JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) dan PT Mandiri Capital Indonesia (MCI) menjalin kemitraan strategis Dana Ventura BTN Fund.

Inisiatif ini dirancang untuk menjadi mendorong pertumbuhan bisnis utama BTN dengan melalui investasi pada perusahaan rintisan yang dapat memberikan solusi berbasis teknologi.

Sektor bisnis yang menjadi sasaran antara lain sektor perumahan, konstruksi, layanan keuangan dan perbankan, software, dan Environmental, Social, and Governance (ESG).

DOK. PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK Gedung kantor pusat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk di Jakarta.

Ronald S Simorangkir, Direktur Utama MCI mengatakan, kerja sama dengan BTN ini selaras dengan strategi MCI untuk mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya pada sektor-sektor strategis yang juga menjadi prioritas program pemerintah di antaranya perumahan, penguatan UMKM, ekonomi digital, dan ESG.

"Dengan kolaborasi kekuatan BTN dan MCI, kami optimis dapat mendorong terciptanya inovasi dan integrasi ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia," kata Ronald dalam keterangan resmi, Kamis (9/1/2025).

Kemitraan antara BTN dan MCI dalam bentuk BTN Fund ini membuka peluang investasi pada perusahaan rintisan yang dapat memberikan nilai tambah pada ekosistem bisnis BTN yang mendukung proses transformasi dan digitalisasi BTN.

Dalam melaksanakan proses investasi, BTN Fund mengedepankan prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian dengan memperhatikan fundamental bisnis dan kinerja keuangan perusahaan rintisan sebelum melakukan investasi.

Sementara itu, Setiyo Wibowo, Direktur Risk Management BTN, menyampaikan, pihaknya berharap pembentukan BTN Fund dapat membantu perseroan memiliki mitra-mitra strategis berupa fintech, proptech, atau startup di bidang AI dan operasional yang dapat mendukung pengembangan ekosistem perumahan dan keuangan.

"Hal ini sejalan dengan visi-misi BTN, yakni Menjadi Mitra Utama dalam Pemberdayaan Finansial Keluarga Indonesia, di mana BTN akan menjadi bank besar yang melayani kebutuhan keuangan keluarga Indonesia secara menyeluruh dan beyond mortgage," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan warga RW 08 memasang plang dilarang memberi makan kucing di Perumahan Gading Kirana, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, ramai dibicarakan di media sosial.

Pemasangan plang ini menjadi sorotan publik usai diunggah oleh salah seorang konten kreator @doniherdaru di akun Instagram pribadinya.

Penelusuran Kompas.com, video plang dilarang memberi makan kucing ini sudah ditonton sekitar 1,1 juta orang.

Sekitar lima ribu orang berkomentar di postingan itu. Banyak yang pro dengan pemasangan plang itu, namun tak sedikit pula yang kontra.

Banyak pencinta kucing yang tak setuju dengan pemasangan plang dilarang memberi makan kucing itu.

Bekas makanan kucing berceceran

Pengurus RW 08 membeberkan sejumlah alasan sampai akhirnya terpasang plang dilarang memberi makan kucing di Jalan Gading Kirana, Minggu (5/1/2025).

"Ada latar belakangnya, ada komplain dari para warga," ujar Wakil RW 08, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara, Benjamin Frans, saat diwawancarai Kompas.com di lokasi, Rabu (8/1/2025).

Sudah satu tahun belakangan banyak pencinta binatang yang memberi makan kucing liar di Jalan Gading Kirana setiap harinya.

Sebenarnya, pihak pengurus RW merasa bersyukur dengan adanya hal itu karena banyak orang yang peduli dengan kucing.

Namun, banyaknya orang yang memberi makan kucing di Jalan Gading Kirana lambat laun mengotori lingkungan setempat.

Pasalnya, orang yang suka memberi makan kucing di jalan ini biasanya menggunakan wadah kertas.

Kemudian, wadah kertas itu kerap kali tidak dibereskan kembali dan berserakan di jalan.

Belum lagi jika terkena hujan, maka wadah bekas makanan kucing itu dikerubungi lalat.

"Kasihan petugas kebersihan kita, karena habis kasih makan ditinggal gitu aja, itu bekasnya acak kadul," tambah Benjamin.

Kotoran di mana-mana

Selain bekas makan yang berceceran, warga Gading Kirana komplain karena banyaknya kotoran kucing.

Bukan hanya di luar perumahan, kucing-kucing tersebut juga masuk ke area komplek dan membuang kotoran di mana saja.

Ditambah lagi, depan perumahan Gading Kirana terdapat puluhan UMKM yang berjualan.

"Banyak pedagang yang mengeluh karena bau kotoran kucing," teranh Benjamin.

Mobil warga baret

Selain bekas makan dan kotoran yang berceceran, sejumlah warga Perumahan Gading Kirana juga mengeluhkan mobilnya yang lecet. Warga menduga penyebab lecetnya mobil itu karena cakaran kucing.

"kejadian mobil baret, kucing kan suka naik di kap mesin," ucap Benjamin.

Oleh karena itu, warga dan pengurus RW sepakat untuk memasang plang dengan harapan orang tidak lagi sembarangan memberi makan kucing.

Lelahnya petugas kebersihan

Bukan hanya warga, kotoran dan bekas makanan kucing yang menumpuk di Jalan Gading Kirana juga membuat para petugas kebersihan setempat mengeluh.

Salah satunya Ayu yang mengaku begitu lelah harus membersihkan kotoran kucing setiap hari.

"Cuma ingin menyampaikan saja masalah kotoran kucing ini kan di mana-mana dan saya setiap hari membersihkan dari ruko blok A, B, C, dan D," ujar petugas kebersihan bernama Ayu saat diwawancarai Kompas.com di lokasi, Rabu.

Dalam satu tahun belakangan Ayu kerap kali dikomplain warga karena kotoran kucing.

Petugas kebersihan itu diduga tidak menjalankan tugasnya secara maksimal dalam menjaga kebersihan.

"Pokoknya tetap nyalahin kita," tambah Ayu.

Padahal, Ayu dan rekan-rekannya sudah berupaya maksimal untuk membersihkan kotoran kucing hingga mual-mual.

"Kadang sampai mual-mual karena baunya ke mana-mana," ucap Ayu.

Digeruduk komunitas pecinta kucing

Merasa tak terima dengan pemasangan plang itu, sekelompok orang yang mengatasnamakan komunitas pencinta kucing datang menggeruduk Perumahan Gading Kirana, Selasa (7/1/2025).

Sekelompok orang itu datang sekitar pukul 17.00 WIB dan langsung mencopot secara paksa plang dilarang memberi makan kucing di Jalan Gading Kirana tersebut. Kemudian, mereka menyambangi Kantor RW 08.

"Saya mewakili RW 08, kemarin sore saya menemani teman-teman pengurus, di mana penyayang binatang datang ke kantor RW," ujar Benjamin.

Ada sekitar 15 orang yang datang menggeruduk perumahan ini. Bahkan, salah satu di antaranya mengaku sebagai anggota DPRD Jakarta.

"Dia (anggota DPRD) itu dibilang sama rekan-rekannya 'Kakak Dewan'," ucap Benjamin.

Namun, saat ditanya siapa nama anggota dewan tersebut enggan menjawab.

Bahkan, saat datang, orang yang mengaku sebagai anggota DPRD Jakarta itu tidak mau membuka maskernya. Para pencinta kucing tersebut meminta agar plang itu tidak dipasang lagi.

Bahkan, orang yang mengaku anggota DPRD Jakarta itu berjanji akan ikut bertanggungjawab apabila mobil warga Gading Kirana ada yang lecet.

Selain itu, komunitas pencinta kucing ini juga mengaku bersedia ikut membersihkan kotoran kucing di jalan tersebut.

Mediasi

Terkait permintaan para pencinta kucing, pengurus RW 08 pun sepakat untuk mencopot plang tersebut.

Mereka juga tetap memperbolehkan orang memberi makan kucing di Jalan Gading Kirana, asalkan bekasnya dibereskan kembali.

Selain itu, saat memberi makan, pencinta kucing wajib ditemani petugas keamanan agar diarahkan ke satu titik saja.

"Dealnya kita minta boleh aja kasih makan kucing asal ditemani petugas keamanan dan bekasnya dibereskan lagi," pungkas Benjamin.

KOMPAS.com - Beragam unggahan yang menyebut menu makan bergizi gratis (MBG) belum memenuhi standar gizi, ramai mewarnai lini masa media sosial belakangan ini.

Menu MBG di beberapa daerah dianggap kurang sumber protein, tidak ada sayur, minim buah, dan menggunakan susu kemasan yang tinggi gula.

Misalnya, pengguna akun X (Twitter) @bai****i pada Selasa (7/1/2025) membagikan sebuah foto menu MBG yang terdiri dari dua potong ayam fillet goreng, tahu goreng, nasi, sepotong buah semangka kecil, susu kemasan, dan tidak ada sayur.

Dalam unggahan yang sudah dilihat lebih dari 3 juta kali dan menuai seribu komentar itu, disebutkan bahwa porsi sumber protein masih kurang dan disesalkan tak ada sayuran.

"Kurang banget. Fokus makanan bergizi itu ada di protein dan vitamin. Ini kyknya daging ama tepungnya banyakan tepungnya, digoreng pula. Sayurnya tidak ada, buah secuil," tulis salah satu akun.

"Sayurnya mana ya? Susu kemasan gitu bukannya banyak gulanya ya? Masak tiap hari anak dikasih susu kemasan gitu? Batuk yg ada," kata pengguna lainnya.

Lantas, apakah menu tersebut sudah sesuai dengan standar gizi?

BGN: menu makan bergizi gratis disusun ahli gizi

Menanggapi keluhan warganet, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyebut menu makan makanan pada program MBG pada dasarnya telah ditetapkan sesuai dengan standar komposisi gizi dari para ahli.

"BGN telah menetapkan standar komposisi gizi. Menu itu disusun oleh ahli gizi di masing-masing Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menu juga disusun untuk satu bulan," ujarnya saat dimintai tanggapan Kompas.com pada Rabu (8/1/2025).

Dadan pun memastikan, keluhan dari masyarakat akan menjadi bahan masukan, terutama untuk SPPG agar di kesempatan selanjutnya dapat menyiapkan menu dengan komposisi yang lengkap.

Dia menambahkan, evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratus selalu diadakan setiap hari.

Sementara itu, saat ditanya mengenai apakah ada rencana mengganti susu kemasan dengan susu segar, Dadan menjawab, hal itu hanya bisa dilakukan jika daerah tersebut adalah sentra sapi perah.

"Susu diutamakan di wilayah yang ada sapi perah. Susu pasteurise seperti di Cimahi contoh yang baik," jelasnya.

Menurutnya, agar tetap memenuhi standar gizi, daerah yang bukan produsen susu murni dapat mengutamakan susu UHT plain.

Ahli gizi: makanan bergizi memiliki komposisi lengkap

Saat dimintai pandangan, Dokter Spesialis Gizi Klinik dari Universitas Indonesia, Inge Permadhi, menyebut makanan bisa disebut bergizi jika memiliki komponen lengkap dengan komposisi zat gizi seimbang sesuai kebutuhan individu, sebagaimana konsep Isi Piringku Sekali Makan.

KOMPAS.com - Beragam unggahan yang menyebut menu makan bergizi gratis (MBG) belum memenuhi standar gizi, ramai mewarnai lini masa media sosial belakangan ini.

Menu MBG di beberapa daerah dianggap kurang sumber protein, tidak ada sayur, minim buah, dan menggunakan susu kemasan yang tinggi gula.

Misalnya, pengguna akun X (Twitter) @bai****i pada Selasa (7/1/2025) membagikan sebuah foto menu MBG yang terdiri dari dua potong ayam fillet goreng, tahu goreng, nasi, sepotong buah semangka kecil, susu kemasan, dan tidak ada sayur.

Dalam unggahan yang sudah dilihat lebih dari 3 juta kali dan menuai seribu komentar itu, disebutkan bahwa porsi sumber protein masih kurang dan disesalkan tak ada sayuran.

"Kurang banget. Fokus makanan bergizi itu ada di protein dan vitamin. Ini kyknya daging ama tepungnya banyakan tepungnya, digoreng pula. Sayurnya tidak ada, buah secuil," tulis salah satu akun.

"Sayurnya mana ya? Susu kemasan gitu bukannya banyak gulanya ya? Masak tiap hari anak dikasih susu kemasan gitu? Batuk yg ada," kata pengguna lainnya.

Lantas, apakah menu tersebut sudah sesuai dengan standar gizi?

BGN: menu makan bergizi gratis disusun ahli gizi

Menanggapi keluhan warganet, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyebut menu makan makanan pada program MBG pada dasarnya telah ditetapkan sesuai dengan standar komposisi gizi dari para ahli.

"BGN telah menetapkan standar komposisi gizi. Menu itu disusun oleh ahli gizi di masing-masing Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menu juga disusun untuk satu bulan," ujarnya saat dimintai tanggapan Kompas.com pada Rabu (8/1/2025).

Dadan pun memastikan, keluhan dari masyarakat akan menjadi bahan masukan, terutama untuk SPPG agar di kesempatan selanjutnya dapat menyiapkan menu dengan komposisi yang lengkap.

Dia menambahkan, evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratus selalu diadakan setiap hari.

Sementara itu, saat ditanya mengenai apakah ada rencana mengganti susu kemasan dengan susu segar, Dadan menjawab, hal itu hanya bisa dilakukan jika daerah tersebut adalah sentra sapi perah.

"Susu diutamakan di wilayah yang ada sapi perah. Susu pasteurise seperti di Cimahi contoh yang baik," jelasnya.

Menurutnya, agar tetap memenuhi standar gizi, daerah yang bukan produsen susu murni dapat mengutamakan susu UHT plain.

Ahli gizi: makanan bergizi memiliki komposisi lengkap

Saat dimintai pandangan, Dokter Spesialis Gizi Klinik dari Universitas Indonesia, Inge Permadhi, menyebut makanan bisa disebut bergizi jika memiliki komponen lengkap dengan komposisi zat gizi seimbang sesuai kebutuhan individu, sebagaimana konsep Isi Piringku Sekali Makan.

Artinya, dalam satu piring untuk setiap kali makan, mesti dilengkapi dengan sumber karbohidrat (bisa nasi, ubi, jagung, sagu, mi, atau roti), lauk hewani dan nabati, sayur, serta buah.

Jika ada yang kurang dari itu, kata Inge, komponen makanan bisa dibilang belum sempurna.

"Untuk menu makanan yang diunggah, komposisinya baru terdiri dari nasi, lauk hewani, nabati, dan buah. Masih ada kekurangan untuk ketersediaan sayur. Menu itu ebenarnya akan menjadi menu lengkap kalau ada sayurnya," kata Inge mengomentari posting foto di X yang dikirim Kompas.com.

Menurutnya, sayur tidak harus dalam bentuk yang utuh, tetapi bisa diolah atau dimasak misalnya dengan daging ayam, sehingga lebih menarik minat anak-anak untuk mengonsumsinya.

Selain komponen menu yang disajikan, makanan bergizi juga penting diperhatikan dari sisi komposisi zat gizi untuk dikonsumsi dalam sehari.

Inge menjelaskan, zat gizi seimbang dapat dicapai dengan mengonsumsi 45-65 persen karbohidrat, protein 1 gram per kilogram berat badan ideal, dan lemak kurang dari 20-25 persen.

“Pada menu makanan tersebut sudah terkandung bahan makanan sumber karbohidrat yaitu nasi, demikian juga buah dan sayur termasuk sumber karbohidrat,” ujarnya.

Tambahan protein bisa dari susu

Menanggapi soal keluhan kandungan protein dalam menu makan bergizi gratis dianggap kurang, menurut Inge, daging ayam dan tahu atau tempe sebenarnya sudah termasuk sumber protein hewani dan nabati.

Tambahan asupan protein lainnya, kata dia, bisa diperolah dari susu sebagai sumber protein hewani.

"Hal uang perlu diperhatikan adalah jumlah protein yang tersaji harus dapat mencukupi sepertiga bagian dari kebutuhan protein orang yang mengonsumsinya, sehingga dalam tiga kali makan, akan tercukupi seluruh kebutuhan protein orang tersebut," terangnya.

Inge tidak menampik bahwa susu kemasan, terutama yang rasanya manis biasanya mengandung gula yang tinggi.

Adapun komsumsi gula dari berbagai makanan yang diberi tambahan gula dalam sehari maksimal adalah mencapai 5 persen dari total kebutuhan kalori dalam sehari.

Kelebihan gula berisiko menyebabkan kegemukan dan berbagai penyakit tidak menular (PTM) seperti diabetes melitus.

Namun, menurut Inge, kelebihan gula itu bisa dicegah dengan menghindari banyak makanan manis lainnya dalam satu hari setelah konsumsi susu kemasan.

"Kalau misalnya sepanjang hari tidak makan yang manis, misalnya, kue dan sebagainya, sebenarnya itu bisa jadi tidak berlebihan juga gulanya," tuturnya.

Saran untuk program MBG

Menurut Inge, pengolahan makanan dalam program MBG harus bijak dan sebaiknya tidak selalu tersaji dalam bentuk digoreng.

Ia mengingatkan, selain sebagai sumber protein, lauk hewani dan nabati pada dasarnya merupakan sumber lemak alami yang juga dibutuhkan oleh tubuh.

Dalam hal ini, pengolahan bahan makanan tersebut dengan cara digoreng, diyakini dapat membuat kadar lemaknya bertambah karena lauk menyerap lemak dari minyak.

"Lemak membuat makanan menjadi lebih lezat, namun terlalu banyak lemak juga menyebabkan kegemukan dan berbagai penyakit yang berhubungan dengan kegemukan," paparnya

Selain itu, Inge juga menekankan pentingnya inovasi dalam pembuatan makanan bergizi, sehingga menunya bisa bervariasi dan tidak membosankan bagi anak-anak.

Penampilan makanan juga sebaiknya dibuat menarik, higenis, dan memperhatikan kearifan lokal.

"Sehingga menjadi makanan yang ditunggu oleh anak-anak, agar tercapai tujuan program MBG ini, untuk kesehatan anak-anak bangsa," sambungnya.

KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai bergulir di Kabupaten Jembrana, Bali.

Bupati Jembrana, Tamba menyampaikan bahwa kick off program Makan Bergizi Gratis dari program Asta Cita Prabowo-Gibran mulai diterapkan di Jembrana pada Senin (6/1/2025).

Untuk mengawali program itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jembrana akan mendistribusikannya ke 15 sekolah dari tingkat taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), sampai sekolah menengah pertama (SMP) di wilayah Kecamatan Negara.

Sebanyak 3109 porsi makanan bergizi akan didistribusikan kepada para peserta didik secara bertahap dan akan terus berlanjut hingga bisa dinikmati sesuai yang terdata.

"Astungkara semua berjalan baik. Semoga terus berjalan baik. Perdana secara total di Jembrana ada 15 sekolah yang menjadi lokasi penerima manfaat program MBG," ucap Bupati Tamba dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (9/1/2025).

Dia mengatakan itu saat memantau pendistribusian makanan tahap awal bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jembrana, Senin.

Tamba mengucapkan terima kasih kepada Forkopimda Jembrana serta pihak terkait yang sudah berkolaborasi membantu menyukseskan kegiatan tersebut.

"Terima kasih tentunya kepada seluruh stakeholder yang menyukseskan kick off program MBG. Astungkara semua berjalan dengan baik," ujarnya dalam siaran pers.

Dengan demikian, Kabupaten Jembrana menjadi satu-satunya kabupaten di Bali yang mendistribusikan makanan bergizi kepada peserta didik yang diprogramkan pemerintah pusat.

Sesuai dengan hasil verifikasi dari Badan Gizi Nasional, Jembrana adalah salah satu kabupaten yang menerapkan program tersebut dan memiliki dapur sehat.

Tanggung jawab pendistribusian makanan yang ditunjuk sebagai mitra adalah Yayasan Boga Bahagia Jembrana.

Hadir dalam kesempatan itu Komandan Komando Distrik Militer (Kodim) 1617/Jembrana M Adriansyah dan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Jembrana Endang Tri Purwanto.

DOK. Pemkab Jembrana Bupati Jembrana I Nengah Tamba bersama Komandan Kodim 1617/Jembrana Letkol Inf M. Adriansyah dan Kapolres Jembrana AKBP Endang Tri Purwanto mengecek pendistribusian makanan tahap awal Program Makan Bergizi Gratis di SD 1 Banjar Tengah, Jembrana, Bali, Selasa (31/12/2024).

Komandan Kodim 1617/Jembrana M Adriansyah mengatakan, Jembrana merupakan kabupaten dengan satu-satunya dapur sehat yang sudah dapat beroperasi dan sudah terverifikasi Badan Gizi Nasional.

"Jadi, seluruh Indonesia itu yang terverifikasi dan bisa melaksanakan dapur sehat itu 181 dapur. Dari 52 itu adalah milik dari Badan Gizi Nasional,” ujarnya.

Dia menyebutkan, Bali seharusnya memiliki tiga dapur sehat di tiga titi, tetapi belum bisa beroperasional semua.

“Bali saat ini diwakili Jembrana sudah terverifikasi dengan Badan Gizi Nasional. Astungkara, hari ini berjalan dengan baik," ungkapnya.

M Adriansyah menambahkan, saat ini hanya terdapat satu dapur sehat yang hanya bisa memenuhi 3.109 paket makanan bergizi.

Oleh karenanya, agar bisa memenuhi 58.000 paket makan bergizi untuk peserta didik di Jembrana, perlu segera ditambah jumlah dapur terverifikasi.

M Adriansyah beharap, akan ada 21 dapur lain yang dapat segera beroperasi.

"Seharusnya sesuai dengan jumlah siswa, yaitu 58.000, kalau kami hitung kasar 1 dapur 3.109, berarti harus ada 21 dapur,” katanya.

Dengan begitu, kata dia, dapur sehat yang terlaksana, yaitu Boga Bahagia, hanya mampu mendistribusikan 3.109 makanan di 15 sekolah.

“Ke depannya, diharapkan 21 dapur di seluruh Kabupaten Jembrana dari Pekutatan sampai Melaya, ini akan bertahap," ujarnya.

Adapun tiga sekolah yang mendapat perhatian dari bupati beserta jajaran, yakni SD 1 Banjar Tengah, SD 2 Kaliakah, serta SMP 2 Negara yang seluruhnya berlokasi di Kecamatan Negara.

TERNATE, KOMPAS.com - Sejumlah pedagang di kantin sekolah mengeluhkan omzetnya menurun drastis. Turunnya hasil penjualan ini diduga dampak dari realisasi program makan bergizi gratis (MBG).

Seperti pedagang di kantin SMP Negeri Kota Ternate. Untuk menghindari kerugian akibat sepi pembeli, sejumlah pedagang kantin memilih untuk tidak berjualan.

Dari total 16 pedagang kantin di sekolah tersebut, hanya sekitar empat lapak pedagang kantin yang tampak masih tetap berjualan pada Kamis (9/1/2025).

"Di sini, semua ada 16 pedagang. Hari pertama makan gratis itu, mereka masih berjualan. Di hari Selasa dorang (mereka) bilang mau istirahat jualan dulu, karena sepi pembeli sejak ada makan gratis ini," kata Ci Sus, salah satu pedagang nasi kuning ini saat di temui di lokasi kantin SMP Negeri 1 Kota Ternate, Kamis (9/1/2025).

Ci Sus mengaku memilih tetap berjualan meskipun omzetnya menurun demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menurutnya, sebelum direalisasikan makan bergizi gratis ini, omzetnya dari hasil berjualan nasi kuning bisa mencapai Rp 900.000 per hari.

"Di rumah juga tidak ada kegiatan. Mending saya berjualan, bisa tambah-tambah kebutuhan sehari-hari. Walaupun sejak ada makan gratis ini pendapatan tidak menentu. Kadang masih bisa dapat Rp 600.000, dan kalau sepi sekali paling laku Rp 300.000. Kalau untuk lapak kita bayar, ada yang Rp 30.000, ada yang Rp 50.000," jelasnya.

Hal senada dikatakan Judin. Pedagang bakso ini membenarkan banyak yang tidak berjualan akibat sepinya pembeli.

"Biasanya dari ujung sana sampai di sini, semuanya ramai sebelum ada makan gratis. Tapi sekarang mereka memilih untuk istirahat berjualan. Anak-anak kalau sudah makan, sudah kurang jajan," kata Judin.

Judin memilih tetap berjualan dan menerima keadaan yang terjadi saat ini. Ia mengaku tetap mendukung program pemerintah.

"Kalau saya prinsip sebagai warga negara, kita ikuti saja pemerintah saja, memang ini program pemerintah. Jualan tetap ikhtiar, usaha. Selama masih ada anak-anak yang makan, ya tetap berjualan," ujarnya.

KOMPAS.com - Bupati Jembrana I Nengah Tamba mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan monitoring secara rutin untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan dengan baik di Kabupaten Jembrana.

Program tersebut, kata dia, merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jembrana dalam mendukung penyediaan gizi masyarakat, khususnya para siswa secara optimal.

"Kami ingin mendapatkan masukan agar bisa mengarahkan ke Boga Bahagia untuk terus melakukan perbaikan. Dengan begitu, tujuan utama program MBG ini dapat tercapai sesuai petunjuk dan aturan yang berlaku," ujar Tamba dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (9/1/2025).

Pernyataan tersebut disampaikan Tamba setelah memantau pelaksanaan program MBG hari kedua di SDN 2 Banyubiru dan SDN 2 Pengambengan, Selasa (7/1/2025).

Sebagai informasi, Yayasan Boga Bahagia Jembrana adalah organisasi yang dipercaya untuk melaksanakan program MBG di Kabupaten Jembrana, Bali.

Sebelum menjadi mitra pelaksana untuk program MBG, Yayasan Boga Bahagia Jembrana telah melalui proses pengajuan, seleksi, verifikasi.

Untuk diketahui, program MBG menerima respons positif dari para orangtua siswa sejak hari pertama peluncurannya di Kabupaten Jembrana.

Para orangtua siswa merasa program tersebut sangat bermanfaat, terutama dalam menghemat biaya bekal harian dan memastikan anak-anak mendapatkan makanan yang bergizi.

Suasana ceria tampak di antara siswa saat mereka makan bersama dengan teman-temannya di sekolah.

"Saya sangat senang, program MBG membantu pengeluaran orangtua dan sangat bermanfaat untuk anak-anak di sekolah. Pengeluaran yang biasanya Rp 10.000 kini bisa disimpan atau ditabung. Saya berharap program ini akan terus berlanjut dan sukses di masa depan," ujar salah satu orangtua siswa di SDN 2 Banyubiru, Nur Halimah.

Ia mengaku merasakan dampak positif dari program MBG yang diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto.

Halimah juga tidak khawatir tentang pilihan menu, karena yakin makanan yang disediakan sudah memenuhi standar gizi yang dibutuhkan oleh anak-anak.

"Anak-anak mendapatkan makanan bergizi gratis dari sekolah. Semoga program ini terus berlanjut," imbuhnya.

KOMPAS.com - Pemerintah mendapatkan investor perdananya untuk menjalankan Program 3 Juta Rumah dari Qatar.

Komitmen investasi itu tertuang dalam nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) yang telah ditandatangani Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar, Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (8/1/12025).

Ara, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa investasi ini merupakan kerja sama antar pemerintah atau Government-to-Government (G2G).

"Ini bukan investor satu-satunya yang akan datang di bidang perumahan," ujarnya usai penandatanganan MoU dikutip dari kanal Youtube Sekretariat Presiden.

Apa yang akan dibangun?

Qatar akan berinvestasi untuk proyek pembangunan 1 juta unit rumah di perkotaan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

"Dan lebih diprioritaskan sementara ini untuk investor yang sekarang adalah di perkotaan," imbuh Ara.

Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah menambahkan, karena targetnya di perkotaan, jenis rumah yang akan dibangun berupa rumah susun (rusun).

"Ini yang lebih rusun, lebih vertical housing," katanya.

Lokasinya di mana?

Lanjut Ara, pemerintah akan menyiapkan lahan-lahan idle yang dimiliki negara di beberapa lokasi perkotaan.

Seperti halnya lahan yang dikelola Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) di sekitar Kemayoran dan Senayan.

Kemudian lahan yang dikelola Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di sekitar Kalibata.

Serta, lahan yang dikelola PT PP (Persero) Tbk, PT KAI (Persero), dan Perumnas yang akan ditinjau kembali lokasi spesifiknya oleh Kementerian BUMN.

"Lokasi akan disurvei segera oleh Sheikh, dan kami sudah siap membawa beberapa lokasi yang saya katakan tadi," tandas Ara.

Bagaimana kerja sama investasinya?

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani mengatakan, investasi yang masuk dari Qatar ini sudah termasuk skema pendanaan, kontraktor, serta isinya.

Sementara Pemerintah Indonesia bertugas menyediakan lahan-lahan yang akan digunakan membangun 1 juta unit rumah.

"Jadi itu diharapkan tidak perlu ada cari-cari pendanaan lagi, dan ini juga tadi dibicarakan juga untuk mortgage-nya sekaligus seperti apa," tambahnya.

Berapa nilai investasinya?

Ketika ditanya mengenai nilai investasi yang akan dikucurkan Qatar, Fahri Hamzah masih belum menyebutkan.

"Nanti tentu akan dibentuk perusahaan teknisnya untuk membahas detailnya, desain, biaya, dan sebagainya nanti akan dihitung," terangnya.

Menurut dia, segala aspek tersebut akan ditindaklanjuti dalam waktu sesingkat-singkatnya.

"Lebih cepat lebih baik, karena kami kerja setiap hari untuk memastikan investasinya lebih cepat," tukasnya.

Kapan mulai dilaksanakan?

Ara belum menyebutkan secara gamblang terkait waktu pelaksanaan dari pembangunan 1 juta rumah.

Prinsipnya, sesuai arahan Prabowo, komitmen investasi ini akan ditindaklanjuti secara cepat.

"Arahan dari Presiden Prabowo, kita bekerja dengan cepat, aturannya seperti ini, kemudian lapangannya langsung dicek," pungkas Menteri PKP itu.

MANOKWARI, KOMPAS.com - Program makan bergizi gratis diharapkan mampu membangkitkan perekonomian daerah, terutama dari sektor pertanian di pedesaan.

Hal ini disampaikan oleh Simon Tabuni, Ketua Papua Youth Creative Hub atau PYCH yang mengelola hasil petani lokal Papua Barat.

“Kami PYCH dan petani milenial Papua Barat siap mendukung program ini dan siap berkontribusi pada apa yang dibutuhkan untuk menyukseskan program andalan pemerintahan Prabowo-Gibran ini,” kata Simon, Kamis (9/1/2025).

Pemuda yang juga merupakan owner Anggi Mart, swalayan sayuran yang menampung aneka produk lokal, berharap program makan siang gratis mampu memberikan multiplier effect pada segala aspek.

"Jangka panjang diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan generasi kita ke depan, di sisi lain program ini diharapkan mampu menjadi pengungkit ekonomi di daerah, utamanya sektor pertanian di pedesaan," katanya.

Pihaknya memastikan, PYCH dan petani milenial di Papua Barat siap berkontribusi aktif pada pemenuhan bahan baku lokal untuk mendukung program makan siang gratis di daerah.

Menurutnya, anggota PYCH yang tersebar di pelosok pedesaan dan perkotaan Papua Barat menyatakan siap berkolaborasi dengan pihak pengelola program makan siang gratis di daerah.

"Diharapkan program ini akan berjalan sukses dan berkelanjutan serta memberi outcome dan impact sebagaimana arahan bapak Presiden Prabowo," ujarnya.

Menurutnya, di beberapa daerah di Papua dan Papua Barat saat ini terdapat sejumlah pemuda yang menggeluti wirausaha bidang pertanian, peternakan dan perikanan, dan telah berproduksi secara terus-menerus sehingga diharapkan jika dapat berkolaborasi dengan pengelola program makan bergizi gratis.

“Kami sambut baik program makan siang gratis ini, dan siap berkolaborasi dengan pengelola program ini di daerah untuk berkoordinasi,“ ujarnya.

TARGET tiga juta rumah per tahun adalah ambisi besar yang hanya bisa tercapai melalui kolaborasi semua pihak pemangku kepentingan (stakeholder).

Jika Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, ingin target ini terwujud, maka perlu melibatkan pengembang mikro, kecil, dan mandiri (PMKM) dengan dukungan kebijakan yang tepat.

PMKM membangun rumah di atas lahan milik sendiri. Jumlah yang dibangun hanya beberapa unit dan beroperasi secara mandiri menggunakan modal sendiri.

Potensi PMKM sangat besar untuk mempercepat pembangunan rumah, terutama untuk kelompok yang belum dilayani pengembang besar.

Sayangnya, pemerintah belum memperhatikan PMKM. Selama ini, kebijakan lebih berpihak pada korporasi besar.

Usaha mikro dan kecil memang sering disebut dalam pidato dan kampanye politik, tetapi implementasinya kerap diabaikan.

Padahal dalam penyediaan rumah, pengembang mikro, kecil dan mandiri sangat berperan penting menyediakan hunian sederhana dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

Memberikan kemudahan bagi PMKM akan membuat percepatan pembangunan rumah rakyat lebih inklusif.

Langkah ini juga akan berdampak luas dalam menciptakan lapangan kerja lokal, memberdayakan ekonomi daerah, dan mempercepat distribusi pembangunan.

PMKM umumnya mempekerjakan tenaga kerja lokal seperti tetangga dan warga sekitar, sehingga langsung membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Namun, PMKM tampak diabaikan. Pernyataan dan langkah Maruarar Sirait sejak awal menjabat sebagai Menteri PKP belum menunjukkan keberpihakan. Ajakan yang terdengar justru lebih ditujukan kepada konglomerat besar.

Hambatan pengembang kecil

Selama ini PMKM berjalan sendiri tanpa dukungan pemerintah. Sejumlah hambatan merintangi jalannya.

Hambatan pertama adalah permodalan. Umumnya mereka menggunakan modal sendiri. Untuk mendapatkan pinjaman ke bank terbentur berbagai persyaratan.

Kedua, masalah perizinan. Pengembang kecil harus melewati prosedur panjang yang memakan waktu dan biaya. Mereka sering terpaksa mengeluarkan uang tambahan untuk mempercepat proses.

Persyaratan perizinan bagi PMKM disamakan dengan pengembang besar. Pemilik tanah kecil yang membangun beberapa rumah di lahannya sendiri harus memenuhi syarat seperti Ijin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), site plan, block plan, hingga rasio lahan untuk fasilitas umum.

Bahkan di Kabupaten Bogor, aturan luas lahan minimum membuat pengembang kecil tak bisa membangun rumah di tanah kosong yang luasnya kurang dari syarat minimum.

Aturan seperti ini menggelikan, merugikan masyarakat, dan menghambat program perumahan rakyat.

Ketiga, persyaratan jumlah rumah minimum agar dapat membuat perjanjian kerja sama (PKS) dengan bank. Tanpa PKS, rumah baru yang dibangun PMKM disamakan dengan rumah bekas. Akibatnya prosedur KPR lebih sulit.

Keempat, adanya syarat keanggotaan asosiasi pengembang untuk ikut program rumah subsidi.

Keanggotaan ini memerlukan biaya, padahal manfaatnya sangat minim, hanya sekadar formalitas administratif. Akibatnya, banyak PMKM memilih tidak terlibat dalam program subsidi.

Akses KPR masyarakat bawah

Hambatan kelima, sulitnya masyarakat bawah mendapatkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Konsumen PMKM umumnya adalah masyarakat bawah, sehingga kendala masyarakat bawah dalam mengakses KPR akan berimbas kepada PMKM.

Persyaratan perbankan, seperti status karyawan tetap dan slip gaji, sulit dipenuhi oleh pekerja kontrak dan pekerja lepas.

Sering terjadi, KPR untuk pekerja lepas dan usaha informal ditolak bank walaupun saldo rekening cukup besar tiap bulan. Bahkan, pengajuan KPR karyawan tetap di perusahaan kecil otomatis ditolak bank.

Keenam, fenomena pinjaman online juga menjadi penghalang. Banyak masyarakat kecil terjebak dalam daftar hitam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan karena gagal melunasi pinjaman kecil.

Hal serupa terjadi pada pemegang kartu kredit yang berhenti membayar iuran tahunan. Situasi ini semakin mempersempit peluang PMKM maupun masyarakat bawah.

Untuk mencapai target tiga juta rumah per tahun, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan konglomerat besar.

Perlu memberdayakan PMKM melalui penyederhanaan regulasi. Aturan yang memberatkan, seperti syarat perizinan dan PKS dengan bank, harus direvisi.

Begitu pula kewajiban menjadi anggota asosiasi, perlu dihapuskan agar pengembang kecil lebih mudah berpartisipasi.

Kebijakan KPR harus lebih inklusif. Bank harus didorong mempertimbangkan kemampuan riil calon pembeli, bukan hanya formalitas administratif.

Kemudahan akses KPR bagi karyawan usaha kecil, pekerja kontrak, pekerja lepas, dan usaha informal akan memperluas jangkauan program perumahan rakyat.

Rumah adalah aset bernilai yang terus meningkat harganya, sehingga jika terjadi gagal bayar, bank tidak akan mengalami kerugian besar karena rumah tersebut dapat dijual kembali.

Dukungan pembiayaan khusus sangat diperlukan. Menteri Maruarar Sirait dapat menginisiasi program pembiayaan bagi pengembang kecil yang ingin berkontribusi dalam pembangunan rumah bersubsidi.

Skema pembiayaan dengan bunga rendah tanpa persyaratan berbelit akan sangat membantu mereka untuk bisa bersaing dan berpartisipasi dalam proyek ini.

Gebrakan konkret dari Menteri PKP kini menjadi harapan besar bagi pengembang kecil dan masyarakat bawah yang membutuhkan hunian.

Langkah ini tidak hanya menciptakan iklim yang adil dalam industri properti, tetapi juga memperluas akses masyarakat bawah terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Semoga!

TARGET tiga juta rumah per tahun adalah ambisi besar yang hanya bisa tercapai melalui kolaborasi semua pihak pemangku kepentingan (stakeholder).

Jika Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, ingin target ini terwujud, maka perlu melibatkan pengembang mikro, kecil, dan mandiri (PMKM) dengan dukungan kebijakan yang tepat.

PMKM membangun rumah di atas lahan milik sendiri. Jumlah yang dibangun hanya beberapa unit dan beroperasi secara mandiri menggunakan modal sendiri.

Potensi PMKM sangat besar untuk mempercepat pembangunan rumah, terutama untuk kelompok yang belum dilayani pengembang besar.

Sayangnya, pemerintah belum memperhatikan PMKM. Selama ini, kebijakan lebih berpihak pada korporasi besar.

Usaha mikro dan kecil memang sering disebut dalam pidato dan kampanye politik, tetapi implementasinya kerap diabaikan.

Padahal dalam penyediaan rumah, pengembang mikro, kecil dan mandiri sangat berperan penting menyediakan hunian sederhana dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

Memberikan kemudahan bagi PMKM akan membuat percepatan pembangunan rumah rakyat lebih inklusif.

Langkah ini juga akan berdampak luas dalam menciptakan lapangan kerja lokal, memberdayakan ekonomi daerah, dan mempercepat distribusi pembangunan.

PMKM umumnya mempekerjakan tenaga kerja lokal seperti tetangga dan warga sekitar, sehingga langsung membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Namun, PMKM tampak diabaikan. Pernyataan dan langkah Maruarar Sirait sejak awal menjabat sebagai Menteri PKP belum menunjukkan keberpihakan. Ajakan yang terdengar justru lebih ditujukan kepada konglomerat besar.

Hambatan pengembang kecil

Selama ini PMKM berjalan sendiri tanpa dukungan pemerintah. Sejumlah hambatan merintangi jalannya.

Hambatan pertama adalah permodalan. Umumnya mereka menggunakan modal sendiri. Untuk mendapatkan pinjaman ke bank terbentur berbagai persyaratan.

Kedua, masalah perizinan. Pengembang kecil harus melewati prosedur panjang yang memakan waktu dan biaya. Mereka sering terpaksa mengeluarkan uang tambahan untuk mempercepat proses.

Persyaratan perizinan bagi PMKM disamakan dengan pengembang besar. Pemilik tanah kecil yang membangun beberapa rumah di lahannya sendiri harus memenuhi syarat seperti Ijin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), site plan, block plan, hingga rasio lahan untuk fasilitas umum.

KOMPAS.com - Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI) mengingatkan agar menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan oleh pemerintah dapat mengikuti panduan dari Kementerian Kesehatan, yakni Isi Piringku.

Panduan ini bertujuan untuk memastikan bahwa porsi dan jenis lauk pauk yang disajikan untuk anak-anak sesuai dengan kebutuhan gizi yang tepat.

"Jadi kita berharap juga Makan Bergizi Gratis tidak meng-endorse justru menu gorengan ya. Begitu pula dengan daging yang diproses, diawetkan ya," ujar Dr. Tan Shot Yen, M.Hum., pemengaruh kesehatan dari PB-IDI, seperti dikutip dari Antara, Selasa (9/1/2025).

Menurut Tan, dalam menjalankan program MBG untuk anak-anak, penting bagi pemerintah untuk memahami konsep makanan sehat.

Makanan yang sehat, menurutnya, adalah makanan yang mendekati bentuk dan cita rasa aslinya di alam.

Lebih lanjut Tan menjelaskan, makanan seimbang untuk anak-anak harus mencakup kebutuhan makronutrien yang lengkap, seperti karbohidrat, protein, dan lemak.

Sebagai contoh, menu sarapan yang dapat diberikan pemerintah adalah pisang, pecel, lontong, atau tempe bacem. Menu-menu ini sederhana namun kaya akan bahan pangan lokal dan nilai gizi yang tinggi.

Untuk makan siang, Tan memberi contoh menu seperti jeruk keprok, sup kacang merah, ubi atau singkong, serta telur balado.

Menu tersebut dinilai baik karena mudah didapatkan dan sesuai dengan budaya kuliner Indonesia.

Namun, Tan juga mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam memilih menu untuk program MBG yang berpotensi merugikan kesehatan, khususnya kekebalan tubuh anak-anak. Ia menyarankan agar beberapa jenis makanan berikut dihindari.

Makanan yang dapat mengganggu imunitas anak

Selain berpedoman pada panduan Isi Piringku, PB IDI ingatkan untuk menghindari beberapa jenis makanan yang dapat mengganggu imunitas anak, seperti:

• Gula tambahan

Tan menekankan bahwa gula tambahan yang terkandung dalam kemasan seperti jus atau camilan dapat menurunkan fungsi imunitas.

Gula darah yang tinggi merusak keseimbangan bakteri usus yang akhirnya mengubah respons imun tubuh, sehingga anak lebih rentan terhadap infeksi.

• Produk tinggi garam

Makanan yang mengandung garam tinggi dapat menghambat fungsi normal sistem kekebalan tubuh dan memperburuk kondisi penyakit autoimun.

Tan juga mengingatkan agar menghindari produk-produk yang kaya akan garam yang sering ditemukan dalam makanan olahan.

• Minyak goreng dan pangan tinggi omega-6

Konsumsi minyak goreng dan produk nabati yang mengandung Omega-6 berlebihan dapat mengganggu keseimbangan dengan Omega-3.

Tan menjelaskan bahwa ketika karbohidrat digoreng, terjadi reaksi kimia yang menghasilkan Advanced Glycation Endproducts (AGEs) dan Advanced Lipid Oxidation Endproducts (ALEs), yang dapat memperburuk sindrom metabolik dan menyebabkan peradangan.

• Daging prosesan dan diawetkan

Tan juga mengingatkan agar daging olahan dan diawetkan seperti sosis atau kornet perlu dihindari.

Kandungan lemak jenuh yang tinggi dan rendahnya lemak tak jenuh pada produk tersebut dapat mengganggu sistem kekebalan tubuh.

• Panganan cepat saji dan kemasan plastik

Tan mengungkapkan bahwa panganan cepat saji yang sering kali dikemas dalam plastik dapat mengandung phthalates, zat kimia yang dapat merembes ke makanan dan mengganggu imunitas.

Paparan phthalates juga dapat menekan keragaman bakteri usus yang berperan penting dalam menjaga sistem kekebalan tubuh.

• Produk ultra-proses

Tan juga mengingatkan bahwa produk ultra-proses yang mengandung bahan tambahan seperti Carbonmethylcellulose (CMC), Polysorbate 80 (P80), dan carrageenan dapat memengaruhi sistem kekebalan tubuh.

Bahan-bahan ini berhubungan dengan gangguan kekebalan pada penelitian percobaan hewan.

• Karbohidrat rafinasi

Terakhir, Tan mengingatkan agar produk tepung dan gula yang telah diproses secara industri atau karbohidrat rafinasi, yang memiliki indeks glikemik tinggi, harus dihindari.

Makanan tersebut dapat meningkatkan kadar gula darah dan insulin, serta menyebabkan peradangan dan gangguan pada daya tahan tubuh.

Dengan memperhatikan pedoman gizi yang tepat dan menghindari jenis makanan yang dapat merugikan kesehatan, Tan berharap program Makan Bergizi Gratis dapat memberikan manfaat optimal bagi anak-anak Indonesia.