JAKARTA, investor.id - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB Zainul Munasichin mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas maraknya kasus penipuan atas nama Program Makan Bergizi Gratis (PMBG).

Menurut Zainul, kasus tersebut mencoreng program andalan Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tersebut. 

“Program ini bersifat strategis agar anak-anak Indonesia mendapatkan kecukupan gizi sehingga menghasilkan generasi bangsa berkualitas. Kalau ada yang mencoba menjadikan program ini sebagai modus penipuan, maka aparat hukum harus mengusut tuntas,” ujar Zainul Munasichin, kepada wartawan, Selasa (31/12/2024).

Zainul menegaskan hal tersebut setelah munculnya kasus sejumlah pengusaha katering di Jawa Timur mengaku tertipu puluhan juta rupiah karena dijanjikan terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis.

Mereka tertarik terlibat dalam penyediaan PMBG bagi anak-anak sekolah di wilayah masing-masing. Selain itu, muncul dugaan PMBG digunakan sebagai ajang pungutan liar (pungli) oleh oknum penyelenggara sekolah dengan dalih pembelian peralatan makan.

"Pelaksanaan PMBG ini sudah disiapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dari hulu ke hilir, yakni mulai dari proses memasak, pengemasan hingga transportasi menuju ke sekolah semuah ditangani oleh BGN. Jadi tidak dibenarkan ada pungutan atas nama apapun pada pelaksanaan ini," jelas dia.

Zainul mengaku menerima beberapa aduan masyarakat yang menyampaikan ada oknum yang meminta dana jika ada yang ingin terlibat dalam pelaksanaan MBG ini.

Termasuk adanya pungutan liar jika ada masyarakat yang ingin terlibat dalam 5.000 dapur makan yang diharapkan akan dilakukan pada tahun 2025.

“Ini tidak benar. Semua gratis. Jangan mudah percaya,” tegas Wakil Sekjen DPP PKB ini.

Zainul mengatakan ada banyak oknum yang mencari keuntungan dari pelaksanaan PMBG. Apalagi anggaran dari negara untuk PMBG ini tergolong besar yakni mencapai Rp 70 triliun per tahun. 

“Pada program pemerintah, selalu ada moral hazard atau orang-orang yang selalu mencari keuntungan," ungkap dia.

Menurutnya ada beberapa celah yang bisa dimanfaatkan oknum tertentu untuk mengeruk keuntungan dari PMBG. Di antaranya proses penyediaan bahan baku makanan untuk PMBG yang disepakati dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi melalui proses e-Katalog.

“Masalahnya tidak semua BUMDes dan Koperasi mempunyai kemampuan mengakses dan memenuhi syarat untuk lelang online sehingga membuka ruang bagi korporasi untuk masuk. Ini yang harus diwaspadai,” jelas dia. 

Zainul menegaskan PMBG harus menjadi katalisator bangkitnya perekonomian masyarakat. Maka peran BUMDes dan Koperasi dalam penyediaan bahan baku tidak boleh digeser oleh pihak korporasi.

“Jadi memang BUMDes dan Koperasi harus mampu meningkatkan kemampuan dalam mengikuti lelang online. Selain itu mereka juga harus mampu bekerja sama dengan petani, peternak, hingga nelayan lokal untuk menyediakan bahan baku PMBG yang bermutu,” pungkas Zainul.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

KEDIRI, investor.id - Puluhan pemilik katering di Kota Kediri, Jawa Timur, memilih menyelesaikan persoalan dugaan penipuan tender program makan bergizi gratis (MBG) secara kekeluargaan, asalkan uang jaminannya dapat kembali. Para korban enggan melapor hal ini ke pihak kepolisian.

“Enggak ada (niatan lapor polisi), soalnya orangnya sudah mau mengembalikan uang. Ada itikad baik. Diselesaikan secara kekeluargaan,” kata Dyah, pemilik katering warga Kecamatan Mojoroti, Kota Kediri, Senin (30/12/2024). 

Dyah menuturkan, meski sudah merasa tertipu, kejadian ini bisa diakuinya menjadi musibah yang hanya dapat diambil hikmahnya. Padahal, pada kasus dugaan penipuan MBG ini, dirinya telah merugi uang Rp 2 juta dengan alasan jaminan sebagai anggota keikutsertaan.

Menurut dia, uang yang sudah dibayarkan notabene sebagai jaminan itu merupakan modal usaha katering.

"Awalnya tidak ada embel-embel apapun untuk menjadi pemasok MBG, namun seiring berjalannya waktu, kami dimintai oleh seseorang berinisial "M" uang Rp1 juta sebagai bentuk kesanggupan menyediakan seribu kotak makanan, dan Rp2 juta untuk 2 ribu kotak makanan,” jelasnya.

Sementara itu, Kasatreskrim Polres Kediri Kota Iptu Fathur Rozikin, menyebut telah melakukan mapping dan penyelidikan setelah viralnya kasus penipuan program MBG. Ia juga menegaskan, sejauh ini belum ada pelaporan korban penipuan MBG tersebut.

"Belum ada satu korban pun yang melaporkan. Karena korban masih mengharapkan uangnya kembali," pungkasnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta, Investor.id– Program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) diharapkan bisa segera disalurkan awal Januari 2025.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menerbitkan aturan pendukung sehingga program penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa terealisasi di awal tahun depan.

"Kami akan melayangkan surat permohonan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) bisa segera diterbitkan. Saat ini setidaknya ada 48 ribu unit rumah subsidi ready stock yang siap akad KPR FLPP di awal Januari 2025," tutur Menteri PKP Maruarar Sirait dalam siaran pers Senin (30/12/2024).

Pernyataan Menteri PKP itu dilontarkan saat meninjau perumahan bersubsidi Buana Cicalengka Raya 2, di Cicalengka, Kabupaten Bandung, Minggu (29/12/2024).

Sesuai data Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang) BP Tapera per 30 Desember 2024, jumlah ready stock mencapai 50.772 unit rumah subsidi dan 14.966 unit rumah yang sudah dipesan. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat, dari total jumlah hunian ready stock tersebut, sebanyak 23.752 unit atau setara 46,78% dibangun oleh anggota REI di seluruh Indonesia.

"Diharapkan PMK pendukung penyaluran program KPR FLPP bisa segera terbit supaya MBR akad KPR bisa dilakukan awal Januari tahun depan. Hal itu demi membantu penyediaan hunian untuk MBR," tegas Menteri PKP.

Ketua Umum Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto berharap agar di awal Januari 2025 penyaluran KPR FLPP bisa terlaksana.

"Menteri PKP menjanjikan akan mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan. Semoga mendapat respons terbaik," ujar Joko Suranto.

Dia menyatakan, pihaknya juga mendorong agar Bank Penyalur KPR FLPP mempertimbangkan sejumlah skenario alternatif apabila PMK tersebut belum terbit di awal tahun depan.

"Kami dorong perbankan untuk mengantisipasi jika PMK belum terbit di awal Januari 2025. Tapi itu domain perbankan, kita hanya bisa mendorong perbankan sebagai upaya mencari solusi terbaik agar Program 3 Juta Rumah bisa berjalan secara baik," kata Joko Suranto yang juga Founder & Chief Executive Officer (CEO) Buana Kassiti Group.

Sementara itu, Menteri PKP menyampaikan apresiasinya atas kepedulian REI terhadap lingkungan dan tanggung jawab terhadap kualitas rumah yang dibangun.

Salah satu wujud kepedulian tersebut adalah melalui penanaman pohon di seluruh kawasan perumahan yang dikembangkan developer anggota REI.

"Saya senang sekali karena sudah banyak titik yang saya kunjungi, tapi baru kali ini saya datang ke tempat pengembang perumahan yang membagikan pohon secara gratis kepada masyarakat. Semoga hal itu bisa diikuti oleh para pengembang lainnya," tutur Maruarar Sirait saat meresmikan Kebun Persemaian REI di Buana Cicalengka Raya 2. 

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id–Indonesia bisa merujuk tiga negara, yakni Jepang, Brasil, atau India, dalam mengimplementasikan Program Makan Bergizi Gratis (PMBG) mulai tahun depan. Brasil misalnya, memiliki Program Bolsa Familia yang cukup relevan bagi Indonesia karena program itu bertujuan memberikan bantuan langsung bersyarat dengan memastikan akses pangan sekaligus mendukung kesehatan ibu hamil dan anak-anak.

Menurut peneliti ekonomi dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, Jepang memiliki program makan gratis yang terintegrasi dengan sistem pendidikan, yakni makanan yang disediakan tidak hanya bergizi tinggi tapi juga mendukung edukasi tentang kesehatan.

Sedangkan Brasil menawarkan model lain yang relevan bagi Indonesia, yaitu Program Bolsa Familia, yang memberikan bantuan langsung bersyarat dengan memastikan akses pangan sekaligus mendukung kesehatan ibu hamil dan anak-anak. Model Brasil ini cocok diterapkan di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan akses pangan terbatas.

Yusuf Rendy menjelaskan, Indonesia juga dapat belajar dari India yang sukses mengimplementasikan Mid-Day Meal Scheme sebagai bagian dari upaya menekan angka kelaparan dan meningkatkan angka partisipasi sekolah.

“Pelaksanaan PMBG di Indonesia sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan tantangan regional, namun tetap mengadopsi praktik terbaik dari negara-negara lain, seperti di Jepang, Brasil, atau India,” tutur Yusuf Rendy saat dihubungi Investor Daily pada 20 Desember 2024 dan ditulis Senin (30/12/2024).

Terkait anggaran yang diusulkan pemerintah Rp 10 ribu per anak atau ibu hamil per hari pada PMBG, Yusuf Rendy berpendapat bahwa jumlah itu terbilang minim dan mungkin tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi yang optimal. Jika dibandingkan dengan negara lain, di India melalui program Mid-Day Meal, anggaran yang dialokasikan di negara itu di kisaran Rp 12 ribu hingga Rp 15 ribu per anak per hari.

“Angka-angka itu menunjukkan bahwa anggaran terendah yang efektif berada di kisaran tersebut untuk memastikan bahwa program tidak hanya menyediakan makanan tetapi juga nutrisi yang seimbang dan cukup bagi penerima manfaat,” jelas dia.

Yusuf Rendy juga memaparkan, mengingat inflasi harga pangan dan kebutuhan gizi yang meningkat maka anggaran PMBG yang hanya Rp 10 ribu per anak atau ibu hamil per hari mungkin perlu ditingkatkan secara bertahap untuk mencapai efektivitas maksimal. “Selain itu, penyesuaian anggaran perlu mempertimbangkan variabilitas harga lokal dan ketersediaan bahan makanan di berbagai daerah di Indonesia,” papar dia.

Implementasi PMBG di Indonesia juga harus dilengkapi sistem monitoring dan evaluasi yang robust demi memastikan uang yang dialokasikan digunakan secara efisien dan tepat sasaran. Penggunaan teknologi digital untuk pendataan penerima manfaat serta pelacakan distribusi makanan bisa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program.

Selain itu, pelibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, sangat penting untuk membangun ekosistem yang mendukung keberlanjutan program tersebut.

Rasionalisasi Program

Dihubungi secara terpisah, pengamat ekonomi dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan, dalam beberapa kesempatan, Pemerintah Indonesia menyatakan mengacu ke Brasil dalam menerapkan PMBG, sampai mengatakan anggarannya hanya Rp 4.400 per porsi.

“Anggaran itu tentu sangat minimalis sekali jika diterapkan di Indonesia. Mungkin hanya mendapatkan nasi putih saja. Maka, kita tidak boleh saklek dalam melihat PMBG negara lain. Harus memperhitungkan secara purchasing power-nya juga. Jangan-jangan di sana (Brasil) Rp 4.400 per porsi tapi di sini (setara) Rp 20 ribu per porsi,” ujar dia.

Penganggaran PMBG idealnya berpatokan pada pengentasan masalah gizi buruk saja. “Saya justru melihatnya PMBG ini harus mengutamakan penyelesaian masalah, yaitu soal gizi buruk. Kita tahu gizi buruk ini bisa diselesaikan dengan makan bergizi gratis, kita berpatokannya ya untuk mengatasi gizi buruk butuh berapa rupiah per porsinya,” kata Nailul.

Nailul Huda menyatakan, hendaknya jangan sampai PMBG dengan anggaran Rp 10 ribu per porsi malah tidak tercapai tujuannya yakni makan bergizi. “Program itu yang penting tercapai tujuannya. Makanya, rasionalisasi program, jangan pukul rata. Itu yang penting,” tandas dia.

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

KEDIRI, investor.id – Kelompok Masyarakat (Pokmas) Manunggal Cipta Rasa dituding terlibat dalam dugaan penipuan tender program makan bergizi gratis (MBG) di Kota Kediri, Jawa Timur. Kejadian tersebut menjadi viral usai puluhan pemilik usaha katering menuntut pengembalian uang jaminan yang telah disetorkan.

Pembina Pokmas Manunggal Cipta Rasa Nuriko Pramega memberikan klarifikasi tudingan yang mengarah kepada kelompoknya tersebut. 

"Pokmas Manunggal Cipta Rasa itu tidak pernah memungut biaya apapun, terutama di sub. Sama sekali tidak ada. Kami juga sangat terkejut dengan kejadian seperti ini, tiba-tiba ada protes dari mitra-mitra kami ada pungutan sebesar Rp 1 juta-Rp 2 juta rupiah," katanya, Minggu (29/12/2024).

Nuri menegaskan, organisasinya tersebut tidak pernah memungut biaya kepada para sub koordinator pemilik katering yang ingin bergabung. Tindakan pemungutan uang tersebut diduga dilakukan oleh oknum pengurus sekretaris berinisial M.

Pihaknya menyebut, oknum inisial M itu juga menjadi koordinator pendataan sub koordinator di wilayah Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri.

"Jadi ada oknum yang memanfaatkan hal ini untuk mengambil keuntungan dengan cara menarik iuran atau menarik jaminan dari para sub-sub yang ingin bergabung. Padahal  di Pokmas Manunggal Cipta Rasa tidak pernah menarik apapun kepada sub-sub yang ingin bergabung," jelasnya.

Menurut dia, program pemerintah Makan Bergizi Gratis ini menjadi momentum para oknum untuk mengambil keuntungan pribadi.

Oknum tersebut mengambil kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi dengan cara mengumpulkan sub-sub atau kemitraan pemilik katering menyambut program makan gratis inisiasi Presiden Prabowo Subianto ini. 

Nuriko berpesan, kalau ada yang datang mengatasnamakan pokmas Manunggal Cipta Rasa mengambil keuntungan secara pribadi, agar untuk lebih berhati-hati lagi. Pihaknya juga menegaskan, Pokmas ini masih eksis berlokasi di Jalan Penanggungan, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri.

"Pokmas juga tidak pernah menyatakan memenangkan tender dari Kodim, tidak ada. Pernyataan itu keluar dari oknum tersebut," pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, Puluhan pemilik katering makanan di Kota Kediri diduga tertipu ajakan sebagai suplier program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ajakan itu mencatut telah memenangkan penawaran tender nama Kodim 0809 Kediri. 

Para pemilik katering diharuskan membayar sejumlah uang jutaan rupiah sebagai bentuk jaminan keikutsertaan dalam suplier makanan dalam program pemerintah pusat tersebut. Setidaknya ada sebanyak 72 pemilik katering yang mengatasnamakan ajakan pokmas, dengan uang jaminan terkumpul sekitar Rp 72 juta.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) mengkritik pemberian susu Ultra High Temperature (UHT) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemberian susu UHT dinilai tidak selaras dengan semangat MBG untuk memberikan gizi optimal kepada anak-anak sekolah.

Menurut CEO dan Founder CISDI, Diah Satyani Saminarsih, susu UHT memiliki kandungan gula yang sangat tinggi sehingga tidak disarankan diberikan kepada anak-anak.

“Jadi susu UHT itu tinggi gula. Dan itu yang kita selalu hindari, karena (susu) itu akhirnya masuknya ke dalam kategori minuman berpemanis dalam kemasan,” ujar Diah.

Sebagai informasi, susu UHT merupakan jenis susu yang telah dipanaskan pada suhu lebih dari 135 derajat Celsius selama beberapa detik.

Berdasarkan artikel yang ditinjau oleh dr. Merry Dame Cristy Pane, kandungan susu UHT tidak begitu lengkap bila dibandingkan susu formula. Di samping itu, kandungan zat besi, misalnya, pada susu UHT cukup rendah. Padahal, zat besi memiliki peranan penting mencegah terjadinya anemia dan menjaga kesehatan sel-sel tubuhnya.

Diah juga turut menyoroti ketidakjelasan tujuan dan target yang ingin dicapai melalui program MBG. Menurut ia, pemerintah tidak pernah secara gamblang menjelaskan sasaran yang jelas dan selama hanya menerangkan peningkatan gizi semata kepada masyarakat.

Ditambahkan oleh Diah bahwa pemerintah harus jelas sasaran dari program MBG. Semisal, “Apa yang mau dikoreksi (dari MBG)? untuk usia berapa? dan mau mengurangi makanan yang tinggi gula garam lemaknya kah?

“Hal-hal semacam itu yang kita juga harus perjelas dengan lebih clear, program ini mau seperti apa?” katanya.

Hal yang tidak kalah penting. Lanjut Diah, adalah penerapan standar gizi dari program MBG. Jangan sampai, pemberian MBG kepada anak sekolah sekadar menyesuaikan dengan anggaran semata. 

“Yang tidak kalah penting adalah standar isinya itu apa dari makan bergizi gratis ini? Karena kita juga mengetahui dari yang disiapkan yang disiarkan Rp 10.000 itu standarnya apa? Apa kecukupan gizinya? Kan bukan hanya untuk kenyang, ya kan? Namanya juga makan bergizi gratis,” ungkap Diah.

Editor: Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

KEDIRI, investor.id - Komandan Kodim 0809 Kediri, Jawa Timur, Letkol Inf Ragil Jaka Utama, mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap iming-iming yang mengatasnamakan instansi.

Hal ini sehubungan dengan pencatutan nama Kodim yang dipimpinnya untuk penipuan program makan bergizi gratis, sehingga merugkan puluhan pemilik usaha katering jutaan rupiah. 

"Saya menghimbau kepada masyarakat luas. Jangan mudah percaya. Jangan mudah terimiming-iming atau diiming-imingi oleh seseorang yang tidak dikenal, mengatasnamakan instansi pemerintahan. Apalagi mengatasnamakan institusi TNI sebagai pihak rekanan dan lain sebagainya, terus memungut uang. Itu tolong masyarakat jangan mudah percaya hal tersebut," kata Ragil, Jumat (27/12/2024).

Ragil mengatakan, program makan bergizi gratis yang berasal dari Badan Gizi Nasional (BGN) pastinya sudah terencana dengan baik.

Menurutnya, dalam pelaksanaan program pemerintah pusat ini tentu tidak akan memerintahkan orang untuk melakukan pemungutan liar atau meminta uang kepada pihak katering makanan dan masyarakat. 

Sejauh ini, Ragil menegaskan belum ada petunjuk untuk menindaklanjuti pelaksanaan dari Badan Gizi Nasional soal program makan bergizi gratis di wilayah kerja Kodim 0809 Kediri.

Dia pun meminta masyarakat tidak mudah percaya dan sebaiknya konfirmasi bila ada keterkaitan dengan Kodim Kediri.

“Tolong konfirmasi ke Kodim dulu sehingga tidak terjadi kasus penipuan di mana-mana, khususnya di wilayah Kediri," pungkasnya. 

Diketahui sebelumnya, kasus dugaan penipuan dengan tender penawaran suplier program makan bergizi gratis terkuak di Kota Kediri. Tak tanggung-tanggung, puluhan pengusaha katering telah tergabung ditaksir kerugian mencapai Rp 72 juta.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA,investor.id – Badan Gizi Nasional (BGN) tengah mengupayakan penyempurnaan pelaksanaan program Presiden Prabowo Subianto yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui uji coba program secara serentak di enam provinsi.

Keenam provinsi tersebut yakni Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), akan dilakukan uji coba MBG melalui 47 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mulai tanggal 26-28 Desember 2024.

Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Mayjen TNI (Purn) Dadang Hendrayuda melakukan pemantauan langsung program uji coba MBG tersebut di SPPG Cilandak, Jakarta Selatan.

“Kami memastikan seluruh proses distribusi makanan bergizi ini berjalan lancar, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujar Dadang dikutip dari rilis resmi, pada Jumat (27/12/2024).

Dadang mengungkapkan, uji coba MBG kali ini sebagai bentuk upaya pemerintah dalam menyempurnakan program peningkatan kualitas gizi masyarakat.

Hasil uji coba ini selain ditujukan memberikan akses mudah bagi masyarakat terhadap makanan sehat, diharapkan dapat menjadi landasan penyempurnaan kebijakan MBG ke depan. “Hasil dari uji coba ini akan menjadi dasar penyempurnaan kebijakan di masa mendatang,” ucap Dadang.

Sebelumnya, Dana sebesar Rp 71 triliun untuk program makan bergizi gratis (MBG) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejauh ini masih belum berubah. Namun, tim ahli Menko Pangan Drajad Hari Wibowo menyampaikan, alokasi di dalamnya masih bisa berubah menyesuaikan kondisi yang ada.

“Yang saya tahu sekarang kan sudah dianggarkan di APBN ya, jadi selama tidak ada perubahan APBN ya tetap segitu (Rp 71 triliun). Cuma mungkin alokasi di dalamnya masih bisa diubah-ubah akan disesuaikan dengan kondisi yang ada,” ungkapnya saat ditemui di Jakarta, Rabu (18/12/2024).

Dia juga mengatakan saat ini kondisi persiapan untuk penerapan program MBG masih dinamis. Seiring dengan itu, program anyar yang digagas Presiden Prabowo Subianto tersebut juga masih dalam tahap uji coba.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Makan Bergizi Gratis (MBG) rencananya akan mulai dilaksanakan pada 6 Januari 2025. Pemerintah sudah lebih dulu melakukan uji coba program ini di berbagai daerah di Indonesia.

Beberapa pihak juga telah memberi masukan kepada pemerintah agar program dengan anggaran Rp 71 triliun itu berjalan maksimal. Satu hal yang seharusnya tak luput dari perhatian pemerintah yaitu assessment atau penilaian melalui riset lapangan tentang apa yang dibutuhkan setiap anak.

Hal tersebut disampaikan dr. Tan Shot Yen, seorang ahli gizi masyarakat. Menurutnya, penting untuk pemerintah mengetahui kondisi dilapangan terlebih dahulu tentang apa yang cocok dengan masyarakat, khususnya anak dan ibu hamil sebagai objek penerima program makan bergizi gratis.

“Jangan sampai kita membuang uang segitu banyak, sementara penerimaan belum tentu baik responnya dari yang menerima. Kelemahan kita adalah belum melakukan assessment. Assessment misalnya anak-anak itu sukanya apa?” kata Tan, pada Jumat (27/12/2024).

Pemerintah juga harus berkaca pada kasus ketika makanan gratis tambahan justru tidak tepat sasaran.

“Jadi jangan sampai nanti kejadian seperti yang dialami posyandu ketika membagi makanan tambahan yang sifatnya pemulihan, itu malah bapaknya yang makan. Karena anaknya tidak suka,” ujar Tan.

Selain itu, pemerintah juga harus memperhatikan infrastruktur dan peluang terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan program ini.

“Kalau di luar negeri yang juga melakukan makan gratis, itu setiap sekolahnya punya dapur. Sekarang bagaimana di daerah 3T. Orang fasilitas sekolah dan gedungnya saja sudah mengenaskan, jadi mustahil mereka punya dapur. Ongkosnya nanti makin ditambah lagi karena perlu ada nganterin makanan dan sebagainya,” pungkas Tan.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

KEDIRI, investor.id – Sebanyak 72 orang pemilik katering di Kota Kediri tertipu oleh oknum sebuah kelompok masyarakat (Pokmas) untuk menjadi pemasok program Makan Bergizi Gratis (MBG). Para pemilik katering tergiur dengan ajakan bisnis itu, karena dijanjikan ada kontrak selama 5 tahun.

Para pemilik katering tersebut bahkan bersedia membayar uang jaminan sebesar Rp 1 juta per kesanggupan melayani seribu kotak makanan, sehingga terkumpul uang jaminan sebesar Rp 72 juta.

Pokmas itu mengklaim optimis akan memenangkan penawaran tender program MBG dari Komandan Kodim 0809 Kediri. Namun saat dicek, Pokmas bernama Manunggal Cipto Roso Kuliner yang berada di Desa Gogorante, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, itu diketahui merupakan lahan kosong dan tidak ada kegiatan.

Merasa tertipu, sebanyak 43 pemilik katering menuntut uang jaminan yang telah disetorkan untuk menjadi pemasok MBG agar dikembalikan oleh Pokmas tersebut.  

Diceritakan Nining, salah satu pemilik katering yang menjadi korban, awalnya dia mendapat ajakan sebagai pemasok program MBG itu dari rekannya. 

Ia tertarik menjadi pemasok program MBG itu karena ada perjanjian kontrak kerja sama selama 5 tahun. Selanjutnya Ia pun mengajak, sejumlah pemilik katering lainnya untuk bersama-sama menjadi pemasok program MBG.

“Pertama tertarik karena ada kontrak 5 tahun kerja. Kemudian ditawarkan ke ibu-ibu ini yang memang pemilik katering, yang di mana tahun-tahun lalu terdampak covid tidak mendapat pendapatan dan pemasukan. Begitu saya tawari ibu-ibu mau gabung tanpa ada paksaan apapun," kata Nining, Jumat (27/12/2024).

Nining menerangkan, awalnya dalam ajakan bergabung ini tidak ada embel-embel apapun termasuk penarikan uang jaminan. Namun seiring berjalannya waktu, ia dan para pemilik katering lainnya disuruh membayar uang jaminan Rp 750.000 per kesanggupan melayani seribu kotak makanan.

"Kemudian hari berikutnya disuruh nambah Rp 250.000. Jadi per seribu kotak setiap pemilik katering yang gabung harus membayar Rp 1 juta," jelasnya.

Terpisah, Wakil Pokmas Margaretha melalui Rudy, suaminya, membenarkan tentang jaminan yang dibebankan kepada para pemilik katering.

Menurut dia, jaminan uang Rp 1 juta per seribu kotak itu akan dicairkan atau diserahkan pada pemilik katering setelah menyuplai makanan di hari-H launching MBG bulan Januari 2025.

Atas kejadian ini, pihaknya juga mengaku menjadi korban dengan kerugian menjaminkan mobil dan motornya. Mobil dan motor itu dijual untuk mengembalikan uang jaminan 43 pemilik katering senilai Rp 43 juta. 

Sementara itu, Komandan Kodim (Dandim) 0809/Kediri Letkol Inf Ragil Jaka Utama, menegaskan sejauh ini tidak ada pengadaan tender penawaran sebagai suplier progran MBG.

"Itu tidak benar. Jangan mudah percaya, jangan mudah teriming-iming, diiming-imingi oleh seseorang yang tidak dikenal mengatasnamakan instansi pemerintah," pungkasnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA,investor.id - Pemerintah mematangkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan dilaksanakan serentak pada 6 Januari 2024. Badan Gizi Nasional (BGN) selaku lembaga yang diberi tugas sebagai pelaksana, masih terus melakukan ujicoba di beberapa wilayah.

Nantinya BGN juga akan mengawasi pelaksanaan program makan bergizi di seluruh Indonesia untuk memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh generasi muda, terutama bagi sasaran yang sudah ditetapkan, yakni ibu hamil, balita, hingga anak sekolah dalam rangka mempercepat penurunan stunting, serta memastikan tidak ada pungutan pada masyarakat dalam program ini.

JAKARTA,investor.id – Peneliti bidang Pangan dari Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Eliza Mardian memandang perlunya pemerintah mengkaji model dapur dalam penerapan distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG). Eliza mengatakan, model dapur yang seharusnya diterapkan yakni berbasis komunitas lokal seperti koperasi, guna ikut menunjang bergeraknya ekonomi daerah.

Dia menjelaskan, basis dapur yang melibatkan komunitas lokal ini mempertimbangkan efisiensi anggaran dan kebutuhan cita rasa anak-anak siswa berdasarkan pada budaya makanan masing-masing daerahnya.

“Setiap daerah di Indonesia ini mestinya berbeda model dapurnya, tidak bisa semuanya central kitchen atau juga tidak bisa UMKM semuanya,” jelas Eliza saat dihubungi, pada Kamis (26/12/2024).

Dia mengungkapkan, pendistribusian MBG jika dilakukan di Pulau Jawa, maka model dapur sentral, dapat dilakukan. Hal ini lantaran setiap sekolah yang ada di Jawa rata-rata jaraknya tidak terlalu jauh sehingga lebih mudah dan efisien.

“Tapi kalau konteksnya remote area ini mestinya model dapurnya adalah berbasis komunitas lokal atau koperasi. Karena dengan komunitas lokal ini akan jauh lebih efisien,” tutur Eliza.

Efisiensi yang dimaksud, Eliza menerangkan, seperti dekatnya dapur dengan sekolah, komunitas orang tua murid yang bisa ikut membantu proses memasak MBG bagi para siswa dan variasi menu yang menyesuaikan cita rasa lokal daerah.

Terkhusus variasi menu yang fleksibel, Eliza mencontohkan tantangan seperti syarat buah-buahan potong yang harus tersedia. Tidak semua buah dapat diberikan oleh setiap daerah di Indonesia.

“Karena disarankan dalam MBG ini buahnya itu yang berbiji-bijian seperti pisang, jeruk, salak, Lengkeng atau anggur. Masalahnya kan buah itu mahal dan belum tentu tersedia di semua daerah,” terang Eliza.

Eliza menilai keterlibatan komunitas lokal dalam penyuksesan MBG, dapat menjadi penting. Selain efisien serta menyesuaikan cita rasa lokal, anggaran MBG dapat lebih efektif membangun roda perekonomian masing-masing daerah di Indonesia.

“Tidak bisa semuanya central kitchen. Pemerintah harus mengidentifikasi enabler dan karakteristik serta potensi daerah tersebut sehingga model pembangunan dapurnya tepat,” tutur Eliza.

Diketahui, Presiden Prabowo telah mengalokasikan Rp 71 triliun untuk menjalankan program tersebut untuk sepanjang tahun 2025 saja. Alokasi anggaran yang dikeluarkan pemerintah per anak telah berubah selama beberapa bulan terakhir, mulai dari sekitar Rp 15.000 (sekitar US$ 0,93) hingga baru-baru ini dipotong menjadi Rp 10.000.

Namun, Indonesia kemungkinan harus menunggu hingga program tersebut mulai melihat biaya sebenarnya per makanan. Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengklaim bahwa Rp 10.000 sudah cukup untuk memasak makanan berkalori 600-700 di wilayah Pulau Jawa.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News