MAKASSAR, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengakui tidak semua anak menyukai menu makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kendati demikian, katanya, yang terpenting dari program besutan Presiden Prabowo ini adalah nilai gizinya.

"Yang paling penting dari ahli gizi itu memenuhi standar gizinya. Belum tentu anak-anak suka, misalnya saat pagi di rumah sukanya makan mi tapi standar gizi itu harus ada karbohidrat, protein dan sayur-sayuran," katanya saat meninjau uji coba MBG di PAUD Asoka Makassar, Jumat (17/1/2025), dikutip dari Antara.

Jika fokus pada menu yang disukai anak-anak tanpa memprioritaskan kandungan gizi sesuai standar ahli gizi, kata Zulhas, maka dikhawatirkan saat diuji setelah 5 atau 10 tahun ke depan, ternyata hasilnya tidak seperti yang diharapkan.

Misalnya, pertumbuhan dan kecerdasan si anak dan lainnya justru tidak maksimal.

Padahal, harapan dari program ini adalah anak-anak gizinya cukup agar bisa tumbuh sehat dan fisiknya lebih kuat.

"Jika badannya sehat, otaknya juga bisa cerdas. Makanya kita harapkan generasi yang akan datang, tingkat IQ-nya bisa rata-rata 120, sekarang ini baru rata-rata 80," ujarnya.

Ia menjelaskan jika anak-anak bisa memiliki rata-rata IQ yang tinggi, tentu sangat berpotensi untuk berkontribusi mewujudkan Indonesia sebagai negara maju ke depan. Anak-anak juga bisa lebih bersaing di berbagai bidang.

"Jadi untuk itu ahli gizi melihat ada standar yang harus terpenuhi untuk kebutuhan minimal," ujarnya didampingi Pj Gubernur Sulsel Fadjry Djufry.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal sependapat dengan Presiden RI Prabowo Subianto yang mempersilakan pemerintah daerah (pemda) ikut mendanai program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Cucun, pemda yang memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih baik ikut berkontribusi demi percepatan program itu.

"Makanya kalau banyak daerah yang punya resource kuat, mereka APBD-nya kuat, PAD-nya kuat, ya lebih baik segera untuk bisa terjadi pemerataan itu, APBD juga bisa hadir," kata Cucun di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Cucun mengatakan pemda dengan PAD yang kuat tentu dapat mendukung program Makan Bergizi Gratis.

Wakil Ketua Umum PKB ini menilai selama ini ada juga program pemerintah pusat yang pendanaannya berkolaborasi dengan pemda.

Dia menyinggung Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) yang mengatur pembagian beban antara pemerintah daerah dan pusat dalam pembiayaan program pemerintah.

"Jadi kan selama ini bukan hanya makan bergizi gratis, kayak beban-beban, misalkan yang welfare state itu, BPJS segala macam, ini kan sudah sharing sekarang antar pemerintah pusat dengan daerah, sudah diatur dalam Undang-Undang HKPD," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mempersilakan pemerintah daerah ikut membiayai program Makan Bergizi Gratis yang dimulai sejak 6 Januari 2025.

Pemerintah pusat, kata Prabowo, membuka ruang bagi siapapun yang mau berpartisipasi dalam program unggulan tersebut.

Prabowo menuturkan, pemerintah daerah boleh saja membiayai.

Asalkan, ia berpesan, pembiayaan dikelola secara efisien sesuai kapasitas fiskal masing-masing daerah.

"Dari pemda juga ingin ikut serta, para gubernur, bupati, ingin ikut serta. Monggo kita buka siapapun yang mau ikut serta," kata Prabowo usai menghadiri Munas Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia di Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/1/2025) kemarin.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bertemu dengan Duta Besar (Dubes) Singapura untuk Indonesia Kwok Fook Seng di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Dasco menyebut bahwa mereka membahas perihal investasi dalam pertemuan tersebut.

"Singapura juga sudah ketemu juga dengan Menko Perekonomian, dengan Menteri ESDM, Menteri Investasi. Iya membicarakan banyak hal termasuk investasi," ujar Dasco di Gedung DPR, Jumat.

Ketua Harian Partai Gerindra itu mengatakan, mereka juga membahas perihal energi terbarukan.

Selain itu, bidang pangan juga tidak luput menjadi bahan pembicaraan dari pertemuan antara DPR dan Dubes Singapura ini.

"Tadi kita bicara energi terbarukan, bicara soal pangan, soal kerja sama di berbagai bidang," kata Dasco.

Meski demikian, Dasco mengakui belum ada pembicaraan soal kesepakatan kerja sama dalam pertemuannya dengan perwakilan Singapura tersebut.

Menurut dia, hal yang dibahas dalam pertemuan itu hanya sebatas koordinasi terkait masa depan energi terbarukan.

"Tentu saja pembicaraan kerja sama itu nanti dilakukan, tadi kita baru membicarakan berbagai hal tentang bagaimana koordinasi-koordinasi, bagaimana tentang masa depan energi baru terbarukan," ujar Dasco.

Sementara itu, Dasco memastikan bahwa tidak ada pembahasan soal program makan bergizi gratis (MBG) dalam pertemuan tersebut.

"Kita enggak ngomongin MBG," katanya.

WONOSOBO, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Wonosobo resmi meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin (13/1/2025).

Program ini ditujukan untuk 3.372 siswa dari tingkat SD, SMP, dan SMA/sederajat, dan peluncurannya dilakukan secara simbolis di SMP N 3 Wonosobo.

Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat, menyatakan bahwa MBG diharapkan dapat meningkatkan kualitas gizi anak-anak di sekolah.

"Kami bersyukur Alhamdulillah, Kabupaten Wonosobo sudah melaunching makan bergizi gratis di SMP N 3 Wonosobo, MAN 1 Wonosobo, dan beberapa SD dan TK," ujar Afif dalam keterangan resminya yang diterima Kompas.com pada Jumat (17/1/2025).

Afif menambahkan bahwa program ini masih dalam tahap awal dan baru menjangkau 11 sekolah di Wonosobo.

Ia berharap, dengan adanya kerjasama antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan Pemkab, program ini dapat diperluas pada tahap berikutnya.

"Kami dorong masyarakat yang bermitra dengan BGN atau yang telah ditunjuk untuk segera beroperasi sehingga lebih banyak anak-anak kita yang mendapatkan makan bergizi," tuturnya.

Program ini diyakini akan memberikan manfaat luar biasa tidak hanya untuk kesehatan anak-anak, tetapi juga berdampak positif pada perekonomian masyarakat, khususnya petani dan peternak.

"Proses penyediaan bahan baku hingga distribusi makanan bergizi akan melibatkan banyak pihak, yang tentu saja akan memberikan multiplier effect yang besar bagi perekonomian lokal," tambahnya.

Bupati berharap program ini nantinya bisa menjangkau semua anak usia sekolah di Wonosobo.

Ia menargetkan bahwa pada bulan Maret, tahap kedua sudah banyak yang dijangkau, dan dilanjutkan pada bulan April untuk tahap ketiga.

Kepala Dinas Kesehatan Wonosobo, Jaelan, juga menyampaikan dukungan penuh terhadap program ini.

"Dinas Kesehatan sangat mendukung dan mensuport program ini sesuai dengan tugas kami," kata Jaelan.

Dengan diluncurkannya program Makan Bergizi Gratis ini, diharapkan dapat menciptakan generasi yang cerdas, sehat, dan berdaya saing, serta mendukung perekonomian masyarakat di Kabupaten Wonosobo secara lebih luas.

Pemkab Wonosobo berkomitmen untuk terus mengembangkan program ini agar dapat menjangkau lebih banyak anak-anak di berbagai sekolah di masa yang akan datang.

"Dari pantauan lapangan di SMPN 3 Wonosobo yang menyasar 522 anak, menu yang disajikan adalah nasi, ayam goreng, tahu goreng, sayur, susu, dan buah salak," ungkapnya.

Diperkirakan ada 151.000 siswa-siswi penerima di Wonosobo, dan jumlah tersebut belum termasuk pesantren dan madrasah, serta ibu hamil dan menyusui.

Dari hasil laporan Kesiapan SPPG Wonosobo Dapur Mitra Mandiri, jumlah penerima manfaat sebanyak 3.372 siswa dengan rincian sebagai berikut:

- TK Pertiwi Bumireso:

- SD N 1 Rojoimo:

- SD N 1 Bumireso:

- SD N 1 Bomerto:

- SD N Wonolelo:

- SD N Jogoyitnan:

- SD Sariyoso:

- SMP N 3 Wonosobo:

- SMP N 4 Wonosobo:

- SMP PGRI Wonosobo:

- MAN 1 Wonosobo:

BATULICIN, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menganggarkan dana sebesar Rp 64 miliar lebih untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

"Anggaran sebesar itu telah kami setujui melalui rapat anggaran bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait untuk empat bulan ke depan, Januari-April 2025," kata Ketua DPRD Tanah Bumbu Andrean Adma Maulani di Batulicin, Jumat (17/1/2024).

Setelah dianggarkan, kata Andre, SKPD terkait harus merealisasikan program tersebut ke sekolah. Selanjutnya, DPRD akan melakukan monitoring secara berkala.

DPRD telah mensimulasikan nilai anggaran MBG di Tanah Bumbu selama satu tahun ke depan sebesar Rp 200 miliar, namun sementara waktu DPRD hanya menyetujui Rp 64 miliar untuk empat bulan ke depan.

Andre menjelaskan, berdasarkan perintah Presiden Prabowo Subianto bahwa pelaksanaan Program MBG di Tanah Bumbu sementara waktu menggunakan APBD murni 2025.

"Satu porsi program MBG di Tanah Bumbu dianggarkan sekitar Rp 15.000, karena menyesuaikan kondisi daerah," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu Amilludin menambahkan bahwa program tersebut telah menyasar sebanyak 1.983 pelajar dari jumlah siswa di Tanah Bumbu sekitar 71.803 siswa.

"Ribuan siswa yang menerima manfaat Program MBG tersebut berasal dari tiga sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan gizi dan kesehatan anak-anak," kata Amilludin.

Siswa tersebut berasal dari TK, SD, SMP, dan SMKS Bangun Banua, Yayasan Nurul Hidayah dan SDN Kampung Baru Tiga Kecamatan Simpang Empat

"Pelaksanaan program makan bergizi gratis akan dilakukan bertahap, karena membutuhkan kesiapan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk membangun dapur yang besar dan SDM," papar Amilludin.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol mengungkapkan, sisa makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dijadikan pupuk kompos.

Pihaknya telah bersurat kepada Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) untuk mengolah limbah tersebut. Kata Hanif, pemerintah saat ini juga memantau 80 lokasi di seluruh Indonesia sebagai percontohan pengelolaan sisa makanan MBG.

“Food waste-nya, kami sudah mengontrol kesiapannya bagaimana melakukan dekomposer, dan sebagian untuk maggot ataupun black soldier fly (untuk mengurai sampah organik),” ujar Hanif saat ditemui di Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2025) malam.

Ia memerinci, ada 20 titik pengolahan limbah di Jakarta yang dipantau. Sedangkan 60 titik menyebar di wilayah lain.

“Jadi, ini (pengolahan limbah) akan jalan terus dan memang belum terlalu banyak. Tetapi kalau (MBG) sudah berjalan (limbah) akan nimbun terus. Jadi kami harus mulai dari awal untuk melakukan waste management terkait food waste-nya,” papar Hanif.

Hanif menyatakan bahwa pemerintah tengah berupaya menangani masalah sampah nasional. Kementerian LH nantinya mengerahkan kepala daerah untuk mengelola sampah sesuai aturan yang berlaku. Pemda dapat mengatur anggaran maupun upaya pengelolaan sampahnya.

“Kami akan keluarkan, mungkin ini sudah mapping, sedang melakukan pengawasan lingkungan. Paling lambat bulan Februari, seluruh kabupaten kota sudah mendapat surat yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan hidup,” jelas dia.

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi, melakukan peninjauan langsung terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Sinduadi Timur, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, Jumat (17/01/2025).

Hasan Nasbi tiba di lokasi sekitar pukul 08.25 WIB dan segera menyaksikan pelaksanaan program tersebut di berbagai jenjang, mulai dari TK Among Siwi, Kelas II, hingga Kelas VI.

Di Kelas II, ia terlihat membagikan kotak makan bergizi gratis kepada sejumlah siswa sambil berdialog dengan mereka.

"Siapa yang tadi pagi nggak sarapan?" tanya Hasan Nasbi kepada siswa-siswa di Kelas II.

Beberapa siswa mengangkat tangan, dan ketika ditanya lebih lanjut, mereka memberikan berbagai alasan, seperti malas atau takut terlambat masuk sekolah.

Setelah membantu membagikan kotak makan bergizi, Hasan Nasbi mengajak siswa untuk berdoa sebelum mulai makan bersama.

"Gimana enak makanannya?" tanyanya, dan para siswa serentak menjawab bahwa makanan tersebut enak.

Menu makan bergizi gratis di Sleman

KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA Potret menu makan bergizi gratis (MBG) yang dilakukan di sekolah sekitar Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal), Cipulir, Jakarta Selatan, Selasa (14/1/2025).

Dalam pernyataannya kepada wartawan setelah peninjauan, Hasan Nasbi menjelaskan bahwa ada beberapa lokasi yang dikunjungi untuk melihat pelaksanaan program makan bergizi gratis.

"Ini kan gelombang kedua ya, gelombang pertama sudah dilaksanakan pada 6 Januari. Sekarang kita sudah mulai gelombang kedua," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa SDN Sinduadi Timur telah memulai program ini sejak 13 Januari lalu.

"Memang titik-titik makan bergizi gratis ini akan bertambah setiap minggu," ungkapnya.

Hasan Nasbi juga mengungkapkan bahwa respons dari para siswa sangat positif.

"Saya lihat mereka antusias sekali, termasuk menghabiskan sayur. Jadi ini edukasi yang bagus, anak-anak sudah mulai terbiasa makan sehat," tuturnya.

Menu makan bergizi gratis di SDN Sinduadi Timur mencakup ayam, sayur, tahu goreng, dan susu.

"Hari ini menu-nya juga ada susu. Jadi untuk tempat-tempat tertentu yang memang tersedia produksi susu, akan disediakan susu di sini," pungkasnya.

KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah bertujuan untuk mendukung tumbuh kembang anak dengan menyediakan makanan yang bergizi.

Namun, keamanan makanan juga menjadi perhatian penting, agar anak-anak tidak mengalami gangguan kesehatan akibat makanan yang kurang layak.

Dokter dan Ahli Gizi Masyarakat, Dr. dr. Tan Shot Yen, M.hum, mengingatkan enam hal utama yang harus diperhatikan dalam proses penyediaan makanan. Simak selengkapnya.

1. Memilih Bahan yang Berkualitas

Memilih bahan makanan yang segar dan layak konsumsi adalah langkah pertama untuk memastikan keamanan makanan.

Pastikan bahan-bahan yang dipakai berkualitas, dalam keadaan segar, dan tidak berjamur.

Langkah ini jadi awalan untuk mengurangi risiko kontaminasi jamur yang dapat menyebabkan gangguan pencernaan pada anak.

“Bahan mentah tidak boleh yang sudah busuk atau jamuran. Misalnya, ikan harus memiliki mata yang bening, daging segar berwarna merah cerah, dan sayuran tidak layu,” jelas dr. Tan kepada Kompas.com, Sabtu (11/1/2025).

2. Cara Menyimpan Bahan Makanan yang Tepat

Sebagai negara dengan tingkat kelembapan yang tinggi, maka penyimpanan bahan makanan harus dilakukan dengan benar.

Hal ini bertujuan agar sayuran ataupun daging yang akan diolah tetap segar dan aman untuk dimasak.

Jika tidak disimpan dengan baik, bahan makanan bisa terkontaminasi bakteri yang berisiko menyebabkan keracunan makanan.

“Indonesia negara lembab, jadi bahan masakan rentan bulukan atau membusuk. Beras, daging, hingga bumbu dapur harus disimpan dengan suhu yang sesuai,” ujar dia.

3. Proses Memasak yang Higienis

Dalam proses memasak juga harus dipastikan makanan matang sempurna. Selain itu, pastikan lingkungan dapur tempat memasak menu masakan dijaga kebersihannya.

Jangan sampai tempat memasak dalam kondisi yang kotor dan bebas dilewati hewan-hewan

Kedua hal tersebut jika tidak dilakukan bisa berpotensi menyebabkan penyakit seperti diare atau keracunan makanan.

“Lingkungan dapur harus bersih, peralatan masak higienis, dan tidak boleh ada hewan seperti kucing atau tikus yang berkeliaran,” kata dr. Tan.

4. Hindari Penggunaan Bahan Imbuhan

Penggunaan bahan tambahan seperti micin, saus, atau bumbu instan yang berlebihan bisa mempengaruhi kesehatan anak.

Untuk itu, dr. Tan mengimbau, sebisa mungkin untuk menghindari penggunaan bahan-bahan imbuhan.

Kalaupun ingin memakainya, pastikan penggunaan garam, gula, maupun saus-sausan tidak berlebihan.

5. Gunakan Kemasan yang Aman

Pengemasan makanan harus dipastikan bebas dari bahan berbahaya, seperti BPA atau plastik yang tidak tahan panas.

Pengemasan yang salah bisa menyebabkan kontaminasi bahan kimia berbahaya ke dalam makanan, yang berisiko merusak kesehatan anak dalam jangka panjang.

“Haram hukumnya memakai kantong plastik gula atau es, karena berpotensi mencemari makanan dengan mikroplastik. Styrofoam atau kertas nasi berlapis plastik juga tidak boleh digunakan,” tegasnya.

6. Pendistribusian Tepat Waktu

Makanan yang sudah matang harus segera dikonsumsi dalam waktu maksimal dua jam untuk mencegah pembusukan.

Makanan yang dibiarkan terlalu lama dalam suhu kritis, dapat menyebabkan makanan menjadi basi dan tidak layak dimakan.

Sebab, jika anak mengonsumsi makanan basi, dikhawatirkan bisa memicu diare dan masalah pencernaan lainnya.

“Setelah dua jam, suhu makanan bisa berada di antara 5–60 derajat Celsius, suhu kritis di mana bakteri dan jamur bisa tumbuh,” tandasnya.

KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Sultan Najamudin tengah disorot setelah ia mengusulkan agar dana zakat digunakan untuk membiayai program makan bergizi gratis.

Sultan menyampaikan usulan tersebut usai menghadiri Sidang Paripurna Ke-10 DPD RI Masa Sidang III Tahun 2024–2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Kendati demikian, ide supaya zakat dialokasikan untuk makan siang gratis tidak langsung diterima semua pihak, termasuk Istana dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Terkait hal itu, apa alasan Sultan mengusulkan agar zakat digunakan untuk membiayai makan bergizi gratis?

Alasan Ketua DPD usul zakat untuk membiayai makan bergizi gratis

Pada awalnya, Sultan meminta pemerintah membuka kesempatan supaya pembiayaan makan bergizi gratis dilakukan melalui zakat, infak, dan sedekah.

Ia beralasan, masyarakat Indonesia mempunyai DNA atau sifat gotong royong.

Selain itu, alokasi zakat untuk membiayai makan bergizi gratis juga dipandang membantu meringankan beban pemerintah.

“Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat dalam program makan bergizi gratis ini, di antaranya saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana (program MBG),” ujar Sultan dikutip dari Antara, Selasa (14/1/2025).

“Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo-Mas Gibran ini betul-betul ingin program Makan Bergizi Gratis ini maksimal. Hanya saja 'kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis,” tambahnya.

Istana sebut usulan zakat untuk makan bergizi gratis memalukan

Menurut Kepala Staf Kepresidenan, AM Putranto, usulan dana zakat dialokasikan untuk makan bergizi gratis merupakan ide yang memalukan.

Purnawirawan TNI jenderal bintang tiga tersebut mengatakan, penggunaan dana zakat seharusnya mengikuti syariat dan tidak bisa digunakan sembarangan.

“(Anggaran makan bergizi) tidak ada yang ngambil dari mana tadi? Zakat atau apa, wah itu sangat memalukan itu ya, bukan seperti itu ya kami,” kata AM Putranto dikutip dari Kompas.com, Rabu (15/1/2025).

Meski pelaksanaan makan bergizi gratis menelan anggaran yang besar, AM Putranto menegaskan, pemerintah sudah menyiapkan dana sebesar Rp 71 triliun agar program ini berjalan pada 2025.

Program tersebut diharapkan memberi dukungan terbaik untuk anak-anak dan ibu hamil.

DPR ingatkan penggunaan zakat

Terpisah, anggota Komisi VIII DPR, Selly Andriany Gantina menuturkan, dana yang tepat digunakan untuk membiayai makan bergizi gratis adalah corporate social responsibility (CSR) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ia tidak sependapat dengan usulan Najamudin karena dirinya tidak ingin penyaluran zakat mengganggu hak penerima atau mustahik.

Sebabnya, zakat adalah instrumen ibadah yang penggunaannya ditentukan secara spesifik sesuai syariat untuk delapan golongan (asnaf) yang disebutkan dalam Surah At-Taubah ayat 60.

Selain itu, Selly juga menegaskan, makan bergizi gratis sudah menjadi tanggung jawab bersama yang semestinya menjadi bagian dari kebijakan sosial dan anggaran negara.

“Meskipun program makan bergizi gratis memiliki tujuan yang baik, penggunaannya dari dana zakat harus benar-benar dipastikan menyasar golongan yang berhak, seperti fakir dan miskin, tanpa melanggar ketentuan agama,” jelasnya dikutip dari Kompas.com, Kamis (16/1/2025).

Baznas tekankan penerima zakat adalah fakir miskin

Sementara itu, Noor Achmad selaku Ketua Baznas menyampaikan, alokasi dana zakat untuk program makan bergizi gratis sangat mungkin dilakukan jika diperuntukkan bagi fakir miskin.

Dilansir dari Kompas.com, Rabu (15/1/2025), ia menjelaskan, golongan mustahik memang berhak memperoleh zakat, infak, maupun sedekah.

Namun, tanpa program makan bergizi gratis pun, Baznas juga sudah menyalurkan zakat kepada fakir miskin.

Salah satunya dengan mempersilakan siapapun yang tidak mampu membeli makanan untuk datang ke Baznas.

“Kalau memang sasarannya nanti kepada fakir miskin, ya kita akan lakukan. Artinya bahwa prioritas kita adalah untuk membantu fakir miskin,” tutur Noor.

Kepala BGN enggan berkomentar

Berbeda dengan Istana, DPR, dan Baznas, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana tidak mau berspekulasi lebih jauh soal alokasi zakat untuk makan bergizi gratis.

Ia beralasan, keputusan untuk menggunakan zakat merupakan ranah Prabowo selaku Presiden.

Eks dosen Institut Pertanian Bogor tersebut juga tidak mau berkomentar banyak mengenai kemungkinan Prabowo menyetujui usulan yang disampaikan Najamudin.

“Ini wilayah Presiden,” ucap Dadan dikutip dari Kompas.com, Rabu (15/1/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Organisasi masyarakat Islam ramai-ramai menolak wacana menggunakan dana zakat untuk membiayai makan bergizi gratis yang pertama kali diungkapkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamuddin.

Wacana ini dikemukakan Sultan melihat sifat dermawan dan gotong royong masyarakat Indonesia yang menurutnya dapat dimanfaatkan untuk menyukseskan program makan bergizi gratis.

"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," ujar Sultan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Namun, usulan itu tidak disambut positif oleh organisasi masyarakat (ormas) Islam maupun Menteri Agama Nasaruddin Umar.

Mereka mengingatkan bahwa wacana tersebut harus sesuai dengan aturan syariat Islam.

Lantas, seperti apa suara ormas Islam menyikapi wacana ini?

Nahdlatul Ulama

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Keagamaan Ahmad Fahrur Rozi menyatakan, peruntukan zakat untuk makan bergizi gratis harus sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Al Quran.

Al Quran menyebutkan bahwa hanya ada 8 golongan penerima zakat, yakni fakir, miskin, amil, muallaf, orang yang dililit utang, budak yang ingin memerdekakan diri, ibnu sabil, dan fi sabilillah.

"Maka apabila makan gratis ini diberikan kepada kelompok yang masih memenuhi kriteria itu ya boleh, tapi tidak bisa diberikan secara umum pada semua orang, di kota dan desa, muslim dan non-muslim," ujar Gus Fahrur saat dihubungi Kompas.com, Kamis (16/1/2025).

Gus Fahrur menyebutkan, pemerintah sebaiknya mencari alternatif lain untuk membiayai makan bergizi gratis, di antaranya adalah memanfaatkan dana infak dan sedekah.

Ia menyebutkan, dana infak dan sedekah dapat dimanfaatkan untuk makan bergizi gratis karena aturannya tidak seketat penggunaan dana zakat.

"Ini sangat dianjurkan dalam Islam bisa diberikan kepada siapa pun, lebih fleksibel, dan luas cangkupannya," ujar Gus Fahrur.

Majelis Ulama Indonesia

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas juga mengingatkan bahwa pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk program makan bergizi gratis harus mempertimbangkan ketentuan syariat.

Anwar menilai, wacana itu dapat menimbulkan perbedaan pendapat karena syariat mengatur bahwa dana zakat hanya boleh dinikmati oleh masyarakat yang masuk golongan fakir dan miskin.

"Kalau dari dana zakat akan ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat di antara para ulama, kecuali kalau makanan bergizi tersebut diperuntukkan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga fakir dan miskin," kata Anwar dalam keterangan resmi, Rabu.

“Tetapi kalau untuk menyediakan MBG bagi anak-anak dari keluarga yang berada tentu tidak tepat, kecuali kalau diambil dari dana infak dan sedekah,” ujar dia melanjutkan.

“Kalau seandainya dana pemerintah masih terbatas, maka sebaiknya penyelenggaraannya cukup satu atau dua hari saja dahulu dalam seminggu sesuai dengan dana yang ada,” ujar Anwar.

“Tahun depan, jika anggaran sudah ada, baru dilaksanakan secara penuh, yaitu 5 atau 6 hari dalam seminggu,” kata dia.

Muhammadiyah

Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengingatkan bahwa pemerintah harus berhati-hati apabila ingin menggunakan dana zakat sebagai modal makan bergizi gratis.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyarankan wacana ini harus dibicarakan lebih jauh dengan para pemangku kepentingan.

"Jadi soal seperti itu tidak cukup dengan gagasan, tapi dibicarakan lewat berbagai pihak terkait. Karena ada dimensi syar'i-nya," kata Haedar saat ditemui di Hotel Tavia Heritage, Jakarta Pusat, Rabu.

Haedar mengatakan, lembaga pengelola zakat dan organisasi masyarakat yang mengelola zakat perlu diajak bicara sebelum wacana tersebut direalisasikan.

Haedar tidak mempersoalkan adanya usulan tersebut jika memang untuk kepentingan bangsa dan negara, tetapi manajemen dan capaiannya harus dibicarakan lebih jauh.

"Jadi dibicarakan saja dulu, setiap gagasan jangan langsung iya atau tidak," ujarnya.

Menteri Agama

Menteri Agama (Kemenag) Nasaruddin Umar mengingatkan bahwa penggunaan dana zakat memang harus sesuai dengan syariat Islam, yakni sesuai dengan asnaf.

Zakat yang telah terkumpul wajib disalurkan kepada delapan golongan yang berhak menerimanya atau disebut asnaf.

"Zakat itu kan ada asnaf-nya (golongan orang yang berhak menerima zakat)," ujar Nasaruddin saat ditemui usai acara Tanwir I Aisyiyah di Hotel Tavia, Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2025).

Menurut Nasaruddin, penggunaan dana zakat untuk menopang program makan bergizi gratis bagi anak sekolah dirasa tidak masalah.

Namun, yang perlu ditekankan jika terealisasi adalah penerima zakat melalui makan bergizi gratis ini harus masuk dalam delapan golongan yang berhak menerimanya.

"Kalaupun mau begitu kan enggak ada masalah, yang penting kan asnaf-nya," kata Nasaruddin.

Badan Amil Zakat Nasional

Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Noor Achmad mengatakan, zakat bisa digunakan untuk membiayai program makan bergizi gratis apabila penerimanya adalah kelompok fakir miskin.

"Kalau memang sasarannya nanti kepada fakir miskin, ya kita akan lakukan. Artinya bahwa prioritas kita adalah untuk membantu fakir miskin," ujar Noor saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Noor mengatakan, tanpa program makan bergizi gratis pun, BAZNAS selalu menyalurkan zakat kepada para fakir miskin.

"Kalau itu untuk fakir miskin, tidak ada masalah. Karena fakir miskin kan ada di mana-mana. Kan kita tidak bisa menolak makan bergizi gratis, di situ ada fakir miskin, kemudian kita tolak? Dosa dong kami," ujar Noor.

PEKANBARU, KOMPAS.com - Polisi menangkap dua orang pelaku jambret atau pencurian dengan kekerasan (Curas) di Kota Pekanbaru, Riau.

Kedua pelaku, masing-masing berinisial EPS (25) dan MA (25), diringkus tim Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Pekanbaru, Kamis (16/1/2025).

Mereka sudah beberapa kali melakukan aksi jambret dengan sasaran perhiasan emas.

Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polresta Pekanbaru, Kompol Bery Juana Putra, mengatakan, kedua pelaku ditangkap usai menjambret seorang ibu muda bernama Suci Dwiyana Putri (21). "Ya, kita telah berhasil mengungkap kasus jambret yang terjadi di Jalan Srikandi, Kecamatan Bina Widya. Dua orang pelaku saat ini telah kita tahan," ujar Bery saat diwawancarai wartawan di Polresta Pekanbaru, Jumat (17/1/2025).

Bery menjelaskan, aksi penjambretan terjadi pada Senin (6/1/2025), sekitar pukul 09.00 WIB.

Awalnya, korban Suci Dwiyana Putri mengendarai sepeda motor memboncengi seorang anaknya yang balita berkeliling di perumahan tempat tinggalnya.

Korban memakai gelang emas 25 gram seharga Rp 34 juta di pergelangan tangan sebelah kanan.

Rupanya, perhiasan yang mencolok dipakai korban memancing pelaku kejahatan.

Dua orang pelaku, EPS dan MA, datang dari arah belakang menggunakan sepeda NMAX warna hitam, lalu merampas gelang emas korban.

Atas kejadian itu, korban melaporkan kepada pihak kepolisian. "Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku berinisial EPS diketahui sedang berada di Pujasera di Jalan M Yamin, Pekanbaru. Selanjutnya, petugas melakukan penangkapan," kata Bery.

Kemudian, tim polisi melakukan pengembangan.

Satu pelaku lagi, yakni MA, ditangkap saat berada di rumahnya di Jalan Ramin, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru.

Kedua pelaku dibawa ke Mapolresta Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan.

Bery mengungkapkan, kedua pelaku sudah beraksi tiga kali di wilayah Pekanbaru.

Dari aksi ini, pelaku merampas sejumlah perhiasan emas dengan total nilai Rp 40,9 juta. "Kami masih memburu beberapa pelaku lainnya, termasuk penadahnya," sebut Bery.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gelombang protes mencuat dari sana-sini seusai Ketua DPD Sultan Najamudin mengusulkan agar zakat turut digunakan untuk pendanaan program makan bergizi gratis.

Sultan awalnya menganggap dana zakat dapat dimanfaatkan untuk membiayai makan bergizi gratis karena anggaran pemerintah saja tidak akan cukup untuk mendanainya.

Sultan juga menyebut bahwa masyarakat Indonesia punya sifat dermawan dan gotong royong yang semestinya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah.

"Bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh,” kata Sultan, Selasa (14/1/2025).

Wacana yang dikemukakan Sultan ini lantas menuai komentar dari beragam pihak, mulai dari organisasi masyarakat Islam hingga wakil rakyat, pihak Istana pun sudah angkat bicara.

Mereka ramai-ramai mengingatkan bahwa tidak semua masyarakat berhak untuk menerima manfaat zakat, apa kata mereka?

Ingatkan Syariat

Organisasi-organisasi masyarakat Islam yakni Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah, kompak mengingatkan bahwa ada syariat Islam yang harus diperhatikan sebelum merealisasikan wacana menggunakan zakat untuk membiayai makan bergizi gratis.

Diketahui, hanya ada delapan golongan yang berhak menerima zakat atau asnaf, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, orang yang dililit utang, budak yang ingin memerdekakan diri, ibnu sabil, dan fi sabilillah.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyarankan wacana ini harus dibicarakan lebih jauh dengan para pemangku kepentingan agar sesuai dengan syariat yang berlaku.

"Jadi soal seperti itu tidak cukup dengan gagasan, tapi dibicarakan lewat berbagai pihak terkait. Karena ada dimensi syar'i-nya," kata Haedar saat ditemui di Hotel Tavia Heritage, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

Haedar mengatakan, lembaga pengelola zakat dan organisasi masyarakat yang mengelola zakat perlu diajak bicara sebelum wacana tersebut direalisasikan.

"Harus dibicarakan apakah ormas-ormas Islam, Lazis, MUI, dan semua bisa sepakat bahwa itu bagian dari delapan asnaf," kata dia.

Senada, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas juga mengingatkan soal aturan pemanfaatan dana zakat.

Ia khawatir akan ada perbedaan pendapat bila wacana tersebut terealisasi karena dana zakat hanya boleh dinikmati oleh masyarakat yang masuk golongan fakir dan miskin.

“Kalau dari dana zakat akan ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat di antara para ulama kecuali kalau makanan bergizi tersebut diperuntukkan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga fakir dan miskin,” kata Anwar dalam keterangan resmi, Rabu.

“Tetapi kalau untuk menyediakan MBG bagi anak-anak dari keluarga yang berada tentu tidak tepat, kecuali kalau diambil dari dana infak dan sedekah,” ujar dia melanjutkan.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Keagamaan, Ahmad Fahrur Rozi juga mengingatkan, peruntukan zakat untuk makan bergizi gratis harus sesuai dengan ketentuan yang ada.

"Maka apabila makan gratis ini diberikan kepada kelompok yang masih memenuhi kriteria itu ya boleh, tapi tidak bisa diberikan secara umum pada semua orang, di kota dan desa, muslim dan non muslim," ujar Gus Fahrur saat dihubungi Kompas.com, Kamis (16/1/2025).

Anwar dan Gus Fahrur menyebutkan, ada alternatif lain yang bisa dimanfaatkan, yakni infak dan sedekah.

Sebab, aturan pemanfaatan dana infak dan sedekah tidak seketat zakat.

"(Infak dan sedekah) Ini sangat dianjurkan dalam Islam bisa diberikan kepada siapa pun, lebih fleksibel, dan luas cangkupannya," ujar Gus Fahrur.

Usulan Memalukan

Pemerintah melalui Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto menyatakan tidak pernah berwacana untuk menggunakan zakat demi membiayai makan bergizi gratis.

Ia menjelaskan pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk program makanan bergizi gratis yang ditujukan khusus bagi ibu hamil dan anak-anak.

"Zakat tidak ditujukan untuk program ini, karena presiden berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia, termasuk siswa-siswa dan pondok pesantren," kata dia, Rabu (15/1/2025).

Putranto pun menekankan bahwa dana zakat tidak boleh diberikan ke sembarang orang karena harus mengikuti syariat yang ada.

Oleh karena itu, ia menganggap wacana menggunakan dana zakat untuk membiayai makan bergizi gratis adalah usul yang memalukan.

"Sumber dana untuk program makanan bergizi ini perlu dipastikan, dan jika berasal dari zakat, itu sangat memalukan," ungkap Putranto.

Klarifikasi Ketua DPD

Setelah menuai protes dari berbagai pihak, Ketua DPD Sultan Najamudin memberi klarifikasi perihal usulannya yang menyebut agar zakat juga ikut mendanai program makan bergizi gratis.

Sultan mengatakan, yang dia maksud sebenarnya adalah pendanaan dengan zakat, infaq, dan sedekah.

Hal tersebut Sultan usulkan mengingat pemerintah hanya memiliki anggaran untuk makan bergizi gratis sebesar Rp 71 triliun, yang artinya hanya cukup sampai Juli 2025.

"Karena memang sifat dan karakter asli bangsa kita sangat dermawan, suka menolong, dan gotong royong. Salah satu ide yang terlintas dan jika memungkinkan dengan melihat potensi zakat, infaq, dan sedekah," ujar Sultan kepada Kompas.com, Kamis (16/1/2025).

Sultan memahami bahwa zakat adalah syariat Islam yang telah diatur batasan golongan penerimanya.

Namun, infak dan sedekah sifatnya lebih fleksibel, baik jumlah, golongan penerima, dan hukumnya sunnah bagi yang bersedia untuk melakukannya.

Sultan mengungkit mayoritas anak-anak sekolah penerima makan bergizi gratis berasal dari keluarga kelas menengah dan bawah, yang secara ekonomi sangat membutuhkan dukungan nutrisi dari negara.

Ia menyebutkan, program makan bergizi gratus membutuhkan anggaran total Rp 210 triliun karena ada 83 juta anak yang menjadi sasarannya.

Sedangkan, sejauh ini, pemerintah baru menganggarkan Rp 71 triliun.

"Maka masih terdapat banyak sekali hal yang harus menjadi perhatian pemerintah dan kita semua sebagai bangsa sekaligus evaluasi ke depan," kata Sultan.

Semeentara, ia menyebutkan bahwa potensi zakat, infak, dan sedekah di Indonesia mencapai Rp 300-an triliun setiap tahun.

Oleh karena itu, Sultan berpandangan bahwa seharusnya tidak ada masyarakat yang kekurangan makanan jika zakat, infak, dan sedekah dikelola secara profesional.

Ia juga mengungkit kebiasaan sejumlah warga yang kerap membagikan makanan gratis ke sekolah-sekolah yang menurutnya bisa diaplikasikan pada program makan bergizi gratis.

"Artinya, sejatinya, ada keinginan dari masyarakat yang mampu secara ekonomi untuk berpartisipasi dalam program ini. Karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang terkenal dermawan, tolong menolong dan bergotong royong," kata Sultan.