku mengikuti pelatihan ini. Mereka mendapatkan materi tentang kebijakan keamanan pangan siap saji, cemaran pangan dan penyakit bawaan pangan, pemeliharaan lingkungan kerja, pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit, pembersihan dan sanitasi peralatan, higiene perorangan, serta tahapan proses produksi pangan siap saji.

"Hasilnya, semua peserta dinyatakan lulus sehingga layak untuk mendapatkan Sertifikat Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji bagi Penjamah Pangan," kata Adrianus.

Diharapkan, pelatihan ini memastikan pangan MBG yang diproduksi Dapur Yayasan Sejahtera Desaku aman dan memenuhi syarat kesehatan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 mengenai Standar Kegiatan Usaha dan Produk dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Sektor Kesehatan.

Video: KPAI Soroti Pembagian Makan Gratis Ganggu Jam Belajar

Video: KPAI Soroti Pembagian Makan Gratis Ganggu Jam Belajar

Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program utama Pemerintah RI yang menuai berbagai sorotan. Salah satunya terkait inisiasi memasukkan serangga sebagai menu protein untuk wilayah tertentu.

Menu serangga untuk MBG ini disampaikan langsung oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana pada Januari 2025 lalu.

"Sebagian masyarakat Gunung Kidul biasa mengonsumsi belalang. Masyarakat Papua biasa makan ulat sagu," kata Dadan pada Sabtu (25/1/2025) lalu, dikutip dari detikNews Kamis (13/2/2025).

Menurutnya, beberapa jenis serangga layak untuk dikonsumsi. Belalang dan jangkrik misalnya, bahkan sudah dijual-belikan.

Merespons hal ini, peneliti bidang entomologi dari IPB University, Prof Purnama Hidayat mengatakan serangga memang dapat menjadi alternatif sumber protein, khususnya bagi masyarakat yang kurang gizi.

Namun, ia menggarisbawahi, bahwa konsumsi serangga lebih sesuai untuk kelompok masyarakat yang sudah terbiasa mengonsumsinya, sebagai contoh di beberapa daerah Indonesia bagian timur, ulat sagu merupakan makanan yang umum dikonsumsi lantaran mudah didapat.

Prof Purnama juga mencontohkan di beberapa negara seperti Thailand, Vietnam, dan China, serangga telah menjadi bagian dari konsumsi sehari-hari.

Beberapa Daerah di Indonesia 'Akrab' dengan Makanan Serangga

Lebih lanjut dia menjelaskan, jika di Indonesia, beberapa daerah sudah mengenal serangga sebagai makanan. Misalnya belalang goreng di Gunungkidul, kepompong jati di Jawa Tengah dan Jawa Timur, pepes larva lebah atau botok tawon di Jawa Timur, dan sebagainya.

Meski demikian, Prof Purnama menegaskan, tak semua masyarakat mau dan cocok mengonsumsi serangga. Sebagai contoh, masyarakat pesisir lebih mudah memperoleh sumber protein dari laut, sehingga serangga bukan pilihan utama.

"Jadi, serangga memang bisa menjadi alternatif protein, tetapi cocok untuk masyarakat yang mau memakannya dan di daerah tertentu yang mendukung ketersediaannya," jelas Prof Purnama, dikutip dari laman resmi IPB University pada Kamis (13/2/2025).

Belalang dan Jangkrik Rasanya Mirip Udang, Karena...

Dosen di Departemen Proteksi Tanaman tersebut juga mengatakan bahwa berdasarkan banyak hasil penelitian, serangga punya protein yang tinggi. Ia menyebut rasa belalang dan jangkrik pun mirip rasa udang lantaran sama-sama hewan beruas serta masih berkerabat dekat secara evolusi.

"Food and Agriculture Organization (FAO) menyatakan bahwa serangga yang dapat dimakan mengandung protein berkualitas tinggi, vitamin, dan asam amino yang bermanfaat bagi manusia," paparnya.

Selain itu serangga pun dianggap sebagai sumber protein yang lebih efisien diproduksinya.

Serangga Butuh Pakan Lebih Sedikit

Menurut Prof Purnama, serangga juga mempunyai tingkat konversi pakan yang tinggi. Contohnya jangkrik membutuhkan pakan enam kali lebih sedikit daripada sapi, empat kali lebih sedikit daripada domba, dan dua kali lebih sedikit daripada babi dan ayam broiler untuk menghasilkan jumlah protein yang sama.

"Selain itu, serangga menghasilkan lebih sedikit gas rumah kaca dan amonia dibandingkan ternak konvensional," katanya.

Namun, ia pun menyadari masih banyak orang yang enggan mengonsumsi serangga karena belum terbiasa.

Menurutnya dahulu orang menganggap aneh ketika air minum dijual dalam botol, tetapi sekarang sudah jadi kebiasaan. Hal yang sama pun dapat terjadi pada serangga.

Maka dari itu, menurut Prof Purnama, suatu saat mungkin ketika sumber protein semakin sulit didapat, serangga akan jadi pilihan utama.

Video: Hitung-hitungan Gizi Busui, Bumil dan Balita di Menu MBG

Video: Hitung-hitungan Gizi Busui, Bumil dan Balita di Menu MBG

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah mengumpulkan daftar pengembang nakal. Berdasarkan data yang mereka kirim ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terdapat 14 pengembang di daerah Jabodetabek.

Inspektur Jenderal PKP Heri Jerman menyebut di setiap wilayah di Indonesia pasti ada pengembang nakal. Saat ini penelusuran mereka baru sebagiannya.

"Berdasarkan data yang saya sampaikan ke BPK, untuk di daerah Jabodetabek saja ini sekitar ada 14 (pengembang). Ini belum (keseluruhan), masih sebagian yang baru kita kelilingi. Rata-rata sudah ada yang (membangun) 1.000 unit, ada yang 1.200 unit," kata Heri di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Ia menyebut pengembang-pengembang ini tidak punya rasa sense of crisis yakni rasa kepekaan untuk mempersiapkan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Padahal pembangunan rumah subsidi berbeda dengan rumah komersial. Rumah subsidi mendapatkan bantuan dari pemerintah lewat skema pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) setiap tahunnya. PKP memastikan meskipun harga jual rumah subsidi lebih murah dari komersial, pengembang rumah subsidi tetap mendapat untung.

"Jangan hanya memikirkan keuntungan. Kita sudah hitung, sebenarnya masih untung para pengembang. Tapi kalau masih meninggalkan kualitas. Masih tidak taat untuk menyediakan rumah yang layak, nah ini sangat merugikan," ungkapnya.

Heri mengatakan imbas dari pengembang tak bertanggung jawab, bukan hanya penghuni rumah yang rugi, melainkan negara yang telah menyediakan APBN untuk FLPP.

"Itu yang dirugikan selain yang ada di dalam rumah itu, tetapi negara juga dirugikan. Saya minta secara tegas kepada pengembang nakal itu, Anda tidak berhak untuk mendapatkan FLPP," ucapnya.

Untuk menindak tegas pengembang nakal, Kementerian PKP telah mengirimkan surat kepada BPK, meminta adanya audit terhadap pengembang-pengembang nakal ini.

Setelah adanya audit, nantinya Kementerian PKP akan mengirimkan surat peringatan. Pengembang yang menerima surat tersebut harus memperbaiki kekurangan atau kerusakan. Apabila lepas tangan, pengembang nakal akan dilaporkan ke penegak hukum.

"Langkah saya sebagai inspektur jendral, hari ini saya sudah membuat surat kepada BPK RI untuk dilakukan audit untuk tujuan tertentu. Supaya nanti bisa diperoleh petunjuk yang komprehensif, bagaimana tata kelolanya, siapa bertanggung jawab apa," kata Heri di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Pihaknya juga tengah membuat daftar pengembang di seluruh Indonesia. Nantinya masyarakat bisa mengakses untuk mengecek latar belakang pengembang tersebut terpercaya atau tidak. Dengan adanya data yang akurat, penyaluran FLPP juga akan lebih tepat sasaran yakni kepada pengembang-pengembang yang bertanggung jawab.

"Banyak pengembang yang masih baik-baik juga. Kita berikan kesempatan kepada pengembang yang baik-baik. Yang punya komitmen ya, dengan rasa tanggung jawab. Untuk bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Jangan hanya memikirkan keuntungan," tuturnya.