YOGYAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) belum mendapatkan perintah detail dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Namun, Pemda DIY siap kapanpun jika digerakkan untuk pelaksanaan program MBG.

"Kami digerakkan kapan pun siap," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Beny Suharsono, Jumat (10/1/2025).

Pemerintah DIY diketahui telah menganggarkan Rp 42 miliar untuk program MBG sebagai bentuk dukungan dari pemerintah daerah.

"Ketika pemerintah pusat mengamanatkan daerah menyiapkan 2,5 persen dari PAD (pendapatan asli daerah) kita siapkan," ucap Beny.

Beny menyampaikan Pemerintah DIY berkomunikasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan diketahui bahwa MBG langsung dilakukan satuan tugas.

Namun, pemerintah daerah menurut dia tak boleh lengah. Jika sewaktu-waktu diminta menjalankan, harus sudah siap.

"Daerah tidak boleh lena harus mengantisipasi kalau diminta kerjasama atau bahkan sebaliknya menangani," katanya.

Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sugeng Purwanto menyebut, hingga saat ini pihaknya belum mendapat jadwal program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Memang jadwalnya dari pusat belum. Kita sudah siap untuk menanggapi atau menerima kebijakan dari pusat," ucap Sugeng saat ditemui seusai penetapan Wali Kota Yogyakarta terpilih, Kamis (9/1/2025).

Sampai saat ini, lanjut Sugeng, jadwal makan bergizi gratis untuk Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta dari pemerintah pusat belum diterima.

Dari informasi yang didapat, kata Sugeng, MBG di Kabupaten Sleman rencananya dimulai pada 13 Januari mendatang.

"Kota Jogja belum berjalan, belum didawuhi (diminta) berjalan. Tapi, kita sudah siap. Saya belum tahu itu (jadwal di Yogyakarta)," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia, Prita Laura, mengatakan bahwa makan bergizi gratis (MBG) diutamakan untuk diberikan kepada anak-anak sekolah.

Karena itu, pemberian makan bergizi gratis untuk ibu hamil (bumil) dan ibu menyusui (busui) baru bisa dilaksanakan seminggu sekali dan diterapkan di beberapa titik.

"Saat ini dilakukan makan bergizi gratis kepada ibu hamil dan ibu menyusui seminggu sekali. Karena memang kompleksitasnya juga cukup tinggi untuk menyediakan makan bergizi gratis," jelas Prita di Posyandu Anyelir 1, Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (10/1/2025).

Prita menuturkan pendistribusian makan bergizi gratis di sekolah dinilai lebih mudah diberikan.

"Diutamakan memang anak-anak yang ada di sekolah terlebih dahulu karena jauh lebih mudah untuk diberikan," tuturnya.

Namun, kata Prita, tidak menutup kemungkinan ibu hamil dan ibu menyusui mendapat makanan bergizi gratis dari pemerintah setiap hari.

Prita menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto menginginkan pemberian makan bergizi gratis untuk bumil dan busui diberikan setiap hari.

"Ke depan, Presiden Prabowo menginginkan (MBG) dilakukan setiap hari. Intervensi makan bergizi gratis dilakukan setiap hari," ucapnya.

Saat ini, pemerintah pusat masih terus menggodok hal-hal teknis terkait program makan bergizi gratis untuk bumil dan busui ini agar pendistribusiannya merata.

"Kami ingin memastikan MBG diterima anak sejak mereka berada di masa golden age, agar terhindar dari ancaman stunting, obesitas, dan dampak malanutrisi lainnya," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri sempat mempertanyakan sejumlah program pemerintah. Di antaranya adalah program pembangunan tiga juta rumah dan membangun sekolah untuk rakyat miskin.

Dalam pidatonya di acara hari ulang tahun (HUT) ke-52 PDI-P pada Jumat (10/1/2025), Megawati mempertanyakan masalah sejumlah program tersebut karena menimbulkan pertanyaan terkait dengan pelaksanannya.

“Ini dengar saya mau buat sekolah untuk rakyat miskin, bagus ya. Persoalannya yang sama mikirin duitnya ono opo ora yo. Nanti dibilang, 'oh Bu Mega tidak sejalan dengan pemerintahan'. Loh kok enak wae, orang gosok kok enak banget. Coba kamu rasain kalau dipecah belah,” kata Megawati di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta Selatan, Jumat.

“Makanya saya diam saja. Loh masa saya enggak boleh memberi sumbangsih. Pertanyaan saya sangat logis, objektif,” ujarnya lagi.

Presiden ke-5 RI ini pun secara khusus mempertanyakan mengenai program pembangunan tiga juta rumah, terkait dengan kesediaan tanah hingga cara membangunnya.

“Kalau seperti mau bikin tiga juta rumah, saya hanya ingin tahu cara bangunnya gimana, tanahnya tanah siapa, kan gitu. Cicilannya piro dengan korelasinya apa? Perekonmian kita bagaimana,” katanya.

Menurut Megawati, pernyataan itu muncul karena dirinya pernah menjabat sebagai Presiden RI, sehingga mengetahui kondisi perekonomian negara.

“Jangan lupa loh saya kan pernah Presiden,” ujarnya menegaskan.

Sebagaimana diketahui, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP) Maruarar Sirait memang memiliki program membangun tiga juta rumah untuk rakyat.

Namun, untuk mewujudkannya, Maruarar mengatakan butuh kerja sama dari berbagai pihak dari pusat sampai daerah. Sebab, anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak akan cukup untuk mewujudukan program tersebut.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024), Maruarar membeberkan bahwa anggaran Kementerian Perumahan tahun 2024 sebesar Rp 14,6 triliun.

Menurut dia, dengan anggaran sebesar itu hanya cukup untuk membangun 145.000 unit rumah untuk rakyat. Namun, bukannya ditambah, anggaran Kementerian Perumahan tahun 2025 justru turun menjadi Rp 5,078 triliun.

Maruarar lantas berterima kasih kepada instansi Kejaksaan Agung karena berkomitmen menyiapkan 1.000 hektar tanah yang merupakan sitaan dari koruptor untuk mewujudkan program perumahan rakyat.

“Saya berterima kasih, ada jaksa enggak di sini? Pak Jaksa Agung sudah menyiapkan 1.000 hektar tanah dari koruptor di Banten saja, untuk perumahan-perumahan rakyat. Terima kasih jaksa,” ujarnya.

Selain itu, Maruarar berterima kasih kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nusron Wahid yang menyumbangkan tanahnya di Mojokerto, Jawa Timur dan Tangerang, Banten.

“Saya juga sudah mendapatkan tanah dari Pak Nusron. Terima kasih Pak Nusron ya 151 hektar di Mojokerto dan 6,7 hektar di tangerang, Terima kasih Pak Nusron,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Maruarar lantas meminta kesediaan para kepala daerah untuk membuat tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi nol persen dari lima persen yang berlaku saat ini.

Dia juga meminta kerja sama dari para kepala daerah untuk mempermudah dan mempercepat pengurusan perizinan terkait tanah sehingga proses pembangunan perumahan untuk rakyat cepat terlaksana.

SEMARANG, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memberikan dampak positif bagi Iwan Mengwo, seorang pelajar SMK Bagimu Negeri Semarang, Jawa Tengah.

Pelajar asal Merauke, Papua ini merasa bersyukur karena melalui program tersebut, ia dapat menikmati makanan tiga kali sehari.

"Iya saya senang," ujar Iwan saat ditemui di SMK Bagimu Negeri Semarang, Jumat (10/1/2025).

Ia mengungkapkan bahwa sebelumnya ia terbiasa makan hanya satu kali sehari di kampung halamannya.

Paling banyak, Iwan hanya bisa makan dua kali sehari, yaitu pada pagi dan malam.

"Itu makan pagi dan malam," ungkapnya.

Iwan juga merasakan perbedaan dalam variasi masakan.

Menurutnya, di kampung halamannya, makan nasi adalah sesuatu yang mewah.

"Kalau di Merauke kadang sagu, kadang pisang," tambahnya.

Senada dengan Iwan, Laurensius, siswa SMK Bagimu Negeri Semarang yang juga berasal dari Merauke, Papua, mengungkapkan pengalamannya.

Ia merasakan bahwa porsi makanan dalam Program MBG terasa kurang, sehingga ia merasa ingin menambah.

"Dibandingkan di kampung halaman, enak di sini. Saya suka. Iya pingin nambah," ucap Laurensius.

Ia juga bersyukur mendapatkan makanan bergizi dari pemerintah.

Laurensius memiliki cita-cita untuk membangun daerahnya setelah lulus sekolah.

"Makanya saya ambil jurusan arsitek. Di kampung saya, orang bangunan jarang. Pingin bangun daerah saya," pungkasnya.

Program MBG ini jelas memberikan manfaat besar bagi pelajar asal Papua, membantu mereka untuk mendapatkan asupan gizi yang lebih baik selama menuntut ilmu di Semarang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD Jakarta Kevin Wu menilai, penggunaan wadah berbahan stainlesssteel pada program makan bergizi gratis dianggap sebagai pilihan terbaik dibandingkan alternatif lain seperti plastik atau styrofoam.

Hal itu dia sampaikan untuk menjawab pernyataan masyarakat yang menilai tempat makan yang digunakan mirip wadah makan tahanan.

"Saya rasa sudut pandangnya enggak seperti itu ya. Justru yang kami melihat dari semua pilihan-pilihan, mau itu plastik, styrofoam, dan lain sebagainya, saya rasa stainless yang paling terbaik," ujar Kevin Wu di SLB 5 Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (10/1/2025).

Oleh sebab itu, dia meminta masyarakat agar tidak selalu berpandangan negatif, tetapi juga harus bisa melihat sisi positifnya.

Banyak sisi positif dari wadah makan bergizi gratis pakai stainlesssteel, salah satunya yakni dari sisi kebersihannya.

Kevin meminta masyarakat untuk melihat manfaat positif dari penerapan program makan bergizi gratis, salah satunya soal penggunaan wadah makanan.

"Netizen atau yang lain jangan hanya melihat dari sudut pandang negatif, tapi coba sisi positifnya," kata Kevin Wu.

"Tantangan pelaksanaan ini tentu banyak hambatan dan masalah. Bagaimana kita berpikir untuk maju ke depan dan positif?" tambah dia.

Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO Hasan Nasbi menuturkan, wadah program makan bergizi gratis (MBG) didesain menggunakan stainless steel untuk mengurangi limbah.

Wadah ini dianggap lebih higienis dan bisa digunakan ulang.

"BGN berkomitmen untuk meminimalkan limbah. Bahkan, untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang," jelas Hasan dalam siaran pers, dikutip pada Senin (6/1/2025).

Hasan menjelaskan, setiap Dapur makan bergizi gratis dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

KOMPAS.com - Lulusan D4, S1, dan S2 yang bercita-cita menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa mendaftar program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Tahun Anggaran 2025.

Program ini dibuka oleh Universitas Pertahanan (Unhan) untuk mengajak para lulusan perguruan tinggi menjadi pelopor pendukung, dalam menghadapi tantangan yang kompleks bagi bangsa dengan cara inovatif serta berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Peserta yang terpilih, akan akan ditempatkan sebagai Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia di bawah Badan Gizi Nasional.

Selama bertugas, peserta akan mendapatkan gaji dan status kepegawaian akan diarahkan menjadi ASN pada Badan Gizi Nasional yang akan dibentuk dengan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga gajinya bisa lebih tinggi dan dipastikan mendapatkan tunjangan lainnya sesuai daerah penempatan, beban tugas dan lingkup pekerjaan.

Perlu diketahui, pendaftaran SPPI 2025 dibuka sampai bulan Maret 2025 mendatang.

Syarat pendaftar SPPI 2025

1. WNI

2. Usia maksimal 30 tahun.

3. Lulus Pendidikan D-4/S-1 atau S-2 semua jurusan

4. Ijazah pelamar yang diakui yaitu ijazah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi terakreditasi oleh Kemendiktisaintek atau ijazah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi Luar Negeri, yang telah mendapat penetapan penyetaraan dari Panitia
Penilaian Ijazah Luar Negeri Kemendiktisaintek.

5. Tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan.

6. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS, anggota TNI/POLRI, pegawai BUMN/BUMD atau tidak pernah diberhentikan karena pelanggaran/hukuman bagi pegawai
swasta.

7. Sehat jasmani dan rohani. Kesehatan jasmani, bebas narkoba, dan obat terlarang
wajib dibuktikan dengan surat dokter dari rumah sakit pemerintah minimal tipe C.

8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.

9. Bagi peserta wanita selama mengikuti seleksi offline sampai dengan 1 tahun
penempatan pertama tidak dalam kondisi hamil.

10. Bagi yang sudah menikah wajib mendapat persetujuan suami/istri

11. Tidak sedang dalam ikatan dinas/perjanjian kerja dengan instansi
pemerintah/swasta manapun

12. Bagi yang sedang bekerja melampirkan surat ijin dari instansi tempat bekerja dan
wajib mengakhiri ikatan kerja dengan instansi asal bila dinyatakan lulus seleksi.

13. Wajib mendaftar online di laman https://spp-indonesia.com

Syarat dokumen pendaftaran SPPI 2025

Dokumen wajib diunggah pada aplikasi rekrutmen):

1. Surat lamaran, ditujukan kepada Yth Kepala BGN RI, U.b Ketua Rekrutmen SPPI-
B3 di Jakarta.

2. Scan KTP dan kartu keluarga

3. Foto berlatar belakang putih

4. Scan ijazah dan daftar nilai/ IPK

5. Scan sertifikat kursus/ diklat yang pernah dilakukan (apabila ada)

6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

7. Surat kesehatan jasmani dan kesehatan Rohani (dari dokter jiwa) dari Rumahsakit.

8. Surat bebas narkoba

9. Kartu BPJS (masih aktif dan tanpa tunggakan)

10. Kartu NPWP

11. Menandatangani Form Surat Pernyataan terlampir, bermeterai Rp10.000,-

Jadwal pendaftaran SPPI 2025

• Pendaftaran online: pukul 00.00 WIB tanggal 27 Desember 2024 – 15 Maret 2025
• Pengumuman hasil seleksi administrasi dan pemanggilan untuk Test
• selanjutnya secara offline: 20 Maret 2025
• Peserta hadir di tempat tes: 5 April 2025
• Pelaksanaan Tes (Psikotest, Kesehatan Umum, Kesehatan Jiwa, Wawancara dan
• Mental Ideologi): 6 April – 3 Mei 2025. Dua gelombang, sebagai berikut:
  • Gelombang 1 Hadir tanggal 5 April, test tanggal 6 – 19 April, pulang namun belum diumumkan kelulusannya.
  • Gelombang 1 yang dinyatakan lulus akan dipanggil tanggal 28 April dan hadir tanggal 3 Mei bergabung dengan yang lulus dari Gelombang 2 untuk mengikuti pendidikan.
  • Gelombang 2 Hadir tanggal 19, test tanggal 20 April – 2 Mei 2025. Tanggal 3 Mei diumumkan kelulusannya. Bagi yang tidak lulus akan dipulangkan. Bagi yang lulus bergabung dengan Gelombang 1 untuk mengikuti Pendidikan.
• Pelatihan Dasar Kemiliteran : 5 Mei – 3 Juli 2025
• Pelatihan Manajerial : 4 Juli – 4 Agustus 2025.

Untuk mendaftar SPPI 2025, bisa langsung mendaftar di website ssp-indonesia.com

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga) atau Wakil Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, mengatakan pemberian makan bergizi gratis (MBG) bagi ibu hamil dan ibu menyusui baru memasuki tahap awal.

Karena itu, kata Isyana, pemberian makan bergizi gratis untuk bumil dan busui baru bisa dilaksanakan seminggu sekali dan diterapkan di beberapa titik.

"Kalau untuk awal, memang untuk pembagian makan bergizi gratis ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak usia pra sekolah itu di satu minggu sekali terlebih dahulu," kata Isyana di Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (10/1/2025).

Isyana mengatakan, lokasi-lokasi pemberian makan untuk balita dan ibu hamil di posyandu tidak sebanyak program untuk murid sekolah.

Untuk saat ini, pemerintah pusat masih terus menggodok hal-hal teknis terkait program makan bergizi gratis untuk bumil dan busui agar pendistribusiannya merata.

"Tapi selanjutnya ke depan, semua sistem ini akan terus disempurnakan agar nantinya seluruh ibu hamil bisa mendapatkan, tapi tahap pertama memang masih di sebagian dulu," kata dia.

Kesiapan makan bergizi gratis untuk bumil dan busui tergantung masing-masing satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di setiap daerah.

"Hal-hal teknis perlu diatur lebih lanjut, terutama terkait kesiapan masing-masing SPPG. Kami dengan Badan Gizi Nasional (BGN) terus berkoordinasi dan bekerja terkait pendataan," imbuhnya.

Isyana menuturkan, saat ini yang terpenting adalah niat dan visi-misi besar dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Agar nantinya anak-anak Indonesia siap di 2024 dan anak-anak Indonesia bisa makin bersaing dengan dunia internasional," imbuhnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengungkapkan, BPOM mencegah distribusi sejumlah paket makanan bergizi gratis yang isinya tidak berkualitas.

Ia mencontohkan, ada paket makanan bergizi gratis yang dicegah distribusinya karena mengandung sayur yang sudah basi.

“Sayur yang basi ini kita cegah untuk tidak dimakan, tidak didistribusikan itu contohnya,” kata Ikrar di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

Namun demikian, Ikrar tidak mau mengungkap lokasi makanan gratis yang hampir didistribusikan itu supaya tidak menimbulkan kepanikan.

“Tidak elok kalau saya menyampaikan tempatnya,” ujar dia.

Ikrar menjelaskan, langkah tersebut merupakan bentuk peran BPOM demi memastikan kualitas makanan yang disalurkan pada program makan bergizi gratis.

BPOM juga membantu agar proses distribusi makanan tidak merusak kualitas makanan yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan.

“Intinya kan begini, tupoksi BPOM, mencegah terjadinya makanan yang diberikan kepada para anak sekolah ini bisa menyebabkan, misalnya, sebuah keracunan atau mungkin gizinya tidak pas,” kata dia.

Ikrar menegaskan, pihaknya telah dilibatkan dalam program Makan Bergizi Gratis mencakup 13 item pekerjaan, mulai dari tanggal 2 Januari 2025 hingga pelaksanaan perdana di awal pekan ini.

“Seluruh balai-balai besar dan UPT-UPT Indonesia bekerja bersinergi, untuk apa, mulai dari tahap bagaimana mengevaluasi produk yang akan diberikan, bagaimana dapurnya, dan bagaimana produknya,” kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengungkapkan, BPOM menemukan indikasi sayur basi di Makanan Bergizi Gratis, tetapi distribusi paket tersebut sudah dicegah.

Ia mengatakan, laporan mengenai makanan basi itu didapat dari Balai Besar BPOM yang ada di bawah koordinasi BPOM.

"Beberapa laporan dari Balai Besar POM yang ada di bawah koordinasi kami, itu melaporkan dan setelah itu telah telah disampaikan ke satuan kerja dan itu sudah dicegah,” kata Ikrar di Mabes Polri, Jakarta Jumat (10/1/2025).

"Ada sayur yang basi, intinya begitu, sayur yang basi ini kita cegah untuk tidak didistribusikan," ujar dia melanjutkan.

Namun demikian, Ikrar tidak merinci lokasi makanan gratis yang hampir didistribusikan itu.

Ia tidak ingin temuan tersebut menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat.

“Tidak elok kalau saya sampaikan tempatnya,” ujar Ikrar.

Ikrar pun menekankan peran BPOM sangat krusial dalam memastikan makanan yang disajikan tidak memiliki dampak negatif terhadap penerima manfaat.

Salah satunya dengan mencegah distribusi paket makanan yang mengandung sayuran basi tersebut.

Ikrar menambahkan, BPOM adalah garda terdepan dalam memastikan makanan yang didistribusikan lewat program makan bergizi gratis layak dikonsumsi.

“Artinya kami ingin tunjukkan bahwa BPOM sudah berperan di front terdepan untuk kesuksesan makan bergizi gratis ini,” kata dia.

Selama satu pekan penyelenggaraan program makan bergizi gratis, ada beragam keluhan yang disampaikan oleh para murid penerima manfaat.

Salah satunya mengenai kualitas makanan yang dikeluhkan oleh salah satu murid sekolah di Makassar.

"Pada hari kedua, temanku menemukan nasi yang sudah tidak layak konsumsi alias basi. Untuk itu, saya menyarankan agar dapur yang menyiapkan makanan tersebut memperhatikan pola penyajiannya," kata Siti Nur Hafiza, murid tersebut.

Siti juga menyoroti kualitas buah yang disajikan.

"Pisangnya bonyok, mungkin karena tertimpa makanan. Jadi saranku, diperbaiki kualitas dan penyajiannya," kata dia.

KOMPAS.com - Sebuah unggahan yang membagikan foto tangkapan layar berisi informasi bahwa pemerintah daerah (pemda) dan orang tua diajak untuk menyumbang program makan bergizi gratis (MBG) beredar di media sosial.

Unggahan tersebut dibagikan oleh pengguna akun X @ARSIPAJA pada Rabu (8/1/2025) dan mengundang lebih dari 1.000 komentar.

Sebagian warganet bertanya-tanya mengapa pemerintah masih menggalang sumbangan. Sebab, program makan bergizi gratis dipahami telah dialokasikan dana sebesar Rp 71 Triliun dari APBN.

Lantas, benarkah orang tua dan pemda dimintai sumbangan untuk program MBG?

Penjelasan kantor kepresidenan

Saat dimintai tanggapan, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Ujang Komarudin, menegaskan tidak ada aturan yang mewajibkan orang tua memberikan sumbangan untuk program makan bergizi gratis.

Namun, Pemerintah juga tidak melarang apabila ada orang tua yang mau atau ingin membantu asalkan transparan dan tidak menyalahi aturan.

"Selama tidak ada aturan, boleh-boleh saja orang tua membantu. Misalkan, saya ingin menyumbang. Itu memang boleh. Program ini kan sistem gotong royong. Artinya, ada kepedulian dari rakyat, orang tua bisa menyumbang dalam program yang baik ini," jelas Ujang kepada Kompas.com, Kamis (9/1/2025).

Dia melanjutkan, sekolah pada dasarnya tidak akan menolak apabila ada orang tua yang ingin menyumbang. Ia mencontohkan, orang tua dipersilakan jika ingin menyediakan 100 porsi makanan untuk MBG.

Sementara mengenai peran pemda, menurut Ujang, beberapa pemerintah daerah telah menganggarkan dana di luar APBN untuk mendukung program makan bergizi gratis.

Ia mengatakan, penganggaran tersebut adalah bentuk dari kepedulian masing-masing pemda untuk membantu menyukseskan salah satu program prioritas dari pemerintahan pusat tersebut.

"Memang sudah banyak, seperti Pemda Majalengka yang menganggarkan Rp 5 miliar, Pemprov DIY Rp 45 miliar, lalu Pandeglang Rp 7,6 miliar. Itu kan sesuatu yang positif pemba membantu program prioritas," ujarnya.

Ujang menuturkan, pada prinsipnya semua pihak ingin turut berkontribusi menyukseskan MBG, yang salah satu tujuan utamanya untuk mencetak generasi emas Indonesia pada 2045.

Anggaran makan bergizi gratis

Pemerintah menetapkan anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melaksanakan program MBG sebesar Rp 71 triliun. Dana ini digunakan sampai dengan bulan Juni 2025.

Sebelum program ini resmi dimulai pada Senin (6/1/2025), uji coba telah dilakukan di sejumlah daerah menggunakan uang pribadi Prabowo sebelum dia dilantik sebagai Presiden RI.

Aliran dana tersebut lalu disetop ketika progam resmi digelar.

Untuk anggaran per porsi makanan, pemerintah semula menetapkan sebesar Rp 15.000 sebelum diubah menjadi Rp 10.000 karena keterbatasan dana.

"Kita ingin Rp 15.000, tapi kondisi anggaran memungkinkan Rp 10.000. Itu sudah cukup bermutu dan bergizi," ujar Prabowo, dalam konferensi pers, dilansir dari Kompas.com, Rabu.

Masalah dana tampaknya masih berlangsung hingga saat ini. BGN mengungkapkan, anggaran yang dihabiskan pemerintah per hari untuk pelaksanaan MBG sebesar Rp 1,2 triliun, sehingga ada kemungkinan melebihi alokai awal.

Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memprediksi, total anggaran yang dibutuhkan hingga Desember 2025 bisa mencapai Rp 420 triliun.

"Kalau seluruhnya dilaksanakan, anggarannya lebih dari Rp 400 triliun. Sekarang anggarannya Rp 71 triliun sampai Juni 2025," ungkapnya.

Dia menambahkan, kini BGN tengah berupaya mendapatkan tambahan anggaran mulai Juli 2025 sebesar Rp 140 triliun.

(Sumber: Kompas.com/Maya Citra Rosa)

BORONG, KOMPAS.com – Cuaca cerah di atas langit wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, saat siswa mulai masuk sekolah setelah libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

Peserta didik dan orangtua murid sudah mendengar adanya program makan bergizi gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming sejak 6 Januari 2025.

Namun, hingga Jumat (10/1/2025), belum ada geliat pelaksanaan program makan bergizi gratis di wilayah Kabupaten Manggarai Timur, termasuk di Sekolah Dasar Katolik (SDK) Waelengga yang ada di Jalan Trans Flores, Kelurahan Watunggene, Kecamatan Kota Komba, Manggarai Timur.

“Kalau orangtua murid hingga saat ini belum bertanya kepada pihak sekolah, melainkan peserta didik SDK Waelengga bertanya kepada guru dan kepala sekolah, yakni, 'Pak, kapan kami dapat makan bergizi gratis (MBG)?" kata Kepala SDK Waelengga, Ireneus Tersa, kepada Kompas.com, Jumat.

Tersa mengatakan, hingga Jumat (10/1/2025), SDK Waelengga belum mendapatkan program makan bergizi gratis (MBG). Sebab, NTT adalah salah satu provinsi yang belum mendapatkan jatah program itu.

Kepala SDN Maghileko, Kelurahan Watunggene, Canisius Nggajing, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (10/1/2025), juga mengatakan hal yang sama. Pihaknya menanti pelaksanaan program tersebut.

“Kami berharap program baik ini secepatnya dilaksanakan agar siswa dan siswi tidak bertanya kepada guru dan kepala sekolahnya,” jelasnya.

Nggajing mengharapkan program ini dapat meningkatkan ketahanan anak sehingga dapat mewujudkan kualitas belajar di sekolah.

“Sekolah kami sangat membutuhkan terwujudnya makan bergizi gratis,” jelasnya.

Viktor Juru, Guru SDI Momang Mese, Desa Compang Ndejing, Kecamatan Ranamese, juga berharap program makan bergizi gratis itu segera terwujud di Manggarai Timur.

“Setahu saya, belum ada arahan dari Dinas Pendidikan Manggarai Timur. Sekolah biasanya mengikuti arahan Dinas Pendidikan. Bagaimana pola pelaksanaan dan pola anggaran MBG dilaksanakan. Pada dasarnya kami sangat setuju dengan MBG karena dapat membantu kesehatan anak SD yang sedang dalam pertumbuhan fisik dan pertumbuhan pola belajar anak," katanya.

Menunggu arahan Badan Gizi Nasional

Penjabat Bupati Manggarai Timur, Bonifasius Hasudungan mengatakan, Pemkab Manggarai Timur masih menunggu informasi dari Badan Gizi Nasional (BGN) untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis.

“Saya dengar informasi bahwa BGN sedang berada di Labuan Bajo, ibu kota Kabupaten Manggarai Barat, lalu ke Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur,” jelasnya.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (PPO) Kabupaten Manggarai Timur, Vinsen Tala mengatakan, hingga Jumat, belum ada kegiatan program makan bergizi gratis di sekolah-sekolah.

“Kami masih menunggu petunjuk teknis dan anggarannya. Namun, kami minta bukan guru yang melaksanakan program itu sebab akan mengganggu kegiatan belajar mengajar. Saya dengar Badan Gizi Nasional (BGN) yang melaksanakannya. Atau bukan sekolah yang mengurus dapur untuk memasak menu makan tersebut. Sekolah menyiapkan anak-anak sekolah untuk program tersebut,” jelasnya.

Vinsen menjelaskan, puluhan ribu siswa dan siswi Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas, yang akan mendapatkan program makan bergizi gratis.

“Untuk jumlah sekolah di Manggarai Timur ada lebih dari 600 sekolah yang tersebar di kota dan pelosok-pelosok," katanya.

PALANGKA RAYA, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Palangka Raya tengah menyiapkan lahan untuk pembuatan dapur umum dalam rangka pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Meskipun Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah ini tidak termasuk dalam wilayah pilot project MBG, persiapan untuk pelaksanaan program tetap dilakukan.

Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palangka Raya, Arbert Tumbak, menjelaskan bahwa pihaknya diminta oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menginventarisasi lahan seluas 50x50 meter persegi dari setiap kecamatan untuk penyediaan dapur umum.

“Pemko diminta mendata lahan di setiap kecamatan untuk dilaporkan kepada BGN. Lebih lanjut kami masih menunggu petunjuk teknis untuk pengelolaannya nanti bagaimana,” ungkap Arbert saat dikonfirmasi Kompas.com melalui aplikasi perpesanan, Jumat (10/1/2025).

Dia menambahkan bahwa instruksi telah diberikan kepada seluruh camat untuk menginventarisasi lahan yang dapat digunakan sebagai dapur umum untuk menyediakan konsumsi makan bergizi gratis.

“Tapi kami lihat lagi jaraknya, apakah dapur umum ini dekat dengan lokasi-lokasi distribusi. Misalnya, Kecamatan Rakumpit, di sana kan jarak antarkelurahan cukup jauh, dibatasi sungai, sehingga tidak mungkin dapur umum hanya disediakan satu,” jelasnya.

Pihak Pemko Palangka Raya masih mempelajari sejumlah alternatif kebijakan untuk menyikapi keadaan tersebut.

Setiap kecamatan ditargetkan memiliki minimal satu dapur umum, dengan penambahan dapur umum yang dipertimbangkan berdasarkan luas wilayah kecamatan dan aksesibilitas jalur distribusi makanan.

Secara geografis, Palangka Raya merupakan kota terluas di Indonesia.

Beberapa kecamatan yang tidak berada di pusat kota, seperti Rakumpit, Bukit Batu, dan Sebangau, memerlukan akses lebih karena sebagian besar wilayahnya bergantung pada transportasi sungai.

“Untuk Kecamatan Pahandut dan Jekan Raya, mungkin bisa saja kita buat satu dapur umum, tetapi mungkin tidak sama untuk Bukit Batu,” jelas Arbert.

Satu dapur umum yang disediakan di atas lahan seluas 50x50 meter persegi ditargetkan mampu menyediakan pasokan makanan bagi 3.000-4.000 siswa.

Namun, pengadaan makanan bergizi ini masih akan dipelajari, apakah akan dilakukan oleh pemerintah daerah atau lembaga di tingkat kementerian.

“Pengadaannya nanti apakah harus pemerintah daerah atau kementerian masih menunggu petunjuk teknis. Saat ini tugas kami hanya menginventarisasi lahan, nanti kami infokan ke BGN, seperti apa nanti akuisisi dari lahan itu,” tuturnya.

Mengenai kepastian kapan pelaksanaan program MBG di Palangka Raya, Arbert mengaku belum dapat memastikan.

“Karena kami juga masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat,” tambahnya.